Staf Panmud Hukum. Panmud Hukum. Mengumpulkan data perkara yang akan disajikan ke 1 Laporan RK 15 menit dalam papan visual

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

W27.A/ 220 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 15 Januari 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KEPANITERAAN PANITERA MUDA HUKUM

Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Penyajian statistik perkara

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI;

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan-peraturan tentang administrasi perkara

4. Instruksi Presiden RI Nomor 001 Tahun 1991 tentang Pola Bindalmin 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007 6. Buku II Edisi Revisi Tahun 2010

Memahami ketentuan penyusunan laporan perkara

Keterkaitan SOP Penerimaan Perkara SOP Penyelesaian Perkara SOP Penyusunan Kegiatan Hakim SOP Pengarsipan Perkara

Peralatan/perlengkapan Komputer Data perkara/ Laporan Perkara Formulir/blanko laporan Papan visual

Peringatan Penyajian data statistik perkara merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. Jika statistik perkara tidak tersaji dengan baik, Pengadilan dapat dikenai sanksi yang ditetapkan Undang-undang.

Pencatatan dan pendataan Data statistik perkara meliputi; perkara diterima dan diputus pengadilan dalam 1 (satu) tahun, faktor penyebab perceraian berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan , dll. Pelaksana

No.

Kegiatan

Staf Panmud Hukum

Panmud Hukum

Mutu Baku

Wapan

Panitera

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Mengumpulkan data perkara yang akan disajikan ke dalam papan visual

Laporan RK

15 menit

Bahan Statistik Perkara

2

Membuat draft rekapitulasi data perkara sebagai bahan visualisasi

laporan RK

15 menit

draft data statistik perkara

3

Menyampaikan draft rekapitulasi data kepada Panmud Hukum

draft data statistik

2 menit

koreksi draft statistik

4

Mengoreksi draft dan membubuhkan paraf


10 menit

draft statistik disetujui

5

Meneruskan draft rekapitulasi data visual kepada Wapan dan Pansek untuk diparaf


3 menit

koreksi kedua draft statistik

6

Membubuhkan paraf jika isi draft rekapitulasi data telah sesuai


5 menit

draft statistik disetujui


3 menit

koreksi ketiga draft statistik


3 menit

draft disetujui

Mencetak (print out) data visual dan membubuhkan paraf serta meneruskan data visual kepada Wapan dan Pansek


10 menit

Data visual statistik perkara

Membubuhkan paraf dan Pansek menandatangani data visualisasi

data visual

3 menit

Data statistik perkara

data statistik perkara

3 menit

Data statistik perkara

tidak 7

Meneruskan draft rekapitulasi data visual kepada Pansek

8

Memerintahkan Panmud Hukum untuk menyajikan data perkara ke dalam papan visual

Keterangan

ya

tidak ya

9

10

tidak

11

ya

Meneruskan rekapitulasi data visual kepada Ketua Pengadilan untuk ditandatangani tidak

ya

12

Menyajikan data perkara ke dalam papan visual


30 menit

visualisasi data

13

Mendokumentasikan rekapitulasi data visual


3 menit

arsip data statistik perkara

23 20133 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 201



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Laporan Kegiatan Hakim

KEPANITERAAN PANITERA MUDA HUKUM

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan-peraturan tentang administrasi perkara Memahami ketentuan penyusunan laporan perkara

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2/2004 tentang 5. Instruksi Presiden RI Nomor 001 Tahun 1991 tentang Pola Bindalmin 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman 8. Buku II edisi revisi Tahun 2010 Keterkaitan SOP Penanganan Perkara SOP Penyelesaian Perkara SOP Pelaporan Perkara

Peralatan/perlengkapan Komputer Data perkara Formulir/blanko laporan Court Calender

Peringatan Penanganan perkara oleh majelis hakim selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, jika lebih dari waktu yang ditentukan harus melaporkan kepada pimpinan mengenai alasan keterlambatan tersebut.

Pencatatan dan pendataan Nomor perkara yang ditangani, susunan majelis hakim, tanggal diterima dan tanggal persidangan serta tanggal minutasi.

Pelaksana No.

