Bersih dan Akuntabel. Dibebaskan oleh Penyandera Karena Berwarga Negara Indonesia. Seleksi CPNS Deplu, Media Komunikasi dan Interaksi

EDISI KHUSUS PELAYANAN PUBLIK

Diplomasi

No. 20, Tahun II, Tgl. 15 Juni - 14 Juli 2009

TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Menlu :

Pelayanan WNI, Elemen Penting Bagi Upaya Benah Diri Deplu Seleksi CPNS Deplu,

Bersih dan Akuntabel Kompleksitas Permasalahan Perlindungan WNI Di Luar Negeri

Meutya Hafid :

Dibebaskan oleh Penyandera Karena Berwarga Negara

Indonesia Email: [email protected]

ISSN 1978-9173

Email: [email protected]

9

771978 917386 Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Daftar Isi

>4

Fokus

> 16

Kilas

>5

Fokus

> 17

Kilas

Fokus

> 21

Kilas

Fokus

> 24

Bingkai

> 26

>6 >7 > 14

Menlu : Pelayanan WNI, Elemen Penting Bagi Upaya Benah Diri Deplu Jubir Deplu: Moratorium TKI dipandang Positif Potret Satu Tahun Pelaksanaan “Citizen Service” di Singapura DIPLOMASI KEMANUSIAAN Lebih Tanggap dan Responsif Terhadap Perlindungan WNI Meutya Hafid: Bangga Menjadi Warga Negara Indonesia

Deplu Memperoleh Penghargaan

MURI Dan Sertifikasi ISO 22

9

Seleksi CPNS Deplu : ISO 9001 : 2008 Menjadi Diplomat, Melalui Seleksi Ketat

Tugas dan Fungsi Direktorat PWNI dan BHI

Seleksi CPNS Deplu : ISO 9001 : 2008 Menjadi Diplomat, Melalui Seleksi Ketat

Sorotan

Pudiklat Deplu Kawah Candradimuka Untuk Menyiapkan Diplomat Profesional

Sorotan

Benah Diri Profesi Diplomat

Perlindungan WNI di Luar Negeri: Upaya Sistemik Pemerintah yang Berkesinambungan  

Diplomasi

Teras Diplomasi Sejalan dengan proses ”benah diri” Deplu, dalam rangka penguatan mesin diplomasi Indonesia, dan peningkatan pelayanan publik secara langsung, diantaranya Deplu membentuk Direktorat Diplomasi Publik (Diplik) dan Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI). Keberadaan Direktorat Diplomasi Publik adalah sebagai ujung tombak kiprah diplomasi yang dijalankan Deplu untuk melibatkan masyarakat didalam penentuan kebijakan luar negeri Indonesia yang dari waktu ke waktu semakin meningkatkan perannya dalam percaturan global dunia internasional. Sementara keberadaan Direktorat PWNI dan BHI, ditujukan untuk mewujudkan perlindungan diplomatik dan konsuler yang lebih berkualitas, seiring dengan meningkatnya intensitas arus migrasi WNI ke luar negeri, yang merupakan salah satu dampak dari era globalisasi. Disadari bahwa kompleksitas permasalahan perlindungan WNI di luar negeri sangat beragam, sehingga diperlukan usaha secara terus menerus dalam mengupayakan perbaikan pemberian perlindungan kepada WNI dari waktu ke waktu. Kasus-kasus yang menimpa WNI di luar negeri, belakangan ini menunjukan bahwa dinamika pergerakan masyarakat Indonesia di luar negeri sudah sedemikian besarnya, sehingga fungsi pelayanan dan perlindungan pemerintah di luar negeri menjadi semakin penting. Oleh karena itu sebagai upaya penguatan fungsi pelayanan dan perlindungan, Deplu telah melakukan peluncuran Sistem Pelayanan Warga (Citizen Service) di 15 Perwakilan RI. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan perlindungan warga merupakan prioritas utama bagi Direktorat PWNI dan BHI beserta Perwakilan Indonesia di luar negeri. Berbagai perbaikan dan penyempurnaan sistem pelayanan terus dilakukan, terutama untuk dapat memberikan pelayanan yang ramah, murah, cepat dan transparan. Selain itu, juga mengembangkan pendekatan yang menekankan pada sikap kepedulian dan

keberpihakan kepada WNI dan BHI. Upaya tersebut tentunya sudah dilaksanakan dengan baik oleh Deplu yang dibuktikan dengan diraihnya Piala Citra Pelayanan Prima 2008 oleh Direktorat Perlindungan WNI dan BHI serta KBRI Singapura. Bahkan untuk pelaksanaan Sistem Pelayanan Warga, KBRI Singapura juga telah meraih sertifikasi internasional ISO 9001:2008, sebagai pengakuan dari masyarakat internasional atas raihan kerja yang dicapai dalam bidang pelayanan bagi WNI. Piala Citra Pelayanan Prima 2008 juga diraih oleh KBRI Kuala Lumpur, disamping menerima Piagam Penghargaan Khusus sebagai Pelopor Perbaikan Pelayanan Publik. Deplu dan Perwakilan RI di luar negeri senantiasa akan terus memberikan pelayanan dan perlindungan yang semakin baik kepada WNI di luar negeri, namun kompleksitas permasalahan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri membutuhkan komitmen bersama semua pihak pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk mendukung pelayanan publik yang prima, tentunya juga diperlukan sumberdaya yang handal dan profesional. Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya hanya dapat dijaring melalui sistem rekrutmen yang ketat dan komprehensif. Dengan demikian proses seleksi karyawan dan diplomat Deplu memiliki arti strategis bagi pengembangan kualitas dan pelayanan Deplu dimasa datang. Terkait dengan hal tersebut, Departemen Luar Negeri telah menyelenggarakan penerimaan calon pegawai dan diplomat dengan metode yang komprehesif dan accountable.  Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya sertifikasi ISO 9001:2008 untuk penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi calon karyawan di Deplu tersebut. Hal ini tentunya merupakan bagian dari upaya Deplu untuk tidak saja meningkatkan kualitas pelayanan publik tetapi juga meningkatkan kualitas mesin politik Indonesia dalam menghadapi perkembangan global yang multipolar. []

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi Khariri Ma’mun Redaktur Pelaksana Kholid M. Staf Redaksi Cahyono Saiful Amin Arif Hidayat Tata Letak dan Artistik Tsabit Latief Distribusi Mardhiana S.D. Kontributor Daniel Ximenes Alamat Redaksi Jl. Kalibata Timur I No. 19 Pancoran, Jakarta Selatan 12740 Telp. 021-68663162, Fax : 021-86860256, Tabloid Diplomasi dapat di Download di http://www.deplu.go.id Email : [email protected] Cover : Meutya Hafid Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri R.I bekerjasama dengan Pilar Indo Meditama

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected]

Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Diplomasi

4

F

o

k

u

Dua tahun sudah kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura mengembangkan sistem pelayanan warga atau popular dengan sebutan citizen service. banyak kemajuan yang telah dicapai. Kini pelayanan atas setiap warga rata-rata membutuhkan waktu satu sampai dua hari. KBRI Singapura, menunjukkan komitmen yang sangat kuat dari seluruh pelaksana kebijakan polugri dan diplomasi Indonesia untuk senantiasa peduli dan berpihak pada kepentingan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan WNI yang berada di luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari catatan sejarah, bahwa amanat konstitusional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yang pada alinea ke-4 tertulis dengan sangat jelas “melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Inilah sebetulnya amanat konstitusi yang kami jadikan dasar bagi pengembangan semangat kepedulian dan keberpihakan para Kedubes RI dan Diplomat Indonesia di luar negeri dalam melindungi WNI. Dengan kepedulian dan keberpihakan, kita maksudkan bahwa seluruh Perwakilan Republik Indonesia dan para Diplomat Indonesia di luar negeri senantiasa peduli terhadap WNI dan utamanya mereka yang mengalami kesulitan dan memerlukan bantuan, dan tidak ada pilihan lain bagi Perwakilan dan para Diplomat kita kecuali berpihak membantu WNI. Kita ingin memastikan bahwa para WNI, utamanya jutaan para TKI yang bekerja di luar negeri, mendapatkan payung perlindungan, kepastian, keadilan, dan pendampingan hukum, khususnya tatkala mereka mendapatkan masalah. Kita peduli akan kesejahteraan mereka, dan rasa keberpihakan itu kita tunjukkan melalui upaya terus-menerus yang dilakukan untuk memastikan bahwa hakhak mereka terlindungi, dengan

No. 20, Tahun II

s kata lain kita ingin menyediakan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan warga yang berkualitas berarti pelayanan yang cepat, mudah, dan murah dalam arti tidak ada pungutan liar serta ramah. Inilah yang saya sampaikan pada tahun lalu tepatnya pada tanggal 29 Juli 2007, ketika saya meresmikan Sistim Pelayanan Warga di enam Perwakilan RI yang memiliki jumlah warga yang besar di wilayah akreditasinya. Dan tidak kurang pada saat Rapat Kerja Pimpinan Departemen Luar Negeri dengan seluruh Kepala Perwakilan RI di luar negeri, saya menginstruksikan kepada semua Perwakilan agar Kantor Perwakilan mampu meningkatkan kualitas pelayanan warga, yakni system pelayanan tiga jam atau kurang. Padan bulan Januari yang lalu misalnya, Kuasa Usaha KBRI Kuala Lumpur melaporkan kepada saya pelaksanaan instruksi untuk mengurangi secara bertahap jumlah hari dan jam yang diperlukan untuk pelayanan warga dari satu bulan menjadi 14 hari, menjadi 7 hari, menjadi 3 hari dan kemudian dengan bangga melaporkan kepada saya sudah mencapai pelayanan satu hari, dan saya minta malah dikurangi menjadi 3 jam, itu yang sekarang berlaku di KBRI Singapura dan KBRI Kuala Lumpur. Hanya ada dua pilihan yaitu mau atau mampu, dan untuk mampu saya sudah bicara dan mendapat dukungan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), sebab di Perwakilan kami terapkan sistem rasio jumlah diplomat dan lokal staff 1 berbanding 1,5. Ini memang upaya benah diri kami untuk efisiensi tenaga, tetapi bagi pelayanan warga yang berkualitas, Menpan sudah menyetujui untuk mengecualikan 1;1,5 tadi. Dengan kata lain, pusat akan mendukung berapapun tenaga yang diperlukan oleh Perwakilan untuk mencapai sistem pelayanan yang baik tadi. Juga dalam pengadaan peralatan dan perlengkapan.

Menlu :

Pelayanan WNI, Elemen Penting Bagi Upaya Benah Diri Deplu

Saya percaya, PerwakilanPerwakilan Indonesia di luar negeri khususnya yang memiliki warga negara yang besar untuk tampil dengan pertanggungan jawab publiknya, akuntabilitas publiknya akan mengisi dan dibebankan oleh diplomasi Indonesia khususnya dalam hal perlindungan warga. Saya sadar bahwa upaya mewujudkan pelayanan warga ini bukan upaya yang mudah pasti ada kendala teknis maupun non teknis. Tetapi kami bertekad bahwa ini adalah bagian dari elemen yang penting dari upaya benah diri yang kami luncurkan sejak tahun 2001, yang pada hakikatnya tidak mudah dalam upaya mengubah paradigma dan cara berfikir, mindset kita, yaitu menjadi diplomat, pegawai negeri yang melayani bukan untuk dilayani. Karena itu benah diri adalah

sosok prasyarat penting agar kita dapat menciptakan sistem pelayanan warga tadi, dan saya meyakini bahwa betapapun upaya reformasi kita lakukan di berbagai bidang, yang tidak kalah penting adalah reformasi birokrasi para pejabat penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Itu tugas yang tidak mudah kalau tidak dihayati dengan semangat kepedulian dan keberpihakan, Saya kira tidak mudah mewujudkan sistem pelayanan warga yang baik yang ingin kita bangun. Karena itu saya juga meminta agar pelayanan yang baik tidak hanya diukur dengan tolok ukur 3 jam, 1 hari, 3 hari, tetapi juga perluasan aspek-aspeknya. Saya juga sudah meminta misalnya kepada Kedubes di Singapura untuk menyiapkan bagian pelayanan konseling dari segi psikologi dan bahkan agama. Oleh karena itu kita merekrut sarjana psikologi dan ilmu agama untuk konseling di Perwakilan-Perwakilan kita. Kita harus hitung ini sebagai biaya yang memang harus dikeluarkan negara, karena kita juga harus menghargai kontribusi para warga kita di luar negeri termasuk PLTR dalam menghasilkan devisa dan lebih lagi bagi keluarga yang menggantungkan hidup mereka.[]

15 JUNI - 14 JULI 2009

Diplomasi F

o

k

u

s

5

Jubir Deplu:

Moratorium TKI dipandang Positif menjawab pertanyaan media mengenai pandangan Deplu untuk moratorium tersebut dalam Press Briefing, kemarin (12/06) di Ruang Palapa, Deplu. “Dengan demikian imbasnya di hilir pun bisa diminimaliskan” tambahnya. Usulan tersebut masih bersifat wacana, imbasnya kepada TKI khususnya yang informal masih dievaluasi lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait. Namun jika usulan tersebut diterapkan, kebijakan penghentian sementara pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri, sepenuhnya merupakan wewenang Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan membutuhkan pembahasan lebih lanjut di tingkat nasional yang melibatkan instansi terkait, seperti BNP2TKI. Wewenang Deplu untuk hal tersebut hanya sebatas mengkomunikasikan kebijakan nasional kepada negara penerima, dalam kasus ini adalah Malaysia.   Terlepas dari moratorium tersebut, selama ini juga telah dibahas langkah-langkah korektif

Mengenai usulan yang disampaikan  Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat untuk moratorium atau penghentian sementara tenaga kerja Indonesia (TKI) selama satu bulan khususnya ke Malaysia, Jubir Deplu menyampaikan hal ini dipandang sebagai suatu hal yang positif sejauh monitorium tersebut ditujukan untuk memperbaiki atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan pengiriman TKI ke luar negeri. “Apabila dalam moratorium tersebut bisa dibangun satu rancangan penempatan tenaga kerja yang lebih bersifat melindungi, peduli dan sebagainya, hal itu adalah suatu yang positif” ujar Jubir Deplu, Teuku Faizasyah saat

15 JUNI - 14 JULI 2009

menyangkut penanganan TKI di luar negeri. Salah satu kebijakan Pemerintah, yang juga selalu didorong oleh Deplu adalah memprioritaskan penempatan TKI terlatih atau semi-skilled, “karena sektor penempatannya yang jelas dan pengawasan yang lebih mudah dilakukan dibandingkan sektor informal yang umunya bekerja di lingkungan kerja yang tetutup” jelas Jubir.

