BIROKRASI INDONESIA RENDY SUEZTRA CANALDHY, S.IP.,M.PA
BIROKRASI • Berasal dari dua akar kata, yaitu bureau ( burra, kain kasar penutup meja), dan-cracy. Keduanya membentuk kata bureaucracy. • Berbagai sumber berpendapat, setidak-tidaknya ada tiga macam arti birokrasi. • Pertama, birokrasi diartikan sebagai “ government by bureaus,” yaitu pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat. Pemerintahan birokratik adalah pemerintahan tanpa partisipasi pihak yang-diperintah. • Kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu, sifat kaku,macet, berliku-liku dan segala tuduhan negatif terhadap instansi yang berkuasa ( Kramer dalam Ndraha, 2003;513). • Ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. Biasanya dalam arti ini dianggap bermula pada teori Max Weber tentang konsep sosiologik rasionalisasi aktivitas kolektif.
• TERMENOLOGI BIROKRASI Birokrasi sebagai organisasi yang rasional (rational organization) Birokrasi sebagai ketidakefeseinan organisasi (Organizational inefficiency) Birokrasi sebagai pemerintahan olehparapejabat (rule of officials) Birokrasi sebagai administrasi negara (public administration) Birokrasi sebagai administrasi oleh para pejabat (administration by officials) Birokrasi sebagai organisasi yang memiliki ciri tertentu, seperti hirarki dan peraturan (type of organization with specific characteristic and quality as khierarchies and rules) Birokrasi sebagai salah satu ciri masyarakat modern (an essential quality of modern society)
BIROKRASI DALAM MAKNA YANG BAIK DAN RASIONAL(BEREAU-RATIONALITY) • Terdapat dalam pandangan Hegel dan Max Weber : Hegel : Birokrasi adalah institusi yg menjembatani antara negara dan masyarakat. Max Weber : Birokrasi adalah organisasi yang memiliki ciri-ciri ; Adanya suatu hirarkhi, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah, adanya serangkaian posisi jabatan yg masing masing memiliki tugas & tanggung jawab yg tegas, Adanya aturan, regulasi, standard formal, Adanya personel yg scr teknis memenuhi syarat, yg bekerja atas dasar karier dan promosi
• Birokrasi dalam pengertian Netral & Patologi 1. Pengertian Netral : tidak terkait baik atau buruk 2. Birokrasi sebagai Patologi a. Patologi yg timbul akibat gaya manajerial b. Patologi yg timbul akibat rendahnya pengetahuan & keterampilan petugas pelaksana c. Patologi yg timbul akibat tindakan anggota birokrasi yg melanggar norma dan aturan perundangan d. Patologi yg timbul akibat perilaku negatif birokrat e. Patologi yg timbul akibat situasi internal berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan
BIROKRASI DALAM KONTEKS PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
• Birokrasi adalah pihak yg paling aktif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara seharihari, ia berperan sbg pelaksana keputusan yg dirumuskan pemimpin politik.
• Birokrasi berperan penting karena dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara seharihari tidak pernah terjadi kevakuman administrasi, baik dalam proses perumusan maupun di dalam proses pelaksanaan setiap kebijakan.
BIROKRASI NEGARA MAJU • Birokrtasi Negara Maju memiliki ciri-ciri : • Aparat negara yang netral (apolitis, tidak propolitik pemerintah serta tidak pro pada kepentingan tertentu.Objektif(memberikanpelayanansama) • Rasional, tidakdikuasai/didominasi kelompok tertentu (public Servant) • Cakap,terampil dan efesein dalam mencapai kesejahteraan sosial • Formal dan legalistis • Tunduk kepada pemerintahan yang memperoleh kepercayaan rakyat • Tidak mudah diintimidasi
Birokasi di negara berkembang •
•
•
Ciri-Ciri Birokrasi Negara Berkembang Birokrasi lebih berorientasi kepada hal-hal lain dari pada mengarahkepada yang benar-benar menghasilkan (production directed). Dengan kata lain, birokrat lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadinya dibanding pencapaian sasaran-sasaran program. Riggs (1964) menyatakannya sebagai preferensi birokrat atas kemanfaatan pribadi (personal expediency) ketimbang kepentingan masyarakat (publicprincipled interest). Dari sifat seperti ini lahir nepotisme, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan berbagai penyakit birokrasi, yang menyebabkan aparat birokrasi dinegara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah, dan dianggap tidak mengenal etika. Dibanyak Negara berkembang, korupsi telah merajalela sedemikian rupa sehigga menjadi fenomena yang sangat prevalent dan diterima sebagaisesuatu yang wajar, atau menurut istilah Heady sanctioned by social mores dansemi institutionalized.
