A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Operasional Prosedur adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja. Penyusunan SOP dilakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 13 Tahun 2010. Pada masing-masing fungsi terdapat tugas yang saling terkait mulai dari staf sampai ketua pengadilan . SOP di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat di gambarkan sebagai Brikut: BATAS WAKTU No.
JENIS & URAIAN KEGIATAN
Jam
Hari / Hari Kerja
PELAKSANA
KEPANITERAAN PERKARA PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN DI PTUN 1. 1.
PENELITIAN ADMINISTRASI : Penelitian awal surat gugatan
2.
Pemberitahuan Nomor Rekening dan Besarnya Panjar Biaya Perkara kepada Calon Penggugat 3. Penyerahan Bukti Pembayaran Panjar Biaya Perkara oleh Penggugat 4. Pembuatan SKUM 5. Pemberian Nomor Perkara 6. Pencatatan ke Buku Register Induk Perkara 7. Petugas Meja II menyerahkan Berkas ke Panmud Perkara 8. Menerima dan mencatat Surat Kuasa dari Kuasa Hukum pihak yang bersengketa dalam buku bantu pendaftaran Surat Kuasa. 9. Mengagendakan Surat Kuasa ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa. 10. Menarik PNBP dari legalisasi surat kuasa 11. Panmud Perkara membuat Daftar Periksa (check list) kelengkapan berkas perkara dan Formulir Penetapan Majelis 12. Panmud Perkara menyerahkan berkas perkara ke Wakil Panitera (Wapan) 13. Wapan menyerahkan berkas perkara ke Panitera 14. Panitera melakukan penelitian berkas perkara untuk diserahkan kepada KPTUN 15. Panitera menyerahkan berkas kepada KPTUN
10 menit
Panmud Perkara
10 menit 10 menit
Meja I
10 menit 10 menit 60 menit Meja II
10 menit 15 Menit 1 hk 15 menit 15 menit
Kepaniteraan Hukum
Bendahara Penerima
30 menit Panmud Perkara 15 menit 15 menit 1 jam
Wapan 1 hk
Panitera Panitera
2.
DISMISSAL PROCESS 1.
KPTUN menerima berkas dari Panitera
1 jam
2.
KPTUN mempelajari berkas perkara dan menentukan sikap apakah men-dismissal perkara atau tidak. Apabila menurut penilaian KPTUN perkara hendak di dismissal proses, KPTUN memerintahkan kepada Panitera untuk membuat & mengirimkan Surat Panggilan kepada pihak yang berperkara Pengucapan Penetapan Dismissal dalam ruang yang telah ditentukan Panitera mengumumkan penetapan dismissal melalui website pada hari itu juga Penyampaian Salinan Penetapan Dismissal
2 hk 1 hk
3.
4. 5. 6. 3.
KPTUN
Panitera 14 hari 1 hk
KPTUN
1 jam
Panitera
1 hk
PERLAWANAN 1. 2.
Penerimaan dan Penelitian gugatan perlawanan Pengembalian berkas perkara yang belum lengkap kepada pengugat dengan melampirkan daftar periksa 3. Penomoran gugatan plw sama dengan nomor perkara pokok dengan menambah kode “Plw” 4. Menyiapkan blanko penetapan Susunan Majelis Hakim, kemudian menyerahkan kepada Panitera melalui Wapan 5. Penyerahan berkas gugatan plw kepada KPTUN melalui Panitera. 6. KPTUN menetapkan majelis hakim, selanjutnya menyerahkan berkas perkara ke Panitera 7. Panitera menerima berkas gugatan yang telah ditunjuk Susunan MH oleh KPTUN 8. Panitera menunjuk PP 9. Panitera menyerahkan berkas perkara kepada Kepaniteraan Perkara untuk dicatat susunan Majelis Hakim ke dalam buku Register Induk Perkara 10. Panmud Perkara menyerahkan berkas perkara gugatan plw kepada KMH yang ditunjuk 11. KMH menetapkan hari persidangan dengan perintah kepada PP untuk memanggil para pihak; 12. PP mengetik penetapan dan surat panggilan untuk memanggil para pihak 13. PP melaporkan kepada Panmud Perkara tentang jadwal persidangan untuk dicatat dalam buku register induk perkara dan ditayangkan di tv scroll dan website 14. Setiap penundaan persidangan gugatan plw, PP melapor kepada Kepaniteraan Perkara tentang jadwal penundaan tersebut, untuk dicatat dalam register perkara dan ditayangkan di tv scroll dan website
2 jam
1 hk
10 menit
10 menit
Meja I
1 hk
15 menit
15 menit
Panmud Perkara
Panmud Perkara
Panitera
1 hk
KPTUN
1 hk
Panitera
1 hk
Panmud Perkara
1 jam 1 jam
1 jam 2 jam
KMH
1 jam
PP 1 hk
1 jam PP + Petugas 1 jam
Pada hari itu juga
15. Berita acara persidangan gugatan perlawanan telah siap ditandatangani oleh KMH
16. Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan 17. Pengucapan putusan Plw (Konsep Putusan Nett) 18. PP memberitahukan amar putusan kepada Kepaniteraan Perkara 19. Kepaniteraan Perkara mencatat putusan plw dalam buku register induk perkara 20. Petugas Kepaniteraan Perkara melaporkan kepada Kepaniteraan Hukum untuk menayangkan dalam TV Scroll dan website 21. Pengetikan putusan plw 22. Koreksi putusan oleh MH 23. Pengetikan kembali hasil koreksi 24. Penandatanganan putusan 25. Pengiriman salinan putusan kepada para pihak. 26. Apabila gugatan plw ditolak, PP meminutasi berkas perkara sejak putusan diucapkan 27. Panmud Perkara menerima berkas perkara yang telah diminutasi dari PP dan mencatat amar putusan dalam Register Induk Perkara
1 hk sebelum sidang berikutnya
KMH dan PP
1 hk
MH
1 hk
MH
15 menit
PP
2 jam
1 hk
Kepaniteraan Perkara
2 jam
Kepaniteraan Hukum
3 hk 2 hk 1 hk 2 hk 1 hk
14 hk
PP MH PP MH + PP Panitera
30 h
PP
5 hk
Panmud Perkara
28. Apabila gugatan perlawanan dikabulkan, PP Pada hari melaporkan kepada Panmud Perkara untuk disiapkan putusan PP blanko penetapan penunjukan majelis hakim. diucapkan 29. Panmud Perkara menyerahkan berkas putusan plw 1 hk kepada KPTUN melalui Panitera untuk menetapkan 1 jam Panmud Perkara MH yang akan memeriksa perkara 30. Panitera menyerahkan berkas perkara ke pada 1 jam KPTUN untuk menunjuk MH yang baru 1 hk KPTUN 31. KPTUN menetapkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan yang bersangkutan 1 jam dengan majelis yang sama 32. Panitera menetapkan PP 1 jam 1 hk Panitera 33. Panitera menyerahkan berkas perkara kepada 1 jam Panmud Perkara 34. Panmud Perkara mencatat Majelis Hakim, PP dalam 1 jam register perkara Panmud Perkara 1 hk + PP 35. Panmud Perkara menyerahkan berkas perkara ke 1 jam KMH untuk diserahkan kepada PP Catatan : - Selanjutnya pemeriksaan dilakukan dangan acara biasa - Pemeriksaan gugatan plw 3 bulan - Bagi yang belum tersedia TV Scroll maka dicatat dalam Papan Jadwal Persidangan - Terhadap putusan perlawanan yang ditolak tidak ada upaya hukum
4.
LOLOS DISMISAL 1. Apabila KPTUN tidak mengeluarkan penetapan dismissal, maka perkara dianggap lolos dismissal (tanpa penetapan) 2. KPTUN menetapkan susunan MH 3. Penyerahan berkas oleh KPTUN kepada Panitera 4. Panitera menunjuk PP 5. Panitera menyerahkan berkas kepada Panmud Perkara 6. Panmud Perkara mencatat susunan Majelis Hakim dan PP dalam register perkara 7. Panmud Perkara menyerahkan berkas kepada KMH untuk diserahkan kepada PP
5.
1 jam 30 menit 15 menit 15 menit
KPTUN 14 h
Panitera
2 jam 30 menit
Panmud Perkara + PP
10 menit
KMH
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN ACARA BIASA 1. 2. 3. 4. 5.
6.
KMH memerintahkan PP membuat penetapan pemeriksaan persiapan KMH memerintahkan PP untuk memanggil para pihak (kepada Tergugat agar melampirkan gugatan) PP memanggil pihak-pihak yang berperkara pada hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditentukan Acara Pemeriksaan persiapan dilakukan secara tertutup untuk umum Setelah pemeriksaan persiapan selesai, KMH memerintahkan PP mengetik Penetapan Hari Persidangan Terbuka untuk umum PP mempersiapkan Penetapan Persidangan untuk ditanda tangani KMH
1 hk 60 menit
PP 30 Hari
MH + PP
60 menit
KMH
30 menit
PP 1 hk
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
KMH memerintahkan PP untuk memanggil pihak yang tidak hadir Sidang Pembacaan Gugatan + Penundaan Sidang Pembacaan Jawaban Tergugat/Intervenient + Penundaan Sidang Pembacaan Replik Penggugat + Penundaan Sidang Pembacaan Duplik Tergugat/Intervenient + Penundaan Selama persidangan pihak ketiga dapat mengajukan Intervensi Sidang Pemeriksaan Bukti-Bukti Para Pihak + Penundaan Sidang Pemeriksaan Saksi-Saksi + Penundaan
15. Sidang Penyampaian Kesimpulan Para Pihak + Penundaan untuk putusan 16. Musyawarah Putusan 17. Pembacaan Putusan (Konsep Nett) 18. PP memberitahukan amar putusan kepada Panmud Perkara, agar di publikasi melalui website 19. Pengetikan putusan
1 hari
KMH + PP 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari Sebelum bukti 7 hari
15 menit 5 hk
MH MH MH MH Pihak Ketiga MH
7 hari
MH
7 hari
MH
7 hari
MH KMH
1 hari
PP PP
20. 21. 22. 23. 24. 25.
Koreksi putusan Pengetikan koreksi Koreksi terakhir Penanda tangan putusan Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan Minutasi perkara oleh PP dan penyerahan berkas perkara kepada panmud perkara
2 hk 1 hk 1 hk 1h 1 hari
14 hari
30 hari
MH PP MH MH + PP Panitera KMH + PP
Catatan : Pemeriksaan perkara diputus tidak lebih dari 6 bulan sejak perkara didaftar di PTUN
6.
PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA CEPAT 1.
Panitera menerima dan memeriksa gugatan yang disertai permohonan acara cepat (diajukan tersendiri atau dalam gugatan) 2. Selanjutnya Panitera menyerahkan permohonan / gugatan kepada Panmud Perkara untuk meneliti kelengkapan berkas 3. Pemberitahuan Nomor Rekening dan Besarnya Panjar Biaya Perkara kepada Calon Penggugat 4. Penyerahan Bukti Pembayaran Panjar Biaya Perkara oleh Penggugat 5. Pembuatan SKUM 6. Pemberian Nomor Perkara 7. Pencatatan ke Buku Register Induk Perkara 8. Petugas Meja II menyerahkan Berkas ke Panmud Perkara 9. Menerima dan mencatat Surat Kuasa dari Kuasa Hukum pihak yang bersengketa dalam buku bantu pendaftaran Surat Kuasa. 10. Mengagendakan Surat Kuasa ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa. 11. Menarik PNBP dari legalisasi surat kuasa 12. Panmud Perkara membuat Daftar Periksa (check list) kelengkapan berkas perkara dan Formulir Penetapan Majelis 13. Panmud Perkara menyerahkan berkas perkara ke Panitera melalui Wapan (yang sudah dilengkapi blangko penetapan MH) 14. Panitera melakukan penelitian berkas perkara dan diserahkan kepada KPTUN 15. Apabila permohonan pemeriksaan dengan acara cepat dikabulkan, KPTUN menetapkan Hakim tunggal yang akan memeriksa perkara gugatan yang bersangkutan. 16. Apabila permohonan pemeriksaan dengan acara cepat ditolak, KPTUN menetapkan susunan majelis dengan acara biasa.
60 menit
Panitera
10 menit 10 menit
Meja I
10 menit 10 menit 60 menit 10 menit
1 hk
Meja II
15 menit Panmud Hukum 15 menit 15 menit 60 menit
Bendahara Penerima Panmud Perkara
15 menit
Panmud Perkara
1 jam
1 hk
Panitera
1 hk
14 h
Ketua
17. Ketua menyerahkan berkas perkara kepada Panitera untuk ditunjuk PP 18. Panitera menyerahkan berkas perkara ke Panmud Perkara setelah menunjuk PP
1 jam
19. Panmud Perkara menerima, mencatat Hakim dan PP ke dalam buku Register Induk Perkara.
60 menit
20. Panmud Perkara menyampaikan berkas perkara gugatan kepada hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dengan acara cepat.
