BI'PATI TULTII| GACI'I| G PROVII|SI ttawAttuuR PERATURAI| BUPATI TI,LI,I| GAOT,ITG
rfouoR 2 TArIUtf 2015 TEI|TAI|G
TATA CANA PEUAAGIAI| D,AI| PU|ETAPAI| RtrTCIAIC DAI|ADESA SEIIAP DE8A KABUPATET| TT,LUI|OACUI|C rirrr,rr AIOCIARAI| 2016 DEI{GAIT RAIIUAT TUIIAI| YAI|G
Menimbang
o
UAIIA ESA
BT'PATI TULI,NGAGT'ITG, :
a. bahwa berdasarkan pasal
12 ayat (l) peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20la ientang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran n"rra"p"tan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah ;""*" peraturan pemerintah Nomor ,3 ,1"" 2015, B;;; menetapkan rincian DD untuk setiap Desa; b. bahwa berdasarl
.,""ffiT,:L*: ;fin::; pembagian'L
dimaksud p.o" n,ffr Bupati tentang Tata cara
t"rretu.p"r, Rincian Dana Desa Setiap Oesa di Kabupaten Tlrlungagung
Mengingat
Tahun Anggaran 2016; 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 7 Tambahan Irembaran Negara Refublik Indonesia
Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daelah (Lembaran ft"g"r. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ssail seuagaimana telah diubah beberapa tera_khir -kali (Lembarandengan Undang_ Undang Nomor 9 Tahun 2015 wegar. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahl kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang_Undang Nomor 2014 tentang Desa 2015 (Iembaran-N"g"ra 6 Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, famUaiam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1S7, Tambahan f,emUaran Indonesia Nomor 5717;
Negara Republik
n'a<
1
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tatrun 2oL4 tentarrg Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sssg), ssgngaimana telah
diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569a);
5. Peraturan presiden Nomor rgr Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2gg); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor r 13 Tahu n 2or4 tentang pengeloraan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2Og3l; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahu n 2or4 tentang pedoman pembanguna' Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2O9al;
8' Peraturan Menteri Desa, pembanguna' Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2r rahun 20 ls tentang penetapan prioritas penggunaan Dana
Desa
Tahun 2O16; 9' Peraturan Menteri Keuangan Nom or 247 /pMK.oz Tahun 2015 tentang Tata cara pengalokasian, penyaluran, Pengunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ls Nomor 196.l; 10' Peratura'n Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengeloraan - Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Turungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E); 11' Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2015 tentang Arggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 3 Seri A); 12' Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Beranja Daeratr Tahun Anggaran 2oL6 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tatrun 2015 Nomor 45); MEMUTUSI(AIT : MENETAPKAN
:
PERATTIRAIY BT,PATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAIY RINCIAN DAIVA DESA SEIIAP DESA DI I(ABT'PATEN TT'LUilGAGUIVG TAHT'N AITGGARAIV 2OL6.
^:,
-3-
I(
BAB I TENTUAIY
Paral
I
I'IIUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
:
2. Pemerintah Daerah adalatr pemerintatr Kabupaten 'l\rlungagung.
3. Bupati adalatr Bupati Tulungagung.
4'
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintarran Nlgara Kesatuan Republik Indonesia.
lo
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
7' Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetaptan secara demokratis.
8' Iembaga Kemasyarakatan Desa adarah lembaga melakukan
yang
pemberdaya€rn masyarakat dalam perencanaan partisifatif dan petaksanaan pembangunan
9'
serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Dana Desa yang selanjubrya disingkat
DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Beranja Negara yang diperuntukkan bag Desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan
dan
Beranja Daerah Kabupaten dan Aigunakan untuk membiayai penyelenggaraa.n pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat
dan
1''Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang seranjutnya disebut ApBDesa adalah anggaran keuangan tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang dipergunakan bidang penyeleng.r"* -p.m.rirrtahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyar*rgo desa, bidang pemberdayaan pembinaan masyarakat dan bidang tak terduga.
ar5
-41LDokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah merupakan pedoman untuk melaksanakan Kegiatan dari sumber dana. l2.Pelaksana Teknis pengelolaan Keuangan Desa yang , selanjutnya disebut pTpKD adalah unsur perangkat
yang membantu Kepala Desa untuk pengelolaan keuangan desa.
desa melaksanakan
l3.Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TpK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
BAB II
o
SI'UBER I(TUAI|GAIT DAI{A DESA parel 2
Sumber Keuangan DD berasal dari Anggaran penclapatan
dan Belaqja Negara.