Kegiatan

Panmud Hukum

Staf Panmud Hukum

W apan

Mutu Baku Panitera

Ketua

Sub Umum

Kelengkapan

W aktu

Output

3 menit

Bahan laporan LKH

1

Menerima data kegiatan hakim dan penanganan perkara banding yang lebih dari 6 bulan dari Panmud Banding

Buku register perkara, laporan perkara bulanan (LIIPA1)

2

Memerintahkan staf Panmud Hukum untuk merekap kegiatan hakim dan penanganan perkara yang lebih dari 6 bulan

buku register perkara, laporan perkara bulanan (LIIPA1)

3 menit

Data laporan LKH

3

Membuat draft laporan semester

buku register perkara, laporan perkara bulanan (LIIPA1)

30 menit

draft LKH

4

Menyampaikan draft laporan kepada Panmud Hukum

draft LKH, data kegiatan hakim

3 menit

koreksi draft laporan LKH

5

Mengecek isi draft dan membubuhkan paraf

draft LKH, data kegiatan hakim

15 menit

koreksi dan paraf Panmud Hukum

6

Menyampaikan draft laporan perkara kepada wapan

draft LKH + paraf Panmud hukum

2 menit

koreksi draft laporan LKH (W apan)

7

Mempelajari isi draft dan membubuhkan paraf

draft LKH + paraf panmud hukum

15 menit

persetujua n draft LKH

draft LKH + paraf wapan

2 menit

Koreksi draft ketiga (Pansek)

draft LKH + paraf W apan

20 menit

draft disetujui Pansek (paraf Pansek)

draft LKH, acc panitera

10 menit

Laporan Kegiatan Hakim (LKH)

Laporan Kegiatan Hakim (LKH)

3 menit

LKH

10 menit

LKH

5 menit

LKH

3 menit

tidak

Keterangan

ya 8

Menyampaikan draft laporan perkara kepada Panitera

9

Mempelajari isi draft laporan dan memberikan tanda tangan persetujuan draft serta mengembalikan draft kepada Panmud Hukum

10

Memerintahkan staf untuk membuat jadi (print out) laporan semester yang telah disetujui Panitera

11

Menyampaikan laporan semester kepada Panmud Hukum untuk diparaf

12

Meneruskan laporan semester kepada W apan dan Pansek

13

Panitera menandatangani laporan semester kepada Ketua

tidak

ya

tidak

ya

LKH diparaf Panmud Hukum Laporan Kegiatan Hakim (LKH) LKH disetujui Panitera LKH disetujui Ketua LKH disetujui Ketua

14

Menyampaikan laporan semester kepada Ketua

15

Menandatangani laporan semester

LKH

5 menit

16

Mengembalikan laporan semester yang telah ditandatangani kepada Panmud Hukum

LKH

3 menit

LKH

17

Mengirim laporan perkara Dirjen Badilag melalui sub umum

LKH

5 menit

LKH distempel

18

Memberi nomor surat di dalam pengantar dan mencatatnya ke dalam bukum agenda surat keluar

LKH

3 menit

LKH terkirim

19

Menyerahkan 1 (satu) salinan/arsip laporan semester yang telah diberi nomor surat kepada staf Panmud Hukum

LKH

3 menit

Bahan arsip laporan

20

Mendokumentasikan laporan semester perkara

Laporan LKH lengkap

3 menit

Arsip Laporan

tidak


Nomor SOP Tanggal Pembuatan SOP Tanggal Revisi Pembuatan Tanggal Efektif Revisi Disahkan oleh Efektif oleh

W27.A/ 222 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 /OT.01.3/I/2014 2014 15 Januari 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten 2014 Banten

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN BANTEN KEPANITERAAN PANITERA MUDA HUKUM N HUKUM Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman

Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 SH.,MH. Penanganan Pengaduan Nama SOP 194702091976031001 Kualifikasi pelaksana Pengaduan tentang Hukum Acara SOP Memahami Peraturan Perundang-undangan Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Standar Standar Memahami Pelayanan peraturan-peraturan tentang kode etik hakim dan disiplin pegawai

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076 Tahun 2009 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

9. SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Keterkaitan SOP Penerimaan Perkara SOP Pemeriksaan Perkara SOP Penyelesaian Perkara

Peralatan/perlengkapan Komputer Dokumen pendukung (surat, salinan putusan) Formulir pengaduan Register Pengaduan

Peringatan Hukuman disiplin atas pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim dan aparat Pengadilan dijatuhkan sesuai dengan kadar kesalahan yang bersangkutan; Apabila pelanggaran yang dilakukan Terlapor menimbulkan kerugian keuangan negara, dapat diajukan tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan pengembalian

Pencatatan dan Pendataan: Kriteria pengaduan yang layak ditindaklanjuti antara lain l pengaduan dengan identitas pelapor jelas dan substandi/materi pengaduan logis dan memadai;

kerugian kepada negara dan atau mengandung unsur tindak pidana, maka kasus tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;


Pelaksana No.

