Beberapa isi perjanjian maupun pelaksanaannnya nyata-nyata menguntungkan pihak Jepang

Mega Proyek Asahan, Siapa Diuntungkan ? Written by Wednesday, 30 June 2010 05:11

Beberapa isi perjanjian maupun pelaksanaannnya nyata-nyata menguntungkan pihak Jepang

Proyek Asahan merupakan kerjasama yang bersifat “persahabatan “, ditegaskan dalam surat perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pihak konsorsium perusahaan Jepang. Ini adalah suatu proyek mega raksasa yang bernilai 411 miliar yen (nilai tahun 1978) atau setara nilai rupiah 40 trilliun dan kalau dihitung angka inflasi akan lebih besar lagi saat sekarang ini.

Mulai beroperasi tahun 1983 dan akan berakhir pada 2013. Sebelum dikerjakan pihak konsorsium Jepang, tahun 1960an pernah terdengar Proyek Asahan akan dikerjakan pihak Rusia dan kalau selesai, demikian cerita, maka seluruh Sumatera Utara akan terang benderang dengan harga listrik yang murah. Ternyata Rusia tidak jadi mengerjakan proyek itu, digantikan “saudara tua“ bangsa Indonesia yaitu konsorsium perusahaan Jepang.

Dalam Master Agreement Proyek Asahan yang ditandatangani di Tokyo tanggal 17 Juli 1975 antara Pemerintah Inoonesia yang diwakili Ir AR Soehud dengan pihak konsorioum perusahaan Jepang, telah membuat catatan dalam Preambulnya sebagai berikut: Sungai Asahan dan potensi hidrolistriknya merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi Indonesia. Sesuai dengan kebijakan untuk mempercepat pembangunan Indonesia dan daerah Sumatera Utara, pemerintah ingin memanfaatkan potensi hidrolistrik Sungai Asahan untuk membangkitkan tenaga listrik dan membangun suatu industri di daerah itu.

Pada saat perjanjian ditandatangani memang teori pembangunan yang sangat popular ialah

1 / 10


membanguan ekonomi wilayah dengan menumbuhkan industri. Karena industri diyakini memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan sehingga akan menimbulkan trickling down effect (efek menetes ke bawah) dan dipercaya akan membawa kemakmuran pada wilayah tempat industrinya dibangun.

Proyek Asahan semata kepentingan Jepang

Sekarang setelah 27 tahun kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang, ternyata realisasinya jauh dari kata-kata yang indah itu, khususnya untuk Sumatera Utara.

Proyek ini dirancang oleh ”saudara tua” kita, semata untuk kepentingan Jepang. Demikianlah pengakuan terbuka dari Ir AR Soehud mantan Mentri Perindustrian RI (1978-1983), Ketua Otorita Asahan dan ketua tim perunding Pemerintah Indonesia dengan pihak konsorsium Jepang dalam bukunya ASAHAN, peluang yang bisa terbuang, terbitan Pustaka Sinar Harapan 2000 .

Beberapa penyebab maka proyek Asahan hanya untuk kepentingan Jepang adalah pertama kurangnya pengalaman tim perunding Indonesia menghadapi tim perunding Jepang yang sudah kawakan. Kurang berpengalaman dalam teknik negosiasi maupun substansi yang dinegosiasikan. Karena belum pernah ada proyek sejenis apalagi sebesar itu. Di samping itu

2 / 10


Jepang memiliki trik yang agak culas agar mental tim perunding Indonesia jatuh.

Misalnya menurut AR Soehud dalam bukunya, tiba-tiba mesin pemanas ruangan mati padahal sedang musim dingin, sehingga tim Indonesia merasa kedinginan dan cendrung akan menerima apa saja yang diajukan oleh pihak Jepang .

Kedua kurangnya dukungan dari menteri terkait proses perundingan sehingga AR Soehud menjadi the lone ranger dan kadang-kadang karena terdesak waktu harus menerobos protokoler untuk langsung berkomunikasi dengan presiden Suharto. Ternyata untuk mendapatkan hubungan dengan presiden tak mudah.

Sebagai akibat dari kelemahan tim perunding Indonesia maka beberapa isi perjanjian maupun pelaksanaannnya nyata-nyata menguntungkan pihak Jepang ialah, pertama; Proyek itu dikerjakan atas prinsip BOT ( Build Operation and Transfer ), tetapi masih ada tambahan ketentuan yaitu pada penyerahan proyek setelah 30 tahun Pemerintah Indonesia harus membayar nilai sisa buku.

Dan dan karena nilai proyek telah di mark up maka nilai sisa buku bisa cukup besar. Masa penghapusan untuk fasilitas peleburan aluminium adalah 30 tahun, sementara untuk PLTA adalah 50 tahun, yang artinya perjanjian berakhir nilai buku PLTA masih ada 40 %.

