Birokrasi Haji. Salam Redaksi

Realita Haji Edisi II/2013

1

Daftar Isi Salam Redaksi 3 Surat Pembaca 4 Sorotan 5 Fokus Realita 6 Info Kebijakan 12 Info Daerah 28 Hajisiana 36 PIAK 39 (Program Inisiatif Anti Korupsi)

“Aspek petugas kloter meraih angka tertinggi sebesar 88,36 persen, dan kepuasan pelayanan haji 2012 pada aspek transportasi mendapatkan skor 74,00 persen, kata Suryamin.

Hal. 10 2


Salam Redaksi

Birokrasi Haji Assalamu’alaikum wr. wb, Banyak orang sepakat bahwa birokrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan, dijalankan oleh pegawai pemerintah dengan berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya. Dalam berbagai literatur ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber adalah jabatan administratif yang terorganisasi/tersusun secara hirarkis. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri. Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukan dengan ijazah atau ujian. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. Birokrasi pun dimaknai sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Lantas bagaimana birokrasi haji terkait dengan pelayanan bagi calon haji. Sistem yang dianut memang tak jauh beda seperti yang banyak dikemukakan para akademisi. Lambat dalam hal pelayanan. Tapi, sesungguhnya pendapat demikian tak terlalu benar. Birokrasi dengan segala sistem yang ada di dalamnya, untuk pelayanan publik tetap dibutuhkan. Kalaupun ada kelemahan, khususnya terkait dengan mata rantai pelayanan, secara berkelanjutan harus terus menerus dibenahi. Efesiensi dan efektifitas pelayanan prima harus dikedepankan. Belakangan ini progres dalam pelayanan bagi calon jemaah haji makin membaik. Hal itu bisa dilihat kinerja yang dibangun melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu. Tertib penyelenggaraan ibadah haji semakin baik. Demikian pula dalam pengamanan data calon jemaah haji, yang terekam melalui pendaftaran sistem biometrik. Sudah berapa banyak kasus pemalsuan data terungkap karena sistem yang dibangun dijajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) semakin baik jika dibandingkan para era tahun 1990-an. Banyak negara lain yang tertarik untuk belajar manajemen haji dari Indonesia. Ini fakta dan bukti nyata bahwa manajemen haji Indonesia makin baik. Namun ke depan yang harus diperhatikan oleh jajaran PHU adalah upaya implementasi UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam layanan informasi publik bagi lembaga, atau badan publik kepada masyarakat. Setidaknya ada lima aspek penting yang perlu dipahami; (1) Asas dan istilah keterbukaan informasi publik, (2) Penyediaan informasi dan dokumentasi, (3) Kapasitas kelembagaan, tanggung jawab manajemen, penyiapan SDM, pengelolaan dan layanan informasi, serta proses pengelolaan dan layanan informasi, (4) Ketersediaan akses untuk memperoleh, menyimpan serta mendistribusikan informasi, (5) Mekanisme distribusi informasi, pemberian informasi, SOP informasi, pembiayaan monitoring dan evaluasi. Hal ini menjadi penting lantaran ke depan manajemen haji harus terus menerus mengikuti perkembangan yang ada di sekitarnya. Memang, lahirnya UU No. 14/2008 tentang KIP di satu sisi bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Tetapi pada sisi yang lain menimbulkan kekhawatiran bagi badan publik, jika muncul penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Untuk itulah landasan dasar atas lahirnya UU KIP ini menjadi penting untuk dipami oleh semua orang. Wassalam, Redaksi

Penanggung Jawab: Anggito Abimanyu, Cepi Supriatna, Pimpinan Redaksi: M. Amin Akkas, Wakil Pimpinan Redaksi: Ali Rokhmad, Sekretaris Redaksi: Affan Rangkuti, Redaktur Senior: Ahmad Baedowi, Mustofa Helmi, Editor: Bahar Maksum, Edi Supriatna Syafei, Desain Grafis & Fotografer: Taufiq Erwin Haryadi, Nashir Maqshudi, Kadar Santoso, Toto Sugiarto, Syaiful Asifuddin, Sekretariat: Erwin Julystiawan, Fajris Saidah, Reza Muhammad, Eko Dwi Irianto, Ratna Salbiah, Ahmad Rizal, Mahdisin, Endang Sugandi, Misbachul Munir, Dhias Rangga Ananta, Herianto Diterbitkan Oleh: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Alamat Redaksi: Gedung SISKOHAT Kementerian Agama , Lt.III Jl. Lapangan Banteng Barat, No.3-4 Jakarta Pusat 10710 Telepon (021)3509177-82, Fax.(021)3800201 Email: [email protected] Realita Haji Edisi II/2013

3

TANYA JAWAB Ass. Wr.Wb. Saya dan istri telah melakukan pendaftaran ibadah haji sbb : 1. Nama : pudjiarso bin sugijo hardjodimuljo, lahir 25 nop 1955 no porsi :1300309314 tgl pendaftaran : 10/3/2009 2 istri : yuliani bin abd rochim, lahir 08 juli 1960 no porsi 1300309319 tgl pendaftaran : 10/3/2009 mohon perhatian pihak pengelola admin web site kemenag haji, saya telah mengakses via estimasi haji mulai bulan agt 2012 sampai dengan tgl 23 januari 2013 kedua nomor porsi tersebut ada informasi kecendurungan peringkat nomor urut naik. Dari kedua no porsi yang saya akses, bulan dan nomor urut : menurut informasi dari * sumber siskohat depag kanwil jawa timur *quota jawa timur 33.935 Calon jamaah haji di akses tgl 7 nopember 2012, bahwa no porsi dari 1300283334 .....S/d..... 1300317489 Tahun pemberangkatan 2013 (1434 h). Setelah itu saya akses via web site kemenag estimasi haji dengan hasil sbb: -- bulan akses (no urut)-- a. 1300309319 Nama yuliani berangkat 1434 h, bulan agt 12 (58783), sep 12 (25164), nop 12 (25144), des 12 (25036), 10 jan 2013 (25025). B. 1300309314 Nama pudjiarso berangkat 1434 h, bulan agt 12 (58778), sep 12 (25159), nop 12 (25139), des 12 (25031), 10 jan 2013 (25020), 17 jan 2013 (25006), 18-22 jan (24992) ), 23-24 jan (24980), 25-31 jan (24979), 1 peb (24971) namun setelah tanggal 11 januari 2013, nomor porsi 1300309319 (yuliani tgl pendaftaran 10 /3/2009), estimasi pemberangkatan sudah tidak bisa diakses hanya sampai tgl 11 jan 2013, sedangkan no porsi 1300309314 bisa diakses hingga 1 peb 2013. Untuk nomor porsi 1300309319 informasi dengan pernyataan untuk data no tersebut belum tersedia . Mohon informasi yang jelas dari pengelola admin web site kemenag yang menerbitkan estimasi haji lebih teliti, karena info ini diakses di seluruh indonesia yang mau berangkat haji terima kasih wss. Wr.Wb pudjiarso Pudjiarso | jl lematang blok o no 9 perumahan tembokrejo indah pasuruan 67118 jawa timur Jawaban dari redaksi Assalammualaikum wr wb terimakasih telah sering menghubungi kami, ada baiknya bapak lebih sering membaca forum-forum konsultasi sebelumnya, coba dimasukkan lagi format tanggal lahir yg benar, 08-07-1960 untuk no porsi 1300309319, sementara kenapa estimasi bisa maju dan mundur juga sudah sering kali dibahas di forum kita tercinta ini. 06 Februari 2013 18:17:52 Asalamu’alaikum Alhamdulillah perkiraan kbrkatan saya 1434H ini,InsyaAllah...5 thn yang lalu saya daftar bersama ibu saya, ketika saya belum berkeluarga dan domisili di Jambi. Sekarang Ibu saya masih tetap di Jambi, tetapi saya domisili di Tangerang dan sudah berkeluarga. Pertanyaan saya: 1. Apakah persyaratan awal ketikan pendaftaran tetap / harus di sesuaikan dengan kondidi sekarang 2. Langkah2 apa yang harus saya persiapkan untuk persiapan keberangkatan (syarat2 selanjutnya) 3. Apakah pasport bisa di urus sendiri di tempat domisili saya sekarang 4. Kira2 kapan waktu yang tepat untuk saya kembali lagi ke Jambi untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

4


Mohon informasinya. Terimakasih Wassalamu’alaikum yuniaty puspita | kp. soka rt.01/01 no.22 ds. cukanggalih kec.curug kab.Tangerang Banten Jawaban dari redaksi Assalammualaikum wr wb Terimakasih telah menghubungi kami, untuk tata cara mutasi silahkan saudara melihat link berikut: http://haji.kemenag. go.id/index.php/subMenu/ multimedia/video/detail_ multimedia/21 01 Maret 2013 17:03:53 saya mengantar paman dan bibi saya mendaftar haji tetapi sesampainya di rumah saya lihat penulisan nama orang tua bibi saya salah.nama paman saya misran bin burawi dan bibi saya niwati binti ares.tetapi di BPIH tertulis niwati binti burawi,di surat nikah dan Kartu Keluarga orang tua bibi saya bernama Ares.bagaimana cara mengatasi hal tersebut,takutnya nanti setelah pelunasan ,pengurusan paspor haji dan pemberangkatan akan menjadi masalah karena BPIH dan surat nikah nama orang tua bibi saya itu tidak sama ifna aisyah | desa paguan RT 22 RW 04 taman krocok bondowoso jatim Jawaban dari redaksi Assalammualaikum wr wb, Terimakasih telah menghubungi kami, untuk perbaikan data pendaftar silahkan saudara menghubungi kankemenag kab/ kota tempat saudara mendaftar.