Kegiatan

Pelapor

Staf Panmud Hukum

Panitera Muda Hukum

Mutu Baku

Ketua Pengadilan

Wakil Ketua Pengadilan

Hakim Tinggi Pengawas

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Mengajukan surat pengaduan

surat pengaduan, data pelengkap

10 menit

surat pengaduan

2

Menerima surat pengaduan dan membuat tanda terima 2 rangkap

surat pengaduan, tanda terima

10 menit

tanda terima pengaduan

3

Mencatat penerimaan pengaduan dan memberi nomor registrasi ke dalam register pengaduan

surat pengaduan, register pengaduan

10 menit

pengaduan tercatat

4

Menyerahkan 1 (satu) lembar tanda terima kepada Pelapor

tanda terima

3 menit

pengaduan diregistrasi

5

Meneruskan pengaduan kepada Panmud Hukum

dokumen pengaduan

5 menit

mekanisme pengaduan

6

Menela'ah kewenangan

dokumen pengaduan

10 menit

hasil tela'ah kewenangan

hasil tela'ah pengaduan, resume

5 menit

mekanisme pengaduan

dokumen pengaduan

30 menit

perintah tindak lanjut

tidak

Keterangan

batas penanganan pengaduan pada tingkat banding sejak diterima adalah

ya 7

Meneruskan pengaduan kepada Ketua Pengadilan

8

Menentukan kewenangan penanganan pengaduan

9

Meneruskan pengaduan kepada Wakil Ketua atau Badan Pengawasan

dokumen pengaduan, hasil tela'ah

20 menit

bentuk tindak lanjut

10

Menela'ah materi pengaduan

surat pengaduan, ketentuan per UUan

30 menit

surat tindak lanjut

11

Mendelegasikan penela'ahan kepada Hakim Tinggi Pengawas Daerah

dokumen pengaduan

15 menit

surat tugas

dokumen pengaduan, hasil tela'ah

5 menit

Laporan Hasil Pengaduan (LHP)

surat pengaduan, hasil rekomendasi

10 menit

rekomendasi

surat pengaduan,hasil pemeriksaan, usulan rekomendasi,

1 hari

tindak lanjut

12

Menyampaikan hasil penela'ahan kepada Wakil Ketua Pengadilan

13

Meneruskan hasil penela'ahan kepada Ketua Pengadilan

14

tidak

ya

tidak

Menentukan bentuk tindak lanjut (penghentian penanganan/klarifikasi/konfirmasi/pemeriksaan/ti ndakan lain)

ya

15

Menyerahkan laporan hasil penanganan pengaduan (tindak lanjut kepada Panmud Hukum)

surat pengaduan, hasil pemeriksaan, tindak lanjut

10 menit

bundel laporan

16

Mencatat data penanganan dan bentuk tindak lanjut pengaduan ke dalam buku agenda berdasarkan laporan

surat pengaduan, hasil pemeriksaan, tindak lanjut

10 menit

laporan hasil penanganan pengaduan

17

Mempublikasikan hasil penanganan pengaduan ke dalam website

surat pengaduan, hasil pemeriksaan

15 menit

publikasi hasil penanganan pengaduan

18

Menyerahkan laporan hasil penanganan pengaduan kepada staf Panmud Hukum untuk didokumentasikan


5 menit

dokumentasi laporan pengaduan

19

Mendokumentasikan laporan hasil penanganan pengaduan (tindak lanjut)


10 menit

pengaduan selesai





Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Laporan Rekapitulasi Tingkat I

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan-peraturan tentang administrasi perkara Memahami ketentuan penyusunan laporan perkara

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2/2004 tentang 5. Instruksi Presiden RI Nomor 001 Tahun 1991 tentang Pola Bindalmin 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan 8. Buku II edisi revisi Tahun 2010 Keterkaitan SOP Penerimaan Perkara SOP Pemeriksaan Perkara SOP Penyelesaian Perkara SOP Pengarsipan Perkara

Peralatan/perlengkapan Komputer Data perkara/ Laporan Perkara tingkat pertama Formulir/blanko laporan

Peringatan Jika penyampaian laporan tingkat pertama terlambat, rekapitulasi data perkara se wilayah PTA menjadi tidak akurat dan tidak tertib.