• Birokrasi di negara berkembang acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Ciri ini merupakan warisan administrasi kolonial yang memerintah secara absolut, atau sikap feodal dalam zaman kolonial yang terus hidup dan berlanjut setelah merdeka. Dibanyak negara berkembang, pada awalnya orang yang paling terpelajar atau elite bangsa yang bersangkutan memang berkumpul dibirokrasi, sehingga kelompok diluar itu sulit dapat menandingi birokrasi dalam pengetahuan mengenai pemerintahan dan akibatnya pengawasan menjadi tidak efektif.
BIROKRASI KERAJAAN •
Memiliki ciri – ciri sebagaiberikut : Penguasa menganggap dan menggunakan administrasi publik sebagai urusan pribadi; Administrasi adalah perluasan rumah tangga istana; Tugas pelayanan ditujukan kepada pribadi sang raja; “Gaji” dari raja kepada bawahan pada hakikatnya adalah anugerah yang juga dapat ditarik sewaktu- waktu sekehendak raja;
•
Aparat kerajaan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan raja. Di dalampemerintahanpusat ( keratin), urusan dalam pemerintahan diserahkan kepada empatpejabat setingkat menteri ( wedanalebet ) yang dikoordinasikan oleh seorang pejabat setingkat Menteri Kordinator ) pepatihlebet ). Pejabat – pejabat kerajaan tersebut masing – masingmembawahi pegawai ( abdidalem ) yang jumlahnya cukup banyak. Daerah diluar keraton, seperti daerah pantai raja menunjuk bupati –bupati yang setia kepada raja untuk menjadi penguasa daerah. Para bupati biasanya bupati lama yang telah ditaklukkan oleh raja, pemuka masyarakat setempat, atau saudara raja sendiri.
BIROKRASI ZAMAN KOLONIAL •
Pelayanan publik pada masa pemerintahan kolonial Belanda tidak terlepas dari sistem administrasi pemerintahan yang berlangsung pada saat itu. Kedatangan penguasa kolonial tidak banyak mengubah sistem birokrasi dan adminitrasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia, sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai wilayah nusantara baik secara politik maupun ekonomi, pemerintah kolonial menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang masih di segani oleh masyarakat, motif utamanya adalah menanamkan pengaruh politiknya terhadap elite politik kerajaan.
•
Selama pemerintahan kolonial terjadi dualisme sistem birokrasi pemerintahan. Di satu sisi telah mulai diperkenalkan dan diberlakukan sistem administrasi kolonial (binnenlandcsheBestuur) yang mengenalkan sistem birokrasi dan administrasi modern, sedangkan pada sisi lain, sistem tradisional (InheemscheBestuur) masih tetap dipertahankan.
•
Birokrasi pemerintahan kolonial disusun secara hierarki yang puncaknya pada Raja Belanda. Dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan di Negara jajahan, Ratu Belanda menyerahkan kepada wakilnya, yakniseorang gubernur jenderal. Kekuasaan dan kewenangan gubernur jenderal meliputi seluruh keputusan politik diwilayah Negara jajahan yang dikuasai. Gubernur Jenderal dibantu oleh para gubernur danresiden. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di Batavia untuk wilayahprovinsi, sedangkan ditingkat kabupaten terdapat asisten residen dan pengawas yang diangkat oleh gubernur jenderal untuk mengawasi bupati dan wedana dalam menjalankan pemerintahan sehari – hari.
