RENDY SUEZTRA CANALDHY, SIP., MPA

RENDY SUEZTRA CANALDHY, SIP., MPA

Pokok-pokok Bahasan Perkuliahan Pokok Bahasan

Sub Pokok Bahasan

 Pengantar

 Silabus, Perkuliahan dan Penilaian

 Studi Kebijakan Publik

 Latar Belakang Studi Kebijakan Publik  Pengertian Kebijakan Publik  Mengapa Kebijakan Publik Penting?  Tipe-tipe Kebijakan Publik  Pendekatan-pendekatan dalam Studi Kebijakan Publik

 Model, Teori, Aktor dan Instrument Kebijakan Publik

 Model & Teori Kebijakan Publik Lingkungan Kebijakan Publik Aktor dan Instrumen Kebijakan Publik

Metode Pengajaran Ceramah Tanya Jawab

Pokok-pokok Bahasan Perkuliahan Pokok Bahasan

Sub Pokok Bahasan

 Policy Process dan Agenda Setting

 Pengertian Proses Kebijakan  Agenda Setting  Konsep Non Decisions

 Policy Formulation dan Policy Adoption

 Pengertian Policy Formulation dan Policy Adoption Policy Communities dan Policy Networks  Models of Decision-Making

 Policy Implementation

 Policy Evaluation

Metode Pengajaran  Ceramah Tanya Jawab  Tugas

 Pengertian Policy Implementation  Kerangka Analisis Implementasi Kebijakan  Pengertian Policy Evaluation  Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan  Aspek Politik Evaluasi Kebijakan

 Riset Kebijakan

 Agenda Setting Policy Communities & Policy Networks  Aktor & Instrumen Kebijakan  Policy Implementation  Policy Evaluation

 Penelitian Lapangan

Studi Kebijakan Publik 

Eksis sejak adanya Pemerintah dan pemerintahan - Keberadaan advisers yang memberikan masukan kepada penguasa tentang bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan publik - Intellectual founders dalam studi kebijakan: Plato dengan The Republic; Machiavelli dengan The Prince. -Political thinkers: Thomas Hobbes, John Lock, James Madison, Adam Smith, John Stuart Mill, dll.

 Fokus

intellectual founders dan political thinkers : apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah; apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana melakukannya; menilai apa dampak tindakan pemerintah atas permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Kebijakan Publik Sebagai Sebuah Disiplin Ilmu Kajian kebijakan sebagai sebuah studi baru muncul pasca Perang Dunia II, ketika kajian Ilmu Politik mencari pemahaman-pemahaman baru tentang hubungan pemerintah/negara dengan warganya.  Dimensi baru atas hubungan antara pemerintah dengan warganya terutama menyangkut apa yang secara actual dilakukan oleh pemerintah (Howlett & Ramesh 1995).  Pelopor: Harold Lasswell, Aaron Wildavsky, Thomas R Dye 

Formal kajian diawali oleh karya Harold Laswell (1950s) yang memberikan dasardasar policy sciences  Policy Sciences merupakan blended knowledge berbagai disiplin ilmu: politik dan ilmu sosial lain termasuk hukum, administrasi publik, dsb  Dekade 60-an: Fokus para ahli Ilmu Politik: menggambarkan, menganalisa dan menjelaskan berbagai sebab dan akibat dari berbagai kebijakan. 

