Berlangsung Tertib dan Transparan

EDISI 8, AGUSTUS 2013

Daftar Pemilih

KPU Klaim Lebih Baik, Bawaslu Menilai Sebaliknya Dalam Penetapan, Pengumuman, dan Akurasi DPS

Bawaslu Temukan Sejumlah Persoalan Bawaslu bersama Kemenlu

Bahas Pembentukan Pengawas Pemilu Luar Negeri

Bawaslu Sambut Perayaan HUT ke-68 Kemerdekaan Indonesia

Presiden SBY Harapkan Proses Pemilu

Berlangsung Tertib dan Transparan

BULETIN BAWASLU, EDISI 8, AGUSTUS 2013

Dari Redaksi

H

ampir setiap tahun, di bulan Agustus sangatlah identik dengan beragam kegiatan, di antaranya upacara bendera 17 Agustus, berkumandangnya lagu Indonesia Raya, detik-detik Proklamasi, gelora salam merdeka, derap langkah nasionalisme, renungan jasa para pahlawan, tabur bunga di makam pahlawan, berkobarnya semangat persatuan, serta berbagai kegiatan mengisi hari kemerdekaan. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 kemerdekaan Indonesia tahun ini, tanggal 17 Agustus 2013 juga diwarnai dengan berbagai kegiatan. Semua itu untuk memberikan makna, tujuan, dan mengambil inspirasi terhadap bebasnya bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Proklamasi juga merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai dan memperjuangkan kemerdekaan menjadi sebuah alat hukum internasional untuk menyatakan kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh dunia, bahwa Indonesia dapat mengambil nasibnya ke dalam tangannya sendiri untuk memegang seluruh hak kemerdekaan. Karena itu, proklamasi merupakan sebuah lampu mercusuar yang selalu menunjukkan jalannya sebuah sejarah, memberikan inspirasi, dan banyak motivasi dari perjalanan bangsa Indonesia di segala keadaan. Sehari sebelum peringatan HUT Kemerdekan Indonesia, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan di depan anggota DPR RI dan DPD RI pada tanggal 16 Agustus 2013. Dalam pidato kenegaraan tahun ini, Presiden Susi-

lo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung penyelenggaraan dan persiapan Pemilu 2014, serta suksesi kepemimpinan nasional. Presiden SBY mengakui, politik dapat mengambil wajah yang keras. Namun, nilai-nilai dan etika demokrasi mencegah politik berakhir dengan ja- Presiden SBY Harapkan Proses Pemilu lan kekerasan. Dalam bingkai Berlangsung Tertib dan Transparan demokrasi, para elite politik harus memiliki komitmen untuk berkompetisi secara sehat dan sportif, serta pada saat yang sama -- bersedia pula untuk membangun konsensus, demi kepentingan yang lebih besar yakni sebuah kebaikan bersama. Menurut Presiden, mereka yang terpilih di pemilu legislatif, dan mereka yang terpilih dalam pemilihan Presiden, sama-sama terikat oleh tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan partai, kelompok, atau golongannya. Mereka memiliki kewajiban untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang tanpa kecuali. Itulah indahnya demokrasi. n EDISI 8, AGUSTUS 2013

Daftar Pemilih

KPU Klaim Lebih Baik, Bawaslu Menilai Sebaliknya

Dalam Penetapan, Pengumuman, dan Akurasi DPS

Bawaslu Temukan Sejumlah Persoalan Bawaslu bersama Kemenlu




Dari Bawaslu kita Selamatkan Pemilu Indonesia.

Salam Awas

Daftar isi: Dari Redaksi ................................................................................................. 2

Bawaslu Terkini Bawaslu Gelar Rakor Stakeholder Pengawasan Pemilukada Provinsi Riau .............................................. 8

Laporan Utama Presiden SBY Harapkan Proses Pemilu Berlangsung Tertib dan Transparan ................. 3

Pembentukan Pengawas Pemilu Luar Negeri Bawaslu dan Kemenlu Bahas Draft MoU ............................................ 9

Sorotan Daftar Pemilih: KPU Klaim Lebih Baik, Bawaslu Menilai Sebaliknya ............. 5 Investigasi Dalam Penetapan, Pengumuman, dan Akurasi DPS Bawaslu Temukan Sejumlah Persoalan .......................................