BIROKRASI ORDE LAMA •
Berakhirnya masa pemerintahan kolonial membawa perubahan sosial politik yang sangat berarti bagi kelangsungan sistem birokrasi pemerintahan. Perbedaan– perbedaan pandangan yang terjadi diantara pendiri bangsa diawal masa kemerdekaan tentang bentuk Negara yang akan didirikan, termasuk dalam pengaturan birokrasinya, telah menjurus kea rah disintegrasi bangsa dan keutuhan aparaturpemerintahan. Perubahanbentuk Negara dari kesatuan menjadi federal berdasar kankonstitusi RIS melahirkan dilematis dalam cara pengaturan aparaturpemerintah. Setidak-tidaknya terdapat dua persoalan dilematis menyangkut birokrasi padasaat itu. Pertama, bagaimana cara menempatkan pegawai Republik Indonesia yang telah berjasa mempertahankan NKRI,tetapi relatif kurang memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang memadai. Kedua, bagaimana menempatkan pegawai yang telah bekerja pada Pemerintah belanda yang memiliki keahlian, tetapi dianggap berkhianat atau tidak loyal terhadap NKRI. Demikian pula penerapan sistem pemerintahan parlementer dan sistem politik yang mengiringinya pada tahun 1950-1959 telah membawa konsekuensi pada sering nya terjadi pergantian kabinet hanya dalam tempo beberapa bulan. Seringnya terjadi pergantian kabinaet menyebabkan birokrasi sangat terfragmentasi secarapolitik. Di dalam birokrasi tejaditarik-menarik antar berbagai kepentingan partaipolitik yang kuat pada masaitu. Banyak kebijakan atau program birokrasi pemerintah yang lebih kental nuansa kepentingan politik dari partai yang sedang berkuasa atau berpengaruh dalam suatu departemen. Program – program departemen yang tidak sesuai dengan garis kebijakan partai yang berkuasa dengan mudah dihapuskan oleh menteri baru yang menduduki suatu departemen. Birokrasi pada masa itu benar- benar mengalami politisasi sebagai instrument politik yang berkuasa atau berpengaruh. Dampak dari sistem pemerintahan parlementer telah memunculkan persaingan dan sistem kerja yang tidak sehat didalam birokrasi. Birokrasi menjadi tidak professional dalam menjalan kantugas-tugasnya, birokrasi tidak pernah dapat melaksanakan kebijakan atau program-programnya karena sering terjadi pergantian pejabat dari partai politik yang memenangkan pemilu. Setiap pejabat atau menteri baru selalu menerapkan kebijakan yang berbeda daripendahulunya yang berasal dari partai politik yang berbeda. Pengangkatan dan penempatan pegawai tidak berdasarkan merit system, tetapi lebih pada pertimbangan loyalitas politik terhadap partainya.
BIROKRASI MASA ORDE BARU •
•
Birokrasi pada masa Orde Baru menciptakan strategi politik korporatisme Negara yang bertujuan untuk mendukung penetarsinya kedalam masyarakat, sekaligus dalam rangka mengontrol publik secara penuh. Strategi politik birokrasi tersebut merupakan strategi dalam mengatur system perwakilan kepentingan melalui jaringan fungsional non ideologis, dimana sistem tersebut memberikan berbagai lisensi pada kelompok fungsional dalam masyarakat, seperti monopoli atau perizinan, yang bertujuan untuk meniadakan konflik antar kelas atau antar kelompok kepentingan dalam masyarakat yang memiliki konsekuensi terhadap hilangnya pluralitas social, politik maupun budaya. Pemerintahan Orde Baru mulai menggunakan birokrasi sebagai premium mobile bagi program pembangunannasional. Reformasi birokrasi yang dilakukan diarahkan pada : Memindahkan wewenang administratif kepada eselon atas dalam hierarki birokrasi Untuk membuat agar birokrasi responsif terhadap kehendak kepemimpinan pusat Untuk memperluas wewenang pemerintah baru dalam rangka mengkonsolidasikan pengendalian atas daerah-daerah.
BIROKRASI ZAMAN REFORMASI •
• •
•
•
Publik mengharapkan bahwa dengan terjadinya Reformasi, akan diikuti pula dengan perubahan besar pada desain kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun harapan terbentuknya kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelanggan sebagaimana birokrasi di Negara – Negara maju tampak nyamasih sulit untuk diwujudkan. Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi, tampaknya belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia (contoh Bulog Gate ). Birokrasi yang seharusnya bersifat apolitis, dalam kenyataan nyamasihs aja dijadikan alat politik yang efektif bagi kepentingan – kepentingan golongan atau partai politik tertentu. Terdapat pula kecenderungan dariaparat yang kebetulan memperoleh kedudukan atau jabatan strategis dalam birokrasi, terdorong untuk bermain dalam kekuasaan dengan melakukan tindak KKN. Mentalitas dan budaya kekuasaan ternyata masih melingkupi sebagian besar aparat birokrasi pada masa reformasi.Kulturkekuasaan yang telah terbentuk semenjak masa birokrasi kerajaan dan kolonial ternyata masih sulitu ntuk dilepaskan dari perilaku aparat atau pejabat birokrasi. Dapat dikemukakan bahwa realitas sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi oleh Negara – Negara yang sedang berkembang sering kali berbeda dengan realitas sosial yang ditemukan pada masyarakat di negara maju.