Studi Kebijakan Publik 

Thomas R Dye: Kajian utama study kebijakan public terdiri dari gambaran tentang isi kebijakan public; sebuah analisis atas pengaruh social, ekonomi dan kekuatan-keuatan politik terhadap isi kebijakan public; sebuah penelusuran tentang pengaruh berbagai penataan kelembagaan dan prosesproses politik terhadap kebijakan public; dan sebuah evaluasi atas beragam konsekuensi dari kebijakan public terhadap masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan)

Pertanyaan-pertanyaan dalam studi Kebijakan Publik Apa efek dari urbanisasi dan insdustrialisasi terhadap kebijakan public tentang kesejahteraan masyarakat?  Bagaimana peran lembaga legislative dalam merumuskan kebijakan pertanian atau kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat?  Apa peran kelompok-kelopok kepentingan dalam membentuk kebijakan tentang lingkungan hidup?  Apa isi dari kebijakan tentang antitrust policy?  Siapa yang beruntung dan siapa yang merugi sebagai akibat diberlakukannya kebijakan perpajakan?  Apa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program pemusnahan sampah-sampah berbahaya? 

Karakteristik Ilmu Kebijakan Menurut Laswell 1.

Problem Oriented - Ilmu kebijakan diarahkan kepada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. - Orientasi utama dari para ilmuwan kebijakan bukanlah pada tahapan proses pembuatan kebijakan, tetapi kepada permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah (what should we do to best address the problem? How should we do it? How do we know what we have done?)

2. Multidisciplinary - Ilmu kebijakan merupakan multidisiplin ilmu yang model-modelnya, metode-metdenya dan temuan-temuannya diarahkan kepada upaya mengatasi permasalahan yang diahadapi oleh pemerintah. 3. Methodologically sophisticated - Laswell melihat bahwa kontribusi berbagai ilmu social kepada kebijakan public ketika masa PD II merupakan refleksi dari metodologinya yang mumpuni. Kemajuan berbagai ilmu social telah membantu pemerintah dalam membuat beragam kebijakan yang efektif.

4. Theoretically sophisticated - Dalam upaya membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan, para ahli kebijakan dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas untuk dapat memahami dan menjelaskan berbagai fenomena kehidupan masyarakat. Dan untuk itu, ilmu kebijakan harus memiliki model-model teoretik yang mumpuni. 5. Value oriented -Yang terpenting, Laswell tidak hanya sekedar membangun ilmu kebijakan, tetapi membangun “policy sciences of democracy”. Maksudnya adalah bahwa ilmu kebijakan memiliki sebuah orientasi nilai: tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan nilai-nilai demokrasi. Dalam kata-kata Laswell “the special emphasis is on the policy sciences of democracy, in which the ultimate goal is the realization of human dignity in theory and fact”.

Mengapa study tentang kebijakan public? 

Alasan-alasan Ilmiah (Scientific Reasons) - untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang asal mulanya, prosedur-prosedur perumusan dan pelaksanaanya, atau konsekuensi-konsekuensinya terhadap masyarakat. - study kebijakan public merupakan study tentang kebijakan public yang dilakukan dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perilaku politik dan proses pemerintahan.



Alasan Profesional (Professional Reasons) - bermaksud menerapkan pengetahuan ilmiah tersebut untuk mengatasi berbagai persoalanpersoalan social. - Digunakan oleh para analis kebijakan yang memiliki orientasi penerapan (applied orientation) atas berbagai pengetahuan tentang kebijakan public dan yang berupaya untuk menyusun kebijakan public alternative yang lebih efisien dalam mengatasi sebuah permasalahan social. - Dari perspektif ini, upaya memperoleh pengetahuan tentang perilaku dan proses politik merupakan sebuah secondary consideration.



Alasan Politis (Political Reasons) - diarahkan pada upaya membantu pemerintah untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan public dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang “benar”. Dengan demikian, study kebijakan tidak lagi netral atau value-free. - Para politisi mempelajari kebijakan public dalam rangka terlibat dalam proses advokasi sebuah kebijakan yang dianggap “benar” atau “tepat” untuk mengatasi persoalan-persoalan social kemasyarakatan. - Penelitian kebijakan yang didasarkan pada argument seperti ini biasanya diarahkan pada upaya untuk membangun bukti-bukti yang mendukung argumentargumen para politisi (partial policy research).

