SKRIPSI RENDY ANDARIA BANGUN

1 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING (TKA) DI SUMATERA UTARA STUDI PADA : PT. TOLAN TIGA INDONESIA

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RENDY ANDARIA BANGUN NIM Departemen Program Kekhususan

: : :

030200092 Hukum Administrasi Negara Hukum Perburuhan

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007 Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

2

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING (TKA) DI SUMATERA UTARA STUDI PADA : PT. TOLAN TIGA INDONESIA

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RENDY ANDARIA BANGUN NIM Departemen Program Kekhususan

: : :

030200092 Hukum Administrasi Negara Hukum Perburuhan

Disetujui Oleh : Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara

Dr. Pendastaren Tarigan, SH. MS NIP. 131410462

Dosen Pembimbing I /

Dosen Pembimbing II

Ka. Prog. Studi Hukum Perburuhan

Kelelung Bukit, SH NIP. 130365211

Dr. Budiman Ginting, SH, M. Hum NIP. 131570456

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007 Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

3 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI ABSTRAKSI

BAB I

:

PENDAHULUAN ---------------------------------------------------------- 1 A. Latar Belakang Permasalahan------------------------------------------ 1 B. Perumusan Masalah ----------------------------------------------------- 8 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ----------------------------------------- 9 D. Keaslian Penulisan ------------------------------------------------------ 10 E. Tinjauan Kepustakaan -------------------------------------------------- 10 F. Metode Penulisan ------------------------------------------------------- 14 G. Sistematika Penulisan --------------------------------------------------- 16

BAB II :

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING (TKA) --------------------- 18 A. Pengertian Tenaga Kerja Asing (TKA) ------------------------------- 18 B. Alasan-alasan Mengapa Tenaga Kerja Asing (TKA) dibutuhkan di Indonesia ------------------------------------------------ 26 C. Larangan-larangan dan Pengecualian dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ---------------------------------------- 31 D. Syarat-syarat dan Prosedur Perizinan Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) ------------------------------------------------------ 35

BAB III :

PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING (TKA) MENURUT UNDANG-UNDANG DAN KEP. MENAKERTRANS-------------- 46 A. Prosedur Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan----------------------------------------------- 46 B. Prosedur Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Menurut Kep. Menakertrans No. Kep. 228/Men/2003 ------------------------------------------------ 49 C. Prosedur Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Menurut Kep. Menakertrans No. KEP. 20/MEN/III/2004 -------------------------------------------- 57 D. Prosedur Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) Menurut Per. Menakertrans No. PER. 02/MEN/XII/2004--------------------- 65

Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

4 E. Prosedur Perjanjian Kerja dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) Oleh PT. Tolan Tiga Indonesia Menurut Kep. Menakertrans No. KEP. 228/MEN/2003 ------------ 76

BAB IV :

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING (TKA) ---------------------------------------------------- 80 A. Sejarah Berdirinya PT. Tolan Tiga Indonesia ------------------------ 80 B. Kendala-kendala Prosedur Perizinan Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sumatera Utara ------------------------------- 90 C. Kendala-kendala Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia -----------------------------104 D. Kendala-kendala yang dihadapi PT. Tolan Tiga Indonesia dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ----------------108

BAB V :

KESIMPULAN DAN SARAN -------------------------------------------110 A. Kesimpulan --------------------------------------------------------------110 B. Saran ----------------------------------------------------------------------112

DAFTAR PUSTAKA ---------------------------------------------------------------------114 LAMPIRAN


5


ABSTRAKSI Pembangunan nasional yang penuh tantangan dan persaingan global akan banyak diwarnai oleh pentingnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia berkualitas sangat menentukan hari depan bangsa. Pengembangan sumber daya manusia muncul dan merupakan kebutuhan mendesak di semua sektor dan sub sektor pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, maka sangat diperlukan pemahaman yang mendasar akan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam rangka alih keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kepada tenaga kerja Indonesia, adanya jabatan-jabatan tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia dan dalam rangka pengamanan investasi modal asing di Indonesia. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah, pertama, bagaimana bentuk larangan dan pengecualian dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kedua, bagaimana prosedur perizinan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) menurut Kep. Menakertrans No. Kep. 20/Men/III/2004, ketiga, bagaimana prosedur pelaksanaan program Jamsostek bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) menurut Per. Menakertrans No. PER. 02/MEN/XII/2004. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan data secara studi kepustakaan untuk mengambil bahan-bahan hukum primer. Disamping itu, penulis juga mengumpulkan data bahan-bahan tertulis, antara lain buku-buku, bahan internet serta melakukan wawancara dengan Personalia yang menangani Tenaga Kerja Asing pada PT. Tolan Tiga Indonesia. Tenaga kerja Indonesia harus semakin membenahi diri dengan belajar dan berlatih, sehingga tenaga kerja Indonesia dapat menjadi sumber daya pembangunan serta pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja yang produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin dan profesionalisme, serta mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan dari hal ini, tenaga kerja Indonesia dapat diandalkan untuk bersaing dengan tenaga kerja asing di semua bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia bahkan dapat menggantikan tenaga kerja warga negara asing di berbagai posisi dalam lapangan pekerjaan di Indonesia. Selain itu, kita bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang besar harus dapat menghormati dan menghargai kehadiran tenaga kerja warga negara asing yang bekerja dalam berbagai lapangan pekerjaan di Indonesia. Dalam hal ini, kehadiran tenaga kerja warga negara asing di Indonesia akan sangat membantu dalam rangka pembangunan nasional melalui penanaman modal asing/investasi serta penguasaan dan alih teknologi yang merupakan proses berlanjut dan berkesinambungan bagi tenaga kerja Indonesia.


6 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan Pembangunan nasional yang penuh tantangan dan persaingan global akan banyak diwarnai oleh pentingnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia berkualitas sangat menentukan hari depan bangsa. Pengembangan sumber daya manusia muncul dan merupakan kebutuhan mendesak di semua sektor dan sub sektor pembangunan. Dengan demikian, sumber daya manusia dianggap sebagai faktor penentu dan merupakan aset yang paling berharga dalam upaya pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Dalam hal ini, sumber daya manusia sebagai sumber daya pembangunan serta pelaku pembangunan, harus memiliki etos kerja yang produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin dan profesionalisme, serta mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 1 Masalah kesempatan kerja perlu mendapat perhatian yang lebih, dalam arti bahwa salah satu pokok yang sering dipertanyakan adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja bagi warga Indonesia yang sekaligus memberikan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana amanat pasal 27 ayat 2 UUD 1945, yakni : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Oleh karena itu, berbagai upaya pengembangan sumber daya manusia perlu ditingkatkan agar tersedia jumlah (kuantitas) dan kualitas tenaga kerja yang bermutu. Adapun peningkatan mutu tenaga kerja tersebut dapat dilakukan melalui 3 (tiga) jalur utama, yaitu : 1. Jalur Pendidikan 1

Abdul Latief, Drs., Sumber Daya Manusia dan Legal Aspek Tenaga Kerja Asing, www.google.com, diakses tanggal 11 April 2007. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

7 Pendidikan formal merupakan jalur yang paling efektif untuk meningkatkan mutu tenaga kerja, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan kepribadian, bakat, sikap mental, pengetahuan dan kecerdasan termasuk kreativitas dan analisa. Aspek-aspek tersebut merupakan modal dasar yang sangat penting untuk pengembangan lebih lanjut dalam peningkatan mutu tenaga kerja. Oleh karenanya, sistem pendidikan formal kita perlu diarahkan pada kebutuhan dunia kerja. 2. Jalur Latihan Kerja Memberikan atau meningkatkan fasilitas latihan dan keterampilan yang benar-benar dapat ditujukan untuk mengisi kesempatan kerja yang ada, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan pasar kerja serta latihan tersebut harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 3. Jalur Pengalaman Kerja Tenaga kerja bermutu dan siap pakai sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau dunia kerja sebenarnya hanya dapat dihasilkan dan dikembangkan di perusahaan dan dunia kerja itu sendiri, yaitu melalui pengalaman kerja. Dimana tenaga kerja bermutu yang landasannya telah diletakkan melalui pendidikan formal dan latihan kerja, akan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Oleh karenanya, jalur pengalaman kerja ini menjadi sangat penting dalam sistem pembinaan mutu tenaga kerja.

2

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka sangat diperlukan pemahaman yang mendasar akan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam rangka alih keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kepada tenaga kerja Indonesia, adanya jabatan-jabatan tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia dan dalam rangka pengamanan investasi modal asing di Indonesia. Pemahaman tentang hal ini sangat dibutuhkan agar kehadiran tenaga kerja warga negara asing pendatang tidak 2

Manulang, Sendjun H., SH., Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 24. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

8 menjadi bumerang bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan nasional.

3

Penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam rangka alih keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kepada tenaga kerja Indonesia tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 45, yang menyebutkan sebagai berikut : Ayat (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib : a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris. 4 Untuk itu, adanya pembatasan penggunaan tenaga kerja asing/tenaga kerja warga negara asing pendatang/pemegang visa di Indonesia sangat diperlukan dalam rangka menjamin bagian yang layak dan kesempatan kerja bagi warga negara Republik Indonesia dan untuk memenuhi hasrat bangsa Indonesia untuk menduduki tempat yang layak dalam berbagai lapangan kerja. Hal ini tidak terlepas dalam rangka “Indonesianisasi” dan pelaksanaan amanah pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yakni : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

3

Abdul Latief, Drs., Sumber Daya Manusia dan Legal Aspek Tenaga Kerja Asing, www.google.com, diakses tanggal 11 April 2007. 4 Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

9 Negara mempunyai kewajiban supaya penetapan Undang-Undang Dasar 1945, terkhusus pasal 27 ayat (2) itu dapat dilaksanakan.

5

Pasal ini menekankan hak tiap warga negara dan sekaligus menentukan tugas pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya itu.

6

Melihat pada materi pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah merupakan suatu diskriminasi, apabila ketentuan tersebut tidak berlaku untuk semua penduduk negara Republik Indonesia, maka akan banyak orang asing berkesempatan menduduki posisi-posisi penting di negara Republik Indonesia, misalnya saja apabila tidak ada UU No. 3 Tahun 1958 (LN No. 8 Tahun 1958) sudah jelas kalau banyak majikan akan lebih suka mempekerjakan tenaga kerja asing daripada warga negara Republik Indonesia, disebabkan karena kebanyakan tenaga kerja asing lebih berpengalaman di bidang pekerjaannya.

7

UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membatasi pekerja asing/tenaga kerja warga negara asing pendatang di Indonesia dalam rangka untuk menjamin bagian yang layak dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi hasrat bangsa Indonesia untuk menduduki tempat-tempat yang layak dalam berbagai lapangan pekerjaan. Pada dasarnya kesempatan kerja yang ada diutamakan untuk warga negara Indonesia. Hal ini tidaklah dimaksudkan untuk menutup sama sekali kehadiran tenaga kerja warga negara asing yang akan dipekerjakan di Indonesia dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Adapun penanaman modal dalam negeri maupun modal asing perlu terus didorong dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dan diarahkan untuk 5

Hatta, Mohammad, DR, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, Penerbit Mutiara, Jakarta, 1977, hal. 28. 6 Hatta, Mohammad, DR, Pikiran-Pikiran Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mencapai Kemakmuran yang Merata, Penerbit Yayasan Idayu, Jakarta, 1976. 7 Wiyono, R.S.H., Garis Besar Pembahasan dan Komentar UUD 1945, Penerbit Alumni, Bandung, 1976, hal. 196-197. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

10 meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan termasuk perluasan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan. 8 Adanya pemasukan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing tersebut telah memungkinkan masuknya atau digunakannya tenaga kerja warga negara asing pendatang. Namun demikian, dengan adanya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maka penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang harus dibatasi. Sehubungan dengan pembatasan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang tersebut, Presiden dalam keputusannya (KEPPRES) No. 23 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang mengemukakan, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan diadakan pembatasan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang tersebut adalah : 1. Untuk mencapai salah satu sasaran pembangunan, yakni perluasan kesempatan kerja. 2. Agar tenaga kerja warga negara Indonesia dapat sebanyak mungkin didayagunakan dalam proyek-proyek pembangunan dan kegiatan usaha lainnya di Indonesia, baik dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri. Adanya pembatasan-pembatasan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang tersebut tidak dapat dilepaskan dalam rangka “Indonesianisasi”, yaitu : usaha pemerintah untuk menyediakan dan mendidik tenaga kerja Indonesia untuk menggantikan tenaga kerja asing. Peng-Indonesianisasi-an tenaga kerja di perusahaan-perusahaan asing sudah dimulai sejak dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1958, namun pelaksanaannya belum dapat

8

Syarif H.S., Drs., Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia dan Peraturan – Peraturannya, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama September 1996, hal. 2. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

11 dilaksanakan secara efektif dikarenakan kekurangan biaya dan kurangnya persiapanpersiapan teknis, seperti belum adanya program pelatihan yang menyeluruh.

9

Peng-Indonesianisasi-an tenaga kerja di perusahaan-perusahaan asing merupakan suatu masalah yang cukup berat. Hal ini dikarenakan, proses peng-Indonesianisasi-an tersebut harus dilakukan secara bertahap dan didasarkan atas perencanaan tenaga kerja melalui program pendidikan, pelatihan kerja dan pengembangan secara intensif, sehingga dapat tercapai keseimbangan yang wajar jika dikaitkan dengan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang. Masalah pemberian izin kerja bagi tenaga kerja asing, khususnya tenaga kerja asing pemegang visa (pendatang baru dari luar negeri) mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan berbagai masalah, seperti : kepentingan pembangunan, keimigrasian, keamanan, dan lain-lain. Maka, dalam kaitan pemberian izin tersebut koordinasi yang harmonis diantara instansi-instansi terkait sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, pemberian izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing dimaksudkan agar penggunaan tenaga kerja warga negara asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.

10

Sampai saat ini dan mungkin juga untuk beberapa waktu yang akan datang, penggunaan tenaga kerja warga negara asing di Indonesia sulit untuk dihindarkan atau dicegah, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : 1. Adanya tenaga kerja warga negara asing pendatang dimungkinkan karena ada kaitannya dengan penanaman modal dan masuknya barang-barang modal dari luar yang masih dibutuhkan sebagai pelengkap dalam rangka pembangunan nasional serta

9

Benggolo M.T., Drs., Tenaga Kerja dan Pembangunan, Penerbit Yayasan Jasa Karya (Sanjaya), Jakarta, Cetakan Pertama, hal. 144. 10 Rusli, Hardijan, Hukum Ketenagakerjaan 2003, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Pertama Februari 2004, hal. 67. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

12 penguasaan

dan

alih

teknologi

yang

merupakan

proses

berlanjut

dan

berkesinambungan. 2. Proses “Peng-Indonesianisasi-an” tenaga kerja masih memerlukan persiapan dan waktu dalam upaya tersedianya cukup jumlah tenaga kerja yang ahli dan terampil untuk menggantikan tenaga kerja warga negara asing. 3. Kurang cukup tersedianya tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang tersedia. 4. Pemakaian mesin-mesin yang bersifat canggih yang mengandung resiko yang tinggi, sehingga bila tidak ditangani oleh mereka yang ahli dapat mengakibatkan kerugian yang besar, berupa kehilangan baik yang bersifat materi maupun non materi. 5. Semakin luas dan berkembang berbagai usaha yang membutuhkan tenaga kerja warga negara asing.

11

Sehingga, pemberian izin kerja bagi warga negara asing pendatang diberikan dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan pasar kerja serta aspirasi nasional untuk menduduki posisi yang penting, dimana hal ini belum dapat ditangani oleh tenaga kerja Indonesia. Jika melihat hal-hal diatas, kita bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang besar harus dapat menghormati dan menghargai kehadiran tenaga kerja warga negara asing yang bekerja dalam berbagai lapangan pekerjaan di Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan pemerintah maupun perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan

memberikan

perlindungan,

pemeliharaan

dan

pengembangan

terhadap

kesejahteraan ataupun jaminan sosial bagi tenaga kerja asing, sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman dan kondusif bagi tenaga kerja asing.

11

Syarif H.S. Op. Cit., hal. 17-18.


13 Dengan kehadiran tenaga kerja warga negara asing di Indonesia akan sangat membantu

dalam

rangka

pembangunan

nasional

melalui

penanaman

modal

asing/investasi serta penguasaan dan alih teknologi yang merupakan proses berlanjut dan berkesinambungan bagi tenaga kerja Indonesia. Bangsa Indonesia masih sangat membutuhkan bantuan dan kerja sama dari tenaga kerja warga negara asing. Dimana dalam proses “peng-Indonesianisasi-an” tenaga kerja dan memenuhi hasrat bangsa Indonesia untuk menduduki tempat yang layak dalam berbagai lapangan pekerjaan harus dilakukan secara bertahap dan didasarkan atas perencanaan tenaga kerja melalui program pendidikan, pelatihan kerja dan pengembangan secara intensif, sehingga dapat tercapai keseimbangan yang wajar jika dikaitkan dengan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang. Harapan kita, tenaga kerja Indonesia dapat bersaing bahkan menggantikan tenaga kerja warga negara asing di berbagai posisi dalam lapangan pekerjaan di Indonesia. Sehingga, harapan bangsa Indonesia untuk terciptanya proses “peng-Indonesianisasi-an” tenaga kerja dan memenuhi hasrat bangsa Indonesia untuk menduduki tempat yang layak dalam berbagai lapangan kerja dapat tercapai. Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara - Studi Pada PT. Tolan Tiga Indonesia”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut :


14 1. Bagimana bentuk larangan dan pengecualian dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ? 2. Bagaimana prosedur perizinan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) menurut Kep. Menakertrans No. Kep. 20/Men/III/2004 ? 3. Bagaimana prosedur pelaksanaan program Jamsostek bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) menurut Per. Menakertrans No. PER. 02/MEN/XII/2004?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain adalah : a. Mengetahui dan memahami dengan jelas tentang larangan-larangan dan pengecualian dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; b. Mengetahui dan memahami dengan jelas tentang prosedur perizinan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) menurut Kep. Menakertrans No. Kep. 20/Men/III/2004; c. Mengetahui dan memahami dengan jelas tentang prosedur pelaksanaan program Jamsostek bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) menurut Per. Menakertrans No. PER. 02/MEN/XII/2004; 2. Manfaat Penulisan Dari pembahasan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu : a. Secara Teoritis


15 Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam menyikapi perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA). b. Secara Praktis Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan memberi manfaat bagi para tenaga kerja, para pengusaha, pemerintah, dunia perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya. Selain itu diharapkan, agar tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

D. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini pada awalnya didasarkan pada ide, gagasan, pemikiran dan yang utama ialah ketertarikan penulis terhadap fenomena maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia pada saat ini. Penulisan skripsi ini asli diangkat dari pemikiran penulis sendiri, artinya bukanlah merupakan hasil ciptaan atau penggandaan dari karya tulis orang lain dan sudah diperbandingkan judulnya di kampus tempat dimana penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

E. Tinjauan Kepustakaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing memberikan defenisi mengenai orang asing, yaitu : “Tiap orang bukan warga negara Republik Indonesia”.

12

Orang asing di Indonesia dibedakan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu : 12

Pasal 1 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

16 1. Orang asing pendatang ialah : mereka yang mendapat izin masuk (admission) dengan memperoleh hak untuk tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu yang dikenal dengan tenaga asing pemegang visa; 2. Orang asing penetap ialah : mereka yang diperbolehkan tinggal tetap di Indonesia dan diwajibkan memperoleh izin menetap dengan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan (SKK), yang dikenal dengan tenaga asing atau tenaga asing domestik.