Kasus Siti Hajar Masih terkait dengan perlindungan TKI, musibah yang menimpa Siti Hajar, salah satu TKI yang bekerja di Malaysia, Jubir Deplu menyatakan hal ini jangan menjadi satu refleksi masyarakat Malaysia secara keseluruhan. “Kasus ini adalah kasus yang tidak normal, bahkan pelakunya mungkin adalah seorang yang tidak normal juga,” ujar Jubir.  Dari publikasi perwakilan RI ke media malaysia, masyarakat di negara tersebut juga sangat terkejut dengan adanya tindakan kekerasan sedemikian rupa kepada seseorang. Yang bersangkutan sampai saat ini masih dalam perawatan. Saat ini, keluarga Siti Hajar juga sudah tiba di Malaysia sejak hari Jumat (12/06) pagi. Jubir Deplu juga menjelaskan Siti Hajar belum kembali ke Indonesia karena dua pertimbangan yaitu masalah kesehatan yang bersangkutan dan karena pertimbangan proses hukum yang sedang berjalan. “akan lebih baik, Siti Hajar masih berada di Malaysia apabila diperlukan untuk memberikan kesaksian” tegas Jubir.[]   Direktur PWNI dan BHI, Teguh Wardoyo saat penyerahan santunan kepada ahli waris TKI

No. 20, Tahun II

Diplomasi

6

F

o

k

u

s

Potret Satu Tahun Pelaksanaan “Citizen Service” di Singapura

Duta Besar Wardhana Dubes R.I. Singapura

Warga Negara Indonesia yang tinggal di Singapura hingga akhir tahun 2007 yang lalu adalah sebanyak 133.000 orang, dimana 80.000 orang diantaranya adalah penata laksana rumah tangga (PLRT), yaitu istilah yang kita gunakan untuk TKW Indonesia, 10.000 pelaut, 11.000 pekerja professional, 10.000 pelajar dan mahasiswa serta masyarakat Indonesia lainnya. Memperhatikan besarnya jumlah PLRT tersebut, maka pelaksanaan program citizen

dok.infomed

No. 20, Tahun II

services, disamping menekankan kepada pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan yang ramah, murah, transparan dan cepat serta pelayanan perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia dengan prinsip kepedulian dan keberpihakan, juga mencakup kegiatan-kegiatan keterampilan untuk membekali para PLRT dalam menghadapi tuntutan kerja di Singapura maupun yang akan kembali ke Indonesia. Sesuai arahan bapak Menlu beberapa waktu yang lalu, pelaksanaan program pelatihan keterampilan ini akan lebih dikembangkan lagi melalui pembentukan semacam Balai Latihan Kerja (BLK) di KBRI Singapura. Dan dalam kaitan ini Dharma Wanita Persatuan KBRI Singapura akan menjadi motor penggerak dari BLK tersebut. KBRI Singapura bersama Departemen Luar Negeri berusaha melakukan langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlindungan WNI, dan meningkatkan kemampuan para TKI. Selama memberikan

dok.infomed

pelayanan yang murah kita telah mencoba meninjau berbagai tariff biaya yang dipungut oleh KBRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain penurunan biaya penggantian paspor dari 85 dolar Singapura menjadi 40 dolar Singapura, biaya pengurusan buku pelaut dari 120 dolar Singapura menjadi 40 dolar Singapura dan biaya perpanjangan kontrak TKI khususnya PLRT yang mencapai 350 dolar Singapura sekarang menjadi 74 dolar Singapura, suatu penurunan jumlah yang sangat significant. Sejalan dengan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perwakilan-perwakilan Indonesia melalui program citizen services tersebut, sangat diharapkan upaya yang sama juga dilakukan oleh instansi atau pihak-pihak terkait di dalam negeri. Berdasarkan hasil observasi kami di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan PLRT, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah perbaikan dalam proses rekrutmen, pembekalan dan pelatihan sebelum pemberangkatan, kemungkinan mekanisme pembayaran gaji melalui pelayanan bank di Singapura, kebetulan di Singapura ada beberapa bank Indonesia, untuk menjamin adanya kepastian penerimaan gaji bagi TKI tersebut, dan penentuan besaran biaya pemberangkatan PLRT atau cost structure serta mekanisme pengembalian biaya tersebut yang dirasakan sangat berat oleh para PLRT.

Selama ini pengembalian biaya cost structure tersebut melalui mekanisme pemotongan gaji pada 6 sampai 7 bulan pertama. Hal ini menyebabkan PLRT hanya menerima upah secara minimum dan 10% selama masa pemotongan gaji tersebut. Kondisi semacam ini kadang menimbulkan suasana kekecewaan, ketidak puasan dan frustasi bagi sejumlah PLRT yang tidak tahan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap semangat kerja, dan sering kali terpaksa mereka harus melarikan diri ke kantor Perwakilan RI. Pada tahun 2007 yang lalu, KBRI Singapura telah menampung dan membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh 1.348 PLRT Indonesia di Singapura, dan dapat kami sampaikan setiap bulannya kami menampung sebesar 120 PLRT yang memerlukan bantuan untuk pemecahan masalah. Dalam kaitan ini, salah satu upaya yang sangat efektif dalam mengatasi masalah tersebut adalah penanganan pembiayaan cost structure itu yang dapat dilakukan melalui fasilitas kredit, sehingga PLRT tersebut gajinya tidak harus dipotong terus-menerus dalam 6-7 bulan mendatang, sehingga mereka akan mampu menerima gaji tanpa potongan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari komunitas perbankan Indonesia untuk bisa memberikan fasilitas kredit bagi para TKI.[]

15 JUNI - 14 JULI 2009

Diplomasi LEN

S

A

7

DIPLOMASI KEMANUSIAAN Lebih Tanggap dan Responsif Terhadap Perlindungan WNI di Luar Negeri Semenjak Menlu mencanangkan program restrukturisasi Departemen Luar Negeri dan Kantor Perwakilan RI tahun 2001, banyak inovasi dan perubahan yang dihasilkan. Salah satu diantara hasil restrukturisasi ini adalah dibentuknya Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum pada tahun 2002. Pembentukan Direktorat ini tidak terlepas dari prioritas Deplu terhadap upaya perlindungan WNI di Luar Negeri yang dalam perkembangannya membutuhkan perhatian yang lebih serius. Sebelumnya, masalah perlindungan WNI belum mendapat perhatian yang cukup, sekarang dengan Diplomasi Kemanusiaan, perlindungan WNI dapat dilakukan dengan cepat, tepat, murah dan memuaskan. Sehubungan dengan penempatan kantor perwakilan, akan dibuat sistem rating.Yaitu sistem yang akan mengatur besar kecilnya perwakilan, jumlah dan komposisi staff, bobot misinya dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dengan menggunakan parameter indeks perwakilan. Indeks ini disesuaikan dengan kepentingan nasional Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan konsuler atau perlindungan warga. Kalau indeks perwakilan lebih untuk kepentingan bidang politik misalnya, maka yang akan diperkuat adalah bidang politiknya., kalau hubungan ekonominya, maka bidang perekonomiannya yang diperkuat. Contohnya di Kualalumpur Malaysia, yang dikuatkan dan ditonjolkan adalah fungsi bidang perlindungan WNI, disamping fungsi-fungsi yang lain. Maka atas dasar itu, kantor perwakilan disana diperkuat dengan penambahan staff dan resource-

15 JUNI - 14 JULI 2009

nya seperti penambahan anggaran dan sebagainya. Pada 29 Juli 2007 lalu, Menlu Hassan Wirajuda telah meluncurkan program perlindungan/pelayanan WNI, dimana sesuai dengan program, perwakilan harus bertugas sebagai kordinator dan penanggung jawab perlindungan. Dengan adanya masalah perlindungan warga negara ini, maka kebijakan yang diterapkan adalah kepedulian dan keberpihakan, dimana perwakilan harus peduli dan berpihak kepada WNI dalam suatu kasus. Jika terjadi suatu kasus dan bisa diselesaikan secara langsung, maka perwakilan akan menyelesaikannya, seperti kasus penipuan , pelecehan, gaji tidak dibayar dan sebagainya. Oleh karena itu dengan diperkuatnya staff diplomasi bidang perlindungan, kantor perwakilan diharapkan lebih cepat tanggap dan responsif. Pada prinsipnya program perlindungan atau pelayanan ini adalah untuk memperkuat fungsi yang sudah ada. Dengan adanya fungsi-fungsi ini perwakilan akan lebih tanggap dan responsif, lebih cekatan dan cermat, serta lebih semangat dalam memberikan perlindungan kepada WNI. Perwakilan akan membenahi suatu kasus mulai dari hulu sampai ke hilir, namun biasanya kasus yang terjadi lebih sering disebabkan oleh faktor di hulu, yaitu dari dalam negeri, tetapi karena merupakan satu kesatuan sistem dan terjadinya di luar negeri, maka yang bertanggung jawab adalah kantor perwakilan. Hal ini dilakukan demi kepentingan pemerintah dan negara, namun demikian di pusat juga akan dibentuk gugus tugas

untuk menangani laporan-laporan dari perwakilan. Dalam konteks ini, Deplu juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait karena merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan, LSM-LSM dan pihak lainnya dalam bentuk tukarmenukar informasi. Dalam era sekarang ini, semua pihak harus sama-sama melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan kewenangan tugas masing-masing. Disatu sisi Deplu punya kewenangan punya tangung jawab, di sisi lain LSM juga demikian, intinya adalah bagaimana bisa melindungi warga negara yang berada di luar negeri, tanpa melihat ini LSM atau bukan, diluar negeri pemerintah dan LSM harus bekerjasama. Oleh karena itu diharapkan LSM-LSM yang ada bekerjasama memberikan informasi-informasi jika terjadi suatu kasus yang menyangkut WNI, karena walau bagaimanapun, sesuai dengan ketentuan hukum suatu negara, yang diakui untuk melindungi warga negara Indonesia adalah kantor perwakilan. Jika terjadi suatu kasus, hal pertama yang dilakukan oleh Deplu adalah mengupayakan perlindungan, karena melindungi warga negara adalah tanggung jawab pemerintah, terlepas dari bagaimana dan apapun yang dilakukan oleh warga tersebut. Seandainya terjadi pemulangan (deportasi)WNI atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI), maka hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Deplu akan melakukan kordinasi dengan pihak terkait, jika yang dideportasi itu adalah TKI, maka yang akan dikontak adalah agen penerimanya atau majikannya. Kalau majikannya dan agen

M. Ibnu Said, SH

Staf Ahli Menlu Bidang Manajemen

penerimanya tidak bisa, maka yang dikontak selanjutnya adalah agen pengirimnya, kalau semuanya tidak bisa, baru resource-nya ke pemerintah. Oleh karena itu akan diteliti lebih dulu bagaimana kasusnya, apa yang terjadi. Yang sering terjadi adalah tidak lengkapnya surat legal/dokumen-dokumen yang sah, padahal sewaktu masuk dokumennya lengkap dan sah, namun karena ingin tetap tinggal disitu, surat ijinnya habis, visanya juga habis dan akhirnya menjadi illegal dari sisi pemerintah setempat, dari sisi pemerintah RI mereka tetap WNI yang harus dilindungi. Untuk masalah pemulangan WNI, Deplu memang mengalokasikan anggaran khusus akan tetapi tidak sebanyak kalau untuk sampai terjadi suatu eksodus, tentunya dana itu akan habis, maka dengan itu diperlukan suatu kordinasi yang kuat antara instansi pemerintah. Deplu bisa saja melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat, akan tetapi tidak mungkin juga seandainya harus melakukan pemulangan dengan biaya yang begitu banyak.

No. 20, Tahun II

Diplomasi

8

LEN

S

A

Kompleksitas Permasalahan Perlindungan WNI Di Luar Negeri Permasalahan hukum yang dihadapi oleh WNI di luar negeri sangat bervariasi, namun sejauh ini dapat dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu : pidana, perdata, ketenagakerjaan, dan imigrasi. WNI yang berada di luar negeri tunduk pada ketentuan pidana, imigrasi, dan ketenagakerjaan (bila dia bekerja di luar negeri) yang berlaku di negara penerima. Sementara WNI

Para TKI di Bandara saat menunggu kepulangan ke kampung halaman. dok.infomed

No. 20, Tahun II

yang membuat perjanjian/kontrak dengan pihak asing untuk suatu kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri, secara bersama-sama dengan pihak mitranya  dapat memilih hukum yang berlaku dan tempat penyelesaian sengketa yang diinginkan. Dalam hal WNI di luar negeri mengalami permasalahan hukum  dan tidak dapat membela hak dan kepentingannya secara langsung di muka pengadilan atau di hadapan institusi yang berwenang lainnya di luar negeri, karena ketidak hadirannya atau alasan lain, Perwakilan RI

dapat mewakili atau mengatur perwakilan yang layak bagi WNI dengan tujuan sebagai langkah awal perlindungan hak dan kepentingan WNI tersebut. Namun demikian perwakilan baik oleh Perwakilan RI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perwakilan RI untuk bertindak untuk dan atas nama WNI harus dilakukan dengan memperhatikan praktek dan prosedur yang berlaku di negara penerima. Namun demikian, perwakilan di muka  pengadilan atau di hadapan institusi lainnya tersebut pun tidak dapat dijadikan alat untuk mengintervensi sistem hukum yang berlaku terhadap WNI di negara penerima, semata-mata untuk tujuan perlindungan WNI dimaksud. Selain perlindungan kekonsuleran, negara juga dapat memberikan perlindungan diplomatik. Dalam perlindungan diplomatik, pemerintah suatu negara harus secara tegas mengajukan klaim atau protes kepada pemerintah negara lain yang dianggap telah melakukan pelanggaran hukum internasional terhadap warga negaranya. Hal ini berarti yang terlibat dalam sengketa bukan lagi individu/ Warga Negara tertentu, melainkan pemerintah masing-masing negara, dan sengketa pun menjadi bersifat internasional. Namun perlindungan diplomatik juga tunduk pada ketentuan dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa perlindungan diplomatik diberikan terbatas pada kasus dimana telah terjadi pelanggaran hukum internasional oleh negara penerima (bukan individu di negara penerima), seluruh upayaupaya hukum nasional yang dimungkinkan di negara penerima telah ditempuh, dan individu yang menjadi korban adalah pemegang kewarganegaraan negara pemberi

“Perlindungan diplomatik memiliki bentuk yang sangat variatif, mulai dari yang bersifat lunak seperti mediasi dan good offices hingga yang bersifat keras seperti penangguhan hubungan diplomatik dan litigasi internasional. Hukum internasional melarang penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan perlindungan diplomatik.” perlindungan. Perlindungan diplomatik memiliki bentuk yang sangat variatif, mulai dari yang bersifat lunak seperti mediasi dan good offices hingga yang bersifat keras seperti penangguhan hubungan diplomatik dan litigasi internasional. Hukum internasional melarang penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan perlindungan diplomatik. Perbedaan mendasar antara perlindungan kekonsuleran dan perlindungan diplomatik terletak pada perlindungan kekonsuleran bersifat preventif sementara perlindungan diplomatik bersifat remedial. Selain itu perlindungan diplomatik juga hanya dilakukan oleh pemimpin negara atau pejabat tinggi yang mewakili negara (Menteri Luar Negeri atau Duta Besar). Pemerintah RI dalam hal ini Deplu dan Perwakilan RI akan senantiasa memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri, namun kiranya perlu kembali ditegaskan bahwa kompleksitas permasalahan perlindungan WNI di luar negeri membutuhkan komitmen bersama semua pihak pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat.[]