23. PP mengetik Penetapan hari Persidangan & Panggilan sidang kepada Para Pihak dan menyerahkan Penetapan hari persidangan kepada Hakim Tunggal untuk ditanda tangani
1 hk
Panmud Perkara
7 hari setelah di tunjuk
Hakim Tunggal
10 Menit
21. Hakim menetapkan hari persidangan 22. Hakim memerintahkan kepada PP untuk memanggil para pihak;
Panitera
60 menit
60 menit
Hakim + PP 1h
24. PP melaporkan kepada Panmud Perkara tentang jadwal persidangan untuk dicatat dalam buku register induk perkara dan ditayangkan di tv scroll dan website; 25. Panmud Perkara mencatat jadwal penundaan persidangan dan ditayangkan di tv scroll dan website; 26. Berita acara persidangan telah siap ditandatangani oleh Hakim
27. Setelah pemeriksaan selesai, Hakim Tunggal menetapkan untuk putusan 28. Hakim Tunggal mengucapkan putusan 29. PP melaporkan hari, tanggal dan amar putusan ke Kepaniteraan perkara untuk dicatat dalam Register bantu dan register induk perkara 30. Pencatatan putusan dan penayangan dalam website
31. 32. 33. 34.
Pengetikan putusan Koreksi putusan Pengetikan kembali hasil koreksi Penandatanganan putusan
35. Pengiriman salinan putusan kepada para pihak setelah putusan diucapkan. (Pasal 51 A UU PERATUN) 36. PP meminutasi berkas perkara sejak putusan diucapkan
60 menit
60 menit
Saat sidang Sehari sebelum sidang berikutnya
1–2 minggu 1 hari Pada hari putusan diucapka n Saat itu juga 3 hk 2 hk 1 hk 60 menit
PP + Panmud Perkara + Panmud Hukum Panmud Perkara + Panmud Hukum
PP
Hakim Tunggal
PP
14 hk
Panmud Perkara + Panmud Hukum PP Hakim Tunggal PP Hakim Tunggal + PP Panitera + Jurusita
60 menit
30 hari
H + PP
37. PP menyerahkan berkas perkara yang telah 10 menit PP diminutasi kepada Panmud Perkara 38. Panmud Perkara mencatat dalam Register Induk 60 menit Panmud Perkara Perkara. Catatan : Dalam Acara Cepat tidak ada pemeriksaan persiapan Panggilan pertama kepada Tergugat dengan melampirkan gugatan Bagi pengadilan yang belum memiliki tv scroll dan website maka tahapan penyelesaian perkara dimuat dalam court calender/ Papan Jadwal Persidangan. 7.
PROSEDUR PERMOHONAN BANDING. 1. 2.
3.
4.
5.
6. 7.
8. 9. 10.
11. 12. 13.
Panitera menerima permohonan banding dari pemohon banding. Panitera menyerahkan kepada Panmud Perkara untuk meneliti kelengkapan syarat-syarat formal permohonan banding. Apabila telah memenuhi syarat-syarat formal, selanjutnya membuat SKUM biaya banding dan memerintahkan pemohon banding untuk membayar biaya banding melalui bank yang ditunjuk. Berkas permohonan banding yang telah lengkap dilampiri Resi Pembayaran biaya banding dari bank yang ditunjuk. Setelah Pemohon banding membayar biaya perkara banding, Panmud Perkara mempersiapkan Akta Banding untuk ditanda tangani Panitera Panitera menyerahkan Akta Banding ke Panmud Perkara untuk dicatat dalam register banding Apabila permohonan banding tidak memenuhi syarat formal, dicatat dalam buku bantu register banding dan berkas tidak dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Panitera memberitahukan pernyataan Banding kepada Termohon banding. Panitera menerima dan membuat tanda terima Memori banding dan softcopy Panitera menyerahkan memori banding dan softcopy kepada Panmud Perkara untuk membuat pengantar pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada termohon banding untuk ditandatangani oleh Panitera. Pengiriman Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Termohon banding Panitera menerima dan membuat tanda terima Kontra Memori banding dan softcopy Panitera menyerahkan kontra memori banding kepada Panmud Perkara dan softcopy untuk membuat pengantar pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada
60 menit Panitera
10 menit
10 menit 1 hk 10 menit Panmud Perkara 60 menit
30 menit
1 hari
30 menit
1 hari
30 menit
7 hari Panitera
60 menit
1 hk
60 Menit
Panmud Perkara
30 menit 60 menit
Panitera 1 hk Panmud Perkara
14. 15.
16.
17. 18. 19. 20. 21.
22. 23.
24. 25.
26. 27.
28.
pemohon banding untuk ditandatangani oleh Panitera. Pengiriman Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada pemohon banding Sebelum berkas perkara dikirim ke PT.TUN, Panitera memberitahukan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara. Panmud Perkara menyiapkan berkas banding yang akan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berupa bundel A dan B. Panmud Perkara membuat surat pengantar pengiriman berkas ke PT.TUN Pengiriman biaya Banding dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke PT.TUN Panmud Perkara menyerahkan berkas kepada Kasubbag Umum untuk dikirim ke PT.TUN Kasubbag Umum mengirim berkas banding ke PT.TUN Setelah Panitera menerima Nomor registrasi banding kemudian mencatat nomor perkara banding dalam register banding, Penerimaan salinan resmi Putusan Banding dan berkas bundel A dari PT.TUN Penyerahan salinan Putusan Banding berkas bude A dari Sub Umum ke KPTUN dengan dilampiri lembar disposisi Penyerahan salinan Putusan Banding dan berkas bundel A dari KPTUN ke Panitera Panitera menerima salinan putusan banding dan berkas bundel A dari KPTUN dan menyerahkan ke Panmud Perkara agar mencatat putusan dalam register perkara Panmud Perkara membuat Surat Pemberitahuan Salinan Putusan Banding Kepada Para Pihak Surat Pemberitahuan Putusan Banding yang ditanda tangani Panitera dicatat dalam register perkara dan di kirim kepada pihak-pihak yang berperkara melalui Kasubbag Umum Kasubbag Umum mengirim Surat Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Para Pihak yang berperkara.
60 menit 60 menit
30 hari
5 hk
60 menit 1 hk
Panmud Perkara 60 hari Setelah pernyataa n banding
30 menit 60 menit
Panitera Panmud Perkara
1 hk
30 menit
Kasubbag Umum Panitera
30 menit 1 hk 30 menit
Kasubbag Umum
30 menit KPTUN 60 menit
1 hk
60 menit 30 menit
Panmud Perkara 1 hk
30 menit
Catatan : - Pengiriman berkas banding ke PT.TUN 60 (enampuluh) hari setelah pernyataan banding dengan menyertakan softcopy (meskipun belum/tidak mengajukan memori banding). - Setiap proses kegiatan penyelesaian Perkara banding dicatat dalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register banding.
8.
PROSEDUR PERMOHONAN KASASI 1.
Panitera menerima pemohon kasasi.
dari
60 menit
2.
Panitera menyerahkan kepada Panmud Perkara untuk meneliti kelengkapan syarat-syarat formal permohonan kasasi. Apabila telah memenuhi syarat-syarat formal, selanjutnya membuat SKUM biaya kasasi dan memerintahkan pemohon kasasi untuk membayar biaya kasasi melalui Bank yang ditunjuk. Berkas permohonan kasasi yang telah lengkap dilampiri resi pembayaran biaya kasasi dari Bank yang ditunjuk. Setelah pemohon kasasi membayar biaya perkara kasasi, Panmud Perkara mempersiapkan akta kasasi untuk ditanda tangani Panitera
10 menit
3.
4.
5.
6. 7.
8.
9. 10. 11.
12. 13. 14.
permohonan
kasasi
Panitera menyerahkan akta kasasi ke Panmud Perkara untuk dicatat dalam register kasasi Apabila permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal selain yang dimaksud pasal 45a UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA Panitera membuat surat keterangan, dicatat dalam buku bantu register kasasi dan berkas tidak dikirim ke MA RI. Apabila permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud pasal 45a UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA (berdasarkan SEMA No. 11 Tahun 2010) Panitera membuat surat keterangan untuk disampaikan kepada KPTUN sebagai pertimbangan membuat penetapan pembatasan kasasi. Panitera memberitahukan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi. Panitera menerima dan membuat tanda terima memori kasasi dan softcopy Panitera menyerahkan memori kasasi kepada Panmud Perkara untuk membuat pengantar pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi kepada termohon kasasi untuk ditandatangani oleh Panitera. Pengiriman pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi kepada termohon kasasi Panitera menerima dan membuat tanda terima kontra memori kasasi dan softcopy Panitera menyerahkan kontra memori kasasi kepada Panmud Perkara untuk membuat pengantar pemberitahuan dan penyerahan kontra memori
1 hk
10 menit
Panitera
Panmud Perkara
10 menit
60 menit
30 menit
1 hari
Panitera
60 menit
1 hari
Panitera
2 hk
Panitera + KPTUN
30 menit
7 hari
60 menit
1 hk
60 menit
60 menit 60 menit 60 menit
Panmud Perkara 1 hk
Panitera
15. 16.
17.
18. 19. 20. 21. 22.
23. 24. 25. 26.
27. 28.
29.
kasasi kepada pemohon kasasi untuk ditandatangani oleh Panitera. Pengiriman pemberitahuan dan penyerahan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi Sebelum berkas perkara dikirim ke MA RI, Panitera membuat surat pemberitahuan kepada Para Pihak untuk mempelajari berkas perkara (inzage). Panmud Perkara menyiapkan berkas kasasi yang akan dikirimkan ke MA RI berupa bundel a dan b disertai softcopy putusan Tingkat I, banding, memori kasasi dan kontra memori kasasi. Panmud Perkara membuat surat pengantar pengiriman berkas ke MA RI Pengiriman biaya kasasi dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke MA RI Panmud Perkara menyerahkan berkas kepada Kasub Bag Umum untuk dikirim ke MA RI Sub Bag Umum mengirim berkas kasasi ke MA RI dengan surat tercatat Setelah Panitera menerima nomor registrasi kasasi kemudian mencatat nomor perkara kasasi dalam register kasasi, Menerima salinan resmi putusan kasasi dan berkas bundel a dari MA RI Penyerahan salinan putusan kasasi dari sub umum ke KPTUN dengan dilampiri lembar disposisi Penyerahan salinan putusan kasasi dan berkas bundel a dari KPTUN ke Panitera Menerima salinan putusan kasasi dan berkas bundel a dari KPTUN dan menyerahkan ke Panmud Perkara agar mencatat putusan dalam register perkara Membuat surat pemberitahuan dan penyerahan fotocopy salinan putusan kasasi kepada Para Pihak Surat Pemberitahuan dan penyerahan salinan putusan kasasi yang ditanda tangani Panitera dicatat dalam register perkara dan di kirim kepada PihakPihak yang berperkara melalui Sub Bag Umum Sub Bag Umum mengirim surat pemberitahuan dan penyerahan salinan putusan kasasi kepada Para Pihak yang berperkara dengan surat tercatat.
Panmud Perkara 60 menit 60 menit
30 hari
Panitera
5 hk
60 hari setelah pernyataa n kasasi
Panmud Perkara
60 menit Panitera 30 menit
1 hk
Panmud Perkara
60 menit
Sub Bag Umum
30 menit
Meja II
30 menit
1 hk Sub Bag Umum
30 menit 30 menit
1 hk
60 menit
1 hk
KPT.TUN
Panitera 60 menit
1 hk
Panmud Perkara
1 hk
Sub Bag Umum
30 menit
30 menit
Catatan : - Pengiriman berkas kasasi ke MA RI dilakukan dalam jangka/ tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah pernyataan kasasi dengan menyertakan softcopy. - Setiap proses kegiatan penyelesaian perkara kasasi dicatat dalam buku register induk perkara dan buku register kasasi.
9.
PROSEDUR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
1.
Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori PK dan softcopy dari pemohon PK
60 menit Panitera
2.
