1. S2 - Ilmu Hukum 2. S1 - Ilmu Hukum 3. SMU PANMUD HUKUM. Panitera Pengganti

Nomor SOP : W24.U/ 01 /HK/ 5 /2016 Tanggal Pembuatan: 16-Pebruari-2016 Revisi Ke :2 Tanggal Revisi : 2 Juni 2016 Tanggal efektif : 2 Juni 2016 Disahkan oleh : KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Jl. Tantular Barat No. 1 Denpasar

SOP DIREKTORI PUTUSAN Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi ; 2. UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik ; 3. SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 4. SKMA NO. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan

1. S2 - Ilmu Hukum 2. S1 - Ilmu Hukum 3. SMU

Keterkaitan : 1. 2.

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Kepaniteraan Pidana dan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum

Komputer, Putusan, Jaringan internet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Direktori Putusan tidak akan terlaksana

Buku bantu pencatatan putusan,Putusan

PELAKSANAAN No 1 1

Kegiatan

Panitera PANMUD Pengganti HUKUM

2 Menerima soft copy putusan perkara perdata,pidana, dan tipikor dari Panitera Pengganti

4

Mutu Baku

ADM IT

Kelengkapan

Waktu

Output

6

7

8

9

5

Data putusan, flasdisk 10 Menit

2

3

4

5

Menerima,mencatat dan menyimpan soft putusan perkara perdata ,pidana, dan tipikor

copy

Memeriksa soft copy putusan perkara perdata,pidana, dan tipikor, bila sudah benar diserahkan kepada adm IT, bila tidak kembali lagi pada panmud perdata/pidana/tipikor

Data putusan, flasdisk, buku agenda, hardisk

Data putusan, flasdisk, buku 30 Menit agenda, hardisk

tidak ya

Data putusan, hardisk 30 Menit

Data putusan, hardisk


1 Jam

Putusan yang siap di aploud


Arsip 1 Jam Softcopy dan hard copy

Melakukan aploud putusan ke dalam direktori putusan

Menerima soft copy putusan perkara perdata,pidana, dan tipikor untuk disimpan bersama berkas perkara

Data putusan, flasdisk

KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

I KETUT GEDE , SH.,M.H NIP. 19520615 197902 1 001

Ket 10

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Revisi Ke Tanggal Revisi Tanggal efektif Disahkan oleh


: W24.U/ 02 /HK/ 5 /2016 : 16-Pebruari-2016 :2 : 2 Juni 2016 : 2 Juni 2016 : KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Jl. Tantular Barat No. 1 Denpasar SOP PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN KEADAAN PERKARA Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana 1. S2 - Ilmu Hukum 2. S1 - Ilmu Hukum 3. SMU

1. Sesuai dengan Buku II Edisi Mahkamah Agung RI Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Dalam Empat lingkungan Peradilan.

Keterkaitan : 1. 2.


SOP Kepaniteraan Pidana dan Perdata SOP Kepaniteraan Hukum

Komputer, Laporan Keadaan Perkara Kepaniteraan Pidana dan Perdata , Laporan Keadaan Perkara PN Se-Bali, Jaringan internet

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan maka Laporan di Bidang Hukum tidak akan terlaksana


PELAKSANAAN No 1 1

2

3

4

Kegiatan

Mengumpulkan data Bulanan Perkara

2 dan

menyusun

Mutu Baku

KPT/WKPT

PANITERA

PANMUD HUKUM

Kelengkapan

Waktu

Output

4

5

6

7

8

9

ATK, Laptop, Formulir

3 hari

Proses

ATK

10 menit

Paraf, Laporan Bulanan

Laporan

Meneliti dan menandatangani Laporan Bulanan

Meneliti dan menanda tangani Laporan Bulanan bila sudah benar dan bila tidak mengembalikan untuk diperbaiki

Laporan Bulanan

Laporan 10 menit Bulana di tanda tangani

Laporan Bulanan

10 menit

Mengirim Laporan Bulanan tentang perkara ya

Tersedianya Laporan Bulanan



Ket 10




Jl. Tantular Barat No. 1 Denpasar SOP PENYUSUNAN LAPORAN ENAM BULANAN DAN LAPORAN TAHUNAN KEADAAN PERKARA Dasar Hukum


