SILABUS BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA Program Studi Mata Kuliah (MK) Kode MK Semester SKS Standar Kompetensi :
No. 1.
: Ilmu Administrasi Negara. : Birokrasi Pemerintahan Indonesia. : PPI 436 : Empat (IV) : 3 (Tiga)
Nama Dosen: 1. Dr. P. Andreas Noak, SH. M.Si 2. Drs. I Wayan Budiasa, M.Si 3. Dra. Ni Luh Margarani, M.Si.
Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis berbagai definisi definisi, konsep, hakekat dan bidang kajian Birokrasi Indonesia, disamping teori-teori, dan gagasan birokrasi klasik (Marx, Mosca, Michels), Birokrasi Weberian (teknokratik dan korporatisme negara), Dinamika Internal Birokrasi, Birokrasi dan Demokrasi, Manajemen Kelembagaan Birokrasi, Sistem perekrutan penempatan Aparatur Birokrasi Negara, Perkembangan kekuasaan birokrasi dan netralitas kekuasaan birokrasi, Sistem Karier dan pemngembangan aparatur birokrasi, Peraturan Disiplin serta sistem Penggajian dan Remunerasi Aparatur Birokrasi Negara dan Birokrasi sebagai masyarakat modern.
Kompetensi Dasar Mampu menjelaskan Konsep Dasar, istilah dan pengertian, serta alasan perlunya mempelajari Birokrasi Pemerintah Indonesia.
Materi Pokok Konsep Dasar, istilah dan pengertian, serta alasan perlunya mempelajari Birokrasi Pemerintah Indonesia.
Pengalaman Belajar Mempelajari dan mendiskusikan Konsep Dasar, istilah dan pengertian, serta alasan perlunya mempelajari Birokrasi Pemerintah Indonesia.
1
Indikator Pencapaian Mahasiswa dapat menjelaskan Konsep Dasar, istilah dan pengertian, serta alasan perlunya mempelajari Birokrasi Pemerintah Indonesia.
T
Penilaian UK US
Alokasi Waktu Sumber/ Bahan/Alat T P L M 50 60 Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Texbook Transparan
Mahasiswa dapat menjelaskan Gagasan Birokrasi Weber dan Para pemikirnya (Marx, Mosca, Michels,)
50
-
60 Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Texbook Transparan
Birokrasi dan Birokrasi dan Demokrasi suatu Demokrasi suatu Penghampiran Penghampiran Teoritik. Teoritik.
Mahasiswa dapat menjelaskan Birokrasi dan Demokrasi suatu Penghampiran Teoritik.
50
-
Manajemen Kelembagaan Birokrasi Pemerintahan Sipil dan Good Governance
Manajemen Kelembagaan Birokrasi Pemerintahan Sipil dan Good Governance
50
-
Apa dan siapa birokrasi Indonesia : Profil, Struktur dan Kinerja Birokrasi sebagai Organisasi
Apa dan siapa birokrasi Indonesia : Profil, Struktur dan Kinerja Birokrasi sebagai Organisasi Rasional.
Mahasiswa dapat menjelaskan Manajemen Kelembagaan Birokrasi Pemerintahan Sipil dan Good Governance Mahasiswa dapat menjelaskan Apa dan siapa birokrasi Indonesia : Profil, Struktur dan Kinerja Birokrasi sebagai Organisasi Rasional.
60 Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Texbook Transparan 60 Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Texbook Transparan
50
-
2.
Mahasiswa mampu menjelaskan Gagasan Birokrasi Weber dan Para pemikirnya (Marx, Mosca, Michels,)
Gagasan Birokrasi Weber dan Para pemikirnya (Marx, Mosca, Michels,)
3.
Dapat menjelaskan Birokrasi dan Demokrasi suatu Penghampiran Teoritik.
4.
Memahami Manajemen Kelembagaan Birokrasi Pemerintahan Sipil dan Good Governance Mengerti Apa dan siapa birokrasi Indonesia : Profil, Struktur dan Kinerja Birokrasi sebagai Organisasi Rasional.
5.
Mempelajari dan mendiskusikan Gagasan Birokrasi Weber dan Para pemikirnya (Marx, Mosca, Michels,)
2
60 Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Texbook Transparan
6.
Memahami Sistem Rekruitmen dan Penempatan Aparatur Birokrasi Negara (PNS)
7
Ujian Mit Semester Mampu Perkembangan Kekuasaan Birokrasi Pemerintah dan Netralitas Kekuasaan Birokrasi. Mengerti Sistem Karier dan Pengembangan Aparatur Birokrasi (PNS).
8.
9.
10.
Mengetahui Peraturan Disiplin
Rasional. Sistem Rekruitmen dan Penempatan Aparatur Birokrasi Negara (PNS)
Sistem Rekruitmen dan Penempatan Aparatur Birokrasi Negara (PNS)
Mahasiswa dapat Sistem Rekruitmen dan Penempatan Aparatur Birokrasi Negara (PNS)
50
-
60 Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Texbook Transparan
Perkembangan Kekuasaan Birokrasi Pemerintah dan Netralitas Kekuasaan Birokrasi.
Perkembangan Kekuasaan Birokrasi Pemerintah dan Netralitas Kekuasaan Birokrasi.
Mahasiswa dapat menjelaskan Perkembangan Kekuasaan Birokrasi Pemerintah dan Netralitas Kekuasaan Birokrasi.
50
-
60 Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Texbook Transparan
Sistem Karier dan Pengembangan Aparatur Birokrasi (PNS).
Sistem Karier dan Pengembangan Aparatur Birokrasi (PNS).