Sorotan Realita Haji Edisi II/2013

Sejarah Baru Pembahasan BPIH Oleh : Drs. M. Amin Akkas, MSi

Untuk pertama kalinya pembahasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dilangsungnya pada awal Februari tahun 2013. Padahal, biasanya berlangsung pada pertengahan tahun hingga keputusannya diambil detik-detik terakhir menjelang pemberangkatan ibadah haji tahun berjalan. Langkah ini tentu saja sangat menyenangkan, karena sebenarnya semua rangkaian penyelenggaraan ibadah haji berawal dari keputusan BPIH tersebut. Seperti diketahui, dengan adanya kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR RI tentang besaran BPIH, selanjutnya akan keluar Peraturan Presiden (Perpres) mengenai besaran BPIH tersebut. Selanjutnya Jemaah calon haji yang porsinya sudah masuk dalam pemberangkatan Jemaah haji tahun ini, segera melunasinya. Kemudian mereka dibuatkan paspor hingga pengisian visa dari Kedubes Arab Saudi. Dalam waktu yang bersamaan mereka langsung mengikuti bimbingan manasik haji di KUA (Kantor Urusan Agama) di kota kecamatan masing-masing sebanyak 11 kali, kemudian di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota 4 kali dan sekali di Asrama embarkasi haji menjelang berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun-tahun sebelumnya, dimana keputusan penetapan BPIH diambil pada detik-detik terakhir menjelang pemberangkatan Jemaah haji ke Tanah Suci, rangkaian penyelenggaraan haji tadi dilakukan dengan dasar kira-kira. Pembuatan paspor hanya dikirakira seorang yang masuk porsi berangkat, langsung dibuatkan. Demikian juga bimbingan manasik, hanya dikira-kira seperti itu juga. Akibatnya, ketika seseorang yang telah dibikinkan paspor, bahkan dimintakan visa, ternyata tidak bisa berangkat menunaikan ibadah haji, maka hanguslah visa tersebut, karena pemerintah Arab Saudi tidak mau menggantikan visa tersebut untuk Jemaah calon haji lainnya, Dengan penetapan BPIH lebih awal, maka visa hangus seperti yang terjadi selama ini bisa terhindarkan. Tetapi yang lebih penting lagi, pelunasan BPIH bagi para Jemaah calon haji yang sudah masuk porsi berangkat tahun ini, bisa lebih tenang, tidak diburu-buru dengan waktu, terutama untuk mereka yang diterima permohonannya untuk bisa berangkat lebih awal. Tentu saja, kalau pembahasannya dilakukan lebih awal lagi dan keputusan penetapannya juga cepat, lebih bagus. Karena, terkait dengan pengadaan perumahan atau pemondokan di Makkah, Madinah serta di Jeddah, proses pencariannya biasanya awal-awal bulan Januari atau setelah usainya penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya. Hal itu dilakukan secepatnya, karena harus bersaing dengan Negara-negara lain yang juga sama-sama mencari pemondokan untuk Jemaah hajinya. Resikonya, kalau pencarian itu tidak dilakukan secepatnya, bisa tidak kebagian pemondokan yang dekat-dekat dengan Masjidil Haram, Makkah. Sedangkan untuk pemondokan di Madinah atau di Jeddah, tidak begitu jadi masalah karena adanya kerjasama pihak Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dengan Maktab Adila di Madina dan Jeddah. Untuk sementara, keberhasilan penetapan BPIH lebih cepat ini, perlu kita syukuri. Semoga ke depan penyelenggaraan ibadah haji akan lebih baik. Pihak kementerian Agama sebagai leading sector dalam penyelenggaraan ibadah haji ini, terus berusaha untuk memperbaikinya. Semoga berhasil… Insya Allah….


5

Fokus Realita

“Untuk 2013, nilai manfaat yang akan dikembalikan kepada jamaah diperkirakan mencapai Rp12.342.000. Adapun dana living cost-nya tetap, Rp3.750.000. Jika dijumlahkan maka dana tersebut mencapai Rp16.100.000”.

P

engelolaan dana haji dari waktu ke waktu semakin baik. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya kekuatan dana haji dalam memberikan subsidi dalam jumlah yang lebih besar nominalnya dan dalam jumlah orang yang lebih banyak. Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Agama Suryadharma Ali dalam acara penyampaian Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1433H/2012 M, di Aula HM.Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jl. MH. Thamrin, Jakarta, Kamis (14/03).

MENAG: PENGELOLAAN DANA HAJI MEMBAIK 6


Hadir dalam acara ini, Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin,Ketua MUI, KH. Umar Shihab, Ketua Komite Pengawas Ibadah Haji (KPIH), Slamet Effendi Yusuf, Dirut PT Garuda Indonesia, serta Pejabat Eselon Idan II Kementerian Agama. Menurut Menag, perkembangan nilai manfaat yang dikembalikan kepada jamaah haji terus mengalami peningkatan. Pada 2010, setiap jamaah memperoleh

jamaah bayar, sudah tidak dibayarkan lagi. Menag mencontohkan, biaya pembuatan paspor sebesar Rp255.000, sudah tidak bayar jamaah. Asuransi (Rp100.000) dan general service fee (277USD) juga sudah tidak dibayar atau dibebankan dari dana optimalisasi.

pengembalian nilai manfaat sebesar Rp.3.802.000. Ditambah dengan living cost sebesar Rp3.750.000, maka jumlah dana yang dikembalikan kepada setiap jamaah mencapai Rp7.552.000. Living cost yang diberikan pada 2011 dan 2012 jumlahnya sama, yaitu Rp3.750.000. Namun, nilai manfaat yang dikembalikan terus meningkat, yaitu: Rp7.161.000 (2011) dan Rp9.098.000 (2012). Kalau ditambahkan dengan dana living cost, maka jumlahnya menjadi Rp10.911.000 (2011) dan Rp12.800.000 (2012) atau 35% dari toral BPIH. Untuk 2013, lanjut Menag, nilai manfaat yang akan dikembalikan kepada jamaah diperkirakan mencapai Rp12.342.000. Adapun dana living cost-nya tetap, Rp3.750.000. Jika dijumlahkan maka dana tersebut mencapai Rp16.100.000. “Jumlah Rp16.100.000 ini setara dengan 40% dana BPIH,” terang Menag.

Terkait dengan meningkatnya jumlah orang yang memperoleh, Menag menjelaskan bahwa pada 2009, jamaah yang berada di ring I hanya 27% atau sekitar 26.000 jamaah. Menurut Menag, biaya sewa pemondokan di ring I itu biasanya melampauai biaya sewa yang wajib dibayar jamaah. “Jadi selalu ada selisih dan selisihnya itu dibayar dari dan manfaat,” tegas Menag. Tahun 2010, pembayaaran selisih biaya sewa pemondokan ini meningkat, mampu mengcover 63% jamaah atau 125.000 orang. Tahun 2011, 194.000 jamaah (100%), selisih biaya sewa pemondokannya disubsidi dari dana manfaat. “Tahun 2012 juga sama, 100% selisih biaya sewa pemondokannya bisa disubsidi dari dana manfaat,” tambah Menag. Yang lebih fantastik lagi, lanjut Menag, adalah komponenkomponen yang semestinya

“Hal ini yang sering saya ungkapkan tetapi tidak pernah menjadi referensi bagi mereka yang berkepentingan dalam memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan ibadah haji,” tutup Menag. Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin, menyampaikan hasil survei kepuasan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1433H kepada Menteri Agama. Dalam paparannya, Suryamin menjelaskan bahwa secara keseluruhan indeks kepuasan jamaah haji tahun 1433 Hijriyah/2012 mencapai angka 81,32 persen, dengan demikian tergolong memuaskan atau di atas standar. Terkait hal ini, dalam laporannya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Anggito Abimanyu mengatakan bahwa walaupun hasilnya tergolong memuaskan dan di atas standard, namun hal itu tidak akan membuat kami euforia. “Kami akan menjadikan hasil survei ini sebagai masukan yang positif dan objektif untuk terus berupaya melakukan peningkatan kualitas layanan kepada jamaah haji,” tegas Anggito. (mkd)


7

DPR-Kemenag Sepakat Bentuk Panja BPIH “Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama agar segera menyampaikan laporan keuangan penyelenggaraan haji tahun 1433 H/ 2012 M sebagaimana pasal 25 ayat (1) UU 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”.

8


K

omisi VIII DPR RI dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Ibadah Haji 2013 Hal itu adalah kesimpulan rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Suryadharma Ali di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (30/1). “Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI sepakat membentuk Panja BPIH tahun 1434H/2013,” demikian dikatakan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah.

Komisi VIII DPR RI juga akan membahas lebih lanjut tentang permohonan persetujuan penggunaan uang BPIH sebesar Rp1,651 triliun (seribu enam ratus lima puluh satu miliar). Dana itu akan digunakan untuk penyewaan pemondokan jemaah di Makkah dan Madinah sebesar Rp1,483 triliun (seribu empat ratus delapan puluh tiga miliar), katering di Madinah, Arafah, Mina, Jeddah Rp79,5 miliar, pembuatan paspor Rp41,1 miliar,

percetakan paket buku manasik dan perjalanan haji Rp2,7 miliar dan, bimbingan manasik dan perjalanan haji senilai Rp48,5 miliar. “Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama agar segera menyampai laporan keuangan penyelenggaraan haji tahun 1433 H/ 2012 M sebagaimana pasal 25 ayat (1) UU 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,” kata Ida.