SEJARAH BIROKRASI INDONESIA •
•
•
•
MASA KERAJAAN Kerajaan maritim dan agraris Agraris dominan (pemusatan sumber ekonomi, kehormatan pada raja dan didistribusikan pada para birokrat) MASA PENJAJAHAN Pada jaman belanda struktur & sistem birokrasi kerajaan tidak dirubah selama menguntungkan, berbeda dengan abdi dalem, priyayi (birokratbelanda) yg diangkat belanda dan mengadopsi gaya belanda tapi gayafeodal kemasyarakat. Timbul ketidaksenangan para nasionalis pada para priyayi (birokratbelanda) MASA KEMERDEKAAN Transformasi gaya-gaya kerajaan dan kolonial masih melekat Posisi dan status masih berkaitan dengan hirarki, abdi negara, sentralistis dan ritualitas. Perbedaannya birokrat tdk berada pada kelas istimewa karena terlalu banyak dan penurunan kemakmuran serta terus menerus mengalami krisis kepercayaan masyarakat
Penampilan & Sosok Birokrasi Indonesia 1. Patrimonial Birokrasi a. Patronase diLingkungan elite b. Simbiosa Penguasa & Pengusaha c. Abivalensi Hubunganpusat- daerah 2. Setralisasi yg amat kuat 3. Menilai Keseragaman dalam struktur birokrasi 4. Pendelegasian wewenang yg kabur 5. Kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan
BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH • • • • • • • • • • •
Ciri birokrasi pemerintahan daerah yang kurang kondusif bagi kemajuan daerah yaitu : Umumnya jumlah pegawai terlampau berlebihan (over satffed ), sehingga menimbulkan pengangguran terselubung. Kurang profesional, karena organisasinya tidak memberikan iklim yang memungkinkan berkembangnya profesionalisme. Kurang memiliki daya inisiatif, cenderung menunggu petunjuk dari atasan. Menggunakan manajemen pemerintahan yang sudah usang. Selalu mengalami keterbatasan anggaran, karena kesalahan menggunakan konsep berpemerintahan. Kurang memiliki visi dan misi yang jelas, Karena terkungkung oleh paradigma keseragaman. Kurang peka terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat. Kegiatannya lebih terfokus kedalam tubuh birokrasi itu sendiri, sedangkan masyarakat lebih banyak dijadikan komoditi politik.
BIROKRASI MAX WEBER • Max Weber, sosiolog Jerman abad 19 ini, mengemukakan tentang konsepsi tipe ideal organisasi pemerintah yang rasional dan profesional. Pemikiran Weber didorong keinginannya menciptakan organisasi modern yang bisa digunakan pemerintah menjalankan modernisasi dan pembangunan. Weber mengenal tiga otoritas (1) otoritas tradisional; (2) otoritas kharismatik; (3) otoritas legalrasional (birokrasi).
• Sebelum itu, tahun 1970, Martin Albrow mempopulerkan istilah ”birokrasi” sebagai nama lain organisasi pemerintah, Selanjutnya para pakar (misalkan Fred Kramer, dll, mengaitkan atau menamakan konsepsi tipe ideal organisasi pemerintah yang rasional dan profesional ala weber sebagai birokrasi pemerintahan.
• Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individu dalamjabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hirarki dari atas kebawah dan kesamping.
• Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan. Ada yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarki itu secara spesifik berbeda satu dengan lainnya. • Setiap pejabat mempunyai kontrakjabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas masingmasing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggungjawab yang harus dijalankan sesuai kontrak.
KONSEPSI BIROKRASI RASIONAL MAX WEBER • Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya melalui ujian kompetitif. • Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hirarki jabatan yang disandangnya. • Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaantertentu.
• Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan penilaian obyekif (merit system). • Setiap pejabat tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan sumber daya instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secaradisiplin.
• Jabatan-jabatan itu disususn dalam tingkatan hirarki dari atas ke bawah dan kesamping • Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain • Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatannya • Setiap pejabat berada dalam pengendalian dan pengawasan suatu sistem.
PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI WEBERIAN
• Warren Bennis Birokrasi hirarki piramida pada masa depan akan diganti dengan sistem sosial baru sesuai harapan masyarakat. • Lawrence danLorch Birokrasi yang bersifat rutin dan stabil, belum tentu cocok untuk lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, jika ingin survive birokrasi harus menyesuaikan diri dengan perkembangan atau perubahan lingkungan.
• David Bheetham Birokrasi Weber memiliki ciri-ciri pokok (1) instrumen teknis; (2) kekuatan independen; (3) dapat keluar dari fungsinya yang tepat karena anggotanya cenderung dari klas sosial partikular (parpol, misalnya). • Heckscher dan Donellon Bentuk organisasi masa depan adalah “post bureaucratic organization” yang tidak sama dengan birokrasi weberian. Powering (kekuasaan) bukan satu-satunya cara mengendalikan birokrasi,melainkan perlu empowering (pemberdayaan).
• MiftahThoha Birokrasi weberian diistilahkan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat– memiliki dua pemahaman yaitu birokrasi yang rasional (netral) danbirokrasi yang sarat dengan kekuasaan (potensipolitis). Birokrasi yang netral bisa dilihat pada poin (1), birokrasi politis dapat dilihat pada poin (2) dan (3).
BIROKRASI HEGELIAN danMARXIS • Birokrasi adalah jembatan penghubung antara negara(pemerintah) dengan masyarakatnya (Hegel). • Di dasari teori perjuangan kelas, krisis kapitalisme, dan pengembangan komunisme, Karl Marx berpendapat tentang birokrasi sbb: Birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri. Birokrasi merupakan instrumen yang digunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas klas sosial lainnnya. Dalam masyarakat komunis kelak (tiada kelas sosial, semua sama), birokrasi menjadi tiada arti karena fungsi birokrasi dijalankan oleh semua anggota masyarakat.
• Birokrasi Hegelian termasuk dalam kategori birokrasi netral. • Birokrasi Marxis termasuk dalam kategori birokrasi politik atautidaknetral.
BIROKRASI DAVID OSBORNE • • • • • • • • • •
Katalis (mengarahkan ketimbang mengayuh) Memberi wewenang ketimbang melayani. Pemerintahan yang kompetitif. Digerakan oleh misi bukan aturan. Berorientasi hasil bukan masukan. Melayani pelanggan, bukan dilayani atau melayani diri sendiri. Menghasilkan ketimbang membelanjakan. Antisipatif (mencegah daripada mengobati) Desentrasi ketimbang sentralisasi Pemerintah beroreintasi pasar.
KARAKTERISTIK BIROKRASI MENURUT MAX WEBER • • • • • • • • • • •
Kerja yang ketat pada peraturan (rule) Tugas yang khusus (spesialisasi) Kaku dan sederhana (zakelijk) Penyelenggaraan yang resmi (formal) Pengaturan dari atas ke bawah (heirarchi) Berdasarkan logika (rational) Tersentralistis (otorithy) Taat dan patuh (obedience) Disiplin (dicipline) Terstruktur (sistematic) Tanpa pandang bulu (impersonal).
prinsip pokok yang harus dipahami oleh aparat birokrasi publik dalam aspek internal organisasi • Prinsip Aksestabilitas, dimana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau 7 secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan(misal: masalah tempat, jarak dan prosedur pelayanan) • Prinsip Kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut • Prinsip Teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan proses pelayanannya harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan.