Panitera menyerahkan berkas permohonan PK & 30 menit softcopy untuk diteliti kelengkapan dan syarat-syarat formil permohonan PK 1 hk 3. Memerintahkan pemohon PK untuk membayar biaya 10 menit PK melalui Bank yang ditunjuk. Panmud Perkara 4. Pembuatan SKUM biaya PK setelah menerima resi 10 menit pembayaran biaya PK 5. Membuat akta permohonan PK. 60 menit 6. Memberitahukan permohonan PK kepada termohon 60 menit 1 hk PK dengan melamPIrkan memori PK. Panitera 7. Meneliti alasan permohonan PK yang terkait dengan 120 2 hk novum. menit 8. Memanggil penemu novum untuk disumpah 60 menit 6 hari 9. Penyumpahan penemu novum 60 menit KPTUN 1 hk 10. Pembuatan Berita Acara penyumpahan 60 menit Panitera 11. Menerima dan membuat tanda bukti penerimaan 60 menit kontra memori PK dan softcopy dari termohon PK. 1 hk 12. Memberitahukan dan menyerahkan kontra memori 60 menit Panitera PK kepada pemohon PK. 13. Menyetor biaya PK ke rekening Bank yang ditunjuk 120 1 hk oleh MA RI menit 14. Pemberkasan berkas PK yang akan dikirim ke MA RI 5 hk Panmud Perkara 15. Membuat surat pengantar berkas PK ke MA RI. 30 menit Panitera 1 hk 16. Mengirim berkas PK ke MA RI. 60 menit Sub Bag Umum 17. Menerima dan mencatat nomor register PK dari MA 60 menit Panitera RI 1 hk 18. Mencatat amar putusan PK dalam buku register induk 60 menit Panmud Perkara perkara dan buku register perkara PK. 19. Memberitahukan kepada Para Pihak salinan putusan 60 menit 1 hk Panitera PK. Catatan: - Setiap proses kegiatan penyelesaian perkara PK, dicatat dalam buku register induk perkara dan buku register PK. 10.
PROSEDUR PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI). 1. KPTUN memerintahkan kepada Panitera dengan suatu penetapan, untuk mengirim salinan putusan yang bersifat comdemnatoir dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Pengiriman salinan oleh Panitera. 3. Menerima dan meneliti permohonan eksekusi 4. KPTUN memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Para Pihak 5. KPTUN mempertemukan Para Pihak untuk menGUpayakan pelaksanaan putusan dengan membuat Berita Acara.
60 menit
KPTUN
1 hk 60 menit 120 menit 60 menit 120 menit
1 hk 1 hk
1 hk
Panitera KPTUN + Panitera KPTUN + Panitera
6. KPTUN memerintahkan kepada tergugat dengan suatu penetapan untuk melaksanakan putusan. 7. KPTUN memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan penetapan kepada tergugat 8. KPTUN mengeluarkan surat yang menyatakan obyek gugatan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dalam hal amar putusan bersifat declaratoir sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat (9) huruf a UU tentang peratun . 9. KPTUN memerintahkan Panitera untuk memanggil Para Pihak guna menentukan kompensasi dalam hal ada permohonan eksekusi yang menyangkut sengketa kepegawaian yang tidak dapat atau tidak sempurna melaksanakan rehabilitasi (pasal 97 ayat (11). 10. Pemanggilan Para Pihak 11. KPTUN mengupayakan Para Pihak untuk menyepakati suatu kompensasi, apabila tidak tercapai suatu kompensasi berupa sejumlah uang atau kompensasi lain maka KPTUN menetapkan sejumlah uang atau kompensasi lain. 12. Apabila sejumlah uang atau kompensasi lain yang ditetapkan oleh KPTUN tidak diterima oleh Para Pihak atau salah satu Pihak, KPTUN memberitahukan kepada Para Pihak untuk mengajukan ke MA guna ditetapkan kembali. 13. Apabila di dalam amar putusan memuat upaya paksa, KPTUN memerintahkan dengan surat kepada tergugat untuk melaksanakan putusan dan bila tidak dilaksanakan dikenakan upaya paksa. 14. Mengirimkan surat pelaksanaan putusan dengan upaya paksa 15. KPTUN membuat penetapan untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mengumumkan di media massa cetak setempat atas permohonan dan biaya dari penggugat. 16. Panitera / jurusita mengumumkan melalui media massa cetak setempat bahwa tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 17. KPTUN mengirimkan surat kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan dan lembaga perWakilan rakyat (DPR/DPRD) dalam fungsi pengawasan.
60 menit 60 menit
KPTUN 1 hk
Panitera
1 hk
KPTUN
120 menit
60 menit
1hk
60 menit
120 menit
KPTUN
Panitera
1 hk KPTUN
120 menit 1 hk 60 menit
Panitera
60 menit
1 hk
KPTUN
120 menit
1 hk
Panitera
60 menit
1 hk
KPTUN
Catatan : Setiap tahapan pelaksanaan eksekusi dicatat dalam buku register perkara dan buku register eksekusi.
PANITERA MUDA HUKUM
1.
LAPORAN KEADAAN PERKARA GUGATAN YANG MASUK DAN PUTUS, PERKARA BANDING YANG MASUK DAN PUTUS, PERKARA KASASI YANG MASUK DAN PUTUS, PERKARA PK YANG MASUK DAN PUTUS, JENIS-JENIS PERKARA, KEUANGAN PERKARA DAN EKSEKUSI 1. Menerima, mengolah dan mengkoreksi data perkara gugatan yang masuk dan putus, perkara banding yang masuk dan putus, perkara kasasi yang masuk dan putus, perkara PK yang masuk dan putus dari Kepaniteraan Perkara, pertanggal 31 (akhir bulan) 2. Menghitung data yang masuk 3. Mengklasifikasi janis-jenis perkara 4. Mengolah data dan membuat surat pengantar pengiriman laporan 5. Koreksi oleh Wapan 6. Penanda tanganan laporan keadaan perkara oleh Panitera dan KPTUN 7. Penomoran pengiriman surat pengantar laporan 8. Pengiriman laporan dan softcopy ke Panitera muda tun MA RI dan tembusan Dirjen Badimiltun MARI pertanggal 5 bulan berikutnya
2.
3.
Kepaniteraan Perkara
60 menit
60 menit 120 menit 120 menit 60 menit
Kepaniteraan Hukum
5 hk
60 menit 60 menit
Wapan Panitera + KPTUN Sub Bag Umum Kepaniteraan Hukum
60 menit
LAPORAN KEGIATAN HAKIM DAN PP 1. Mengumpulkan data laporan bulanan dari bulan Januari s.d Juni
60 menit
2. Mengolah data 3. Koreksi oleh Wapan 4. Penanda tanganan laporan keadaan perkara oleh Panitera dan KPTUN 5. Penomoran pengiriman surat pengantar laporan 6. Pengiriman laporan dan softcopy Keanitera Muda TUN MA RI dan tembusan Dirjen Badimiltun MA RI pertanggal 5 bulan berikutnya
60 menit 60 menit 60 menit
Kepaniteraan Hukum
5 hk
60 menit 60 menit
Wapan Panitera + KPTUN
Sub Bag Umum
LAPORAN TAHUNAN KEADAAN PERKARA GUGATAN YANG MASUK DAN PUTUS, PERKARA BANDING YANG MASUK DAN PUTUS, PERKARA KASASI YANG MASUK DAN PUTUS, PERKARA PK YANG MASUK DAN PUTUS, JENIS-JENIS PERKARA, KEUANGAN PERKARA DAN EKSEKUSI, KEGIATAN HAKIM DAN KEGIATAN PP 1. Mengumpulkan data laporan bulanan dari bulan januari s.d desember
60 menit
2. Mengolah data 3. Koreksi oleh Wapan 4. Penanda tanganan laporan keadaan perkara oleh
60 menit 60 menit 60 menit
5 hk
Kepaniteran Hukum
Wapan Panitera +
Panitera dan KPTUN 5. Penomoran pengiriman surat pengantar laporan 6. Pengiriman laporan dan softcopy ke Panitera muda tun MA RI dan tembusan Dijen Badimiltun MA RI pertanggal 5 bulan berikutnya 4.
5.
60 menit 60 menit
Sub Bag Umum
STATISTIK PERKARA BULANAN DAN TAHUNAN 1. Mengolah dan meng-evaluasi data bulanan dari Kepaniteraan Perkara
60 menit
2. Menyusun data bulanan statistik dan grafik perkara gugatan dan banding kedalam papan statistik 3. Menyusun data statistik dan grafik Tahunan perkara gugatan dan banding dari januari s.d desember
60 menit
5 hk
Kepaniteraan Hukum
30 hari
Kepaniteraan Hukum
60 menit
PENATAAN ARSIP PERKARA. 1. Kepaniteraan Hukum menerima berkas perkara in aktif dari Panmud Perkara 2. Kepaniteraan Hukum mencatat berkas perkara in aktif (arsip perkara) kedalam buku agenda 3. Kepaniteraan Hukum mengelompokan arsip perkara sesuai dengan jenis perkara dan Tahunnya 4. Menyusun dan menata arsip perkara yang telah dikelompokkan jenis perkara dan Tahunnya kedalam box arsip perkara 5. Menata box arsip perkara ke rak besi 6. Membuat dokumentasi data perkara digital 7. Membuat sistem temu kembali data perkara
6.
KPTUN
1 hk 1 hk 3 hk
10 hk 5 hk 5 5
MEJA PENANGANAN PENGADUAN 1. 2. 3. 4.
Setiap pengaduan (siapapun yang menerima) wajib meneruskan ke meja pengaduan Menerima dan mencatat setiap pengaduan
8.
Memberi tanda terima kepada pelapor Meneruskan ke Panmud Hukum untuk ditelaah tentang kewenangan. Meneruskan pengaduan kepada KPTUN setelah dilakukan penelaahan kewenangan memeriksa KPTUN meneruskan ke PTTUN atau ke Bawas sesuai kewenangan Menerima delegasi dari kaBawas atau KPTUN melakukan pemeriksaan Konfirmasi pengaduan
9.
Klarifikasi pengaduan
5. 6. 7.
10. Investigasi 11. Memformulasikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi.
Aparat PTUN
1 hari
Petugas Meja Pengaduan 7 hari
1 hari
Panmud Hukum
5 hari
60 hari
KPTUN
12. Melaporkan hasil pemeriksaan dan merekomendasi kepada kaBawas dan/atau KPTUN 7.
MEJA INFORMASI a.
Pelayanan Informasi Biasa 1.
Pemohon mengisi informasi model A
formulir
permohonan
Petugas Informasi mengisi register permohonan Apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PJI 4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID (apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID) 5. PPID melakukan uji konsekuensi 6. PPID menyampaikan pemeberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak 7. PPID meminta PJI untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggadakan informasi yang diminta serta menyerahkannya kepada PPID untuk ditandatangani dalam hal permohonan diterima 8. PI menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi ditolak atau diterima permohonan. 9. PI memberikan kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuSKan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut. 10. Dalam hal pemohon memutuSKan untuk memperoleh fotocopy informasi tersebut, pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada PI dengan memberi tanda terima 11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email pemohon atau menyimpan informasi tersebut kealat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh pemohon tanpa memungut biaya. 12. PI menggandakan (fotocopy) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada pemohon sesuai dengan waktu yang
Panmud Hukum
2. 3.
PI
60 menit
PI
5 hk jika ditolak
PPID
3 hk jika diterima
PPID
1 hk
PI
hari itu juga
2 hari sejak membayar biaya
termuat dalam pemberitahuan tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak pemohon membayar biaya perolehan informasi. 13. PPID dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar. 14. Untuk PPID di wilayah tertentu yang memiliki keterbAtasan untuk mengakses sarana fotocopy, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12, dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja. 15. Setelah memberikan fotocopy informasi, PI meminta pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam register permohonan. b.
perpanjang an wkt 1 hk
PPID perpanjang an wkt 3 utk daerah terpencil
PI
Pelayanan Informasi Khusus 1.
Pemohon mengisi formulir B
60 menit
PI 1 hk
2. 3.
4.
5. 6.
c.
Petugas Informasi mengisi register permohonan PI dibantu PJI mencari informasi yang diminta oleh pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID Petugas Informasi menuliSKan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah dIIsi pemohon Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada pemohon Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuSKan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
5 hk
PI + PJI
PI
2 hk
PI
sebelum menolak atau mengabulk an
Prosedur Keberatan 1.
Keberatan diajukan kepada Atasan PPID dengan mengisi formulir keberatan
2.
PI wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan PI meneruskan kepada Atasan PPID Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan dalam bentuk keputusan tertulis
3. 4.
Pemohon Informasi 2 hk
PI
20 hk
PPID
5.
6. 7.
d.
Atasan PPID 2 hk PI 1 4 hk
Pemohon Informasi
Laporan Tahunan Pertanggung Jawaban Pelayanan Informasi 1.
PI melalui PPID menyusun laporan pelayanan informasi untuk ditanda tangani Atasan PPID
2.
Atasan PPID menanda tangani laporan Tahunan rutin Atasan PPID melaporkan (merUPakan ringkasan dan laporan lengkap) serta rekomendasi rencana tindak lanjut peningkatan pelayanan informasi, berupa hardcopy dan softcofy kepada sekretaris MA RI
3.
8.