15 JUNI - 14 JULI 2009

Diplomasi LEN Direktorat Perlindungan WNI dan BHI

Upaya Sistemik Pemerintah Yang Berkesinambungan  

pelayanan dan perlindungan warga bukanlah pekerjaan yang dapat selesai dalam semalam. Diperlukan kerja keras dan komitmen yang terus menerus dari Pemerintah, baik dari sistem maupun personil. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat sebagai subyek perlindungan yang harus membekali diri sebaik-baiknya sebelum bepergian keluar negeri untuk tujuan apapun. Kasus-kasus yang menimpa WNI di luar negeri, belakangan

Globalisasi dunia telah menyebabkan batas antar negara menjadi semakin sumir dan selanjutnya menyebabkan pergerakan orang dari satu negara menuju negara lainnya menjadi lebih mudah. Hal ini juga dirasakan oleh Indonesia, dimana migrasi WNI secara besar ke luar negeri, baik untuk tujuan bekerja, rekreasi, ibadah, menempuh pendidikan maupun untuk tujuan lainnya semakin meningkat. Saat ini tercatat lebih dari 3 (tiga) juta orang Indonesia yang berada di luar negeri. Jumlah yang tidak sedikit ini tentu saja berhak atas pelayanan dan perlindungan hukum dari Pemerintah Indonesia. Departemen Luar Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri telah diberikan mandat untuk menjadi koordinator hubungan luar negeri. Salah satu mandat yang diberikan oleh undang-undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada setiap WNI yang berada di luar negeri. Namun disadari bahwa kompleksitas permasalahan perlindungan WNI di luar negeri sangat beragam sehingga diperlukan usaha secara terus menerus dalam mengupayakan perbaikan pemberian perlindungan kepada WNI dari waktu ke waktu baik di dalam negeri maupun di luar negeri.  Di dalam negeri, sejalan dengan proses benah diri Deplu dalam rangka penguatan mesin diplomasi Indonesia, Deplu telah

ini menunjukan bahwa dinamika pergerakan masyarakat Indonesia di luar negeri sudah sedemikian besarnya, sehingga fungsi pelayanan dan perlindungan pemerintah di luar negeri menjadi semakin penting. Sebagai gambaran kompleksitas fungsi perlindungan WNI di luar negeri, data tahun 2008 menunjukkan bahwa jumlah WNI yang melapor ke Perwakilan RI mencapai 3.121.506, jumlah WNI bermasalah yang ada di penampungan Perwakilan RI sebanyak 12.418, sedangkan WNI yang dideportasi berjumlah 29.399 orang. Deplu melihat hal tersebut secara positif dan menganggap bahwa perhatian dan ekspektasi masyarakat yang begitu besar adalah wujud kepedulian masyarakat dan media akan pentingnya peningkatan kinerja yang harus terus-menerus dilakukan. Namun demikian, perlu

Perlindungan WNI di Luar Negeri:

15 JUNI - 14 JULI 2009

membentuk suatu Direktorat yang berkaitan langsung dengan Perlindungan WNI di luar negeri sejak 2002, yaitu Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Sebagai upaya penguatan fungsi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, Deplu telah melakukan peluncuran Sistem Pelayanan Warga (Citizen Service) di 6 Perwakilan RI, yakni KBRI Singapura, KBRI Seoul, KBRI Bandar Seri Begawan, KBRI Amman, KBRI Doha dan KBRI Damaskus. Pada tahun 2008 upaya tersebut diperluas ke 9 Perwakilan RI lainnya, yaitu : KBRI Abu Dhabi, KBRI Riyadh, KBRI Kuwait, KJRI Johor Bahru, KJRI Hongkong, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Jeddah, KJRI Dubai dan KBRI Kuala Lumpur. Namun disadari bahwa upaya-upaya penguatan sistem

S

A

9

dijelaskan bahwa perlindungan yang diberikan oleh Perwakilan RI di luar negeri merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Konsuler yang ada pada Perwakilan RI, yang telah diatur pelaksanaannya secara mapan, baik dalam hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional. Pasal 19 huruf b UndangUndang No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri secara tegas menyatakan bahwa “Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban inter alia memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.” Oleh karena itu pelaksanaan fungsi konsuler tidak dapat dilepaskan dari  pengaturan hukum internasional, yaitu ketentuan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1982.    Konvensi Wina 1963 menetapkan bahwa fungsi perwakilan konsuler dalam memberikan perlindungan dilakukan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional. Selain tunduk pada hukum internasional, upaya perlindungan WNI di luar negeri juga harus dilakukan dengan tidak mengabaikan hukum nasional yang berlaku di sebuah negara. Penegakan yurisdiksi hukum di wilayah teritorial merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara, maka pelanggaran terhadap hukum nasional suatu negara oleh pejabat Perwakilan RI di luar negeri, dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan berpotensi menimbulkan protes dari pemerintah negara bersangkutan yang pada akhirnya akan bersifat kontra produktif terhadap hubungan diplomatik kedua negara.[[

No. 20, Tahun II

Diplomasi

10

LEN

S

Baru saja kasus penganiayaan Siti Hajar masuk proses penyidikan, polisi menemukan Nurul Widayanti tewas tergantung di Kajang, Selangor, Malaysia, Sabtu (13/6). Pelanggaran hak TKI yang baru muncul bila korban berhasil kabur menunjukkan ada persoalan serius berkaitan dengan penempatan dan perlindungan. Para TKI menuntut pemerintah berani berbuat luar biasa demi melindungi mereka. Tanpa perbaikan hingga akar masalah, pemerintah sama saja memelihara bom waktu yang selalu mengulang masalah. Siti Hajar (33), TKI asal Limbangan, Garut, Jawa Barat, terluka parah akibat siraman air panas dan dipukuli majikannya, Hau Yuang Tyng alias Michelle (43). Adapun Nurul yang berasal dari Desa Dindeen, Wadungan, Ngawi, Jawa Timur, ditemukan tewas tergantung di rumah orangtua majikannya, Tan Seng Woo, di Kajang. Keduanya adalah TKI legal, tetapi bernasib naas. Mereka adalah bagian dari sedikitnya 400.000 TKI yang mau menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia karena janji manis bergaji Rp 1,5 juta-Rp 2,5 juta per bulan. Namun, rendahnya tingkat pendidikan membuat mereka kerap dieksploitasi para pengejar rente. Sponsor berlomba membujuk warga kampung menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia demi komisi 2.000 ringgit per kepala. Kompetensi rendah Perusahaan jasa TKI (PJTKI) pun kemudian membebankan biaya penempatan Rp 7 juta-Rp 8 juta per kepala kepada TKI yang dibayar setelah bekerja. Selama utang belum lunas, TKI tidak akan menerima gaji dan ini bisa berlangsung sedikitnya 12 bulan. Agen pekerja asing di Malaysia lalu memungut ribuan ringgit dari majikan dengan janji memberikan TKI yang pintar bekerja. Namun, minimnya pendidikan calon TKI membuat majikan kecewa.

No. 20, Tahun II

A

Masalah TKI Informal Bakal Jadi Bom Waktu

Perlindungan dan Pengawasan TKI Diberlakukan Dari 6 juta TKI Kondisi ini membuat Kedutaan Besar RI di Malaysia boleh jadi merupakan perwakilan RI ”paling sibuk” di dunia. Selain melayani pengurusan paspor sedikitnya 1.000 warga negara Indonesia per hari, KBRI juga mengurus pemulangan 60-100 TKI bermasalah per bulan. Hampir setiap hari ada TKI bermasalah yang kabur ke KBRI. Saat ini 161 TKI bermasalah berada di selter KBRI yang berkapasitas 75 orang. Duta Besar RI untuk Malaysia Da’i Bachtiar di Kuala Lumpur mengungkapkan, masalah paling menonjol adalah gaji yang tidak dibayar. Tim Satuan Tugas Perlindungan WNI KBRI memanggil majikan dan meminta mereka membayar. Jika majikan menolak, kedutaan mengadu kepada polisi sehingga menjadi kasus hukum. Menurut Wakil Duta Besar Tatang B Razak, satgas itu menyelamatkan hak TKI sebesar Rp 300 juta-Rp 500 juta per bulan.

Tujuan utama Dari 6 juta TKI di luar negeri, sebanyak 4,3 juta di antaranya bekerja di sektor informal. Malaysia merupakan tujuan utama TKI sehingga kini ada sedikitnya 2,2 juta orang di sana. Dari jumlah itu, hanya 1,2 juta orang yang terdaftar resmi di keimigrasian Malaysia dan 1 juta TKI lagi tidak berdokumen. TKI bisa dengan mudah ditemukan di sejumlah wilayah di Malaysia, mulai dari perkotaan sampai wilayah perkebunan yang terisolasi di pedalaman. Menurut Da’i, ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi masalah TKI. Pertama, Pemerintah Malaysia harus mengumumkan bahwa

kartu identitas pekerja asing merupakan bukti diri sah menurut hukum setempat sehingga TKI tak lagi menjadi obyek pemerasan oknum polisi atau RELA, satuan masyarakat sipil yang berwenang menangkap dan menahan pekerja asing ilegal. Kedua, TKI juga harus mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum bekerja ke Malaysia. Mereka harus meningkatkan kompetensi untuk menjadi pekerja terbaik dan disenangi majikan. Ketiga, pemerintah kedua negara harus meninjau ulang nota kesepahaman RI-Malaysia. ”Yang harus diperjuangkan sekarang adalah upah minimum 600 ringgit per bulan, waktu libur sehari dalam seminggu, dan TKI memegang identitas diri yang sah,” ujar Da’i. Soal pengawasan juga menjadi perhatian Pemerintah Malaysia. Direktur Perburuhan Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia Wan Zulkifli mengatakan, kasus penganiayaan terhadap Siti Hajar memang tidak sepatutnya terjadi. Ia meminta warga negara Malaysia pemakai jasa pekerja asing agar tidak memperlakukan mereka sewenang-wenang. ”Kami sedang mengusulkan agar agen dapat berkomunikasi melalui telepon atau bertemu langsung dengan majikan atau pekerja yang mereka tempatkan minimal tiga bulan sekali. Siapa yang tak melakukan atau menghalanginya akan mendapat sanksi. Jadi, potensi masalah bisa terdeteksi lebih cepat, tidak seperti Siti Hajar yang baru ketahuan setelah 34 bulan didera,” ujar Zulkifli. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno mengungkapkan, ia sudah bertemu Menteri Sumber Daya

di luar negeri, sebanyak 4,3 juta di antaranya bekerja di sektor informal. Malaysia merupakan tujuan utama TKI sehingga kini ada sedikitnya 2,2 juta orang di sana. Manusia Malaysia S Subramaniam di sela sidang ILO di Geneva, Swiss. Kedua pihak setuju mempercepat pembahasan nota kesepahaman perlindungan TKI. Menurut Elvida (28), yang bekerja di pabrik elektronik JVC lewat jasa PJTKI PT Rahmat Mandiri di Medan, pemerintah harus lebih tegas membela TKI agar mereka tak lagi diremehkan di Malaysia. Elvida mengungkapkan, nasib ribuan TKI kontrak terombang-ambing karena agen pekerja kontrak seenaknya menempatkan mereka. ”Mereka memotong gaji untuk keperluan pengurusan izin kerja atau yang lain, tetapi izin tidak juga keluar. Banyak teman kami yang takut ditangkap RELA. ”Seandainya pemerintah kita tegas melindungi rakyatnya di sini, tentu orang Malaysia juga tak akan berani memperlakukan TKI seenaknya,” lanjut Elvida yang bekerja melalui JR Join. (adh) Hamzirwan (sumber : Kompas)

15 JUNI - 14 JULI 2009

Diplomasi LEN

Perlindungan WNI di Luar Negeri Menjadi Prioritas Deplu Restrukturisasi dan pembenahan yang dilakukan oleh Deplu sejak 2001 bertujuan untuk mencapai misi organisasi Departemen Luar Negeri, yakni memperjuangkan kepentingan nasional. Terlepas dari apapun bentuk dan sifatnya, salah satu kepentingan nasional yang perlu terus dijunjung tinggi adalah perlindungan dan pelayanan untuk warga negara Indonesia di luar negeri. Salah satu pekerjaan utama seorang diplomat adalah melindungi (protecting) kepentingan nasional dan sesama warga negara. Inilah yang terus dicamkan oleh pimpinan Departemen Luar Negeri dalam berbagai kesempatan. Upaya perlindungan hukum terhadap warna Negara Indonesia di Luar Negeri sebenarnya sudah berlangsung lama, yaitu sejak dibukanya Kantor Perwakilan RI di luar negeri. Fungsi konsuler diseluruh Kantor Perwakilan RI , ketika itu sudah melakukan tugas perlindungan, jadi ini bukan merupakan hal yang baru. Perhatian dan sorotan masyarakat terhadap upaya perlindungan hukum WNI semakin bertambah besar seiring dengan banyaknya WNI yang melakukan pelanggaran dan kasus-kasus berat di luar negeri. Ini menjadi tantangan bagi Deplu khususnya Direktorat Perlindungan WNI dan Perwakilan RI. Hanya saja perlu diingat, bahwa tugas perlindungan bukan untuk menghapus tindak pidana yang dilakukan. Tugas perlindungan adalah memberikan yang terbaik yang bisa dilakukan, jadi dengan demikian, kalau segenap daya upaya sudah kita lakukan namun tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, kita juga harus realistis. Perlindungan dan pelayanan publik ini menjadi sangat penting bagi Indonesia. Saat ini, jutaan warga Indonesia

15 JUNI - 14 JULI 2009

tinggal, menempuh pendidikan atau bekerja di manca negara. Sebagian besar WNI bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Menyadari kesulitan dan kerugian yang kerap diderita oleh warga di luar negeri, khususnya para TKI dan kesulitan hukum yang mereka hadapi, Departemen Luar Negeri dengan mengikutsertakan instansi-instansi lain pemerintah tidak memiliki pilihan selain memperjuangkan pelayanan dan perlindungan WNI yang lebih pasti, baik, cepat, mudah, murah, dan ramah. Maka para diplomat yang bertugas di luar negeri, bersama dengan jajaran Departemen Luar Negeri di tanah air, dituntut untuk peduli atas nasib penderitaan dan kondisi para WNI, khususnya mereka yang berstatus TKI. Namun peduli saja tidak

cukup. Harus juga dilakukan upaya dan langkah peningkatan pelayanan dan perlindungan hukum bagi para WNI di luar negeri. Kepedulian tersebut perlu disertai sebuah rasa keberpihakan. Kita dituntut untuk berpihak pada kepentingan, keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan WNI yang ada di luar negeri. Meski demikian, hal ini bukan berarti kita akan membela siapapun WNI yang memiliki persoalan hukum diluar negeri secara membabi buta. Keberpihakan dan pembelaan kita bukan tanpa perhitungan atau dilandasi oleh emosi semata. Maka kepedulian dan keberpihakan tersebut harus bersifat proporsional, dan dilandasi oleh rasionalitas dan upaya yang sistematis untuk menjamin bahwa WNI

S

A

11

mendapatkan perlakuan hukum yang benar dan adil. Kepedulian dan keberpihakan inilah yang menjadi landasan dari semua Departemen Luar Negeri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlindungan WNI di luar negeri. Ada beberapa kisah sukses dalam upaya kita dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan, salah satunya berupa penyelesaian dokumen bagi warga yang bersangkutan yang hanya memakan waktu tiga jam, jauh lebih cepat dari proses di waktu lampau yang butuh tiga hari kerja. Cerita sukses atas perbaikan sistem pelayanan dan perlindungan WNI tersebut adalah bukti bahwa dengan upaya yang sistematis dan membumi, kita mampu memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Inilah esensi dari benah diri yang dilakukan Departemen Luar Negeri, yang memberikan yang terbaik bagi Bangsa dan Negara Indonesia.[]

dok.infomed

Para TKI menunggu keberangkatan pesawat menuju negara tujuan.