Kesimpulan lainnya, kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, Komisi VIII DPR meminta Menteri Agama menghindari duplikasi anggaran dengan anggaran yang berasal dari APBN. “Menteri Agama juga diminta untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah dan menyampaikan berbagai data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan BPIH 2013,” kata Ida. (ant)


9

SURVEY BPS: PELAYANAN HAJI MEMUASKAN

“Aspek petugas kloter meraih angka tertinggi sebesar 88,36 persen, dan kepuasan pelayanan haji 2012 pada aspek transportasi mendapatkan skor 74,00 persen, kata Suryamin.

10


B

adan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil survei kepuasan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu. Secara keseluruhan indeks kepuasan jamaah haji tahun 1433 Hijriyah/ 2012 mencapai angka 81,32 persen, dengan demikian tergolong memuaskan atau di atas standar. “Tapi jika dibandingkan hasil survei tahun sebelumnya terjadi penurunan indeks kepuasan jamaah haji sebesar 1,99 persen,

berpakaian dan fasuilitas yang digunakan petugas dalam pelayanan. Adapun masalah pelayanan transportasi, kata Suryamin, pelayanan ini agak sulit dikontrol karena terkait dengan pihak organda Arab Saudi (naqabah sayarah) yang menjadi pemasok kendaraan bus yang dipakai jamaah haji. Ketersediaan dan kecukupan jumlah armada transportasi yang melayani jamaah haji dabn kenyamaan yang dirasakan jamaah haji selama menggunkan sarana trans[portasi menjadi fakot penyebab turunnya indeks kepuasan jamaah.

tapi pelayanan haji masih memuaskan,” kata Kepala BPS Suryamin saat menyampaikan paparan hasil survei kepuasan jamaah di auditorium Kementerian Agama Jalan MH Thamrin Jakarta, Kamis (14/3). Di hadapan Menteri Agama Suryadharma Ali dan sejumlah undangan, Suryamin lebih lanjut memaparkan hasil survei, pelayanan yang diberikan petugas kloter atau petugas yang mendampingi jamaah sejak dari tanah air mendapat respon positif dari jamaah, sedangkan layanan transportasi mendapatkan skor

paling rendah di antara layananlayanan lainnya. “Aspek petugas kloter meraih angka tertinggi sebesar 88,36 persen, dan kepuasan pelayanan haji 2012 pada aspek transportasi mendapatkan skor 74,00 persen, kata Suryamin. Salah satu faktor yang mendorong kenaikan angka tersebut adalah karena sikap, keramahan dan kesopanan petugas kloter dalam melaksanakan tugas dan pelayanan. Faktror lainnya adalah penyampaian petugas, kerapian

Menanggapi hasil survei BPS, Menteri Agama menyatakan, meski mendapat nilai memuaskan, pihaknya tetap merasa tidak puas, karena itu akan terus berupaya meningktkan pelayanan. “Prioritas tahun ini pada perbaikan transprtasi khususnya transportasi darat di Arab Saudi,” kata Menag menjawab wartawan. Selain penyampaian paparan BPS di tempat yang sama juga dilaksanakan penyampaian laporan keuangan haji tahun 2012 oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu serta peluncuran buku Talbiyah di Tanah Haram. Acara ini dihadiri Wakil Ketua komisi VIII Said Zakaria, Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia Slamet Effendy Yusuf, dan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. (ks)


11

Info Kebijakan DITJEN PHU DAN POLRI TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN

D

irektorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) dan Polri menandatangani nota kesepahaman tentang pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh di Jakarta, Selasa.    Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Inspektur

12


Ia mengakui banyak jemaah tertipu oleh penyelenggara haji dan umroh yang tak memiliki izin. Bahkan ada penyelenggara haji berizin pun melakukan pelanggaran. Untuk ini diharapkan ke depan pihaknya bersama Polri bisa menertibkan.    Muara dari nota kesepahaman itu adalah adanya penegakan hukum sehingga Jemaah dapat terlayani dengan baik, baik ketika dalam perjalanan maupun ketika melaksanakan ibadah di tanah suci, Mekkah dan Madinah.

Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Fajar Prihantoro dan Dirjen PHU Anggito Abimanyu dengan disaksikan Menteri Agama Suryadharma Ali, para pejabat dari Kementerian Agama, Polri dan sejumlah pengurus asosiasi penyelenggara perjalanan haji dan umroh. Dalam acara tersebut juga hadir Kepala Pendidikan Polri Komjen Pol Budi Gunawan, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil dan Irjen Kemenag M. Jasin.    Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, penyelenggaraan haji kini sudah memasuki ranah bisnis. Bukan sekedar ibadah sehingga harus diatur. Undang-Undang No.13 tahun 2008 mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.  Karena perjalanan

haji dan umroh berbeda dengan perjalanan lainnya seperti wisata ke negara lain, maka diperlukan pengawasan dan sebagai penyelenggaranya adalah menteri agama, kata Suryadharma Ali.    Untuk itu, penyelenggaraan haji dan umroh pun harus diatur dan mengindahkannya. Penyelenggara perjalanan haji dan umroh harus memiliki izin dan jika ada penyelenggara ibadah haji yang nakal, maka perlu ditindak guna melindungi Jemaah itu sendiri. Karena ibadah tersebut menyangkut bisnis dan daftar tunggu sampai rata-rata 12 tahun, maka minat ke tanah suci memiliki daya tarik sendiri dan dari tahun ke tahun makin tinggi. Untuk ini perlu adanya ketertiban agar jemaah tidak terlantar dan terlayani dengan baik, katanya.   

Polri harus proaktif    Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Fajar Prihantoro dalam sambutannya atas nama Kapolri Jendral Polisi Timur Pradopo mengatakan, pihaknya memang harus proaktif dalam menertibkan penyelenggara haji dan umroh.    Diakui setiap tahun kerap terjadi adanya penyelenggara haji dan umroh menelantarkan jemaahnya.    Pembenahannya, kata Kapolri, perlu dilakukan dari hulu hingga hilir sehingga pelayanan kepada masyarakat ke depan semakin baik. Kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman itu diharapkan menghasilkan satu persepsi untuk terwujudnya penyelenggaraan haji dan umroh yang lebih baik.    Pihaknya berharap setelah nota kesepahaman tersebut ditandatangani seluruh pemangku kepentingan dapat segera mensosialisasikannya. Dengan cara itu, masyarakat dapat mengetahui, katanya. (ess)


13

AKTUALISASI UU PENYELENGGARAAN HAJI Oleh Edy Supriatna Sjafei

N

ota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) antara Kementerian Agama dan Polri sejatinya merupakan wujud aktualisasi dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Fajar Prihantoro dan Dirjen PHU Anggito Abimanyu

14


di Jakarta, Selasa (19/3). Dalam acara tersebut juga hadir Kepala Pendidikan Polri Komjen Pol Budi Gunawan, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, dan Irjen Kemterian Agama M. Jasin. Menteri Agama Suryadharma Ali ketika memberi sambutan mengungkap bahwa penyelenggaraan haji kini sudah memasuki ranah bisnis; bukan sekedar ibadah. Sehingga harus diatur. Aturan itu adalah Undang-Undang No.13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan

ibadah haji dan umrah. “Karena perjalanan haji dan umrah berbeda dengan perjalanan lainnya, seperti wisata ke negara lain, maka diperlukan pengawasan dan sebagai penyelenggaranya adalah menteri agama,” kata Menag. Untuk itu, penyelenggaraan haji dan umrah pun harus diatur dan mengindahkan aturannya. Penyelenggara perjalanan haji dan umrah harus memiliki izin. “Jika ada penyelenggara ibadah haji yang nakal, maka perlu

ditindak guna melindungi jamaah itu sendiri,” tegas Menag. Lebih jauh, Menag mengatakan bahwa karena ibadah tersebut menyangkut bisnis dan daftar tunggu sampai rata-rata 12 tahun, maka minat ke tanah suci memiliki daya tarik sendiri dan dari tahun ke tahun makin tinggi. Untuk ini perlu adanya ketertiban agar jamaah tidak terlantar dan terlayani dengan baik. Suryadharma Ali mengakui bahwa banyak jamaah tertipu oleh penyelenggara haji dan umrah yang tak memiliki izin. Bahkan ada penyelenggara haji berizin pun melakukan pelanggaran. Untuk ini diharapkan ke depan pihaknya bersama Polri bisa menertibkan. Muara dari nota kesepahaman itu adalah adanya penegakan hukum sehingga jamaah dapat terlayani dengan baik, baik ketika dalam perjalanan maupun ketika melaksanakan ibadah di tanah suci, Mekkah dan Madinah. “Polri harus proaktif,” harap Menag. Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Fajar Prihantoro dalam sambutannya atas nama Kapolri Jendral Polisi Timur Pradopo mengatakan, pihaknya memang harus proaktif dalam menertibkan penyelenggara haji dan umrah. Diakui setiap tahun kerap terjadi adanya penyelenggara haji dan umrah menelantarkan jamaahnya. Pembenahannya, kata Kapolri, perlu dilakukan dari hulu hingga hilir sehingga pelayanan kepada masyarakat ke