Atasan PPID menyerahkan keputusan atas keberatan kepada PI untuk disampaikan atau dikirimkan kepada pemohon PI menyampaikan atau mengirimkan keputusan PPID Pemohon yang tidak puas atas keputusan Atasan PPID dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM 1. Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak untuk memperoleh Bantuan hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara, dengan melampirkan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa Setempat atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Karti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan dan diketahui oleh Ketua Pengadilan 2. Permohonan bantuan hukum yang diajukan Penggugat diajukan bersamaan dengan gugatan 3. Permohonan bantuan hukum yang diajukan Tergugat II Intervensi diajukan bersamaan dengan Jawabannya 4. Dikabulkan atau tidaknya permohonan bantuan hukum dengan putusan sela setelah mendengar keterangan pihak lawan 5. PP menyerahkan salinan putusan sela kepada Ketua Pengadilan 6. Ketua Pengadilan membuat Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara (Putusan Sela yang mengabulkan permohonan bantuan hukum,).
PI + PPID 3 bulan setelah Tahun anggaran berakhir
Atasan PPID
7. Apabila permohonan ditolak maka Penggugat wajib membayar biaya perkara 8. Ketua Pengadilan menunjuk 1) Lembaga Masyarakat Sipil penyedia bantuan hukum; atau 2) Unit Kerja Bantuan Hukum pada Organisasi Profesi Advokat; atau 3) Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi (yang menjalin kerjasama dengan dengan pengadilan) yang akan mewakili, memdampingi, membela, dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum 9. Ketua Pengadilan membuat Surat Penetapan yang memerintahkan KPA untuk membayar dana bantuan hukum yang ditunjuk 10. Panitera/Sekretaris membuat SK pembebanan Dana Bantuan Hukum ke APBDN (yang tersedia dalam DIPA) 11. Advokat atau lembaga bantuan hukum yang mendampingi pemohon bantuan hukum dapat memohon tambahan biaya bantuan hukum sepanjang dana bantuan hukum yang tersedia masih ada 12. Dikabulkan tidaknya permohonan tambahan biaya bantuan hukum dengan putusan sela; 13. Bendahara Pengeluaran mencatat semua biaya yang dikeluarkan dalam buku kas uumum dan buku bantu 14. Dalam hal kesediaan anggaran DIPA telah habis, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni 15. Advokat Piket mencatat permohonan bantuan hukum pada buku register Bantuan Hukum; 16. Pencatatan Advokat Piket di laporkan kepada Panmud Perkara 17. Wakil Panitera melakukan pencatatan terhadap berjalannya pelayanan bantuan hukum dalam Bukum Register Bantuan Hukum Pengadilan 18. Wapan melakukan rekapitulasi pelaporan pelayanan Setiap bantuan hhukum Bulan Catatan: Pengadilan wajib menyediakan ruangan Pos Bantuan Hukum bagi Advokat Piket. Advokat Piket memberikan layanan berupa: a. Bantuan pengisian formulis permohonan bantuan hukum; b. Bantuan pembuatan dokumen bantuan hukum; c. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya ; d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan untuk pembebasan biaya perkara; e. Rujukan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapat bantuan jasa Advokat; KESEKRETARIATAN KPTUN bertanggung jawab secara managerial terhadap pelaksanaan administrasi umum (Kesekretariatan). Panitera bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan administrasi umum (Kesekretariatan) yang dilaksanakan oleh Wakil sekretaris melalui garis komando terhadap Para Kepala Sub Bagian. Dalam hal pengelolaan DIPA, Panitera bertanggung jawab penuh selaku KPA yang telah didelegasikan oleh KPTUN.
1.
Tugas Wakil Sekretaris Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dilaksanakan setelah turun DIPA - Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan Tahunan dan rencana anggaran Tahun berjalan - Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub Bagian Umum, keuangan, dan kepegawaian - Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh Sub Bagian Umum, keuangan dan kepegawaian diselesaikan - melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilaksanakan Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui Panitera dilaksanakan
-
70 jam
10 hk.
70 jam
10 hk.
4 jam
setiap hari. 1 hk
21 jam
sesuai kebutuh an 3 hk
Wasek
SUB BAGIAN UMUM
1.
Administrasi Tata Persuratan a. Pengelolaan Administrasi Surat Masuk Semua surat dinas yang ditujukan ke PTUN, diterima dan dibuka oleh Sub Bagian Umum, kecuali surat yang bersifat rahasia. - Surat yang diterima diberikan tanda dan diagenda pada buku agenda surat, diberikan nomor dan lembar disposisi, dikoreksi oleh Kepala Sub Bagian Umum kemudian diserahkan ke Panitera. - Panitera mensortir surat untuk diteruskan kepada KPTUN. - KPTUN mendisposisi surat. (kecuali ketua dinas luar) - Surat kembali ke Panitera untuk didisposisi paling lama - Surat yang sudah didisposisikan di distribusikan sesuai dengan disposisi oleh staf bagian umum pada hari itu juga atau paling lama - Surat yang memerlukan jawaban/ tanggapan, masing-masing harus sudah dijawab/ditanggapi paling lama
2 jam
setiap hari kerja
5 jam
1 hk
60 menit
1 hk
Sub Bag Umum
Panitera
KPTUN 2 jam
1 hk Panitera
21 jam
3 hk
2 jam
1hk
sub masingmasing
bag
b. Pengelolaan Administrasi Surat Keluar -
Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar, diberi nomor dan tanggal pada hari dan tanggal
Sub Bag Umum
-
-
2.
tersebut 1 (satu) lembar, pada prakteknya bagian-bagian lain memberikan arsipnya di bagian umum. Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-surat yang sangat urgent/penting dikirim hari itu juga melalui kurir. Pengiriman surat dilakukan melalui pos, dilaksanakan Surat yang sangat penting dikirim melaui pos / kurir
2 jam
1 hk
3 jam
setiap hari
4 jam
h itu juga
35 jam
5 hk
8 jam 8 jam
2 hk 3 hk
35 jam
3 hk
49 jam 21 jam 21 jam 14 jam 21 jam
7 hk 3 hk 3 hk 2 hk 3 hk
14 jam
2 hk
14 jam 14 jam 49 jam
2 hk 2 hk 7 hk
21 jam
3 hk
21 jam
3 hk
14 jam
2 hk
Administrasi Perlengkapan -
-
-
-
-
-
Pencatatan aset/ Barang Milik Negara setiap ada kegiatan pengadaan Barang/jasa setelah penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan/penginputan ke dalam aplikasi SIMAK-BMN. Pencatatan Barang-Barang persediaan (ATK). Pemesanan Barang-Barang persediaan (ATK) yang telah habis persediaannya dipesan terlebih dahulu. Pembuatan laporan aset ke sub bagian keuangan (laporan setiap akhir bulan) Pemberian nomor urut pendaftaran (NUP) BMN. Melakukan opnname Barang setiap bulan Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR). Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB). Penyusunan laporan neraca aset ke sub bagian keuangan, dilaporkan setiap akhir bulan. Membuat laporan Barang Milik Negara setiap semester ke instansi terkait. Setiap semester melakukan rekonsiliasi ke KPKN. Melakukan opname fisik setiap semester. Pendataan Barang inventaris yang telah rusak dan sudah tidak bisa Dipakai untuk diusulkan penghapusan. Penyusunan pengajuan persyaratan rekomendasi penghapusan dari kPKNL sampai terbit surat rekomendasinya. Penyusunan persyaratan pengajuan surat keputusan penghapusan dari Badan Urusan Administrasi (BUA) sampai terbit surat keputusan penghapusannya. Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara periodik
sesuai kebutuha n sesuai kebutuha
Sub Bag Umum
Sub Bag Umum
-
3.
Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan
Administrasi Perencanaan -
-
4.
n sesuai kebutuha n
Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Panitera Pengganti, Kepaniteraan dan kesekretariatan Tahun yang akan datang. Menyusun rencana kerja Tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana. Menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Umum setiap awal Tahun.
21 jam
3 hk
70 jam
10 hk
21 jam
3 hk
Sub Bag Umum
Kerumahtanggaan Pelaksanaan tugas kerumahtanggaan dibedakan dalam 4 (empat) kegiatan yaitu pengelolaan perpustakaan, perawatan/pemeliharaan sarana gedung kantor, pengamanan dan kebersihan lingkungan kantor. a.
Sub Bag Umum
Pengelolaan Perpustakaan
Mencatat buku baru yang diterima dalam buku agenda, buku induk dan ke penomoran menurut klasifikasi. - Membuat perencanaan dan mengusulkan pengadaan buku-buku, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan buku tentang hukum serta buku-buku yang ada relevansinya dengan kedinasan. - Membuat catatan peminjaman buku dalam buku peminjaman. - Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-buku. b. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung -
-
c.
sesuai kebutuhan
Pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan oleh Pihak ketiga. Perawatan dan Pemeliharaan AC oleh Pihak ketiga
5 jam
1 hk
5 jam
1 hk Sub Bag Umum
1 jam
1 hk
3 jam
1 hk
105 jam
15 hk
Sub Bag Umum
3 bln sekali
Keamanan -
Menyusun uraian tugas (job description) satuan pengamanan setiap awal bulan. Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dengan staf sub bag. umum
4 jam
1 hk
2 jam
1 hk
Sub Bag Umum
-
-
-
-
-
d.
dan satuan pengamanan setiap akhir bulan. Melakukan pengontrolan lingkungan kantor, dilaksanakan oleh Petugas pengamanan dan staf Sub Bagian Umum. Melakukan koordinasi dengan Aparatur keamanan terkait (Polres,Polsek,Kodim) apabila diperlukan. Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke Piket. Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam kerja, mematikan ac, listrik dan komputer yang masih menyala dan mengunci PIntu yang belum terkunci dilaksanakan oleh satuan pengamanan. Menyalakan lampu di malam hari diluar ruangan seperlunya dilaksanakan oleh Petugas pengamanan. Mencatat dalam buku bagi pegawai atau Pihak luar yang melaksanakan kegiatan dilingkungan kantor diluar jam kerja.
setiap 2 jam bila perlu
1 jam 2 jam
setiap ada tamu 1 hk
sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan
Kebersihan: -
-
Menyusun uraian tugas (job description) Petugas kebersihan dan penanggung jawab Petugas kebersihan. Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas (job description).
2 jam
1 jam
1 hk
setiap hari
Sub Bag Umum
Catatan: Disamping tugas-tugas tersebut diatas Sub Bagian Umum juga bertugas dan bertanggungjawab terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 1)
Kenyamanan Lingkungan Kantor -
Melihara kebersihan lingkungan kantor;
-
Memelihara kebersihan kamar mandi/toilet dan tersedianya air bersih yang mencukupi;
-
Ruang tunggu yang bersih, sejuk dan cukup; Bangku pengunjung yang cukup; Papan pengumuman dan Meja Informasi; Jadwal persidangan termasuk tempat dan waktu persidangan sudah terpasang sehari sebelum persidangan dimulai; Kamar mandi/toilet yang bersih.
2)
Keamanan Dan Keselamatan.
setiap hari
secara berkala 3 jam. 1 hk
secara berkala 2 jam.
Sub Bag Umum
a.
Pengamanan Umum.
-
Petugas keamanan yang cukup; Pagar keliling kantor; Tempat parkir pegawai dan tamu; Close Circuit Television (CCTV); Pengontrolan lingkungan kantor;
-
Tersedianya penerangan di malam hari yang memadai;
-
Berkoordinasi dengan Aparatur keamanan terkait (Polres, Polsek, Kodim, Koramil dan Lainnya); Larangan bagi pedagang / sales untuk berjualan di lingkungan kantor; Mengkoordinir Petugas Keamanan dan Petugas kebersihan. Tamu sebelum memasuki lingkungan kantor, khusus yang membawa mobil kaca jendela harus dibuka;
-
b.
secara berkala setiap 2 jam.
sesuai kebutuhan
Sub Bag Umum
sesuai kebutuhan setiap hari
sesuai kebutuhan setiap hari
Pengamanan Tamu. - Petugas/satuan memeriksa tamu;
pengamanan
(SATPAM)
- Menempatkan parkir kendaraan tamu terpisah dengan parkir kendaraan pegawai/karyawan; - Tamu tidak diperbolehkan membawa tas/bungkusan yang dianggap mencurigakan bagi Petugas keamanan dan harus dititipkan kepada Petugas Piket dan disimpan pada loker yang telah disediakan; - Setiap tamu yang meninggalkan lingkungan kantor yang membawa kendaraan harus menunjukkan stnk kepada Petugas; - Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan Petugas Piket segera melaporkan kepada penanggung jawab Petugas Piket. SUB BAGIAN KEUANGAN
Tugas Sub Bag Keuangan A.
setiap hari
Perencanaan Anggaran (REN-ANG) 1. Perencanaan Kebutuhan Anggaran 2. Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA KL) pagu Indikatif 3. RKA KL pagu sementara
setiap dibutuh kan
setiap saat
Sub Bag Umum
B.
C.