Pencatatan dan pendataan Data keadaan perkara, perkara yang diterima dan diputus, data keuangan perkara, faktor penyebab perceraian, perkara khusus terkait PP 10 Tahun 1983;

Pelaksana No.

Kegiatan

Panmud Hukum

Staf Panmud Hukum

W apan

Panitera

Mutu Baku Ketua

Sub Umum

Kelengkapan

1

Menerima laporan perkara bulanan tingkat pertama dari W apan

laporan perkara bulanan pengadilan tk.I + lembar disposisi

2

Mencatat penerimaan laporan perkara bulanan ke dalam buku kendali (agenda masuk)

laporan perkara bulanan pengadilan tk.I + lembar disposisi

3

Menyerahkan laporan perkara bulanan pengadilan tingkat pertama kepada staf Panmud Hukum untuk direkap

W aktu

waktunya relatif

90 menit

Data laporan perkara tk. Pertama

2 menit x 6 satker = 6 menit

laporan perkara bulanan pengadilan tk.I

3 menit

Rekapitula si data perkara

45 menit

draft laporan RK

draft laporan RK

Membuat draft laporan perkara bulanan tingkat pertama (RK)

laporan perkara bulanan pengadilan tk.I

5

Menyampaikan draft laporan kepada Panitera Muda Hukum

laporan perkara bulanan pengadilan tk.I + draft laporan

3 menit

6


laporan perkara bulanan pengadilan tk.I + draft laporan

25 menit

Menyampaikan draft laporan kepada W apan

8

Mempelajari isi draft laporan dan membubuhkan paraf

tidak

ya 9

10

W apan menyampaikan draft laporan perkara kepada Panitera


tidak

Ket.

3 menit

4

7

Output

Bahan rekap laporan perkara tk. Pertama

akurasi isi draft

draft laporan + paraf panmud hukum

3 menit

koreksi draft

draft laporan + acc panmud hukum

15 menit

draft + paraf wapan

draft laporan+ paraf wapan

3 menit

koreksi draft

draft laporan + paraf wapan

10 menit

draft + acc panitera

draft + acc panitera

15 menit

Laporan RK

ya 11

Memerintahkan staf untuk mencetak (print out) laporan perkara yang telah disetujui Panitera

laporan RK

1 menit

Laporan RK

13

Meneruskan laporan kepada W apan dan Panitera untuk diparaf dan ditandatangani

Laporan RK

5 menit

Laporan RK + paraf panmud hukum dan wapan

14

Menandatangani laporan RK dan surat pengantar

Laporan RK + paraf panmud hukum dan wapan

2 menit

Laporan RK + ttd panitera


5 menit

Laporan RK


5 menit

Laporan RK+ ttd ketua

Laporan RK + ttd ketua

3 menit

Laporan RK

12

Menyampaikan laporan RK kepada Panmud Hukum untuk diparaf

tidak 15

Menyampaikan laporan RK kepada Ketua untuk ditandatangani

16

Menandatangani laporan RK

ya

tidak 17

Mengembalikan laporan RK yang telah ditandatangani kepada Panmud Hukum

ya

Laporan RK diberi stempel

18

Mengirim laporan RK melalui sub umum

Laporan RK

19

Memberi nomor surat di dalam surat pengantar dan mencatatnya ke dalam buku agenda surat keluar

laporan RK

3 menit

Laporan RK

20

Menyerahkan 1 (satu) salinan/arsip laporan RK yang telah diberi nomor surat kepada staf Panmud Hukum

