Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia 0

Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

0

KESEPAKATAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM MENERAPKAN BOARD MANUAL

Board Manual ini merupakan salah satu softstructure Good Corporate Governance (selanjutnya disingkat GCG), sebagai penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahan (Code of Corporate Governance) yang mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan. Board Manual yang merupakan naskah kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi bertujuan: 1. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masingmasing organ Perseroan; 2. Meningkatan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ Perseroan; 3. Menerapkan asas-asas GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness (kewajaran). Dengan diberlakukannya Board Manual ini dalam hubungan kerja antar 2 (dua) organ perseroan, diharapkan kegiatan usaha perseroan dapat dilaksanakan secara harmonis dengan asas-asas GCG dalam upaya untuk mencapai visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan.

Jakarta, 1 Desember 2014


1

PT Tugu Pratama Indonesia

Dewan Komisaris

Direksi

Luhur Budi Djatmiko Presiden Komisaris

Yasril Y.Rasyid Presiden Direktur

Eddy Porwanto Poo Komisaris

Hendroyono Direktur Pemasaran

Hilda Rossieta Komisaris Independen

Sigit Suciptoyono Direktur Pemasaran

M. Rudy Salahuddin Ramto Komisaris


2

DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................... 4 A. MAKSUD DAN TUJUAN .............................................................................. 4 B. RUANG LINGKUP ..................................................................................... 4 C. ACUAN DAN PEDOMAN .............................................................................. 4 BAB II. DIREKSI ............................................................................................. 5 A. PERSYARATAN, KOMPOSISI DAN MASA JABATAN DIREKSI ...................................... 5 B. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN DIREKSI ................................................. 6 C. PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS ................................... 10 D. RAPAT DIREKSI ...................................................................................... 11 E. FUNGSI PENDUKUNG ................................................................................ 13 F. HUBUNGAN PERSEROAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN ........................................ 16 BAB III. DEWAN KOMISARIS .............................................................................. 19 A. PERSYARATAN, KOMPOSISI DAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS ......................... 19 B. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS .................................... 21 C. PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS ................................... 22 D. RAPAT DEWAN KOMISARIS ......................................................................... 24 E. FUNGSI PENDUKUNG ................................................................................ 26 F. HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI ............................ 27 BAB IV. PENYELENGGARAAN RUPS..................................................................... 28 A. KETENTUAN UMUM .................................................................................. 28 B. PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN ............................................................. 29 C. PENYELENGGARAAN RUPS LAINNYA ............................................................. 30 BAB V. PENUTUP .......................................................................................... 33


3

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN Board Manual adalah naskah yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan struktur Dewan Komisaris dan Direksi serta proses hubungan fungsi kedua organ tersebut. Board Manual ini merupakan salah satu softstructure Good Corporate Governance (selanjutnya disingkat GCG), sebagai penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahan (Code of Corporate Governance) yang mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan. Board Manual yang merupakan naskah kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi bertujuan: 1. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ; 2. Meningkatan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ; 3. Menerapkan asas-asas GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness (kewajaran). B.

RUANG LINGKUP Board Manual ini berlaku bagi pelaksanaan hubungan kerja antar Organ Perseroan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi PT Tugu Pratama Indonesia (untuk selanjutnya disingkat TPI) dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar TPI, hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.

ACUAN / PEDOMAN 1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.05/2014. 3. Peraturan Menteri BUMN No.PER 03/MBU/2012 – Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota DeKom Anak Perusahaan BUMN 4. Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan Pertamina 5. Anggaran Dasar TPI beserta perubahan-perubahannya; 6. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham 7. Naskah Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance).


4

BAB II DIREKSI A. PERSYARATAN, KOMPOSISI DAN MASA JABATAN DIREKSI 1. Persyaratan Anggota Direksi a. Diusulkan, disetujui, dan diangkat oleh Pemegang Saham melalui RUPS b. Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). c. Berdomisili di Indonesia. d. Tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai Dewan Komisaris pada 1 (satu) perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha yang berbeda, namun tidak termasuk apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan penyertaan pada anak perusahaan , menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan Perseroan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan anggota Direksi yang bersangkutan mengabaikan tugas dan wewenang sebagai Direksi Perseroan. e. Memiliki pengetahuan sesuai bidang usaha perusahaan yang relevan dengan jabatannya. f. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan professional. g. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. h. Mendahulukan kepentingan Perusahaan dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi. i. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan perusahaan dan pemegang polis. j. Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi perusahaan. k. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. l. Bukan diangkat atau merupakan menjabat sebagai pegawai/pejabat aktif OJK, atau mantan pegawai / pejabat OJK yang berhenti dari OJK kurang dari 6 (enam) bulan. m. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan: a) Suatu perseroan dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam waktu 3 Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