BAB TII PENGAIOI{ASIAIT Pasal 3
Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian DD bagi setiap Desa di Kabupaten Tulungagung untuk Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam l,ampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
Pa&l 4 Rincian DD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagikan secara merata dan berkeadilan dengan menggunakan pembagian : a. alokasi dasar; dan b. alokasi formula dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesr.rlitan geografis desa di Daerah.
Paaal 5 Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jurnlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
a5
-5-
peral 6 (1)
Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dihitung berdasarkan data Variabel dan bobot sebagai berikut : a. jumlah penduduk, dengan bobot variabel 25olo (dua puluh lima perseratus); b. angka kemiskinan, dengan bobot variabel 35% (tiga puluh lima perseratus); c. luas wilayah, dengan bobot variabel loo/o (sepuluh
d. (21
perseratus); dan
indeks kesulitan geografis, dengan bobot variabel 3@/o (tiga puluh perseratus).
Data sebagaimana dimaksud pada ayat
dari Badan Pusat Statistik.
(l)
bersumber
Pa&l 7 Rumus penetapan pembagian DD untuk masing_masing desa sebagai berikut:
w = [(0,25 xZtl + (0,35 x z2l + (o,to x23) + (0,30 x za)] x (DDkab - ADkab) Keterangan:
W = DD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten. Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten 22 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten 23 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Ikbupaten 24 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa se Kabupaten DDkab = DD Kabupaten ADkab = Alokesi Dana Kabupaten DD kab = pagu DD kabupaten Alokasi Dana kab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan lumlah Desa dalam kabuoaten
-6BAB IV PEI{YALI'RAIT Paral 8 (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. (2) Pemindahbukuan
dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di Rekening Kas Umum Daerah. (3) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap : a.
tahap
I
pada bulan April sebesar 4oyo (empat puluh
perseratu s); b. tahap
II pada bulan Agustus sebesar 407o (empat puluh
perseratus); dan
c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20yo (dua puluh perseratus).
I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: a. peraturan Desa mengenai ApBDesa kepada Bupati. b. laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya. c. Kepa_la Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret. (5) Penyaluran DD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: (4) Penyaluran
DD Tahap
a. laporan realisasi penggunaan DD tahap
I kepada Bupati. b. laporan realisasi penggunaan DD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang DD tahap I telah digunakan sebesar 50%o (lima puluh per seratus).
c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
d. laporan penggunaan DD Tahap I sebagaimana dimaksud huruf c adalah laporan penggunaan DD semester I.
(6) Penyaluran
DD Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan:
a. Penyaluran DD tahap III dilakukan setelah
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD tahap I dan tahap II kepada Bupati.
^y'
-7-
b. Laporan realisasi penggunaan DD tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang DD tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 5Oo/o (lima puluh per seratus).
c. Kepala Desa menyampaikan laporan
realisasi penggunaan DD tatrap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling rambat minggu kedua bulan September. (7) Rincian DD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
BAB V PRIORITAS PENGGT'NAAII DD Peral 9 (1) Prioritas penggunaan
prinsip
DD didasarkan pada prinsip-
:
a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedabedakan.
b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan rangsung dengan c.
kepentingan sebagia' besar masyarakat Desa; dan Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
(2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c disusun berdasarkan : a. kekerabatan Desa; b. hamparan; c. pola permukiman; d. mata pencaharian; dan/atau e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.
Panl (1) Penggunaan
huruf
10
DD diprioritaskan untuk
membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa
bidang Pembangunan Desa dan
pemberdayaan
Masyarakat Desa. (21 Penggunaan DD untuk prioritas bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagimana
dimaksud pada ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan
a,.F
-8diputuskan melalui Musyawarah Desa. (3)
Hasil keputusan Musyawarah Desa
sebagarmana
dimaksud pada ayat (2) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa. (4)
Rencana
Ke{a
Pemerintah Desa
dan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
BAB VI BIDANG PEUBAITGI'ITAIV DESA Paral 11
(1) Prioritas pelaksanaan Pembangunan Desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan
kualitas hidup manusia serta
penanggulangan
kemiskinan, meliputi : a.pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; b.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sa-rana dan prasarana kesehatan masyarakat; c.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
Pasal 12
Desa dalam perencanaan program dan
kegiatan pembangunan desa, harus mempertimbangkan tipologi Desa
berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan
desa,
meliputi:
a. Desa tertinggal dan atau sangat tertinggal,
mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan
b.
kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa; Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat
a
-9-
c.