PNS Terindikasi Tidak Netral, Bawaslu Siap Tindak Tegas .......... 9 Pokja Pengawas Pemilu Luar Negeri Identifikasi kendala Pemilu di Luar Negeri ....................................... 10

6

Sekjen Bawaslu Lantik Pejabat Eselon III dan IV ...................... 11

Info Bawaslu Bawaslu bersama Kemenlu Bahas Pembentukan Pengawas Pemilu Luar Negeri ........................ 7

Panwaslu Sintang Lantik 42 Anggota Panwascam .................. 11 Galeri .............................................................................................................. 12

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali. Penerbit: Bawaslu RI Penanggungjawab: Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak ; Redaktur: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Editor: Ir. D. Adhi Santoso, MM, Tagor Fredy, SH, M.Si, Drs. Bernad D. Sutrisno, M.Si, Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si; Drs. Eliazar Barus, M.Si; Yusuf, S.Si, M.A, Dini Yamashita, S.Pi, M.T Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Nadya Kharima, Christina K Bahasa: A. Prativi Tyas R. Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. I www.bawaslu.go.id

2


Laporan Utama


Presiden SBY Harapkan Proses Pemilu

Berlangsung Tertib dan Transparan

T

anggal 17 Agustus 2013, rakyat Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke68 kemerdekaannya. Kemerdekaan Indonesia ini tentu tidak diraih begitu saja, tetapi tetesan keringat dan darah, mewarnai perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Lalu, apa makna peringatan hari kemerdekaan ini ? Bagi seluruh rakyat Indonesia, peringatan HUT kemerdekaan ini merupakan saat yang tepat untuk kembali mengenang jasa-jasa para pahlawan kita, sekaligus bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perjuangan para pahlawan yang mempertaruhkan nyawa, juga harus dijadikan inspirasi bagai generasi penerus bangsa ini dalam mengisi kemerdekaan. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan YME, dalam rangka menyambut perayaan HUT ke-68 Kemerdekaan Indonesia, Sekretariat Jenderal Bawaslu melaksanakan upacara bendera. Upacara tersebut digelar di halaman parkir Gedung Bawaslu, Jl. M.H. Thamrin Nomor 14 Jakarta, tepat pukul 07.00 WIB. Bertindak selaku pimpinan upacara, Ketua Bawaslu, Muhammad. Hadir

mengikuti upacara tersebut yaitu pimpinan Bawaslu, pejabat struktural, dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Sehari sebelumnya, menjelang peringatan HUT Kemerdekan Indonesia, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan di depan anggota DPR RI dan DPD RI yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2013. Dalam pidato kenegaraan tahun ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung penyelenggaraan dan persiapan Pemilu 2014, serta suksesi kepemimpinan nasional. Tahun 2014, kita akan melaksanakan Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota, dan anggota DPD RI. Setelah itu, kita juga akan menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2014 merupakan pemilu keempat di era reformasi, yang akan diikuti oleh 12 Partai Politik Nasional dan tiga Partai Politik Lokal di Aceh. Pemilu 2014 juga akan memilih 560 anggota DPR RI, 132 anggota DPD RI, 2.137 anggota DPRD Provinsi, dan 20.257 anggota DPRD Kabupaten/ Kota. Menurut Presiden SBY, dari segi pembiayaan, penyelenggaraan kedua Pemilu tersebut tidak tergolong sedikit. Pemerintah menganggarkan


3

sekitar Rp 17 triliun. Belum lagi biaya yang akan disediakan oleh para peserta Pemilu. Sungguh ini sebuah perhelatan demokrasi yang sangat akbar, tidak saja bagi negeri ini, namun juga dalam bandingannya dengan Pemilu di negara-negara demokrasi lainnya. “Kita semua berharap dan perlu memastikan bahwa pemilihan umum di tahun 2014, akan berlangsung secara lancar, tertib, dan damai. Tidak kalah penting, kita juga berharap agar penyelenggaraan Pemilu nanti memenuhi semua standar yang berlaku secara universal, yang dalam tradisi demokrasi haruslah bersifat bebas dan adil; free and fair,” ujar Presiden. Presiden menilai, apa yang sudah kita capai dalam tiga Pemilu demokratis sebelumnya, perlu kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan. Kita semua berharap agar semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. KPU, Bawaslu, baik yang bertugas di tingkat nasional maupun di daerah, serta DKPP, memikul tanggung jawab penuh bagi terselenggaranya pemilihan yang demokratis. Presiden meminta agar ketiga lembaga tersebut dapat bekerjasama dan memenuhi segala tugas mereka, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Presiden SBY juga mengingatkan partai politik peserta Pemilu agar menjadikan Pemilu 2014, sebagai kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini. “Meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air merupakan agenda kita bersama. Untuk itu, partai politik hendaknya membangun hubungan yang lebih akuntabel dengan para konstituennya. Demokra-