13

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka tidak semua orang asing yang datang ke Indonesia mempunyai tujuan untuk melakukan perjalanan ataupun berlibur. Akan tetapi, tidak sedikit juga dari orang asing tersebut datang ke Indonesia untuk bekerja. Dalam hal ini, menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing, yang dimaksud dengan pekerjaan ialah : a. Setiap pekerjaan yang dilakukan dibawah perintah orang lain dengan menerima upah atau tidak; b. Setiap pekerjaan yang dijalankan atas dasar dorongan dalam suatu perusahaan, baik oleh orang yang menjalankan pekerjaan itu sendiri maupun oleh orang yang membantu orang yang menjalankan pekerjaan itu. 14 Sesuai dengan defenisi diatas, maka pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing juga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : 1. Pekerjaan yang dilakukan orang asing yang mempunyai hubungan kerja dengan majikan/pengusaha atau dengan kata lain tenaga asing yang dipekerjakan oleh orang lain atau pengusaha; 2. Pekerjaan bebas atau mandiri dan majikan/pengusaha yang berusaha sendiri.

15

13

Dirjen BINAPENTA, Petunjuk Tentang Izin Mempekerjakan/Kerja Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 1. 14 Pasal 1 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

17 Sebelum tenaga kerja asing melakukan pekerjaan, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, menyatakan bahwa “Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, selanjutnya disingkat IKTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat ditunjuk kepada Pemohon untuk mempekerjakan TKWNAP di Indonesia dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu.” 16 Menurut Drs. H.S. Syarif, ada 2 (dua) macam izin kerja, yaitu : 1. Izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing. 2. Izin melakukan pekerjaan bebas. Dalam hal ini, menurut jenisnya ada 3 (tiga) izin kerja tenaga kerja asing, yaitu : 1. Izin Kerja Tenaga Asing – Baru Yaitu : Izin yang diberikan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing untuk pertama kali. 2. Izin Kerja Tenaga Asing – Perpanjangan Yaitu : Izin yang diberikan untuk memperpanjang masa berlaku izin untuk bekerja. 3. Izin Kerja Tenaga Asing – Pindah Jabatan Yaitu : Izin yang diberikan untuk memindahkan jabatan tenaga kerja asing dari jabatan lama ke jabatan yang baru.

17

Manulang menyatakan bahwa tujuan hukum ketenagakerjaan adalah : a. Untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan,

15

Dirjen BINAPENTA Op. Cit., hal. 2. Pasal 1 (b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. 17 Syarif H.S. Op. Cit., hal. 7. 16


18 b. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.

18

Butir (a) lebih menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan harus menjaga ketertiban, keamanan dan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses produksi agar dapat mencapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Sedangkan butir (b) dilatar belakangi adanya pengalaman selama ini, dimana kerap kali terjadi kesewenangwenangan pengusaha terhadap pekerja/buruh. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum secara komprehensif dan konkret dari pemerintah.

19

Adapun ketentuan hukum dan perundang-undangan dalam hal perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing (TKA) adalah : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing. Pasal 2 ayat (1), menyebutkan : “Majikan dilarang mempekerjakan orang asing tanpa izin dari Menteri”; 20 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Pasal 11, menyebutkan : “Perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia”; 21 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

18

Manulang, Sendjun H., Op. Cit., hal. 2. Hakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 7. 20 Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing. 21 Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. 19


19 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang; 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing; 8. Konvensi ILO No. 19 Mengenai Perlakuan Yang Sama Bagi Pekerja Nasional dan Asing dalam Hal Tunjangan Kecelakaan Kerja; 9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 42 (mengenai penggunaan tenaga kerja asing), Pasal 48 (mengenai pemulangan tenaga kerja asing).

F. Metode Penulisan Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Pendekatan Perundang-undangan Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan data secara studi kepustakaan untuk mengambil bahan-bahan hukum primer, yaitu berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; Konvensi ILO Nomor 19 Mengenai Perlakuan Yang Sama Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

20 Bagi Pekerja Nasional Dan Asing Dalam Hal Tunjangan Kecelakaan Kerja; UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sementara itu untuk melengkapi bahan hukum primer, dilakukan juga pengumpulan data atas bahan sekunder, yaitu berupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang; Kep. Menakertrans No. KEP. 228/MEN/2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana

Penggunaan

Tenaga

Kerja

Asing;

Kep.

Menakertrans

No.

KEP.

20/MEN/III/2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57 Tahun 2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing; Peraturan Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

21 Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 1 Tahun 1997 Tentang Dana Pengembangan

Keahlian

dan

Keterampilan;

Per.

Menakertrans No. PER.

02/MEN/XII/2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 2. Sumber Data Dalam tulisan ini digunakan 2 jenis data. Pertama, data primer dan kedua, data sekunder. Untuk data primer diambil dari kantor PT. Tolan Tiga Indonesia. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada Bapak Dewadas (Personalia yang menangani Tenaga Kerja Asing pada PT. Tolan Tiga Indonesia).

G. Sistematika Penulisan Penulisan ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan dapat pula memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lain dan terbagi dalam lima bab, yaitu : BAB I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang ditulisnya karya ilmiah berupa skripsi ini, permasalahannya, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan. BAB II, Tinjauan hukum tentang perlindungan tenaga kerja asing (TKA), yaitu berisi tentang pengertian tenaga kerja asing (TKA) dipandang dari berbagai macam peraturan perundang-undangan, alasan-alasan mengapa tenaga kerja asing (TKA) dibutuhkan di Indonesia, larangan-larangan dan pengecualian dalam mempekerjakan tenaga kerja asing


22 (TKA) ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta syarat-syarat dan prosedur perizinan penempatan tenaga kerja asing (TKA). BAB III, Prosedur perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing (TKA) menurut Undang-Undang dan KEP. MENAKERTRANS, yaitu berisi tentang prosedur perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing (TKA) menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, prosedur pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) menurut Kep. Menakertrans No. KEP. 228/MEN/2003, prosedur memperoleh izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) menurut Kep. Menakertrans No. KEP. 20/MEN/III/2004, prosedur pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga Kerja asing (TKA) menurut Per. Menakertrans No. PER. 02/MEN/XII/2004 dan prosedur perjanjian kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) oleh PT. Tolan Tiga Indonesia menurut Kep. Menakertrans No. KEP. 228/MEN/2003. BAB IV, Kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing (TKA), yaitu berisi tentang sejarah berdirinya PT. Tolan Tiga Indonesia, kendala-kendala prosedur perizinan penempatan tenaga kerja asing (TKA) di Sumatera Utara, kendala-kendala program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia dan kendala-kendala yang dihadapi PT. Tolan Tiga Indonesia dalam mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA). BAB V, Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yang juga merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan pada penulisan ini dan saran-saran dari penulis yang diharapkan dapat berguna di dalam praktek.


23 BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING (TKA)

A. Pengertian Tenaga Kerja Asing Orang asing di Indonesia dibedakan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu : 1. Orang asing pendatang ialah : mereka yang mendapat izin masuk (admission) dengan memperoleh hak untuk tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu yang dikenal dengan tenaga asing pemegang visa; 2. Orang asing penetap ialah : mereka yang diperbolehkan tinggal tetap di Indonesia dan diwajibkan memperoleh izin menetap dengan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan (SKK), yang dikenal dengan tenaga asing atau tenaga asing domestik. 22 Berkaitan dengan perbedaan diatas, maka pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing juga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : 1. Pekerjaan yang dilakukan orang asing yang mempunyai hubungan kerja dengan majikan/pengusaha atau dengan kata lain tenaga asing yang dipekerjakan oleh orang lain atau pengusaha; 2. Pekerjaan bebas atau mandiri dan majikan/pengusaha yang berusaha sendiri.

23

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 butir (13), menyebutkan bahwa “Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”, dalam hal ini berarti setiap warga negara asing tanpa terkecuali baik pria maupun wanita yang memperoleh izin untuk tinggal dan bekerja di wilayah Indonesia.

22 23

Dirjen BINAPENTA, Loc. Cit., hal. 1. Dirjen BINAPENTA, Loc. Cit., hal. 2.


24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing, menyebutkan bahwa “Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang yang bukan warga negara Indonesia yang melakukan tiap pekerjaan yang dilakukan di bawah perintah orang lain di Indonesia dengan menerima upah atau pun tidak, atau yang melakukan tiap pekerjaan di Indonesia yang dijalankan atas dasar borongan dalam suatu perusahaan, baik oleh orang yang menjalankan pekerjaan itu sendiri maupun oleh orang yang membantunya”.

24

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia No. 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, menyatakan bahwa “Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang selanjutnya disingkat TKWNAP adalah tenaga kerja asing pemegang visa yang akan dipekerjakan di wilayah Republik Indonesia”.

25

Ir. Rr. Retno Dewi Broto HS. (Kasubid. Penempatan Tenaga Kerja, Pusdatinaker, Balitfo), menyatakan bahwa “Tenaga Kerja Asing adalah tenaga kerja bukan warga negara Indonesia yang mendapat izin masuk dengan memperoleh hak untuk tinggal dan bekerja di Indonesia dalam waktu tertentu”. 26 Menurut Budiono, pengertian “Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. 27 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, menyatakan bahwa “Tenaga Kerja Warga

24

Pasal 1 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing. 25 Pasal 1 ayat (a) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. 26 Ir. Rr. Retno Dewi Broto HS., Data dan Analisis Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, www.google.com, diakses tanggal 10 Agustus 2007. 27 Budiono, Abdul Rachmad, SH.MH., Hukum Perburuhan di Indonesia, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Pertama, 1995, hal. 259. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

25 Negara Asing Pendatang selanjutnya disingkat dengan TKWNAP adalah warga negara asing yang memiliki Visa Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap untuk maksud bekerja di dalam wilayah Republik Indonesia”.

28

Adapun data-data tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia menurut lokasi kerja dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel-tabel dibawah ini. TABEL 1 TENAGA KERJA ASING (TKA) MENURUT LOKASI KERJA ANTARA TAHUN 2001 – TAHUN 2003 29 No.

Lokasi Kerja

Tahun 2001 Jumlah TKA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

D.I. Aceh SUMATERA UTARA Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Irian Jaya

52 266 27 498 42 68 2 23 24 362 16.751 2.199 295 91 892 701 202 91 82 34 34 315 313 24 95 32 0 229 2 460

Laut Jawa dan Lepas Pantai

-

Tahun 2002 Jumlah TKA 17 217 29 435 11 77 3 5 24 938 17.035 2.713 408 66 1.112 729 245 103 70 34 27 561 102 32 89 15 2 214 1 399 -

Tahun 2003 Jumlah TKA 122 491 93 863 179 172 7 12 99 646 11.086 1.772 302 56 705 407 77 73 65 34 46 276 26 22 56 5 5 46 3 284 32

28

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. 29 Ir. Rr. Retno Dewi Broto HS., Data dan Analisis Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, www.google.com, diakses tanggal 10 Agustus 2007. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

26 24.206 25.713 18.062 Jumlah Dari tabel 1 diatas, diketahui bahwa tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja

diberbagai perusahaan yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia, pada tahun 2001 yang terbanyak terdapat pada propinsi DKI Jakarta dengan jumlah 16.751 orang tenaga kerja asing (TKA), pada peringkat 2 (dua) adalah propinsi Jawa Barat dengan jumlah 2.199 orang tenaga kerja asing (TKA), sedangkan propinsi Sumatera Utara berada pada peringkat 11 (sebelas) dari total 30 propinsi di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dengan jumlah 266 orang tenaga kerja asing (TKA). Pada tahun 2002, propinsi di Indonesia yang terbanyak mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA), yang berada pada peringkat 1 (pertama) adalah tetap propinsi DKI Jakarta dengan jumlah 17.035 orang tenaga kerja asing (TKA), pada peringkat 2 (dua) adalah tetap propinsi Jawa Barat dengan jumlah 2.713 orang tenaga kerja asing (TKA), sedangkan propinsi Sumatera Utara tetap berada pada peringkat 11 (sebelas) dari total 30 propinsi di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dengan jumlah 217 orang tenaga kerja asing (TKA). Pada tahun 2003, propinsi di Indonesia yang terbanyak mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA), yang berada pada peringkat 1 (pertama) adalah tetap propinsi DKI Jakarta dengan jumlah 11.086 orang tenaga kerja asing (TKA), pada peringkat 2 (dua) adalah tetap propinsi Jawa Barat dengan jumlah 1.772 orang tenaga kerja asing (TKA), sedangkan propinsi Sumatera Utara berada pada peringkat 6 (enam) dari total 30 propinsi di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dengan jumlah 491 orang tenaga kerja asing (TKA).


27

TABEL 2 TENAGA KERJA ASING (TKA) MENURUT LOKASI KERJA ANTARA BULAN JANUARI – NOVEMBER 2004 30 LOKASI KERJA D.I. Aceh SUMATERA UTARA

Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Bali NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Irian Jaya Laut Jawa Laut Cina Selatan Lepas Pantai Lainnya Jumlah

Jan 118 513 86 874 153 169 6 11 102 613 11.459 1.336 347 63 680 379 56 63 61 37 28 200 27 4 28 45 1 35 5 263 22 2 12 80 17.878

BULAN Feb Mar Apr Mei Jun 156 153 165 162 159 589 541 652 656 692 97 99 93 93 92 925 992 989 1.037 1.082 221 239 329 321 307 188 206 229 278 278 7 5 3 5 5 9 15 16 13 16 103 109 119 113 107 615 582 517 615 637 10.949 10.851 10.565 10.421 10.903 1.726 2.005 2.037 2.117 2.077 332 339 362 359 316 55 75 69 71 67 698 718 778 861 820 394 404 416 422 426 61 73 72 65 71 61 71 62 63 76 70 54 55 60 82 43 30 28 23 26 40 35 37 38 35 276 361 305 339 288 26 30 29 27 20 4 4 4 2 2 39 32 34 32 31 41 55 48 49 54 2 6 4 6 3 35 34 56 53 52 5 11 7 8 7 260 275 253 246 260 26 18 12 29 23 1 1 0 0 0 16 11 14 12 12 90 86 109 114 129 18.160 18.520 18.468 18.710 19.155

Jul 281 777 114 1.113 315 287 5 15 109 614 11.452 2.229 355 78 857 442 70 70 78 29 36 321 26 2 24 48 3 47 6 253 57 0 16 200 20.329

Aug 210 781 94 1.161 307 250 12 16 105 598 11.079 2.104 285 61 762 455 75 62 76 28 31 375 20 1 27 47 6 43 6 241 32 0 13 204 19.567

Sep 207 734 78 1.232 333 268 11 12 103 563 10.976 2.119 372 78 986 432 75 55 82 28 43 312 17 4 27 45 6 60 5 235 50 0 17 185 19.750

Okt 207 738 89 1.344 328 317 26 22 108 639 11.609 2.203 402 71 959 434 67 68 89 33 43 392 27 5 23 46 9 49 6 231 61 0 19 194 20.858

Nop 155 681 90 1.008 306 279 72 19 142 592 11.417 2.144 493 52 764 415 63 60 79 61 33 381 19 3 13 58 5 49 11 305 59 3 12 165 20.008

Dari tabel 2 diatas, diketahui bahwa tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja diberbagai perusahaan yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia, antara bulan Januari

30

Ibid


28 sampai dengan November tahun 2004, yang terbanyak terdapat pada propinsi DKI Jakarta dengan jumlah 11.417 orang tenaga kerja asing (data akhir bulan November tahun 2004), pada peringkat 2 (dua) adalah propinsi Jawa Barat dengan jumlah 2.144 orang tenaga kerja asing (data akhir bulan November tahun 2004), sedangkan propinsi Sumatera Utara berada pada peringkat 5 (lima) dari total 30 propinsi di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dengan jumlah 681 orang tenaga kerja asing (data akhir bulan November tahun 2004). TABEL 3 TENAGA KERJA ASING (TKA) MENURUT LOKASI KERJA ANTARA TAHUN 2005 – 2006 31 No.

Lokasi Kerja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

D.I. Aceh SUMATERA UTARA Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Irian Jaya

Laut Jawa dan Lepas Pantai

Jumlah 31

Tahun 2005 Jumlah TKA 393 2.032 143 4.052

657 748 192 50 289 2.366 26.510 4.708 830 155 2.310 1.056 152 116 199 108 112 1.597 160 32 232 40 4 142 25 734 759 50.903

Tahun 2006 Jumlah TKA 815 2.619 283 6.213 455 899 111 86 597 2.385 31.434 5.572 941 146 2.348 1.512 307 157 268 225 143 1.415 114 37 216 32 5 161 24 403 59.923

Ibid


29

Dari tabel 3 diatas, diketahui bahwa tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja diberbagai perusahaan yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia, pada tahun 2005 yang terbanyak terdapat pada propinsi DKI Jakarta dengan jumlah 26.510 orang tenaga kerja asing (TKA), pada peringkat 2 (dua) adalah propinsi Jawa Barat dengan jumlah 4.708 orang tenaga kerja asing (TKA), sedangkan propinsi Sumatera Utara berada pada peringkat 6 (enam) dari total 30 propinsi di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dengan jumlah 2.032 orang tenaga kerja asing (TKA). Pada tahun 2006, propinsi di Indonesia yang terbanyak mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA), yang berada pada peringkat 1 (pertama) adalah tetap propinsi DKI Jakarta dengan jumlah 31.434 orang tenaga kerja asing (TKA), pada peringkat 2 (dua) adalah propinsi Riau dengan jumlah 6.213 orang tenaga kerja asing (TKA), sedangkan propinsi Sumatera Utara berada pada peringkat 4 (empat) dari total 30 propinsi di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dengan jumlah 2.619 orang tenaga kerja asing (TKA). Berdasarkan data-data tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia menurut lokasi kerja dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 dapat diketahui, bahwa untuk propinsi Sumatera Utara perkembangan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001, perkembangan tenaga

kerja asing (TKA) yang bekerja di

propinsi Sumatera Utara ada sebanyak 266 orang tenaga kerja asing (TKA), pada tahun 2002 tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di propinsi Sumatera Utara sebanyak 217 orang tenaga kerja asing (TKA), pada tahun 2003 tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di propinsi Sumatera Utara sebanyak 491 orang tenaga kerja asing (TKA), pada bulan Januari sampai dengan November tahun 2004 tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

30 propinsi Sumatera Utara sebanyak 681 orang tenaga kerja asing (data akhir bulan November tahun 2004), pada tahun 2005 tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di propinsi Sumatera Utara terdapat sebanyak 2.032 orang tenaga kerja asing (TKA) dan pada tahun 2006 tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di propinsi Sumatera Utara terdapat sebanyak 2.619 orang tenaga kerja asing (TKA) Semakin meningkatnya perkembangan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di propinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari meningkatnya penanaman modal asing di propinsi Sumatera Utara. Menurut Nurlisa Ginting (Wakil Kepala Badan Investasi dan Promosi Sumatera Utara), walaupun pada saat ini propinsi Sumatera Utara sedang mengalami krisis energi, penanaman modal asing di Sumatera Utara terus meningkat dalam tiga tahun terakhir ini. Salah satu faktor pendukung meningkatnya penanaman modal asing di Sumatera Utara adalah tersedianya bahan baku dalam jumlah besar di daerah Sumatera Utara. “Mereka (pelaku industri) datang ke Sumatera Utara karena propinsi Sumatera Utara memiliki banyak sumber bahan baku, terutama kelapa sawit, kakao, dan karet. Mereka sudah tahu kalau di Sumatera Utara sedang krisis energi. Karena itu, rata-rata yang datang pada saat krisis energi membangun sumber energi sendiri berupa pembangkit listrik berskala kecil”.