Desa; Desa maju dan atau mandiri, memprioritaskan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak
pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat telcrologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.
BAB VII BIDANG PEMBERDAYAAN M,ASYARAITAT Pasal 13
Prioritas
penggunaan DD untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, diarokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas
warga atau masyarakat desa dalam
pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain melalui: a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan,
atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pengembangan
b.
pelatihan dan pemagangan; dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program d.
kegiatan ketahanan pangan Desa; pengorganisasian masyarakat, fasilitasi
dan
dan pelatihan
dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader pemberdayaan paralegal
Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre|;
e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat
serta
gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, poskesdes, polindes
dan ketersediaan atau keberfungsian
tenaga
medis/ swamedikasi di Desa;
f. g. h.
dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/pantai Desa dan Hutan/ Pantai Kemasyarakatan; peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang
sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
a-F
-10-
Pasal 14
Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yarru: a, Desa tertinggal dan/ atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan
c.
atau akses modal/ fasilitas keuangan; Desa mqju dan atau mandiri, mengembangkan
kegiatan
pemberdayaan masyaralat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital ralcyat, dimana desa dapat menghidupi dinnya sendiri
atau memiliki kedaulatan ekonomi, sena mampu
mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.
BAB VIII PENGELOI.AAN
Pagal 15
Pengelolaan keuangan
desa dikelola sesuai
dengan
ketentuan perundang-undangan dalam masa I (satu) tahun anggaran terhitung mulai I Januari sampai dengan tanggal 3l Desember pada tahun angga.ran berialan. pasal 16 (1)
Pengelolaan DD dilakukan oleh Kepala Desa selaku p:r-negang kekuasaan pengelola keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
(21
PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat unsur Perangkat Desa, terdiri dari : a. Sekretaris Desa: b. Kepala Seksi/Urusan; dan c. Bendahara.
(l) berasal dari
n'
/<
- 11-
(3) Pengelolaan DD yang berkaitan dengan pengadaan barang / iasa dilaksanakan oleh fim pengelola Kegiatan (TPK), dengan berpedoman pada peraturan Bupati tentang Pedoman Tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa.
BAB IX PERTANGGUNGJAWABAIT DAIS PELAPORAN
Paral L7 (1)
(2)
(3)
setiap pengeluaran beranja atas beban DD harus didukung dengan bukti yang rengkap dan sah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat ( tberlaku. ) harus mendapat verifikasi oleh sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbur dari penggunaan bukti dimaksud.
Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum r€rncangan peraturan desa tenta'g ApBDesa ditetapkan menjadi
peraturan desa.
(4) Bendahara desa sebagai
wajib pungut peiak penghasilan (PPh) dan peiak rainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan keientuan peraturan perundang-undangan. (5) Bendahara desa wajib mempertanggungiawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. (6) laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal l0 bulan berikutnya.
Pacal
lg
(1) Kepala Desa menyampaikan raporan rearisasi penggunaan
DD yang telah diinventarisasi kelengkapannya oreh camat kepada Bupati melalui BpMpD. (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan: a' Tahap I paling rambat minggu kedua bulan Juri tahun anggaran berjalan; b' Tahap II paling rambat minggu kedua bulan september tahun anggar€rn berjalan; dan c' laporan Realisasi penggunaan DD Tahunan paring lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
A,'.A
-t2(3) Laporan realisasi DD sebagaimana dimaksud ayat (l) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Petunjuk teknis DD.
BAB X PEUBIIIAAN DAlf PEIf GAWASAIT Paral 19 (1)
Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan
dalam perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan,
pertanggungiawaban, dan pelaporan. (2)
Pembinaan
oleh Tim pembina Tingkat Kabupaten
sebagaimana dimaksud ayat (l) dengan memfasilitasi Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian DD setiap Desa, Petunj uk telaeis, pemantauan monitoring, dan evaluasi. / (3) Pembinaan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan pengendalian, pendampingan selama proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. (a)
Bupati dan Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Tim pembina Tingkai Kabupaten dan
Tim Pengendali Tingkat Kecamatan. Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (6) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat. . (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat. (5)
o
BAB XJ KETEXTUAIT SAITKSI
Paral (1)
2O
Bupati menunda penyaruran DD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan ApBDesa dan/atau laporan
penggunaan semester/ tahap sebelumnva.