5

(tiga) tahun sebelum pengangkatannya; b) Suatu perseroan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatannya; dan/atau c) Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya n. Persyaratan lain sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan. 2. Komposisi Direksi a. Direksi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota Direksi atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. b. Paling sedikit setengah dari jumlah anggota Direksi harus pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan resiko.

memiliki

c. Perusahaan wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. d. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi pemasaran, dan fungsi keuangan, kecuali Presiden Direktur. 3. Masa Jabatan Direksi a. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. b. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus mengisi lowongan itu. c. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal: a) Mengundurkan diri b) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. c) Meninggal dunia d) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

B. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN DIREKSI 1. Tugas pokok Direksi Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

6

a. Melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan; b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; c. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Wewenang Kolegial Direksi a. Mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan b. Mengikat perseroan dengan pihak lain c. Melakukan tindakan atas nama Perseroan, dengan batasan dan jumlah yang ditentukan RUPS. d. Menyelenggarakan rapat Direksi. e. Menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan Perseroan. 3. Kewajiban Direksi a. Mematuhi peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan peraturan internal lain. b. Mengelola Perusahaan Perasuransian sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. c. Mempertanggungjawabkan tugasnya untuk mengelola perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; d. Wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis. e. Memastikan Perseroan memperhatikan kepentingan semua Pihak, termasuk kepentingan pemegang polis, tertanggung dan pihak yang berhak memperoleh manfaat; f. Menyelenggarakan Rapat Direksi yang diadakan secara berkala sekurangnya 1 kali dalam sebulan; g. Menetapkan tata-tertib Rapat Direksi dan mencantumkannya dengan jelas dalam Risalah Rapat direksi; h. Mengungkapkan kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. i. Mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi dimaksud menjabat. Laporan dibuat diawal menjabat dan setiap terjadi Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

7

perubahan 4. Tugas dan Wewenang Direksi a. Presiden Direktur Termasuk namun tidak terbatas pada: a) Menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); b) Menetapkan kebijakan umum operasional perusahaan; c) Menyiapkan rencana dan program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja perseroan, rencana investasi, dan pengembangan usaha lainnya untuk disampaikan kepada RUPS; d) Menyelenggarakan pengelolaan, pengendalian , dan pengawasan seluruh kegiatan perseroan; e) Bertanggungjawab terhadap Laporan Keuangan Tahunan perseroan untuk kepentingan audit oleh pihak eksternal atau pihak lain yang berkompeten. f) Membawahi fungsi kepatuhan. b. Direktur Pemasaran Termasuk namun tidak terbatas pada: a) Menetapkan kebijaksanaan pemasaran asuransi berdasarkan kebijaksanaan umum operasional perseroan, antara lain pemasaran direct atau indirect, komisi untuk broker/agen asuransi, promosi/pemasangan iklan, pemberian jamuan klien, dan lain – lain; b) Menyusun rencana dan program kerja bidang pemasaran beserta target penjualan asuransi baik bidang migas maupun non-migas, korporat, dan retail; c) Mengawasi kinerja pemasaran baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang/Perwakilan terhadap target yang telah ditetapkan; d) Menyelenggarakan dan bertanggungjawab terhadap pemberian komisi kepada broker/agen asuransi; e) Ikut serta dalam penyusunan RJPP / corporate plan dan RKAP; f) Melakukan kordinasi dengan Direktorat/Unit terkait dan instansi Pemerintah lainnya. c. Direktur Teknik Termasuk namun tidak terbatas pada: a) Menentukan kebijakan teknis perasuransian berdasarkan kebijakan umum operasional perseroan, antara lain kebijakan underwriting, penunjukan surveyor, penunjukan broker-reasuransi, penerimaan/perubahan/ penambahan/pembatalan polis, joint placement/koasuransi, reasuransi, penutupan excess of loss, perpanjangan pertanggungan, kebijakan klaim, dan lain-lain; b) Menyusun rencana dan program kerja bidang teknik perasuransian, antara lain : underwriting, reasuransi, klaim, risk management, dan portofolio; Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

8

c) d) e) f) g)

Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan klaim dan pembayarannya; Ikut serta dalam penyusunan RJPP /corporate plan dan RKAP; Menyelenggarakan pembinaan operasional Kantor Cabang; Menyelenggarakan analisa dan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan pelayanan/pembayaran klaim; Melakukan koordinasi dengan direktorat dan instansi terkait lainnya.