Laporan RK

3 menit

Bahan Arsip laporan

21

Mendokumentasikan Laporan RK

Laporan RK

3 menit

Arsip Laporan RK

10 menit


Nomor SOP Tanggal Pembuatan

W27.A/ 224 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014

Tanggal Revisi Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten


Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Laporan Perkara Banding (LII-PA I) Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan-peraturan tentang administrasi perkara Memahami ketentuan penyusunan laporan perkara

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 5. Instruksi Presiden RI Nomor 001 Tahun 1991 tentang Pola Bindalmin 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan 8. Buku II edisi revisi Tahun 2010 Keterkaitan SOP Penyelesaian Perkara SOP Pengarsipan Berkas perkara banding

Peralatan/perlengkapan Komputer Data perkara Formulir/blanko laporan

Peringatan Penyampaian laporan perkara dari tingkat pertama ke tingkat banding paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya dan laporan tingkat banding kepada Ditjen Badilag/MA RI selambatlambatnya tanggal 15 setiap bulan berikutnya. Keterlambatan penyampaian laporan menyebabkan data perkara yang dirilis pusat dan diakses masyarakat menjadi tidak akurat.

Pencatatan dan pendataan Data perkara yang diterima dan diputus

Pelaksana No.

Mutu Baku

Kegiatan

Keterangan Staf Panmud Hukum

Panmud Hukum

Wapan

Pansek

Ketua

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Menerima data laporan perkara banding dari staf Panmud Banding

laporan mingguan

3 menit

konsep laporan

2

Merekap data perkara banding yang diterima dan diputus serta laporan keuangan perkara

laporan mingguan

15 menit

konsep laporan

3

Membuat draft laporan perkara LII-PA2 dan laporan keuangan perkara

laporan mingguan

20 menit

konsep laporan

4

Menyampaikan draft laporan kepada Panmud Hukum

laporan mingguan, draft

3 menit

konsep laporan


10 menit

konsep laporan + acc


3 menit

konsep laporan


10 menit



3 menit

konsep laporan


10 menit


konsep + acc

5 menit

print out laporan

print out laporan

5 menit

print out surat pengantar

laporan + sp

3 menit

print out + ttd panitera

laporan

3 menit

print out + ttd panitera

laporan

3 menit

laporan


tidak

5 ya 6

Menyampaikan draft laporan perkara kepada wapan Mempelajari isi draft dan membubuhkan paraf

tidak

7 ya 8

Menyampaikan draft laporan perkara kepada Panitera

tidak

ya

9

10


Memerintahkan staf untuk membuat jadi (print out) laporan perkara yang telah disetujui Panitera

11

Membuat surat pengantar laporan

12

Menandatangani laporan perkara bulanan dan surat pengantar

13

Menyampaikan laporan perkara bulanan kepada Ketua

14

Menandatangani laporan perkara bulanan

tidak ya

15

Mengembalikan laporan perkara yang telah ditandatangani kepada Panmud Hukum

Laporan

3 menit

Laporan

16

Mengirim laporan perkara kepada Panitera MARI melalui sub umum

Laporan

3 menit

Laporan

17

Mendokumentasikan laporan perkara (LII-PA2)

Laporan

3 menit

Arsip Laporan




PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KEPANITERAAN PANITERA MUDA HUKUM Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Keterkaitan SOP Penyelesaian Perkara SOP Pengarsipan Berkas perkara banding SOP Pemberian informasi Pengadilan Peringatan Jika Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 64 A UU No. 50 Tahun 2009 tentang kewajiban memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan

Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Publikasi Putusan

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan SOPMemahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi Publik Memahami mekanisme publikasi informasi/putusan pengadilan

Peralatan/perlengkapan Komputer Berkas Perkara Soft copy Putusan Pencatatan dan pendataan Softcopy himpunan putusan, himpunan anonimisasi putusan

(mempublikasikan putusan), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Pelaksana No.