3 / 10


Kedua; Dalam Master Agreement Jepang diperkenakan untuk menyesuaikan nilai proyek apabila dianggap perlu dan pada tahun 1978 pihak Jepang berhasil meminta kenaikan biaya dari 250 miliar yen menjadi 410 miliar, naik 64 %. Suatu kenaikan yang menurut Soehud adalah mengada-ngada. Sebagai akibat dari kenaikan harga proyek tersebut maka harga biaya produksi menjadi sangat mahal dibanding dengan proyek lain yang dibangun bersamaan.

Misalnya harga per ton annum, di Venezuela U$ 2285, di Canada U$ 2659, di Australia U$ 3465 sedangkan Inalum di Indonesia U$ 4393. Dalam bukunya AR Soehud tidak jelas menguraikan apakah ia masih ikut menyetujui kenaikan harga itu dan kenapa pihak Pemerintah Indonesia mau menyetujui nilai proyek yang di mark up .Tidak heran kalau dalam operasinya PT Inalum sering sekali rugi (dalam perhitungan pembukuan) tetapi pihak investor proyek meraup keuntungan dari bunga investasi mereka. Sementara itu pihak Indonesia dibebani utang dalam rangka memperkuat keuangan dari PT Inalum

Ketiga; Tahun 1988 diadakan kembali peninjauan terhadap Master Agreement yang kembali memuat closure yang menguntungkan Jepang yaitu berbunyi : Proyek aluminium Asahan adalah symbol dari persahabatan dan kerjasama antara Jepang dan Indonesia . Tujuan utama dari proyek ini adalah memperkuat pembangunan ekonomi Indonesia dan menjamin supply dari aluminium ingot ke Jepang . Padahal dalam Master Agreement yang dituliskan adalah aluminum metal.

4 / 10


Aluminium ingot hanya batangan aluminium yang nilai tambahnya belum tinggi. Sedangkan aluminium metal adalah menyangkut produk utama dan produk sampingannya seperti billet, wirerod dan foundry alloy. Dengan demikian nilai tambah akan disapu bersih oleh pihak Jepang (Soehud 2000 hal.39).

Keempat; Indonesia kebagian jatah 1/3 dari produksi dari PT Inalum untuk pasar domestik dan kalau tak mampu diserap pasar domestik maka harus dijual ke Jepang dengan harga murah. Dan karena belum terserap seluruhnya oleh pasar domestik, tentu saja Jepang akan membelinya dengan senang hati.

Kelima; Semua proses dan material yang digunakan untuk proyek Asahan harus dipasok oleh perusahaan Jepang padahal dalam Master Agreement diatur bahwa untuk pemasokan harus didasarkan pada multisourc ing yang kompetetif yang mengandung makna tender terbuka atau setidaknya tender terbatas.

Sumatera Utara memperoleh manfaat minim

Menurut analisa AR Soehud maka manfaat yang paling besar dari Proyek Asahan akan diperoleh Jepang, yaitu menjamin supply kebutuhan aluminium dengan harga murah ke

5 / 10


Jepang (Soehud 2000, hal.37).

Tentu ada juga keuntungan bagi Indonesia karena bahan baku aluminium ingot ini diambil dari daerah daerah Indonesia seperti Kalimantan maka bahan baku itu dapat dipasarkan. Tetapi nilai tambahnya sangat kecil dan yang kecil itupun bukan dinikmati masarakat Sumatera Utara.

Selanjutnya bahan baku aluminium diolah di PT Inalum yang tidak akan memberikan keuntungan kepada Indonesia walaupun sebagai pemegang saham tunggal terbesar (kemudian) karena biaya investasinya sangat tinggi sehingga PT Inalum sering mengalami kerugian (dalam pembukuan), sementara para investor Proyek Asahan telah menikamati keuntungan selama 27 tahun. Kata orang Batak sate soto, mate na oto.

Apa manfaatnya bagi masarakat Sumatera Utara selama ini? Minim sekali, hanya dari inalum fee 2,6 juta dollar pertahun sebagai kompensasi dari banyak kemudahan dan pembebasan pajak.

Ditinjau dari segi hakikat pembangunan wilayah maka Proyek Asahan tidak akan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masarakat Sumutt, karena PT Inalum merupakan enclave industri yang bersifat parasitis.Dikatatakan bersifat parasitis karena hanya memakai sumber tenaga air (hanya dibayar Rp 8,- per m3), tidak mengolah sumberdaya alam lainnya dan hasil produksinya tidak menjadi input bagi industri lokal karena industri lokal tidak berkembang.

6 / 10


Hampir seluruh hasil produksi jatah Indonesia dikirim ke Jawa untuk bahan baku Industri aluminium di sana . Kenapa industri aluminium tidak berkembang di Sumatera Utara padahal bahan baku ada di depan mata? Ya ini sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat yang kurang men-daerah-kan pembangunan industri alauminium. Padahal biaya produksinya akan lebih murah karena minim biaya angkut bahan baku dibandingkan dengan industri di Jawa.