d. Direktur Keuangan dan Jasa Korporat Termasuk namun tidak terbatas pada: a) Menentukan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas bidang keuangan, akuntansi, perbendaharaan, investasi, teknologi informasi, Sumber Daya Manusia, dan jasa sarana; b) Menyelenggarakan kegiatan bidang keuangan, akuntansi, perbendaharaan, investasi, teknologi informasi, Sumber Daya Manusia, dan jasa sarana c) Menyelenggarakan pembinaan administrasi umum, personil, materiil dan asset perseroan; d) Ikut serta dalam menyusun RJPP /corporate plan dan RKAP; e) Melakukan koordinasi dengan Direktorat dan instansi terkait lainnya. 5. Batasan Kewenangan Direksi a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Tahunan Kepada RUPS; b. Tindakan yang berpotensi mempengaruhi keuangan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada mengagunkan harta Perseroan dan menjamin Direksi diberikan kewenangan hingga maksimum 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit non-konsolidasi (TPI Induk) pada tahun buku sebelumnya untuk keperluan tahun buku yang berjalan, selebihnya harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Tahunan kepada RUPS. c. Tindakan mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS. d. Menghapuskan aktiva tetap selain tanah dan bangunan Direksi diberikan kewenangan hingga maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari nilai seluruh aktiva tetap berdasarkan Laporan Keuangan audit non-konsolidasi pada tahun buku yang berjalan dengan ketentuan: a) Penghapusan aktiva Perseroan dilaksanakan setelah selesai dilakukan penjualan pada harga pasar yang wajar dan di atas nilai buku aktiva tetap yang bersangkutan; Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

9

b)

e.

f.

g.

h.

Dalam hal aktiva tetap dimaksud dalam keadaan hilang atau rusak atau tidak lagi berfungsi dengan baik sehingga tidak memungkinkan dilakukan penjualan maka harus segera dilaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dilaporkan pada Laporan Tahunan setiap tahunnya. Dalam rangka menghapuskan piutang macet Direksi diberikan kewenangan hingga maksimum 5% dari nilai ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan audit non konsolidasi pada tahun buku sebelumnya untuk keperluan tahun buku yang berjalan dengan ketentuan: a) Piutang macet tersebut telah dicadangkan dengan jumlah yang cukup. b) piutang macet tersebut tidak termasuk aktiva investasi. c) telah dilakukan upaya maksimal untuk menagih piutang macet tersebut termasuk dengan melakukan upaya hukum bila diperlukan. d) dilaporkan pada laporan tahunan setiap tahunnya. Dalam rangka Mendirikan usaha baru dan turut serta (Penyertaan) pada perusahaan lain dalam dan luar negeri Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. Dalam hal perseroan akan melikuidasi dan menutup perusahaan asosiasi (dimana perseroan mempunyai penyertaan) baik di dalam dan di luar negeri: a) dalam hal perseroan perseroan akan melikuidasi dan menutup perusahaan asosiasi (dimana perseroan mempunyai penyertaan) baik di dalam dan di luar negeri Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. b) Menjual sebagian atau seluruh penyertaan pada perusahaan asosiasi,Direksi diberikan wewenang sebesar 10% dari nilai penyertaan pada perusahaan asosiasi pada tahun berjalan yang dihitung berdasarkan nilai penyertaan awal dan syarat harga jual sekurang-kurangnya sama dengan nilai hasil penilaian yang dilakukan oleh pihak independen dalam waktu 6 bulan terakhir. Hal-hal lain yang bersifat Strategis yang dipandang perlu untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris

C. PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS 1. Program Pengenalan Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Bagi Anggota Direksi yang baru diangkat, wajib diberikan Program Pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum. b. Penanggung jawab program pengenalan adalah Corporate Secretary atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Corporate Secretary. c. Program pengenalan meliputi : a) Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Perseroan. b) Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, pengedalian Internal dan masalah-masalah strategis lainnya. Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

10

c)

Keterangan mengenai tugas, tanggung jawab, dan hak Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang dilarang berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundangan yang Berlaku d. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor cabang/ unit operasi/unit bisnis, ke fasilitas Perseroan, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

2. Program Peningkatan Kapabilitas Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari core business Perseroan, mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan. Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi Direksi adalah sebagai berikut: a. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi. b. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan. c. Setiap Anggota Direksi yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk mempresentasikan kepada Anggota Direksi lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan. d. Anggota Direksi yang bersangkutan harus membuat laporan tentang pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas dan disampaikan kepada Direksi. D. RAPAT DIREKSI 1. Ketentuan Umum a. Rapat Direksi diadakan minimal 1 bulan sekali atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. b. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. c. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. d. Panggilan harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

11

e. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorangn anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara Direksi yang hadir. f. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa. g. Pada Rapat Direksi harus dibuat berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Direksi yang hadir dalam rapat atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk. Berita acara merupakan bukti sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga. h. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik. i. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. j. Anggota Direksi berhakmenerima salinan risalah rapat Direksi. k. Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masingmasing anggota Direksi harus dimua dalam laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 2. Mekanisme Kehadiran dan Keabsahan Rapat a. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat dalam hal lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam Rapat. b. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. c. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. d. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. e. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. f. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. g. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggotra Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

12

yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. 3.

Kehadiran Dewan Komisaris Dalam Rapat Direksi a. Kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat Direksi atas undangan Direksi Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris atau salah satu anggota Dewan Komisaris untuk memberikan masukan/arahan atau melakukan diskusi terhadap suatu permasalahan sebagai bahan bagi Direksi untuk menjalankan fungsinya. Atas undangan Direksi, Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dapat menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. b.