No. 20, Tahun II

Diplomasi

12

S OROTAN

BABAK BARU PELAYANAN PUBLIK KBRI KUALA LUMPUR sebagai pekerja seks komersial (PSK); kondisi dan jam kerja yang tidak manusiawi; sindikasi trafficking in persons (TIP’s); serta pelanggaran prosedur dan ketentuan setempat.

Teguh Wardoyo Direktur Perlindungan WNI dan BHI

Warga Negara Indonesia di Malaysia: Selayang Pandang Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan Imigrasi Malaysia, hingga saat ini terdapat lebih dari 2 juta Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia. Dari jumlah tersebut diperkirakan 1,2 juta orang memiliki ijin resmi untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan sekitar 800.000 orang berstatus ilegal. Besarnya jumlah TKI di Malaysia mencapai 68 % dari total jumlah tenaga kerja asing di negara tersebut, dimana sebagian besar TKI tersebut bekerja di tempat yang “berklasifikasi” 3D (dirty, difficult, and dangerous). Data hingga Desember 2008 menunjukkan TKI di Malaysia pada umumnya bekerja pada sektor-sektor usaha yang meliputi: perladangan/perkebunan (379.438 orang); penata laksana rumah tangga (269.602 orang); konstruksi dan kilang pabrik (396.151 orang); serta bidang jasa (40.467 orang). Tinggi jumlah TKI berimplikasi pada tingginya potensi kasus yang melibatkan WNI di Malaysia. Tercatat rata-rata 1.000 kasus yang menimpa TKI tiap tahunnya, yang antara lain meliputi masalah-masalah: gaji yang tidak dibayar oleh majikan/agensi; perlakuan yang tidak manusiawi; penganiayaan; pelecehan seksual dan perkosaan; dipekerjakan

No. 20, Tahun II

Kondisi Pelayanan Publik oleh KBRI Kuala Lumpur Sesuai dengan Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, serta Undang-Undang No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur terus berupaya menjalankan fungsi perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI), terutama TKI. Fungsi perlindungan dilakukan melalui pemberian pelayanan publik dan perlindungan konsuler bagi WNI/TKI yang berada di wilayah akreditasi. Di masa-masa awal, pelayanan publik di KBRI Kuala Lumpur belum dapat dilakukan secara maksimal karena adanya keterbatasan, sarana, prasarana dan area pelayanan. Sebelum tahun 2007 hanya terdapat 8 loket untuk semua jenis pelayanan. Jumlah staf pelayanan yang ada di KBRI pun dirasakan tidak sebanding dengan tingginya permintaan pelayanan oleh WNI dan TKI yang mencapai rata-rata 2000 orang per hari. Di samping itu, minimnya sarana dan prasarana menyebabkan pelayanan perpanjangan dan pembuatan paspor masih harus dikerjakan secara manual, dan berimplikasi pada lambatnya penyelesaian dokumen tersebut (41 hari). Dengan terbatasnya sumber daya dan fasilitas maka kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas masih jauh dari harapan. Dampak dari minimnya sarana dan prasarana serta

belum tertatanya manajemen pelayanan publik terlihat langsung pada muncul berbagai permasalahan, seperti: antrian panjang masyarakat pada pusat pelayanan mulai dari dini hari hingga larut malam, kemacetan di depan gedung KBRI, dan rusaknya lingkungan di sekitar KBRI (taman milik Bandaraya/ Dewan Kota Kuala Lumpur. Namun dampak terburuk yang dirasakan ialah munculnya oknum-oknum calo dan perantara orang dalam yang berujung pada timbulnya pungutan-pungutan liar. Tidak hanya itu, beberapa waktu kemudian muncul dokumen-dokumen palsu yang dipergunakan di kalangan WNI/ TKI yang berada di Malaysia. Praktek-praktek penyelewangan semacam ini tentunya serta merta menimbulkan sikap antipati masyarakat Indonesia terhadap KBRI Kuala Lumpur dan menurunkan citra pemerintah Indonesia di mata masyarakat setempat. Upaya Perbaikan Pelayanan Publik oleh KBRI Kuala Lumpur Menyikapi peningkatan keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di KBRI di Malaysia, para pejabat KBRI di Kuala Lumpur memandang perlu untuk melakukan sebuah reformasi dan restrukturisasi kinerja, integritas, dan citra KBRI melalui peningkatan kualitas pelayanan publiknya. Pada kunjungan kerja Presiden RI ke KBRI Kuala Lumpur pada 29 Mei 2007, Presiden RI telah memberikan arahan untuk perbaikan pelayanan publik, yang antara lain meliputi: kewajiban untuk memberikan perlindungan, pelayanan dan kemudahan bagi para TKI; penyelesaian persoalan sarana dan prasarana KBRI Kuala Lumpur; perbaikan dan penambahan fasilitas pelayanan. Pada intinya pelayanan publik

harus lebih baik, lebih cepat, lebih murah serta lebih mudah. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut dan dilandasi dengan semangat untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, maka reformasi dan restrukturisasi pelayanan publik oleh KBRI Kuala Lumpur mulai dilakukan dengan mengusung misi “Terwujudnya warga negara Indonesia khusunya TKI yang aman dan terlindungi”. Berbagai pembenahan dan perbaikan pun mulai dilakukan pada sistem pelayanan publik KBRI Kuala Lumpur. Sejak tahun 2007 pelayanan kepada WNI, khususnya TKI, harus dilakukan secara prima dengan prinsip one day service. Motto: “Mudah, Murah, Cepat, Aman, Nyaman dan Ramah” menjadi sebuah janji pelayanan publik yang maksimal yang akan diberikan oleh KBRI kepada seluruh WNI/TKI yang berada di wilayah akreditasi. Selain aspek pelayanan, kualitas aspek perlindungan pun menjadi target untuk peningkatan. Perlindungan bagi WNI, khususnya TKI, kini dilakukan berdasarkan prinsip “kepedulian dan keberpihakan”. Disadari bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik, masingmasing fungsi pada Perwakilan tidak dapat berdiri sendiri, Dibutuhkan suatu konsolidasi internal yang berlandaskan semangat kebersamaan guna mencapai sinergi dalam mewujudkan pelayanan publik dan perlindungan WNI/BHI secara prima. Secara bilateral, kerjasama dan koordinasi dengan pihak Pemerintah dan aparat terkait di Malaysia terus digalakkan guna mendukung kepentingan nasional yang terkait dengan dalam pelayanan dan perlindungan WNI/ TKI. Seiring dengan berjalannya waktu, upaya perbaikan pelayanan

15 JUNI - 14 JULI 2009

Diplomasi S OROTAN publik di KBRI Kuala Lumpur telah menampakkan hasil. Hasil positif yang telah dicapai antara lain terlihat pada: (i) perbaikan sistem dan mekanisme kerja; (ii) modernisasi pelayanan kekonsuleran; (iii) penerapan proses pembuatan Perjanjian Kerja secara bertahap; (iv) peningkatan sumber daya manusia; serta (v) peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik. Kini pelayanan publik terhadap WNI di Malaysia dirasakan menjadi lebih optimal. Salah satu wujud nyata peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut adalah efisiensi pelayanan dokumen resmi, yang pada awalnya memakan waktu hingga 41 hari, kini dapat dilayani dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam dengan tarif resmi yang transparan dan accountable. Pada tahun 2007 tercatat 973 kasus TKI yang dapat diselesaikan dengan jumlah uang

TKI (termasuk gaji yang belum dibayarkan dan kompensasi) yang berhasil diselamatkan mencapai Rp. 3.043.485.120,00. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2008 menjadi Rp. 3.500.672.651. Sementara jumlah kasus menurun menjadi 854 kasus TKI. Sebagai wujud apresiasi atas keberhasilan upaya reformasi dan restrukturisasi birokrasi oleh KBRI Kuala Lumpur dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, pada 31 Oktober 2008 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) memberikan Piala Citra Pelayanan Prima 2008 kepada Duta Besar RI di Kuala Lumpur serta Piagam Penghargaan Khusus kepada Wakil Kepala Perwakilan RI sebagai Pelopor Perbaikan Pelayanan Publik. Dalam kesempatan tersebut, Menneg PAN juga mengusulkan diberikannya

13

sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (ISO) 9001:2008 kepada Unit Pelayanan Publik KBRI Kuala Lumpur. Dalam rangka menindaklanjuti usul Meneg PAN pada tahun 2008 tersebut, KBRI Kuala Lumpur telah melaksanakan proses untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 bagi sistem pelayanan publik. Sebagai finalisasi proses dimaksud, pada tanggal 19 Maret 2009 telah dilaksanakan audit sertifikasi oleh TuV Nord selaku lembaga sertifikasi. Hasil penilaian audit tersebut menunjukkan bahwa KBRI Kuala Lumpur dinilai telah memenuhi seluruh persyaratan sehingga dinyatakan berhak mendapatkan Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Hingga saat ini, KBRI Kuala Lumpur tetap terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan publik. Beberapa inovasi yang akan dikembangkan, antara lain yakni: (i) penggunaan sarana foto

digital langsung di loket tanpa biaya; (ii) paperless services; (iii) electronic filing sytem; dan (iv) sistem data WNI/TKI yang terintegrasi antar seluruh Perwakilan RI di Malaysia. Diharapkan dengan adanya sistem data yang terintegrasi ini data seluruh WNI/TKI di Malaysia dapat diakomodir dalam satu dedicated server untuk diakses on-line. Pada akhirnya keberhasilan KBRI Kuala Lumpur dalam meningkatkan pelayanan publik diharapkan dapat menjadi suatu motivasi bagi Perwakilan RI dan unit-unit pelayanan publik lainnya di Departemen Luar Negeri untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, khususnya WNI di luar negeri, sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.[]

7.   Almh. Carini bt Canita Tarsa (Subang) 8.   Almh. Tati Sumiati bt Mian Marsan (Karawang) 9.   Almh. Darsinah bt Dakilah (Indramayu) 10. Almh. Suhartini bt Sukirno (Subang) 11. Almh. Eti Rohaeti (Majalengka) 12. Almh. Darinah bt Sutarja Yakub (Indramayu) Penyerahan seluruh santunan

tersebut terlaksana atas upaya dan kerjasama KBRI Amman dan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI. Hal ini merupakan wujud kepedulian dan keberpihakan Departemen Luar Negeri RI, yang senantiasa berupaya maksimal dalam penyelesaian kasus dan pemenuhan hak-hak WNI atau TKI di luar negeri. (Sumber: Dit. PWNI dan BHI)

Deplu Serahkan Hak Dua Belas TKW yang Meninggal Dunia di Jordania Pada tanggal 11 Juni 2009 bertempat di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Departemen Luar Negeri RI, telah dilaksanakan serah terima hak-hak 12 (dua belas) almarhumah WNI/TKW yang telah berhasil diperjuangkan oleh Kedutaan Besar RI Amman, Jordania, dengan jumlah total USD 53.324,10 (lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat dolar Amerika sepuluh sen) atau setara dengan Rp 539.373.271,50 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen). (1 USD = 10,115) Hak-hak tersebut meliputi asuransi kematian, sisa gaji serta uang santunan dari majikan yang seluruhnya diserahkan secara langsung oleh Ketua Satgas Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (PPWNI) KBRI Amman kepada Acting Direktur Perlindungan WNI dan BHI untuk kemudian diteruskan kepada masing-masing keluarga ahli waris. Keduabelas WNI/ TKW tersebut merupakan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Jordania dan meninggal dunia oleh

15 JUNI - 14 JULI 2009

berbagai sebab, antara lain karena sakit, kecelakaan lalu lintas serta kecelakaan kerja.  Nama-nama kedua belas WNI/ TKW tersebut sebagai berikut: 1.   Almh. Aisyah Dayat (Bogor) 2.   Almh. Ernawati binti Marip (Lombok) 3.   Almh. Rusminah bt Mulyana Suherman (Cirebon) 4.   Almh. Muasyiroh bt Kurdi Karmina (Indramayu) 5.   Almh. Nia Herawati bt Abdul Suskandi (Subang) 6.   Almh. Marni Legiman (Lampung)

No. 20, Tahun II

Diplomasi

14

BING K AI

Meutya Hafid :

Dibebaskan oleh Penyandera Karena Berwarga Negara

Indonesia kekuatan adalah dukungan keluarga dan kepercayaan dari kantor yang menugaskan kita.

Meski sudah 4 tahun berlalu, drama penyanderaan Meutya Hafid dan budianto, dua wartawan Metro TV yang disandera saat melakukan tugas jurnalisme di Irak masih menarik untuk di ungkap. Karena fakta ini menjadi elemen penting untuk mengevaluasi kinerja dan profesionalisme Diplomat Indonesia dalam upaya melakukan perlindungan terhadap WNI yang bermasalah di luar negeri. Upaya pembebasan Meutya dan Budianto yang telah membuahkan hasil, merupakan jawaban bahwa kinerja Deplu sudah cukup baik. Khariri Ma’mun dari Diplomasi melakukan wawancara dengan Meutya Hafid seputar kasus penyanderaaan dan upaya pembebasan yang di koordinatori oleh Deplu. Berikut petikan wawancara tersebut.

No. 20, Tahun II

Kekuatan apa yang mendorong Anda untuk bersedia berangkat melakukan liputan ke Irak dalam kondisi yang sangat rawan ? Kepercayaan bahwa penugasan yang dilandasi dengan itikad baik, adalah amanah. Saya percaya segala sesuatu yang diniatkan baik, akan juga menghasilkan kebaikan. Tugas yang dititipkan oleh Metro TV ketika itu adalah meliputi pemilu pertama Irak setelah jatuhnya Saddam Husain. Pemberitaan seputar Irak ketika itu hanya didominasi oleh media barat. Kami ingin menghadirkan berita yang lebih berimbang. Tapi yang juga utama adalah memberikan

Setelah tiba di Amman , Jordania apakah anda sempat melapor ke Kedutaan Indonesia di Jordania ? bagaimana staf kedutaan melayani dan membantu anda khususnya terkait dengan urusan peliputan? Tentu. Setiap penugasan saya ke luar negeri selama menjadi jurnalis, saya selalu berkoordinasi juga dengan pihak kedutaan. Apalagi ketika di Jordania dan berencana masuk ke Irak, karena ini daerah rawan. Kedutaan menyambut baik, bahkan Dubes di Jordania ikut memberi dukungan moril dengan menerima kami, dan memberi masukan dan menjelaskan gambaran terakhir situasi di Irak. Sebelum memasuki perbatasan Irak apakah anda tidak terlebih dahulu melakukan kontak dengan KBRI Baghdad ? wilayah mana yang akan anda tuju dalam peliputan di Irak tersebut? KBRI Baghdad masih ditutup ketika saya berangkat ke Irak. Sejak invasi pasukan koalisi ke Irak, Indonesia menutup sementara KBRI di Irak sebagai bentuk tidak mendukung invasi tersebut. Jadi memang sempat khawatir juga, karena sadar jika ada kesulitan di Irak, akan sulit karena KBRI terdekat ada di Jordania.