32

Persoalan krisis energi di propinsi Sumatera Utara, menurut Nurlisa Ginting (Wakil Kepala Badan Investasi dan Promosi Sumatera Utara), memang belum teratasi hingga sekarang. Hanya saja, keinginan investor, terutama investor asing, menanamkan modalnya di Sumatera Utara jauh lebih besar daripada membatalkan niat mereka akibat krisis energi. Berdasarkan data yang dimiliki Nurlisa Ginting (Wakil Kepala Badan Investasi dan Promosi Sumatera Utara), perkembangan persetujuan nilai investasi penanaman 32

Nurlisa Ginting (Wakil Kepala Badan Investasi dan Promosi Sumatera Utara), Perkembangan Investasi di Sumatera Utara, www.google.com, diakses tanggal 28 November 2007. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

31 modal asing (PMA) di propinsi Sumatera Utara pada tahun 2003 sebesar 142,48 juta dollar Amerika Serikat (AS). Pada tahun 2004 sebesar 149,18 juta dollar Amerika Serikat (AS) dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 207,61 juta dollar Amerika Serikat (AS). Sementara itu, berdasarkan realisasi investasi PMA di propinsi Sumatera Utara mulai tahun 1968 sampai Maret 2006, Jepang masih menduduki peringkat pertama dengan nilai investasi 2,1 miliar dollar AS. Empat negara berikutnya diduduki Luksemburg (610,3 juta dollar AS), Inggris (259 juta dollar AS), Singapura (250,16 juta dollar AS) dan Malaysia (120,09 juta dollar AS). 33

B. Alasan-alasan Mengapa Tenaga Kerja Asing (TKA) dibutuhkan di Indonesia Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

nasional,

menciptakan

lapangan

kerja,

meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

34

Dalam hal ini adalah penanaman modal asing di Indonesia yang dilakukan oleh perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang 33 34

Ibid Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.


32 melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri. Dalam rangka untuk menarik investasi dari luar negeri, tanpa mengurangi prinsip kebijaksanaan penempatan Tenaga Kerja Asing, maka perlu diciptakan iklim investasi yang sejuk di Indonesia, yaitu dengan cara : 1. Indonesia perlu menciptakan iklim politik yang stabil dan kondusif bagi pembangunan ekonomi yang memiliki wawasan global, baik dari segi pemasaran maupun pemilikan modal. Iklim politik ini perlu memiliki wawasan ke masa depan yang jelas, memberikan kepastian dan stabilitas yang dapat menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya kepercayaan para penanam modal asing. 2. Para penanam modal perlu mendapat keyakinan bahwa semua sistem pendukung yang diperlukan untuk melancarkan produksi tersedia dalam jumlah yang mencukupi dan mutu yang tinggi. 3. Para pemilik modal akan menanamkan modalnya di Indonesia hanya bila mereka yakin bahwa kebijaksanaan Pemerintah memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan secara ekonomis dan finansial. 4. Kesadaran kita untuk menjadi bagian integral dari jaringan global dalam bidang ekonomi dan perdagangan dengan sendirinya akan menyebabkan kita lebih banyak bersentuhan dengan sistem sosial budaya bangsa lain. Menghadapi kenyataan ini, maka di Indonesia perlu dikembangkan sikap toleran yang tinggi tetapi sekaligus juga bersifat selektif di dalam melakukan proses akulturasi. 5. Kini kita telah memasuki era industrialisasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya teknologi produksi. Namun perlu disadari bahwa teknologi canggih pada dasarnya membuka prospek dan wawasan baru termasuk penciptaan Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

33 lapangan kerja baru. Memang harus benar-benar diperhatikan supaya pemilihan suatu teknologi produksi dapat memberikan keunggulan dalam penghematan biaya dan keunggulan mutu, sehingga produk dan jasa yang dihasilkan dapat bersaing di pasar global. Bila keunggulan ini dapat dicapai maka suatu industri dapat mendorong tumbuhnya industri baru sehingga mampu menciptakan peluang kerja yang lebih besar lagi.

35

Adapun dualisme ketenagakerjaan di Indonesia biasanya ditandai dengan dua masalah dasar, yaitu : 1. Terjadinya kelebihan tenaga kerja kasar atau pun tenaga kerja non ahli yang tingkat pendidikannya rendah. 2. Sedikit atau terbatasnya persediaan atau permintaan tenaga ahli. Biasanya untuk posisi yang demikian selalu diduduki oleh pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Implikasinya adalah banyak tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia (impor tenaga kerja).

36

Adapun tujuan penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidangbidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia; 2. Untuk mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang Industri; 3. Untuk memberikan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di Indonesia; 4. Untuk peningkatan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

37

35

Abdul Latief, Drs., Sumber Daya Manusia dan Legal Aspek Tenaga Kerja Asing, www.google.com, diakses tanggal 11 April 2007. 36 Jaminan Keamanan Tenaga Kerja., www.google.com, diakses tanggal 25 Februari 2007. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

34 Sampai saat ini dan mungkin juga untuk beberapa waktu yang akan datang, penggunaan tenaga kerja warga negara asing di Indonesia sulit untuk dihindarkan atau dicegah, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : 1. Adanya tenaga kerja warga negara asing pendatang dimungkinkan karena ada kaitannya dengan penanaman modal dan masuknya barang-barang modal dari luar yang masih dibutuhkan sebagai pelengkap dalam rangka pembangunan nasional serta penguasaan

dan

alih

teknologi

yang

merupakan

proses

berlanjut

dan

berkesinambungan. 2. Proses “Peng-Indonesianisasi-an” tenaga kerja masih memerlukan persiapan dan waktu dalam upaya tersedianya cukup jumlah tenaga kerja yang ahli dan terampil untuk menggantikan tenaga kerja warga negara asing. 3. Kurang cukup tersedianya tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang tersedia. 4. Pemakaian mesin-mesin yang bersifat canggih yang mengandung resiko yang tinggi, sehingga bila tidak ditangani oleh mereka yang ahli dapat mengakibatkan kerugian yang besar, berupa kehilangan baik yang bersifat materi maupun non materi. 5. Semakin luas dan berkembang berbagai usaha yang membutuhkan tenaga kerja warga negara asing.

38

Namun demikian, kehadiran tenaga kerja asing harus sesuai dengan prinsip kebijaksanaan penggunaan tenaga kerja asing, yaitu : membawa dampak terjadinya lapangan usaha, lapangan kerja, alih keterampilan dan teknologi, dan peningkatan ekspor khususnya ekspor non-migas. Hal ini berarti bahwa kehadiran Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, harus membawa dampak secara langsung terhadap :

37 38

Budiono, Abdul Rachmad, SH.MH., Op. Cit., hal. 265. Syarif H.S. Loc. Cit., hal. 17-18.


35 1. Terjadinya perluasan kesempatan kerja dan perlindungan terhadap pasar kerja dalam negeri; 2. Perluasan lapangan usaha yang mengantisipasi alih keterampilan dan teknologi. Sejalan dengan hal tersebut, maka sangat diperlukan pemahaman yang mendasar akan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang, agar kehadiran mereka tidak menjadi bumerang bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan nasional, dengan tetap memperhatikan berbagai prasyarat dan kriteria investasi internasional dalam era globalisasi yang serba kompetitif.

39

Pada prinsipnya, filosofi penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam 2 (dua) hal sebagai berikut, yaitu : 1. Tenaga Kerja Asing yang membawa modal (sebagai investor); 2. Tenaga Kerja Asing yang membawa skill dalam rangka transfer teknologi atau pun keterampilan. Selain karena kedua alasan tersebut diatas, pada hakekatnya tidak diperkenankan menggunakan Tenaga Kerja Asing dan harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

40

Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, menyatakan bahwa “Setiap pengguna Tenaga

Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) wajib

mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia di semua bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia”.

41

39

Abdul Latief, Drs., Sumber Daya Manusia dan Legal Aspek Tenaga Kerja Asing, www.google.com, diakses tanggal 11 April 2007. 40 Umar Kasim, Perbandingan Pengaturan Mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) yang Menduduki Jabatan Anggota Direksi atau Komisaris, www.google.com, diakses tanggal 4 September 2007. 41 Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

36

C. Larangan-larangan dan Pengecualian dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada era globalisasi seperti saat sekarang ini, rasanya sulit untuk membendung laju perkembangan suatu negara untuk masuk ke dalam negara yang lain, termasuk dalam hal tenaga kerja. Demikian halnya bagi negara Indonesia, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dalam pasal 10, menyatakan bahwa “Perusahaanperusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 11”.

42

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, menyatakan bahwa “Perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia”.

43

Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri pada prinsipnya sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Hal ini dinyatakan dalam pasal 19, yaitu bahwa “Perusahaan-perusahaan, baik nasional maupun asing, wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan yang diperlukan belum dapat diisi dengan bangsa Indonesia, dalam hal mana dapat digunakan tenaga ahli warga negara asing satu dan lain menurut ketentuan pemerintah”. 44

42

Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal

43

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal

Asing. Asing. 44

Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

37 Dari hal tersebut diatas, sangat dibutuhkan tenaga-tenaga kerja Indonesia yang profesional yang siap bersaing dengan tenaga-tenaga ahli warga negara asing. Untuk itu diperlukan persiapan tenaga kerja Indonesia, yang meliputi : pendidikan dan pengadaan pelatihan kerja, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak swasta. Dimana kepada calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan akan diberikan sertifikat berdasarkan standard kualifikasi keterampilan yang ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja, yang berarti bahwa pekerja tersebut benar-benar profesional di bidangnya.

45

Adapun beberapa larangan-larangan dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut : 1. Pasal 42 ayat (2), menyatakan bahwa “Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing”. 2. Pasal 46 ayat (1), menyatakan bahwa “Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu”. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, menyatakan bahwa “Khusus untuk jabatan Direktur yang membidangi Personalia, perusahaan wajib menggunakan tenaga kerja Indonesia”. Selain

larangan-larangan

diatas,

ada

beberapa

pengecualian

46

dalam

mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut :

45

Agus Susdamajanto, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Menurut Hukum Indonesia, www.google.com, diakses tanggal 25 Februari 2007. 46 Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

38 1. Pasal 42 ayat (3), menyatakan bahwa “Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler”. 2. Pasal 43 ayat (3), menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu : pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing”. Yang dimaksud dengan badan internasional dalam ayat ini adalah badan-badan internasional yang tidak mencari keuntungan seperti lembaga yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), antara lain : ILO, WHO, atau UNICEF. 47 3. Pasal 45 ayat (2), menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu : menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing, tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris”. 4. Pasal 47 ayat (2), menyatakan bahwa “Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan”. Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

48

47

Penjelasan atas pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

39 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan, menyatakan : 1. Setiap pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) wajib membayar Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK); 2. DPKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar US $ 100 (Seratus Dollar Amerika) per bulan untuk setiap TKWNAP. 3. Pembayaran DPKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh Pengguna TKWNAP kepada Bank Rakyat Indonesia di seluruh Indonesia atas nama rekening DPKK; 4. Bank Rakyat Indonesia menerbitkan tanda bukti penerimaan DPKK yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk : a. Pengguna TKWNAP; b. Penerbit Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA); c. Departemen Tenaga Kerja Pusat. 5. Bukti pembayaran DPKK merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan IKTA (Izin Kerja Tenaga Kerja Asing).

49

DPKK sebagaimana dimaksud diatas, dikecualikan terhadap : a. TKWNAP sebagai rohaniawan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Agama; b. TKWNAP sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama dan bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah republik Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;

48

Penjelasan atas pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 49 Pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

40 c. TKWNAP sebagai pekerja sosial yang telah memperoleh persetujuan dari pimpinan instansi dan/atau lembaga terkait; d. TKWNAP yang melakukan pekerjaan yang bersifat mendesak atas persetujuan Menteri Tenaga Kerja berdasarkan pertimbangan dari Menteri teknis terkait; e. TKWNAP bagi tenaga pengajar dan instruktur asing setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi dan/atau lembaga terkait. 50 D. Syarat-syarat dan Prosedur Perizinan Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) Undang-Undang

Republik

Indonesia

No.

13

Tahun

2003

Tentang

Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.

51

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing, menyatakan bahwa “Majikan dilarang mempekerjakan orang asing tanpa izin dari Menteri”.

52

Dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing dapat disimpulkan, bahwa sebelum tenaga kerja asing melakukan pekerjaan maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, menyatakan bahwa “Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, selanjutnya disingkat IKTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja

50

Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Penyempurnaan Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan. 51 Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 52 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

41 atau Pejabat ditunjuk kepada Pemohon untuk mempekerjakan TKWNAP di Indonesia dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu.” 53 Menurut Drs. H.S. Syarif, ada 2 (dua) macam izin kerja, yaitu : 1. Izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing. 2. Izin melakukan pekerjaan bebas. Dalam hal ini, menurut jenisnya ada 3 (tiga) izin kerja tenaga kerja asing, yaitu : 1. Izin Kerja Tenaga Asing – Baru Yaitu :

Izin yang diberikan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing untuk pertama kali.

2. Izin Kerja Tenaga Asing – Perpanjangan Yaitu :

Izin yang diberikan untuk memperpanjang masa berlaku izin untuk bekerja.

3. Izin Kerja Tenaga Asing – Pindah Jabatan Yaitu :

Izin yang diberikan untuk memindahkan jabatan tenaga kerja asing dari jabatan lama ke jabatan yang baru.

54

Dalam memberikan izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk memerlukan pertimbangan-pertimbangan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing, menyatakan : 1. Dalam mengambil keputusan untuk memberi izin atau tidak, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berhak minta bantuan dari kalangan buruh dan majikan atau orangorang yang dipandangnya perlu; 2. Izin diberikan dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan pasar kerja serta aspirasi nasional untuk menduduki tempat-tempat yang penting dalam segala

53

Pasal 1 (b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. 54 Syarif H.S. Loc. Cit., hal. 7. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

42 lapangan masyarakat yang disesuaikan dengan rencana pendidikan kejuruan dan rencana pembangunan yang konkrit; 3. Izin tersebut berlaku untuk waktu yang ditentukan dalam izin itu, dimana apabila waktu yang ditentukan dalam izin itu sudah habis, maka dapat diperpanjang; 4. Izin tersebut dapat diberikan untuk satu atau beberapa orang yang akan menjalankan pekerjaan-pekerjaan atau untuk jabatan-jabatan tertentu. 55 Adapun instansi-instansi yang mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang adalah sebagai berikut : 1. Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Maupun Dalam Negeri Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. 105 Tahun 1977 pasal 1, pemberian izin kerja bagi tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Oleh karena itu, permohonan untuk mempekerjakan tenaga asing tersebut harus ditujukan kepada Ketua BKPM, yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Tenaga Kerja. 2. Dalam Rangka Non Penanaman Modal Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. 10 Tahun 1978 tanggal 1 November 1978, yang berwenang memberikan izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing adalah Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Tenaga Kerja. Oleh karena itu, permohonan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (DIRJEN BINAPENTA). 3. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Penetap 55

Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

43 Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. 10 Tahun 1978, permohonan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing penetap harus diajukan kepada : a. Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja dalam hal perusahaan yang bersangkutan mempunyai wilayah usaha lebih dari 1 (satu) wilayah kerja Kanwil Depnaker; b. Kepala Kantor Wilayah Depnaker setempat dalam hal perusahaan yang bersangkutan yang lapangan usahanya tidak melampaui wilayah kerja 1 (satu) Kantor Wilayah Depnaker. 4. Untuk Melakukan Pekerjaan Bebas Permohonan izin untuk melakukan pekerjaan bebas di Indonesia ditujukan kepada : a. Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja dalam hal lapangan usahanya meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah Kantor Wilayah Depnaker; b. Kepala Kantor Wilayah Depnaker dimana tenaga kerja warga negara asing tesebut berdomisili dalam wilayah usahanya meliputi 1 (satu) atau lebih wilayah kerja Kantor Depnaker, tetapi masih dalam satu wilayah kerja Kantor Depnaker (Instruksi

Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja No. 344/Ppt-

2/1968). 56 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menjadi syarat-syarat penggunaan atau pun penempatan tenaga kerja asing adalah sebagai berikut : 1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;

56



44 Perlunya pemberian izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing dimaksudkan agar penggunaan tenaga kerja warga negara asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. 2. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu; 3. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang mana kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. 4. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja tenaga asing (IKTA). 5. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standard kompetensi yang berlaku. Yang dimaksud dengan standard kompetensi adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja warga negara asing antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu dan pemahaman budaya Indonesia. 6. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib : a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.


45 Maksudnya : a. Tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak secara otomatis menggantikan atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang didampinginya. Pendampingan tersebut lebih dititikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya. b. Pendidikan dan pelatihan kerja oleh pemberi kerja tersebut dapat dilaksanakan baik di dalam negeri maupun dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk berlatih di luar negeri. 7. Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. 8. Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. Berkaitan dengan point 5 diatas, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, menyatakan bahwa “Tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan, antara lain : a. Memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan skill (kemampuan) yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki; b. Bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahlian dan keterampilannya (transfer of technology) kepada tenaga kerja warga negara Indonesia khususnya TKI pendamping; Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

46 c. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

57

Jabatan yang akan diduduki TKA di Indonesia telah mempunyai standar kompetensi kerja, maka TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi standar tersebut. Demikian pula untuk tenaga kerja pendampingnya harus memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan di bidang yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduk i tenaga kerja asing tersebut. Adapun jabatan yang diduduki TKA di Indonesia dibagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu : 1. Pimpinan; 2. Profesional; 3. Supervisor; 4. Teknisi/Operator; 5. Lain-lain.

58

Sehubungan dengan point 6 diatas, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, menegaskan bahwa “Perusahaanperusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitasfasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia”.

59

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, menyatakan :

57

Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 58 Ir. Rr. Retno Dewi Broto HS., Data dan Analisis Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, www.google.com, diakses tanggal 10 Agustus 2007. 59 Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

47 1. Perusahaan yang memperoleh izin mempekerjakan TKWNAP wajib menunjuk dan melatih tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKWNAP yang bersangkutan sesuai dengan RPTKA. 2. Pemohon IKTA wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia yang dipersiapkan sebagai pengganti tenaga kerja warga negara asing; 3. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan yang tercantum dalam RPTKA. Akan tetapi, menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, ketentuan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia seperti tersebut diatas tidak berlaku terhadap : a. Sekolah Internasional atau Lembaga Diklat Bahasa Asing; b. Instansi Pemerintah atau Proyek Pemerintah; c. Perwakilan Dagang Asing; d. Organisasi Internasional; e. Perusahaan Impresariat, yaitu : Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha untuk mendatangkan dan mengembalikan artis, musisi, olahragawan serta pelaku seni hiburan lainnya yang berkewarganegaraan asing. f. Kantor Perwakilan Regional Perusahaan Asing.

60

Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, menyatakan :

60

Pasal 16 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

48 1. Setiap penggunaan TKWNAP wajib melaksanakan program penggantian TKWNAP kepada tenaga kerja Indonesia; 2. Dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud diatas, pengguna TKWNAP wajib : a. Menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping pada jenis pekerjaan yang dipegang oleh TKWNAP; b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan, baik sendiri maupun menggunakan jasa pihak ketiga. 3. Tenaga pendamping harus tercantum dengan jelas dalam Rencana Penggunaan TKWNAP dan dalam struktur jabatan perusahaan; 4. Biaya untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibebankan pada pengguna TKWNAP dan tidak dibebankan ulang pada Tenaga Kerja Indonesia. Berkaitan dengan point 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut diatas, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, menyatakan : 1. Pengguna TKWNAP dikenakan pungutan terhadap setiap TKWNAP yang dipekerjakan; 2. Pungutan sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk membantu penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

61

Mengenai besarnya pungutan terhadap setiap TKWNAP yang dipekerjakan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 1 Tahun 1997 Tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan, menyatakan :

61

Pasal 10 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

49 1. Setiap pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) wajib membayar Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK); 2. DPKK sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan sebesar US $ 100 (Seratus Dollar Amerika) per bulan untuk setiap TKWNAP.