(2)
Penundaan sebagaimana dimaksuj pada dilakukan sampai dengan disampaikannya dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun
realisasi
ayat (l) APBDesa anggaran
sebelumnya. (3) Bupati mengurangi penyaluran DD daram hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILpA tidal< wajar. (4) SILPA DD yang tidak wajar sebagaiinana dimaksud pada
ayat (3), berupa sisa DD yang melebihi 30olo (tiga puluh per seratus) dari DD yang diterima Desa.
4.e
-13(5) Penggunaan
DD yang tidak sesuai dengan prioritas
sebagaimana dimaksud dalam pasal ll, pasal 12, pasal 13, dan Pasal 14 tidak mendapatlan persetujuan dari Bupati. (6) Pengurangan DD dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direl:tur Jenderal perimbangan Keuangan. (7) Bagi tim pengelola kegiatan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang di danai
dari DD, akan dilakukan tindakan trutcu_ peraturan perundang-undangan yang berlaku.
sesuai
BAB XII I(ETENTUAIT PII|ITTUP
Palal 21
Peraturan Bupati diundangkan.
ini mulai berlaku pada tanggal
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
T\rlungagung
Ditetapkan di Trrlungagung padatanggal 4 Januari 2016
oa.uno,/
r,\-sfrgle
'(-ffiCI
di Tulungagung 4 Januari 2016 DAERAH
Pembina Utama Madva NrP. 19590919 199003 1 006
Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2016 Nomor-2
a
-t4LAMPIRAN
: PERATURAI.I BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR :2 TAHUN2Ot6 TANGGAL:4JANUARI20t6
RIIYCIAN DD KABI'PATTN TI'LI'NOAGUIVG TAHI'N AI|GGARAN 2OL6 KODE
KECAI\4ATAI.I
NO
DESA
DD 5
i
o22
BOYOLANGU
001
002 003 004 _0!g 006 o07 008 009 010 011 o12 013 014 015 016 o17
I I
t'.
ti.,..,,. I
032
002 003 004 005 006 o07 008 009 010
_____ 6!918!17:_000 *---92-L:e-?7,99o^ * -____ 619.793.000
BE.JI
SOBONTORO GEDANGSEWU
630.98E.OOO
--*
MAJAN
*__ _6I7.22e.Ooo 6_4-5.r47:OOO-
___ *_614:990:0_00 ___ q!g:og7:ogo
__
__ 6lorss2.O_Oo Fg7.610.ooo __ __ 6_1Oq46:OOq
* _ 6g_3_:z7eQ.gg*) 67_9-:361:000I ,. -
6r5.784.OOO _.-._ _ 6!0.8_10:000 55()-374 nnn 612 6ln nnn 62q-ln-q nnn 595-ORR nnn o5s.szC.ooo oQs.zC?-.ooo
; J I
g!2$o2o_oo 6l I o9.A
_--__
sRr4A1q[_
'r,'r11 qq_2,__o?9._Qpo
696.38e.ooo
PADANGAN
BJI{AMI
6q3:6*18.-ooo
PULERE.IO BENDOSARI NGANTRU MOJOAGUNG BATOKAN
____
gl2:o-88-:g-og
'-_--
g_lo.l?,srooo
62A.702,ooo
___
6_?q1q7e:o-oo
5eg:?*60.-gg,o
q\2425..ooo
KEPUHRE.JO
FoJoK-FiNGcTRSART
i
692.483:OOO
PAKEL PUCUNCLOR -
@
-* 9-19:?..86-:0()0 --_____*6?3,1?5_1OOO
SIMO GENDINGAN NGUJANG
_004
0ll
611.17(r-ooo
KEPUH TANJUNGSAzu SERUT
MANGUNSARI WINONG
_
0t2
602.986.OOO 6(15-2(|3 (r(ln
I0w4xqs4Rr
__aql
_qrr
64().706-ooo 631-46q Ooo
KETANON_
oo2
-
619^439-OOn
REJOAGUNG KEDUNGWARU PLANDAAN
001
005 006 o07 008 009
-9eg.g-qo-,ggo*
TAPAN
o12 013 014 015 016 o17 018 019 NGANTRU
6(14-s2(l-(r{|n 613.394-OOO
TUNGGULSARI zuNGINPITU LODERESAN BULUSARI BANGOAN BORO
0ll
6{4.ibr.ooo qel:-s?_Lggg
KARANGRE-TO
-FLoS\oIGNDANG _-
001
---_
WAJAK KIDUL SANGGRAHAN PUCUNGKIDUL BOYOLANGU NGRANTI KENDALBULUR BONO WAUNG MOYOKETEN WA.JAK LOR
____* _qLe:696:ooo_
-__-_--
_--_
69?.7*12:0_-00.