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mengikuti Anggaran Dasar. Direksi mengadakan rapat minimal satu kali dalam sebulan atau apabila dianggap perlu oleh salah seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat Direksi juga dimungkinkan atas permintaan Dewan Komisaris atau salah satu anggota Dewan Komisaris guna memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

c. Tatacara : a) Dewan Komisaris menyampaikan permintaan kepada Direksi untuk hadir dalam rapat Direksi. b) Direksi melaksanakan rapat Direksi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, membuat risalah rapat dan mendistribusikannya kepada peserta rapat. Rapat tersebut di atas dapat menghadirkan nara sumber atau pihak lain di luar anggota Dewan Komisaris dan Direksi. E. FUNGSI PENDUKUNG 1. Corporate Secretary Group


13

Mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab termasuk namun tidak terbatas pada: a.

b.

c. d. e.

f. g.

h. i. j.

2.

Melaksanakan peran sebagai penghubung atau contact person antara Direksi dengan Komisaris, Pemegang Saham, Pemerintah/Instansi terkait, masyarakat, media massa, asosiasi terkait, dan stakeholders lainnya. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi, dan Perseroan serta pengadministrasiannya termasuk mengelola dan menyimpan dokumen terkait dengan kegiatan perseroan RUPS, Laporan Tahunan, Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, Daftar Khusus dan dokumen lain-lain. Mengkoordinasikan dan menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Melaksanakan strategi komunikasi multi media termasuk koordinasi penerbitan Laporan Tahunan, Company Profile dan brosur-brosur yang bersifat korporat. Menghimpun semua informasi penting yang menyangkut perusahaan dari setiap unit kerja serta menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada stakeholders. Memelihara dan memutakhirkan informasi Perseroan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, baik dalam website, bulletin, atau media informasi lainnya. Mengkoordinasikan pengembangan dan penegakan praktek-praktek GCG dan memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan GCG. Penyelesaian kasus hukum serta memberikan layanan hukum yang dibutuhkan Perseroan. Memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu bila dibutuhkan oleh Direksi.

Internal Audit Group Mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab termasuk namun tidak terbatas pada: a. b. c. d. e. f.

Membuat Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Memonitor tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. Memastikan sistem pengendalian internal perseroan berfungsi secara efektif dan efisien. Melaksanakan tugas pemeriksaan pada seluruh aktivitas usaha. Melakukan audit guna mendorong terciptanya kepatuhan baik pegawai maupun manajemen Perseroan. Melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan.


14

g. h. i.

j. k. 3.

Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen. Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen. Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai upaya peningkatan efektifitas pengendalian internal, peningkatan efisiensi, manajemen resiko, dan kegiatan lainnya terkait peningkatan kinerja. Mendukung penerapan GCG di lingkungan perseroan. Melaporkan seluruh hasil kegiatan pemeriksaan langsung kepada Presiden Direktur.

Network Group Mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab termasuk namun tidak terbatas pada: a. b. c. d. e. f.

4.

Memberikan rekomendasi dan membuat perencanaan strategis mengenai arah dan kebijakan pemasaran dan pengembangan bisnis asuransi melalui Kantor Cabang Meng koordinasikan cabang-cabang guna mendukung sasaran dan target kinerja Kantor Cabang mau pun perusahaan. Membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Cabang untuk memastikan kegiatan di Kantor Cabang berjalan dengan lancar. Memonitor perkembangan terkini atas klaim-klaim yang terjadi di Kantor Cabang untuk memastikan klaim tersebut diproses dan diselesaikan tepat waktu. Memonitor pembayaran premi asuransi oleh klien dan menyelesaikan tagihantagihan yang terlambat atau macet di Kantor Cabang. Mengkaji dan memberi keputusan terkait usulan Pengembangan cabang/ representative office untuk disampaikan kepada Direksi.

Strategic Planning Group Mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab termasuk namun tidak terbatas pada: a. Memberikan rekomendasi dan membuat perencanaan strategis mengenai arah dan kebijakan perusahaan dan anak perusahaan dan perusahaan patungan jangka panjang dan jangka pendek. b. Melakukan monitor terhadap anak perusahaan dan perusahaan patungan c. Mengendalikan dan mengkoordinir kegiatan analisis lingkungan usaha, baik lingkungan eksternal maupun internal, yang berpotensi mempengaruhi pencapaian sasaran dan target perusahaan. d. Mengendalikan, mengkoordinir dan memastikan adanya keselarasan antara strategi fungsional dengan strategi bisnis, baik untuk strategi jangka pendek maupun jangka panjang, untuk mengakselerasi pencapaian sasaran dan target perusahaan. e. Mengendalikan dan mengkoordinir implementasi strategi bisnis melalui penetapan Key Performance Indicator (KPI) korporat dan inisiatif strategis dengan


15

f. g. h. i.