Tujuan pertama adalah Baghdad. Saya berangkat ke Irak sejak invasi pasukan koalisi ke Irak ketika invasi tahun 2003 dan masih memiliki beberapa kontak person termasuk staff lokal KBRI. Namanya Nasser, ia adalah warga Irak yang pernah bekerja sebagai staff lokal di Kedutaan Indonesia di Irak. Bisa anda ceritakan sedikit mengenai proses penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Irak ? sepengetahuan anda, Motif apa yang mendasari mereka melakukan penyanderaan ini ?  apakah selama dalam penyanderaan diperlakukan dengan baik ? Layaknya penyanderaan seperti yang kita lihat di film, proses penangkapan sangat menegangkan, sempat terpikir tidak akan selamat dan akan langsung ditembak. Jumlah penyandera tiga orang, membawa senjata api yang dari jauh bentuknya terlihat seperti jenis AK 47. Mereka mengambil alih mobil, dua penyandera duduk didepan , satu lagi dibelakang saya sambil menodongkan senjata. Mobil dipacu sangat kencang dan melaju cepat. Ketika itu pula mata kami ditutup rapat dengan menggunakan sorban. Kaki saya serasa tidak menginjak lagi. Badan seperti mengawang, saya sempat berpikir bahwa sebentar lagi akan mati. Setelah dua jam dibawa dengan kendaraan, kami tiba di gurun, kami prediksi

15 JUNI - 14 JULI 2009

Diplomasi BING K AI lokasinya antara ramadi dan falujah. Saya melihat ada gua kecil. Disaat itu saya sadar, kami diculik dan akan terjadi proses negosiasi dengan pemerintah. Saat itu sangat besar harapan kami agar pemerintah merespon dengan cepat. Motif penyanderaan ini, saya kurang tahu persis, yang jelas setiap penyanderaan memiliki karakteristik ; motif balas dendam, motif ekonomi dan motif politik. Satu persatu saya jelaskan untuk menolak motif-motif mereka. Pertama, saya katakan Indonesia tidak mendukung perang di Irak, sehingga motif balas dendam gugur. Walaupun mereka menyampaikan ketidaksukaan terhadap media, dari manapun, karena merasa pemberitaan media mengenai perang Irak tidak berimbang. Kedua, motif ekonomi. mungkin ada negara-negara kaya yang sanggup membayar uang tebusan untuk warga negaranya. Saat itu awal pebruari 2004 kita bahkan masih tertatih tatih memulihkan Aceh yang dihantam tsunami. Saya sampaikan,jika mereka menginginkan uang tebusan, sepertinya sulit terwujud. Dengan memberikan penjelasan mengenai Tsunami, mereka menjadi lebih bersimpati kepada kami. Ketiga, motif politik. Motif ini ternyata merupakan motif yang paling diinginkan. Perhatian yang besar dari media lokal maupun internasional dimanapun ketika itu, memberikan mereka akses untuk berbicara didepan penduduk dunia (melalui rekaman yang mereka kirimkan ke televisi). Mereka juga menginginkan semacam pengakuan dari pemerintah Indonesia yang akhirnya terwujud dalam bentuk pernyataan Presiden dan bahkan tokoh-tokoh masyarakat yang luar biasa marak, yang memohon pembebasan Meutya-Budianto. Saya sempat membaca bahwa para penyandera mulai berubah sikapnya setelah yakin betul bahwa anda berasal dari

15 JUNI - 14 JULI 2009

Indonesia dan juga seorang muslimah. Dalam konteks ini, sepertinya  faktor “ Indonesia ” dan “Islam” memiliki kekuatan diplomasi yang cukup berpengaruh, bagaimana anda melihat hal ini ? Saya rasa faktor yang paling berpengaruh adalah kita warga negara Indonesia. Saya menekankan berulangulang bahwa Indonesia tidak mengirimkan pasukan ke Irak dan negara kita menolak invasi yang dilakukan Amerika pada tahun 2003. Kalau mengenai Faktor saya sebagai “muslimah”, agak sulit juga , karena di Irak juga terjadi perang sipil antara sesama muslim, yaitu kelompok Sunni dan Syiah. Apalagi kebanyakan mereka yang memasuki Irak termasuk wartawan barat mengaku sebagai muslim. Jadi dengan menonjolkan identitas keIslam-an bukan jaminan selamat. Setelah berita penyanderaan anda tersebar, langkah apa saja yang kemudian dilakukan oleh KBRI Jordan untuk membantu upaya pembebasan ? Ini harus ditanyakan kepada KBRI Jordania. Karena selama disandera kami putus komunikasi sama sekali. Digurun tidak ada telivisi, tidak ada signal telepon. Seluruh perangkat komunikasi juga disita sementara oleh mereka. Dalam upaya pembebasan pemerintah terus melakukan langkah-langkah diplomasi dan negosiasi apakah anda melihat bahwa diplomasi yang dilakukan pemerintah cukup maksimal ? dan bagaimana pelayanan para Diplomat terhadap WNI di luar negeri khususnya mereka yang sedang memiliki masalah atau sedang mendapat kesulitan seperti yang anda alami?.

15

Alhamdulillah saya bersyukur dan bangga menjadi warga negara Indonesia karena dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat secara umum begitu besar yang tanpa dukungan tersebut saya belum tentu akan kembali dengan selamat ke tanah air. Saya ingat salah seorang penyandera sempat bertanya, siapa kamu, kenapa negaramu perhatian dan sayang sekali dengan kamu. Ketika itu saya tidak paham maksudnya, baru setelah melihat televisi saya mengerti. Rupanya mereka heran dengan banyaknya simpati dan dukungan dari begitu banyak tokoh-tokoh dan tentunya Presiden yang terus menerus ditayangkan televisi internasional. Sementara dalam proses pembebasan setelah memasuki daerah bersignal, saya dapat berkomunikasi langsung dengan Juru Bicara Deplu Marty Natalegawa

dok.detik

dan ketua tim pembebasan Bapak Triyono Wibowo (sekarang jadi Wakil Menlu RI), sehingga mempermudah proses keluar dari negeri bergejolak tersebut. Saya juga diberitahu oleh keluarga, pihak Deplu terus menerus mengupdate informasi terbaru mengenai proses pembebasan saya kepada keluarga, sehingga keluarga merasa sedikit lebih tenang dan merasa diperhatikan. Saya sangat berterimakasih kepada semua yang terlibat dalam tim pembebasan baik di Jakarta maupun di KBRI Jordania yang tidak tidur berhari-hari demi upaya pembebasan saya. Saya sendiri berharap agar tidak hanya yang mendapat perlindungan, tapi juga semua WNI yang sedang menemukan masalah diluar negeri dapat memperoleh perlindungan dan perhatian yang sama.[]

No. 20, Tahun II

Diplomasi

16

S OROTAN

Tugas dan Fungsi Direktorat PWNI dan BHI Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 01/A/ OT/I/2006/01 Tahun 2006, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) bertugas memberikan perlindungan WNI di dalam dan luar negeri, badan hukum

bidang perlindungan ; pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan ; dan pelaksanaan administrasi Direktorat. Direktorat PWNI dan BHI terdiri dari : Subdirektorat PWNI dan BHI di luar negeri, Subdirektorat PWNI di Indonesia,

job order, perjanjian kerja, hak asuransi, gaji, syarat dan kondisi kerja ; keimigrasian dan kewarganegaraan ; kependudukan; fasilitasi komunikasi; penanganan WNI/ TKI bermasalah yang terlantar ; permasalahan perlindungan nelayan dan pelaut WNI ;

dok.infomed

Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi WNI. Berkaitan dengan tugas tersebut Direktorat PWNI dan BHI menyelenggarakan fungsi : penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi ; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis ; perundingan dalam kaitan perlindungan ; penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

No. 20, Tahun II

Subdirektorat Pengawasan Kekonsuleran, Subdirektorat Bantuan Sosial dan Repatriasi WNI, dan Subbagian Tata Usaha.

penanganan kasus pidana TKI/ WNI ; ijin kunjungan dinas ;serta sosialisasi dan diseminasi perlindungan WNI.

Subdirektorat PWNI dan BHI di luar negeri bertugas antara lain di bidang perlindungan; bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada WNI dan BHI di luar negeri; bantuan hukum di bidang ketatanegaraan pada WNI di luar negeri yang berkaitan dengan permasalahan

Subdirektorat PWNI di Indonesia antara lain bertugas menangani permasalahan terkait persengketaan antara local staff WNI dengan lembaga diplomatik dan konsuler asing atau organisasi internasional ; pemanggilan tergugat yang berada di luar/dalam negeri atau

penyampaian dokumen ke luar/ dalam negeri berkaitan dengan perceraian, hak perwalian anak, wanprestasi, keimigrasian dan kewarganegaraan ; proses adopsi anak WNI oleh WNA yang ada di Indonesia. Subdirektorat Pengawasan Kekonsuleran antara lain bertugas menangani pelayanan publik dan akses konsuler terkait dengan data dan penyampaian informasi, serta pelayanan dan perlindungan hak-hak WNI terkait masalah keimigrasian, kewarganegaraan, dan kependudukan. Hak-hak WNI yang bermasalah atau terlantar, perlindungan hak-hak pelaut Indonesia yang menghadapi masalah di kapal angkut asing dan atau di luar negeri, hak-hak pelaut dan nelayan Indonesia yang menghadapi masalah di kapal penangkap ikan asing dan atau di luar negeri, penyelesaian permasalahan WNI dan BHI di luar negeri. Subdirektorat Bantuan Sosial dan Repatriasi WNI bertugas menangani pelayanan di bidang bantuan kemanusiaan, pemulangan WNI bermasalah dan atau terlantar di luar negeri, antara lain mengenai pemberian uang santunan, kompensasi, asuransi dan proses pemulangan ke daerah asal, pemberian fasilitas kesehatan, penyediaan informasi umum dan dokumen, penjemputan, melakukan monitoring terhadap WNI/TKI korban human trafficking dan transnasional crimes lainnya. Subbagian Tata Usaha adalah sebagai unsur pendukung yang bertugas melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, seperti perencanaan dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi perlengkapan.[]

15 JUNI - 14 JULI 2009

Diplomasi K Melalui kerjasama dengan ILO (International Labour Organisation), Pusdiklat Deplu RI menyelenggarakan serangkaian pelatihan, yaitu “Refresher Training of Trainers Capacity Building Training on Protecting Migrant Workers for Deplu Master Trainers” yang diikuti oleh 11 mantan Duta Besar pada tanggal 2-4 Juni 2009. “Capacity Building Training on Protecting Migrant Workers” yang diikuti oleh 25 orang peserta Sesdilu pada tanggal 5 Juni 2009; dan “Capacity Building Training on Protecting Migrant Workers” yang diikuti 13 orang peserta Sesparlu pada tanggal 8 Juni 2009. Diklatdiklat tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut MOU DepluILO tentang Capacity Building Trainings for Foreign Service Personnel on Promotion and Protection of Indonesian Migrant Workers.  Tujuan pelatihan “Refresher Training of Trainers Capacity Building Training on Protecting Migrant Workers for Deplu Master Trainers” adalah untuk meningkatkan kapasitas peserta agar mampu memberikan pelatihan kepada peserta Sekdilu, Sesdilu, Sesparlu, maupun pejabatpejabat Perwakilan RI di luar negeri dalam upaya memberikan perlindungan, promosi, dan pelayanan kepada pekerja migran Indonesia di bidang bantuan hukum, counseling, pelatihan keterampilan serta pembekalan di bidang promosi dan marketing untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak di luar negeri. Sementara itu pelatihan bagi Sesdilu dan Sesparlu, yaitu “Capacity Building Training on Protecting Migrant Workers” bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pejabat tersebut di bidang perlindungan, pelayanan, dan promosi pekerja migran Indonesia serta mendukung “Citizens Service Centres” di sejumlah Perwakilan RI di luar negeri. Materi pelatihan antara lain meliputi bantuan hukum, counseling, keterampilan dan

15 JUNI - 14 JULI 2009

isu-isu pekerja migran lainnya, berdasarkan international best practices, yang diberikan oleh narasumber profesional dari ILO.  Modul-modul yang diberikan pada pelatihan bagi mantan Duta Besar antara lain Training Overview & General Orientation; Understanding International Labor Migration (Basic Migration Concepts & Typologies); Understanding International Labor Migration (An Indonesian Situationer); Understanding International Labor Migration (Ethical Paradigms & Standards); Understanding International Labor Migration (Legal Frameworks & Processes); Migration Administration(Standard Setting Through Process Management); Protecting Indonesian Migrant Workers(Revisiting the Roles of the Ministry of Foreign Affairs in the Protection of Migrant Workers); Protecting Indonesian Migrant Workers(The Diplomatic Mission in the Management of Labor Service Centers ); Decent Labor Marketing & Promotion(Development

ILA

S

17

Pusdiklat Menyiapkan Diplomat Handal Untuk Melindungi TKI di Luar Negeri of a Marketing Plan); Decent Labor Marketing & Promotion(Designing a Marketing Plan); Decent Labor Marketing & Promotion(Implementing & Evaluating a Marketing Plan).  Sedangkan modulmodul untuk peserta Sesdilu dan Sesparlu antara lain Understanding International Labour Migration: concept and theory, labour migration within the Indonesian context, international human rights standards, legal framework and proceses; Migration Administration: best practices; Protecting migrant workers: roles of foreign service officers in labour protection and providing services to

Kepala Pusdiklat Deplu, Darmansyah Djumala memberikan arahan di pusdiklat.

migrant workers;  Marketing and promotion: development, designing, implementing and evaluating the marketing plan. Pelatihan dilakukan melalui dialog interaktif dengan menggabungkan metode presentasi, tanya jawab, simulasi, worksheet dan case study. Di selasela pelatihan juga ditayangkan video mengenai potret kehidupan TKI di Malaysia sebagai salah satu materi diskusi.  Pihak Deplu dan ILO mengharapkan agar pelatihanpelatihan ini dapat membantu meningkatkan kapasitas Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) dalam melaksanakan perlindungan dan pelayanan, serta membantu promosi dan pemasaran pekerja migran Indonesia di luar negeri. Melalui pelatihan ini diharapkan para PDLN lebih mudah dan efektif menangani berbagai permasalahan yang dihadapi pekerja migran Indonesia. Selain karena juga para PDLN dituntut untuk mampu membuat strategi promosi dan marketing didalam menangkap peluangpeluang yang dapat dimanfaatkan dalam menyalurkan pekerja migran Indonesia yang memiliki potensial bekerja di luar negerI.[]

dok.infomed

No. 20, Tahun II

Diplomasi

18

K

ILA

S

Binti Salbiah

Staf di Direktorat PWNI dan BHI Deplu (Mantan TKI di Singapura)