Pendekatan ilmiah dalam study kebijakan menurut Anderson memiliki tiga tujuan utama, yaitu: 1. menjelaskan

pengadopsian sebuah kebijakan ketimbang mengidentifikasi atau menyarankan sebuah kebijakan yang “baik” (proper policy). Analisis ketimbang advokasi, itulah gaya utama pendekatan ini; 2. mencari penyebab dan konsekuensi-konsekuensi dari berbagai kebijakan public dengan menggunakan metodologi ilmiah. Pada gilirannya, proses ini menghendaki peneliti yang rasional, empiric dan objektif; 3. membangun teori-teori yang reliable (dapat diandalkan) tentang kebijakan public dan proses-proses politiknya.

Beragam Pemaknaan Kebijakan Publik (Turner & Hulme)

As a label for a field of activity (sebuah penamaan atas serangkaian aktivitas). Ex. kebijakan ekonomi, kebijakan industry, atau hukum b) As an expression of general purpose or desired state of affairs (sebuah ekspresi tentang keinginan yang umum atau urusan tertentu yang diinginkan) Ex.. untuk meneyediakan lapangan pekerjaan yang sebayak-banyaknya, untuk mempromosikan demokratisasi melalui desentralisasi, untuk mengatasi akar dari kemiskinan. c) As decisions of government (sebagai keputusankeputusan pemerintah). Keputusan kebijakan sebagaimana diumumkan dalam lembaga legislative atau oleh Presiden a)

d) As formal authorization (sebagai otorisasi formal) e) As a program (sebagai sebuah program) Ex. program kesehatan perempuan f) As output (sebagai output) apa yang secara actual diberikan, seperti jumlah lahan yang dibagikan, jumlah uang yang dihasilkan. g) As outcome (sebagai outcome) Ex. apa yang sesungguhnya dicapai, seperti misalnya efek bantuan pemerintah terhadap kemandirian petani, standar hidup.

h) As a theory or model (sebagai sebuah teori atau model), jika pemerintah meningkatkan insentif kepada para pedagang, maka output perdagangan akan meningkat. i) As process (sebagai proses) sebuah rangkaian proses, mulai dari sebuah permasalahan, lalu berlanjut kepada perumusan tujuan, pembuatan keputusan, dan selanjutnya pelaksanaan dan evaluasi

Definisi Kebijakan Publik Menurut Para Ahli   

Thomas R Dye: “Anything a government chooses to do or not to do” Howlett dan Ramesh: definisi Dye terlalu simpel dan tidak menjelaskan konsep kebijakan publik denga jelas. Dua aspek penting dalam definisi Dye: a) agen pembuatan kebijakan public adalah pemerintah, bukan institusi-institusi privat. Kebijakan publik merupakan aktivitas pemerintah. b) kebijakan public melibatkan sebuah pilihan yang mendasar oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (nondecisions: tidak melakukan tindakan apapun, tidak membuat program, atau mempertahankan status quo).

Kebijakan juga penting karena kebijakan menyangkut:

kewajiban (obligation) untuk menggunkan kewenangan manajemen public (termasuk kewenangan pengaturan, keuangan, mempengaruhi, menginformasikan, dll) yang tersedia untuk lembaga-lembaga Negara yang berwenang secara konstitusional untuk mengatasi sebuah permasalahan.  kesempatan (opportunity) untuk menciptakan nilai public (public value) dengan melakukan pemikiran-pemikiran strategis memecahkan permasalahan-permasalahan dengan memanfaatkan sumberdaya public sebaikbaiknya. 

 Kajian

studi kebijakan termasuk di dalamnya adalah beragam aktivitas (subfields), seperti 1) policy evaluation 2) policy analysis 3) policy process.