1. No. dengan 49 TahunBuku 2009IIttg Perubahan keduaAgung atas Perubahan Kedua atas 1. UU Sesuai Edisi Mahkamah RI Tahun 2009 UU No. 2 Pedoman Tahun 1986Pelaksanaan ttg PeradilanTugas Umumdan ; Administrasi tentang 2. UU No. 14 Tahun ttg lingkungan KeterbukaanPeradilan. Informasi ; Peradilan Dalam2008 Empat 3. UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik ; 4. SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 5. SKMA NO. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 Tanggal 24 Mei Th. 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung RI, 2004


Keterkaitan : 1. 2.


SOP Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Tipikor SOP Kepaniteraan Hukum


Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan maka Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan Keadaan Perkara tidak akan terlaksana


PELAKSANAAN No

Kegiatan

1 1

2 Mengumpulkan data dan menyusun Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan Perkara

2

KPT/WKPT

PANITERA

PANMUD HUKUM

Kelengkapan

Waktu

Output

4

5

6

7

8

9


10 hari

Proses

ATK

5 menit

Paraf, Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan Perkara

Meneliti dan menandatangani Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan Perkara tidak

3

4

Mutu Baku

Menandatangani Laporan 6 Bulanan dan Laporan Tahunan bila sudah benar dan bila tidak mengembalikan untuk diperbaiki Mengirim Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan perkara ya

Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan Perkara

Laporan Enam Bulanan dan 10 menit Laporan Tahunan Perkara di tanda tangani

Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan Perkara

10 menit

Tersedianya Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan Perkara



Ket 10



Jl. Tantular Barat No. 1 Denpasar


SOP PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN PENGADUAN Dasar Hukum


No. dengan 49 TahunBuku 2009IIttg Perubahan keduaAgung atas Perubahan Kedua atas 1. UU Sesuai Edisi Mahkamah RI Tahun 2009 UU No. 2 Pedoman Tahun 1986Pelaksanaan ttg PeradilanTugas Umumdan ; Administrasi tentang 2. UU No. 14 Tahun ttg lingkungan KeterbukaanPeradilan. Informasi ; Peradilan Dalam2008 Empat


3. UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik ; 4. SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 5. SKMA NO. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 Tanggal 24 Mei Th. 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung RI, 2004

Keterkaitan : 1. 2.


SOP Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Tipikor SOP Kepaniteraan Hukum


Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan maka Laporan Triwulan Pengaduan tidak akan terlaksana

Register Perkara dan Buku Bantu Register Perkara

PELAKSANAAN No

Kegiatan

1 1

2 Mengumpulkan data dan menyusun Laporan Triwulan Pengaduan

2

Memeriksa dan memberi Triwulan Pengaduan

paraf

KPT/WKPT

PANITERA

4

5

6

4

Kelengkapan

Waktu

Output

7

8

9


3 hari

Proses

ATK

5 menit

Paraf, Laporan Triwulan Pengaduan

Laporan Triwulan Pengaduan

10 menit

Laporan Triwulan Pengaduan di tanda tangani

Laporan Triwulan Pengaduan

Tersedianya 10 menit Laporan Triwulan Pengaduan

Laporan tidak

3

Mutu Baku PANMUD HUKUM

Meneliti dan menanda tangani Laporan Triwulan Pengaduan bila sudah benar dan mengembalikan untuk diperbaiki Mengirim Laporan Triwulan Pengaduan

ya



Ket 10

MAHKAMAH AGUNG RI

Nomor SOP

: W24.U/ 05 /HK/ 5 /2016

PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Tanggal Pembuatan

: 16-Pebruari-2016

Revisi Ke Tanggal Revisi

:2 : 2 Juni 2016

Jl. Tantular Barat No. 1

Tanggal efektif

: 2 Juni 2016

Denpasar

Disahkan oleh

: KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

SOP PENANGANAN PENGADUAN Dasar Hukum


1. Perma No 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Keterkaitan :


1.

SOP Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Tipikor

2.