Binti Salbiah

Permasalahan TKI yang sering terjadi itu sebetulnya banyak disebabkan karena PJTKI-PJTKI yang nakal, yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Seperti misalnya mengenai perpanjangan kontrak, itu seharusnya dilakukan setiap 6 bulan, tetapi karena agen-nya nakal-nakal, maka perpanjangan kontrak tersebut baru dilakukan setelah 8 bulan atau bahkan tidak diurus sama sekali hingga waktu yang lama. Jadi antara praktek dilapangan dengan apa yang tercantum didalam kontrak, itu kenyataannya berbeda. Biasanya para calon TKI itu

No. 20, Tahun II

ketika berangkat dari daerah asalnya, tidak memperoleh informasi apapun. Kita hanya mendapatkan informasi dari PJTKI di negara mana kita akan ditempatkan, kita tidak tahu dimana letak keberadaan KBRI atau KJRI itu dimana. Dan kalau ada masalah mengenai pekerjaan, biasanya kita hanya dioper dari satu majikan ke majikan lainnya. Oleh karena itu kita sendiri yang harus aktif mencari informasi, dimana alamat KBRI/ KJRI dan bagaimana caranya kita dapat kesana. Bahkan alamat kantor agen penerima saja, juga kita sendiri yang harus tanggap mencarinya. Ketika kita

masuk ke kantor agen penerima disuatu negara, kita harus mencatat nama kantor, alamat dan nomor teleponnya agar jika terjadi permasalahan, kita dapat menghubungi agen tersebut. Tetapi kebanyakan teman-teman TKI tidak memperhatikan hal ini, maka ketika ada masalah dan mereka kabur ke KBRI/ KJRI misalnya, mereka tidak tahu apa-apa, karena memang pengetahuan mereka sangat minim sekali. Sebenarnya PJTKI-PJTKI itu diwajibkan memberikan laporan lengkap tentang keberadaan TKI yang dikelolanya, seperti data diri TKI, berapa banyak jumlah TKI, alamat dan data majikan/perusahaan penerima, kontrak kerja dan sebagainya, tetapi banyak PJTKI yang tidak melakukan hal ini. Sehingga ketika ada permasalahan, KBRI/KJRI mengalami kesulitan karena tidak adanya data tentang mereka, apalagi ketika mereka ditanya oleh KBRI/KJRI mengenai keberadaan mereka, para TKI ini malah kebingungan sendiri. Untuk itu saya sangat mengharapkan kepada PJTKIPJTKI agar memberikan bekal informasi yang cukup kepada para TKI, seperti misalnya dimana letak kantor KBRI dan bagaimana caranya untuk menuju kesana. Jika terjadi suatu permasalahan dengan pekerjaan atau majikan, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya, terutama untuk bisa sampai ke KBRI/KJRI. Karena kalau sudah berada di KBRI/KJRI itu, kita merasa seperti berada di rumah sendiri, sebab KBRI/KJRI akan membantu kita dengan maksimal dan setulus hati. Saya rasa informasi pertama yang harus diketahui oleh para TKI adalah hal tersebut, apalagi karena sekarang ini seluruh staf KBRI/KJRI terus berupaya meningkatkan empati kepada para TKI, dimana setiap harinya banyak sekali mereka yang datang dengan berbagai permasalahannya untuk ditangani secara seksama.[]

15 JUNI - 14 JULI 2009

Diplomasi K

Direktorat Informasi dan Media, Deplu RI Direktorat Informasi dan Media (Infomed) Deplu RI bertugas menangani bidang informasi dan media yang terkait dengan berita, multimedia, data, fasilitas media, audio visual dan penerbitan, dalam upaya memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri. Direktorat Infomed terdiri dari Subdit Berita, Subdit Multimedia, Subdit Data Media, Subdit Fasilitas Media Massa, dan Subdit Audio Visual dan Penerbitan. Subdit Berita bertugas melaksanakan pemberitaan untuk keperluan penyampaian informasi, promosi, dan pembentukan opini publik untuk kepentingan RI di luar negeri. Kegiatan yang terkait dengan hal tersebut, antara lain adalah melakukan pengadaan bahanbahan informasi tentang isu-isu yang berkembang di dalam negeri, pembuatan berita yang menjadi perhatian internasional di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, sosial budaya serta kemanusiaan dan HAM bagi Perwakilan RI dengan tetap mengacu pada kepentingan nasional Indonesia. Disamping itu Subdit berita juga melakukan pemantauan perkembangan pemberitaan baik dari media nasional maupun internasional tentang Indonesia, pengelolaan berita berupa kliping atau kompilasi berita bagi keperluan internal Deplu, Kantor Kepresidenan, dan instansi terkait lainnya. Subdit Berita juga bertugas melakukan pengolahan hasil wawancara dan pernyataan pers Menlu, Jubir Deplu, dan Pejabat Tinggi Deplu lainnya, disamping juga berkewajiban terhadap pembuatan bahan-bahan promosi

15 JUNI - 14 JULI 2009

di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata serta pengadaan buku-buku referensi. Selain itu Subdit Berita juga melakukan pengumpulan, pengolahan berita surat kabar dan informasi lain yang terkait dengan Deplu, wawancara pers Menlu dan pejabat lainnya, masalah-masalah internasional, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam untuk kemudian disusun menjadi klipping dan berita Press Cable, yang selanjutnya disampaikan kepada Menlu, semua pejabat Eselon I, sejumlah pejabat Eselon II dan seluruh Perwakilan RI. Subdit Multimedia melaksanakan tugas bidang informasi multimedia, pengelolaan, dan pengembangan situs Deplu, updating dan uploading bahan data informasi, mengkoordinasikan informasi yang ditayangkan situs dari Unit dan Perwakilan RI, memberikan pelayanan informasi/penerangan kepada masyarakat dalam hal penyampaian data tentang Situs Deplu, mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi antara Situs Deplu dengan Website Perwakilan RI, serta melayani permintaan pemuatan beritaberita internet yang terkait dengan forum multilateral dan regional di situs Deplu. Subdit Data Media melaksanakan tugas monitoring berita media asing, analisis media massa, dan penyediaan data politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata. Subdit Fasilitas Media Massa melaksanakan tugas fasilitasi media massa nasional dan asing, serta kerja sama antarmedia. Melakukan koordinasi dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan kunjungan jurnalistik, ijin shooting, permohonan dan perpanjangan

S

19

Kartu Ijin Tinggal Terbatas/KITAS, Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing/IMTA, Lapor Diri Kepolisian. Selanjutnya Subdit Fasilitas Media Massa, bertugas dalam pemberian kartu pers bagi wartawan media massa asing,

Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan peliputan, pengolahan, penyimpanan, penggandaan, dan penerbitan audiovisual. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Deplu untuk peliputan

koordinasi penyusunan Siaran Pers dan dokumen background info untuk media massa nasional dan asing, koordinasi permohonan wawancara media massa nasional, daerah dan asing kepada Menlu dan pejabat-pejabat terkait di Deplu, koordinasi pengaturan Press Briefing mingguan, Konferensi Pers Menlu serta Joint Press Conference antara Menlu dengan pejabat pemerintah asing dan organisasi internasional, koordinasi pemberian kartu pers dan perbantuan bagi wartawan dari media massa nasional yang akan melakukan tugas ke luar negeri. Subdit Fasilitas Media Massa juga bertugas memberikan pelayanan Ijin Kunjungan Jurnalistik, dan kemudian meneruskan permohonan wawancara media asing kepada berbagai pejabat di lingkungan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kemudian memantau perkembangan persetujuan atau penolakan dari suatu permohonan wawancara. Subdit Audio Visual dan

kegiatan-kegiatan: pertemuan nasional maupun internasional, persidangan, seminar, dan kunjungan resmi baik bilateral maupun multilateral. Tugas liputan yang dilakukan oleh Subdit Audio Visual meliputi peliputan Press Briefing, Konferensi Pers Menteri Luar Negeri, Joint Press Conference antara Menteri Luar Negeri dengan pejabat pemerintah asing dan organisasi internasional. Termasuk melakukan koordinasi liputan wawancara media massa nasional, daerah dan asing kepada Menteri Luar Negeri dan pejabat-pejabat terkait di Departemen Luar Negeri maupun pejabat-pejabat pemerintah di Pusat dan Daerah. Subdit Audio Visual juga bertugas melaksanakan pencetakan dan publikasi hasil-hasil liputan audiovisual, memasok foto kegiatan untuk tayangan web-site Deplu dan tayangan berita lainnya, serta melaksanakan koordinasi penyebaran hasil liputan.[]

dok.infomed

Infomed Mengelola Opini Publik

ILA

No. 20, Tahun II

Diplomasi

20

K

ILA

Priyo Iswanto Kepala Biro Kepegawaian Sistem seleksi penerimaan CPNS telah dikembangkan dan diterapkan sejak 2002. pola rekrutmen terlaksana dalam prinsip transparansi, efektif dan efesien, melalui penggunaan teknologi informasi dan metodologi yang ketat, bersih dan akuntabel dalam penentuan kelulusannya. Proses seleksi inilah yang mendapatkan pengakuan berupa sertifikasi ISO 9001: 2008. Pembenahan sistem rekrutmen ini telah mendapatkan pengakuan masyarakat dengan meningkatnya jumlah peminat yang mengikuti proses seleksi CPNS. Jika pada tahun 2007 pendaftar CPNS Deplu sebanyak 18.875, maka pada tahun 2008 meningkat hampir 2 kali yaitu sebanyak 32.217 pendaftar. Seleksi ini membutuhkan penanganan cukup serius dengan metode baru yang berbasis teknologi informasi. Dengan menggunakan metode yang berbasis teknologi informasi, rekrutmen dapat tertangani lebih baik karena bisa menghemat sepersepuluh besarnya tenaga dan waktu. Seleksi tersebut dilakukan dengan 6 tahap. Tahapan-tahapan seleksi yang harus dilalui oleh pelamar sebelum bergabung menjadi anggota korps diplomat Indonesia adalah: (1) Seleksi Administrasi; (2) Ujian Tulis Substansi; (3) Ujian Penguasaan Bahasa Asing; (4) Psikotes; (5) Wawancara Substansi; dan (6) Tes kemampuan teknologi informasi (TI). Perekrutan Khusus Pada daerah-daerah tertentu diberlakukan rekruitmen khusus, seperti Indonesia bagian Timur, sebagian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sampai Papua ,NTB, NTT. Rekrutmen khusus ini dilakukan dengan pertimbangan aspek keterwakilan. Kebijakan ini diambil dengan alasan jika calon CPNS dari daerah-daerah tersebut kita lepas dengan

No. 20, Tahun II

S

Seleksi CPNS Deplu,

Bersih dan Akuntabel

Priyo Iswanto Kepala Biro Kepegawaian dok.infomed

Sekjen Deplu, Imron Cotan meninjau pelaksanaan seleksi CPNS Deplu 2008

seleksi terbuka, akan mengalami beberapa kendala. Pertama, ujian ke Jakarta dianggap jauh dan memerlukan biaya cukup besar. Kedua, kemajuan pendidikan dan fasilitas yg ada di ibu kota lebih baik, sehingga ada anggapan pelamar dari bagian Timur akan sulit berkompetisi dengan pelamar dari bagian Barat yang nota bene memang mendapat fasilitas pendidikan lebih baik. Dengan

pertimbangan aspek keterwakilan ini maka pelaku diplomasi terdiri dari berbagai wilayah di Indonesia, Meski ada sebagian CPNS yang di rekrut melalui jalur khusus, namun mereka tetap harus melewati tahapan yang sama hanya grade-nya yang berbeda. Jika toefl untuk yang seleksi terbuka 550 maka untuk mereka yang direkrut secara khusus kita turunkan menjadi

500. yang penting mereka sudah punya basic, sehingga ke depan potensinya dapat ditingkatkan. Seleksi berbasis IT seleksi administrasi dasarnya adalah website. Semua pelamar harus mendaftar online. Formulirnya sudah disiapkan mereka tinggal mem-print outhard copynya dan dikirim ke panitia seleksi. Sehingga panitia dapat melakukan cross check. Melalui pendaftaran online jika persyaratannya tidak lengkap, otomatis akan ditolak. Untuk tes tertulis, substansi seluruh soalnya 80 persen dalam bahasa Inggris dalam bentuk essay. 20 persen multiple choice, dan isian hanya untuk pelengkap. Melalui tes tertulis ini kita harapkan akan memperoleh caloncalon diplomat yang memiliki pola pikir terstruktur dan bisa menulis dengan baik. Sehingga mereka bisa mengarang dengan baik, dapat berargumen. Dan yang penting juga adalah bagaimana dia memperkuat argumennya dengan data. Tahap selanjutnya adalah tes psikologi, ini merupakan tahapan yang penting sekali karena dengan tes psikologi ini, maka akan dapat terdeteksi kapasitas intelektual, dan kapasitas emosionalnya. Biasanya kalau sudah sampai pada tahap tes psikologi tinggal 1 : 3. Kebanyakan pada tahap ini pelamar banyak yang gugur. Tes psikologi ini sangat menentukan, karena kita harus tahu karakter orang, apakah yang bersangkutan paham terhadap reset, apakah dia itu bisa memanage emosinya. Pada tahap tes psikologi bisa saja pelamar yang IQ nya bagus justru tidak lulus karena terhambat oleh emosionalnya. sejak 3 tahun terakhir, diberlakukan tes kemampuan tekhnologi informasi sebagai antisipasi perkembangan IT. Karena kedepan dimungkinkan tumbuh e- government dan ecommers.[]

15 JUNI - 14 JULI 2009

Diplomasi K Seleksi CPNS Deplu : ISO 9001 : 2008

Menjadi Diplomat, Melalui Seleksi Ketat Diplomat yang handal dan profesional hanya dapat dibentuk dari sumber daya manusia berkualitas yang dijaring melalui sistem rekrutmen yang ketat dan komprehensif. Dengan demikian proses seleksi diplomat memiliki arti strategis bagi pengembangan profesi diplomat Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Departemen Luar Negeri menyelenggarakan penerimaan calon diplomat dengan metode yang komprehesif dan accountable.  Rekrutmen diumumkan secara terbuka; dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan diumumkan secara transparan dalam hal penentuan kelulusan dan pengumuman hasil akhir seleksi. Tahapan-tahapan seleksi yang harus dilalui oleh pelamar sebelum bergabung menjadi anggota korps diplomat Indonesia adalah: (1) Seleksi Administrasi; (2) Ujian Tulis Substansi; (3) Ujian Penguasaan Bahasa Asing; (4) Psikotes; (5) Wawancara Substansi; dan (6) Tes kemampuan teknologi informasi (TI). Keenam tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Seleksi Administrasi Tahap Seleksi Administrasi bertujuan untuk menyaring pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan administratif sebagaimana ditentukan Panitia. Pelamar yang tidak melengkapi persyaratan sebagaimana ditetapkan dinyatakan tidak lulus, sedangkan pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan dinyatakan lulus, dan berhak untuk mengikuti tahap ujian selanjutnya. Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi meliputi: pertama, Pelamar adalah Warga Negara Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sarjana S-1, S-2, atau S-3 di dalam dan/atau luar negeri. Kedua, Batas maksimal

