Part - 1
RENDY SUEZTRA CANALDHY, S.IP., MPA
1.
Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila 1.1 Mengetahui latar belakang Pend. Pancasila dari tinjauan historis, kultural, yuridis, dan filosofis 1.2 Mendeskripsikan tujuan Pend. Pancasila 1.3 Mendeskripsikan ruang lingkup Pend. Pancasila
2. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia 2.1 Menjelaskan pengertian sejarah perjuangan bangsa 2.2 Mendeskripsikan sejarah masuknya agama-agama ke Indonesia 2.3 Mengidetifikasi kerajaan-kerajaan nusantara
3. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia 3.1 Mendeskripsikan kedatangan penjajah Belanda: VOC, tanam paksa dan akibat bagi rakyat Indonesia, politik etis 3.2 Mendeskripsikan Kebangkitan Nasional
4. Pancasila sebagai Filsafat Hidup Bangsa Indonesia dan Dasar Negara Republik Indonesia 4.1 Penjajahan Jepang dan perumusan Pancasila (Mr. M. Yamin, Ir. Soekarno, Piagam Jakarta, Pancasila resmi sebagai Dasar Negara 18 Agustus 1945 pada pembukaan UUD 1945) 4.2 Menjelaskan secara singkat Pancasila sebagai Filsafat Hidup bangsa Indonesia dan Dasar Negara Republik Indonesia
5. Pancasila sebagai Filsafat Hidup Bangsa Indonesia 5.1 Menjelaskan pengertian sistem dalam kaitan Filsafat Pancasila 5.2 Menjelaskan penghayatan dan pengamalan dari nilainilai yang terkandung pada setiap sila dari Pancasila 5.3 Menganalisis dari suatu kasus (peristiwa) yang sesuai atau bertentangan dengan nilai yang terkandung pada setiap sila dari Pancasila 6. Pancasila sebagai Sistem Filsafat 6.1 Menjelaskan pengertian sistem dalam kaitan filsafat Pancasila. 6.2 Menjelaskan Pacasila yang sila-silanya tersusun secara sistematis, hirarkis logis, adalah Filsafat
7. Pancasila sebagai Ideologi Nasional Menjelaskan Pancasila sebagai ideologi nasional dan penerapannya Menjelaskan ideologi kapitalisme yang lahir dari Idealisme dan Komunisme yang lahir dari Materialisme Pandangan Pancasila sebagai ideologi Nasional terhadap Kapitalisme dan Komunisme
Susunlah paper berdasarkan review artikel (tiga artikel) yang berkaitan dengan topik bahasan dalam perkuliahan Pendidikan Pancasila. Kajilah permasalahan tersebut dan gunakan literatur teoritis sebagai pendukungnya. Tulis dalam kertas A4, format 1,5 spasi dan maksimal 15 halaman. Tugas Kelompok Tema sesuai silabus sub-pokok bahasan perkuliahan, dipresentasikan secara periodik perpertemuan. Jumlah satu tim maksimal lima orang. Tugas Individu Tema ditentukan (lihat tabel di bawah), tugas ini dikumpul dua minggu sebelum ujian akhir semester.
TEMA MAKALAH INDIVIDU SESUAI NOMOR AKHIR NIM
NIM 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9
TEMA Upaya mewujudkan tujuan Pendidikan Pancasila Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan Bangsa Indonesia Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pancasila sebagai sitem filsafat Pancasila sebagai etika politik Pancasila sebagai ideologi Nasional Pancasila dalam konteks ketetanegaraan Republik Indonesia Pancasila sebagai paradigma dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Era reformasi dan Pancasila Amandemen Undang-undang Dasar 1945
a. b. c.