SOP Kepaniteraan Hukum

Peringatan : Jika SOP Penanganan terlaksana


Komputer, Laporan / Pengaduan Tertulis, Formulir Pengaduan

Pencatatan dan Pendataan tidak dilaksanakan Pengaduan tidak

maka akan

Buku Agenda Pengaduan dan Formulir Pengaduan

MUTU BAKU

PELAKSANAAN

No

Tata Usaha Panmud dan Hukum Rumah Tangga

Kegiatan

WKPT

KPT

8

9

Kelengkapan

Waktu

Output

10 Surat Pengaduan dan Nota dinas

11 1 hari

12 Nota Dinas

1 1

2 Menerima Surat Pengaduan

2

Menyerahkan kepada WKPT untuk menindaklanjuti

Surat Pengaduan dan Nota dinas

1 hari

Nota Dinas

3

Menyerahkan ke Panmud Hukum melalui panitera untuk mencatat dalam buku agenda pengaduan

Surat Pengaduan dan Nota dinas

1 hari

Nota Dinas

4

Mendidisposikan Panitera Muda Hukum

Surat Pengaduan dan Nota Dinas

1 hari

Nota Dinas / Disposisi

untuk

4

5

Hakim Tinggi Panitera Pengawas/Ti m Pemeriksa

KET

6

7

13

5

Mencatat dalam buku agenda dan melengkapi dengan lembar telaah ya

Surat Pengaduan, Nota Dinas, Register Pengaduan, ATK dan komputer, Lembar telaah

1 hari

Formulir Hasil telaah

tidak

6

Mendidisposikan Hakim Tinggi Pengawas Daerah untuk menelaah

Surat Pengaduan, Nota Dinas

1 hari

Disposisi untuk di Telaah

7

Hasil telaah di laporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Surat Pengaduan, Nota Dinas, Hasil Telaah

3 hari

Hasil Telaah

8

Memeriksa Hasil Telaah dan selanjutnya melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Surat Pengaduan, Nota Dinas, Formulir Pengaduan, Hasil Telaah

1 hari

Laporan Hasil Telaah

9

Menerima hasil telaah dan membentuk tim pemeriksa

Laporan Hasil Telaah

1 hari

Surat Tugas Tim Pemeriksa

10

Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan, membuat LHP dan mengajukan rekomendasi

Surat Pengaduan/ Nota Dinas, Surat Tugas Tim Pemeriksa, ATK, Komputer, dll

30 hari

Hasil Pemeriksaan

11

Meneliti LHP tim pemeriksa dan memberikan saran untuk rekomendasi lanjutkan

Laporan Hasil Pemeriksaan

1 hari

Tersedianya LPH

12

Membuat surat pengantar /meneruskan LHP ke Badan Pengawas MA dan tembusan pelapor/pengadu


1 hari

g

13

Pengiriman LHP


1 hari

Tersedianya LPH



Pengadilan Tinggi Denpasar Kepaniteraan Hukum Jl. Tantular Barat No. 1 DENPASAR

Nomor SOP

W24.U/ 10 /HK/ 5 /2016

Tanggal Pembuatan

16-Pebruari-2016

Revisi Ke

2

Tanggal Revisi

2 Juni 2016

Tanggal Efektif

2 Juni 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

Disahkan oleh

SOP PENYUMPAHAN ADVOKAT Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 2. Surat Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Penyumpahan Advokat ditujukan kepada Para Ketua Pengadlan Tinggi Seluruh Indonesia, tanggal 25 September 2015.

Kualifikasi Pelaksana : 1. 2. 3.

Keterkaitan : Ketua Pengadilan Tinggi , Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Hakim Tinggi, Panitera, Bag. TU dan Rumah Tangga

S-1 Huk um S- 1 Sistem Komputer S-2 Magister Hukum

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan Internet, dokumen pendukung dan buku-buku referensi.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pelayanan Pengaduan Daftar Peyumpahan Advokat tidak akan terlaksana. Prosedur : 1. Permohonan dan penyerahan berkas persyaratan kelengkapan penyumpahan Advokat dari Organisasi Advokat. 2. Pembuatan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penyumpahan Advokat wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar 3. Melakukan verifikasi data persyaratan Advokat 4. Melaporkan hasil verifikasi untuk menentukan waktu penyumpahan 5. Penetapan waktu pelaksanaan penyumpahan 6. Pemberitahuan tanggal pelaksanaan penyumpahan Advokat 7. Pelaksanaan Penyumpahan dan Penandatanganan Berita Acara Sumpah Advokat 8. Penyerahan Berita Acara Sumpah kepada Organisasi Advokat. 9. Pengarsipan Berkas Berita Acara Sumpah Advokat.