15 JUNI - 14 JULI 2009

usia pelamar adalah 28 tahun bagi sarjana S-1, 32 tahun bagi sarjana S-2, dan 35 tahun untuk sarjana S-3. Ketiga, Batas minimal IPK pelamar adalah 2,75 untuk sarjana S-1 dan 3,00 untuk sarjana S-2 dan S-3. Keempat, Pelamar harus memiliki latar belakang jurusan atau program studi Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi, Sosiologi, Hukum, Akuntansi, Manajemen, Studi Pembangunan, Sastra Arab, Sastra China, Sastra Inggris, Sastra Jepang, Sastra Jerman, Sastra Korea, Sastra Perancis, atau Sastra Rusia, atau jurusan lainnya sesuai kebutuhan Deplu. Persyaratan administratif lainnya disesuaikan dengan ketetapan Badan Kepegawaian Negara (BKN), yaitu: Daftar Riwayat Hidup, Fotokopi Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor), Fotokopi Akte Kelahiran, Surat Keterangan

dok.infomed

Sehat/Bebas Narkoba, Kartu Pencari Kerja, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan Pasfoto. Ujian Tulis Substansi Ujian Tulis Substansi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan substansi pelamar dalam bidang teori dan praktek hubungan internasional, diplomasi, dan politik luar negeri; keterkaitan antara politik luar negeri dan politik dalam negeri; dan isu-isu terkini dalam hubungan internasional. Soal-soal ujian diberikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Ujian Penguasaan Bahasa Asing Pada tahap ini pelamar diuji tingkat penguasaan bahasa asing yang dipilih (Bahasa Arab, China, Inggris, Jepang, Jerman, Korea, Perancis, Rusia dan Spanyol). Untuk mendapatkan hasil yang objektif, dalam pelaksanaan ujian tersebut Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan lembaga bahasa asing profesional. Psikotes Tujuan psikotes adalah menelusuri aspek kepribadian

ILA

S

21

pelamar terkait dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan aturan dan lingkungan pekerjaan serta potensi untuk pengembangan diri. Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan lembaga penguji psikotes dalam pelaksanaan tahap ujian ini. Wawancara Substansi Tahap ini untuk menguji kemampuan analisis, logika, etika berargumen dan Observasi dari dekat tentang perilaku, serta pembawaan diri peserta. Wawancara dilakukan oleh panel yang terdiri dari pejabat aktif Deplu setingkat eselon I dan II, mantan Duta Besar, serta peneliti atau akademisi.   Tes Kemampuan Kemampuan Telnologi Informasi (TI) Untuk mengetahui kemampuan TI para peserta, guna mengantisipasi e-government dan e-commerce. Materi ujian adalah pengetahuan tentang sistem operasi, desain grafis, aplikasi office,internet dan lainlain. Dengan proses seleksi CPNS seperti ini, maka Deplu memperoleh ISO : 9001 : 2008.[]

Para peserta seleksi CPNS Deplu tampak antri menunggu giliran.

No. 20, Tahun II

Diplomasi

22

K

ILA

S

Deplu Memperoleh Penghargaan

MURI Dan Sertifikasi ISO Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Deplu sejak tahun 2001 telah menghasilkan sistem dan budaya kerja dilingkungan Deplu dan Perwakilan RI diluar negeri menjadi lebih baik. Dalam bahasa Deplu reformasi birokrasi tersebut diistilahkan dengan sebutan Benah Diri Deplu. Sejak proses Benah Diri dijalankan, maka untuk pertama kalinya proses rekrutmen pegawai di instansi pemerintah memenuhi standar internasional ISO 9001:2008. Departemen Luar Negeri dinilai telah menjalankan proses rekrutmen pegawai secara konsisten sejak tahun 2002, bebas KKN, transparan, dan berdasarkan kompetisi dan kompetensi.  Atas prestasi dan capaian yang dilakukan oleh Deplu, Museum Rekor Indonesi (MURI) Memberikan penghargaan Departemen / Instansi pemerintah pertama dengan sistem rekruitmen pegawai memenuhi standart ISO 9001 : 2008, bersih dan transparan berdasarkan kompetensi. Penghargaan disampaikan langsung oleh Ketua MURI, Jaya Suprana pada acara Pejambon Coffee (28/3) di Gedung Pancasila, Pejambon. “Reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan. Reformasi digulirkan karena ada perubahan-perubahan besar di dunia. Salah satu penekanan dari benah diri deplu adalah perubahan budaya kerja, corporate culture termasuk didalamnya menjadikan deplu dan perwakilan memahami tugas perlindungan warga. Selain itu, reformasi dilakukan dalam rangka kepedulian dan keberpihakan. Peduli kepada warga kita yang membutuhkan bantuan. Tidak ada pilihan bagi Diplomat Indonesia kecuali memihak mereka. Ini bagian dari budaya kerja yang ingin kita majukan, oleh karena

No. 20, Tahun II

itu kami terus menerus untuk menjadikan pelayanan warga di Deplu dan perwakilan Indonesia prima, cepat, mudah, murah dan ramah”. Demikian disampaikan Menlu sebelum menerima penghargaan MURI pada acara Pejambon Coffee (28/3). Pembenahan proses rekrutmen pegawai Departemen

menghadapi berbagai tantangan diplomasi masa kini dan masa depan. Dalam hal ini Deplu telah melakukan restrukturisasi organisasi departemen, restrukturisasi organisasi perwakilan, dan pembenahan profesi.  Rekrutmen pegawai yang bebas KKN, transparan, dan

dok.infomed

Luar Negeri merupakan salah satu unsur penting dalam reformasi birokrasi (benah diri) yang dijalankan sejak 2001. Proses ”benah diri” dimaksudkan sebagai upaya membenahi ”mesin diplomasi” RI agar lebih mampu

berdasarkan merit system menjamin terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi tinggi. Sejak tahun 2002, Deplu merekrut rata-rata 100 diplomat baru

dok.infomed

Kepala Biro Kepegawaian Deplu, Priyo Iswanto memberikan penjelasan kepada Menlu

setiap tahunnya. Dengan proses rekrutmen yang bersih KKN, telah terbentuk kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi— yang tercerminkan dari terus meningkatnya jumlah pelamar setiap tahunnya. Karena itu, peluang Deplu mendapatkan tenaga-tenaga SDM terbaik (the best and the brightest) juga semakin tinggi.  Dengan sertifikasi ISO 9001:2008 ini maka proses rekrutmen pegawai Deplu telah dibakukan dalam satu sistem. Konsistensi Deplu dalam menjalankan sistem tersebut akan terus terpelihara dan tidak terpengaruhi oleh pergantian pejabat.   Selain sertifikasi ISO 9001:2008 untuk sistem rekrutmen pegawai Deplu, sertifikasi ISO juga diraih oleh KBRI Singapura dan KBRI Kuala Lumpur untuk pelayanan warga dan pelayanan publik yang prima. Bentuk-bentuk pelayanan seperti perpanjangan paspor, perpanjangan kontrak kerja TKI, dan pelayanan sertifikat pelaut telah dibenahi dan dikembangkan sehingga memenuhi kriteria cepat, murah, dan nyaman. Sebagai contoh, perpanjangan paspor yang tadinya membutuhkan waktu hingga dua minggu, kini bisa dilakukan dalam tempo tiga jam saja—dan dengan tarif yang pasti dan murah.  Peningkatan kualitas pelayanan publik di KBRI dan konsulat Indonesia juga merupakan bagian dari proses ”benah diri” Deplu sejak 2001. Dalam proses ini, juga telah terbentuk satu institutional culture baru yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan warga Indonesia di luar negeri— dengan motto ”kepedulian dan keberpihakan.”  Secara simbolik ketiga sertifikasi ISO tersebut, masingmasing untuk Biro Kepegawaian Departemen Luar Negeri, KBRI Singapura, dan KBRI Kuala Lumpur akan diserahkan pada tanggal 27 Maret 2009 di Gedung Pancasila, Jakarta.[]

15 JUNI - 14 JULI 2009

Diplomasi K Sebagai unit yang bertugas di bidang pendidikan, Pusdiklat menyelenggarakan berbagai macam diklat yang dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Deplu pada umumnya dan para diplomat Indonesia pada khususnya. Diklat tersebut terbagi dalam dua kategori utama, yaitu diklat diplomatik dan diklat non-diplomatik.  Diklat diplomatik terdiri dari tiga jenis, yakni Diklat SESPARLU (Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri) bagi para diplomat senior; Diklat SESDILU (Sekolah Staf Dinas Luar Negeri) bagi para diplomat madya; dan Diklat SEKDILU (Sekolah Dinas Luare Negeri) bagi para diplomat junior.  Kurikulum diklat diplomatik secara teratur diperbarui untuk supaya sesuai dengan tantangan perkembangan terbaru dalam politik luar negeri dan hubungan internasional.  Diklat SEKDILU adalah diklat diplomatik tingkat dasar,yaitu para diplomat junior yang baru saja direkrut. Dalam diklat ini para peserta dibekali dengan pengetahuan dasar mengenai diplomasi dan hubungan luar negeri. Kurikulum diklat ini merupakan kombinasi antara teori-teori akademik dan ketrampilan praktek diplomatik. Diklat ini dilaksankan dalam dua semester yang masing-masing berjalan selama kurang lebih 3,5 bulan dan dilanjutkan dengan program magang selama 3 bulan di berbagai Perwakilan RI di luar negeri. Dengan kurikulum ini para lulusan diklat diharapkan mampu memahami tugas dan fungsi seorang diplomat dan dapat bertugas sebagai staf junior baik di kantor Deplu di Jakarta maupun Perwakilan RI di luar negeri.  Diklat SESDILU merupakan prasyarat bagi diplomat madya yang pernah ditugaskan keluar negeri minimal satu kali dan akan dipromosikan untuk mendapatkan gelar Counsellor. Diklat ini dirancang untuk meningkatkan ketrampilan diplomatik para diplomat madya, khususnya dalam hal public speaking, korespondensi diplomatik, diplomasi publik, negosiasi serta kemampuan dasar manajerial dan kepemimpinan. Diklat ini berlangsung selama kurang lebih 4 bulan dan seluruhnya dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Para lulusan diklat ini diharapkan dapat menjadi diplomat yang lebih mampu dalam menjawab tantangan diplomasi regional maupun global.  Sedangkan Diklat SESPARLU merupakan diklat diplomatik tingkat lanjut bagi para diplomat senior yang telah beberapa kali ditugaskan keluar negeri. Diklat ini merupakan prasyarat bagi para diplomat senior yang akan dipromosikan untuk mendapatkan gelar diplomatik Minister Counsellor. Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan diplomatik para diplomat senior, khususnya dalam negosiasi dan public speaking tingkat lanjut, manajemen dan kepemimpinan

15 JUNI - 14 JULI 2009

ILA

S

23

Bersumber Dari Pusdiklat Lahir Diplomat Hebat

dok.infomed

serta proses pengambilan keputusan. Diklat ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan analitis peserta dalam mendefinisikan masalah-masalah diplomasi dan hubungan internasional yang menimbulkan dampak bagi Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Diklat ini seluruhnya dilaksanakan dalam bahasa Inggris dan berlangsung selama kurang lebih selama 4 bulan. Para lulusan diklat ini diharapkan mampu memberikan konsep dan alternatif-alternatif kebijakan serta merekomendasikan arah tindakan dan melaksanakannya melalui penafsiran dan analisa peristiwa-peristiwa regional maupun internasional yang memiliki imbas terhadap Indonesia.  Diklat non-diplomatik antara lain meliputi Diklat Struktural yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara; Diklat Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan (BKRT), Kursus-kursus bahasa asing; dan Program Orientasi Istri untuk Pejabat Dinas Luar Negeri.  Diklat Struktural ditujukan bagi pegawai Deplu yang akan menduduki jabatan struktural eselon III dan IV yang berlangsung selama kurang lebih lima sampai tujuh minggu dan dilaksanakan melalui kerjasama dengan LAN. Sejak tahun 2005 Pusdiklat telah merintis pelaksanaan diklat terpadu yakni integrasi diklat Kepemimpinan tingkat III dengan Diklat SESDILU serta Diklat Kepemimpinan Tk.II dengan Diklat SESPARLU. Dengan demikian para lulusan diklat terpadu akan memperoleh ijazah diklat diplomatik dan diklat struktural sekaligus.  Kursus bahasa Asing yang diselenggarakan oleh Pusdiklat, terdiri dari bahasa Inggris dan 8 bahasa asing lainnya (Arab, Cina, Belanda, Perancis, Jepang, Korea, Rusia dan Spanyol). Kursus ini ditujukan bagi semua pegawai Deplu, namun demikian prioritas diberikan kepada para peserta diklat diplomatik atau pegawai yang akan segera bertugas ke luar negeri.[]

No. 20, Tahun II

Diplomasi

24

S OROTAN

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Pusdiklat) Deplu didirikan pada awal tahun 1970an. Lembaga ini merupakan pengembangan dari Akademi Dinas Luar Negeri (ADLN) yang didirikan pada tahun 1949 oleh MR Ahmad Soebardjo, Menteri Luar Negeri pertama RI, pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada awalnya, Pusdiklat hanya khusus menyelenggarakan diklat di bidang diplomasi dan hubungan internasional bagi para Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN), namun saat ini Pusdiklat juga menyelenggarakan diklat untuk pegawai non-PDLN di lingkungan Deplu, pegawai negeri dari instansi lain termasuk pemerintah daerah, para isteri pejabat yang akan bertugas ke luar negeri, serta peserta non-pegawai seperti mahasiswa dan pelajar yang mengikuti program-program khusus yang diselenggarakan oleh Deplu. Beragamnya peserta diklat ini merupakan hasil dari meluasnya jaringan kerjasama antara Deplu dengan lembaga-lembaga lain. Pusdiklat secara teratur juga mengundang para cendekiawan dari dalam dan luar negeri untuk memberikan ceramah kepada para peserta diklat dan mengirimkan para diplomat Indonesia untuk belajar di luar negeri, baik untuk mendapatkan program gelar maupun non-gelar. Dan dalam rangka memperluas kerjasama dengan lembaga diplomatik negara lain, Pusdiklat juga secara aktif selalu mengikuti Pertemuan Tahunan Lembagalembaga Pelatihan Diplomatik Seluruh Dunia yang berpusat di Wina, Austria. Dalam pelaksanaannya, Pusdiklat memiliki tanggung jawab strategis untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Deplu. Dan untuk melaksanakan tanggung jawab ini Pusdiklat menjalankan lima fungsi utama. Pertama, menyelenggarakan diklat diplomatik bagi para diplomat