4. RKA KL pagu definitif Pelaksanaan Anggaran (LAK-ANG) 1. Persiapan Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran 2. Pelaksanaan Anggaran, meliputi : 3. Pengelolaan Gaji, Tunjangan dan honoraium a. Pengelolaan anggaran non gaji b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 4. Tutup Buku (Bulanan) 5. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pelaporan (LAP-ANG) 1. Laporan Keuangan ke BUA MARI, meliputi : a. Laporan Data Alokasi Anggaran Belanja Langganan Listrik b. Laporan Realisasi Anggaran (Bulanan, Tri Wulanan, Semesteran) c. Laporan PNBP (Bulanan dan Tri Wulanan) 2. Laporan Keuangan, meliputi : a. Laporan Realisasi Anggaran untuk keperluan SAKPA b. Laporan Triwulanan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Form A dan atau Form B) c. Laporan Keuangan Semesteran, berupa : - Laporan Keuangan - Neraca - CALK d. Laporan Tahun. e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) f. Surat Pajak Tahunan (SPT) Pegawai 3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran
D.
Lain-Lain Pertanggungjawaban dimuka Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi)
A.
PERENCANAAN ANGGARAN (REN-ANG)
1.
Perencanaan Kebutuhan Anggaran 1. Undangan kepada seluruh komponen Pengadilan untuk membahas perencanaan anggaran tahun yang akan datang 2. Rapat Penyampaian usul-usul perencanaan anggaran dipimpin oleh Ketua Pengadilan
1 Hk
1 Hk 3. Pembuatan Notulen Rapat
Pengundang : Panses Maksimum minggu ke dua bln Jan hrs sdh terkirim ke
Pimpinan rapat: Ketua Pengadilan Wakil
PT.TUN
4. Pembuatan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA SK) berdasarkan Notulen Rapat. Usulan-usulan yang tertuang dalam Notulen Rapat dikelompokan dalam program dan kegiatan serta diberi nilai-nilai perhitungan anggaran yang di dasarkan pada Standar Biaya Umum (SBU), Standar Biaya Khusus (SBK) dan prakiraan harga pasar. 5. Penuangan perhitungan kebutuhan anggaran ke dalam aplikasi RKA KL (Konsep RKA KL) 6. Pengkoreksian RKA KL
2 Hk
1 Hk
Sekretaris Diketahui : Ketua Pansek dibantu oleh seluruh pejabat struktural
Operator RKA KL Pansek, Wasek dan Kasubag Keuangan Pansek dan Ketua
7. Meminta persetujuan / penanda tanganan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKASK) Tahun yang akan datang kepada Pansek selaku KPA dan Ketua 1 Hk Pengadilan 8. Pengiriman RKA SK ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Operator Negara untuk diteruskan ke Mahkamah Agung guna RKA KL dipakai sebagai dasar penghitungan / perencanaan pagu indikatif via e mail Catatan: Dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan usulan Rencana Kebutuhan Anggaran dari seluruh satuan kerja melalui Pengadilan Tingkat Banding masing-masing. Penyusunan RKA KL yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI hingga ditetapkannya pagu sementara .
2.
Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA KL) pagu Indikatif 1. Pagu Indikatif/ sementara telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI 2. Penyampaian pagu indikatif / sementara oleh Mahkamah Agung kepada PT TUN disertai penjelasan dan petunjuk. 3. PTTUN berdasarkan penjelasan dan petunjuk dari MARI, melakukan pemanggilan kepada PTUN untuk mengirim kan Tim Penyusun RKA KL pagu Sementara, yang terdiri dari Pansek/ Wasek, Kasubag Keuangan dan Operator RKA KL. 4. Tim Penyusun RKA KL menyusun RKA KL satkernya masing-masing dengan dipandu oleh PTTUN, Mahkamah Agung , Kementrian Keuanganan / Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan aplikasi RKA KL terbaru. Dasar penyusunan : Pagu Sementara, SBU, SBK, pra kiraan harga dan petunjuk MARI / Kemen. Keuangan
+ Bln Mart/ April
MARI
1 HK
PTTUN
2 Hk
Pansek/ Wasek, Kasubag. Keu. operator
5. Backup data RKA KL satker dan restore ke operator RKA KL PT TUN 6. Restore data RKA KL seluruh satker PTTUN kepada operator RKA KL Mahkamah Agung RI 7. Mempersiapkan data dukung berupa : TOR, RAB, brosur , KIB, STNK dan data dukung lain,disesuaikan dengan RKA KL yang sudah disusun oleh Tim Penyusun RKA KL
1 Hk
operator
3 Minggu
Koordinator: Wakil Sekretaris Dibantu oleh pihak terkait, baik tehnis maupun non tehnis
8. Menscan data dukung RKA KL pagu sementara kedalam format PDF 9. Penyampaian Arsip Data Komputer (ADK) data dukung RKA KL yang berbentuk PDF kepada PTTUN melalui e mail untuk diteruskan ke Kemen. Keuangan melalui e mail 10. Tim Penyusun RKA KL PT TUN melakukan pembahasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan 11. Restore RKA KL pagu sementara yang telah selesai pembahasan kepada operator RKA KL MARI 12. Pembahasan dan penentuan pagu Definitif
3.
Operator
Tim Penyusun RKA KL PTTUN Operator Biro Renog MARI Dengan Kemen. Keuangan
Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA KL) pagu Definitif 1.
Pagu definitif telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI
2.
Penyampaian pagu definitif oleh Mahkamah Agung kepada PT TUN disertai penjelasan dan petunjuk. PTTUN berdasarkan penjelasan dan petunjuk dari MARI, melakukan pemanggilan kepada PTUN untuk mengirim kan Tim Penyusun RKA KL pagudefinitif, yang terdiri dari Pansek/ Wasek, Kasubag Keuangan dan Operator RKA KL. Tim Penyusun RKA KL menyusun RKA KL satkernya masing-masing dengan dipandu oleh PTTUN, Mahkamah Agung , Kementrian Keuanganan / Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan aplikasi RKA KL terbaru. Dasar penyusunan : Pagu definitif, SBU, SBK, pra kiraan harga dan petunjuk MARI / Kemen. Keuangan Backup data RKA KL satker dan restore ke operator RKA KL PT TUN
3.
4.
5.
+ Bln Oktober 1 HK
MARI PTTUN
2 hk
Pansek/Wasek Kasubag. Keu. operator
1 Hk
operator
6. 7.
Restore data RKA KL seluruh satker PTTUN kepada operator RKA KL Mahkamah Agung RI Mempersiapkan data dukung berupa : TOR, RAB, brosur , KIB, STNK dan data dukung lain,disesuaikan dengan RKA KL yang sudah disusun oleh Tim Penyusun RKA KL
3 Minggu
Menscan data dukung RKA KL pagu sementara kedalam format PDF 9. Penyampaian Arsip Data Komputer (ADK) data dukung RKA KL yang berbentuk PDF kepada PTTUN melalui e mail untuk diteruskan ke Kemen. Keuangan melalui e mail. 10. Tim Penyusun RKA KL PT TUN melakukan pembahasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan 11. Restore RKA KL pagu sementara yang telah selesai pembahasan kepada operator RKA KL MARI 12. Pembahasan dan penentuan pagu DIPA
Koordinator: Wakil Sekretaris Dibantu oleh pihak terkait, baik tehnis maupun non tehnis
8.
Operator
Tim Penyusun RKA KL PTTUN
13. Penetapan DIPA 14. Penyampaian soft copy kepada PT TUN + Bln Desember
15. Penyampaian soft copy DIPA oleh PT TUN kepada satker Melalui e mail 16. Pembahasan Penerbitan DIPA antara satker dengan Kanwil Ditjend. Perbendaharaan setempat
18
PELAKSANAAN ANGGARAN (LAK-ANG)
1.
Persiapan Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran
.
.
Pansek / Wasek dibantu pejabat terkait Januari
Pemberlakuan DIPA
B.
Biro Renog MARI Dengan Kemen. Keuangan Kemen. Keuangan Petugas Renog MARI Operator
1) Menerima DIPA dari Kanwil Ditjen Perbendaha raan 2) Mempelajari DIPA dan segera merevisi apabila ada hal yang perlu direvisi sesuai peraturan yang berlaku
1 Hk 4 Hk
3) Menerima SK Pendelegasian Wewenang Penggunaan Anggaran dari PT TUN / Mahkamah Agung 4) Membuat SK Pengelola Anggaran beserta spesimen
1 Hk
Maksimum 2 (dua) minggu / 10 HK sejak diterima DIPA
Pansek / KPA Pansek, Wasek dan Pengelola Keuangan Pansek / KPA
Maksimum
Subag.
tanda tangannya. (KPA, PPK, Penguji SPP / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Benda hara gaji / Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) 5) Penanda tanganan SK Pengelola Anggaran (sesuai kewenangan yang ada, yaitu Penunjukan KPA oleh Ketua Pengadilan dan Penunjukan Pengelola Anggaran yang lain oleh KPA Pengadilan) 6) Penyelesaian Administrasi Persiapan Pelaksa naan Anggaran, berupa : 1) Pembuatan / Pembukaan Rekening Bank, yaitu : - Mengajukan permohonan ijin pembukaan rekening kepada KPPN - Menerima ijin pembukaan rekening dari KPPN - Mengajukan rekening baru kepada Bank dan pembuatan spesimen tanda tangan sebagai pihak-pihak yang berwenang mencairkan anggaran pada bank yang bersangkutan yaitu KPA, PPK dan Bendahara Pengeluaran - Menerima rekening baru dari Bank - Melaporkan kepada KPPN tentang Rekening baru - Ketentuan pembuatan rekening bank : setiap satu Program pada DIPA adalah satu rekening bank) 2) Pembuatan Rencana Penarikan Anggaran 3) Pembuatan Cash Forecasting (Rencana Pengajuan Anggaran) Mingguan dan Bulanan 4) Pembuatan Buku Kas Umum dan Buku Bantu 5) Lain-lain kegiatan administrasi yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan anggaran. 7) Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan DIPA, dengan prosedur sebagai berikut : 1) Undangan kepada seluruh komponen Pengadilan untuk membahas pelaksanaan anggaran tahun berjalan 2) Rapat Penentuan Penggunaan Anggaran dipimpin oleh Ketua Pengadilan
1 Hk
1 Hk
5) Penanda tanganan Rencana Kerja dan Program Kerja Pelaksanaan DIPA oleh Pansek selaku KPA dan Ketua Pengadilan 2.
PELAKSANAAN ANGGARAN
Keuangan
Ketua Pengadilan / KPA
5 hk
Subag. Keuangan / Pengelola Anggaran
Pengundang Panses 1 Hk
1 Hk
3) Pembuatan Notulen Rapat 4) Pembuatan Rencana Kerja dan Program Kerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan Notulen Rapat
2 (dua) minggu / 10 HK sejak diterima DIPA
2 Hk
1 Hk
Maksimum 3 (tiga) minggu / 15 HK sejak diterima DIPA
Pimpinan rapat Ketua Pengadilan Wakil Sekretaris Diketahui : Ketua Wasek dibantu para Kasubag. Pansek dan Ketua
a.
Permintaan Gaji Induk 1. Menerima data dan dasar perubahan gaji dari Subag. Keuangan berupa SK Mutasi, Kenaikan Pangkat, kenaikan Gaji, dll 2. Membuat : a. Daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji (GPP) dan menyusun kelengkap an daftar gaji ( SK kenaikan pangkat, berkala ,SK mutasi, Tunjangan istri/anak dan lainlain) b. Faktur pajak / surat setoran pajak (SSP) c. Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) e. Pengajuan Daftar Gaji, SSP, SPTJM dan SPP kepada yang berwenang menanda tangani 3. Penandatanganan Daftar gaji, SSP, SPTJM dan SPP
Bendahara Gaji / Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP)
5 Hk
PPABP, Bendahara Pengeluaran dan PPK PPABP / Bendahara Gaji
1 Hk 4.
5. 6.
7. 8.
Penyerahan SPP, SPTJM, SSP dan Daftar Gaji kepada Pejabat Penguji SPP / Pejabat Penandatangan an SPM Pengujian SPP / mengecek kelengkapan SPP Menyerahkan berkas SPP Gaji kepada Operator Aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diterbitkan SPM, apabila SPP telah lengkap. Apabila belum lengkap dikembalikan lagi ke PPABP Pembuatan SPM dengan menggunakan aplikasi SPM Penanda tanganan SPM
Menerima Kembali berkas SPP dan SPM yang sudah ditandatangani oleh Penguji SPP / Penan datanganan SPM 10. Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) khusus Gaji 11. Penanda tanganan BAR khusus Gaji 12. Pengiriman / Pengajuan SPM Gaji kepada KPPN dengan kelengkapan berkas, berupa : a. SPM b. Daftar Lampiran SPM (payroll pegawai) c. SPP d. SPTJM e. SSP f. GPP
2 Hk
1 Hk
Maksimum tanggal 10 Tiap bulannya
Penguji SPP / Penandatanga nan SPM
Operator SPM Penguji SPP / Penan datanganan SPM
9.