• Prinsip Profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas. • Prinsip Akuntabilitas, yaitu bahwa proses, produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakikatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
TIPE IDEAL BIROKRASI MENURUT MAX WEBER • Para anggota staf secara pribadi bebas, hanya menjala nkan tugas-tugas impersonal mereka; • Ada hirarki jabatan yang jelas; • Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas; • Para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak; • Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya didasarkan suatu (ijazah) yang diperoleh melalui suatu ujian;
• Mereka memiliki gaji dan biasanya juga ada hak-hak pensiun. Gaji berjenjang menurut kedudukan dalam hirarki. Pejabat dapat selalumenempati posnya, dan dalam keadaan-keadaan tertentu ia jugadapat diberhentikan; • Pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokoknya; • Terdapat suatu struktur karir, dan promosi dimungkinkan berdasar kan senioritas maupun keahlian (merit) dan menurut pertimbang an keunggulan (superioritas); • Jabatan mungkin tidak sesuai baik dengan posnya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut; • Ia tunduk pada sistem disipliner dan kontrol yang seragam
KATEGORI BIROKRASI Berdasarkan perbedaan tugas pokok atau misi yang mendasari suatu organisasi birokrasi
• Kesatu, Birokrasi Pemerintahan Umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memeliharaketertiban dan keamanan, dari ting kat pusat sampai di daerah(propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa). Tugas-tugas tersebutlebih bersifat mengatur. • Kedua, Birokrasi Pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yangmenjalankan salah satu bidang atau sektor yang khusus guna mencapai tujuanpembangunan,seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industri
• Ketiga, Birokrasi Pelayanan, yaitu unit organisasi yang pada hakikatnya merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Yang termasukdalam kategori ini, antara lain: RumahSakit, Sekolah (SD,SLTA), Koperasi, Bank Rakyat Desa, Transmigrasi, dan berbagai unit organisasi lainnya yang memberikanpelayanan langsungkepada masyarakat atas nama pemeri ntah. fungsiutamanya adalah “service”.
KELEMAHAN DAN KELEBIHAN ORGANISASI DI INDONESIA • penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional • terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan hirarki • kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuantujuan organisasi • kurangnya pengawasan terhadap kinerja birokrasi • sistem penggajian yang kurang
Tiga macam pengertian birokrasi yang berkembang saat ini • Birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan (government by bureaus). • Birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk (patologi). • Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. Pengertian birokrasi (pemerintahan) adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan.
Fungsi dan Peran Birokrasi • melaksanakan pelayanan publik; • pelaksana pembangunan yang profesional (merit system); • perencana, pelaksanan, dan pengawas kebijakan (manajemen pemerintahan); • alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yangnetral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas birokrasi).
Tujuan Birokrasi • Sejalan dengan tujuan pemerintahan • Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara • Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan professional • Menjalankan mamajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prefentif, antisipatif, resolusi,
Perspektif Birokrasi • Teori Negara Terdiri dari unsure konstitutif dan unsure deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsure Negara yang terdiri dari wilayah, pemerintahan, dan rakyat. Sedangkan unsure deklaratif adalah unsure Negara yang terdiri dari pengakuan de facto dan de jure. • Teori Kebutuhan ekonomi Usaha manusia memenuhi kebutuhan yang diperlukan birokrasi yang berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut. • Teori Organisasi dan Kelas Tujuan dalam organisasi dapat dicapai apabila ada instrumen birokrasi yang baik.
Tipologi Birokrasi • Berdasarkan perspektif Otoriter • Birokrasi Tradisional Sumber legitimasinya adalah waktu, artinya orang yang berkuasa adalah orang-orang yang lebih lama di dalam birokrasi tersebut. • Birokrasi Kharismatik Sumber legitimasinya adalah kepribadian yang luar biasa bagi seorang pemimpin yang dilihat secara personal. • Birokrasi Legal-Rasional Sumber legitimasinya adalah aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu.
• Berdasarkan Perspektif Keterbukaan • Birokrasi Terbuka Aksesibilitas masyarakat dapat masuk dengan luas, masyarakat dapat ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan dan masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya ke birokrasi langsung. • Birokrasi Tertutup Berdasarkan kepentingan dan peraturan yang berada dalam birokrasi tersebut, kebijakan yang diputuskan hanya dilakukan dalam birokrasi dan berjalan hanya berdasarkan aturanaturan yang didalamnya. • Birokrasi Campuran Birokrasi yang mendapatkan aspirasi dari masyarakat tapi tidak bisa masuk secara langsung ke dalam birokrasi untuk menentukan kebijakan.
Patologi (Penyakit) Birokrasi Pemerintahan • • • • • • • •
Budaya feodalistik; Menunggu petunjuk/arahan; Loyalitas pada atasan, bukan organisasi; Belum berorientasi prestasi; Budaya melayani rendah; Belum didukung teknologi menyeluruh; Ekonomi biaya tinggi; Jumlah pegawai relatif banyak, kurang bermutu/asal jadi.