62

Adapun prosedur perizinan penempatan tenaga kerja asing (TKA) adalah sebagai berikut : 1. Sebelum tenaga kerja warga negara asing pendatang didatangkan, maka perusahaanperusahaan yang bersangkutan diwajibkan secara berturut-turut : Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Instansi Teknis

untuk

memperoleh surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang; Dalam hal telah diperoleh surat rekomendasi tersebut pada angka 1.1. diatas, maka perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja cq. Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja untuk memperoleh surat rekomendasi permohonan visa untuk kerja bagi tenaga kerja warga negara asing pendatang; Dalam hal telah diperoleh surat rekomendasi tersebut pada angka 1.2. diatas, maka perusahaan yang bersangkutan selanjutnya mengajukan permohonan visa kepada Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktorat Lintas Antar Negara dan Perizinan cq. Sub Direktorat Visa. 2. Apabila permohonan visa tersebut pada angka 1.3. diatas dikabulkan, maka Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktorat Lintas Antar Negara dan Perizinan cq. Sub Direktorat Visa segera mengirimkan surat penguasaan pemberian visa kepada

62

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 1 Tahun 1997 Tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

50 perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dimana tenaga kerja warga negara asing pendatang yang bersangkutan berdomisili. 3. Setelah tenaga kerja warga negara asing pendatang tiba di Indonesia, maka selambatlambatnya dalam waktu 3 x 24 jam : 3.1. Perusahaan yang bersangkutan harus melaporkan kedatangan tenaga kerja warga negara asing pendatang tersebut kepada Direktorat Jenderal Instansi Teknis yang bersangkutan; 3.2. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang memiliki visa berdiam sementara wajib melapor sendiri ke Kantor Imigrasi setempat untuk memperoleh Kartu Izin Masuk Sementara (KIMS); 3.3. Pengurus perusahaan atau wakilnya melapor pula ke Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Up. Direktorat Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, untuk memperoleh Kartu Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA). 4. Setelah dilaksanakan butir 3 angka 3.1., 3.2., 3.3. tersebut diatas, maka dengan membawa Kartu Izin Masuk Sementara (KIMS) tersebut dalam angka 3.2. dan Kartu Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) tersebut dalam angka 3.3., tenaga kerja warga negara asing pendatang yang bersangkutan wajib melapor sendiri ke Kantor Kepolisian setempat untuk memperoleh Surat Tanda Melapor Diri (STMD). 5. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, tenaga asing yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah setempat dimana tenaga kerja warga negara asing tersebut berdomisili.

63

Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) yang sudah siap bekerja di Indonesia wajib memiliki hal-hal berikut ini : 63



51 1. Rekomendasi TA.01 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendapatkan VITAS (Visa Tinggal Terbatas); 2. VITAS (Visa Tinggal Terbatas) Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Rekomendasi TA.01 memberitahukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk mengeluarkan VITAS (Visa Tinggal Terbatas); 3. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Setelah TKWNAP datang ke Indonesia dengan VITAS, maka Kantor Imigrasi setempat mengeluarkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) berdasarkan Kartu Embarkasi dari TKWNAP tersebut; 4. Izin Kerja Warga Negara Asing Pendatang (IKTA). 64 BAB III PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING (TKA) MENURUT UNDANG-UNDANG DAN KEP. MENAKERTRANS

A. Prosedur Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan tenaga kerja warga negara asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Dari ketentuan pasal diatas dinyatakan, bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia harus memiliki izin bekerja yang jelas dan mengikuti ketentuan dari peraturanperaturan yang ada, yaitu dalam hal penggunaan tenaga kerja asing. Baik tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia memiliki kesempatan

64

Rusli, Hardijan,. Op. Cit., hal. 69.


52 yang sama untuk bekerja dan masing-masing pihak dalam melakukan pekerjaannya dilindungi oleh hukum. Terkhusus pada saat sekarang ini, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia sudah semakin banyak dan hal ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran maupun penyimpangan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal penggunaan tenaga kerja asing. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam hal penggunaan tenaga kerja asing, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mengatur dengan tegas mengenai ketentuan pidana dan sanksi administratif dalam hal penggunaan tenaga kerja asing, yaitu sebagai berikut : 1. Pasal 185 Memiliki izin tertulis bila mempekerjakan tenaga kerja asing (pasal 42 ayat 1). Sanksi atas kejahatan (bukan pelanggaran) tidak memiliki izin tertulis dari Depnaker bila mempekerjakan tenaga kerja asing adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); 2. Pasal 187 Menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku (pasal 44 ayat 1); standar kompetensi adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja asing antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu dan pemahaman budaya Indonesia. Sanksi atas pelanggaran (bukan kejahatan) tidak menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku adalah pidana kurungan paling singkat 1 (satu)


53 bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); 3. Pasal 190 Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing {pasal 45 ayat 1 (a)}; tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak secara otomatis menggantikan atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang didampinginya. Pendampingan tersebut lebih dititikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya. Sanksi atas pelanggaran tidak menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping adalah sanksi administrasi, yaitu dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara atau berupa pencabutan izin; 4. Pasal 190 Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai tenaga kerja pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing, kecuali jabatan direksi atau komisaris {pasal 45 ayat 1 (b)}. Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia adalah sanksi adminisrasi, yaitu dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara atau berupa pencabutan izin; 5. Pasal 190


54 Membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya (pasal 47 ayat 1). Sanksi atas pelanggaran tidak membayar kompensasi ini adalah sanksi administrasi, yaitu dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara atau berupa pencabutan izin; 6. Pasal 190 Memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir (pasal 48). Sanksi atas pelanggaran memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya adalah sanksi administrasi, yaitu dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara atau berupa pencabutan izin. Dari ketentuan pidana dan sanksi administratif dalam hal penggunaan tenaga kerja asing menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatas, sudah cukup baik dalam hal pengaturannya. Akan tetapi, sampai saat ini pemerintah Indonesia belum ada membentuk peraturan-peraturan pemerintah maupun peraturanperaturan pelaksana dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, sehingga ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak dapat berlaku dengan efektif, yaitu terkhusus dalam hal pelaksanaan ketentuan pidana dan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan undangundang yang mengatur tentang perizinan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

B. Prosedur Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Menurut Kep. Menakertrans No. KEP. 228/MEN/2003 Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

55 Undang-Undang

Republik

Indonesia

No.

13

Tahun

2003

Tentang

Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.

65

Adapun pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

66

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

67

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, dinyatakan bahwa “Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang termasuk Direksi dan Komisaris yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk”.

68

Ketentuan diatas semakin mempertegas bahwa semua tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) termasuk juga pihak-pihak yang mempunyai kedudukan tertinggi di suatu perusahaan, seperti Direksi dan Komisaris. Rencana Penggunaan Tenaga

Kerja Asing

sekurang-kurangnya memuat

keterangan sebagai berikut :

65

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 66 Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 67 Pasal 1 ayat (7) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 228 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 68 Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

56 1. Alasan penggunaan tenaga kerja asing; 2. Jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan; 3. Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan 4. Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.

69

Adapun pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing tersebut, meliputi : a. Kantor Perwakilan Dagang Asing, Kantor Perwakilan Perusahaan Asing atau Kantor Perwakilan Berita Asing yang melakukan kegiatan di Indonesia; b. Perusahaan Swasta Asing yang berusaha di Indonesia; c. Badan usaha pelaksana proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri; d. Badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; e. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan; f. Usaha jasa impresariat, yaitu : usaha mendatangkan dan mengembalikan artis, musisi, olahragawan serta pelaku seni hiburan lainnya yang berkewarganegaraan asing.

70

Pasal 16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, menyatakan bahwa “Perusahaan-perusahaan seperti tersebut diatas tidak diperlukan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk kunjungan usaha bukan bekerja dalam rangka kegiatan sebagai berikut : a. Melakukan peninjauan ke lapangan dan/atau membicarakan tentang barang dagangan yang akan dibeli atau dijual dalam usaha impor/ekspor;

69

Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 70 Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 228 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

57 b. Mengadakan peninjauan dan pembicaraan dalam rangka penanaman modal di Indonesia dengan calon partnernya di Indonesia; c. Mengadakan pembicaraan dengan pimpinan perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan baik di bidang permodalan maupun produksi barang atau jasa yang berkaitan dengan perusahaannya di luar negeri; d. Melakukan pembicaraan dalam rangka transaksi jual beli; e. Mengikuti Pameran Internasional; f. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar dalam bidang sosial, agama dan budaya, baik yang dilaksanakan Swasta atau Pemerintah; g. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia; h. Mengikuti kunjungan jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; i.

Memberikan konsultasi bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam penerapannya dan inovasi teknologi industri untuk peningkatan mutu dan desain produk industri dalam rangka kerjasama pemasaran luar negeri bagi komoditi industri produk Indonesia. Bagi perusahaan-perusahaan yang tidak diperlukan memiliki IMTA, wajib

melaporkan kedatangan TKWNAP kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dengan menyampaikan : a. Surat pemberitahuan dan keperluan kedatangannya; b. Foto copy paspor dan visa kunjungan usaha.

71

Kemudian Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat memberikan surat tanda terima laporan kepada perusahaan yang bersangkutan.

72

71

Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

58 1. Tata Cara Permohonan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Untuk mendapatkan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), pemberi kerja harus mengajukan permohonan dilengkapi dengan alasan penggunaan tenaga kerja asing secara tertulis serta melampirkan : a. Formulir Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang sudah dilengkapi; b. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang; c. Akte pengesahan sebagai badan hukum bagi perusahaan yang berbadan hukum; d. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat; e. Bagan struktur organisasi perusahaan; f. Copy surat penunjukan tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai pendamping; g. Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan yang masih berlaku.

73

Formulir Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) memuat : a. Identitas pemberi kerja tenaga kerja asing (TKA); b. Jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing (TKA) dalam struktur bagan organisasi perusahaan yang bersangkutan; c. Besarnya upah tenaga kerja asing (TKA) yang akan dibayarkan; d. Jumlah tenaga kerja asing (TKA); e. Uraian jabatan dan persyaratan jabatan tenaga kerja asing (TKA); f. Lokasi kerja; g. Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing (TKA);

72

Pasal 13 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. 73 Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 228 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

59 h. Penunujukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing (TKA) yang dipekerjakan; i.

Rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia.

74

Adapun permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) disampaikan kepada Dirjen (Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri) melalui Direktur (Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja).

75

Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 228 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menyatakan : 1. Dirjen (Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) atau Direktur (Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) harus melakukan penelitian kelengkapan dokumen permohonan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), apabila dokumen permohonan belum lengkap Dirjen atau Direktur harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima; 2. Dalam hal dokumen permohonan telah memenuhi ketentuan, Dirjen atau Direktur melakukan penilaian kelayakan permohonan penggunaan tenaga kerja asing dengan berpedoman pada daftar jabatan yang ditetapkan oleh Menteri dan memperhatikan kebutuhan pasar kerja nasional; 3. Dalam melakukan penilaian kelayakan penggunaan tenaga kerja asing (TKA), Dirjen atau Direktur dapat memanggil pemberi kerja serta berkoordinasi dengan instansi terkait. 74

Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 228 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 75 Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 228 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

60 Secara lebih rinci, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, menyatakan : 1. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Instansi Teknis yang bersangkutan sejak menerima permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sudah membuat penilaian dengan menggunakan bentuk RPTKA-2; 2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Instansi Teknis belum menyampaikan penilaiannya, maka Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja menyampaikan penilaiannya kepada Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 3. Setelah ada hasil penilaian, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas nama Menteri Tenaga Kerja mengesahkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dengan menggunakan bentuk RPTKA-3 dan segera menyampaikannya kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi teknis yang bersangkutan; 4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang telah disahkan, dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). 2. Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 228 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menyatakan bahwa “Dalam hal hasil penilaian kelayakan permohonan Rencana Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

61 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) telah sesuai dengan daftar jabatan, Dirjen atau Direktur menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)”. Menurut Pasal 26 ayat (4) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57 Tahun 2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, dinyatakan bahwa “Surat Keputusan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar”. 76 Adapun Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan oleh : a. Dirjen (Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk permohonan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) 50 (lima puluh) orang atau lebih; b. Direktur (Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk permohonan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang kurang dari 50 (lima puluh) orang.

77

Surat Keputusan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 memuat : a. Alasan penggunaan tenaga kerja asing (TKA); b. Jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing (TKA); c. Besarnya upah;

76

Pasal 26 ayat (4) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57 Tahun 2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. 77 Pasal 9 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 228 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

62 d. Jumlah tenaga kerja asing TKA; e. Lokasi Kerja tenaga kerja asing TKA; f. Jangka Waktu Penggunaan tenaga kerja asing TKA; g. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping.

78

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

79

Untuk perpanjangan RPTKA, diatur dalam pasal 12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 228 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yaitu sebagai berikut : 1. Perpanjangan RPTKA diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Tata Cara Permohonan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan disampaikan kepada Dirjen melalui Direktur; 2. Permohonan perpanjangan RPTKA harus dilengkapi : a. Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; b. Surat Keputusan RPTKA yang akan diperpanjang. Sedangkan untuk permohonan perubahan RPTKA, diatur dalam pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 228 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yaitu sebagai berikut : 1. Pemberi kerja dapat mengajukan permohonan perubahan sebelum berakhirnya jangka waktu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 78

Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 228 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 79 Pasal 11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 228 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

63 2. Perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud diatas, meliputi : a. Penambahan, pengurangan jabatan beserta jumlah TKA; dan/atau b. Perubahan jabatan; dan/atau c. Perubahan lokasi kerja.

C. Prosedur Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Menurut Kep. Menakertrans No. KEP. 20/MEN/III/2004 Setelah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk, maka tidak berarti bahwa tenaga kerja asing tersebut dapat langsung melakukan pekerjaannya, sebab menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 228 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dinyatakan bahwa “Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)”.

80

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing (TKA).

81

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, ada 3 jenis Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), yaitu : 1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk memperoleh Visa Bekerja; 2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk Pekerjaan Mendesak;

80

Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 228 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 81 Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

64 3. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk Pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Ad. 1. Tata Cara Permohonan Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk Visa Bekerja Pemberi kerja tenaga kerja asing (TKA) yang akan mengurus Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Direktur (Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk mendapatkan rekomendasi guna memperoleh Visa untuk bekerja dengan melampirkan : a. Copy Surat Keputusan Pengesahan RPTKA; b. Copy paspor tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan; c. Daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan; d. Copy ijazah dan/atau keterangan pengalaman kerja tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan; e. Photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

82

Adapun rekomendasi sebagaimana dimaksud diatas disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi guna memperoleh Visa untuk bekerja dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

83

Untuk memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), pemberi kerja tenaga kerja asing (TKA) harus menyampaikan permohonan dengan melampirkan : a. Copy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk bekerja atas nama tenaga kerja asing (TKA) yang bersangkutan; b. Copy Perjanjian Kerja;

82

Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 83 Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

65 c. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

84

Setelah persyaratan diatas dilengkapi oleh pemberi kerja tenaga kerja asing (TKA), maka Direktur (Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) harus menerbitkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

85

Selama mengurus Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Direktur (Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dapat menerbitkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sementara (IMTA Sementara) untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

86

Adapun jangka waktu berlakunya Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diberikan sama dengan masa berlaku izin tinggal.

87

Ad.1.1 Tata Cara Permohonan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk Visa Bekerja Pemberi kerja mengajukan permohonan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Direktur atau Gubernur dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir, dengan melampirkan : a. Formulir perpanjangan IMTA yang telah diisi; b. IMTA yang masih berlaku; c. Bukti pembayaran dana kompensasi;

84

Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 85 Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 86 Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 87 Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

66 d. Laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada TKI pendamping; e. Copy Surat Keputusan RPTKA yang masih berlaku; f. Photo berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4 x 6 cm.

88

IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.

89

Perpanjangan IMTA diterbitkan oleh : a. Direktur untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah propinsi; b. Gubernur untuk TKA yang lokasi kerjanya wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi.

90

Adapun IMTA perpanjangan digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Visa untuk bekerja.

91

Ad. 2 Tata Cara Permohonan Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk Pekerjaan Mendesak Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak adalah pekerjaan-pekerjaan yang apabila tidak ditangani secara langsung dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi masyarakat umum dan jangka waktunya tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.

92

88

Pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 89 Pasal 11 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 90 Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 91 Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 92 Pasal 13 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

67 Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA untuk pekerjaan yang bersifat mendesak wajib mengajukan permohonan IMTA kepada Direktur (Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi).

93

Permohonan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan kepada Direktur dengan melampirkan : a. Rekomendasi dari instansi pemerintah yang berwenang membidangi sektor usaha yang bersangkutan; b. Copy paspor TKA yang bersangkutan; c. Photo TKA ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; d. Bukti pembayaran dana kompensasi; e. Bukti izin keimigrasian untuk kunjungan usaha.

94

Kemudian Direktur (Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) harus menerbitkan IMTA dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam.

95

Ad. 3 Tata Cara Permohonan Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk Pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA pemegang izin tinggal tetap wajib mengajukan permohonan kepada Direktur dengan melampirkan : a. Copy RPTKA yang masih berlaku; b. Copy izin tinggal tetap yang masih berlaku; c. Daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;

93

Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 94 Pasal 14 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 95 Pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

68 d. Copy ijazah atau pengalaman kerja; e. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA; f. Photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

96

Kemudian apabila permohonan IMTA sebagaimana dimaksud diatas disetujui, maka Direktur menerbitkan IMTA.

97

Adapun jangka waktu IMTA untuk pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya IMTA dan dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA.

98

Akan tetapi untuk mendukung iklim investasi di Indonesia, maka Pemerintah mmpermudah prosedur izin mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penyederhanaan prosedur dan waktu pengurusan IMTA tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 2006. Adapun Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ini memuat sejumlah prosedur yang lebih singkat dibandingkan dengan ketentuan lama yang tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Izin Mempekerjakan 96

Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 97 Pasal 16 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 98 Pasal 17 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

69 Tenaga Kerja Asing (IMTA), prosedur memperoleh izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) adalah sebagai berikut : 1. Pemberi kerja TKA yang mengurus IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Direktur untuk mendapatkan Rekomendasi Visa (TA.01) dengan melampirkan : a. Copy Surat Keputusan Pengesahan RPTKA; b. Copy paspor TKA yang akan dipekerjakan; c. Daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan; d. Copy ijazah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan; e. Copy Surat Penunjukan tenaga kerja pendamping. 2. Apabila permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud diatas, maka Direktur harus menerbitkan Rekomendasi Visa (TA.01) dan menyampaikan kepada Direktur Lalu Lintas Keimigrasian (Lantaskim), Direktorat Jenderal Imigrasi dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya.

99

3. Rekomendasi Visa (TA.01) sebagaimana dimaksud diatas berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan. 4. Dalam hal Dirjen Imigrasi telah mengabulkan permohonan Visa untuk dapat bekerja atas nama TKA yang bersangkutan dan menerbitkan Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Pemberian Visa, maka pemberi kerja mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan : a. Copy draft perjanjian kerja; b. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri; 99

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

70 c. Photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar; d. Materai Rp. 6.000,5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud diatas telah dipenuhi, maka Direktur menerbitkan IMTA selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja. Sedangkan untuk perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tersebut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diatur sebagai berikut : 1. Dalam hal pemberi kerja akan memperpanjang IMTA, pemberi kerja mengajukan permohonan perpanjangan kepada Direktur dan/atau Gubernur. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud diatas diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir. 3. Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA yang dilampiri dengan : a. IMTA; b. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA pada Bank yang ditunjuk oleh Menteri; c. Laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada TKI pendamping; d. Copy Surat Keputusan RPTKA yang masih berlaku; e. Photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar; f. Materai Rp. 6.000,4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud diatas telah lengkap, maka Direktur dan/atau Gubernur menerbitkan IMTA selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja.


71 5. IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud diatas digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas). 100 Demi memudahkan pemerintah dalam hal pengawasan terhadap TKA yang dipekerjakan, maka pemberi kerja wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Dirjen.

101

Kemudian Direktur atau Gubernur melaporkan semua IMTA yang diterbitkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Dirjen.

102

Dalam hal pemberi kerja mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA, maka Direktur atau Gubernur berwenang mencabut IMTA.

103

D. Prosedur Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) Menurut Per. Menakertrans No. Per. 02/Men/XII/2004 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing adalah “Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia”.