Laporan Utama

si kita adalah demokrasi perwakilan. Setiap wakil rakyat hendaknya menjaga kepercayaan yang diberikan para pemilihnya, dan menjadikan amanah tersebut sebagai perjanjian luhur dengan rakyat yang diwakilinya.” Di tahun 2014, kata Presiden SBY, kita juga akan menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seperti telah kita ketahui, Pilpres kali ini tidak diikuti oleh incumbent. Sampai saat ini, setidaknya terdapat puluhan nama yang beredar di media masa. Wajah-wajah baru juga muncul, ikut meramaikan bursa bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Presiden SBY mengakui, semua wajah menyiratkan hasrat yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Sungguh ini sebuah anugerah, karena negeri ini telah

L !!!

B AWAS U

berhasil mendorong munculnya para calon pemimpin baru yang berkualitas dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini. “Setiap terjadi pergantian kepemimpinan nasional, terdapat angin segar yang membawa dua hal sekaligus yaitu pembaharuan dan kesinambungan, change and continuity.” Presiden SBY mengajak semua rakyat Indonesia untuk ikut memastikan setiap calon mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, mengambil sebuah tanggung jawab besar untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Para calon juga diminta secara aktif menjelaskan visi dan misi mereka, serta solusi yang mereka tawarkan untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa yang kompleks. Dengan demikian, rakyat memiliki informasi yang cukup, untuk menilai para calon pemimpin

Bawaslu menilai masih ada kekurangan di sanasini dalam DPS dan DPSHP. Dalam pencermatan terhadap DPS, Bawaslu menemukan beberapa trend kondisi data yang tidak rasional, yakni adanya kenaikan dan penurunan jumlah pemilih dari DP4 ke DPS. Terhadap pengumuman DPSHP, ada beberapa prosedur yang tidak ditepati oleh KPU. Misalnya, di Provinsi Aceh, sekitar 23 KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan perbaikan atas tanggapan dari masyarakat. (Bawaslu dan jajarannya telah mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada KPU terkait hal tersebut.)

Penyusunan DPS menyisakan banyak persoalan, terutama dari sisi akurasi. Masalahnya, selain tidak sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan, juga keterbatasan stiker sebagai alat mengkonfirmasi pelaksanaan pemutakhiran. (Bawaslu sudah menyampaikan kepada KPU beberapa persoalan pemutakhiran data pemilih berdasarkan temuan di lapangan.)

4

mereka. Selain itu, mari kita pastikan bahwa semua tahapan dalam proses pemilihan itu, berlangsung secara tertib dan transparan. Biarkan rakyat yang memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpin mereka, yang diyakini dapat melanjutkan pembangunan bangsa di masa depan. Pada akhirnya, kita harus menghormati pilihan mereka. Dalam demokrasi, rakyatlah yang menentukan, bukan sekelompok kalangan, baik itu pihak-pihak yang berkuasa, maupun para pengamat dan insan pers. “Marilah kita bertekad untuk memperlakukan setiap suara yang diberikan rakyat, sebagai sebuah dukungan sekaligus sumber kekuatan -- menjaga integritas moral dan semangat yang kuat, guna berbuat yang terbaik untuk negeri ini -- bagi siapapun yang terpilih nanti.”. n fs/s

Pelaksanaan Pemilu di luar negeri dibatasi oleh faktor jarak dan waktu. Karena itu, proses pemungutan dan penghitungan suara menjadi lebih sulit daripada proses yang dilaksanakan di dalam negeri. Perbedaan waktu tersebut dapat menyulitkan pola komunikasi antara Bawaslu dengan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN). (Kemenlu akan menyediakan sarana dan prasarana seperti video-conference.)


Sorotan Sorotan

Daftar Pemilih

KPU Klaim Lebih Baik, Bawaslu Menilai Sebaliknya

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim bahwa daftar pemilih pada Pemilu 2014 mendatang akan jauh lebih baik daripada daftar pemilih pada 2009 lalu. Proses pemutakhiran yang panjang serta sistem teknologi yang baik, menjadi beberapa alasan baiknya kualitas daftar pemilih tersebut. “Akurasi daftar pemilih jauh lebih baik. KPU telah melakukan pemutakhiran secara ketat,” kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik, di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2013. Lebih lanjut Husni mengatakan, KPU juga telah melakukan proses pemutakhiran data secara transparan dan terbuka. Masyarakat luas bahkan dipersilakan untuk mengkritik atau memperbaiki daftar pemilih sementara (DPS) yang telah diumumkan oleh KPU beberapa waktu lalu. Dalam jangka waktu sekitar dua pekan, yakni 24 Agustus 2013 hingga 6 September 2013, masyarakat diperkenankan melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) melalui