5.

memperhatikan tujuan bisnis perusahaan, regulasi dan kebijakan eksternal / internal yang berlaku. Mengendalikan, mengkoordinir, memonitor, mengendalikan KPI Perusahaan, anak perusahaan dan perusahaan patungan. Merumuskan rekomendasi perubahan strategi bisnis/fungsional berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja Korporat/Group sebelumnya Mengkoordinir kegiatan penelitian pengembangan bisnis perusahaan dengan memperhatikan hasil analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Mengkoordinir kegiatan pengawasan untuk memastikan Quality & Assurance atau kepatuhan atas implementasi strategi operasional perusahaan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku.

Komite Investasi Direksi wajib membentuk Komite Investasi. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Investasi termasuk namun tidak terbatas pada: a. Menetapkan sasaran investasi dan tingkat risiko yang dapat diterima atau ditanggung, b. Menetapkan batasan investasi, kebijakan investasi sesuai dengan aturan, Ketentuan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku, c. Bersama-sama dengan Investment Group Head menetapkan kebijakan alokasi portofolio investasi yang diperkirakan akan dapat memenuhi target hasil investasi yang telah ditetapkan. d. Menetapkan syarat-syarat/kualifikasi yang harus dipenuhi dalam memilih tenaga ahli/manajer investasi dari luar Perusahaan. e. Menetapkan Institusi tempat penitipan harta (kustodian). f. Mengawasi kegiatan Investment Group Head maupun kegiatan Manajer Investasi yang berasal dari luar perusahaan. g. Mengevaluasi dinamika pasar dan mengevaluasi pencapaian hasil investasi dan perkembangan instrument investasi untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi.

F. HUBUNGAN PERSEROAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PATUNGAN 1. Prinsip Umum a. Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan merupakan badan hukum tersendiri yang memiliki Organ Perseroan yang berbeda. b. Mekanisme yang berlaku di antara Perusahaan dan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan harus dilakukan melalui mekanisme korporasi yang sehat. 2. Mekanisme pengawasan Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

16

Mekanisme pengawasan terhadap Anak Perusahaan dan Perusahaan patungan dilakukan dengan: a. Penempatan wakil perusahaan sebagai Anggota Komisaris dan/atau anggota Direksi di Anak Perusahaan dan/atau sesuai kesepakatan di antara Pemegang Saham. b. Direktur Keuangan dan Jasa Korporat sebagai pejabat yang melakukan pembinaan dan penilaian kinerja finansial Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan c. Direksi menyampaikan laporan berkala kepada Komisaris perihal pelaksanaan kegiatan pada anak perusahaan. 3. RUPS Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan Mewakili perusahaan dalam RUPS Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan adalah suatu peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada Direksi sebagai Pemegang Saham Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan. Fungsi tersebut melekat pada Direksi karena Direksi berdasarkan pelimpahan wewenang dan Pemegang saham Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan merupakan pihak yang berhak mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi dapat melimpahkan kewenangan kepada salah seorang Direksi atau Non-Anggota Direksi untuk mewakili perusahaan sebagai kuasa Pemegang saham pada RUPS Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan. Dalam RUPS Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan, Direksi Anak Perusahan wajib menyampaikan dokumen sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan memiliki wewenang untuk meminta laporan lainnya mengenai pengelolaan Anak perusahaan dan Perusahaan Patungan. Prosedur mewakili perusahaan dalam RUPS Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan adalah sebagai berikut: a. Direksi perusahaan mengadakan Rapat Direksi untuk membahas rencana/usulan keputusan-keputusan yang akan dibawa dalam RUPS Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan. Rencana/usulan dimaksud antara lain: a) Pengesahan Laporan Tahunan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan b) Pembagian deviden/laba Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan. c) Kebijakan-kebijakan strategis yang tertuang dalam RKAP Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan. d) Penunjukan/pemberhentian Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan. e) Penunjukan kantor akuntan publik dan lain-lain. b.

Jika diperlukan, Direksi menunjuk salah seorang Anggota Direksi atau Non-Anggota Direksi untuk bertindak dan mewakili selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPS


17

c.

d.

Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan. Anggota Direksi dan Non-Direksi yang mewakili Direksi dalam RUPS Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan menyampaikan hasil keputusan RUPS Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan kepada Direksi. Bila diperlukan Pengawasan langsung dari Dewan Komisaris kepada anak perusahaan dan perusahaan patung dilakukan dengan koordinasi dan persetujuan Direksi Perseroan


18

BAB III DEWAN KOMISARIS A. PERSYARATAN, KOMPOSISI DAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS 1. Persyaratan Dewan Komisaris Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon Anggota Dewan Komisaris antara lain: a. Diusulkan, disetujui, dan diangkat oleh Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham b. Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan oleh OJK. c. Hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada 1 (satu) perusahaan lain. d. Dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama. e. Memiliki pengetahuan sesuai bidang usaha perusahaan yang relevan dengan jabatannya. f. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan professional. g. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan pemegang polius, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. h. Mendahulukan kepentingan Perusahaan dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi. i. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan perusahaan dan pemegang polis/ j. Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi perusahaan. k. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan. l. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. m. Bukan diangkat atau merupakan menjabat sebagai pegawai/pejabat aktif OJK, atau mantan pegawai / pejabat OJK yang berhenti dari OJK kurang dari 6 (enam) bulan. Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

19

n. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan: a) Suatu perseroan dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatannya; b) Suatu perseroan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatannya; dan/atau c) Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya o. Persyaratan lain sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan. Untuk Komisaris Independen, syarat-syarat lain yang harus dipenuhi selain syaratsyarat tersebut di atas antara lain: a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pemegang Saham Perusahaan Asuransi, dalam Perusahaan Asuransi yang sama. b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menjadi karyawan pada PT Tugu Pratama Indonesia atau afiliasinya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. c. Berdomisili di Indonesia. 2. Komposisi Dewan Komisaris 1. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota Dewan Komisaris atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 2. Paling sedikit setengah dari jumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan merupakan komisaris independen. 3. Masa Jabatan Komisaris a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. b. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus mengisi lowongan itu. c. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal: Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

20

a)

Mengundurkan diri

b)

Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

c)

Meninggal dunia

d)

Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS 1. Tugas Dewan Komisaris Tugas Utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan pemberian nasehat terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Wewenang Dewan Komisaris Agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugasnya, para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak untuk: a. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan; b. Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga; c. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. d. Menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan; e. Dalam kapasitas selaku dewan, meminta bantuan tenaga ahli dalam menjalankan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban perseroan; f. Dalam kapasitas selaku dewan, memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi, jika mereka bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau perundangan yang berlaku; g. Memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu. h. Merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholder i. Mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria yang ditetapkan. 3. Kewajiban Dewan Komisaris a. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta bertindak Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

21

b.

c. d. e. f. g.

h. i. j. k. l. m.

n.

secara secara independen yang berorientasi bagi kepentingan nilai perusahaan, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis; Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus: b) Mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efesiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas serta kewajaran; c) Bertindak sewaktu-waktu/setiap saat untuk kepentingan dan usaha Perseroan dan bertanggung jawab kepada Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh RUPS. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi; Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, termasuk mengawasi pelaksanaan RKAP, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan; Melaporkan dengan segera kepada RUPS dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan; Meneliti dan menelaah Lapora Berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan. Menyusun Laporan Kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; Membantu memenuhi kebutuhan Dewan Pengawas Syariah dalam menggunakan anggota komite dengan persetujuan Dewan Komisaris; Mengungkapkan kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Perusahaan Perasuransian tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; Mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan Perasuransian tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. Laporan dibuat diawal menjabat dan setiap terjadi perubahan.

C. PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS 1. Program Pengenalan


22

Program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diberikan oleh Perseroan karena latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang merupakan representasi dari beberapa Pemegang Saham. Tujuan program pengenalan adalah agar para Anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif. Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Untuk Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum. b. Penanggung jawab program pengenalan adalah Corporate Secretary atau pejabat yang menjalankan fungsi sebagai Corporate Secretary. c. Program pengenalan meliputi: a) Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Perseroan. b) Keterangan mengenai tugas, tanggung jawab, dan hak Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang dilarang berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundangan yang Berlaku c) Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya. d) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit Internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian Internal serta Komite Audit. d. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke kantor-kantor cabang, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan. 2.

Program Peningkatan Kapabilitas Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari core business Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: a. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris. b. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.

harus

c. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk menyajikan presentasi kepada anggota Dewan Komisaris lainnya dalam rangka berbagi Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

23

informasi dan pengetahuan. d. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris. D. RAPAT DEWAN KOMISARIS 1. Ketentuan Umum a. Rapat Dewan Komisaris diadakan minimal 1 bulan sekali atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. b. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. c. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. d. Panggilan harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. e. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. f. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa. g. Rapat Dewan Komisaris dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali rapat di antaranya dilakukan dengan mengundang Direksi; dan paling sedikit 1 (satu) kali rapat di antaranya dilakukan dengan mengundang auditor eksternal h. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun. i. Wajib dihadiri oleh setiap anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun. j. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik. k. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. l. Anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris. m. Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

24

masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. 2. Mekanisme Kehadiran dan Keabsahan Rapat a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat dalam hal lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat. b. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. c. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. d. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. e. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. f. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. g. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggotra Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. 3. Kehadiran Direksi Dalam Rapat Dewan Komisaris Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Kehadiran Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris dimungkinkan apabila Direksi atau salah satu anggota Direksi diundang oleh Dewan Komisaris untuk menjelaskan, memberikan masukan, dan/atau melakukan diskusi.