104

100

Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). 101 Pasal 21 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 102 Pasal 21 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 103 Pasal 22 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 104 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

72 Menurut ILO, Jaminan Sosial adalah “Jaminan yang diberikan kepada masyarakat melalui suatu lembaga tertentu yang dapat membantu anggota masyarakat dalam menghadapi resiko yang mungkin dialaminya, misalnya jaminan pemeliharaan kesehatan atau bantuan untuk mendapat pekerjaan yang bermanfaat”. ILO juga menyebutkan ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kegiatan dapat dikatakan program jaminan sosial, yaitu : 1. Tujuan berupa perawatan medis yang bersifat penyembuhan atau pencegahan penyakit, memberikan bantuan pendapatan apabila terjadi kehilangan sebagian atau seluruh pendapatan, atau menjamin pendapatan tembahan bagi orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga; 2. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban lembaga yang melaksanakan kegiatan ini; 3. Kegiataan diselenggarakan oleh suatu lembaga tertentu. 105 Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung kebutuhan keluarganya. Oleh karenanya, kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko sosial antara lain : kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua. Jaminan Sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, antara lain : a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;

105

Drs. Mohd. Syaufii Syamsudiin, SH, MH., Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja Wanita, www.tempointeraktif.com, diakses tanggal 27 Oktober 2007. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

73 b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

106

Sedangkan karakteristik jaminan sosial tenaga kerja, yaitu sebagai berikut : 1. Kepesertaan bersifat wajib secara kolektif diatur dengan undang-undang; 2. Manfaat (benefit) ditentukan dengan undang-undang dan peraturan perundangundangan; 3. Jaminan bukan merupakan hadiah atau sumbangan tetapi merupakan hak bagi setiap warga negara yang menjadi peserta dan memenuhi persyaratan sesuai dengan undangundang dan peraturan perundang-undangan; 4. Penekanan diutamakan kepada solidaritas sosial, prinsip keadilan dan pemerataan antar peserta dalam menanggung resiko dan penerimaan manfaat (benefit), sehingga lebih diutamakan sifat gotong royong dan kebersamaannya, bukan untuk memenuhi kebutuhan perorangan; 5. Program jaminan sosial untuk pekerja sebagian atau seluruhnya, iuran ditanggung oleh pemberi kerja; 6. Badan penyelenggara harus nirlaba, dalam arti semua kekayaan sebagai hasil pengembangan dana, sebesar-besarnya harus dinikmati oleh peserta; 7. Bebas Pajak; 8. Pengawasan melibatkan berbagai pihak yang terkait, terdiri dari unsur pemerintah, pemberi kerja dan pekerja; 9. Negara bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas atau subsidi apabila badan penyelenggara mengalami kekurangan dana.

107

106

Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 107 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Karakteristik Jamsostek, www.nakertrans.go.id, diakses tanggal 27 Oktober 2007. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

74 Berkaitan dengan point 3 (tiga) dari karakteristik jaminan sosial tenaga kerja diatas yang menyatakan bahwa “Jaminan bukan merupakan hadiah atau sumbangan tetapi merupakan hak bagi setiap warga negara yang menjadi peserta dan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan”, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengamanatkan bahwa “Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diberlakukan kepada setiap tenaga kerja yang bekerja di Indonesia”

108

dan hal ini berarti, bahwa pada prinsip dasarnya

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan perlindungan dasar yang bersifat menyeluruh dan tanpa diskriminasi, termasuk tidak membedakan status, suku maupun kebangsaan. Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing, menyatakan bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki perlindungan melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di negara asalnya yang sejenis dengan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak wajib mengikutsertakan tenaga kerja asing yang bersangkutan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia”.

109

Keikutsertaan Tenaga Kerja Asing pada Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di negara asalnya harus dibuktikan dengan polis asuransi asli.

110

Adapun persyaratan dan tata cara penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 108

Bagian Menimbang point (b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing. 109 Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing. 110 Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

75 berlaku. Hal ini berarti, bahwa persyaratan dan tata cara penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja asing sesuai dengan yang diberlakukan terhadap tenaga kerja Indonesia.

111

1. Program-Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengenai persyaratan kepesertaan dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu sebagai berikut : 1. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerja dalam program-program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 2. Pengusaha yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar menurut peraturan ini, tidak wajib ikut dalam jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara; 3. Pengusaha dan tenaga kerja yang telah ikut program asuransi sosial tenaga kerja sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat melanjutkan kepesertaannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja; 4. Pengusaha yang telah ikut program jaminan sosial tenaga kerja tetap menjadi peserta meskipun tidak lagi memenuhi persyaratan dalam point 1 (satu); 5. Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja, maka pengusaha wajib memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan eraturan Pemerintah ini.

112

111

Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing. 112 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

76 Adapun yang menjadi ruang lingkup dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah sebagai berikut : A. Jaminan Kecelakaan Kerja Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyatakan bahwa “Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui”.

113

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menyatakan bahwa “Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja”.

114

Terkhusus untuk jaminan dalam hal tunjangan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja asing, Konvensi ILO No. 19 Mengenai Perlakuan Yang Sama Bagi Pekerja Nasional dan Asing dalam Hal Tunjangan Kecelakaan Kerja mengatur dengan tegas, yang tercantum dalam pasal 1 : “Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi ini menjamin supaya kepada warga negara dari setiap Anggota lain yang telah meratifikasi Konvensi ini, yang menderita luka disebabkan karena kecelakaan kerja yang terjadi dalam wilayahnya atau kepada tanggungannya, diberikan perlakuan yang sama dalam hal tunjangan kecelakaan kerja sebagaimana halnya ia memberikannya kepada warga negaranya sendiri”.

115

113

Kumpulan Peraturan Perundangan Program Jamsostek, Pedoman Pelaksanaan Program Jamsostek, Hal. 171. 114 Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 115 Syaiful Jalil Hasibuan, R.M.,S.H, Loc. Cit, hal. 6. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

77 Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jaminan Kecelakaan Kerja ini meliputi : a. Biaya pengangkutan; b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan; c. Biaya rehabilitas; d. Santunan berupa uang yang meliputi : 1. Santunan sementara tidak mampu bekerja; 2. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya; 3. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; 4. Santunan kematian.

116

B. Jaminan Kematian Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyatakan bahwa “Jaminan Kematian adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, guna meringankan beban keluarga dalam bentuk santunan kematian dan biaya pemakaman”.

117

Dalam hal ini, tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Menurut Syi’arruddin Amin, SH, Jaminan Kematian dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : 1. Jaminan kematian dalam waktu kerja; 2. Jaminan kematian diluar jam kerja.

118

116

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kumpulan Peraturan Perundangan Program Jamsostek, Op. Cit, hal. 171. 118 Syi’arruddin Amin, SH, Diktat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, hal. 35. 117


78 Adapun peristiwa kematian tenaga kerja tersebut, menimbulkan permasalahan yang menyangkut 3 (tiga) hal bagi keluarga yang ditinggalkan, yaitu : 1. Terhentinya sumber pencari nafkah atau hilangnya sumber penghasilan untuk biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkannya; 2. Timbulnya biaya pengobatan/perawatan bagi tenaga kerja sewaktu tenaga kerja tersebut sakit menjelang kematiannya; 3. Timbulnya biaya-biaya penguburan, biaya keselamatan dan lain-lain setelah tenaga kerja tersebut meninggal dunia.

119

C. Jaminan Hari Tua Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Program jaminan hari tua ini merupakan program perlindungan yang bersifat mendasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap resiko-resiko sosial ekonomi dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya resikoresiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Dalam hal ini, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dinyatakan bahwa “Jaminan hari tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja karena telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter”. 120 D. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

119 120

Syi’arruddin Amin, SH, Op. Cit, hal. 35. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.


79 Pemeliharaan kesehatan merupakan hak bagi tenaga kerja. Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Menurut Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyatakan, bahwa “Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan”.

121

Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan akan diberi Kartu Pemeliharaan Kesehatan sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

122

Adapun jaminan pemeliharaan kesehatan ini, meliputi : a. Rawat jalan tingkat pertama; b. Rawat jalan tingkat lanjutan; c. Rawat inap; d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan; e. Penunjang diagnostik; f. Pelayanan khusus; g. Pelayanan gawat darurat. 123 Disamping itu, pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan. Dengan demikian, diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan.

121

Kumpulan Peraturan Perundangan Program Jamsostek, Op. Cit, hal. 171. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Program-Program Jamsostek, www.nakertrans.go.id, diakses tanggal 27 Oktober 2007. 123 Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 122


80 2. Prosedur Pendaftaran Tenaga Kerja Sebagai Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tata cara pendaftaran kepesertaan menurut Peratuaran Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah : 1. Pengusaha wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja pada badan penyelenggara dengan mengisi formulir yang disediakan oleh badan penyelenggara; 2. Pengusaha harus menyampaikan formulir jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelenggara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir dari badan penyelenggara; 3. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak formulir pendaftaran dan pembayaran iuran pertama diterima, badan penyelenggara menerbitkan dan menyampaikan kepada pengusaha : a. Sertifikat kepesertaan untuk masing-masing perusahaan sebagai tanda kepesertaan perusahaan; b. Kartu peserta untuk masing-masing tenaga kerja sebagai tanda kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja; c. Kartu Pemeliharaan Kesehatan untuk masing-masing tenaga kerja bagi yang mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan. 4. Pengusaha menyampaikan kepada masing-masing tenaga kerja kartu peserta program jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dari badan penyelenggara; 5. Kartu peserta huruf (b) dan (c) diatas berlaku sampai dengan berakhirnya masa kepesertaan tenaga kerja yang bersangkutan dalam program jaminan sosial tenaga kerja; Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

81 6. Tenaga kerja yang pindah tempat kerja dan masih menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja harus memberitahukan kepesertaannya kepada pengusaha tempat bekerja yang baru dengan menunjukkan kartu peserta. 124 Kepesertaan perusahaan dan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja berlaku sejak pendaftaran dan pembayaran iuran pertama yang dilakukan oleh pengusaha. Dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 menyatakan bahwa “Pengusaha wajib melaporkan kepada badan peyelenggara apabila terjadi perubahan mengenai alamat perusahaan, kepemilikan perusahaan, jenis atau bidang jasa, jumlah tenaga kerja dan keluarganya, besarnya upah setiap tenaga kerja”. Dalam hal terjadi perubahan jumlah tenaga kerja dan keluarganya, maka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima, maka badan penyelenggara wajib menerbitkan kartu peserta tenaga kerja baru, kecuali tenaga kerja yang bersangkutan telah mempunyai kartu peserta dan kartu pemeliharaan kesehatan yang baru. Adapun PT. Jamsostek telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 dalam hal penetapan tata cara pendaftaran tenaga kerja sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja, yaitu sebagai berikut : 1. Pengusaha mengisi dan menyampaikan formulir Jamsostek 1 (Pendaftaran Perusahaan); formulir Jamsostek 1a (Pendaftaran Tenaga Kerja); formulir Jamsostek 1b (Daftar Susunan Keluarga Tenaga Kerja); kepada PT. Jamsostek (Persero) setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut;

124

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

82 2. Kepesertaan dimulai tanggal 1 bulan berikutnya sejak formulir Jamsostek 1 dan 1a diterima oleh PT. Jamsostek (Persero) setempat serta formulir jamsostek 1b bagi perusahaan yang ikut serta program jaminan pemeliharaan kesehatan; 3. PT. Jamsostek (Persero) setempat menentukan terif iuran jaminan kecelakaan kerja untuk perusahaan yang bersangkutan; 4. PT. Jamsostek (Persero) menerbitkan sertifikat kepesertaan, kartu peserta dan kartu pemeliharaan kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah formulir pendaftaran diterima lengkap dari pengusaha dan telah membayar iuran pertamanya; 5. Pengusaha wajib melaporkan kepada PT. Jamsostek (Persero) setempat, apabila terjadi : a. Penambahan tenaga kerja dengan mengisi formulir Jamsostek 1a; b. Pengurangan tenaga kerja dengan mengisi formulir Jamsostek 1c; c. Perubahan susunan keluarga tenaga kerja dengan mengisi formulir 1b.

125

E. Prosedur Perjanjian Kerja dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) Oleh PT. Tolan Tiga Indonesia Menurut Kep. Menakertrans No. KEP. 228/MEN/2003 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menegaskan bahwa “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk”.

126

Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dewadas (Personalia yang menangani Tenaga Kerja Asing pada PT. Tolan Tiga Indonesia), bahwa izin tertulis yang pertama sekali harus dimiliki oleh pemberi kerja atau pun pengusaha adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Setelah itu apabila dokumen permohonan telah memenuhi 125 126

Kumpulan Peraturan Perundangan Program Jamsostek, Op. Cit, hal. 174. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.


83 ketentuan, Dirjen atau Direktur melakukan penilaian kelayakan permohonan penggunaan tenaga kerja asing dengan berpedoman pada daftar jabatan yang ditetapkan oleh Menteri dan memperhatikan kebutuhan pasar kerja nasional dan setelah hasil penilaian kelayakan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan daftar jabatan, Dirjen atau Direktur menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Kemudian dengan disahkannya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) atau disebut juga dengan Rekomendasi TA. 01, pengusaha mengajukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk mendapatkan VITAS (Visa Tinggal Terbatas) dan Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Rekomendasi TA.01 memberitahukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk mengeluarkan VITAS (Visa Tinggal Terbatas). Selanjutnya setelah TKA datang ke Indonesia dengan membawa VITAS, maka Kantor Imigrasi setempat mengeluarkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) berdasarkan Kartu Embarkasi dari TKA tersebut. Setelah itu pemberi kerja atau pun pengusaha melapor pula ke Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, Up. Direktorat Jenderal Penyediaan

dan

Penggunaan

Tenaga

Kerja,

untuk

memperoleh

Kartu

Izin

Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Kemudian dengan membawa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), tenaga kerja asing (TKA) yang bersangkutan wajib melapor sendiri ke Kantor Kepolisian setempat untuk memperoleh Surat Tanda Melapor Diri (STMD). Setelah semua proses diatas dipenuhi, maka tenaga kerja asing (TKA) dapat dipekerjakan pada PT. Tolan Tiga Indonesia terutama bagi tenaga kerja asing (TKA) yang menguasai dan berpengalaman di bidang perkebunan. Akan tetapi, sebelum hubungan kerja terjadi, maka pengusaha dan tenaga kerja asing (TKA) harus mengadakan perjanjian kerja untuk menjamin hak maupun kewajiban Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

84 masing-masing pihak agar dilaksanakan sesuai dengan hal-hal yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa : Perjanjian kerja dibuat atas dasar : a. Kesepakatan kedua belah pihak; b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

127

Mengenai hal diatas, perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau pun lisan. Adapun perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat : 1. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha; 2. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh; 3. Jabatan atau jenis pekerjaan; 4. Tempat pekerjaan; 5. Besarnya upah dan cara pembayarannya; 6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; 7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; 9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

128

Berkaitan dengan point 7 diatas, yaitu jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, menurut Bapak Dewadas (Personalia yang menangani Tenaga Kerja Asing pada PT. Tolan Tiga Indonesia) jangka waktu tenaga kerja asing (TKA) dikontrak oleh PT. Tolan 127 128

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.


85 Tiga Indonesia adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang tergantung kebutuhan perusahaan yang diputuskan oleh President Director.

BAB IV KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING (TKA)

A. Sejarah Berdirinya PT. Tolan Tiga Indonesia 1. Riwayat Singkat Perusahaan


86 Perusahaan SA. SIPEF NV. didirikan pada tahun 1919 di Belgia dan mulai bergerak membangun kegiatan usaha sektor perkebunan semenjak tahun 1921, diantaranya perusahaan-perusahaan perkebunan di Indonesia yang terletak di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Sampai saat ini perusahaan SIPEF yang merupakan singkatan dari Societe Internationale de Plantation et de Finance masih berkedudukan di Belgia, merupakan group usahawan besar International dan terdaftar di pasar bursa di Belgia dan Switzerland. Disamping Indonesia, perusahaan SIPEF juga bergerak di sektor agro bisnis di Papua Neu Guinea, Salomon Island, Zaire, Ivory Coast, Liberia dan Brazil. Pada tahun 1968, Pemerintah Republik Indonesia mengembalikan semua pemilikan, pengusahaan dan pengolahan perusahaan-perusahaan perkebunan berikut harta kekayaan dan lain-lain sebagaimana ditetapkan dalam naskah Perjanjian Bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan, Pertama, The SIPEF Group (Societe Internationale de Plantation et de Finance) tertanggal 29 April 1968. Kedua, The ANGLO SUMATERA ESTATE, Agency Ltd. Group of Companies tertanggal 11 Mei 1968. Ketiga, The HOLDING JABELMAT SA. dan SA. SAMUBA tertanggal 11 Mei 1996. Keempat, The TIMBANG DELI (SUMATERA) RUBBER COMPANY, Limited tertanggal 24 Juni 1968. Pemerintah Republik Indonesia mengembalikan Perusahaan SIPEF tersebut kepada pemilik semula setelah selama 3 tahun berada dibawah penguasaan negara. Perusahaan ANGLO SUMATERA, HOLDING JABELMAT dan SAMUBA Group dikembalikan setelah 4 tahun dikuasai negara.


87 Sebagai tindak lanjut proses pengembalian perusahaan-perusahaan tersebut pada tahun 1968, maka sebahagian besar pengusaha yang menerima kembali perusahaannya berangsur-angsur mengalihkan pengolahan dan pemilikannya kepada SIPEF. 1. Group SIPEF terdiri dari SIPEF Medan Agency dan PT. PP. Tolan Tiga Indonesia dengan Perlabian Estate pada tanggal 29 April 1968. Oleh satu dan lain hal, SIPEF Medan Agency telah dilikuidasi dan seluruh hak serta harta kekayaannya dialihkan kepada PT. PP. TOLAN TIGA INDONESIA. 2. Group The Anglo Sumatera Estates Agency Limited pada tanggal 11 Mei 1968 yang terdiri dari : Pertama, The Anglo Sumatera Estates Agency, Limited. Kedua, PT. Eastern Sumatera Rubber Estates Indonesia, Ketiga, PT. Bandar Sumatera Rubber Company Indonesia, Keempat, PT. Tambira Rubber Estates Indonesia, Kelima, PT. Perusahaan Perkebunan Pangkatan Indonesia, Keenam, PT. Perusahaan Perkebunan Tanah Abang Indonesia, Ketujuh, PT. Perusahaan Perkebunan Laras Indonesia. Sementara dalam tahun-tahun berikutnya, The Anglo Sumatera Estates Agency Limited mengalami likuidasi dengan mengalihkan hak dan harta kekayaan kepada PT. PP. TOLAN TIGA INDONESIA. Sementara itu pula, perusahaan PT. Tambira Rubber Estates Indonesia berikut Kebun Sungai Birung yang dimilikinya telah dialihkan kepada Perusahaan Nasional Indonesia. PT. Perusahaan Perkebunan Pangkatan Indonesia dimiliki oleh MP. EVANS & CO. LIMITED. PT. Perusahaan Perkebunan Laras Indonesia dimiliki oleh SA. SIPEF NV. sebesar 60 % dan MP. EVANS & CO. LIMITED sebanyak 40 %.