Kasmirez Secomsky seorang ahli pembangunan wilayah (Kuklinski, Sosial Issues in Regional Planning ) mengatakan bahwa pembangunan wilayah bukanlah upaya untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya tapi bagaimana menggerakkan sumberdaya manusia lokal untuk mengolah sumberdaya alamnya agar mampu untuk menghadapi kekuatan dari luar. Karena itu adalah suatu kebohongan kalau dikatakan untuk meningkatkan ekonomi Sumatera Utara kalau tidak apa upaya yang cukup berarti dilakukan ke arah itu.

Bagaimana konsep Pemprovsu ke depan ?

Dalam Master Agreement dikatakan ada kemungkinan kerjasama diperpanjang. Kiranya sebelum pemerintah pusat mau bernegosiasi dengan Jepang maka konsep kerjasama yang hendak ditawarkan harus disosialisaikan kepada pemerintah daerah dan masarakat Sumatera Utara, untuk memperolah masukan. Dan selayaknya anggota tim perunding juga beranggotakan wakil dari pemerintah Sumatera Utara.

7 / 10


Tetapi baru-baru ini Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah mengatakan bahwa pemerintah RI tidak akan mengadakan kerjasama dengan Jepang tapi akan mengelola Proyek Asahan. Nah apakah kalau pemerintah pusat mau mengelola maka akan terjadi perubahan pada pembangunan Sumatera Utara.

Tidak akan otomatis terjadi kalau hanya berganti pemilik dari usaha patungan menjadi murni usaha Pemerintah Indonesia ? Jangan sampai Sumatera Utara lepas dari mulut harimau,.. bukan ke mulut buaya (tentunya pemerintah pusat tidak demikian), tetapi dibiarkan terkapar, tanpa ada upaya pemulihan kondisinya.

Ada wacana agar Pemda Sumut dan daerah kabupaten terkait ikut memegang saham. Dan kalau ikut pemegang saham maka juga harus ikut membayar nilai sisa buku untuk pembangkit sebesar 40 % lagi.

Karena belum ada data maka kita buat asumsi bahwa biaya pembangkit adalah 50 % dari nilai Proyek Asahan dan sisa buku 40 %. Maka nilai yang harus dibayar adalah 40% x 50 % x 411 miliar yen kira-kira 82 miliar yen atau sama dengan 8 triliun rupiah dengan kurs Rp 100 tiap 1 yen (Seorang mantan pejabat PT Inalum mengatakan bahwa nilai sisa buku adalah 5 triliun rupiah).

8 / 10


Berapa Pemda Sumut dan daerah kabupaten kota mampu bayar? Kalau minta saham 40% maka yang harus dibayar adalah 2 atau 3 trilliun, sepertinya tak akan sanggup. Salah satu jalan keluarnya ialah dengan mengutang kepada pemerintah pusat dan membayar dengan retribusi pemanfaatan air permukaan, yang menurut Perda Sumatera Utara tarifnya Rp 65,- per meter kubik.

Menurut data Bappedasu (2010) potensi air danau Toba adalah 3,2 milliar kubik pertahun. Tentu tidak bisa dikalikan demikian saja karena pertama, sebagian besar airnya setelah memutar turbin akan kembali ke Sungai Asahan dan yang kedua, air yang sama akan memutar Turbin Asahan I dan Asahan III dan kalau dikembangkan mungkin ada Asahan IV dan V .

Semua ini memerlukan perhitungan dan negosiasi dengan Pemerintah Pusat. Di sampimg itu perlu ada penegasan agar pemerintah pusat mendorong pertumbuhan industri yang terkait dengan aluminium ingot di Sumatera Utara. Karena setelah Indonesia menguasai semua hasil produksi maka makin banyak aluminuim ingot yang dapat dipasarkan dalam negeri.

Penting sekali untuk menentukan sikap dan konsep untuk menghadapi Pemerintah Pusat agar Sumatera Utara dapat menarik manfaat. Dilihat dari kesibukan dari aparat pemerintah daerah dikhawatiri kalau tidak cukup waktu untuk dapat menghasilan suatu konsep yang rasional, menguntungkan dan dapat diterima.

9 / 10


Karena itu tulisan ini juga memberi saran kepada pemerintah provinsi untuk memakai tenaga ahli dari luar Pemprovsu yang ingin turut memajukan Sumatera Utara ataupun tenaga ahli lainnya yang dianggap cakap untuk itu. ***** ( Budi D.Sinulingga : Penulis adalah mantan Kepala Bappedasu 2000-2005, dosen pasca sarjana Pengembangan wilayah USU dan Ketua Newmann Development Center (pusat kajian pembangunan)

10 / 10

Beberapa isi perjanjian maupun pelaksanaannnya nyata-nyata menguntungkan pihak Jepang

Recommend Documents