620.339.OOO
4"
-<
-15-
6l3.l20.ooo
J4TTTMULYO
JANero___
- KEDUNcCnmcrnrNc--6r8.248.OOO ___-6_gP_._gg-"3-,_ogg-
paopnwo.lo *_ rneotweN
--_-_ _
SIDOMULYO GoNDANGGUTUNG-_
ozz
"-_ -63L 2?6:OOO _694.:3*EO.q-OO_ _
634.719.OOO
_
638.231.OOO
SENDANG
--9?o.Z?-4,99-q 621.329.OOO I.IYAWANGAN
6to6CE.6od 748.815.OOO -qo-?:e18:99,o-
__0_!!
ranaNcnzuo----
-
705.248.OOO
_@_ 002
SUKOWTYONO
004
0os 00q
SUKOWIDODO TANJUNGSARI
007 008 KARANGRE.JO SUKORE.JO
589.498.OOO
oo{sTe.ooo 627.994.OOO
TULUNGRE.JO
092
coNDliNc TAWING GONDOSULI
DUKUH SEPATAN
MACANBANG KIPING RE.JOSARI
oL2
BENDO NGRENDENG GONDANG BENDUNGAN
6rs.t54;o6o oZo.gGg.orio 603.O18.OOO
609.037.OOO
.ql8,:l?6:99q s91.433.OOO
s92.O80.OOO
6oi.nC.oon 601.O16.000 604.O87.OOO
612.586.OOO
Caz.tsA;ooo Sgi.zzs.ooo 589.629.OOO
ah.
."
-16-
606.900.ooo 626.791.OOO
6t4.7t2.OOO 629.372.OOO 614.504.OOO _-
_ -9*g-re-8o:oog* _-..69_1.:Og8:O-gg
geq* i_wo-NoKRoMo
604.291.OOO
614.455.OOO
60&4CC.ood _B4rDrLwuNG ___ 6r*3:5-14:Ogg
---9?L1-91:99-o62s.700.ooo
626.380.qto g_!1.857.OOO
--*--_-'_--,._**-L
--.*--..-_"..-,.-
BENDIIJA1I KULoN p_EIplIdAIr Werex
o
-:-
-.-_.-..
629.779.ooo --..,. .,..i...,;.;
' --*. ..
619.431.OOO
_- 69?.075.()()0
__ 623.74a.Ooo
629.s87.OOO
_qAI4_qrRAEyoNG
NGUNUT ___.699_,280.0"00
595.342.OOO _ -,---._--"_*_.'_:*;,
--_
610.891.Ooo 598.041.OOO 608.450.OOO
SU@!crNTumN
__6_qr:F_o4:o_oq
596.18s.Ooo
--SIJ'"IEE8!NGN KIDU'
6l5.to8.ooo gg1._3*go-,o-gg
SUNAEBNnJO WETAN
614.511.OOO ---:
NGUNUT_
_
n \/
SVI"IEERLJO rUlOrv
??L*3'-1"3:OO-O' -_6_qg:6!r_7:*o-go.6?,e_199.3:o*q-o_
_g?5.g?_e_.ogq
624.277.OOO 6V2.372.OOO 62s.428.OOO
62al33.dbo
PANGGUNGKAI,AK
640.546.OOO 617.983.OOO
oor.doC.iioii 99A9,0?*,gg-o_
613.904.OOO
zuccuNcuNr
604.8?9-000'
ooz.?ooooii 6r2:A8i:odo
REJOTANGAN
618.122.OOO SUKOREJO i'ETAN JATIDOWO _--_-
IAIUARE JO
613.960.ooo 6r3.728.OOO sg_g_:-6jl_3.-ggo_
oza.ozz.oo6
-17 -
009 010 011 o12 013 014 015 016 I(ALIIJAWIR
l"*2"
00r
KALIBATUR
002 003 o04 o05 o06 o07 008 009 010
687.754.OOO
RE.JOSARI
659.1oa-ooo
ot2
c4ug@B4r
t._
t72
'
l\Li
***"- - --"'i
-.-_*__J
I
001 o02 003 004 00s 006 o07 008 009 010 001