sistem on-line atau manual di kantor desa/kelurahan masing-masing. “Masyarakat yang diharapkan aktif untuk mengecek nama dan kesalahan yang ada di DPSHP. Begitu juga dengan para pemangku kepentingan lain, karena kualitas daftar pemilih bukan semata-mata tanggung jawab penyelenggara Pemilu,” tambah Husni. Selain itu, lanjut Husni, pelaksanaan sistem informasi daftar pemilih (Sidalih) di beberapa daerah sudah berlangsung maksimal. Namun, ada beberapa provinsi yang belum dapat menjalankan program tersebut, seperti Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. “Infrastruktur untuk mendukung program Sidalih masih terbatas. Bahkan, ada beberapa daerah yang belum terakses internet dan listrik” tutur Husni. Sementara itu, Bawaslu menilai masih ada kekurangan di sana-sini dalam DPS dan DPSHP. Dalam pencermatan terhadap DPS, Bawaslu telah menemukan beberapa trend

Ketua KPU, Husni Kamil Manik bersama Ketua Bawaslu, Muhammad.


5

kondisi data yang tidak rasional, yakni adanya kenaikan dan penurunan jumlah pemilih dari DP4 ke DPS. “Dari sekitar 1,7 juta sampel pemilih yang diambil Bawaslu untuk dianalisa, masih ada sekitar 4.000 orang yang nama dan tanggal lahirnya tidak benar, sekitar 20.000 orang tanggal lahirnya tidak benar, dan lain-lain,” tutur Muhammad. Selain itu, dari hasil pencermatan terhadap pengumuman DPSHP, ada beberapa prosedur yang tidak ditepati oleh KPU. Misalnya, di Provinsi Aceh, sekitar 23 KPU Kabupaten/ Kota tidak melakukan perbaikan atas tanggapan dari masyarakat. Di Sulawesi Tenggara, ada tiga kabupaten/kota yang tidak menggunakan Sidalih dalam pemutakhiran data pemilih. “Bawaslu dan jajarannya telah mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada KPU terkait hal tersebut. Namun, masih ada beberapa rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU di beberapa daerah tersebut,” papar Muhammad. n fs/s

Investigasi

Dalam Penetapan, Pengumuman, dan Akurasi DPS

Bawaslu Temukan Sejumlah Persoalan

A

kurasi daftar pemilih sementara (DPS) yang disusun dari daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) sangat penting sebelum ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, prinsip keterbukaan harus didorong terusmenerus, karena perkembangan perubahan data daftar pemilih berlangsung sangat cepat. Pengawasan terhadap DPS menuju akurasi data pemilih dilakukan Bawaslu di seluruh wilayah Indonesia melalui Panwaslu Kecamatan dan masih terus berproses di tingkat desa/kelurahan. Demikian disampaikan Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron dalam konferensi pers yang berlangsung di media centre Bawaslu, Jl. M. H. Thamrin, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2013. Daniel Zuchron yang juga Koordinator Devisi Pengawasan Bawaslu mengatakan, prosedur baku dalam penetapan, pengumuman, dan penyerahan DPS ke partai politik jangan sampai dilangkahi oleh PPS di tingkat desa/kelurahan. Sejumlah persoalan terkait daftar pemilih, kata Daniel, sudah terlihat mulai dari aspek prosedur pelaksanaan sampai pada akurasi daftar pemilih. Berdasarkan data/laporan hasil pengawasan Pemilu yang diterima Bawaslu, ditemukan berbagai persoalan yang melingkupi daftar pemilih, mulai dari penetapan DPS, pengumuman DPS, hingga akurasi DPS. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap 7.038 PPS, Bawaslu mendapatkan temuan, yaitu terdapat 300 PPS yang tidak menetapkan DPS melalui pleno PPS, terdapat 330 PPS yang menetapkan DPS tidak menggunakan berita acara penetapan, dan terdapat 314 PPS – yang berita acara penetapan DPS-nya tidak ditanda tangani oleh ketua dan anggota PPS. Dalam hal pengumuman DPS, kata Daniel, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terhadap 16.301 PPS, terdapat 1.429 PPS yang tidak

Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron.