No. 20, Tahun II

Pudiklat Deplu

Kawah Candradimuka Untuk Menyiapkan Diplomat Profesional dok.infomed

Wamenlu, Triyono Wibowo (kanan) dalam Seminar Nasional Percepatan Pelaksanaan Good Governance di NTT

senior (Diklat SESPARLU), diplomat madya (Diklat SESDILU) dan diplomat junior (Diklat SEKDILU). Kedua, menyelenggarakan diklat nondiplomatik yang meliputi diklat struktural (bersama dengan Lembaga Administrasi Negara), diklat bendaharawan dan penata kerumahtanggaan perwakilan (BPKRT), kursus bahasa asing, dan program orientasi istri para pejabat dinas luar negeri. Ketiga, merintis dan mengembangkan kerjasama diklat dengan lembagalembaga pemerintah dan swasta kampus, dan organisasi internasional di dalam dan luar negeri. Keempat, meningkatkan program karyasiswa keluar

negeri bagi para pejabat Deplu. Kelima, menyediakan dukungan administratif dan teknis bagi seluruh kegiatan diklat.  Pusdiklat Deplu dipimpin oleh seorang diplomat senior yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Deplu, dan sekarang ini dipimpin oleh Drs. Darmansjah Djumala. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Pusdiklat dibantu oleh beberapa kepala Bidang/Bagian, yaitu Bagian Tata Usaha, Bidang Diklat Diplomatik, Bidang Diklat Non Diplomatik, dan Bidang Kerjasama Diklat, Pengurusan Beasiswa dan Tugas Belajar. Selain itu kinerja Pusdiklat juga dibantu oleh lima orang

direktur yang terdiri dari empat mantan duta besar dan seorang diplomat senior yang bertugas mengkoordinasi diklat-diklat tertentu. Para direktur tersebut adalah: Direktur Diklat SESPARLU (Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri, ditujukan bagi diplomat senior); Direktur Diklat SESDILU (Sekolah Staf Dinas Luar Negeri, ditujukan bagi diplomat madya); Direktur Diklat SEKDILU (Sekolah Dinas Luar Negeri, ditujukan bagi diplomat muda); Direktur Sekolah Bahasa Asing; dan Direktur Diklat Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan.[]

15 JUNI - 14 JULI 2009

Diplomasi K

ILA

25

S

Pelayanan Keprotokolan

dok.protkon

PELAYANAN PROTOKOL DALAM KUNJUNGAN MENLU AMERIKA SERIKAT KE INDONESIA

15 JUNI - 14 JULI 2009

dok.protkon

dok.protkon

PELAYANAN PROTOKOL DALAM KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN RI KE KTT G-20 DI WASHINGTON TH. 2008

PELAYANAN PROTOKOL DALAM UPACARA PENYERAHAN SURAT KEPERCAYAAN (CREDENTIALS) DUBES NEGARA SAHABAT KEPADA PRESIDEN RI dok.protkon

Direktorat Protokol Departemen Luar Negeri RI bertugas memberikan pelayanan keprotokolan yang meliputi ; fasilitasi permohonan penggunaan VVIP/ VIP room bandara di Indonesia bagi kedutaan besar asing dan instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membantu atau memfasilitasi permohonan kunjungan kehormatan pejabat asing/kedutaan besar asing. Selanjutnya Direktorat Protokol Departemen Luar Negeri RI bertugas memberikan bantuan pelayanan protokol kepada instansi lain yang memerlukan. Memberikan pendidikan/pelatihan keprotokolan kepada pejabat/staf instansi lain yang memerlukan, dan bekerjasama dengan PEMDA untuk mengadakan sosialisasi keprotokolan di daerah. Tugas Direktorat Protokol Departemen Luar Negeri RI lainnya adalah, memberikan pelayanan keprotokolan kepada tamu asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia baik dalam rangka kunjungan bilateral maupun menghadiri KTT, memberikan pelayanan keprotokolan kepada Presiden RI / Wapres RI ketika melakukan kunjungan ke luar negeri baik dalam rangka kunjungan bilateral maupun Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), memberikan pelayanan keprotokolan untuk para Duta Besar asing pada saat penyerahan surat-surat kepercayaan kepada presiden RI, memberikan pelayanan keprotokolan dalam upacara-upacara kenegaraan yang mengikutsertakan para pejabat perwakilan asing/Organisasi Internasional. Selain itu Direktorat Protokol Departemen Luar Negeri RI juga bertugas membantu proses pemberian tanda jasa/kehormatan kepada warga negara asing oleh pemerintah Indonesia, dan membantu proses penerimaan tanda jasa/kehormatan kepada WNI oleh pemerintah negara asing.

PELAYANAN PROTOKOL DALAM KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN RI KE APEC CEO SUMMIT DI PERU

No. 20, Tahun II

Diplomasi

26

S OROTAN

Benah Diri Profesi Diplomat Ketiga, memantapkan dukungan seluas-luasnya bagi kepentingan nasional, terutama keutuhan dan kesatuan wilayah negara Republik Indonesia, baik di negara penerima atau organisasi internasional. Seorang diplomat, yang sedang dinas luar negeri atau bertugas pada Kementerian Luar Negeri suatu negara, akan secara otomatis memiliki gelar diplomatik sebagaimana yang diatur dalam hukum kebiasaan internasional. Hirarki gelar diplomatik, berdasarkan urutan tertinggi sampai terendah, adalah :Duta Besar, Minister, Minister Counsellor, Counsellor, Sekretaris Pertama, Sekretaris Kedua, Sekretaris Ketiga, Atase Di Indonesia hirarki gelar diplomatik ini tidak diatur oleh UU Hubungan luar negeri maupun Keppres No 108, namun oleh Keputusan Menlu.

dok.infomed

Deplu saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, disamping peluang, sejalan dengan perkembangan yang cepat dan kompleks  dalam hubungan internasional di samping adanya tuntutan pelaksanaan “good governance”.  Guna menghadapi tantangan tersebut, Deplu mengambil inisiatif merestrukturisasi organisasinya dan memperbaiki kinerja para pegawainya, termasuk para diplomatnya. Inisiatif tersebut difokuskan pada upaya-upaya restrukturisasi organisasi Deplu, restrukturisasi Perwakilan-Perwakilan Indonesia di luar negeri, dan perbaikan profesi diplomat.  Aspek inti dari perbaikan profesi diplomat, yang menjadi fokus strategi Sumber Daya Manusia, adalah perbaikan di bidang jalur karir diplomat, kebijakan peningkatan personil, dan pemantauan karir.`

No. 20, Tahun II

Diplomat yang sering di sebut juga sebagai Pejabat Diplomatik dan konsuler melaksanakan tiga fungsi politik. Pertama, untuk mengemban fungsi Pengembangan jejaring dan negosiasi dengan berbagai pihak, meliputi kalangan pemerintahan, parlemen, akademisi, media massa, dan organisasi/lembaga non pemerintah, mengenai kepentingan  nasional di negara penerima atau organisasi internasional. Kedua, meningkatkan kerjasama dan penanganan masalah di bidang politik keamanan, hukum, dan hak asasi manusia yang mencakup isu-isu kontemporer seperti terorisme, kejahatan transnasional yang terorganisir, kepemerintahan yang baik, pencucian uang, penyelundupan barang dan manusia, narkoba dan imigran gelap.

Perbaikan Jalur Karir Dalam rangka perbaikan jalur karir, Deplu sedang menciptakan pembagian jalur karir yang jelas antara Pejabat Diplomatik/ Konsuler (PDK) dan staf NonDiplomatik.  PDK terdiri dari pejabat-pejabat yang memiliki ranking diplomatik sementara staf Non-Diplomatik terdiri dari staf keuangan/administrasi (Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan/ BPKRT) dan petugas komunikasi (PK) yang tidak memiliki ranking diplomatik.  Sebelumnya tidak ada pembedaan yang jelas antara staf Diplomatik dan staf Non-Diplomatik, sehingga ada staf Non-Diplomatik yang melaksanakan tugas/tanggung jawab staf Diplomatik dan sebaliknya.  Dengan demikian, program perbaikan jalur karir bertujuan sebagai upaya memperkuat ketrampilan, kompetensi dan profesionalisme profesi, baik bagi staf Diplomatik maupun staf Non-Diplomatik.[] 

15 JUNI - 14 JULI 2009

Diplomasi O

apa kata

mereka

Lalu Vikran S.

Voice of Indonesia, RRI (Pemenang Adam Malik Award 2008, kategori Media Elektronik Terbaik)

Wulandari

Kantor Berita Bernama, Perwakilan Jakarta Saya sebenarnya tidak terlalu intens melakukan tugas liputan di Deplu, karena tidak setiap event yang ada di Deplu bisa saya ikuti, tetapi menurut hemat saya pelayanan yang diberikan oleh Deplu kepada teman-teman wartawan adalah salah satu yang terbaik. Jubir Deplu dapat dengan mudah dihubungi setiap saat, dan sangat komunikatif dengan wartawan, dimana setiap permasalahan selalu dikomunikasikan kepada teman-teman wartawan, jadi kita cukup nyaman dalam menjalankan tugas liputan di Deplu. Dibandingkan dengan departe-

15 JUNI - 14 JULI 2009

Pelayanan yang diberikan oleh Deplu kepada wartawan, secara umum bisa dikatakan cukup baik, cuma terkadang secara manusiawi barangkali Deplu juga suka membuat kami para wartawan ini tidak nyaman dalam menjalankan tugas liputan, seperti misalnya dalam hal pembuatan ID Card dan segala macamnya, yang saya rasa itu tidak dilakukan dengan profesional. Kami berharap agar hal tersebut bisa dilakukan dengan lebih bagus dan lebih rapi kedepannya. Hal lainnya adalah menyangkut pengiriman undangan, kami harapkan itu bisa dilakukan jauh-jauh hari sebemen-departemen lainnya, pelayanan terhadap wartawan di Deplu, adalah yang paling bisa berjalan dengan baik, walaupun masih ada kekurangannya. Misalnya dalam hal birokrasi, seperti penerbitan ID Card untuk peliputan khusus. Saya pernah mengalami kendala, dimana saya sampai harus beberapa kali bolak-balik kesini, karena tidak ada informasi yang jelas tentang sudah seberapa jauh proses pembuatan ID Card tersebut dilakukan. Mungkin karena Deplu mengalami kesulitan untuk memenuhi begitu banyak permintaan pembuatan ID Card, maka dalam hal ini pelayanan yang diberikan memang tidak sebagus seperti pada pelayanan dalam memberikan akses informasi. Jadi pelayanan yang perlu ditingkatkan oleh Deplu, barangkali dari sisi birokrasi dan prosedural, seperti misalnya pembuatan ID Card. Deplu ����������������������� harus selalu memberikan informasi kepada temanteman wartawan mengenai sejauhmana perkembangannya. Disamping j������������������� uga sebaiknya tatacara dan peraturan mengenai liputan khusus atau liputan skala besar itu lebih diperjelas lagi.[]

lum waktunya, jangan mepet atau bahkan setelah acara berlangsung. Dalam hal ini Deplu juga pernah membatalkan suatu acara tanpa pemberitahuan kepada wartawan, hal-hal seperti itu masih suka terjadi, walaupun kemudian Deplu melakukan pembicaraan kepada wartawan. Namun demikian Deplu cukup baik dalam hal menerima masukan dan keluh-kesah dari para wartawan dan memberikan tanggapan secara positif. Pelayanan Deplu terhadap para wartawan itu memang cukup baik, dalam artian bahwa kami diberikan fasilitasi dan tidak dipersulit untuk hal-hal

Feby Mega Jurnal Nasional

Tentang pelayanan Deplu terhadap wartawan, sebetulnya memang cukup banyak keluhan yang disampaikan oleh teman-teman wartawan bahwa Deplu kurang ini dan itu dan sebagainya. Tetapi saya melihat, bahwa secara umum pelayanan yang diberikan oleh Deplu kepada wartawan, relatif lebih baik jika dibandingkan dengan departemen-departemen lainnya. Informasi yang diberikan kepada wartawan dilakukan dengan cukup intensif, walaupun para pejabat Deplu yang kita perlukan informasinya, terkadang juga agak sulit untuk dihubungi. Apalagi misalnya ketika Jubir

P

INI

27

yang penting. Kami diberikan ruang gerak secara luas untuk melakukan wawancara dengan para pejabat di Deplu. Tapi kalau kita bicarakan secara kasus-perkasus, memang cukup banyak hal-hal yang masih kurang menyenangkan, tetapi saya rasa hal itu adalah hal biasa, sebagaimana juga terjadi di instansi-instansi lainnya. Jadi secara umum, pelayanan yang diberikan oleh Deplu terhadap wartawan sudah bagus, hanya barangkali perlu ditingkatkan saja agar lebih profesional. Sebab perlu diketahui juga, bahwa kami melakukan pekerjaan ini bukan semata-mata karena uang, melainkan karena kami juga menyenangi dan mencintai pekerjaan sebagai wartawan. Jadi jangan sampai kami diperlakukan secara tidak manusiawi, kami harus lebih dihargai karena pekerjaan sebagai wartawan ini tidak lepas dari perasaan.[]

Deplu sedang bertugas ke luar negeri, umumnya Hp mereka itu tidak aktif semuanya. Namun dalam konteks kebebasan pers, pelayanan yang diberikan Deplu kepada wartawan itu cukup lumayan baik, dan terutama adalah dalam hal untuk tidak memberikan ”amplop”. Kebijakan Deplu itu sangat saya hargai. Berbeda dengan departemendepartemen lainnya, dalam hal ini Deplu cukup berupaya menjaga etika profesionalitas kerja wartawan. Jadi pelayanan yang diberikan oleh Deplu terhadap wartawan telah memenuhi standar pelayanan internasional. Jika Jubir Deplu sedang bertugas ke luar negeri, maka secara otomatis teman-teman wartawan akan melakukan konfirmasi berita atau berupaya memperoleh informasi langsung kepada para pejabat Deplu yang bersangkutan. Tapi sayangnya tidak semua pejabat di Deplu itu berada di tempat, atau dengan senang hati menerima telpon dari teman-teman wartawan. Oleh karena itu, saya menyarankan bila suatu waktu Jubir Deplu sedang bertugas keluar negeri dan tidak dapat memberikan pelayanan informasi kepada wartawan, sebaiknya Deplu menunjuk pejabat lainnya untuk melakukan tugas Jubir tersebut, sehingga kita dapat melakukan tugas kewartawanan dengan nyaman.[]

No. 20, Tahun II

Diplomasi No. 20, Tahun II, Tgl. 15 Juni - 14 Juli 2009

http://www.diplomasionline.net

TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Deplu Peduli Kemanusiaan

Menlu meresmikan tempat pelelangan ikan Koperasi Nelayan Dharma Charaka, Ciamis, 2 Mei 2007. pada kesempatan ini Deplu memberi bantuan 25 perahu motor kepada para nelayan.

Menlu memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Jogja. Gempa dahsyat yang mengguncang Jogjakarta dan sekitarnya terjadi pada 27 Mei 2006.

Truk yang membawa bantuan kemanusiaan dari Deplu berada di lokasi gempa di Jogjakarta untuk membagikan bantuan kepada korban gempa.

Menlu Menandatangani Serah Terima Gedung SDN 02 Dharma Caraka dan Rumah Baca Tanjung Bingkung, Solok, pada saat peresmian gedung sekolah tersebut, 22 Februari 2008

Menlu meresmikan sekolah terpadu Dharma Caraka, Gunung Sitoli, Bengkulu sebagai bentuk kepedulian Deplu untuk membantu pembangunan kembali SD Gunung Sitoli yang hancur akibat gempa Bengkulu yang terjadi pada 12 September 2007.

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.deplu.go.id

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

Foto: dok.infomed

Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3513094