depan semakin baik. Kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman itu diharapkan menghasilkan satu persepsi untuk terwujudnya penyelenggaraan haji dan umroh yang lebih baik. “Pihaknya berharap setelah nota kesepahaman tersebut ditandatangani seluruh pemangku kepentingan dapat segera mensosialisasikannya. Dengan cara itu, masyarakat dapat mengetahui,” kata Fajar. Pelayanan Khusus Mencermati Undang-Undang Penyelenggaraan Haji, pada Pasal 38 UU Nomor 13 tahun 2008 ayat (1) disebutkan bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan Ibadah Haji Khusus yang pengelolaan dan pembiayaannya bersifat khusus. Untuk itu, pada ayat (2) dikemukakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri. Pada Pasal 39 dikemukakan bahwa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (disingkat PIHK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, yang akan diberi izin oleh Menteri, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan umrah; (b) memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus; dan (c) memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Haji.  Pada Pasal 40 dikemukakan PIHK wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) menerima

pendaftaran dan melayani Jemaah Haji hanya yang menggunakan Paspor Haji; (b) memberikan bimbingan Ibadah Haji; (c) memberikan layanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan secara khusus; dan (d) memberangkatkan, memulangkan, dan melayani Jemaah Haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan Jemaah Haji. Pada Pasal 41 diatur PIHK yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupa: (a) peringatan; (b) pembekuan izin penyelenggaraan; atau (c) pencabutan izin penyelenggaraan. Aturan yang sama juga diberlakukan bagi penyelenggara perjalanan ibadah umroh (selanjutnya disingkat PPIU) yang diatur dalam Pasal 43. Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan melalui PPIU. PPIU dilakukan oleh Pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.   Pada Pasal 44 ditegaskan bahwa Biro perjalanan wisata dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah; (b) memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah; dan (c) memiliki komitmen untuk


15

meningkatkan kualitas Ibadah Umrah.   Tentu saja, PPIU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan; memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah; dan melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia. PPIU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupa: peringatan; pembekuan izin penyelenggaraan; atau pencabutan izin penyelenggaraan. Sampai saat ini PPIU yang dilaksanakan biro wisata dan memperoleh izin resmi dari Menteri Agama sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2008 tercatat 402 penyelenggara. Dari jumlah tersebut, PIHK sebanyak 254 penyelenggara. Sedangkan penyelenggara umroh saja sebanyak 148 penyelenggara. Anggito Abimanyu mengatakan, PPIU yang memperoleh izin dari Kementerian agama dan sebagai provider visa sebanyak 88 penyelenggara yang bekerja

16


sama dengan provider Arab Saudi yang mendapat izin dari Kementerian Haji Arab Saudi. PPIU yang bertindak sebagai provider tersebut dapat memberikan visa hanya kepada PPIU yang juga telah memiliki izin dari Kementerian agama. Perlindungan Masyarakat Anggito Abimanyu menyatakan, tercatat 16 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) melakukan pelanggaran. Dari jumlah itu, 11 di antaranya dikenai sanksi dan peringatan keras. Anggito menjelaskan,

pelanggaran PIHK pada umumnya berupa memanfaatkan dana jemaah untuk keperluan pribadi pengurus atas perusahaan, keterlambatan transfer, melakukan penggantian porsi Jemaah, jemaah gagal berangkat dan tidak melayani jemaah sesuai perjanjian. Ke-11 PIHK tersebut adalah PT Oranye Patria Wisata, PT Tisaga Nurkhotimah, PT Farazah Astatama, Tour & Travel, PT Madani Prabu jaya, PT Ghadzaz, PT Prima Astuti Sejahtera dan PT Kemang Nusantara. “Mereka telah diberi peringatan dan ancaman

pencabutan izin,” terang Anggito. Sementara lima PIHK lainnya, yaitu PT Noorhana Pertiwi, PT Madaniah Semesta Wisata, PT Laser Praktyasa, PT Al Ahram Sarana Wisata, dan PT Aero Global Indonesia; kelimanya telah melakukan kesalahan yang masih ditoleransi karena unsur kelalaian. Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini juga menyebut beberapa nama perusahaan yang tidak memiliki izin dan gagal memberangkatkan ratusan jemaah, antara lain PT Jabal Rahmah, PT Safarina Niaga Utama dan PT Aziz Audinia Wisata. Anggito juga menjelaskan bahwa pada 2013 ini telah terjadi kasus jamaah umrah terlantar, baik di Indonesia, Malaysia maupun Arab Saudi, karena penyelenggarannya tidak bertanggung jawab atas kewajibannya. Mereka adalah PT Padang Arafah yang berdomisili di Jawa Timur (tidak memiliki izin) dan menelantarkan 500 jamaah di Surabaya. PT Gema Arofah (punya izin) yang berdomisili di Jakarta, menelantarkan 98 jamaahnya di Kuala Lumpur disebabkan jadwal yang tidak pasti. Selain itu, ketika di Arab Saudi, jamaah mereka pun tidak mendapat akomodasi sebagaimana mestinya. PT Nuansa Inti Semesta (tidak memiliki izin), 49 jamaahnya terlantar di Arab Saudi karena belum memiliki tiket pulang. PT Khalifah Sultan Tour (tidak memiliki izin), 194 jamaahnya yang berasal dari Gorontalo

terlantar di Jakarta karena belum memiliki tiket pemberangkatan dan pemulangan. Terkait hal ini, Anggito menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah penyelesaian. Pertama, memastikan kepada PPIU yang bertindak sebagai provider, yang saat ini berjumlah 88, hendaknya dalam memberikan visa hanya kepada PPIU yang telah memiliki izin dari Kementerian Agama. Kedua, melakukan koordinasi dengan kanwil Kemenag, kantor misi haji di Arab Saudi dan kedubes di luar negeri untuk mengidentifikasi masalah jemaah umroh di dalam dan luar negeri. Ketiga, mengimbau masyarakat menggunakan biro perjalanan haji dan umroh resmi. Keempat, melakukan penanganan administratif hukum kepada penanggung jawab biro perjalanan dan kelima melakukan kerja sama dengan kepolisian. Penyebutan nama-nama perusahaan yang “nakal” tersebut nampaknya dimaksudkan oleh Anggito agar masyarakat mengetahui sehingga lebih hatihati dalam memilih perusahaan penyelenggara haji dan umroh. Tindakan itu semata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jumlah jamaah haji khusus setiap tahun sekitar 17 ribu. Untuk jamaah umrah tahun 2012, sekitar 500 ribu dan diperkirakan tahun 2013 akan mengalami peningkatan tajam. Perlunya MoU antara Kemterian Agama dan Polri jelas memiliki

peran penting bagi perlindungan masyarakat. Nota kesepahaman tersebut merupakan landasan formal untuk kerja sama pengawasan, penertiban dan penegakan hokum bagi PIHK dan PPIU yang melanggar aturan atau menelantarkan Jemaah. Dan sesuai dengan perundangan yang berlaku, pengawasan dan sanksi administrative hanya bisa dilakukan terhadap operator yang telah memiliki izin dari Kementerian Agama, baik dalam bentuk peringatan, pembekuan izin penyelenggaraan. Kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum diharapkan dapat menertibkan dan meminimalisir potensi penyimpangan melalui tindakan yang professional dan bermartabat terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh yang merugikan masyarakat berdasarkan laporan, pengaduan atau bukti-bukti di lapangan. Jelas saja tujuan dari MoU tersebut dimaksudkan pula untuk menyelesaikan secara adil dan tuntas atas terjadinya beberapa kasus di masyarakat yang merugikan pihak operator sendiri, yakni PIHK dan PPIU yang tergabung dalam asosiasi penyelenggara haji khusus dan umroh seperti (Asosiasi Muslim Penyenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia/ Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji/Himpuh dan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah & in-bound Indonesia/Asphurindo) serta calon Jemaah haji khusus dan umroh di seluruh tanah air.


17

MENAG: PEMBENAHAN BIRO PERJALANAN UMROH MENDESAK

P

enertiban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dirasakan mendesak untuk segera dibenahi karena sudah banyak memakan korban, selain jemaah umroh terlantar juga tak bisa melaksanakan ibadah wajib dan rukun dengan maksimal sebagaimana mestinya. Sepanjang penyelenggaraan umroh tiap tahun, baru sekali ini korbannya demikian banyak. Karena itu penertibannya pun sudah tidak bisa ditunda lagi, kata Menteri Agama Suryadharma Ali di Yogyakarta, Senin, seusai menghadiri perayaan upacara Tawur Kasanga di pelataran Candi Prambanan. Umat muslim sudah berulang kali diingatkan agar menunaikan ibadah umroh berhati-hati, tidak menggunakan biro