88 MP. EVANS & CO. LIMITED adalah suatu perusahaan yang didirikan dengan nama M.P. EVANS & CO. LIMITED/ROWE EVANS INVESTMENT, PLC., keduaduanya didirikan di Inggris. The HOLDING JABELMAT SA. dan SA. SAMUBA Group pada mulanya terdiri dari : Pertama, PT. Perusahaan Perkebunan Melania, Kedua, PT. Perusahaan Perkebunan Alicia, Ketiga, PT. Perusahaan Perkebunan Jember Indonesia, Keempat, PT. Perusahaan Perkebunan Kali Tengah, Kelima, PT. Perusahaan Perkebunan Bajabang Indonesia, Keenam, PT. Perusahaan Perkebunan Musam Utjing, Ketujuh, PT. Perusahaan Perkebunan Moesi Indonesia. Beberapa waktu setelah tahun 1968, PT. PP. Jember Indonesia, Kali Tengah, Bajabang Indonesia dan Musam Utjing kepemilikannya dialihkan kepada Perusahaan Nasional Indonesia. Sejalan dengan perkembangan waktu telah terjadi perubahan-perubahan sehinggga saat ini PT. PP. TOLAN TIGA INDONESIA ditetapkan sebagai Kantor Besar Pengendalian Management atau Induk Operasional Pengelolaan PT-PT sebagai berikut : TABEL 4 Perusahaan-Perusahaan dibawah Naungan PT. Tolan Tiga Indonesia NO.

PT.

KEBUN

DAERAH

1.

PT. Tolan Tiga Indonesia

Perlabian

Sumatera Utara

2.

PT. Pangkatan

Pangkatan

Sumatera Utara

3.

PT. Bilah Platindo

Bilah

Sumatera Utara

4.

PT. Eastern Sumatera Indonesia

Bukit Maradja

Sumatera Utara

5.

PT. Kerasaan Indonesia

Kerasaan

Sumatera Utara

6.

PT. Timbang Deli Indonesia

Timbang Deli

Sumatera Utara

7.

PT. Bandar Sumatera Indonesia

Bandar Pinang

Sumatera Utara


89 8.

PT. Simpang Kiri Plantation Indonesia

9. 10.

11.

Simpang Kiri

Aceh Timur

PT. Melania Indonesia

Cibuni

Jawa Barat

PT. Alicia Indonesia

Melania

Sumatera Selatan

Alicia

Sumatera Selatan

Muko-Muko

Bengkulu

Tanah Rekah

Bengkulu

Sei Betung

Bengkulu

Talang Petai

Bengkulu

Bunga Tanjung

Bengkulu

Air Buluh

Bengkulu

PT. Agro Muko

Perusahaan-perusahaan diatas tetap berstatus PMA (Penanaman Modal Asing) yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1967, kendati sudah ± 1,0 % penyertaan sahamnya terdiri dari perusahaan-perusahaan swasta nasional Indonesia. Budidaya utama adalah kelapa sawit dan karet yang ada di kebun-kebun Pangkatan, Bandar Pinang, timbang Deli, Muko-Muko, Melania dan Alicia. Sementara budidaya teh ada dikebun Cibuni (Jawa Barat).

2. Struktur Organisasi Perusahaan Struktur Organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat pada suatu organisasi/badan dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi/badan tersebut. Pada umumnya tiap organisasi mempergunakan struktur yang berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut.


90 Struktur organisasi yang ada pada PT. Tolan Tiga Indonesia adalah struktur organisasi garis dan staff yang mencerminkan tanggung jawab dan wewenang dalam perusahaan secara vertikal dan mencerminkan hubungan antara bagian-bagian yang ada secara horizontal. Dalam pelaksanaan kegiatannya, perusahaan dipimpin oleh seorang President Director dan dalam melakukan tugasnya, President Director dibantu oleh seorang Vice President. Selanjutnya sebagai pelaksana kegiatan pada perusahaan tersebut terdiri dari Internal Audit Department (IAD), Finance and Audit Department (FAD), Marketing Department (MD) yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : Marketing and Purchasing Section (PS), Estate Department (ESD), Human Resource Administration Department (HRAD), dan Engineering (ENG).


91 Untuk lebih jelasnya, Struktur Organisasi PT. Tolan Tiga Indonesia dapat dilihat pada bagan berikut.

President Director

Vice President

Internal Audit Department

Finance and Audit Department

Human Resource Administration Department

Marketing Department

Marketing

Estate Department

Engineering

Purchasing Section

Estates Managers

Mill/Factory Managers

Sumber : PT. TOLAN TIGA INDONESIA Keterangan : Reporting Responsibilities Functional Communication Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

92 3. Macam-Macam Tenaga Kerja yang Bekerja Pada PT. Tolan Tiga Indonesia Dalam hukum ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dan pekerja.

129

Adapun tenaga kerja yang bekerja pada PT. Tolan Tiga Indonesia, terdiri dari : a. Tenaga Kerja Asing Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

130

Dalam hal ini berarti setiap warga negara asing tanpa terkecuali baik pria maupun wanita yang memperoleh izin untuk tinggal dan bekerja di wilayah Indonesia. Mengenai jumlah tenaga kerja asing pada perusahaan ini adalah sebanyak 4 orang, dengan jabatan masing-masing sebagai berikut : 1. President Director; 2. Director Marketing Department; 3. General Advisor Estate Department; 4. General Manager Engineering. b. Tenaga Kerja Tetap (Pekerja Waktu Tidak Tertentu) Disebut juga dengan staf. Masa kerja staf adalah dapat bekerja sampai usianya mencapai 55 tahun (pensiun) atau waktu bekerja pada PT. Tolan Tiga Indonesia sudah mencapai 30 tahun. Mengenai jumlah staf pada perusahaan ini adalah sebanyak 294 orang sedangkan jumlah non staf adalah sebanyak 12 orang.

129

Jehani, Libertus, Hak-Hak Pekerja Bila di PHK, Penerbit Visi Media, Jakarta, 2006, hal. 1. Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 130


93

c. Tenaga Kerja Tidak Tetap (Pekerja Waktu Tertentu) Disebut juga dengan tenaga kerja kontrak, yaitu tenaga kerja yang lama bekerjanya sudah ditentukan, yaitu bersifat kontrak. Lama kontrak adalah 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. Tidak mutlak kontrak akan diperpanjang lagi karena disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Adapun yang dimaksud dengan diperpanjang adalah melanjutkan hubungan kerja setelah PKWT berakhir tanpa adanya pemutusan hubungan kerja. Sedangkan pembaharuan adalah melakukan hubungan baru setelah PKWT pertama berakhir melalui pemutusan hubungan kerja dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

131

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang sekali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). 2. Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya boleh dilakukan sekali dan paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), secara otomatis hubungan kerja berakhir demi hukum. Jadi, jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara keseluruhan hanya boleh berlangsung selama 3 (tiga) tahun, baik untuk perpanjangan maupun pembaharuan. 131

Hakim, Abdul, Op. Cit, hal. 36-37.


94 Mengenai jumlah tenaga kerja kontrak pada perusahaan ini adalah sebanyak 6 orang. d. Tenaga Kerja Outsourching Disebut juga dengan Labour Agent. Dalam hal ini, Outsourching adalah sistem penyerahan sebagian pekerjaan terhadap perusahaan lain, dalam hal ini perusahaan lain itu adalah perusahaan yang berbadan hukum seperti PT dan CV. Dimana Tenaga Kerja Outsourching adalah tenaga kerja yang tidak berasal dari PT. Tolan Tiga Indonesia, dalam hal ini PT. Tolan Tiga Indonesia hanya berurusan dengan PT (Badan hukum yang menyediakan jasa pekerja) dan masalah upah pekerja ditangani langsung oleh PT (Badan hukum yang menyediakan jasa pekerja) tersebut sesuai dengan isi dari Perjanjian Kerja Bersama antara supplier (pihak pertama) dengan pekerja (pihak kedua). Mengenai jumlah tenaga kerja Outsourching pada perusahaan ini adalah sebanyak 11 orang. e. Tenaga Kerja Honorer Mengenai jumlah tenaga kerja Honorer pada perusahaan ini adalah sebanyak 6 orang.

4. Fasilitas yang Diperoleh Oleh Tenaga Kerja Asing yang Bekerja Pada PT. Tolan Tiga Indonesia Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa “Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan”.

132

Akan tetapi, penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. 132

133

Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.


95 Adapun fasilitas-fasilitas yang diperoleh oleh tenaga kerja asing yang bekerja pada PT. Tolan Tiga Indonesia adalah sebagai berikut : a. Perumahan; b. Mobil Dinas; c. Supir; d. Pembantu. Dalam hal waktu kerja dan waktu istirahat, tenaga kerja asing yang bekerja pada perusahaan melaksanakan waktu kerja selama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, dimulai dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 Wib serta didalamnya terdapat waktu istirahat selama 1 (satu) jam. Sedangkan dalam hal pemberian cuti tahunan, dimana menurut pasal 79 ayat (2) point (c) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa “Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus”. Dalam hal ini, PT. Tolan Tiga Indonesia memberikan cuti tahunan kepada tenaga kerja asing yang bekerja pada perusahaan selama 14 (empat belas) hari. Hal ini berkaitan dengan tenaga kerja asing yang menghabiskan waktu cutinya dengan pergi berlibur ke luar negeri atau pun pulang ke negara asalnya dan hal ini tentunya membutuhkan waktu cuti tahunan yang lebih lama. Mengenai pengupahan,

Undang-Undang

No.

13

Tahun

2003

Tentang

Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaaan”.

133 134

134

Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.


96 Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.

135

Dalam hal ini, PT. Tolan Tiga Indonesia membayar upah tenaga kerja asing dengan Dollar ($) dengan tetap memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi kerja.

B. Kendala-kendala Prosedur Perizinan Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sumatera Utara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2006 Atas Pengelolaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2004 s/d 2006 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara di Medan, ditemukan kendala-kendala Prosedur Perizinan Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sumatera Utara, yaitu sebagai berikut : 136 1. Terdapat indikasi pemalsuan bukti bayar DPKK (Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan); 2. Terdapat perusahaan pengguna TKA mempekerjakan tenaga kerja asing sebanyak 24 orang tanpa IMTA; 3. Pengurusan perpanjangan IMTA oleh perusahaan pengguna TKA kepada Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara terlambat; 4. Penerbitan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sementara (IMTA-S) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara tidak sesuai ketentuan. Untuk lebih jelasnya, kendala-kendala diatas dijabarkan sebagai berikut :

135

Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kendala dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Sumatera Utara, www.google.com, diakses tanggal 27 Oktober 2007. 136


97 Ad. 1. Terdapat indikasi pemalsuan bukti bayar DPKK (Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan). Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen penerbitan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara khususnya terhadap dokumen pembayaran Dana Kompensasi atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK) oleh perusahaan pengguna TKA yang pembayarannya dilaksanakan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pembantu Depnaker No. Rekening 11773003 menunjukkan bahwa bukti bayar DPKK untuk 130 IMTA senilai Rp. 863.100.000,00 diindikasikan palsu, dengan rincian sebagai berikut: TABEL 5 No.

Tahun

Jumlah IMTA

Anggaran

Jumlah DPKK

Jumlah (Rp)

(US $)

1.

2004

13

8.400

75.600.000,-

2.

2005

87

51.500

463.500.000,-

3.

2006

30

36.000

324.000.000,-

130

95.900

863.100.000,-

Jumlah

Indikasi pemalsuan bukti bayar tersebut adalah: a. Hasil pengecekan secara uji petik terhadap bukti pembayaran DPKK dengan Rekening Koran Bendaharawan Penerima Depnakertrans Jakarta pada Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Depnaker periode bulan Januari dan Februari 2005 ternyata penyetoran DPKK tersebut tidak masuk ke rekening koran Bendaharawan Penerima No. Rek. 11773003.


98 b. Berdasarkan hasil konfirmasi ke Bank BNI 1946 yang dijawab melalui Surat No. TEB/08/450/2006 tanggal 5 Juni 2006 menerangkan bahwa bukti pembayaran DPKK tersebut tidak ada dalam sistem pembukuan BNI 1946. c. Validasi Bank atau Cash Register yang tercetak dalam bukti setor tidak seragam dan terdapat nomor transaksi yang sama pada beberapa bukti setor. d. Perusahaan Pengguna TKA yang mengurus perpanjangan IMTA tersebut berlokasi di Sumatera Utara, tetapi dalam melakukan pembayaran dan penyetoran DPKK selalu dilaksanakan di Jakarta yaitu ke rekening Bendaharawan Penerima DPKK pada BNI Cabang Pembantu Depnaker. Berdasarkan konfirmasi terhadap perusahaan pengguna TKA tanggal 2 Mei 2006 diperoleh penjelasan bahwa proses pengurusan IMTA tidak dilakukan sendiri oleh perusahaan pengguna TKA, tetapi menggunakan biro jasa (agent) yaitu PT Citra Utama King Junior Perkasa, Jl. Kalimantan No. 16 C, Medan. Dalam proses penerbitan IMTA Perpanjangan, petugas pada Disnakertrans Provinsi Sumatera Utara dhi. Seksi Bursa dan Penempatan Tenaga Kerja pada Subdis Pemberdayaan dan KesempatanTenaga Kerja, yang bertugas melayani proses penerbitan IMTA dimaksud tidak dapat mengetahui keabsahan bukti setoran DPKK sebagai salah satu persyaratan penerbitan IMTA, yang disertakan dalam dokumen permohonan IMTA Perpanjangan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB VIII Pasal 47 ayat (1) : “Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya”. b. Kepmenakertrans No. Kep-20/MEN/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 pasal 5 menetapkan antara lain untuk memperoleh IMTA pemberi kerja TKA harus


99 menyampaikan

permohonan

dengan

melampirkan

bukti

pembayaran

dana

kompensasi penggunaan TKA. c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XII Pasal 263 Ayat (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan untuk bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun; hal tersebut mengakibatkan terjadi kerugian negara sebesar US$ 95.900 atau setara dengan Rp. 863.100.000,00 (asumsi US $1 = Rp. 9.000,00). Keadaan tersebut diatas disebabkan : a. Adanya itikad tidak baik dari petugas pengurusan IMTA (Biro Jasa PT. Citra Utama King Junior Perkasa). b. Lemahnya sistem penerimaan DPKK. Penjelasan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatra Utara bahwa pemalsuan bukti pembayaran DPKK yang dilakukan oleh biro jasa PT. Citra Utama King Junior, diluar sepengetahuan Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara dalam hal pelayanan perpanjangan izin kerja permanen dan sementara. Karena sebagai pihak penerbit izin kami hanya diwajibkan menerima turunan bukti pembayaran dan sekaligus memeriksa ada tidaknya stempel dari bank penerima (Permennaker No. 282/MEN/1998 dan Kepmenakertrans No 20/MEN/III/2004). Secara kasat mata turunan tersebut sepertinya asli sehingga kami tidak menaruh curiga sampai adanya klarifikasi dari Depnakertrans atau BPK. Namun demikian, temuan BPK akan kami tindak lanjuti dengan memanggil perusahaan pengguna TKA dimaksud Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

100 untuk memberi keterangan lebih lanjut sebab terjadinya pemalsuan bukti pembayaran DPKK dan sekaligus menyarankan agar membayar DPKK dimaksud. Hasilnya akan kami laporkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Gubernur Sumatra Utara. Sejak pemberlakuan Kepmenakertrans No.20/MEN/III/2004, kami setiap triwulan mengirim laporan pelayanan izin tenaga kerja asing (perpanjangan dan sementara) kepada Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi dan Gubernur Sumatera Utara. Laporan yang kami kirim tidak diklarifikasi oleh pihak Depnakertrans, utamanya tentang kebenaran pembayaran DPKK yang dilakukan langsung oleh pengguna/sponsor tenaga kerja asing. BPK-RI menyarankan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar : a. Meminta perhatian Gubernur Sumatera Utara untuk menginstruksikan Kepala Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara segera melakukan penyelidikan lebih lanjut atas pemalsuan bukti bayar DPKK tersebut dan melaporkannya kepada Instansi Penegak Hukum untuk diselesaikan secara hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. b. Menginstruksikan Dirjen PPTKDN untuk melakukan perbaikan sistem penerimaan DPKK dan menindaklanjuti permasalahan dimaksud. Ad. 2. Terdapat perusahaan pengguna TKA mempekerjakan tenaga kerja asing sebanyak 24 orang tanpa IMTA. Berdasarkan data pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Propinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2004 s/d 2006 (s/d Maret 2006) Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sebagai berikut:


101

TABEL 6 Tahun Anggaran

Jumlah IMTA

2004

399 buah

2005

591 buah

2006 (s.d. Maret 2006)

132 buah

Jumlah

1.122 buah

Dari hasil pemeriksaan uji banding antara dokumen IMTA yang diterbitkan oleh Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara dengan dokumen keimigrasian tenaga kerja asing yaitu Laporan Register Penerbitan Izin Tinggal baik Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Baru maupun ITAS Perpanjangan yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi (Kanim) Medan, Polonia dan Belawan, ternyata terdapat 24 orang TKA yang telah memperoleh izin tinggal terbatas (ITAS) tetapi tidak memiliki IMTA atau oleh perusahaan pengguna TKA tersebut tidak diurus perpanjangan IMTA-nya baik kepada Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara maupun kepada Depnakertrans Pusat. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: Pasal 42 ayat (1) : “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Pasal 47 ayat (1) : “Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya”. Pasal 185 ayat (1) : “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan


102 paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”. b. Kepmenakertrans No. Kep-20/MEN/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Tata Cara Memperoleh IMTA, menetapkan : Pasal 5 :

“Untuk memperoleh IMTA pemberi kerja TKA harus menyampaikan permohonan dengan melampirkan antara lain bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA”.

Pasal 11: “Pemberi kerja mengajukan permohonan perpanjangan IMTA kepada Direktur atau Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir dengan melampirkan antara lain bukti pembayaran dana kompensasi”. Kondisi diatas mengakibatkan : a. Pelanggaran terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh perusahaan pengguna TKA; b. Terjadi kerugian negara berupa DPKK yang tidak terpungut sebesar US$ 28,800.00 (US$ 12,000.00 + USS 16,800.00) atau setara dengan Rp. 259.200.000,00 (asumsi US$ 1 = Rp. 9.000,00). Hal tersebut terjadi karena : a. Pihak pengguna TKA lalai, dengan sengaja tidak mengurus perpanjangan IMTA. b. Kurangnya koordinasi antara Kantor Imigrasi yang menerbitkan izin tinggal dengan Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara atau Depnakertrans sebagai instansi yang mengeluarkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. c. Lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh Disnakertrans Sumatera Utara terhadap TKA yang ada di wilayahnya. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

103 Kepala Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa koordinasi dengan pihak Imigrasi telah dilakukan untuk menghindari TKA illegal, namun karena lemahnya perangkat hukum yang mengatur tentang penggunaan TKA, Disnakertrans tidak dapat mewajibkan Kantor Imigrasi melaporkan KITAS maksud kerja. Selain itu di Propinsi Sumatera Utara terdapat dualisme pengurusan ijin kerja TKA yaitu pada Disnakertrans dan Badan Investasi dan Promosi (Bainprom). Pengawasan memang belum dilakukan secara maksimal, masih sebatas mengawasi penggunaan IMTA oleh pengguna TKA, yaitu IMTA Perpanjangan dan IMTA Sementara. BPK-RI menyarankan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar meminta perhatian Gubernur Sumatera Utara supaya menginstruksikan Kepala Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara untuk: a. Mengenakan sanksi kepada perusahaan pengguna TKA sesuai dengan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b. Menagih DPKK sebesar US$ 28.800 kepada perusahaan pengguna TKA dan menyetorkan ke Kas Negara (Copy bukti setor disampaikan kepada BPK-RI); c. Melakukan kerjasama kedinasan antara Kantor Imigrasi dengan Disnakertrans. Ad. 3. Pengurusan perpanjangan IMTA oleh perusahaan pengguna TKA kepada Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara terlambat. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan penempatan tenaga kerja asing (TKA) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Propinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa pada TA 2004 s/d 2006 (s/d Maret 2006) telah menerbitkan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) Perpanjangan, sebagai berikut: TABEL 7 Tahun Anggaran

Jumlah IMTA


104 2004

399

2005

591

2006 (s.d. Maret 2006)

132

Jumlah

1.122

Dari hasil penelitian lebih lanjut terhadap data penerbitan IMTA diketahui bahwa pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) dengan tarif US $ 100,00/bulan/orang dilakukan setelah tanggal berlakunya IMTA atau perusahaan pengguna TKA tersebut mengurus perpanjangan IMTA dan melakukan pembayaran DPKK tidak tepat waktu, yaitu setelah tanggal IMTA lama berakhir. Pada Tahun Anggaran 2004 s/d 2006 (s/d Maret 2006) terdapat 13 IMTA yang mengalami kelambatan pembayaran DPKK selama 6 s/d 186 hari dengan jumlah DPKK sebesar US $ 13,200.00. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-20/MEN/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin mempekerjakan tenaga kerja asing Pasal 11 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa : Ayat (1) “Pemberi kerja mengajukan permohonan perpanjangan IMTA kepada Direktur atau Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir dengan melampirkan antara lain bukti pembayaran dana kompensasi”. Ayat (3) “IMTA perpanjangan tidak dapat diterbitkan apabila masa berlaku IMTA berakhir”.