Kegiatan

Panitera pengganti

Staf Panmud Hukum

Mutu Baku Panmud Hukum

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Menganonimisasi putusan banding

putusan banding, berkas

10 menit

anonimisasi putusan

2

Menyerahkan soft copy putusan dan anonimisasinya kepada staf Panmud Hukum

putusan, flashdisk

5 menit

softcopy dan anonimisasi putusan

3

Menyimpan softcopy dan anonimisasi putusan ke dalam folder himpunan putusan

Putusan, flasdisk

5 menit

himpunan anonimisasi putusan

4

Melaporkan softcopy dan anonimisasi putusan yang telah disimpan dalam himpunan kepada Panmud Hukum

Buku Kendali

3 menit

kendali putusan & anonimisasi putusan

tidak tidak

ya

5

Mengecek softcopy dan anonimisasi putusan

Putusan & anonimisasi putusan

5 menit

anonimisasi putusan akurat

6

Memerintahkan staf untuk mengupload putusan ke dalam website

anonimisasi putusan, komputer

3 menit

publikasi putusan di dalam website

7

Mengupload putusan ke dalam website PTA dan direktori putusan MA RI

putusan banding, anonimisasi putusan

10 menit


8

Melengkapi data upload

berkas perkara, register, aplikasi SIADPTA

10 menit


9

Mendokumentasikan softcopy putusan ke dalam CD

CD, putusan

10 menit

arsip softcopy putusan

Keterangan

Panmud hukum dapat mengembalikan anonimisasi putusan kepada staf atau PP


Nomor SOP

W27.A/ 226 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Pengarsipan Berkas Perkara Banding

Nama SOP Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI; 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pola Bindalmin 5. Buku II Edisi Revisi Tahun 2010

Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Memahami peraturan perundang-undangan tentang kearsipan

Keterkaitan SOP Penerimaan Perkara SOP Penyelesaian Perkara

Peralatan/perlengkapan Komputer Buku Kendali Aplikasi arsip perkara

Peringatan Arsip berkas perkara banding selambat-lambatnya 2 hari setelah diminutasi

Pencatatan dan pendataan Buku Kendali Arsip

Pelaksana No.

Kegiatan

1

Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi dan dikirimkan salinan putusannya kepada PA pengaju kepada Panmud Hukum

Staf Panmud Banding

Mutu Baku

Panmud Hukum

Staf Panmud Hukum

Kelengkapan

Waktu

Output

berkas perkara

5 menit

berkas perkara

instrumen, berkas perkara

5 menit

berkas perkara lengkap

3 menit

dokumen arsip perkara

Ya

2

Mengecek berkas perkara banding yang telah diminutasi

3

Memaraf penyerahan berkas perkara banding di dalam buku kendali

buku kendali, berkas perkara

4

Mencatat data penyelesaian berkas perkara banding yang diterima ke dalam buku kendali

berkas perkara, buku kendali

5

Menyerahkan berkas perkara banding yang telah diminutasi kepada staf untuk dipilah isinya sesuai dengan kelompok (salinan putusan, instrumen)

Bundel B, putusan asli, salinan putusan, instrumen dan benang

6

Memilah isi berkas perkara banding dan membundel salinan putusan ke dalam folder tersendiri

berkas perkara, salinan putusan

berkas perkara 10 menit terdokume ntasikan

7

Menjahit berkas perkara banding dan membubuhkan stempel satker di atas stofmap

berkas perkara, cap stempel

berkas 15 menit perkara rapi

8

Memasukkan berkas perkara ke dalam box file dan mencatat nomor perkara ke dalam daftar isi berkas

berkas perkara, box file

9

Mengarsipkan berkas perkara ke dalam lemari arsip

Tidak

berkas perkara, box file, lemari arsip

Keterangan Pengiriman salput dan bundel A kepada PA pengaju dilakukan oleh Sub Umum melalui Panmud Banding

arsip 10 menit perkara tercatat

5 menit

5 menit

10 menit

dokumen arsip perkara

tertib berkas perkara arsip perkara


1.4. SOP Panitera Pengganti Nomor SOP

W27.A/

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

227 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KEPANITERAAN PANITERA PENGGANTI

Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Persiapan Persidangan Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Peradilan Memahami Pola Bindalmin

Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Herzien Indonesis Reglement (HIR), 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (KMA) Nomor 001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 7. Buku II edisi revisi tahun 2010; Keterkaitan SOP Persidangan SOP Minutasi Perkara SOP Penyelesaian Berkas Perkara

Peralatan/perlengkapan Berkas perkara Ruang sidang Perlengkapan sidang

Peringatan Persidangan dilakukan setelah majelis hakim mempelajari berkas perkara dalam waktu selambatlambatnya 24 hari (SOP) setelah berkas diterima majelis hakim. Persidangan yang dilakukan lebih dari waktu yang ditentukan SOP, majelis hakim yang bersangkutan harus menyampaikan alasan kepada Ketua dan atas keterlambatan tersebut Ketua dapat memberi teguran lisan kepada majelis hakim yang bersangkutan.