o02 003 004 005 006 007 008 009
F
63(|-473 (r()()
RE.JOTANGAN PAKISRE.JO
ARIYOJEDING TENGGONG BUNTARAN
013 014 015 016 Qt7
[*__
619.O6a-OOO
600.495.OOO 625.966.OOO 617-654-OOO 606.730.(X)O 626.657.OOO
0ll
IBESUKI
67o.7|'6,or|f|
SUMBERACUNd" BLIMBING
TEGALRE.JO
suronE JoTuLoN
_EaryUntp
-
WINONG
_
JOHO PAKISA.JI
'r'rn 6(13 ond. nr.|n
JABON TUNGGANGnI snLer$Btr,teANG NGUBALAN DOMASAN TANJUNC BETAK PAGERSARI
6t3-1162 nnn Fi(DR 067 nnfr
Cas;s"o:ttito
€rf||l (|r1 .It)/l 6(l8-Olx| frrrn
6(|8-623 nnn 65()-OsR.Onn
628.900.ooo
ts'UI'ULT'
665.364.OOO 607.35r.OOO
ranccuuypranerv BESUKI I(EPQIBENC TANGGULTURUS SEDAYUGUNUNG TANGGULKUNDUNG
WAIES KBqvo SIYOTOBAGUS
flJLUXqRF^JO NGENTRONG GEDANGAN SAWO
GAMPING
cAMPU_llpAm WATES PELEM POJOK TANGGUNG
66r n^^ - :::.:i":-:,-_y",}1'. | ***__: 6lq I 6,40 ltr .r.rrr -F**.--::-----1.--.i:YY}.* | 6On 6QJ'r rrn^ v.vvv.vVV | 633 NitA n rr J --v.vvv.vvv -
| 6ld.6t^q n^r.l _l_.*-_-_-:_-_:-..:*--"y:-y*v""y''
l______q99€g!:o_g.g | 51fJ ar.a nn
6.ln tan n.rfa t,____--_:Y_.:::':]':,,
L L
__g_t".q!'e:ogo_ 615.464.000 _-_* *:_ __.
L_qg,r_gigggg_l_---__gz?*:zgJ:g*o_g l**____qF-t-:-6*3.__3_,_o--g_g_.
l---
NGLAI\{PIR
o02
TALUN TUIOT
003
BANTENGAN
w--
004
rEouTcwrt
005 006 o07 008 009
SUWARU NGUNGGAHAN
uE&q4)ry-
011
gxoHanJo
ot2
6(X)^34r oon FUiljs_?8!ooo 609-2(|a-ooo 626-3ftn nnn 644-O6a
KARA-NGTALUTI
001
dm*
60Lsg6-ooo
KALIDAWIR
ffi---
_643.026.000
-.-**-qL6-.s?3-.990612.788.0OO
___gg_e*.3?"?.ggg
_!E9.147.OO0
-.-.---__1e3.o9i".90_o_
BANDUNG
_-.-__-,187.419.ooo
SEBALOR
soKo
----
607.559.OOO
013 014
SINGGIf
015
sunuHnn t on
!9ae9Lggo_
KESAIVIBI-_-..-
t7, or+.t29.(x)o set:446;0oo
016 oL7 018
Nr:FE
rii-_-.
GANDONG
5er;Geodii 595.175.OOO
q-
.F
-18-
597.506.OOO
610.861.Oq) 9-q-e--{9-q'-o-9--9
6t2.972.OOO 6-06:t54:atOo
eoa:3co.ooo 5eg:.!_5:3.g_o_q
606.779.OOO
591.230.q)o 6lo.502.OOO 595.O15.OOO
605.488.OOO
_-__
go*3_.43_7:g_Og
608.903.OOO
60L?16:000 698.453.OOO
d;ra+iC.ooo rALqrf_UNqmNUNc
641.733.OOO - -q?-.7"93:-9pj _670.525.OOO 650.(X)3.ooo 622.112.OOO -''*'--'-.-..--,- ;. -616.339.OOO -.-_'* qs4.1O8.OOO
159.4()4.4?6.OOO
t A
i.ffi6_)
€\