mengumumkan DPS di kantor PPS, terdapat 1.702 PPS yang tidak mengumumkan DPS di kantor sekretariat lingkungan/RT/RW, dan terdapat 1.432 PPS yang mengumumkan DPS tidak tepat waktu. Untuk memastikan akurasi DPS, Bawaslu juga melakukan pemeriksaan terhadap 1.733.870 pemilih terdaftar dalam DPS yang tersebar di 10.453 TPS. Dari hasil pemeriksaan DPS tersebut, terdapat 4.589 orang pemilih yang namanya tidak benar, 4.808 orang pemilih yang tempat tanggal lahirnya tidak benar, 20.287 orang pemilih yang tanggal lahirnya tidak benar, 12.852 orang pemilih yang umurnya tidak benar, 6.876 orang pemilih yang status perkawinannya tidak benar, 3.166 orang pemilih yang jenis kelaminnya tidak benar, dan 5.380 orang pemilih yang alamatnya tidak benar. Menurut Daniel, persoalan data pemilih dari sisi jumlah akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya laporan/data dari seluruh Bawaslu Provinsi ke Bawaslu. Untuk sementara, baru 16 Bawaslu provinsi yang telah mengirimkan laporannya,

6

yakni Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Kepri, Jateng, DIY, Banten, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulteng, Sultra, Gorontalo, dan Sulbar. Persoalan penyusunan DPS masih menyisakan banyak persoalan, terutama dari sisi akurasi. Persoalan akurasi DPS ini sekaligus mengkonfirmasi buruknya kualitas pendataan pemilih melalui proses pemutakhiran yang dilalukan oleh Pantarlih. Masalahnya, selain tidak sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan, juga keterbatasan stiker sebagai alat mengkonfirmasi pelaksanaan pemutakhiran. Bawaslu sudah menyampaikan kepada KPU beberapa persoalan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih bedasarkan temuan di lapangan. Hal itu dilakukan untuk mencegah berbagai persoalan yang mungkin terjadi dalam penetapan dan pengumuman DPS termasuk DPSHP. Sementara itu, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kab/Kota telah melakukan tindak lanjut terhadap berbagai temuan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu. n fs/s


Info Bawaslu

Bawaslu bersama Kemenlu


Ketua Bawaslu, Muhammad ketika memimpin pertemuan dengan pihak Kemenlu.

K

etua Bawaslu, Muhammad mengatakan, akhir September atau awal Oktober 2013 menjadi batas waktu pembentukan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN). Hal tersebut dikarenakan tahapan Pemilu yang sudah berlari kencang. “Selain tahapan sudah dimulai, kita juga sudah terlambat dalam pembentukan PPLN, akibat kendala anggaran. Potensi kecurangan tidak

hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga di luar negeri,” ujar Muhammad, dalam pembahasan draft Perbawaslu Pembentukan PPLN, di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2013. Di luar negeri, tidak ada pengawasan dan pemantauan dari organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Dengan pembentukan PPLN, kita berharap kualitas pengawasan pemilu akan lebih bagus pada masa mendatang,

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah dan Daniel Zuchron.


7

termasuk di luar negeri,” tambah Muhammad. Kemenlu memprediksi akan ada 33 kota di dunia yang akan menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Penentuan 33 perwakilan itu, didasarkan jumlah pemilih yang mencapai 5.000 orang. Jumlah tersebut belum dapat dipastikan, mengingat masih ada kemungkinan perubahan jumlah warga negara Indonesia yang berdomisili di salah satu kota. Sebelumnya, Ketua Bawaslu Muhammad dan Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak bertemu dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk membahas masalah pembentukan PPLN. Koordinasi ini dimaksudkan, agar kendala-kendala dalam pembentukan PPLN dapat ditangani sejak awal. Ketua Pokja Pengawasan Pemilu Luar Negeri, Bambang Antariksa mengatakan, dalam melakukan pembentukan PPLN nanti, harus memperhatikan juga aspek karakteristik negara-negara tersebut. n fs/s

Bawaslu Terkini

Bawaslu Gelar Rakor Stakeholder Pengawasan Pemilukada Provinsi Riau

B

awaslu kembali menggelar rapat koordinasi (Rakor) Stakeholder Pengawasan Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013. Kegiatan yang berlangsung di Pekanbaru, Rabu - Jumat, 2123 Agustus 2013 itu dibuka Ketua Bawaslu, Muhammad. Turut hadir Pimpinan Bawaslu, Nasrullah dan Endang Wihdatiningtyas. Rakor stakeholder pengawasan Pemilukada itu diselenggarakan dengan maksud untuk melakukan koordinasi pengawasan antar pemangku kepentingan Pemilukada Provinsi Riau. Selain itu, untuk memastikan pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilukada Riau dapat menghasilkan Pemilukada yang berintegritas dan bermartabat. Forum tersebut juga dimanfaatkan Bawaslu untuk melakukan sosialisasi kebijakan pengawasan kepada pemangku kepentingan