Pencatatan dan pendataan Perkara yang ditangani oleh majelis hakim yang telah ditunjuk Ketua sesuai PMH.

Pelaksana No.

1.

Kegiatan / Aktivitas

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Mutu Baku Hakim Anggota Majelis

Menerima berkas perkara banding dari Panmud Banding

2. Mencatat dan membuat resume perkara

3.

Menyerahkan berkas perkara banding kepada Majelis Hakim

Menetapkan hari sidang dan 4. memerintahkan Panitera sidang untuk mengetik PHS 5.

Mengetik, meminta tanda tangan PHS kepada Ketua Majelis

6. Menandatangani PHS

7.

Menayangkan PHS di website melalui operator

Kelengkapan Berkas perkara banding

Waktu

Output

3 menit

Berkas perkara banding

Berkas perkara banding, buku agenda

120 menit resume

berkas perkara banding, kendali

15 menit

Berkas perkara banding telah diterima

konsep PHS

5 menit

konsep PHS

konsep PHS

5 menit

konsep PHS

konsep PHS

5 menit

PHS

PHS

5 menit

PHS

Keterangan




PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KEPANITERAAN PANITERA PENGGANTI

Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Persidangan

Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Herzien Indonesis Reglement (HIR), Rechtsreglement 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara di Memahami peraturan perundang-undang-undangan tentang Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang Standar Pelayanan Publik

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA 001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang 7. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi; 8. Buku II edisi revisi tahun 2010; Keterkaitan SOP Penerimaan Perkara SOP Persiapan Persidangan SOP Minutasi Perkara

Peralatan/perlengkapan Ruang sidang Berkas perkara laptop

Peringatan Persidangan tingkat banding dilakukan setelah majelis hakim yang ditunjuk (PMH) mempelajari berkas perkara. Persidangan dilakukan sesuai kebutuhan atas dasar musyawarah majelis. Persidangan dapat memutus perkara jika putusan yang akan diucapkan telah siap (rapi) dan majelis hakim/panitera sidang menandatangani putusan tersebut sesaat setelah putusan diucapkan. Jika putusan tidak rapi, Ketua dapat memberi teguran kepada majelis hakim.

Pencatatan dan pendataan PMH, PHS, Tanggal sidang

Pelaksana No.

Kegiatan / Aktivitas

Panitera Sidang

Ketua Majelis

Mutu Baku Majelis Hakim (Hakim anggota)

Kelengkapan

Waktu

Ruang dan perlengkapan sidang

15 menit

Persidangan

Ruang dan perlengkapan sidang

5 menit

Persidangan

3. Melaksanakan persidangan

Majelis hakim, panitera sidang, berkas perkara

60 menit

Draft BAS

Memerintahkan Panitera sidang untuk 4. mencatat jalannya persidangan


1. Mengecek kesiapan ruang persidangan

2.

5.

Melaporkan kesiapan ruang persidangan kepada Ketua Majelis

Membantu majelis hakim mencatat jalannya persidangan


Output

Keterangan

Draft BAS

Tanpa perintah majelis hakim, Panitera sidang secara otomatis mencatat jalannya persidangan

60 menit

Draft BAS

Pencatatan pendapat majelis hakim dalam persidangan dapat dilakukan melalui aplikasi SIADPTA Plus Koreksi BAS dilakukan oleh Hakim anggota I atas perintah Ketua Majelis

5 menit

Mengetik dan menyerahkan konsep Berita 6. Acara Sidang ( catatan sidang) kepada Ketua Majelis

Pendapat majelis hakim, berkas perkara

60 menit

Hasil Koreksi BAS

Menandatangani Berita Acara Sidang (catatan 7. sidang) bersama-sama dengan Ketua Majelis Hakim

BAS, Berkas perkara

10 menit

BAS ditandatangani


Staf Panmud Hukum. Panmud Hukum. Mengumpulkan data perkara yang akan disajikan ke 1 Laporan RK 15 menit dalam papan visual

Recommend Documents