No.

Uraian Prosedur

Pelaksana Umum Organi Panitia/ Pan sasi Verifikat mud Advok or Huk at um

1.

Permohonan dan penyerahan berkas persyaratan kelengkapan penyumpahan Advokat dari Organisasi Advokat.

Panite ra

Mutu Baku HT

KPT/ WKPT

Persyarat an / perlengka pan

Wakt u

Surat/ 3 hari dokumen kerja Persyaratan kelengkapan advokat

Output

Ke t

2.

Pembuatan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penyumpahan Advokat wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.

Surat 2 hari Keputusan kerja Pembentuka n Panitia Penyumpah an

3.

Melakukan verifikasi data persyaratan Advokat

Dokumen 5 hari kelengkapan kerja persyaratan

4.

Melaporkan hasil verifikasi untuk menetapkan waktu penyumpahan

5.

Penetapan waktu pelaksanaan penyumpahan

6.

Pemberitahuan tanggal pelaksanaan penyumpahan Advokat Pelaksanaan Penyumpahan dan Penandatanganan Berita Acara Sumpah Advokat Penyerahan Berita Acara Sumpah kepada Organisasi Advokat.

7.

8.

9.

Pengarsipan Berkas Berita Acara Sumpah Advokat

Surat Tugas Penunjuka n Hakim Tinggi Sebagai Saksi dan Petugas Verifikator

Formulir pendaftara n penyumpah an Daftar Nama 2 hari Formulir Advokat kerja Daftar yang Penyumpahan memenuhi Advokat syarat verifikasi Daftar Nama 2 hari Advokat kerja yang memenuhi syarat verifikasi Daftar Nama 2 hari Surat Advokat kerja Pengantar yang pelaksanaa memenuhi n syarat penyumpah verifikasi an Daftar Hadir, 5 hari Berita Berita Acara kerja Acara Sumpah. Sumpah

Tanda 2 hari Terima kerja Berita Acara Sumpah

Form Daftar Penyumpa han Advokat

Tanda 3 hari Terima kerja Berita Acara Sumpah, BAS, Daftar Hadir

Formulir Daftar Penyumpa han Advokat



Nomor Dokumen PENGADILAN TINGGI DENPASAR Alamat : Jalan Tantular Barat No. 1 Denpasar 80000 Telp. (0361) 222952 Fax. (0361) 225761 Website : http://www.pt-denpasar.go.id e-mail : [email protected]

Revisi Ke Tanggal Efektif

FORM BERITA ACARA SUMPAH

W24-U/ 57 /ISO.FORM/HK/2016




BERITA ACARA SUMPAH Pada hari ini __________Tanggal __ Bulan__ Tahun __ Saya_________________________________ Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar , dengan disaksikan oleh saudara : 1. ______________________________________________ 2. ______________________________________________ telah mengambil sumpah sebagai Advokat menurut agama yang dianut dari Saudara : _______________________________ yang terdaftar dalam Buku Register Penyumpahan Advokat Nomor W24-U/....../HK.00/..../2016 tanggal ________________ , dengan lafal sumpah telah diucapkan di hadapan kami, sebagai berikut: “ DEMI TUHAN SAYA BERSUMPAH / SAYA BERJANJI “ - bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia - bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atu tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan ; - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani; - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat; - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat; Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi. Yang bersumpah

____________________________

yang mengambil sumpah. KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

_______________________________ NIP........................................................

SAKSI I

SAKSI II

____________________________

_______________________________

NIP................................................

NIP........................................................

W24-U/ 58/ISO.FORM/HK/2016




Denpasar









W24-U/61/ISO.FORM/HK/2016 Halaman 1








KETUA

NIP. ........................................................