18


perjalanan “abal-abal”, atau tak memiliki izin dari Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), sayangnya tetap saja ada biro perjalanan nakal. Semua itu, menurut Suryadharma Ali harus ditertibkan. Ke depan, menurut dia, pengawasan penyelenggara umroh itu harus diperketat. Sebab, lanjut dia, ada PPIU nakal bukan lagi membawa Jemaah umroh tetapi justru mengangkut tenaga kerja wanita (TKW) untuk dipekerjakan di Arab Saudi. Jelas saja, TKW yang dibawa itu illegal. Suryadharma Ali tak menyebutkan apa sanksi yang akan diberikan terhadap para biro perjalanan umroh nakal dan ilegal

tersebut. Namun sanksinya tetap ada. Terkait dengan itu, ia mengakui bahwa untuk menertibkannya dibutuhkan seluruh pemangku kepentingan. Termasuk petugas di kementerian luar negeri, dalam hal ini kantor konsulat jendral RI. Dan untuk meneguhkan tekad penertiban penyelenggara umroh tersebut pihaknya akan membuat nota kesepahaman (MoU) dengan pihak kepolisian. Diharapkan MoU tersebut bisa ditandatangani pada 19 Maret 2013. Dan tentu harapannya penertiban bagi penyelenggara umroh nakal semakin cepat. Polisi bisa menggunakan kewenangannya menertibkan PPIU. Seperti diberitakan sebelumnya ratusan Jemaah umroh terlantar di berbagai tempat. Menurut Direktur Pembinaan Haji dan Umroh Ahmad Kartono, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU), tercatat 841 orang terlantar ketika melaksanakan ibadah tersebut. Disebutkan perusahaan yang tak memiliki izin dan menelantarkan Jemaah umroh itu adalah PT Padang Arafah, berdomisili di Jawa Timur. Jemaahnya terlantar di Surabaya karena adanya perubahan jadwal

penerbangan. PT Arafah menelantarkan Jemaah sebanyak 500 orang. PT Gema Arafah, berdomisili di Jakartaa. Jemaahnya terlantar di Kuala Lumpur, sebanyak 98 orang. Penyebabnya jadwal keberangkatan tidak pasti dan mendapat akomodasi tak layak di Saudi. PT Nuansa Inti Semesta, jemaahnya sebanyak 49 orang terlantar di Arab Saudi karena belum memiliki tiket pulang. Berikutnya PT Khalifah Sultan Tour yang menelantarkan Jemaah umroh dari Gorontalo. Sebanyak 194 jemaahnya terlantar di Jakarta. Kartono yang didampingi Kasubdit Pembinaan Haji Khusus Khorizi, mengatakan, jemaah yang ditelantarkan tersebut peristiwanya mulai terjadi sejak awal Februari 2013. Terkait dengan ini, Kemenag telah memanggil penyelenggara umroh yang tak memiliki izin tersebut untuk dimintai pertanggungjawabannya. Pihak Kemenag pun telah melakukan koordinasi dengan perwakilan luar negeri dan aparat penegak hokum. Sebab, mereka jelas-jelas melanggar UU No.13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

memperoleh izin dari Menteri Agama. Jumlah PPIU yang memperoleh izin resmi sampai saat ini sebanyak 402 penyelenggara. (a) PPIU sebagai Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus sebanyak 254 penyelenggara, (b) PPIU hanya sebagai peneyenggara umroh sebanyak 148 penyelenggara. Menurut Kartono, PPIU yang memperoleh izin dari Kemenag dan sebagai provider visa sebanyak 88 penyelenggara bekerja sama dengan provider visa Arab yang mendapat izin resmi dari Kementerian Haji Arab Saudi. PPIU yang bertindak sebagai provider tersebut dapat memberikan visa hanya kepada penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) yang telah memiliki izin dari Kementerian Agama. Dan PPIU dalam menyenggarakan perjalanan ibadah umroh berkewajiban memberangkatan dan memulangkan Jemaah yang dibuktikan dengan tiket pesawat pulang-pergi (PP) yang “unrefundeble”, pengurusan dokumen visa, memberikan pelayanan ibadah, akomodasi, transportasi, konsumsi baik di tanah air maupun selama perjalanan di Arab Saudi, kata Kartono menjelaskan.

Dijelaskan, penyelenggaraan ibadah umroh dilaksanakan oleh biro wisata dengan


19

KEMENTERIAN AGAMA

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta, telp. 3811642, 3811654, 3800200 Tromol Pos 3500/JKT Fax. 3800174

Jakarta 10710

20



21

Dirjen PHU Lantik Pejabat Baru

D

irektur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu melantik sejumlah pejabat eselon III dan IV di bidang haji. Diharapkan, pelayanan terhadap jamaah haji akan semakin baik dan lancar. “Saya minta pejabat baru lebih berjibaku melayani para tamu Allah,” pesan Dirjen Anggito kepada pejabat baru pada acara pelantikan di kantor Kementerian

22


Agama Jalan Lapangan Banteng 3-4 Jakarta Pusat, Jumat (8/3). Acara pelantikan dihadiri sejumlah pejabat haji. Pejabat yang dilantik yaitu; Arif Nurrawi S.IP sebagai Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian, Sunaryo, SE, MM sebagai Kepala Sub Direktorat Transportasi dan Perlindungan Jamaah Haji. Arsad Hidayat, Lc sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Makkah pada Kantor Misi Haji

Indonesia di Arab Saudi, Taufiq Erwin Haryadi, S.Kom sebagai Kepala Seksi Pengawasan PIHK pada Subdit Pembinaan Haji Khusus, Moh. Hasan Afandi, S.Si, M.Sc sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Jaringan pada Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu dan Akhmad Jauhari sebagai Kepala Seksi Penyelenggara Haji Madinah pada Kantor Misi Haji Indonesia di Arab Saudi. (ks)


23

M

enteri Agama Suryadharma Ali menyaksikan pengambilan sumpah jabatan anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) di kantor Kementerian Agama Jalan MH Thamrin Jakarta, Selasa (26/3). KPHI merupakan lembaga mandiri yang bertugas mengawasi penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air maupun di Arab Saudi. “Selama ini pengawasan dilakukan paralel dan simultan oleh berbagai instansi pengawasan yaitu BPK, BPKP dan DPR serta pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal, juga oleh pemantau lain baik di dalam maupun di luar termasuk media,” kata Menag dalam sambutannya. Menag mengatakan, KPHI dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Setelah UU tersebut seharusnya KPHI beberapa bulan kemudian sudah harus terbentuk. Nyatanya, pembentukan KPHI demikian lama dan barulah pada Februari lalu Surat Keputusan pengangkatannya ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meski lama, lanjut Menag, hal itu bukan keterlambatan. Pasalnya, sebelum terbentuk panitia seleksi KPHI pihaknya harus menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) dari UU No. 13 tahun 2008 itu. Setelah PP selesai, lalu disusul pembahasan dengan anggota DPR. DPR memberi

24


Menag: KPHI Amanat Undang-Undang pertimbangan yang kemudian disampaikan kepada presiden. Dengan terbentuknya KPHI, kata Menag, ke depan diharapkan pengawasan independen dapat dilaksanakan dengan baik. Fungsi pengawasan dari KPHI bisa dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penggunaan keuangan dan kebijakan perhajian yang dilaksanakan pemerintah. Termasuk pula mengkoordinasikan fungsi pengawasan dari lembagalembaga yang ada seperti dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), anggota DPR RI, DPD RI, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Hasil pengawasan itu, lanjut dia, bisa disampaikan kepada presiden. Tidak tertutup kemungkinan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memang hal itu diperlukan. Menag tak mau berkomentar apakah dengan adanya KPHI itu akan menambah beban keuangan negara. Yang jelas, KPHI dibentuk atas amat dari undang-undang haji itu sendiri. KPHI akan bekerja selama tiga tahun dan setelah itu akan dipilih kembali pengurus baru. Sementara itu Ketua KPHI Slamet Effendi Yusuf mengatakan, pihaknya untuk tahap awal akan menyiapkan kelembagaan

dari KPHI, termasuk kantor kesekretariatan. Dan secara simultan, bersamaan dengan penyiapan kelembagaan tersebut, akan dilakukan perencanaan tugas yang tentu harus sesuai dengan amanat undang-undang. Melakukan analisis permasalahan dan pemetaan masalah, koordinasi dengan sejumlah lembaga negara terkait. Untuk kesekretariatan saja, lanjut dia, diperkirakan membutuhkan tenaga 25 orang. “Kita akan kerja secara kolektif,” kata Slamet Effendi Yusuf. Sebagai institusi baru ada beberapa hal yang menjadi program prioritas. Pertama, institusional building atau penataan organisasi. Kedua, mengawasi langsung penyelenggaraan ibadah haji tahun 2013 ini. Selanjutnya, berkordinasi dengan berbagai

lembaga pengawasan khususnya pengawasan internal.

ini bertanggung jawab kepada Presiden,” kata Suryadharma Ali.

Berikut nama anggota KPHI yang baru dibentuk adalah 1. Slamet Effendi Yusuf, 2. Imam Addaruquthni, 3. Agus Priyanto, 4. Syamsul Ma’arif, 5. M. Thoha, 6. Ahmed, 7. Abidinsyah Siregar, 8. Samidin Nashir, 9. Lilien Ambarwiyati.

Adapun fungsi KPHI, antara lain, memantau dan menganalisis kebijakan operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Selain itu menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga pengawas dan masyarakat. Komisi ini juga menerima masukan dan saran masyarakat mengenai penyelenggaraan ibadah haji serta merumuskan pertimbangan dan saran penyempurnaan kebijakan operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Hadir dalam acara pengambilan sumpah anggota KPHI, hadir Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekjen Bahrul Hayat, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Anggito Abimanyu serta sejumlah pejabat Kementerian Agama. Menag mengatakan, KPHI bertugas mengawasi pelaksanaan haji dan memberi masukan kepada pemerintah soal perbaikan pelayanan haji. “Komisi

Menag berharap, kredibilitas penyelenggaraan haji harus terus dipertahankan, transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. “Pengawasan yang lain tetap berjalan,” imbuhnya. (ks)


25

K

asubdit Pembinaan Haji Khusus Kementerian Agama Khoirizi mengatakan, saat ini jumlah daftar tunggu calon haji di tanah air mencapai 2 juta orang, termasuk mereka calon jamaah khusus (dahulu ONH Plus) sejumlah 76 ribu orang. Padahal kuota jamaah khusus setiap tahun hanya 17 ribu, sehingga masa tunggu keberangkatan sampai 6-7 tahun.