Cover (i) Kata Pengantar (ii) Daftar Isi (iii)
Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan 1.4 Batasan Permasalahan
Bab II Pembahasan 2.1 Landasan Teoritis Persoalan 2.2 Temukan tiga artikel di media masa terkait pokok bahasan dan analisis itu memakai teori yang ada
Bab III Kesimpulan 3.1 Simpulan dan 3.2 Saran
Daftar Pustaka Lampiran (artikel-artikel)
Komponen Penilaian o o o o o o
Bobot
Tugas paper & presentasi kelompok Tugas paper individu Keaktifan di kelas Quis UTS UAS
Angka Mutu (Skala 0-10) 8,0 - 10,0 6,5 - 7,9 5,6 - 6,4 4,5 - 5,4 0,0 - 4,4
Angka Mutu (Skala 0-4) 4 3 2 1 0
15 15 10 10 25 25
% % % % % %
Huruf Mutu (Skala Kualitatif) A B C D E
Setiap bangsa di dunia memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup dan pegangan hidup dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (civic education). Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, ideologi, dan kepribadian bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam UUD 1945, diundangkan dalam Berita republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
Sejarah mencatat upaya-upaya penyimpangan yang berlindung di balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 Pencabutan P-4 dan sekaligus pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi orsospol di Indonesia
Pendidikan Tinggi bertugas mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan Objektif ke arah cita-cita bersama bangsa Indonesia dalam hidup bernegara
1.1 Landasan Historis Proses sejarah pembentukan bangsa Indonesia (Prasejarah, Kerajaan Kuno, Kerajaan Islam, penjajahan, perjuangan kemerdekaan, kemerdekaan dstnya) Sejarah Perumusan Pancasila sebagai dasar negara (sejak sidang BPUPKI I hingga sekarang) 1.2 Landasan Kultural Fakta budaya dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang merupakan suatu pandangan hidup, tujuan hidup bersama dalam suatu negara, yang setiap bangsa memiliki ciri khas tersendiri.
Landasan Pancasila-1 1.3 Landasan Yuridis
Perkuliahan Pendidikan Pancasila diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit pada pasal 37 bahwa kurikulum pendidikan tinggi memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa.
SK Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/KEP/2006, dijelaskan bahwa misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
1.4 Landasan Filosofis
Pancasila sebagai dasar negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis; suatu kesatuan bagian-bagian, setiap bagian memiliki fungsi tersendiri, saling berhubungan erat, memiliki satu tujuan, dan terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.
Mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan seharihari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan YME dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia(SK Ditjen Dikti No. 265/DIKTI/Kep./200)
Pendidikan Pancasila bertujuan menghasilkan peserta didik bersikap dan berperilaku: 1. Beriman dan bertaqwa kepada tuhan YME 2. Berperikemanusian yang adil dan beradab 3. Mendukung persatuan bangsa 4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu maupun golongan 5. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat
Kompetensi Pendidikan Pancasaila bertujuan : 1.
Mampu mengambil sikap bertanggung jawab sebagai Warga negara yang baik (good citizen) sesuai dengan hati nuraninya
2.
Mampu memaknai kebenaran ilmiah-filsafati yang terdapat di dalam Pancasila
3.
Mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia
4.
Mampu berpikir integral komprehensif tentang persoalanpersoalan hidup berbangsa dan bernegara
5.
Mampu memecahkan persoalan sosial politik dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dari perspektif yuridis
6.
Mampu memecahkan persoalan sosial politik dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan paradigma Pancasila
3.1 Syarat-syarat pengetahuan ilmiah (1) Berobjek; (2) Bermetode; (3) Bersistem; (3) Bersifat Universal Ad 1. Berobjek
Objek forma yaitu pengkajian Pancasila dalam sudut pandang bidang ilmu tertentu, misalnya bidang kajian moral disebut moral Pancasila, bidang hukum dan kenegaraan disebut Pancasila yuridis kenegaraan, dsb.