PPABP / Bendahara Gaji KPA
1 Hk
PPABP / Bendahara Gaji
13. 14.
15.
16.
g. NPWP Bendahara Pengeluaran h. BAR Khusus Gaji i. Berkas SK Mutasi / prubahan pegawai Mendapat Tanda Terima Rekonsiliasi dan pengesahan SPM dari KPPN Menerima SP2D dari KPPN (maksimum 2 minggu / + tanggal 25, setelah penerimaan SPM oleh KPPN) Melakukan: a. Perhitungan pemotongan-pemotongan gaji (misal : untuk pembayaran koperasi, pembayaran angsuran kredit bank, iuaraniuran, dll) dan dituangkan dalam Daftar Pemotongan b. Membuat Daftar Gaji / Pay Roll yang berisikan bagian gaji yang ditarik secara tunai (cash) dan yang dimasukkan ke masingmasing rekening pegawai Penanda tanganan Daftar Pemotongan Gaji dan Pay Roll
17. Penyampaian Pay Roll kepada Bank Satker (BRI) berupa soft copy dan hard copy 18. Transfer Uang Gaji dari KPPN ke Bank Pos KPPN, kemudian dari Bank Pos KPPN Ke Bank Satker (BRI) 19. Pemberitahuan dari BRI bahwa transfer gaji sudah masuk di rekening Bendahara Pengeluaran Satker / Pengadilan dari KPPN 20. Berdasarkan Pay Roll, bagian gaji pegawai yang tidak dipotong, secara otomatis masuk ke rekening pegawai yang bersangkutan 21. Penandatanganan Daftar Gaji oleh Pegawai yang bersangkutan dan diberi Slip Gaji / Rincian Gaji (gaji Kotor, potongan-potongan dan gaji bersih) 22. Pengambilan Potongan-potongan secara tunai dari Bank, dengan rincian kegiatan : a. Pengisian Slip Pengambilan uang Bank BRI dilampiri dengan daftar Potongan b. Penandatanganan Slip Pengambilan Bank BRI oleh KPA dengan Bendahara Pengeluaran atau apabila KPA berhalangan, ditanda tangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran c. Pencairan uang potongan d. Melakukan perhitungan uang dan mengelompok kannya berdasarkan pemotongan (angsuran kredit, koperasi dan iuran)
1 Hk
PPABP / Bendahara Gaji PPABP / Bendahara Gaji
2 Hk
1 Hk
Bendahara Penge luaran dan PPK PPABP / Bendahara Gaji
1 Hk
1 Hk
1 Hk
Tgl 1
Tgl 2
PPABP / Benda hara Gaji KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran Bendahara PPABP / Benda hara Gaji dibantu staf subag. Keuangan lainnya
e.
Menyerahkan uang potongan kepada pengurus uang-uang tersebut dengan menggunakan tanda terima
b. Permintaan Gaji Susulan / Kekurangan / Gaji 13 / Kenaikan Gaji / Beras Prosedurnya sama dengan prosedur pengajuan gaji Induk sebagaimana tersebut di atas, kecuali nomor 15 a, 15b, dan 22. Gaji ke 13 dan Kenaikan Gaji dilaksanakan setelah ada surat edaran dari Menkeu melalui KPPN Susulan Gaji, berkas kelengkapannya adalah: SK Pindah / Mutasi ybs dan data pegawai / soft copy dari satker lama utk direkon ke KPPN . c.
Permintaan Uang Makan 1.
2.
3. 4.
5.
Menerima rekapitulasi Absensi dari Subag. Kepegawaian tiap tanggal 3. Apabila tanggal 3 hari libur, maka rekap absensi diterima hari berikutnya Membuat Daftar Nominatif Uang Makan sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Absensi
1 Hk
PPABP / Bendahara Gaji PPABP / Bendahara Gaji
Memasukan data pengajuan uang makan ke dalam aplikasi GPP Selanjutnya, menggunakan prosedur pengelola an gaji induk nomor 2 s/d 14, 18, 19 dan 22 (pengambilan uang secara tunai/cash) Setelah uang makan telah diterima secara tunai oleh satker, maka dibagikan kepada pegawai dan yang bersangkutan menanda tangani Daftar Uang Makan dan mendapat Slip Uang Makan.
d. Permintaan Uang Duka ( 4 bulan Gaji)
e.
1.
Menerima Surat Keterangan Meninggal dari keluarga PNS yang meninggal
2.
Prosedur selanjutnya, sama dengan prosedur permintaan gaji
PPABP / Bendahara Gaji
Permintaan Uang Lembur 1.
Membuat : a. Surat Perintah Lembur b. Membuat Daftar Hadir-Pulang (Absen) Lembur c. Membuat Daftar Nominatif Uang Lembur dalam bentuk aplikasi GPP
1 Hk
PPABP / Bendahara Gaji
2. 3. 4.
f.
Menandatangani Surat Perintah Lembur Pelaksanaan Lembur dan menanda tangani Daftar Absensi Lembur Prosedur selanjutnya, sama dengan prosedur permintaan gaji
Permintaan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) 1.
2. 3. 4.
5.
6.
Menerima berkas pindah dari yang bersangkutan, berupa : a. Foto Copy SK Pindah b. Print out KP4 dari GPP yang bersangkutan Membuat Pengantar ke KPPN Penandatanganan Surat Pengartar sesuai hirarkhis Penyampaian Permintaan SKPP ke KPPN dengan disertai berkas berupa : a. FC SK Pindah b. KP4 c. Surat Pengantar d. Aplikasi GPP atas nama pegawai ybs yang dimasukkan dalam CD (soft copy/Arsp Data Komputer /ADK) Persetujuan / Pengesahan SKPP oleh KPPN dan penghapusan data base GPP yang bersangkutan di KPPN Penyerahan : a. SKPP b. CD / ADK GPP c. Dosir / File kepegawaian ybs kepada yang bersangkutan dengan tanda terima
3.
PELAKSANAAN ANGGARAN NON GAJI
a.
Pengajuan Uang Persediaan (UP) 1. Mengajukan permintaan Kartu Pengawas (Karwas) ke KPPN sebagai pertanggungjawab an kas di Bendahara Pengeluaran sebagai syarat dalam pengajuan Uang Persediaan (UP) 2. Membuat :
3. 4. 5.
KPA Pegawai Yang Lembur
a. Surat Pernyataan Penggunaan UP b. Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) UP Penandatanganan Surat Rincian UP , Surat Pernyataan Penggunaan UP dan SPP UP Menyerahkan SPP UP beserta kelengkapannya kepada Pejabat Penguji SPP / Penandatangan an SPM Pengujian SPP / mengecek kelengkapan SPP
PPABP / Bendahara Gaji
1 Hk
1 Hk
KPA
1 HK
PPABP / Bendahara Gaji
7 HK
KPPN
1 Hk
PPABP / Bendahara Gaji
1 Hk
Bendahara Pengeluaran
1 Hk
Maksimum 10 HK Sejak ada SK Pengelola Keuangan, SPM UP hrs sdh disampaik
Bendahara Pengeluaran
KPA/PPK Bendahara Pengeluaran
6.
7. 8.
Menyerahkan berkas SPP UP kepada Operator Aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diterbitkan SPM, apabila SPP telah lengkap. Apabila belum lengkap dikembalikan lagi ke Bendahara Pengeluaran Pembuatan SPM dengan menggunakan aplikasi SPM Penanda tanganan SPM
9.
Menerima Kembali berkas SPP dan SPM yang sudah ditandatangani oleh Penguji SPP / Penan datanganan SPM 10. Pengiriman / Pengajuan SPM UP kepada KPPN dengan kelengkapan berkas, berupa : a. SPM b. SPP c. Surat Pernyataan Penggunaan UP 11. Terima SP2D dari KPPN 12. Pencatatan Penerimaan SP2D UP ke dalam BKU pada sisi Penerimaan b.
1 Hk
Penguji SPP / Penan datanganan SPM Operator SPM Penguji SPP / Penan datanganan SPM
1 Hk
Bendahara Pengeluaran
1Hk
Bendahara Pengeluaran
Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) 1. Membuat : a. Surat Permohonan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Bendahara 1 Hk b. Membuat Surat Rincian Penggunaan Tambahan Pengeluaran Uang Persediaan (TUP) secara riil dan detail c. Membuat Surat Pernyataan Penggunaan TUP d. Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) TUP 2. Selanjutannya prosedurnya sama dengan pengajuan UP Nomor 3 s/d 12 Catatan : Tambahan Uang Persediaan (TUP) dapat dilakukan apabila UP yang ada tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan Kelengkapan berkas :
1. 2. 3. 4. 5. 6. c.
an ke KPPN
SPM SPP Surat Pernyataan Penggunaan TUP Surat Rincian Penggunaan TUP secara riil dan rinci Surat Permohonan Permintaan TUP Rekening Koran
Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) 1. Transaksi Pengadaan Barang / Jasa dicatat berdasarkan bukti pengadaan barang / jasa di BKU
Setiap transaksi
2. Dilakukan Pemungutan Pajak dan menyetorkannya ke Bank dengan buktisetor (SSP) 3. Melakukan Validasi SSP, dengan rincian : a. SSP dicopy dan dilegalisir oleh PPK
Setiap transaksi Setiap transaksi
Bendahara Pengeluaran
b.
Copy SSP yang dilegalisir, di bawa ke KPPN untuk divalidasi (pada bagian Bank Pos) 4. Mencatat transaksi ke dalam SPTB sesuai kegiatan 5. Membuat Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GUP) 6. Selanjutannya prosedurnya sama dengan pengajuan UP Nomor 3 s/d 12 Catatan : Kelengkapan berkas : 1. SPM 2. SPP 3. SPTB 4. SSP 5. Validasi SSP d.
e.
Pengajuan SPM Langsung ( LS ) 1. Menerima Tagihan dari rekanan, dilampiri : a. Kwitansi b. Faktur Pajak c. SSP PPH dan PPN d. NPWP Rekanan 2. Membuat : a. Ringkasan Kontrak b. SPTB LS c. SPP LS 3. Penanda tanganan SPTB LS, SPP LS dan Ringkasan Kontrak 4. Selanjutannya prosedurnya sama dengan pengajuan UP Nomor 3 s/d 12
Setiap transaksi 1Hk
1 Hk
Bendahara Pengeluaran
1 Hk PPK
Pengajuan SPM Nihil (pada akhir tahun anggaran) Proses pengajuannya sama dengan proses pengajuan Ganti Uang (GU), hanya ditambah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari setoran sis anggaran
f.
Tutup Buku (Bulanan) 1. Setiap transaksi keuangan, dibukukan / dicatat dalam Buku Kas Umum
Setiap transaksi
Bendahara Pengeluaran
2. Dilakukan pemeriksaan oleh KPA a. Diperiksa pencatatannya b. Dicocokan antara pembukuan dengan bukti pengeluaran dan bukti setor c. Diperiksa saldo kas d. Diperiksa uang tunai 3. Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPA semuanya cocok / sudah sesuai, maka BKU ditanda tangani oleh KPA dan Bendahara Pengeluaran
1 HK
KPA
1 Hk
Setiap akhir bln
KPA dan Bendahara Pengeluaran
4. Dibuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) sesuai format dari BUA MARI dan ditanda tangani oleh KPA dan Bendaha Pengeluaran 5. Melaporkan BAR kepada BUA MARI
g.
1 Hk Bendahara Pengeluaran
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran 1. Semua transaksi keuangan dibukukan dalam BKU dan Buku Bantu
Setiap transaksi
2. Menginput data transaksi keuangan ke dalam format Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran sesuai yang diterima dari kemen. Keuangan (Exel) 3. Menyampaikan LPJ Bendahara Pengeluaran kepada KPPN 4. Pencocokan data (rekonsiliasi) antara data dari Bendahara Pengeluaran dengan data yang ada di KPPN. 5. Apabila cocok, maka dibuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran, yang ditanda tangani oleh KPA dan KPPN 6. Apabila datanya belum cocok, maka Bendahara Pengeluaran harus membenahi data tersebut, kemudian dilakukan rekon ulang hingga diperoleh kecocokan / kesamaan data 7. Penanda tanganan BAR LPJ Bendahara Catatan : Kelengkapan berkas : 1. SPM 2. SPP 3. SPTB LS 4. SSP 5. Faktur Pajak 6. Kwitansi 7. NPWP Rekanan 8. NPWP Satker 9. Ringkasan Kontrak 4.
a.