Dimensi analisis kebiakan Dimensi keilmuan : analisis kebijakan dilakukan untuk meneliti suatu kebijakan yang sudah dibuat dan dilaksanakan, memahami hubungan antar bagian, menemukan makna kebijakan dari analisis tersebut  Dimensi Praktik : analisis kebijakan dibuat sebagai sebuah upaya awal untuk membuat kebijakan 

Kenapa perlu dianalisis Tindakan yang diperlukan untuk membuat suatu kebijakan, baik kebijakan yang baru atau kebijakan yang baru sebagai konskuensi dari kebijakan yang sudah ada  Analisis kebijakan berbeda dengan riset kebijakan.  Analisis kebijakan bekerja dalam sebuah lingkungan yang serba terbatas : waktu, informasi, bahkan pengetahuan. 

Analisis kebijakan adalah profesi yang sangat diperlukan oleh setiap pemimpin puncak.  Di negara maju para kepala negara biasanya didampingi oleh analis-analis kebijakan yang exccellent, yang memungkinkan mereka mengambil keputusan/kebijakan secara cepat dan efektif.  Di Indonesia, analis kebijakan masih dianggap kurang penting bahkan mereka sering diidentikkan dengan PAKAR sehingga yang diambil sebagai analis kebijakan adalah para profesor dari perguruan tinggi yang tidak semuanya menguasai analisis kebijakan, melainkan hanya riset kebijakan 

Riset kebijakan menuntut waktu yang lama dan kondisi-kondisi yang nyaman, oleh karena itu dapat disadari kenapa sebagian besar kebijakan di Indonesia dibuat amat lama dan ketika dibuat sudah tidak relevan lagi karena tantangannya sudah berbeda.  Peran analisis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil benarbenar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan diterima publik dan bukan asal menguntungkan pengambil kebijakan. 

Kecakapan-kecakapan harus dimiliki oleh analis kebijakan Mampu mengambil fokus dengan cepat pada kriteria keputusan yang paling sentral.  Mampu melakukan analisis multi-disiplin. Jika pun tidak, mampu mengakses sumber pengetahuan diluar disiplin yang dikuasainya.  Mampu memikirkan jenis-jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil.  Mampu menggunakan metode yang paling sederhana, namun tepat dan menggunakan logika untuk mendesain metode jika metode yang dikehendaki memang tidak tersedia. 

Mampu mengatasi ketidakpastian  Mampu mengemukakan dengan angka (tidak hanya asumsi-asumsi kualitatif)  Mampu membuat rumusan analisis yang sederhana dan jelas.  Mampu mengecek fakta-fakta yang diperlukan.  Mampu menempatkan diri dalam posisi orang lain.  Mampu tidak saja mengatakan “ya” dan “Tidak” pada ususlan yang masuk, namu juga mampu memberikan definisi dan analisis dari usulan tersebut. 

Perumusan, Implementasi dan Evaluasi Analisis kebijakan merupakan kegiatan pokok dalam perumusan kebijakan, karena memberikan pijakan awal mengapa sebuah kebijakan harus dibuat.  Analisis kebijakan lebih fokus pada perumusan, namun tidak terlalu ditekankan pada implementasi kebijakan dan lingkungan kebijakan.  Pada implementasi kebijakan dan lingkungan biasanya dilakukan EVALUASI. 

Namun evaluasi kebijakan merupakan bagian dari analisis kebijakan yang lebih bersifat berkenaan prosedur dan manfaat dari kebijakan.  Pada prinsipnya analisis kebijakan pasti mencakup evaluasi kebijakan karena analisis kebijakan menjangkau proses kebijakan sejak awal yaitu menemukan isu kebijakan, menganalisis faktor pendukung kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi dan kondisi lingkungan kebijakan. 