Penyakit Organisasi • • • • • • • •
Tujuan telah ditetapkan, tetapi tidak dirumuskan secara rinci dan jelas (tidakmembumi); Pembagian tugas tidak adil, tidak merata, tidak tuntas dan tidak jelas batasbatas (tidak adil); Anggota hanya mau bekerja sesuai dengan tugasnya, terjadi pengkotakkotakan (kaku); Merasa dirinya/unitnya yang paling penting, yang lain tidak/kurang penting (sok penting); Pemberian tanggung jawab yang tidak seimbang dengan wewenang (zalim); Terlalu banyak bawahan yang harus diawasi – kewalahan (rakus); Seseorang bawahan mendapat perintah dari satu atasan mengenai hal yang sama, tetapi perintahnya saling bertentangan (plin plan); Sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas (banyak pertimbangan).
FUNGSI BIROKRASI DALAM SUATU PEMERINTAHAN MODERN •
•
Administrasi Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpul informasi. dimaksudkan bahwa fungsi birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan. Pelayanan Birokrasi sessungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompokkelompok khusus. Badan metereologi dan Geofisika (BMG) di Indonesia merupakan contoh yang bagus untuk hal ini, di mana badan tersebut ditujukan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan bencana alam. Untuk batas-batas tertentu, beberapa korporasi negara seperti PJKA atau Jawatan POS dan Telekomunikasi juga menjalankan fungsi public service.
•
•
Pengaturan (regulation) Fungsi pengaturan dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. birokrasi biasanya dihadapkan anatara dua pilihan: Kepentingan individu versus kepentingan masyarakat banyak. Pengumpul Informasi (Information Gathering) Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok: Apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. birokrasi, oleh sebab itu menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan negara tentu menyediakan data-data sehubungan dengan dua hal tersebut. Misalnya, pemungutan uang yang tidak semestinya (pungli) ketika masyarakat membuat SIM atau STNK tentunya mengalami pembengkakan. Pungli tersebut merupakan pelanggaran atas idealisme administrasi negara, oleh sebab itu harus ditindak. Dengan ditemukannya bukti pungli, pemerintah akan membuat prosedur baru untuk pembuatan SIM dan STNK agar tidak memberi ruang bagi kesempatan melakukan pungli.
PENAMPILAN BIROKRASI DI INDONESIA • Sentralisasi yang cukup kuat • Menilai tinggi keseragaman dan struktur birokrasi • Pendelegasian wewenang yang kabur • Kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan
Model - Model Reformasi Birokrasi • Tantangan nyata bagi keberhasilan reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan adalah berfungsinya peran penyelenggaraan Negara untuk menciptakan kehidupan bersama warga bangsa dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Telebih dengan berjalannya otonomi daerah yang diiringi tumbuhnya kesadaran warga masyarakat di daerah untuk semakin kritis
• New Public Management (NPM), model ini memiliki ciri yang lebih mengarah kepada “inside the organization” a. Memfokuskan aktifitasnya hanya pada kegiatan manajemen, tidak pada aktivitas kebijakanya. b. Hal ini berarti NPM mencoba melihat manajemen pelayanan publik pada segi kinerja (performance appraisal) dan efisiensi tidak dari segi politis. c.
c. Permasalahan manajamen pelayanan public menjadi bahan-bahan kecil dan sederhana yang berkaitan langsung dengan kepentingan dasar pengguna jasa (user-pay-base). d. Menggunakan landasan pasar (quasimarkets) sebagai daya dorong bagi terciptanya kompetisi. e. Pemangkasan ekonomi biaya tinggi sehingga ongkos untuk memperoleh pelayanan menjadi lebih murah.
4 model NPM Model • The Efficiency Drive, Model ini dapat dilihat kemunculannya di medium 1980. Model ini menghendaki sektor publik dikelola secara bisnis, denganslogan efisiensi • In search of excellence, model ini lebih menekankan pada pentingnya budaya organisasi. Model ini menolak pendekatan rasionalistik NPM model 1 dan mengedepankan peran nilai, budaya ritual dan symbol untuk membentuk bagaimana orang-orang yang
Lanjutan Model In search of excellence ….berada dalam birokrasi bekerja dan berperilaku (instead highlights the role of values, culture, rites, and symbols in shaing how people actually behave at work). Terdapat kepentingan yang kuat dalam hal bagaimana organisasi mengatur perubahan dan inovasi melalui perubahan budaya.
• Public Service Orientation, model ini menggabungkan ide-ide manajemen sektor publik dan privat dengan “reenergizing public sector managers by outlining a distinct service mission”. Ciri model ini adalah memperjelas tujuan dan menjamin bahwa pengguna lebih diperhatikan dalam memberikan pelayanan