Pemilukada Provinsi Riau. Karena itu, rakor stakeholders Pemilukada Provinsi Riau menjadi sangat penting. Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal (H2PI) Bawaslu, Jajang Abdullah saat menyampaikan laporan panitia pada pembukaan rakor stakeholder pengawasan Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013, di Pekanbaru, Rabu, 21 Agustus 2013. “Dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas Bawaslu adalah melakukan Pengawasan Pemilu melalui pencegahan dan penindakan. Forum rakor ini merupakan salah satu upaya di dalam melakukan pencegahan,” jelas Jajang. Ia menilai, untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pelaksanaan maka rakor ini dirangkaikan den-

8

gan berbagai acara, antara lain talk show pembukaan dengan nara sumber seperti, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, sesi pemaparan materi dengan menghadirkan anggota KPU, Kemendagri, KPK, dan DKPP. “Selain itu, ada diskusi kelompok yang akan membahas tentang hambatan, permasalahan Pemilu, dan alternatif solusi terkait Pengawasan Pemilukada Provinsi Riau yang nantinya menjadi rekomendasi rakor ini,” ujar Jajang Abdullah. Rakor stakeholder pengawasan Pemilukada Provinsi Riau ini diikuti peserta yang berasal dari unsur pemerintah daerah, DPRD Riau, KPU Riau, Panwaslu Kabupaten/ Kota, tim kampanye setiap pasangan calon, unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. n ck/fs/s


Bawaslu Terkini

Pembentukan Pengawas Pemilu Luar Negeri

Bawaslu dan Kemenlu Bahas Draft MoU

B

awaslu menggelar rapat pembahasan draft Peraturan Bawaslu tentang Pembentukan, Penetapan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Pengawas Pemilu Luar Negeri. Dalam forum tersebut juga dibahas draft Nota Kesepahaman antara Bawaslu dengan Kementerian Luar Negeri tentang Pengawasan Pemilu 2014. Rangkaian acara tersebut berlangsung di Jakarta, Senin malam, 26 Agustus 2013. Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu melakukan inventarisasi atau identifikasi pokok permasalahan dalam draft Peraturan Bawaslu. Dalam Pasal 96 ayat (4) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 disebutkan, anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu atas usulan Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Forum yang melibatkan jajaran Bawaslu dan Kemenlu itu digelar dengan maksud untuk menggali ide dan masukan konseptual praktis mengenai draft Peraturan Bawaslu dan draft Nota Kesepahaman Bawaslu dengan Kementerian Luar Negeri yang telah disusun secara bersama. Usai menghimpun masukan, Bawa-

slu akan melakukan finalisasi terhadap draft yang telah dibahas itu. Hadir pada rapat tersebut, yaitu Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, Plt. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal (H2PI), Jajang Abdullah, Kepala Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ahmad Khumaedi, Kabag Hukum, Tagor Fredy, Kabag Humas dan Hubal, Hengky Pramono, Kabag Umum, Dirja Abdul Kadir, Kabag SDM dan TU Pimpinan, Roy M. Siagian, Kasubbag Perundang-undangan, Ferdinand E.T. Sirait, Kasubbag Analisis Teknis Pengawasan Feisal Rahman,

Kasubbag Hubal, Hilton Tampubolon, Kasubbag Humas, R. Monang Silalahi, beserta Tim Asistensi dan Staf Setjen Bawaslu. Hadir sebagai narasumber yaitu, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri, Bambang Antarikso, Koordinator Wilayah I Amerika, Budiman Goetom, Koordinator Wilayah II Asia dan Pasifik, Woro Sawiri, Koordinator Wilayah III Eropa, Teguh R. L. Tobing, Koordinator Wilayah IV Timur Tengah dan Afrika, Suyoto, serta Legal Drafter Kementerian Hukum dan HAM, Wahyudi Putra dan Hendra Kurnia. n fs/s