Pengembangan alternatif kebijakan

Rekomendasi kebijakan

Model-Model Implementasi Kebijakan 

Model Teori George C. Edwards III (faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan)



Komunikasi : keberhasilan implementasi kebijakan menisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (target Group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas/tidak diketahui kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Sumber daya : kompetensi implementor, sumber daya finansial.  Disposisi ; watak (ex: Kejujuran) dan karakteristik yang dimiliki impelementor, seperti komitmen, kejujuran. Apabila disposisi implementor yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diharapkan. Ketika implementor memiliki sikap/persfektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif 

Struktur birokrasi : Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur yang penting adalah SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.  Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks dan pada akhirnya tidak fleksibel 

Model Implementasi Teori Merilee S. Grindle Ada dua variabel besar :  Isi Kebijakan : Kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang dilibatkan.  Lingkungan Implementasi : kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap 

Van meter dan Van Horn Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen implementasi  Sumber daya : perlu didukung sumber daya manusia maupun non manusia  Hubungan antar organisasi : diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 

Karakteristik agen pelaksana : mencangkup struktur organisasi, norma-norma dan polapola hubungan yang terjadi dalam birokrasi  Kondisi sosial politik ekonomi : variabel ini mencangkup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakter partisipan yakni mendukung/menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan, dan apakah elit politik mendukung impelentasi kebijakan. 



Disposisi implementor : mencangkup 3 hal penting yakni respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yakni pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki ileh impelementor.

Monitoring kebijakan  Dilakukan

ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan  Diperlukan agar kesalahankesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.

Tujuan Monitoring Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.  Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar  Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu. 

Data dan Informasi untuk Monitoring 





Metode Dokumentasi yakni dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan/smester/bulanan. Metode survey tentang implementasi kebijakan. Meliputi seperangkat instrumen pertanyaan dipersiapkan sebelum survey. Tujuan survey adalah untuk menjaring data dari pada stakeholder, terutama kelompok sasaran. Metode observasi lapangan, mengamati data empiris dilapangan dan bertujuan untuk meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan.

Metode wawancara dengan para stakeholders  Metode campuran; metode dokumentasi dan survey/ metode survey dan observasi.  FGD dengan stakeholders 

Jenis - jenis Monitoring Kepatuhan : jenis monitoring untuk menentukan tingkat kepatuhan implementor terhadap SOP yang ditetapkan  Pemeriksaan : untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai kepada kelompok sasaran  Akuntansi/ing : mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah dimplementasikan suatu kebijakan  Eksplanasi : menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan 

Pendekatan dalam Monitoring 

Akuntansi sistem sosial : mengetahui perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu-kewaktu. Unsur utama dalam pendekatan ini perlu ditetapkan indikator sosial : di bidang pendapatan maka indikator sosialnya adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. di bidang pendidikan berapa besar angka buta huruf di suatu negara

Eksperimen Sosial 

Mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok eksperimen dengan cara membandingkan dengan kelompok kontrol Kelompok eksperimen : yg dikenai kebijakan/program (target grup)

Kelompok kontrol : masyarakat yang tidak mendapat program

Akuntansi sosial  Pendekatan

yang berusaha untuk mengetahui hubungan antara input, proses, output, outcomes dan impact.

Sintesis riset dan praktik 

Pendekatan monitoring yang menerapkan kompilasi, perbandingan dan pengujian secara sistematis terhadap hasil-hasil dari implementasi kebijakan publik masa lampau. dalam hal ini ada kajian-kajian kritis dari penelitian penelitian tentang proses dan hasil kebijakan masa lalu : studi kasus formulasi dan impelemntasi kebijakan dan laporan-laporan yang membahas hubungan antara tindakan dan hasil kebijakan

PENDEKATAN

JENIS PENGENDALIAN

JENIS INFORMASI YANG DIBUTUHKAN

AKUNTANSI SISTEM SOSIAL

KUANTITATIF

INFORMASI LAMA DAN BARU

EKSPERIMEN SOSIAL

MANIPULASI LANGSUNG

INFORMASI BARU

AKUNTANSI SOSIAL

KUANTITATIF DAN/KUALITATIF

INFORMASI BARU

SINTESIS RISET DAN PRAKTIK

KUANTITATIF DAN/KUALITATIF

INFORMASI LAMA