25

Tatacara a) undangan disertai agenda rapat yang pasti, apabila ada perubahan untuk diungkapkan pada saat rapat – hal ini berlaku baik untuk rapat komisaris maupun rapat direksi b) materi disampaikan 3 hari sebelum rapat c) Dewan Komisaris mengirim undangan Rapat Dewan Komisaris kepada Direksi, sekurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan. d) Dewan Komisaris melaksanakan rapat yang dihadiri Direksi. Sekretaris Dewan Komisaris membuat risalah rapat dan mendistribusikan kepada peserta rapat. E. FUNGSI PENDUKUNG 1.

Komite Dewan Komisaris Dalam menjalankan tugas pengawasan dan fungsi pemberian nasihat, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan Komite Kebijakan Resiko sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Komite-komite yang dibentuk mempunyai tugas yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris antara lain namun tidak terbatas pada : aspek sistem pengendalian internal, fungsi nominasi dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris (berkoordinasi dengan induk perusahaan), penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sesuai peraturan yang berlaku. Penjelasan lebih lanjut mengenai komite-komite Dewan Komisaris diatur dalam piagam (charter) masing-masing Komite.

2.

Sekretaris Dewan Komisaris Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris berhak mendapatkan bantuan Sekretaris Dewan Komisaris atas biaya Perseroan. Sekretaris Dewan Komisaris melakukan tugas dan kewajiban untuk membantu Dewan Komisaris dalam fungsi kesekretariatan, memastikan tugas-tugas Dewan Komisaris telah dijalankan dan semua informasi yang diperlukan Dewan Komisaris telah tersedia dan tugas lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan lebih lanjut terkait fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam dokumen tersendiri. Dalam hal sekretaris Dewan Komisaris belum ditetapkan secara definitif, maka tugas dan tanggung jawab tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris dilaksanakan oleh fungsi BOD - BOC Support.


26

F. HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perseroan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien. Untuk itu Perseroan, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a.

Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengurus Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar.

b.

Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perseroan.

c.

Korespondensi antara Dewan Komisaris dengan Direksi menggunakan format surat/memo yang di dalamnya mengandung penjelasan maksud dan tujuan atas surat tersebut.

d.

Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

e.

Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

f.

Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara Anggota Dewan Komisaris dengan salah seorang Anggota Direksi harus diketahui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

g.

Setiap kegiatan perusahaan pada tingkat korporat yang bersifat formal seremonial yang relevan dan signifikan di lingkungan Direksi dan lingkungan Dewan Komisaris, diinformasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang disampaikaan minimal 1 minggu sebelum kegiatan resmi dselenggarakan melalui media memo dan email.


27

BAB IV PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

A. KETENTUAN UMUM Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah rapat yang dihadiri oleh pemegang saham yang memenuhi syarat kuorum dan diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dalam rangka mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan dan/atau untuk pengambilan keputusan atas hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi. (ref psl 12 AD & psl 76 UUPT. Sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 12 ayat 8 disebutkan bahwa: apabila dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat dan ditunjuk untuk itu oleh rapat, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam rapat dan dalam hal semua anggota Direksi tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS dipimpin oleh seorang wakil Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari di antara mereka yang hadir dalam rapat. Penyelenggaraan RUPS terdiri dari: 1. RUPS Tahunan RUPS Tahunan adalah RUPS Pemegang Saham yang diadakan setiap tahun untuk pertanggung jawaban laporan tahunan yang telah disusun oleh Direksi. 2. RUPS lainnya RUPS lainnya diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan atau Dewan Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

28

Komisaris dan atau Pemegang Saham. Tujuan penyelenggaraan RUPS ini agar Direksi dapat melaksanakan suatu perbuatan dalam rangka pengelolaan Perseroan yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau hal penting lain yang menyangkut kinerja Perseroan. Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah di luar RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut (secara on paper atau sirkuler). Keputusan tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. B. PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN RUPS Tahunan diadakan tiap tahun, yang meliputi RUPS tahunan mengenai laporan tahunan dan perhitungan tahunan. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh Pemegang Saham. Tujuan penyelenggaraan RUPS adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerja Direksi pada tahun sebelumnya dibandingkan dengan RKAP yang telah disetujui dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (et aquit de charge) kepada masing – masing dalam hal terjadi tindakan pidana atau kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pada pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi oleh aset perusahaan. Penyusunan Laporan Tahunan dilakukan dalam rangkaian memberikan gambaran dan pertanggungjawaban tentang jalannya kegiatan Perseroan selama satu tahun untuk disahkan oleh RUPS dan publikasi kepada Stakeholder lainnya. Laporan Tahunan (Annual Report) disusun dalam bahasa Indonesia dan/ bahasa Inggris (bila diperlukan), yang terdiri dari : a. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang – kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya (termasuk laba rugi, arus kas, ekuitas serta catatan atas laporan keuangan); b. Laporan mengenai kegiatan perseroan; Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