PNS Terindikasi Tidak Netral, Bawaslu Siap Tindak Tegas

P

emilukada Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan pada 10 September 2013, diikuti tiga pasangan calon gubernur/wakil gubernur. Namun, ada indikasi, PNS di sana tidak netral terhadap pasangan calon. Seperti diketahui, tiga pasangan calon dalam Pemilukada Kaltim, yakni Awang Faroek Ishak - Mukmin Faisyal, Imdaad Hamid Ipong Muchlisoni, dan Farid Wadjdy - Aji Sopyan Alex. Awang Faroek dan Farid Wadjdy merupakan incumbent yang ikut meramaikan

persaingan kandidat di Kaltim. “PNS yang terindikasi tidak netral, harus siap-siap kehilangan NIP (nomor induk pegawai) –nya. Sekecil apapun pelanggaran, kami tidak akan kompromi,” ujar Ketua Bawaslu, Muhammad, saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Stakeholder Pengawasan Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, Kamis 29 Agustus 2013. Menurut Muhammad, dengan adanya petahana yang bertarung dalam Pemilukada, sedikit banyak akan berpengaruh pada jaja-


9

ran PNS di bawahnya. PNS seperti dalam keadaan ‘dipaksa’ untuk mendukung calon-calon petahana tersebut. Seperti yang kita tahu, ada istilah dinas mata air dan dinas air mata pasca pelaksanaan Pemilukada. Namun, itu semua dikembalikan kepada masing-masing individu untuk bertindak netral. “Pemilukada Kaltim tidak terjadi dua kali. Kita tentu berharap Pemilukada akan menghasilkan pemimpin yang baik, yang hanya terjadi sekali dalam lima tahun.,” pungkas Muhammad. n fs/s

Bawaslu Terkini

Pokja Pengawas Pemilu Luar Negeri Identifikasi Kendala Pemilu di Luar Negeri

P

elaksanaan Pemilu di luar negeri dibatasi oleh faktor jarak dan waktu. Dengan demikian, proses pemungutan dan penghitungan suara menjadi lebih sulit daripada proses yang dilaksanakan di dalam negeri. Karena itu, sebelum dilaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri, harus ada persiapan matang yang dibuat oleh penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu. Berdasarkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), tercatat ada 2.140.608 pemilih di luar negeri yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2014 nanti. Ketua Pokja Pengawasan Pemilu Luar Negeri Kemenlu, Bambang Antariksa menuturkan, ada beberapa masalah dalam pelaksanaan Pemilu di luar negeri. Secara umum,

berikut kendala tersebut. Pertama, perbedaan waktu Indonesia dengan negara-negara di Amerika dan Eropa. Ini dapat menyulitkan pola komunikasi antara Bawaslu dengan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN). Nantinya, Kemenlu akan menyediakan sarana dan prasarana seperti video conference. Kedua, karakteristik negara yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan perlakuan yang khusus untuk beberapa negara. Ketiga, Hari H Pemilu yang bertepatan dengan hari kerja. Ini mengakibatkan para WNI di luar negeri lebih memilih untuk bekerja. Di negara-negara yang banyak terdapat tenaga kerja informal, maka biasanya akan ada larangan dari majikannya Keempat, partipasi pemilih di luar negeri masih sangat rendah. Hal tersebut diakibatkan kurang maksi-

10

malnya sosialisasi yang diberikan Kelima, masalah domisili, dimana untuk menjangkau kantor perwakilan membutuhkan waktu berjamjam. Keenam, pembuatan TPS di luar kantor perwakilan untuk menjangkau pemilih juga sangat sulit, mengingat prosedur di beberapa negara yang tidak memungkinkan hal tersebut terealisasi. Ketujuh, pemilihan di luar negeri lebih dahulu beberapa hari dengan pemilihan di dalam negeri. Dengan begitu, ada waktu di mana pemilih kembali ke dalam negeri dan mencoblos lagi setelah mencoblos di luar negeri. Kedelapan, keberatan pemilih karena suara mereka diberikan untuk Dapil Jakarta II. Padahal, banyak pemilih di luar negeri yang bukan berasal dari Jakarta, seperti tenaga kerja Indonesia (TKI). n fs/s


Bawaslu Terkini

Sekjen Bawaslu Lantik Pejabat Eselon III dan IV

S

ekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro melantik dan mengambil sumpah pejabat eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu di Gedung Bawaslu, Rabu 28 Agustus 2013. Pejabat eselon III yang dilantik yaitu Dini Yamashita dan M. Yusuf. Sedangkan pejabat eselon IV antara lain: Osbin Samosir, Lulut Filmy, Fara Dilla, Asmin Safari Lubis, Erni Kusumastuty, Bugi Kurnia Widianto, Rahmawati, Raul Mahabir, Fery Yanuar Martedy, Sapni Syahril, Sholeh, dan Esih Nurkesih. Sekjen Bawaslu juga melantik Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi antara lain: M. Rusyidi (Kalimantan Timur), Joko Sutrisno (Kalimantan Tengah), dan Iwan Tero (Sumatera Utara). Hadir dalam pelantikan tersebut, Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, para kepala biro, kepala bagian, kepala subbagian, serta staf Sekretariat Jenderal Bawaslu. n fs/s

Pejabat yang sudah dilantik menanda tangani naskah pelantikan.