Objek materia yaitu suatu objek sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila baik yang bersifat empiris maupun nonempiris. Empiris: lembaran sejarah, bukti sejarah, benda sejarah, benda budaya, lembaran negara, lembaran hukum maupun naskah kenegaraan lainnya, adat-istiadat bangsa Indonesia. Nonempiris: nilai budaya, moral, religius, sifat, karakter dan pola budaya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pembahasan Ps. Ilmiah-2 Ad 2. Bermetode
Metode: seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif. Memilih metode berdasar pada objek forma ataupun materia, seperti metode analitico syntetic yaitu suatu perpaduan pendekatan analisis dan sintesis. Pembahasan Pancasila lasim memakai metode ‘hermeneutika’ yaitu suatu pendekatan koherensi historis, serta pemahaman, penafsiran dan interpretasi untuk menemukan makna dibalik objek. Metodemetode tersebut memakai dasar hukum-hukum logika dalam menarik suatu kesimpulan.
Ad 3. Bersistem
Pengetahuan ilmiah harus merupakan suatu yang bulat dan utuh, dimana bagian-bagiannya saling menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan (interdependensi). Dalam lima sila Pancasila baik rumusan, inti dan isinya merupakan satu kesatuan yang sistematik.
Pembahasan Ps. Ilmiah-3
Ad 4. Bersifat Universal Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal, artinya kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi maupun jumlah tertentu. Hakikat ontologis (intisari, esensi atau makna) nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal.
Pembahasan Ps. Ilmiah-4
3.2 Tingkatan Pengetahuan Ilmiah Bagaimana ..? Pengetahuan Mengapa ..? Pengetahuan Kemana ..? Pengetahuan Apa ..? Pengetahuan
Deskriptif Kausal Normatif Essensial
Untuk mengetahui lingkup kajian Pancasila serta kompetensi pengetahuan dalam membahas Pancasila secara ilmiah, maka perlu diketahui tingkatan pengetahuan ilmiah sebagai panduan dalam menjawab pertanyaan di atas.
Pembahasan Ps. Ilmiah-5
1. Pengetahuan Deskriptif (bagaimana) Yaitu suatu jenis pengetahuan yang memberikan suatu keterangan, penjelasan yang objektif tentang Pancasila sebagai hasil budaya bangsa Indonesia. Mencakup kajian sejarah perumusan, nilai-nilai serta kedudukan dan fungsi Pancasila. Misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, dasar negara, ideologi bangsa, dsb. 2. Pengetahuan Kausal (mengapa) Yaitu suatu pengetahuan yang memberikan jawaban tentang sebab dan akibat. Proses kausalitas terjadinya Pancasila memiliki empat kausa: kausa materialis, kausa formalis, kausa effisien dan kausa finalis. Selain itu berkaitan dengan Pancasila sebagai sumber nilai yaitu sumber norma dalam negara sehingga konsekuensi dalam segala realisasi dan penjabarannya senantiasa berkaitan dengan hukum kausalitas.
Pembahasan Ps. Ilmiah-6
3. Pengetahuan normatif (kemana) Yaitu suatu jenis pengetahuan yang memberikan suatu ukuran, parameter, serta norma-norma yang konkrit tentang realisasi pengamalan Pancasila. Kajian ini dapat membedakan secara normatif realisasi atau pengamalan Pancasila yang seharusnya dilakukan “das sollen” dan kenyataan faktual “das sein” dalam kehidupan yang dinamis . 4. Pengetahuan Essensial (apa) Yaitu suatu pengetahuan yang memberikan jawaban tentang hakikat segala sesuatu untuk menemukan intisari dan makna yang terdalam dari sila-sila pancasila (kajian ilmu filsafat). Misalnya, Pancasila yuridis kenegaraan sebagai dasar negara mengkaji baik hukum dan moral realisasi penerapannya dalam segala aspek bernegara.
Pengertian Pancasila berdasarkan: 1.Etimologis Pancasila terdiri dari dua arti leksikal dalam bahasa Sansekerta: Panca artinya lima Syila (vokal i pendek) artinya batu sendi, alas, atau dasar Syiila (vokal ii panjang) artinya peraturan tingkah laku yang baik Makna Pancasila secara arfiah adalah dasar yang memiliki lima unsur.
29 April 1945. Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai dilafalkan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Tujuannya, memeroleh dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 63 orang yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Hibangase Yosio (orang Jepang) dan R.P. Soeroso. BPUPKI bersidang dua kali. Rapat I (28 Mei – 1 Juni 1945) membahas tema dasar negara. Rapat II (10-17 Juli 1945) tema pembahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran.