Setiap khir bln
Bendahara Pengeluaran
1 Hk
Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran
1 Hk
KPA dan KPPN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PNBP dari Belanja Pegawai 1. Pemotongan langsung PNBP oleh PPABP / Bendahara Gaji di dalam SPM , hingga keluar SP2D dari KPPN 2. Foto copy SPM yang sudah disahkan dengan SP2D disampaikan kepada Bendahara Penerima 3. Mencatat / membukukan SPM ke dalam Buku Kas Umum Bendahara Penerima
1 Hk
1 Hk
PPABP / Bendahara Gaji Bendahara Penerima
4. Menyampaikan Laporan PNBP ke BUA 1 Hk Tiap Tgl 3 Catatan : Rekon PNBP dari Belanja pegawai kepada petugas SAKPA, secara otomatis masuk ke dalam rekon belanja pegawai yang dilakukan oleh PPABP / Bendahara Gaji b.
c.
PNBP dari Pendapatan Kembali Belanja Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu / TAYL (423911) 1. Bendahara Pengeluaran menyampaian pengembalian Belanja Pusat TAYL kepada Bendahara Penerima menggunakan buku / catatan setoran 2. Mencatat / membukukan penerimaan PNBPyang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran ke dalam Buku Kas Umum Bendahara Penerima 3. Menyetorkan pungutan PNBP ke Kas Negara melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 4. Melakukan rekon / melaporkan seluruh SSBP kepada Petugas SAKPA
Bendahara Pengeluaran
1 Hk
Bendahara Penerima
Bendahara Penerima 1Hk
PNBP dari Penanganan Perkara Pengadilan 1.
2. 3.
4. 5. 6.
7.
d.
Bendahara Keuangan Perkara memungut PNBP dari para pihak yang berperkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku Mencatat / membukukan penerimaan PNBP ke dalam Buku Kas Umum Keuangan Perkara Menyampaikan pungutan PNBP kepada Bendahara Penerima dengan menggunakan buku / catatan setoran Mencatat / membukukan pungutan PNBP yang disampaikan oleh Bendahara Keuangan Perkara dalam Buku Kas Umum Bendahara Penerima Menyetorkan pungutan PNBP ke Kas Negara melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melakukan rekon / melaporkan seluruh SSBP kepada Petugas SAKPA
Bendahara Keuangan Perkara
1 Hk
1 Hk
1 HK
Maksimal 5 Hk pungut an hrs sdh disetor ke neg
Bendahara Penerima
Tiap Tgl 3
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 1.
2.
3. 4.
Bendahara Penerima menerima Surat Keputusan Tentang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan berkoordinasi dengan pegawai yang mempunyai kewajiban TGR melalui hirarkhi yang ada Pegawai yang mempunyai kewajiban TGR melaksanakan kewajibannya membayar TGR sesuai surat keputusan kepada Bendahara Penerima Bendahara Penerima menerima pembayaran TGR dan mencatatnya dalam Buku Kas Umum Menyetorkan pembayaran TGR ke Kas Negara
1 Hk
Bendahara Penerima
Pegawai yang bersangkutan 1 Hk
1 Hk
Bendahara Penerima
melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 5. Melakukan rekon / melaporkan seluruh SSBP kepada Petugas SAKPA Berupa : 1. Pendapatan Uang Meja / leges (423413) 2. Pendapatan ongkos perkara (423415) 3. Pendapatan Kejaksaan & Peradilan Lainnya (423419) 5.
a.
b.
c.
d.
1 Hk
PELAPORAN (LAP-ANG) Keuangan Di Laporkan Ke Badan Urusan Administrasi (BUA) MARI Laporan Data Alokasi Anggaran Belanja Langganan Listrik 1. Pembayaran Rekening Listrik dan setelah melakukan pembayaran melaporkan kepada petugas pelaporan keuangan 2. Petugas pelaporan Keuangan, melakukan input data rekening listrik kedalam format yang telah ditentukan dan mencetaknya serta menyampaikannya kepada Pansek melalui hirarkhi yang ada 3. Penanda tanganan pelaporan Data Alokasi Anggaran Belanja Langganan Listrik oleh Pansek Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 1. Petugas pelaporan Keuangan, melakukan input data Realisasi Anggaran kedalam format yang telah ditentukan oleh BUA MARI dan mencetaknya serta menyampaikannya kepada Pansek melalui hirarkhi yang ada 2. Penanda tanganan pelaporan Realisasi Anggaran oleh Pansek 3. Menyampaikan laporan realisasi anggaran melalui email dan surat kepada PT TUN
LAPORAN PNBP (Bulanan dan Triwulanan) 1. Petugas pelaporan PNBP, melakukan input data penerimaan PNBP kedalam format yang telah ditentukan oleh BUA MARI dan mencetaknya serta menyampaikannya kepada Pansek melalui hirarkhi yang ada 3. Penanda tanganan pelaporan PNBP oleh Pansek 4. Menyampaikan laporan PNBP melalui email dan surat kepada PT TUN
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk keperluan Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA)
1 Hk
Maksi mum Tgl 10
1 Hk
2 Hk
Pansek
Petugas pelaporan keuangan Maksi mum Tgl 3
1 Hk
2. Hk
Petugas Pembayaran Rekening Petugas pelaporan keuangan
Pansek Petugas Pelaporan Keuangan
Maksi mum Tgl 5
Petugas pelaporan PNBP
1 Hk
Pansek Petugas Pelaporan PNBP
1.
2.
3. 4.
5.
6.
7.
Setiap kali SPM & SP2D yang keluar dari KPPN dan diterima oleh satker, maka diinputkan datanya ke dalam aplikasi SAKPA Petugas Sistem Informasi Manajemen Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada awal bulan melakukan rekonsiliasi internal satuan kerja dengan petugas SAKPA, dengan cara mengirim data SIMAK BMN ke aplikasi SAKPA dan mencocokan data antara SIMAK BMN dengan SAKPA. Apabila datanya sama, maka data rekonsiliasi BMN di dalam SAKPA akan berwarna biru. Sedangkan apabila tidak sama, maka data di SAKPA akan berwarna merah. Apabila tidak sama / berwarna merah, maka petugas SIMAK BMN dan petugas SAKPA harus mencari dimana ketidak samaan datanya dan bila perlu menginput ulang SPM / SP2D hingga kedua data tersebut sama antara di SIMAK BMN dengan SAKPA Apabila data antara SAKPA dengan SIMAK BMN telah sama, maka petugas SAKPA mencetak nya Membuat pengantar untuk dimintakan tanda tangan oleh Pansek selaku KPA melalui hirarkhi yang ada Mengirimkan SAKPA ke KPPN, dengan kelengkapan berkas berupa : a. Surat Pengantar KPA b. Neraca Percobaan c. Neraca d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) e. LRA Belanja f. LRA Pengembalian Belanja g. LRA Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah h. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah i. ADK / sofcopy, berupa file kirim dan backup SAKPA Rekonsiliasi / penyamaan data dengan KPPN. Apabila data SAKPA / SIMAK BMN satker sama dengan KPPN, maka dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Apabila tidak sama, maka harus dibenahi data SAKPA / SIMAK BMN dan kemudian dilakukan rekon ulang, sampai data antara satker dengan KPPN sama. Apabila sudah diterima BAR dari KPPN, maka data SAKPA dan SIMAK BMN satker, dikirim via e mail ke Pengadilan Tingkat Banding yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah / UAPPAW (unit Akutansi
1 Hk
Setiap menerima SPM SP2D Maksimum Tgl 3
Petugas SAKPA Petugas SIMAK BMN
1 Hk 1 Hk
1 Hk
Maksimum Tgl. 15
Petugas SAKPA
1 HK
Petugas SAKPA
1 Hk
Wilayah) e.
Laporan Triwulanan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 / BAPPENAS (Form A dan atau Form B) 1.
2.
3.
4.
f.
Petugas SAKPA mengirimkan data LRA kepada Petugas Pelaporan PP No. 39 Tahun 2006 / BAPPENAS Penginputan data LRA SAKPA kedalam Aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 / BAPPENAS Form A dan mencetaknya serta menyampaikan nya kepada Wasek melalui hirarkhi yang ada Penanda tanganan pelaporan Triwulan PP 39 Th. 2006 oleh Wasek selaku Pejabat Penanggungjawab kegiatan / Pembuat Komitmen (PPK) Mengirimkan Form A ke PT TUN melalui e mail dan surat
LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1. Petugas SAKPA dan SIMAK BMN mengirimkan data hasil rekon selama 6 bulan (semester) kepada Petugas Pelaporan Keuangan 2.
3.
4. 5.
1 Hk
Maksimum Tgl 4 TriWln
1 Hk
1 Hk
1 Hk
Petugas SAKPA Petugas Pelaporan PP No. 39 Tahun 2006 / BAPPENAS Wasek
Petugas Pelaporan PP No. 39 Tahun 2006 / BAPPENAS
Maksimum Tgl 7 Semester
Petugas SAKPA dan SIMAK BMN
Petugas Pelaporan Keuangan menginput data ke dalam format yang sudah ditentukan oleh Kemen. Keuangan (Word dan Exel) dan mencetaknya serta menyampaikan kepada Pansek melalui hirarkhir yang ada Pengkoreksian konsep Laporan Keuangan hingga menjadi Laporan Keuangan
3 Hk
Petugas Pelaporan Keuangan
2Hk
Penanda tanganan Laporan Keuangan dan Surat Pengantar Pengiriman Laporan Keuangan ke KPPN, dengan kelengkapan berkas berupa : a. Surat Pengantar b. LRA Semesteran c. Laporan BMN (intrakomtable, extrakomtabel dan gabungan) d. Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN) e. Laporan Posisi BMN di Neraca f. Laporan Kondiisi Barang g. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dari KPPN dan KPKNL (Semesteran) h. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
1 Hk
Kasubag. Keuangan, Wasek dan Pansek Pansek Petugas Pelaporan Keuangan
i. j. k. l.
g.
Biaya Perkara dan Neraca Laporan Biaya Perkara Laporan Biaya Proses Laporan Keuangan sebagaimana tersebut di atas, juga disampaikan kepada Pengadilan tingkat Banding yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai Koordinator Wilayah / UAPPAW (unit Akutansi Wilayah)
LAPORAN TAHUNAN 1.
Seluruh petugas pelaporan (PNBP, Keuangan, PP39 Th.2006 dan SAKPA) menyampaikan data-datanya kepada Petugas Laporan Tahunan
2 Hk
2.
Petugas Pelaporan Keuangan Tahunan menginput data dan mencetaknya serta menyampaikannya kepada Kasubag. Keuangan Pengkoreksian konsep Laporan Tahunan hingga menjadi Laporan Tahunan Sub Bagian Keuangan
1 Hk
1 Hk
5.
Menyampaikan softcopy dan hardcopy Laporan Tahunan Sub Bagian Keuangan Kepada Koordinator Pembuatan Laporan Tahunan Satuan Kerja (Pansek) Rapat Koordinasi Pembuatan Laporan Tahunan
6.
Pembuatan Notulen Rapat
7.
Pembuatan LaporanTahunan oleh Wasek dibantu oleh para Kepala subbag dan Panmud
8.
Pengkoreksian Laporan tahunan hingga menjadi Laporan tahunan
9.
Penandatanganan Laporan Tahunan
3.
4.
10. Penyampaian Laporan Tahunan kepada PT TUN (soft copy melalui e mail, hard copy melalui Rapat Dinas yang dilakukan oleh PTTUN) h.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
1 Hk
1 Hk
2 Hk
1 Hk 1 Hk
Maksimum Tgl 10 Jan
Semua Petugas Pelaporan pada Subag. Keuangan Petugas Pelaporan Tahunan Kepala Sub Bagian Keuangan Kasubag. Keuangan
Dipimpin : Ketua dihadiri oleh Wakil Ketua dan seluruh pejabat struktural Oleh Wasek diketahui oleh Ketua Wasek, Kasubag dan Panmud Wasek, Pansek dan Ketua Pansek dan Ketua
1.
2.
3. 4.
i.
Petugas pelaporan keuangan
Kasubag. Keuangan, Wasek, Pansek Pansek
Penanda tanganan pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Pansek Menyampaikan laporan Kinerja / LAKIP melalui email dan surat kepada BUA MARI dan tembusannya kepada PTTUN
Petugas Pelaporan Keuangan
Surat Pajak Tahunan (SPT) Pegawai 1.
2.
3. 4.
5. 6.
5.