Mahasiswa dapat menjelaskan Sistem Karier dan Pengembangan Aparatur Birokrasi (PNS).
50
-
60 Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Texbook Transparan
Peraturan Disiplin dan
Peraturan Disiplin dan Pemberhentian
Mahasiswa dapat menjelaskan Peraturan
50
120
3
60 Silabus, SAP
dan Pemberhentian Aparatur Birokrasi Negara (PNS) 11.
Mampu Sistem Penggajian dan Renumerasi Aparatur Birokrasi Negara (PNS)
12.
Dapat menjelaskan Birokrasi Sebagai masyarakat Modern
13.
Mengulas melalui Diskusi Kelompok Birokrasi dalam sistem masyarakat modern.
Pemberhentian Aparatur Birokrasi Negara (PNS) Sistem Penggajian dan Renumerasi Aparatur Birokrasi Negara (PNS) Birokrasi Sebagai masyarakat Modern
Aparatur Birokrasi Negara (PNS)
Diskusi Kelompok Birokrasi dalam sistem masyarakat modern.
Diskusi Kelompok Birokrasi dalam sistem masyarakat modern.
Sistem Penggajian dan Renumerasi Aparatur Birokrasi Negara (PNS)
Mempelajari dan mendiskusikan Birokrasi Sebagai masyarakat Modern
Ujian Akhir Semester Keterangan : T= tertulis, UK = Unjuk kerja, US = Unjuk sikap, Tm
Disiplin dan Pemberhentian Aparatur Birokrasi Negara (PNS) Mahasiswa dapat menjelaskan Sistem Penggajian dan Renumerasi Aparatur Birokrasi Negara (PNS) Mahasiswa dapat menjelaskan Birokrasi Sebagai masyarakat Modern
Mahasiswa dapat menjelaskan hasil diskusi Kelompok Birokrasi dalam sistem masyarakat modern.
50
120
50
-
50
-
14.
4
= Tatap muka, P = Praktikum, L = Latihan
Kontrak Perkuliahan Texbook Transparan 60 Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Texbook Transparan 60 Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Texbook Transparan 60 Silabus, SAP Kontrak Perkuliahan Texbook Transparan
Daftar Pustaka : 1. Albrow, Martin, 1996. Birokrasi, Penerbit PT Tiara Wacana Yogya. 2. Bottomore, 2002. Elite dan Masyarakat, Akbar Tanjung Institute, Jakarta. 3. Dr. Miftah Thoha, MPA. Beberapa Aspek Kebijaksanaan Birokrasi, Yogyakarta, Media Widya Mandala 4. Blondel, J. 1995. Comparative Government. An Introduction. Great Britain: Prentice Hall Harvester Wheatsheaf. 5. Cohen, Abner, 1981. The Politics Of Elite Culture, Berkeley & Los Angeles. 6. Dwiyanto, Agus, 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, Yogyakarta. 7. Emerson, Donald .K, 1979. Indonesia’s Elite : Politics Culture and Culture Politics. Itaca, Cornel University. 8. Gaebler, Ted dan Osborne, David. 1995. Mewirausahakan Birokrasi. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo. 9. Halevy, Eva Etzioni, 1983. Bureaucracy and Democracy. A Political Dilemma. Routledge & Kegan Paul. Melbourne ,Australia. 10. John Higley and Richard Gunther,1995. Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe Cambridge University Press. 11. Lowel Field. G. and John Higley, 1980. Elitism. Routledge and Kegan Paul, London, Boston and Henley. Londblom, C.E. 1977. Politics and Markets, New York. Basic Books. 12. Mills, C. Wright, 1959. The Power Elite, Oxford University Press, New York, NY. 13. Parry, Geraint, 1969. Political Elites, London, George Allen and Unwin LTD, Studies in Political Science, edited by Malcom Anderson, University of Warwick. 14. Prof. Dr. Solichin Abdul Wahab, MA., 1997. Analisis KKebijaksanaan : Dari Formulasi ke lmplementasi Kebijaksanaan Negar., Jakarta . Bumi Aksara.. 15. Prof. Dr. Solichin Abdul Wahab, MA. 1997.Evaluasi Kebijakan Publik. Malang. Fakullas IImu Administrasi Universitas Brawijaya. 16. Prof. Dr. Solichin Abdul Wahab, MA., 1998. Analisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasinya. Malang. Fakultas ltmu Administrasi Universitas Brawijaya. 17. Prof.Dr. Moh. lrfan Islamy. MPA. 1997. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta. Bumi Aksara. 18. William N Dunn.1999. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta., Gadjah Mada University Press 19. Peters, Guy, 1978. The Politics of Bureucracy, New, York, Longman Inc. 20. Putnam RD,1976. The Comparative Study of Political Elites. New Jersey : Prentice-Hall, PP 15-17.
5
21. Riant.Nugroho D. 2003. Kebijakan Public: Formulasi, Implementasi. dan Evaluasi, Jakarta. PT Gramedia, 22. Purwanto, E.A. 2005. Birokrasi Public Dalam Sistem Politik Semi Parlamenter, Penerbit Gava Media. 23. Sutherland, Heather, 1983. Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi. Diterjemahan oleh. Sunarto, Jakarta, Sinar harapan. 24. Said, M. Mas`ud. 1997. State of The Art Ilmu Politik dan Pemerintahan. Malang: Cahaya Press. 25. Thoha. Miftah, 2004. Birokrai Politik di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 26. Weber, Max, 1964. Bureaucracy, From Max Weber, Hans Gerth and C. Wright Mills, (eds) Oxford University Press, New York NY.
6
7