Daftar Tunggu Haji Khusus 76 Ribu

Karena itu masyarakat harus waspada apabila ada oknum yang menawarkan bisa mempercepat keberangkatan menuju tanah suci. “Jangan percaya kepada oknum yang bisa memberangkatkan haji lebih cepat,” kata Khoirizi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/3). Salah satu kiat untuk mengatasi masalah dari pihak yang menawarkan jasa berangkat haji cepat, kata Khoirizi, yaitu calon haji hendaknya ketika menyerahkan uang setoran haji agar meminta bukti setoran ke bank, disitu terlihat nomor porsi keberangkatan. “Kita akan bisa melihat kemungkinan berangkat tahun berapa,” ujarnya. Ia menyatakan, mengingat antrian yang cukup tinggi untuk saat ini pemberangkatan haji lebih cepat tidak mungkin bisa dilakukan. “Itu tidak realistis. Masyarakat agar tidak terpengaruh oleh oknum, jangan percaya janji-janji termasuk ustad, kiai bahkan oknum Kemenag,” pesan Khoirizi. Mengenai haji khusus, ia juga mengingatkan bahwa pelayanan

26


jamaah haji khusus tentu berbeda dibanding jamaah haji reguler, karena sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan. “Biaya termurah haji khusus 7.000 dolar Amerika, kalau ada yang menawarkan tarif dibawah itu melanggar aturan.” Apabila ada, jamaah tidak akan memperoleh pelayanan yang memadai, tidak sedikit yang diterlantarkan oleh penyelenggaranya.

“Apabila ditemukan indikasi pelanggaran maka dilakukan penegakan norma dengan sangsi peringatan, pembekuan, bahkan bilamana perlu pencabutan ijin,” kata Khoirizi. Namun bila itu dilakukan perusahaan ilegal, lanjut dia, maka mengacu pada KUHP. “Berdasar laporan masyarakat kepada pihak berwajib yang didukung bukti dan fakta hukum dapat dituntut pidana atau perdata,” jelasnya. (ks).

Menag: Makin Banyak Maskapai, Harga Tiket Penerbangan Haji Bisa Lebih Murah Proses tender penerbangan ibadah haji, bukan sematamata masalah harga tiket yang lebih murah. Unsur pelayanan bagi para jamaah haji harus tetap memuaskan. “Apakah bisa berangkatkan jamaah tepat waktu? Bagaimana pelayanan di dalam pesawat? Kemudian kualitas dan sebagainya,” jelasnya. Jakarta (Sinhat)-- Kementerian Agama masih membuka peluang bagi maskapai nasional untuk melayani penerbangan haji dengan harapan dapat menekan komponen biaya penerbangan. Meski peluang itu masih dibuka, namun tidak semua maskapai peminatnya mampu memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh pemerintah RI dan Arab Saudi. “Tadi DPR soroti masalah penerbangan. Kenapa hanya Garuda dan Saudi Arabia, apakah tidak memungkinkan untuk dibuka lebih banyak maskapai? Kita tetap buka agar lebih banyak maskapai yang daftar untuk berangkatkan haji,” kata Menag, Surya Dharma Ali. “Jika lebih banyak maka kompetisi harga tiket akan lebih baik, sehingga kita akan dapat harga tiket yang lebih murah,” jelasnya kepada wartawan yang mencegat usai rapat dengan Komisi VIII soal haji di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/1/2013). Menurutnya, ada lima maskapai yang semula berniat untuk berangkatkan jamaah haji selain Garuda Indonesia dan Saudi Arabia. Mereka adalah Lion Air, Batavia dan Air Asia. Di dalam prosesnya, Lion Air dan Batavia tidak mampu memenuhi syarat.

Nah, dalam menetapkan sebuah maskapai untuk memberangkatkan haji ke Makkah itu menurut Surya tidak hanya dilakukan oleh Kemenag sendiri, tetapi ada kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Eksekusi akhir ada pada DPR. “Kemenhub itu yang akan memuat kriteria, persyaratan sampai dengan estimasi penetapan harga, mereka punya pengetahuan tentang itu. Setelah itu dibahas bersama DPR,” kata politisi PPP itu.(detik.com)


27

Info Daerah

NTT MASIH KAJI PEMANFAATAN EMBARKASI HAJI LOMBOK

P

emerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih mengkaji pemanfaatan embarkasi dan debarkasi haji di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk musim haji 2013. “Masih dikaji, dan ada kemungkinan NTT bergabung dengan NTB. Saya kira itu sangat mungkin,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTT Fransiskus Salem, usai menghadiri pertemuan sosialisasi hasil Rapat Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 yang dilakukan Kedeputian Persidangan Sekretariat Kabinet, kepada tiga pemerintah provinsi, yang digelar di Mataram, NTB, Kamis. Ketiga provinsi itu yakni NTB, Bali dan NTT, yang diwakili masingmasing Sekretaris Daerah (Sekda) yang didampingi pejabat terkait. Hasil RKP 2013 yang dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Januari 2013, yang disosialisasikan itu merupakan pedoman untuk RKP di daerah. Tujuan dari RKP yakni memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Salem mengatakan, kini pejabat

28


terkait di Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB dan Pemprov NTT masih mengkaji pemanfaatan embarkasi dan debarkasi haji Lombok, baik dari aspek efisiensi anggaran maupun efektivitas waktu.

“Nanti, jika sudah rampung akan disampaikan ke publik, dan mungkin saja jadi bergabung ke NTB,” ujar mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT itu.

Sejauh ini, pemberangkatan dan pemulangan ibadah haji dari Bali dan NTT masih menggunakan embarkasi dan debarkasi haji Surabaya, Jawa Timur. Peserta ibadah haji asal Bali dan NTT yang diperkirakan hampir 2.000 orang setiap tahun, pada musim haji 2012 masih menggunakan embarkasi dan debarkasi Surabaya. Sedangkan peserta ibadah haji NTB yang rata-rata mencapai 4.500 orang lebih setiap tahun, mulai musim haji 2012 tidak lagi menggunakan embarkasi dan debarkasi haji Surabaya, karena sudah ada penetapan embarkasi dan debarkasi haji Lombok. Pada 6 Juni 2012, Menteri Agama Surya Dharma Ali menyerahkan Surat Keputusan Nomor 71

Tahun 2012, tentang Penetapan Embarkasi-Debarkasi Haji Tahun 1433 H/2012 M, kepada Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, di “Operation Room” Kementerian Agama, di Jakarta. Dalam surat keputusan yang diterbitkan pada 29 Mei 2012 itu, BIL dengan kode penerbangan LOP ditetapkan sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk Wilayah NTB. Terkait embarkasi dan debarkasi haji itu, Menteri Agama Suryadharma Ali juga telah menyerahkan Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penetepan Pelaksana Angkutan Jamaah Haji, yakni PT Garuda Indonesia, dan Saudi Arabia Airlines.

Wilayah Kementerian Agama NTB, makin fokus pada perluasan asrama haji, agar lebih representatif jika peserta ibadah haji asal NTT dan Bali bergabung ke embarkasi dan debarkasi di Bandara Internasional Lombok (BIL). Diupayakan asrama haji NTB dapat menampung dua kloter besar yakni sebanyak 1.200 orang sesuai syarat penetapan embarkasi haji penuh, maka peserta ibadah haji dari Bali dan NTT akan diajak melalui BIL. Sementara ini, kapasitas tampung Asrama Haji NTB mencapai 500 orang, namun sedang dilakukan pembangunan gedung tambahan, yang dapat menampung 200 orang lagi.

Kini, Pemprov NTB dan Kantor


29

DISHUB URUS ANCAMAN PENGHAPUSAN EMBARKASI SYAMSUDIN NOOR

“Ancaman penghapusan Bandara Syamsudin Noor sebagai embarkasi haji karena tidak bisa didarati pesawat ukuran besar”.

D

inas Perhubungan bersama DPRD Kalimantan Selatan bakal mendatangi Kementerian Perhubungan untuk menanyakan tentang ancaman penghapusan Bandara Syamsudin Noor sebagai embarkasi haji karena tidak bisa didarati pesawat ukuran besar.   Kepala Bidang Angkutan Udara

30


Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan Ismail Iskandar, di Banjarmasin, Selasa, mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan terkait adanya informasi bahwa bandara Syamsudin Noor terancam tidak lagi menjadi embarkasi haji.    “Sampai sekarang kita memang belum mendapatkan informasi langsung dari pihak terkait mengenai persoalan tersebut, namun kita tetap harus antisipasi mumpung masih ada waktu,” katanya.    Berdasarkan informasi, Bandara Syamsudin Noor terancam tidak lagi menjadi embarkasi haji sebagaimana yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, karena adanya surat keputusan dari pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan keberangkatan jemaah dengan pesawat lebih besar dengan kapasitas 500 orang.    Sementara, saat ini Bandara Syamsudin Noor belum bisa

didarati oleh pesawat dengan kapasitas tersebut, karena panjang landasan pacu baru sekitar 2.500 meter sedangkan untuk pesawat besar panjang landasan pacu 3.500 meter.    Memenuhi ketentuan tersebut, PT Angkasa Pura harus segera menambah landasan pacu sehingga bisa didarati oleh pesawat berbadan besar.    “Untuk membangun tambahan landasan pacu tersebut, untuk tahun ini anggarannya belum ada, kalaupun ada uang, itu untuk membangun fasilitas lainnya seperti terminal,” katanya.    Sehingga, tampaknya PT Angkasa Pura belum merencanakan untuk membangun tambahan panjang landasan pacu tersebut, kecuali ada kebijakan yang mendukung hal tersebut.    Menanyakan berbagai persoalan yang terjadi tersebut, kata dia, DPRD bersama dengan Dishub akan menghadap Kementerian Perhubungan.   

Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda Sekda Pemprov Kalsel Arsyadi mengatakan, pihaknya belum mendapatkan penjelasan dan menerima surat terkait persoalan Bandara Syamsudin Noor yang terancam dihapuskan menjadi embarkasi haji.    Namun, kalau memang benar informasi tersebut, tambah dia, PT Angkasa Pura masih memiliki waktu untuk membangun atau menambah landasan pacu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.    “Waktu sekitar delapan atau tujuh bulan masih sangat memungkinkan untuk membangun tambahan landasan pacu tersebut, tinggal kebijakannya mendukung atau tidak,” katanya.    Menurut Arsyadi, untuk memperjelas persoalan tersebut, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. (Ess)


31

ASRAMA HAJI KENDARI

M

enengok Asrama Haji Provinsi Sultra di Jl. Wulele No. 2 Kendari. Suasananya nyaman, teduh dan tenang. Waktu itu akhir bulan Desember 2012 , penyelenggaraan haji sudah selesai. Posisi asrama haji di situ sebagai asrama haji transit. Jemaahnya datang dari berbagai Kabupaten Kota di propinsi ini. Mereka singgah beberapa jam saja untuk kemudian bergabung dan terbang menuju Embarkasi Makasar, mereka menginap di sana, begitu penjelasan Haji Azis ,SE Kasi Sarana dan Perjalanan Haji Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. Lebih lanjut Azis menceeriterakan bahwa asrama haji ini dibangun th 1981, kapasitas sekitar 700 orang dengan 400 tempat tidur, semua terawatt baik dan siap dipakai. Berbicara soal pengelolaan Asrama Haji di daerahnya, Azis memahami dan mengerti atas kebijakan dan harapan Dirjen PHU Anggito Abimanyu kepada semua asrama haji di Tanah Air, yaitu agar mampu mandiri dan status tanahnya jelas, yaitu sebagai aset haji. Berkait dengan hal itu, pada saat ini pihaknya bersama Pimpinan Kanwil Kemenag Provinsi Sultra sedang menggarapnya dengan Pemda Provinsi Sultra. Titik cerah sudah terlihat adanya kesepa-haman dengan Pemda. Namun dirinya harus berterus terang bahwa pada saat ini memang dirasakan berat karena para pemakainya masih menganggap asrama haji di sini sebagai sarana sosial, tukas Haji Azis sembari tersenyum (Bgs).

32


PELUANG MENYUSUN BUKU POTENSI PENYELENGGARAAN HAJI PROVINSI SULTRA Dari tahun ke tahun, latihan menasik dan penyelenggaraan haji di provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus ditingkatkan. Pelayanan pendaftaran Haji secara “On Line” sudah diresmikan. Karena itu, wajarlah kalau Kakanwil Kemenag Provinsi Sultra ketika ditanya soal kemungkinan penyusunan Buku Potensi Penyelenggaran Haji Provinsi Sultra saat ini, langsung menjawab bahwa pihaknya siap. Buku tersebut sekiranya terwujut akan menjadi panduan dan pedoman mutahir penyelenggaraan haji di provinsi ini. Selain itu juga berguna juga sebagai dokumentasi data dan kebijakan dalam penyelenggaraan haji, yang kelak bisa dipakai sebagai bahan kajian.

H. Muchlis A. Machmud

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara

Mengenai sumber dananya dimungkinkan berasal dari mitra penyelenggara perjalanan haji seperti BPS BPIH dan lain-lain sebagai bukti bentuk kepedulian mereka terhadap penyelenggaraan haji. Peluang penyusunan buku tersebut muncul dalam kesempatan bincang-bincang dengan H. Muchlis A. Machmud, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Akhir tahun yang lalu. Data penyelenggaraan haji paling akhir yaitu th 2012, Provinsi Sultra memberangkatkan 5(lima) kolter dengan jumlah jemaah sebanyak 1.683 jemaah dan 23 ora ng petugas kloter. Mereka berangkat pada gelombang kedua yaitu tanggal 06, 07,08,09 Oktober 2012. dan tiba kembali di Indonesia tanggal 16, 17,18 dan 19 Nopember 2012. Semua materi isi buku tersebut, selain dicetak, juga berpeluang disajikan di website Kemenag, sehing-ga bisa diakses dan disandingkan dengan informasi Kanwil-Kanwil Kemenag yang lain dari seluruh Indonesia. Data-nya setiap tahun bisa diperbarui. Di dalam buku tersebut juga bisa dicantumkan daftar jemaah yang berangkat maupun yang wafat Perhatian H. Muchlis A. Machmud, selaku Ka Kanwil Kemenag Provinsi Sultra amat besar. Dirinya siap diundang untuk pembekalan pengetahuan jemaah calon haji sebelum berangkat. Cara pembekalannya sudah harus disesuaikan dengan kemajuan jaman. Kini kita sudah memasuki era “IT” tukasnya sembari berkisah tentang pengalamannya sebagai Kabid Haji yang selalu membawa LCD Proyektor untuk presentasi. (Bgs).


33

OBSESI SAYA, INGIN MENDIRIKAN SEKOLAH HAJI DI KENDARI

B

anyak hal yang menarik tentang potensi penyelenggaraan ibadah haji di propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Diantaranya mengenai obsesi Kabid Hazawa Drs. H. Thamrin untuk mendirikan Sekolah Haji di Kedari khususnya dan di Provinsi Sulawesi Tanggara umumnya. Sekolah ini bukan seperti SD, SMP atau SMA dan Madrasah, tetapi sekolah untuk mereka yang punya minat menunaikan ibadah haji. Baik yang sudah mendaftar dan memiliki porsi keberangkatan ke Tanah Suci, maupun yang belum. Begitu pula bagi mereka yang terpikat untuk mendaftar sebagai “Haji Plus” di Provinsi Sulawesi Tanggara tetapi ingin memperoleh kepastian dan terhindari dari praktek penipuan, ungkap Haji Thamrin ketika diwawancari awal tahun 2013 di Kendari. Menurut pengamatannya, saat ini, masyarakat kita di daerah - daerah terpencil akan mundah menjadi sasaran empuk praktek penipuan haji. Seolah-olah perusahaan penyelenggara haji mampu dan bisa menjamin keberangkatan haji dalam waktu singkat. Sehingga tak perlu menunggu berlama-lama sebagai jamaah waiting list seperti jemaah haji regular yang diselenggarakan oleh Ditjen PHU Kemenag RI. Haji Thamrin menyampaikan data dan fakti ahun 2012 yang lalu, jemaah haji plus di Propinsi Sultra yang lolos 40 jemaah. Sedangkan yang gagal berangkat haji ada 100 jemaah haji plus. Mereka mengadunya ke Kanwil Kemenag Provinsi Sultra. Padahal pihak korban dan para penyelenggara haji plus di Sultra, tidak pernah melaporkan kegiatannya. Jadi sangat meprihatinkan. tukas H. Thamrin Kabid Hazawa. Masyarakat kita di daerah masih bersahaja, amat mudah dibujuk dengan penjelasan bahwa pusat kegiatan perusahaan penyelenggara haji, ada di Jakarta. Cabang di daerah ini dan bisa langsung berhubungan ke pusatnya di Jakarta tanpa melalui Kanwil Kemenag Provinsi.. Dan faktanya memang begitu. Pihak Kanwil hususnya Kabid Hazawa tak pernah diberitahu tentang

34


Drs. H. Thamrin Kabid Hazawa

kegiatan mereka. Dan memang belum ada ketentuannya yang mengharuskan perusahaan penyelenggara haji plus wajib memberitahu Kanwil Kemenag Provinsi. Namun setelah terjadi masalah, jemaah haji yang merasa dirugikan atau batal berangkat, mereka beramairamai mengadunya ke Kanwil Kemenag Provinsi. Khususnya ke Kabid Hazawa. Mengenai masa tunggu berangkat haji di Provinsi Sultra, sampai awal tahun 2013, mencapai 12 tahun. Jumlah penunggunya sekitar 18.000 orang jemaah. (Bgs)