Nomor SOP

W24.U/ 11 /HK/ 5 /2016

Tanggal Pembuatan

16-Pebruari-2016

Revisi Ke

2

Tanggal Revisi

2 Juni 2016

Tanggal Efektif

2 Juni 2016

Disahkan oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

SOP LAPORAN TAHUNAN KEPANITERAAN HUKUM Dasar Hukum : 1. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian 2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Pasal 51, 52 UU No. 2 Tahun 1986 yang diubah oleh UU No. 8 tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Keterkaitan : 1. SOP RKT HUKUM.

Kualifikasi Pelaksana :

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanan, maka Laporan Tahunan dapat terhambat

Pencatatan dan pendataan : 1. Agenda surat masuk/keluar 2. Laporan Tahunan tahun sebelumnya

penyusunan

1. S1 Administrasi 2. S1 Hukum 3. S1 Manajemen Informatika

Peralatan/Perlengkapan: Komputer, dokumen pendukung

Prosedur : 1. Staf dan Panitera Muda menyiapkan data sebagai bahan laporan 2. Staf mengetik konsep Laporan Tahunan 3. Staf Meneliti hasil Laporan 4. Staf Menyatukan hasil Laporan untuk menjadi Laporan Tahunan PT Pelaksana No. Uraian Prosedur Panmud,Panitera, Staf KPT Kepaniteraan Hukum

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

1.

Menyiapkan data-data sebagai bahan Laporan Tahunan

Data-data

3 hari

Bahan laporan

2.

Mengetik Laporan Tahunan

Bahan laporan

1 hari

Konsep Laporan Tahunan

3.

Meneliti hasil laporan yang telah dibuat dan Menyampaikan laporan kepada atasan untuk dikoreksi Laporan disatukan dengan laporan bagian lain dan dihimpun menjadi Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Denpasar

Konsep Laporan Tahunan

2 hari

Laporan Tahunan terkoreksi

Laporan Tahunan Kepaniteraan Hukum

1 hari

Laporan Tahunan

4.





Nomor SOP

W24.U/ 12 /HK/ 5 /2016

Tanggal Pembuatan

16-Pebruari-2016

Revisi Ke

2

Tanggal Revisi

2 Juni 2016

Tanggal Efektif

2 Juni 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

Disahkan oleh

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) KEPANITERAAN HUKUM Dasar Hukum : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 143/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I 2. Peraturan MENPAN No. 53 Tahun 2014

Kualifikasi Pelaksana : Nomor 1. 2. 3.

Keterkaitan : 1. 2.

S1 Administrasi S1 Hukum S1 Manajemen Informatika

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penyusunan LKiJP SOP Penyusunan Laporan Tahunan

Komputer, dokumen pendukung

Peringatan : Rencana Kerja Tahunan disusun pada akhir tahun kerja berjalan dan merupakan dasar untuk pekerjaan/kegiatan, yang akan datang

Pencatatan dan pendataan : Agenda surat masuk/keluar

Prosedur : 1. Kasub mempelajari / mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan 2. staf Menghimpun data yang berhubungan dengan Tugas Kepaniteraan Hukum 3. Staf Mengajukan Rencana Kerja Kepada Atasan. 4. Staf Mengarsipkan RKT yang telah disetuji oleh Kasub. Pelaksana No.

Staf Kepaniteraan Hukum 1.

2.

3.

4.

Mutu Baku

Uraian Prosedur Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Mempelajari/mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan

 Laporan Tahunan

1hari

evaluasi kegiatan

Menghimpundata yang berhubungan dengan tugas Kepaniteraan Hukum

 Laporan Tahunan

1hari

Hasil evaluasi kegiatan

Mengajukan rencana kerja kepada atasan.

Mengarsipkan RKT yang telah ditandatangani oleh Atasan

Panitera Muda Hukum

Output

tahun sebelumnya  Hasil kegiatan tahun berjalan

tahun sebelumnya  Hasil kegiatan tahun berjalan

Hasil kegiatan

evaluasi

2 hari

Konsep Rencana Kerja Tahunan

Hasil kegiatan

evaluasi

1 hari

Rencana Kerja Tahunan



HASIL EVALUASI KEGIATAN KEPANITERAAN HUKUM CAPAIAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

TAHUN

TAHUN

TAHUN

TAHUN …….

TAHUN …….

………..