Petugas pelaporan Keuangan, melakukan input data menyangkut Kinerja / Realisasi Anggaran satker kedalam format yang telah ditentukan oleh BUA MARI dan mencetaknya serta menyampaikannya kepada Pansek melalui hirarkhi yang ada Pengkoreksian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) hingga menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Penginputan data berdasarkan Gaji Bulan Januari dari masing-masing pegawai ke dalam Aplikasi SPT dari Ditjen Pajak kemen. Keuangan RI
1 HK
Mencetak Form 1721 A2 masing-masing pegawai dan menyampaikan kepada Bendahara untuk ditanda tangani Penanda tanganan Form 1721 A2 oleh Bendahara
1 HK
Menyampaikan Form 1721 A2 kepada masingmasing pegawai dengan buku / catatan serah terima Berdasarkan Form 1721 A2, pegawai yang bersangkutan membuat SPT Menyampaikan SPT masing-masing pegawai kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat
Minggu pertama Jan
1 HK
Petugas Laporan Keuangan Petugas Pelaporan Keuangan Bendahara
1 HK
Bendahara
1 Hk
Maret
Pegawai yang bersangkutan Pegawai yang bersangkutan
Tiap hari
Pegawai yang bersangkutan
Setiap Hari Senin
Petugas Absensi Dan Pengawas Absensi
1 Hk
LAIN-LAIN
Pertanggung jawaban dimuka Tunjangan Khusus Kinerja / Remunerasi 1.
2.
3.
Tiap masuk dan pulang, seluruh pegawai memasukkan data sidik jari (finger print) dan menulis secara manual dalam daftar hadir dan pulang Petugas absensi dan Pengawas Absensi mencetak data prinjer-print dan mencocokan dengan absensi manual Membuat Rekapitulasi Mingguan Daftar Hadir sesuai format yang telah ditentukan ditanda tangani oleh Petugas Absensi Dan Pengawas
1 Hk
4.
5. 6.
7. 8. 9.
10.
11. 12.
13.
14. 15. 16.
Absensi Membuat Rekapitulasi Bulanan Daftar Hadir sesuai format yang sudah ditentukan dan ditanda tangani oleh Petugas Absensi Dan Pengawas Absensi Menyerahkan Rekapitulasi Bulanan Daftar Hadir kepada Kasubag. Keuangan Menyiapkan berkas kelengkapan sebagai data dukung Rekapitulasi Bulanan Daftar Hadir (misal : SK mutasi, SPP, SPMJ, SPMT, Cuti, Surat Dokter, Dinas Luar, Surat Iji, dll) Menyampaikan Rekapitulasi daftar hadir beserta data dukungnya kepada Subag. Keuangan Berdasarkan Rekap Daftar Hadir, dibuat Perhitungan Makan Berdasarkan Rekap Daftar Hadir, dibuat daftar Hadir (Masuk dan Pulang) yang ditanda tangani oleh Ketua dan mencetaknya serta disampaikan kepada Ketua melalui hirarkhi yang ada Berdasarkan Rekap daftar Hadir yang ditanda tangani Ketua, dibuat Daftar Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) dan mencetaknya Tanda Tangan seluruh pegawai pada Daftar Tanda Terma Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) Membuat : - Kwitansi Pertanggungjawaban diatas materai Rp. 6.000,- Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Penandatangan : - Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja / Pertanggung Jawaban di muka - Kwitansi - SPTJM Membuat Surat Pengantar dan meminta tanda tangan kepada Pansek, melalui hirarkhi yang ada Penandatanganan Surat Pengantar Pemberkasan Pertanggungjawaban Di Muka Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi), dengan kelengkapan berupa - Surat Pengantar - Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja / Pertanggungjawaban Di Muka - Kwitansi - SPTJM - Rekapitulasi Absensi yang ditanda tangani oleh Ketua - Rekapitulasi yang ditanda tangani oleh Petugas Absensi dan Pengawas Absensi - Data Dukung Kepegawaian yang berkaitan dengan Absensi
1 Hk
Setiap tgl 2
1 Hk Kasubag. Kepegawaian 1 Hk Bendahara Gaji 1 Hk
1 Hk
1 Hk
Petugas Remunerasi
Seluruh Pegawai Petugas Remunerasi
1Hk Ketua Pansek selaku KPA dan Bendahara Pengeluaran Petugas Remunerasi Pansek
1 Hk Petugas Remunerasi
17. Menyampaikan Pertanggungjawaban di muka Tunjangan Khusus Kinerja kepada PT TUN melalui pengiriman tercepat. Data softcopynya disampaikan kepada PT TUN melalui e mail. SUB BAG KEPEGAWAIAN
1.
Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian. 1.
2.
3.
4.
5. 6.
2
3 4 5
2 3
Dan
Informasi
Mengelola surat dinas penting yang telah di disposisi Ketua Pengadilan Tinggi dan Panitera PTUN: Surat yang diterima Sub. Bagian kepegawaian dari disposisi KPTUN dan Panitera diagenda pada buku surat masuk Surat – surat yang memerlukan tindak lanjut mulai konsep, pengetikan dan koreksi oleh ka. sub. bagian kepegawaian Mengirimkan surat yang telah di tandatangi oleh KPTUN / penitera sekretaris baik melalui fax maupun bagian umum Pengelolaan file hakim dan pegawai PTUN dilaksanakan Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (bezzeting) yang disusun Tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai (bezzeting) dan koreksi oleh Ka.sub. Bag. Kepegawaian (setiap 6 bln sekali) Penyusunan daftar urut kepangkatan (duk) disusun pada akhir Tahun anggaran, pengetikan daftar urut kepegawaian di Menyusunan daftar urut senioritas (dus) hakim tinggi PTUN, Pembuatan lembaran absensi daftar hadir dan daftar pulang hakim dan pegawai PTUN Perekapan absensi hakim dan pegawai / karyawati PTUN : Pengunpulan daftar absensi dan pengetikan hasil perekapan absen - Koreksi oleh ka. sub. bag. kepegawaian - Penyerahan rekap absensi kepada bagian keuangan untuk uang makan dan uang remunerasi paling lambat tgl 5 setiap bulan Pembuatan SK hakim tinggi pengawas daerah dan hakim tinggi pengawas bidang PTUN Pembuatan SK pengawas ke PTUN dan Para Pegawai Membuat jadwal Piket Para pegawai setiap 2 (dua) -
1
Data
60 menit
1 hk
60 menit
1 hk
120 menit
1 hk
30 menit
1 hk
setiap hari 8 jam
2 hk
4 jam
1 hk
sesuai kebutuhan setiap hari
10 jam
2 hk
2 jam 1 jam
1 hk 1 hk
60 menit
sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan 1 hk
Subbag Kepegawaian
bulan sekali, diselesaikan (selama ini sub bagian kepegawaian tidak membuat jadwal Piket karyawan/karyawati) 2.
Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat a. Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan usulan dan koreksi oleh ka.sub. bag. kepegawaian
5 jam
2 hk
b. Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat usulannya telah ditandatangani oleh KPTUN / Panitera
1 jam
1 hk
3 jam
1 hk
8 jam
2 hk
3 jam
2 hk
2 jam
1 hk
Di buat telaahan diselesaikan selama
5 jam
2 hk
Mengusulkan usul kenaikan pangkat ke PT.TUN
3 jam
1 hk
Dilakukan baperjakat dilaksanakan Pengetikan usulan, koreksi oleh ka. sub. bag.kepegawaian Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah di tandatangani oleh KPTUN ke Sekretaris MA RI dan ke Dirtjen Badilmiltun melalui KPT.TUN
1 jam 2 jam
1 hk 1 hk
2 jam
1 hk
1) Kenaikan Pangkat Reguler -
-
-
Menyusun daftar hakim dan pegawai yang akan naik pangkat selama 1 (satu) Tahun, dibuat pada akhir Tahun dan diselesaikan selama ; Pengumpulan data pendukung usulan kenaikan pangkat di selesaikan selama Mengusulkan usul kenaikan pangkat yang diterima dari PTUN se-wilayah hukum di selesaikan selama ; Koreksi oleh Kasub. bag. kepegawaian terhadap usulan kenaikan pangkat regular selama :
Sub Bag Kepegawaian
2) Kenaikan Pengkat Penyesuaian Izasah -
-
Sub Bag Kepegawaian
3) Kenaikan Pangkat Pilihan -
Membuat telaahan
3 jam
1 hk
-
Mengusulkan usul kenaikan pangkat ke PTTUN Dilakukan baperjakat di laksanakan
4 jam
5 hk sesuai kebutuhan
-
Pengetikan usulan, koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah di tandatangani oleh KPTUN ke Sekretaris
3 jam
-
2 jam
Sub Bag Kepegawaian + Tim Baperjakat
1 hk 1 hk
Sub Bag Kepegawaian
Mahkamah Agung dan Dirtjen Badilmiltun melalui KPT.TUN 4) Kenaikan pangkat pengabdian -
Pengumpulan data diselesaikan selama
6 jam
2 hk
-
Mengusulkan usul kenaikan pangkat yang diterima dari PTUN ke PT.TUN Pengetikan dan koreksi oleh Kasub. bag kepegawaian Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah di tandatangani oleh KPTUN ke ditjen badilmiltun atau sekretaris mari
10 jam
5 hk
3 jamm
1 hk
2 jam
1 hk
-
3.
Kenaikan Gaji Berkala -
Menyusun daftar hakim dan pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir Tahun
6 jam
2 hk
-
Pembuatan SK kenaikan gaji berkala di buat 1 bulan sebelum tmt kenaikan gaji berkala, Disampaikan kepada yang bersangkutan, Pembuat Daftar Gaji dan di masukkan ke file yang bersangkutan
2 jam
1 hk
1 jam
1 hk
-
4.
5.
6.
Sub Bag Kepegawaian
Sub Bag Kepegawaian
Mutasi Hakim Dan Pegawai -
Membuat surat perintah melaksanakan tugas dan surat perintah menduduki jabatan
3 jam
1 hk
-
Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar gaji,KPPN dan di masukkan ke file yang bersangkutan
1 jam
1 hk
Sub Bag Kepegawaian
Usul Jabatan -
Penelitian dokumen dan dibuatkan telaahan i
12 jam
5 hk
Sub Bag Kepegawaian
-
Dilakukan baperjakat di laksanakan
1 jam
1 hk
+ Tim Baperjakat
-
Mengirimkan usul pensiun yang telah di tandatangani oleh KPTUN ditjen badilmiltun atau sekretaris mari
2 jam
1 hk
Pengumpulan data di lakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun
12 jam
5 hk
Mengirimkan
2 jam
Sub Bag Kepegawaian
Usul Pensiun -
-
usul
pensiun
yang
telah
di
Sub Bag Kepegawaian 1 hk
tandatangani oleh KPTUN Dirtjen Badilmiltun atau Sekretaris MARI melalui KPTTUN 7.
Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana -
-
8.
1 hk
3 jam 12 jam 3 jam
1 hk 3 hk 1 hk
3 jam
1 hk
10 jam 10 jam 3 jam
8 jam
2 hk 3 hk 1 hk sesuai kebutuhan 3 hk
Membuat surat tugas bagi hakim dan pegawai yang di tunjuk
3 jam
1 hk
Menyerahkan bersangkutan
yang
1 jam
1 hk
Pengetikan surat cuti permohonan cuti dan pengetikan surat ijin cuti Mencatat pada buku agenda cuti Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file yang bersangkutan
2 jam
1 hk
1 jam 1 jam
1 hk 1 hk
3 jam 2 jam
1 hk 1 hk
1 jam
1 hk sesuai kebutuhan
-
Pelaporan kegiatan bimbingan teknis
Sub Bag Kepegawaian
Bintek
Sub Bag Kepegawaian
Bintek
Diklat/Rakor/Raker/Widyaswara -
-
surat
tugas
kepada
Sub Bag Kepegawaian
Cuti Hakim Dan Pegawai -
11.
2 jam
Membuat SK panitia Bintek Menyusun materi Bintek Membuat dan mengirim surat pemanggilan peserta Bintek Merekap nama peserta PTUN dan membuat absensi peserta Bintek Menghubungi dosen / widyaiswara Menentukan waktu dan tempat bimbingan teknis Membuat formulir isian data dosen / widyaiswara Pelaksanaan kegiatan
-
10.
Mengirimkan usulan tanda penghargaan satya lencana yang telah di tandatangani oleh KPTUN ke MA RI melaui KPTTUN
Setiap awal Tahun
Bimbingan Teknis -
9.
Pengumpulan data untuk hakim dan pegawai yang telah memasuki masa kerja selama 10 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun dilakukan
Sub Bag Kepegawaian
Hukuman Disiplin -
Membuat laporan kepada ketua Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada Tim Pemeriksa Membuat dan mengirim surat pemanggilan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilakukan;
Sub Bag Kepegawaian
KPTUN serta tindak
1 jam
1 hk
-
Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada Atasan langsung yang dinilai,
3 jam
1 hk
-
Pengetikan DP3 Penandatanganan oleh pejabat penilai, yang dinilai dan Atasan pejabat penilai serta memasukkan kembali ke file yang bersangkutan tersebut
8 jam 5 jam
3 hk 2 hk
-
12.
Membuat laporan kepada lanjut rekomendasi,
DP3
Sub Bag Kepegawaian