Historis Pancasila-2
Rapat Pertama 28 Mei 1945. Rapat resmi dibuka pembahasan dimulai keesokan harinya dengan tema dasar negara. Pada rapat pertama ini terdapat 3 orang yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara.
29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengemukakan lima asas dasar negara Indonesia Merdeka yang dicita-citakan: 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat
Historis Pancasila-3
31 Mei 1945. Prof. Dr. Mr. Soepomo mengusulkan lima asas dasar negara: 1. Persatuan 2. Mufakat dan Demokrasi 3. Keadilan Sosial 4. Kekeluargaan 5. Musyawarah
Historis Pancasila-4
1
Juni 1945. Ir. Soekarno Mengemukakan lima asas sebagai dasar negara Indonesia yang disebut Pancasila: 1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan
Historis Pancasila-5
Soekarno menjelaskan lebih lanjut kelima sila tersebut dapat diperas menjadi “Tri Sila”: 1. Sosio Nasional, yaitu: Nasionalisme dan Internasionalisme 2. Sosio Demokrasi, yaitu: Demokrasi dengan kesejahteraan” 3. Ketuhanan Yang Maha Esa Adapun “Tri Sila” tersebut masih diperas lagi menjadi “Eka Sila” atau satu sila yang intinya adalah “gotong royong”
Historis Pancasila-6
Masa antara Rapat Pertama dan Kedua Dalam masa reses (masa istirahat) antara Sidang I BPUPKI dengan Sidang II BPUPKI, masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara, sehingga akhirnya dibentuklah panitia kecil untuk menggodok berbagai masukan. Panitia kecil beranggotakan 9 orang dan dikenal pula sebagai Panitia Sembilan dengan susunan sebagai berikut: 1. Ir. Soekarno (ketua) ketua 2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua) 3. Mr. Achmad Soebardjo (anggota) 4. Mr. Muhammad Yamin (anggota) 5. KH. Wachid Hasyim (anggota) 6. Abdul Kahar Muzakir (anggota) 7. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota) 8. H. Agus Salim (anggota) 9. Mr. A.A. Maramis (anggota)
Historis Pancasila-7
22 Juni 1945. Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan (nasionalis) dan 4 orang dari pihak Islam, Panitia Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisikan: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Historis Pancasila-8
Rapat Kedua 10-17 Juli 1945. Mengangkat tema bahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Dalam rapat ini dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang dengan ketua Ir. Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air dengan ketua Abikoesno Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Mohamad Hatta.
Historis Pancasila-9
11 Juli 1945. Panitia Perancang UUD membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang: Soepomo (ketua merangkap anggota), Wongsonegoro, Achmad Soebardjo, A.A. Maramis, R.P. Singgih, H. Agus Salim, Dr. Soekiman 13 Juli 1945. Panitia Perancang UUD mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD tersebut. 14 Juli 1945. Rapat pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD yang dibacakan oleh Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok yaitu: 1) pernyataan Indonesia merdeka, 2) pembukaan UUD, 3) batang tubuh UUD Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta.
17 Agustus 1945. Proklamasi sebagai pernyataan resmi deklarasi kelahiran negara Republik Indonesia. 18 Agustus 1945. PPKI mengadakan sidang pertama sekaligus mengesahkan UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan 37 pasal, 1 aturan peralihan terdiri atas 4 pasal, dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tercantum rumusan Pancasila yang sah secara konstitusional. Tap No.XX/MPRS/1966 dan Inpres No.12 Tanggal 13 April 1968 menegaskan pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Terminologis Pancasila-2
Rumusan-rumusan Pancasila yang berbeda dari Pembukaan UUD 1945: Rumusan Pancasila dalam Konstitusi RIS (291249 s/d 170850) dan UUDS 1950 (170850 s/d 050759): 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Peri Kemanusiaan 3. Kebangsaan 4. Kerakyatan 5. Keadilan Sosial