105 Hal tersebut mengakibatkan penerimaan Negara yang bersumber dari DPKK dengan nilai sebesar US $ 13,200.00 atau setara dengan Rp. 118.800.000,00 terlambat diterima Kas Negara (asumsi US $ 1 = Rp. 9.000,00). Kondisi diatas terjadi karena: a. Kelalaian Perusahaan Pengguna TKA yang tidak segera mengurus perpanjangan IMTA kepada Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara sebelum IMTA lama berakhir; b. Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap TKA yang ada di wilayahnya. Kepala Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa sejak diberlakukan Kepmenakertrans No.Kep-20/MEN/III/2004, terjadi perubahan mendasar dari ketentuan

sebelumnya

(Permenaker

No.03/MEN/1990

dan

Kepmenaker

No.416/MEN/1990) yaitu dari TA-02 untuk rekomendasi perpanjangan KITAS menjadi IMTA sebagai rekomendasi perpanjangan KITAS dan sekaligus ijin kerja. Perubahan ini menjadikan persoalan hukum yaitu terdapat beberapa TKA penerima TA-02 belum menguruskan IMTA, yang akibatnya bilamana Kepmenaker No. 20 Tahun 2004 segera diberlakukan maka terdapat beberapa TKA harus dideportasi karena bekerja tanpa IMTA. Untuk menghindari kesenjangan hukum dan keresahan menghadapi perubahan tata cara perpanjangan IMTA, maka IMTA yang telah berakhir masa berlakunya dimungkinkan diperpanjang (masa transisi), namun tetap diwajibkan membayar dan melampirkan bukti pembayaran DPKK yang terutang dan pengurusan selanjutnya mempedomani Kepmenakertrans No.20/MEN/III/2004. Menghadapi perubahan ini, Disnakertrans telah melaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui surat No.1081/DTK-TR/2004 tanggal 27 Juli 2004 yang tembusannya disampaikan kepada Menakertrans. Keterlambatan pengurusan perpanjangan IMTA oleh pengguna TKA Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

106 adalah pada saat sebelum berlakunya Kepmenakertrans No.20/MEN/2004 (karena masih menggunakan TA-02), dan sebelumnya telah dilakukan teguran kepada pengguna TKA dimaksud (yang menerima TA-02) dari Disnakertrans namun belum mengurus ijin. Pengawasan akan ditingkatkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. BPK-RI menyarankan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar meminta perhatian Gubernur Sumatera Utara supaya menginstruksikan Kepala Disnakertrans Provinsi Sumatera Utara untuk: a. Memberikan peringatan kepada perusahaan pengguna TKA agar dalam pengurusan perpanjangan IMTA mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmenakertrans No. Kep-20/MEN/III/2004: b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta melakukan perbaikan sistem komputerisasi penerbitan IMTA yang dapat memonitor setiap IMTA yang akan habis masa berlakunya. Ad. 4. Penerbitan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sementara (IMTA-S) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan data pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Propinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2004 s/d 2006 (s/d Maret 2006) Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sebagai berikut: TABEL 8 Tahun Anggaran

Jumlah IMTA

2004

399 buah

2005

591 buah


107 2006 (s.d. Maret 2006)

132 buah

Jumlah

1.122 buah

Dari pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen penerbitan IMTA tersebut di atas, ternyata terdapat penerbitan IMTA Sementara diterbitkan oleh Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara dengan rincian : TABEL 9 Tahun Anggaran

Jumlah IMTA

2004

111 buah

2005

157 buah

2006 (s.d. Maret 2006)

58 buah

Jumlah

326 buah

Di dalam IMTA Sementara disebutkan antara lain yang menjadi dasar hukum penerbitan IMTA tersebut selain Undang Undang No. 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans No. Kep-20/MEN/III/2004 tanggal 1 Maret 2004, juga Kepmenaker No. Kep-172/MEN/2000 tanggal 11 Juli 2000 tentang Penunjukan Pejabat Pemberi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang untuk Pekerjaan yang Bersifat Sementara atau Mendesak. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut secara uji petik atas berkas penerbitan IMTA-S ternyata izin kerja sementara tersebut digunakan berulang kali (lebih dari 60 hari) oleh perusahaan pengguna tenaga kerja asing dengan memanfaatkan Perpanjangan Visa Kunjungan Usaha (Visa 457). Pekerjaan yang sifatnya sementara atau mendesak yang kewenangan penerbitan IMTA-nya dilimpahkan kepada Kakanwil Depnaker sebagaimana disebutkan Kepmenaker No. Kep-172/MEN/2000 tanggal 11 Juli 2000 adalah bagi TKA pemegang Izin Tinggal Terbatas dan bukan pemegang Visa Kunjungan Usaha (VKU). Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

108 Penerbitan IMTA Sementara tersebut diperjelas lagi dengan Kepmenakertrans No.KEP20/MEN/III/2004 tanggal 1 Maret 2004, yang di dalamnya menetapkan kriteria-kriteria atau batasan-batasan pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak serta menetapkan pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan izin kerja dimaksud. Berdasarkan informasi lisan dari pihak Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara diketahui bahwa penerbitan IMTA Sementara dilakukan dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan pengurusan IMTA-S kepada perusahaan pengguna TKA yang wilayahnya jauh dari Depnakertrans Pusat di Jakarta dan sebagian besar TKA tersebut hanya bekerja di Indonesia untuk masa kurang dari satu bulan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Keputusan

Menakertrans

No.KEP-20/MEN/III/2004

tanggal

1

Maret

2004

menyatakan bahwa: Pasal 13 Ayat (1) “Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA untuk pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak wajib mengajukan permohonan IMTA kepada Direktur”; Pasal 13 Ayat (2) “Pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pekerjaan-pekerjaan yang apabila tidak ditangani secara langsung dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi masyarakat umum dan jangka waktunya tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari”. b. Kepmenakertrans Kep-172/MEN/2000 tanggal 11 Juli 2000 menyatakan antara lain bahwa penunjukan Kakanwil Depnaker sebagai pejabat yang bertindak atas nama Menteri Tenaga Kerja untuk memberikan izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP) dalam hal TKWNAP akan dipekerjakan pada pekerjaan bersifat sementara atau mendesak yang jangka waktunya tidak lebih dari 60 Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

109 (enam puluh) hari dengan menggunakan visa tinggal terbatas untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari yang lapangan usahanya berada dalam satu wilayah Propinsi. Kondisi di atas mengakibatkan IMTA-S yang diterbitkan oleh Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara cacat hukum. Kondisi tersebut terjadi karena Kepala Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya mematuhi ketentuan tentang penempatan TKA. Kepala Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa : a. Sosialisasi Kepmenakertrans No.Kep-20.MEN/III/2004 memang belum dilakukan secara optimal, disebabkan tidak tersedianya anggaran dari Depnakertrans dan baru 1 (satu) kali dilakukan sosialisasi secara klasikal. Akan tetapi, secara non klasikal terus menerus dilakukan pada saat pengurusan izin maupun pada saat melakukan monitoring ke perusahaan pengguna TKA. b. Tidak konsisten terhadap penempatan TKA dari pengguna IMTA Sementara terjadi karena IMTA Sementara diatur dalam 2 (dua) Kepmenaker yaitu Kepmenaker No.172/MEN/2000 dan Kepmenakertrans No.20/MEN/III/2004. Dimana Kepmenaker No.172 Tahun 2000 menunjuk Pejabat Ketenagakerjaan Propinsi yang menerbitkan izin sementara, sedangkan dalam Kepmenakertrans No. 20 Tahun 2004 menjadi kewenangan Direktur pada Depnakertrans, padahal kedua obyek peraturan tersebut sama yaitu bersifat sementara atau mendesak (Kepmen No. 172 Tahun 2000); bersifat darurat atau mendesak (Kepmenakertrans No. 20 Tahun 2004). Dan yang selama ini diterbitkan adalah IMTA sementara sebagaimana diatur dalam Kepmen 172 Tahun 2000. Untuk menghindari ketidakkonsistenan dalam penempatan TKA, agar pihak Depnakertrans memberi batasan yang jelas tentang maksud IMTA sementara dalam Kepmenaker No. 172 Tahun 2000 dan Kepmenakertrans No. 20 Tahun 2004. Selain itu Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

110 penerbitan IMTA Sementara terhadap pengguna Visa Kunjungan Usaha atas permintaan sponsor/pengguna TKA dengan cara terlebih dahulu membayar DPKK, sehingga sulit untuk menolaknya. Pemegang Visa Kunjungan Usaha tidak seluruhnya harus mempunyai IMTA , namun dalam praktiknya batas bekerja di lapangan menjadi tidak jelas. Namun demikian, di masa mendatang, Disnakertrans akan lebih memperhatikan batas waktu IMTA sementara dan jenis Visa yang diatur dalam Kepmenaker No. 172 Tahun 2000. BPK-RI menyarankan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar : a. Meminta perhatian Gubernur Sumatera Utara supaya menginstruksikan Kepala Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara untuk memberikan teguran kepada para pihak yang tidak konsisten melaksanakan ketentuan tentang penempatan TKA; b. Segera meninjau kembali ketentuan tentang kewenangan penerbitan IMTA Sementara agar tidak terulang permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

C. Kendala-kendala Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengamanatkan

bahwa

“Pelaksanaan

Program

Jaminan

Sosial

diberlakukan kepada setiap tenaga kerja yang bekerja di Indonesia”

137

Tenaga

Kerja

dan hal ini berarti,

bahwa pada prinsip dasarnya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan perlindungan dasar yang bersifat menyeluruh dan tanpa diskriminasi, termasuk tidak membedakan status, suku maupun kebangsaan. Adapun persyaratan dan tata cara penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti, bahwa persyaratan dan tata cara penyelenggaraan Program 137

Bagian Menimbang point (b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

111 Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja asing sesuai dengan yang diberlakukan terhadap tenaga kerja Indonesia.

138

Bahkan, terkhusus untuk jaminan dalam hal tunjangan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja asing, Konvensi ILO No. 19 Mengenai Perlakuan Yang Sama Bagi Pekerja Nasional dan Asing dalam Hal Tunjangan Kecelakaan Kerja mengatur dengan tegas, yang tercantum dalam pasal 1 : “Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi ini menjamin supaya kepada warga negara dari setiap Anggota lain yang telah meratifikasi Konvensi ini, yang menderita luka disebabkan karena kecelakaan kerja yang terjadi dalam wilayahnya atau kepada tanggungannya, diberikan perlakuan yang sama dalam hal tunjangan kecelakaan kerja sebagaimana halnya ia memberikannya kepada warga negaranya sendiri”.

139

Dalam hal Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing, Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing, menyatakan bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki perlindungan melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di negara asalnya yang sejenis dengan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak wajib mengikutsertakan tenaga kerja asing yang bersangkutan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia”.

140

138

Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing. 139 Hasibuan, Syaiful Jalil, R.M.,S.H, Loc. Cit, hal. 6. 140 Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

112 Akan tetapi, keikutsertaan Tenaga Kerja Asing pada Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di negara asalnya harus dibuktikan dengan polis asuransi asli.

141

Berkaitan dengan hal diatas, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahmat (Personalia yang menangani Program Jamsostek pada PT. Tolan Tiga Indonesia), kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja asing pada dasarnya tidak ada, karena seluruh tenaga kerja asing yang bekerja pada PT. Tolan Tiga Indonesia telah memiliki perlindungan maupun jaminan melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari negara Belgia (Asuransi Belgia). Mengenai prosedur, jenis-jenis jaminan maupun perlindungan yang diberikan oleh Asuransi dari negara Belgia tersebut menurut Bapak Rahmat, PT. Tolan Tiga Indonesia tidak terlalu mencampuri karena sebagian besar tenaga kerja asing yang bekerja di PT. Tolan Tiga Indonesia menduduki posisi Direksi dan hal ini merupakan privasi antara tenaga kerja asing yang bekerja di PT. Tolan Tiga Indonesia dengan perusahaan Asuransi dari negara Belgia tersebut. Hal sebagaimana dimaksud di atas, di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing, yang pada prinsipnya diatur dalam Pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut : “Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki perlindungan melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di negara asalnya yang sejenis dengan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak wajib

141

Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

113 mengikutsertakan tenaga kerja asing yang bersangkutan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia”.

142

Dengan hal-hal yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat diketahui bahwa salah satu kendala atau pun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja asing adalah meningkatnya jumlah perusahaan asuransi swasta dalam negeri dan perusahaan asuransi swasta asing yang menawarkan berbagai macam perlindungan dan jaminan, dimana perusahaan asuransi swasta dalam negeri dan perusahaan asuransi swasta asing tersebut lebih banyak dipilih oleh tenaga kerja asing daripada program perlindungan maupun jaminan yang ditawarkan oleh PT. Jamsostek. Untuk itu, PT. JAMSOSTEK semakin bekerja keras dan membenahi diri dengan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut : 1. Meningkatkan prasarana dan fasilitas pelayanan program jamsostek. 2. Meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kinerja sumber daya manusia yang dimiliki. 3. Menyempurnakan mekanisme keikutsertaan program jamsostek. 4. Mampu menciptakan pasar (market created) program jamsostek, jadi tidak hanya sekedar menunggu iuran saja. 5. Pelayanan yang dilaksanakan bersifat costumer service oriented. 6. Perbaikan atas pelaksanaan program jamsostek dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pembayaran santunan (klaim) tenaga kerja terutama kecelakaan kerja baru dibayarkan setelah selesai penyelidikan kejadian kecelakaan kerja dan ini membutuhkan waktu. Diharapkan dengan kecakapan petugas PT. JAMSOSTEK, maka pelayanan dapat diupayakan satu hari selesai (one day services), sehingga tidak ada lagi kesan dari peserta (pengusaha) bahwa prosedur pembayaran yang dilakukan 142

Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

114 PT. JAMSOSTEK cukup merepotkan sementara pembayaran iuran peserta tidak boleh terlambat. 7. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam penegakan (pemberdayaan) peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan.

143

D. Kendala-kendala yang dihadapi PT. Tolan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Tiga

Indonesia

dalam

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dewadas (Personalia yang menangani Tenaga Kerja Asing pada PT. Tolan Tiga Indonesia), selama ini PT. Tolan Tiga

Indonesia

tidak

pernah

mengalami

kendala

maupun

hambatan

dalam

mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) pada perusahaan tersebut karena menurut Bapak Dewadas (Personalia yang menangani Tenaga Kerja Asing pada PT. Tolan Tiga Indonesia), segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan mempekerjakan tenaga kerja asing selalu diupayakan untuk diselesaikan tepat pada waktunya, begitu pun dengan segala kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi dalam penggunaan tenaga kerja asing, dimana salah satunya adalah pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) sebesar $ 100/bulan untuk setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh PT. Tolan Tiga Indonesia. Dalam hal pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) sebesar $ 100/bulan ini pun, menurut Bapak Dewadas (Personalia yang menangani Tenaga Kerja Asing pada PT. Tolan Tiga Indonesia) tidak ada kendala yang dihadapi oleh PT. Tolan Tiga Indonesia. Dalam hal, sosialisasi antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada PT. Tolan Tiga Indonesia, menurut Bapak Dewadas (Personalia yang menangani Tenaga Kerja Asing pada PT. Tolan Tiga Indonesia) hubungan tenaga kerja

143

Target Kepesertaan Program Jamsostek dan Hambatannya, www.google.com, diakses tanggal 27 Oktober 2007. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

115 asing dengan tenaga kerja Indonesia berjalan dengan baik. Terkhusus buat tenaga kerja Indonesia yang mendampingi tenaga kerja asing dalam rangka transfer ilmu pengetahuan dan teknologi pada PT. Tolan Tiga Indonesia, tenaga kerja asing mengajar dan melakukan training bagi tenaga kerja Indonesia dan hal ini akan terus secara berkelanjutan dilakukan oleh PT. Tolan Tiga Indonesia karena tidak selamanya tenaga kerja asing bekerja pada PT. Tolan Tiga Indonesia. Dengan harapan bahwa, ketika tenaga kerja asing tidak bekerja lagi pada PT. Tolan Tiga Indonesia, maka tenaga kerja Indonesia yang sudah mendapat transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh tenaga kerja asing dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diterima dari tenaga kerja asing untuk kemajuan PT. Tolan Tiga Indonesia.


116 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari seluruh pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sumatera Utara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Larangan dan pengecualian dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu : a. Larangan dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA), adalah sebagai berikut : a. 1. Pasal 42 ayat (2), menyatakan bahwa “Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing”; a. 2. Pasal 46 ayat (1), menyatakan bahwa “Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu”. b. Pengecualian dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA), adalah sebagai berikut : b. 1. Pasal 42 ayat (3), menyatakan bahwa “Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler”; b. 2. Pasal 43 ayat (3), menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu : pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing”; b. 3. Pasal 45 ayat (2), menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu : menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

117 keahlian dari tenaga kerja asing serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing, tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris”; b. 4. Pasal 47 ayat (2), menyatakan bahwa “Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan”. 2. Prosedur perizinan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) menurut Kep. Menakertrans No. Kep. 20/Men/III/2004 yaitu bahwa pada prinsipnya, filosofi penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam 2 (dua) hal sebagai berikut, yaitu : a. Tenaga Kerja Asing yang membawa modal (sebagai investor); b. Tenaga Kerja Asing yang membawa skill dalam rangka transfer teknologi atau pun keterampilan. Selain karena kedua alasan tersebut diatas, pada hakekatnya tidak diperkenankan menggunakan Tenaga Kerja Asing dan harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia. 3. Prosedur pelaksanaan program Jamsostek bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) menurut Per. Menakertrans No. PER.

02/MEN/XII/2004

yaitu

Pengusaha

yang

mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki perlindungan melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di negara asalnya yang sejenis dengan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak wajib mengikutsertakan tenaga kerja asing yang bersangkutan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

118 Indonesia dan keikutsertaan Tenaga Kerja Asing pada Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di negara asalnya harus dibuktikan dengan polis asuransi asli.

B. Saran Dari penelitian dan pemaparan diatas, maka yang dapat penulis sarankan adalah : 1. Hendaknya dengan adanya larangan dan pengecualian dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja Indonesia semakin membenahi diri dengan belajar dan berlatih, sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing di semua bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia dan pemerintah serta pengusaha dapat bekerja sama terutama dalam hal pengawasan perizinan penempatan tenaga kerja asing, sehingga tidak menimbulkan kerugian secara finansial bagi negara. 2. Hendaknya dalam peraturan-peraturan tentang perizinan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) selanjutnya, pemerintah membentuk peraturan-peraturan pemerintah maupun peraturan-peraturan pelaksana dari undang-undang yang berkaitan dengan perizinan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) sehingga undang-undang tersebut dapat berlaku dengan efektif, terkhusus dalam hal pelaksanaan ketentuan pidana atau pun sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perizinan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut. Selain itu diharapkan, pemerintah semakin memperbaiki kinerja pihak-pihak yang bertugas dalam pelayanan perizinan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) serta memberikan rasa aman dan tenteram bagi investor maupun tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. 3. Hendaknya PT. Jamsostek semakin berbenah diri dengan tetap meningkatkan prasarana, fasilitas dan mekanisme pelayanan program jamsostek serta meningkatkan Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

119 kemampuan, keterampilan dan kinerja sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga dapat bersaing dengan perusahaan asuransi swasta dalam negeri maupun perusahaan asuransi swasta asing.