Panwaslu Kabupaten Sintang Lantik 42 Anggota Panwascam

K

etua Panwaslu Kabupaten Sintang, Eduard Sitohang, didampingi Anggota, Imam Asrori dan Sahuri melantik sebanyak 42 anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se Kabupaten Sintang. Acara pelantikan itu berlangsung di Aula Hotel Cika, Sintang, Rabu, 14 Agustus 2013. Pelantikan anggota Panwascam yang dirangkaikan dengan bimbingan teknis (bintek) pengawasan itu dibuka Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalbar, Krisantus Heru Siswanto. Turut hadir saat itu, Bupati Sintang, Milton Crosby. Bupati Sintang, Milton Crosby dalam sambutannya mengungkapkan, Panwas bukan hanya menjalankan fungsi pengawasan Pemilu, tetapi juga penegakan hukum Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu. Menurut Milton Crosby, berbagai fungsi tersebut merupakan peker-

jaan yang sangat berat dan penuh tantangan. Ia menilai, apabila tugas dan fungsi tersebut tidak dapat dijalankan dengan benar, maka taruhannya sangat mahal, yakni terciptanya suasana penyelenggaraan Pemilu yang penuh dengan pelanggaran, dan bahkan kecurangan yang dapat memicu konflik politik yang luas. Di saat yang sama, kata Milton Crosby, Panwas juga harus mampu memetakan kembali masalahmasalah hukum Pemilu dengan mempertimbangkan perubahanperubahan Peraturan Pemilu maupun dengan melihat perkembangan dinamika politik di lingkungan pemilih, partai politik peserta Pemilu, maupun penyelenggara Pemilu. Milton Crosby menilai, kemampuan memecahkan masalahmasalah hukum Pemilu tersebut merupakan bahan dasar bagi Panwas untuk menyusun strategi


11

pengawasan Pemilu, penegakan hukum Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu dalam menghadapi Pemilu 2014. Usai dilantik, anggota Panwascam se Kabupaten Sintang itu, langsung mengikuti bintek pengawasan. Nara sumber kegiatan bintek tersebut berasal dari Panwas Kabupaten Sintang dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Ketua Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang, Eduard Sitohang mengatakan, bintek pengawasan dilakukan agar anggota Panwascam yang baru dilantik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tentu saja dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku. “Selain itu, kepada para Panwascam ditekankan, agar dalam menjalankan tugasnya, mereka tetap mengedepankan integritas, netralitas, harmonis, ulet, serta tangguh, ujarnya. n fs/s

Galeri

Bawaslu menggelar rapat koordinasi stake-holder Pengawasan Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2013 di Pekanbaru, 21-23 Agutus 2013. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu, Muhammad. Turut hadir Pimpinan Bawaslu, Nasrullah dan Endang Wihdatiningtyas.

Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini, Saut H. Sirait, dan Valina S. Subekti membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik di Jakarta, 14 Agustus 2013. Hadir saat itu, Ketua Bawaslu, Muhammad, dan Kabag Penyelesaian Sengketa, Agung.

Bawaslu mengadakan acara Sosialisasi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Jakarta, 19 Agustus 2013. Hadir saat itu, Pimpinan Bawaslu, Nasrullah, Daniel Zuchron, dan Endang Wihdatiningtyas.

Bawaslu mengadakan pelatihan pengawasan Pemilu bagi media massa dan ormas di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, 22 Agustus 2013. Ketua Bawaslu, Muhammad tampil sebagai pemateri utama saat itu.

Bawaslu mengadakan pertemuan dengan KPU dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Jakarta, 26 Agustus 2013. Pertemuan tersebut membahas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013, dan disepakati membentuk Task Force untuk mengawasi iklan kampanye peserta Pemilu.

Ketua Bawaslu, Muhammad membuka secara resmi rakor stakeholder Pengawasan Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, 29 Agustus 2013. Hadir saat itu jajaran KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab/Kota, KPK, PPATK, pakar dan pegiat Pemilu.

12


Berlangsung Tertib dan Transparan

Recommend Documents