29

c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. Tata cara : a. Direksi menyiapkan draft Laporan Tahunan dan Direksi mengirimkan draft Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris b. Dewan Komisaris melakukan kajian atas draft Laporan Tahunan dan bila dipandang perlu, memberikan masukan/nasehat untuk perbaikan. c. Dewan Komisaris mengirimkan masukan/nasehat untuk perbaikan Laporan Tahunan kepada Direksi setelah menerima draft Laporan Tahunan. d. Direksi mengirimkan undangan penyelenggarakan Rapat kepada Dewan Komisaris untuk membahas draft Laporan Tahunan. e. Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan Rapat pembahasan Laporan Tahunan. f. Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani Laporan Tahunan untuk diajukan kepada RUPS. g. Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan RUPS Tahunan, paling lambat 14 hari kalender sebelum RUPS. h. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan, paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. i. RUPS memberikan putusan terhadap Laporan Tahunan yang diajukan. C. PENYELENGGARAAN RUPS LAINNYA RUPS lainnya ialah RUPS selain RUPS tahunan, antara lain adalah dalam hal: 1. Dalam Rangka Pengesahan RKAP RUPS diselenggarakan oleh Direksi yang dihadiri oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk membahas dan meminta pengesahan RKAP yang telah disusun oleh Direksi serta telah terlebih dahulu ditelaah dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebelum tahun buku dimulai. RKAP sebagai acuan bagi Direksi dalam menyelenggarakan Perseroan pada tahun berjalan. RKAP sekurang – kurangnya memuat : Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

30

a. Visi dan Misi Perseroan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perseroan, dan program kerja/kegiatan. b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan. c. Proyeksi keuangan perseroan dan anak perusahaannya. d. Hal – hal yang memerlukan keputusan RUPS. Tata Cara : a. Direksi melakukan konsolidasi usulan RKAP melalui Rapat Direksi dan mengirimkan hasilnya kepada Pemegang Saham, paling lambat 60 hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. b. Dewan Komisaris memberikan masukan/nasehat untuk perbaikan usulan RKAP dan mengirimkannya kepada Direksi, paling lambat 2 (minggu) setelah menerima usulan RKAP. c. Bila masukan/nasehat Dewan Komisaris dapat diterima, Direksi melakukan perbaikan usulan konsolidasi RKAP untuk diajukan ulang kepada Dewan Komisaris dan RUPS, paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima masukan nasehat Dewan Komisaris. d. Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan RUPS untuk pengesahan RKAP, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum RUPS. e. Direksi menyelenggarakan RUPS paling lambat pada tanggal 31 Januari. f. Dewan Komisaris memberikan pandangan atas usulan RKAP kepada RUPS. g. RUPS memberikan keputusan terhadap RKAP yang diajukan.

2. Dalam Rangka Menyetujui Kepentingan Perseroan Lainnya Tujuan penyelenggaraan RUPS agar Direksi dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum dalam pengelolaan perseroan yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau hal penting lain yang menyangkut pengelolaan perseroan. Dalam mengajukan ke RUPS, usulan pelaksanaan perbuatan hukum Direksi disertai persetujuan / rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris. Perbuatan hukum Direksi yang memerlukan Persetujuan RUPS adalah untuk kegiatan – kegiatan usaha sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut (secara on paper atau sirkuler). Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia

31

Keputusan tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. Pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham tanpa melakukan rapat secara fisik harus dilengkapi tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris. Tata Cara : a. b. c.

d.

e.

f.

Direksi menyiapkan materi atas kegiatan yang memerlukan persetujuan RUPS. Direksi mengirim draft/usulan materi kepada Komisaris; Dewan Komisaris melakukan kajian atas materi yang disampaikan Direksi dan apabila dianggap perlu dapat meminta penjelasan tambahan kepada Direksi namun tidak lebih dari 1 (satu) kali dan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima usulan materi dari Direksi; Apabila diperlukan , Direksi memberi materi penjelasan tambahan yang diminta Dewan Komisaris, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima permintaan dari Komisaris; Dewan Komisaris membuat tanggapan tertulis atas materi usulan Direksi kepada Direksi untuk disampaikan kepada RUPS dengan tembusan kepada Komisaris, paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah melakukan kajian atas materi atau setelah menerima penjelasan tambahan yang disampaikan Direksi; RUPS memberikan putusan terhadap usulan materi yang diajukan Direksi setelah mempertimbangkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.


32

BAB V PENUTUP Board Manual ini berlaku untuk pelaksanaan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan PT Tugu Pratama Indonesia yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan yang mempengaruhi isi atau keberlakuan Board Manual ini, maka akan dilakukan penyesuaian.


33

Board Manual PT Tugu Pratama Indonesia 0

Recommend Documents