120 DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Benggolo, Arrie, M.T., Tenaga Kerja dan Pembangunan, Penerbit Yayasan Jasa Karya (Sanjaya), Jakarta, Cetakan Pertama. Budiono, Abdul Rachmad, Hukum Perburuhan di Indonesia, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Pertama, 1995. Dirjen BINAPENTA, Petunjuk Tentang Izin Mempekerjakan / Kerja Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Jakarta, 1981. Hakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Hasibuan, Syaiful Jalil, R.M., Himpunan Konvensi Perburuhan Internasional, Penerbit Bina Alumni Indonesia, Medan-Jakarta-Bandung, Cetakan Pertama 1987. Hatta, Mohammad, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, Penerbit Mutiara, Jakarta, 1977. Hatta, Mohammad, Pikiran-Pikiran Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mencapai Kemakmuran yang Merata, Penerbit Yayasan Idayu, Jakarta. Jehani, Libertus, Hak-Hak Pekerja Bila di PHK, Penerbit Visi Media, Jakarta, 2006. Kumpulan Peraturan Perundangan Program Jamsostek, Pedoman Pelaksanaan Program Jamsostek. Manulang, Sendjun H., Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Rusli, Hardijan, Hukum Ketenagakerjaan 2003, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Pertama Februari 2004. Syarif H.S., Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia dan Peraturan – Peraturannya, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama September 1996. Syi’arruddin Amin, Diktat Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Wiyono, R.S.H., Garis Besar Pembahasan dan Komentar UUD 1945, Penerbit Alumni, Bandung, 1976.


121 B. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Republik Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Nomor

13

Tahun

2003

Tentang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Penyempurnaan Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

122 Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Republik Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Republik Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 228 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Republik Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Republik Indonesia, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57 Tahun 2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

C. Situs Internet www.google.com, Agus Susdamajanto, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Menurut Hukum Indonesia, diakses tanggal 25 Februari 2007. www.google.com, Jaminan Keamanan Tenaga Kerja., diakses tanggal 25 Februari 2007. www.google.com, Abdul Latief, Sumber Daya Manusia dan Legal Aspek Tenaga Kerja Asing, diakses tanggal 11 April 2007. www.google.com, Rr. Retno Dewi Broto HS., Data dan Analisis Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, diakses tanggal 10 Agustus 2007. www.google.com, Umar Kasim, Perbandingan Pengaturan Mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) yang Menduduki Jabatan Anggota Direksi atau Komisaris, diakses tanggal 4 September 2007. www.tempointeraktif.com, Mohd. Syaufii Syamsudiin, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja Wanita, diakses tanggal 27 Oktober 2007. www.nakertrans.go.id, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Karakteristik Jamsostek, diakses tanggal 27 Oktober 2007. www.nakertrans.go.id, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ProgramProgram Jamsostek, diakses tanggal 27 Oktober 2007. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

123 www.google.com, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kendala dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Sumatera Utara, diakses tanggal 27 Oktober 2007. www.google.com, Target Kepesertaan Program Jamsostek dan Hambatannya, diakses tanggal 27 Oktober 2007. www.google.com, Nurlisa Ginting, Perkembangan Investasi di Sumatera Utara, diakses tanggal 28 November 2007.


124


125

Outline Skripsi


Bab I.

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Permasalahan

B.

Perumusan Masalah

C.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

D.

Keaslian Penulisan

E.

Tinjauan Kepustakaan

F.

Metode Penulisan

G.

Sistematika Penulisan

Bab II. TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING (TKA) A.

Pengertian Tenaga Kerja Asing (TKA)

B.

Alasan-alasan Mengapa Tenaga Kerja Asing (TKA) dibutuhkan di Indonesia

C.

Larangan-larangan dan Pengecualian dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

D.

Syarat-syarat dan Prosedur Perizinan Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Bab III. PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING

(TKA)

MENURUT

UNDANG-UNDANG

DAN

KEP.

MENAKERTRANS A.

Prosedur Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

B.

Prosedur Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Menurut Kep. Menakertrans No. KEP. 228/MEN/2003


126 C.

Prosedur Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Menurut Kep. Menakertrans No. KEP. 20/MEN/III/2004

D.

Prosedur Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) Menurut Per. Menakertrans No. PER. 02/MEN/XII/2004

E.

Prosedur Perjanjian Kerja dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) Oleh PT. Tolan Tiga Indonesia Menurut Kep. Menakertrans No. KEP. 228/MEN/2003

Bab IV. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING (TKA) A.

Sejarah Berdirinya PT. Tolan Tiga Indonesia

B.

Kendala-kendala Prosedur Perizinan Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sumatera Utara

C.

Kendala-kendala Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia

D.

Kendala-kendala

yang

dihadapi

PT.

Tolan

Tiga

Indonesia

dalam

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN A.

Kesimpulan

B.

Saran

Yang Mengajukan : Rendy Andaria Bangun NIM

: 030200092

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


127 (Kelelung Bukit, SH)

(Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum)


128

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 228 /MEN/2003 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

: a.

:

:

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur tentang tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;

b.

bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

1.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2.

Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

1.

Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 31 Agustus 2003;

2.

Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 25 September 2003.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

2.

Tenaga kerja Indonesia pendamping yang selanjutnya disebut TKI pendamping adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dan/atau calon pengganti TKA.


129 3.

Pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA adalah pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

4.

Perusahaan adalah:

5.

a.

setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b.

usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengusaha adalah : a. b. c.

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

6.

Usaha jasa impresariat adalah usaha mendatangkan dan mengembalikan artis, musisi, olahragawan serta pelaku seni hiburan lainnya yang berkewarga negaraan asing.

7.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

8.

Direktur adalah Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja.

9.

Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. Pasal 2

Pemberi Kerja TKA dalam Keputusan Menteri ini meliputi : a.

kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;

b.

perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;

c.

badan usaha pelaksana proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri;

d.

badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;

e.

lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan;

f.

usaha jasa impresariat. Pasal 3

(1)

Pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA.

(2)

RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan ijin mempekerjakan TKA.

BAB II Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

130 TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 4 (1)

Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pemberi kerja harus mengajukan permohonan dilengkapi dengan alasan penggunaan TKA secara tertulis serta melampirkan : a.

formulir RPTKA yang sudah dilengkapi;

b.

surat ijin usaha dari instansi yang berwenang;

c.

akte pengesahan sebagai badan hukum bagi perusahaan yang berbadan hukum;

d.

keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;

e.

bagan struktur organisasi perusahaan;

f.

copy surat penunjukan TKI sebagai pendamping;

g.

(2)

(3)

copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan yang masih berlaku.

Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat : a.

identitas pemberi kerja TKA;

b.

jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur bagan organisasi perusahaan yang bersangkutan;

c.

besarnya upah TKA yang akan dibayarkan;

d.

jumlah TKA;

e.

uraian jabatan dan persyaratan jabatan TKA;

f.

lokasi kerja;

g.

jangka waktu penggunaan TKA;

h.

penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan;

i.

rencana progam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia.

Bentuk formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini. Pasal 5

(1)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf b, e, h dan huruf I tidak berlaku bagi usaha jasa impresariat.

(2)

Bentuk formulir RPTKA untuk usaha jasa impresariat sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini. Pasal 6

Permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 disampaikan kepada Dirjen melalui Direktur. Pasal 7


131 (1)

Dirjen atau Direktur harus melakukan penelitian kelengkapan dokumen permohonan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), apabila dokumen permohonan belum lengkap Dirjen atau Direktur harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2)

Dalam hal dokumen permohonan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dirjen atau Direktur melakukan penilaian kelayakan permohonan penggunaan TKA dengan berpedoman pada daftar jabatan yang ditetapkan oleh Menteri dan memperhatikan kebutuhan pasar kerja nasional.

(3)

Dalam melakukan penilaian kelayakan penggunaan TKA Dirjen atau Direktur dapat memanggil pemberi kerja serta berkoordinasi dengan instansi terkait. BAB III PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING Pasal 8

Dalam hal hasil penilaian kelayakan permohonan RPTKA telah sesuai dengan daftar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Dirjen atau Direktur untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan RPTKA. Pasal 9 Penerbitan surat keputusan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh : a.

Dirjen untuk permohonan penggunaan TKA 50 (lima puluh) orang atau lebih;

b.

Direktur untuk permohonan penggunaan TKA yang kurang dari 50 (lima puluh) orang.

(1)

(2)

Pasal 10 Surat keputusan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat : a. alasan penggunaan TKA; b. jabatan dan/atau kedudukan TKA; c. besarnya upah; d. jumlah TKA; e. lokasi kerja TKA; f. jangka waktu penggunaan TKA; g. jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku untuk usaha jasa impresariat. Pasal 11

RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. Pasal 12 (1)

Perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

(2)

Permohonan perpanjangan RPTKA harus dilengkapi :

(2)

a.

laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

b.

surat keputusan RPTKA yang akan diperpanjang.

Bentuk laporan pelaksanaan pendidikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.


132 Pasal 13 (1)

Pemberi kerja dapat mengajukan permohonan perubahan sebelum berakhirnya jangka waktu RPTKA.

(2)

Perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a.

penambahan, pengurangan jabatan beserta jumlah TKA; dan/atau

b.

perubahan jabatan; dan/atau

c.

perubahan lokasi kerja. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 15 Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2003 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

JACOB NUWA WEA


133 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP- 20/MEN/III/2004 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu perlu ditetapkan tata cara memperoleh ijin mempekerjakan tenaga kerja asing; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201); 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009); 6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 2. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dan atau calon pengganti TKA. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

134 3. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 5. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA. 6. Kompensasi adalah dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada negara atas penggunaan Tenaga Kerja Asing. 7. Alih status adalah perubahan dari pemberi kerja lama ke pemberi kerja baru, perubahan jabatan TKA dan perubahan lokasi kerja. 8. Direktur adalah Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 9. Direktur Jendral yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi. 10. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. BAB II PERSYARATAN TKA Pasal 2 (1) TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki; b. bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia khususnya TKI pendamping; c. dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. (2) Dalam hal jabatan yang akan diduduki TKA telah mempunyai standar kompetensi kerja maka TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi standar tersebut. (3) TKI pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memiliki latar belakang bidang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA. BAB III PERIJINAN Pasal 3 (1) IMTA diberikan oleh Direktur. (2) IMTA perpanjangan diberikan oleh Direktur atau Gubernur. Pasal 4 (1) Pemberi kerja TKA yang akan mengurus IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Direktur untuk mendapatkan rekomendasi guna memperoleh visa untuk bekerja dengan melampirkan: a. b. c. d. e.

copy surat keputusan pengesahan RPTKA; copy paspor TKA yang akan dipekerjakan; daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan; copy ijasah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan; pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. Pasal 5


135 Untuk memperoleh IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemberi Kerja TKA harus menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. copy Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk bekerja atas nama TKA yang bersangkutan; b. copy perjanjian kerja; c. bukti pembayaran dana kompensasi, penggunaan TKA. Pasal 6 (1) Dana kompensasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan sebesar US $ 100 (seratus dollar Amerika) per bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka. (2) Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar dana kompensasi sebesar 1 (satu) bulan penuh. (3) Pembayaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pemberi kerja, dan disetorkan pada rekening Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 7 (1) Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA pada lebih dari 1 (satu) jabatan. (2) Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja yang lain. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan bagi TKA yang diangkat untuk menduduki jabatan Direktur atau Komisaris di Perusahaan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pasal 8 Direktur harus menerbitkan IMTA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dilengkapinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Pasal 9 (1) Jangka waktu berlakunya IMTA diberikan sama dengan masa berlaku ijin tinggal. (2) Selama mengurus IMTA Direktur dapat menerbitkan IMTA sementara untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. BAB IV PERPANJANGAN IMTA Pasal 10 (1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA. (2) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh : a. Direktur untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah Propinsi. b. Gubernur untuk TKA yang lokasi kerjanya wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Propinsi. (3) Dalam penerbitan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Propinsi. Pasal 11 (1) Pemberi kerja mengajukan permohonan perpanjangan IMTA kepada Direktur atau Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir dengan melampirkan : a. formulir perpanjangan IMTA yang telah diisi; b. IMTA yang masih berlaku; c. bukti pembayaran dana kompensasi; d. laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada TKI pendamping; e. copy surat keputusan RPTKA yang masih berlaku; f. pas photo berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4 x 6 cm. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

136

(2) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun. (3) IMTA perpanjangan tidak dapat diterbitkan apabila masa berlaku IMTA berakhir. Pasal 12 (1) Apabila permohonan perpanjangan IMTA telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), menerbitkan IMTA perpanjangan. (2) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan KITAS dan atau visa untuk bekerja. BAB V IMTA UNTUK PEKERJAAN MENDESAK Pasal 13 (1) Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan TKA untuk pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak wajib mengajukan permohonan IMTA kepada Direktur. (2) Pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pekerjaanpekerjaan yang apabila tidak ditangani secara langsung dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi masyarakat umum dan jangka waktunya tidak lebih 60 (enam puluh) hari. (3) Pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi sektor usaha yang bersangkutan. Pasal 14 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Direktur dengan melampirkan : a. b. c. d. e.

rekomendasi dari instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); copy paspor TKA yang bersangkutan; pas photo TKA ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; bukti pembayaran dana kompensasi; bukti ijin kemigrasian untuk kunjungan usaha. Pasal 15 Direktur harus menerbitkan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam. BAB VI IMTA UNTUK PEMEGANG KARTU IJIN TINGGAL TETAP (KITAP) Pasal 16

(1) Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA pemegang ijin tinggal tetap wajib mengajukan permohonan kepada Direktur dengan melampirkan : a. b. c. d. e. f.

copy RPTKA yang masih berlaku; copy ijin tinggal tetap yang masih berlaku; daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan; copy ijasah atau pengalaman kerja; bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA; pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

(2) Apabila permohonan IMTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, Direktur menerbitkan IMTA. Pasal 17 Jangka waktu IMTA untuk pemegang Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan IMTA dan dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA. Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

137

BAB VII ALIH STATUS Pasal 18 (1) Pemberi kerja TKA instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah, atau Badan Internasional yang akan memindahkan TKA yang dipekerjakannya ke instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah, atau Badan Internasional lainnya harus mengajukan permohonan rekomendasi alih status kepada Direktur. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk perubahan KITAS/KITAP. BAB VIII PERUBAHAN NAMA PEMBERI KERJA Pasal 19 (1) Dalam hal pemberi kerja TKA berganti nama, Direktur menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk mengubah KITAS/KITAP. (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. b. c. d.

copy RPTKA yang masih berlaku; copy KITAS/KITAP yang masih berlaku; copy IMTA yang masih berlaku; copy bukti perubahan nama perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

(3) Sebelum rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan pemberi kerja terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan RPTKA kepada Direktur. (4) KITAS/KITAP yang baru digunakan sebagai dasar perubahan IMTA. BAB IX PERUBAHAN LOKASI KERJA Pasal 20 Dalam hal pemberi kerja melakukan perubahan lokasi kerja TKA, pemberi kerja wajib mengajukan permohonan perubahan lokasi kerja TKA kepada Direktur dengan melampirkan copy RPTKA dan IMTA yang masih berlaku. BAB X PELAPORAN Pasal 21 (1) Pemberi kerja wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Dirjen. (2) Direktur atau Gubernur melaporkan semua IMTA yang diterbitkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Dirjen. BAB XI PENCABUTAN IJIN Pasal 22 Dalam hal pemberi kerja mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA, Direktur atau Gubernur berwenang mencabut IMTA.

BAB XII Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

138 KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23 Bentuk formulir permohonan IMTA dan formulir permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1990 tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-416/MEN/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER03/MEN/1990 tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 25 Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2004 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMINGRASI REPUBLIK INDONESIA

JACOB NUWA WEA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

139 NOMOR : PER. 02/MEN/XII/2004 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a. b.

c.

d.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

bahwa program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja beserta keluarganya; bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mengamanatkan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diberlakukan kepada setiap tenaga kerja yang bekerja di Indonesia; bahwa sebagian tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia telah mendapatkan perlindungan melalui berbagai program asuransi jaminan sosial tenaga kerja di negara asalnya; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka perlu diatur Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Asing dengan Peraturan Menteri ; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1951 Nomor 4); Undang-undang nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1993 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER 05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING. Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud : 1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerjajdalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. 2. Pengusaha adalah : a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

140 c.

orang peserorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pasal 2 Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki perlindungan melalui program jaminan sosial tenaga kerja di negara asalnya yang sejenis dengan program jamian sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak wajib mengikutsertakan tenaga kerja asing yang bersangkutan dalam program jamian sosial tenaga kerja di Indonesia. Pasal 3 Keikutsertaan Tenaga Kerja Asing pada progam jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus dibuktikan dengan polis asuransi asli. Pasal 4 Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 67/MEN/ IV/2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarata pada tanggal 31 Desember 2004

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

FAHMI IDRIS

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-07/MEN/IV/2006 Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

141 TENTANG PENYEDERHANAAN PROSEDUR MEMPEROLEH IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

bahwa untuk mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif , perlu penyederhanaan prosedur memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan Peraturan Menteri:

Mengingat

:

1.

Undang -undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3201);

3.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1977 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

4.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4009);

6.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

7.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

8.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-20/MEN/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing: MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEDERHANAAN PROSEDUR MEMPEROLEH IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA).


142 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud belanja di wilayah Indonesia. 2. Tenaga Keja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dan aau calom pengganti TKA. 3. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut disebut Pemberi Kerja TKA adalah Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana pengguna TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 5. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA. 6. Kompensasi adalah dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada negara atas pengguna Tenaga Kerja Asing. 7. Direktur adalah Direktur Pengguna Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 8. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II PROSEDUR MEMPEROLEH IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) Pasal 2 1. Pemberi kerja TKA yang mengurus IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Direktur untuk mendapatkan rekomendasi visa (TA.01) dengan melampirkan: a. copy surat keputusan pengesahan RPTKA; b. copy pasport TKA yang akan dipekerjakan; c. daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan; d. copy ijasah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan; e. copy surat penunjukan tenaga kerja pendamping. 2 Apabila permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

143 Direktur Lalulintas Keimigrasian (Lantaskim), Direktorat Jenderal Imigrasi dalam waktu selambat-lambatnya pada hari berikutnya. 3. Rekomendasi visa (TA-01) sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan. Pasal 3 1. Dalam hal Ditjen Imigrasi telah mengabulkan permohonan visa untuk dapat bekerja atas nama TKA yang bersangkutan dan menerbitkan surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa, maka pemberi kerja mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan ; a. copy draft perjanjian kerja; b. bukti pembayaran dana kompensasi pengguna TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri; c. photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar d. meterai Rp. 6000,2. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dipenuhi, maka Direktur menerbitkan IMTA selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja. BAB III PERPANJANGAN IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING Pasal 4 1 Dalam hal pemberi kerja akan memeperpanjang IMTA, pemberi kerja mengajukan permohonan perpanjangan kepada Direktur dan/atau Gubernur. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir. 3. Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA yang dilampiri dengan: a. IMTA; b. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA pada Bank yang ditunjuk oleh Menteri; c. laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada TKI pendamping; d. copy surat keputusan RPTKA yang masih berlaku; e. photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) telah lengkap, maka direktur dan /atau Gubernur menerbitkan IMTA selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja. 5. IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang KITTAS.

BAB IV Rendy Andaria Bangun : Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Asing (TKA) Di Sumatera Utara Studi Pada : PT. Tolan Tiga Indonesia, 2007. USU Repository © 2009

144 KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 20/MEN/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri. Pasal 6 Peraturan Menteri ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2006

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

ERMAN SUPARNO


SKRIPSI RENDY ANDARIA BANGUN

Recommend Documents