H. Hasbi(kiri) dan H.Azis(Kanan).

ANGGITO ABIMANYU DI MATA PETUGAS HAJI SULTRA TAHUN 2012

M

engukur kiprah Dirjen PHU Anggito Abimanyu melalui kacamata dari daerah lumayan asyik. Mereka berani menyampaikan apa adanya. Mereka tidak merasa dekat, tetapi memiliki hubungan bathin sehingga berani mengkritisi dan menunjukkan fakta seerta kondisi yang sesungguhnya. Begitu kesan yang diperoleh dari hasil bincangbincang dengan H. Hasbi dan Haji Azis. Mereka berdua adalah petugas haji tahun 2012 yang lalu dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka merasakan adanya kebijakan mendasar yang dilakukan oleh Anggito Abimanyu di awal jabatannya. Mereka berdua berharap perbaikannya berkelanjutan. Sebagai putera daerah, mereka melihat Abimanyu mampu memberikan arahan tugas secara jelas dan praktis serta merata sampai ke daerah-daerah. Bagi Haji Hasbi, tugas ke Tanah Suci bukan pertama kali-nya. Tugas pertama tahu 2001 di Mekkah. Menangani

pelayanan umum. Tugas kedua tahun 2007 untuk pelayanan administrasi juga di Mekkah. Penugasan ketiga, tahun 2012, bertugas di Siskohat di Mekkah. Penugasan tahun lalu terasa lebih baik. Parameternya yaitu mengenai banyaknya komplain atau pengaduan dari jemaah haji, relatip sedikit. Sehingga dirinya dapat menganggap bahwa pelayanan kepada jemaah haji tahun 2012 bertambah baik. Hal serupa dan senada juga disampaikan oleh Haji Azis, Kasi Sarana dan Perjalanan Haji Kanwil Kemenag Provinsi Sultra. Ia beru pertama kalinya mendapat tugas ke Tanah Suci sebagai petugas haji. Menurut pendapatnya, walaupun selama di Tanah Suci biaya makan dipotongka n dengan uang atau honor tugas, namun bagi dirinya tak masalah. Karena bisa berhemat, sesampainya di Tanah Air masih ada sisa yang lumayan. Azis merasakan petunjuk pelaksanaan tugas cukup jelas dan kontrol dari atasan pun baik dan lancar. Hal itu terjadi karena semua pihak saling memahami akan tujuan berada di Tanah Suci. Segala kekurangan yang terjadi, ada saja solusinya, tukas Azis (Bagus Wahyono).


35

Hajisiana

Tempat Wisata Belanja di Arab Saudi

I

badah haji akan segera melewati puncaknya pada minggu-minggu ini. Dengan dilewatinya puncak haji, para jamaah haji juga bersiap-siap meninggalkan Arab Saudi untuk kembali ke tanah air. Namun, kesempatan berada di Arab Saudi tentu tidak disia-siakan oleh para jamaah haji, terutama jamaah haji wanita, untuk membeli oleh-oleh bagi sanak saudara di kampung halaman. Berikut ini ada 10 tempat wisata belanja di Mekkah, Madinah, dan Jeddah sebagai rekomendasi berburu oleh-oleh bagi para jamaah haji. 1.

Pasar Bab Mekkah

Meski namanya Pasar Bab Mekah, lokasi pasar ini terletak di Suhaifa, di salah satu sudutkotaJeddah, Arab Saudi. Pasar tradisional ini buka setiap pagi dan tutup menjelang shalat Dzuhur. Pasar ini merupakan lokasi favorit untuk memborong oleh-oleh karena selain barang-barang yang dijual lengkap, harganya pun murah dibandingkan dengan pasar atau pusat perbelanjaan lain. Pasar Bab Mekkah dapat dijangkau dengan mobil dari pusatkota, jaraknya hanya 10 menit. Semua harga barang yang dijual di Pasar Bab Mekkah terjangkau dan termasuk murah dibandingkan dengan di tempat lain. Oleh karena itu, pastikan

36


Anda mencatat semua kebutuhan Anda sebelum membeli sehingga tidak menguras isi dompet Anda. Sebagai perbandingan harga, parfum yang dijual di Pasar Bab Mekkah misalnya, parfum Ted Lapidus, ukuran 100 ml dijual seharga 50 Riyal atau sekitar Rp150 ribu, padahal di Indonesia biasa dijual di atas Rp500 ribu. Sementara, parfum yang sama dijual di Corniche dengan harga paling murah 60 Riyal. Selain parfum, kurma nabi atau Kurma Ajwa dijual 60 Riyal per kilogram. Harga tersebut lebih murah 25% daripada yang dijual di Madinah dan Mekkah yang seharga 80 Riyal. Begitu pula dengan pewarna kuku yang seharga 15 sampai 20 Riyal, surban seharga 10 Riyal. 2.

Pasar Kurma Madinah

Jika Anda ingin berbelanja busana atau peralatan elektronik, jangan berbelanja di Madinah karena harga yang ditawarkan termasuk mahal. Akan tetapi, jika Anda mencari kurma, Madinahlah tempat yang tepat. Di Pasar Kurma Madinah dijual berbagai jenis kurma yang harganya bervariasi, mulai dari 30 Riyal sampai 90 Riyal. Selain kurma, Anda juga dapat menemukan biskuit-biskuit yang terbuat dari bahan dasar kurma di pasar ini. Pasar Kurma Madinah terletak sekitar 60

para pembeli yang umumnya jamaah haji banyak yang berbelanja dengan memborong barang sebagai oleh-oleh dan harganya umumnya relatif di bawah harga eceran di pasar lainnya. 4. Pusat perbelanjaan Bin Dawood Pusat perbelanjaan ini terletak di daerah Aziziyah, Misfalah, Sulaymaniyah, dan Ajyad. Berbagai barang dan kebutuhan dijual di tempat tersebut dengan harga yang bersaing. Seperti halnya di supermarket diIndonesia, diskon menarik bisa didapatkan di tempat belanja ini apabila Anda membeli barang dalam jumlah besar. Jika satu potong gamis yang dijual di toko-toko busana di sekitar Masjidil Haram dibanderol dengan harga 40 riyal, Anda dapat membeli satu kodi (20 potong) baju yang sama di Bin Dawood dengan harga 20 riyal per potong. 5. meter di sebelah selatan Masjid Nabawi. Pasar ini dibuka sejak pukul 7 hingga 23 malam waktu setempat pada musim haji. 3.

Pasar Zakfariah

Pasar `borong` atau Pasar Zakfariah terletak sekitar 1 kilometer dari Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi. Pasar tradisional ini menjual berbagai keperluan ibadah, termasuk perhiasan emas, jam tangan, dan

barang-barang elektronik berupa telepon genggam. Parapedagangnya rata-rata dapat menggunakan bahasa Indonesia walaupun dengan logat Arab. Tawar-menawar juga lazim dilakukan di pasar yang tepat waktu sholat langsung tutup dan digelar karpet untuk alas sholat di lorong-lorong jalan pasar itu. Pasar Zakfariah disebut juga sebagai pasar `borong` karena

Pasar Seng

Lokasi belanja yang dapat memuaskan pengunjung yang tengah mencari cindera mata berupa emas dan perak dikenal di antara jamaah haji asal Indonesiadengan nama Pasar Seng. Pasar ini terletak di dekat Masjidil Haram. Orang Arab sering menyebut pasar ini dengan nama Suqudz Dzahab. Namun, kabarnya karena perluasan Masjidil Haram, pasar ini ikut digusur.


37

PIAK

MENGAWAL PROGRAM ANTI KORUPSI

38


S

ejak era Kabinet Indonesia Bersatu, Kemenag telah berusaha keras melaksanakan program pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Bentuk-bentuk program yang telah dilaksanakan antara lain perbaikan pelayanan kepada publik terutama pelaksanaan ibadah haji, penandatanganan pakta integritas bagi para pejabat Kemenag (pejabat eselon satu dan dua pusat, Rektor PTAIN, Kepala Kanwil Depag), pengawasan yang lebih ketat, proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai prosedur (transparan), pola rekrutmen dan penempatan pegawai yang mengindahkan prinsip profesionalitas, pemberian sanksi/tindakan yang setimpal terhadap pegawai yang melakukan kesalahan/penyimpangan, penyelamatan dan pengadministrasian terhadap aset-aset negara yang dikuasai Kemenag, optimalisasi seluruh sumber daya yang dimiliki Depag (sarana prasarana, SDM, dan lain-lain), restrukturisasi organisasi, dan dukungan terhadap Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) melalui pendekatan agama.

Mulai tahun 2010 Kemenag juga melaksanakan PIAK (Penilaian Inisiatif Anti Korupsi) yang dijadikan sebagai alat ukur kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Ada sejumlah indikator utama PIAK yang harus dipenuhi oleh setiap kementerian/lembaga negara, yaitu pembuatan dan pelaksanaan kode etik, peningkatan transparansi dalam manajemen SDM, peningkatan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, peningkatan transparansi dalam penerimaan PNS, peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi instansi, dan pelaksanaan rekomendasi perbaikan yang diberikan KPK. Kemenag telah melaksanakan beberapa inisiatif dalam rangka mengembangkan pemberantasan korupsi di seluruh jajaran Kemenag, antara lain penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 421 tentang Kode Etik PNS Kementerian Agama, Peraturan Inspektur Jenderal Departeman Agama Nomor 219 tahun 2009 tentang Kode Etik Auditor, Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPAT pemantauan kehadiran, koordinasi dengan pihak penegak hukum (KPK, POLRI, dan Kejaksaan)} penyusunan buku budaya kerja, penyiapan bahari reformasi birokrasi, rapat koordinasi kebijakan pengawasan (Rakorjakwas), dan penegakan hukuman disiplin PNS secara konsisten.


39

40


Birokrasi Haji. Salam Redaksi

Recommend Documents