…………

………… (%)

(%)

(%)

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase ………… b. Persentase ………… c. Persentase ………. d. dst ……………………

1. KEBERHASILAN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. KETIDAK BERHASILAN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. KENDALA ATAU HAMBATAN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. LANGKAH STRATEGIS TAHUN SELANJUTYA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………


KONSEP RKT KEPANITERAAN HUKUM TAHUN ……………… TARGETTAHUN SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA ………… (%) a. …………………….. b. ……………………..

1. ……………………………………………………….. c.

……………………..

d. ………………………

Denpasar, ……………………….. Panitera Muda Hukum,

…………………………………………… NIP. …………………………………….

W24-U/61 /ISO.FORM/HK/2016


Nomor SOP

W24.U/ 06 /HK/ 5 /2016

Tanggal Pembuatan

16-Pebruari-2016

Revisi Ke

2

Tanggal Revisi

2 Juni 2016

Tanggal Efektif

2 Juni 2016

Disahkan oleh


SOP PELAYANAN INFORMASI Dasar Hukum : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang : “Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan”. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Keterkaitan : 1. SOP Kepaniteraan Pidana, Perdata, Hukum dan Pidana Khusus. 2. SOP Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Huk um 2. S- 1 Sistem Komputer

PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan Internet, dokumen pendukung, buku-buku referensi dan Mesin fotocopi.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pelayanan Informasi tidak akan terlaksana.

Verifikasi dan Klarifikasi Permohonan Informasi

Prosedur: 1. Petugas Informasi menerima permohonan informasi dari pemohon informasi 2. Formulir permohonan informasi diteruskan kepada PPID 3. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan 4. PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis Kepada Petugas Informasi. 5. Penanggungjawab informasi mencari informasi kemudian memperkirakan biaya biaya dan waktu yang diperlukan untuk pengadaan informasi yang di minta. 6. Informasi yang dimaksud diserahkan kepada PPID untuk ditandatangani 7. petugas informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi. 8. Petugas informasi memberikan kesempatan kepada pemohon, apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta. 9. Petugas informasi menggandakan informasi yang diminta 10. Pengiriman dokumen informasi ke email pemohon atau menyimpan informasi ke alat/media penyimpan dokumen elektronik yang disediakan pemohon 11. Setelah memberikan fotocopy dan/atau mengirim informasi ke alat/media penyimpan dokumen elektronik petugas informasi meminta pemohon informasi menandatangani kolom penerimaan informasi dalam buku register permohonan informasi

Pelaksana

No.

Aktifitas

PPID

Penanggung Jawab Informasi

Mutu Baku

Petugas Informasi

Persyarat an / Perlengk apan

Waktu

Output

1.

Menerima permohonan informasi dari pemohon informasi

Identitas Pemohon

1 (Satu) hari kerja

Formulir Permohon an Informasi

2.

Formulir permohonan informasi diteruskan kepada PPID


1 (Satu) hari kerja

Tindak lanjut formulir permohon an informasi


5 (Lima) hari kerja

Surat Pemberitah uan

1 (Satu) hari kerja

ya

tidak

3.

4.

5.

6.

7.

Melakukan uji konsekuensi berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan Menyampaikan pemberitahuan tertulis Kepada Petugas Informasi. Mencari informasi kemudian memperkirakan biaya-biaya dan waktu yang diperlukan untuk pengadaan informasi yang di minta. Informasi yang dimaksud diserahkan kepada PPID untuk ditandatangani Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi.

terima

Ket

Apabila informasi yang aksesnya membutuhk an ijin dari PPID guna melakukan uji konsekuen si

Surat Dalam hal Pemberitah permohona uan tertulis n diterima/

ditolak 1 (Satu) s/d 6 (Enam) hari kerja

Dokumen informasi, perkiraan biaya dan waktu

Dokumen informasi

1 (Satu) hari kerja

Dokumen informasi

Surat Pemberita huan

1 (Satu) hari kerja

Surat Dalam hal Pemberitah permohona uan n diterima

Tolak

/ditolak

8.

Memberikan kesempatan kepada pemohon, apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta.

Dokumen Informasi

1 (Satu) hari kerja

Dokumen Informasi

Sebelum memutuska n untuk mengganda kan atau tidak informasi tersebut

9.

Menggadakan informasi yang diminta

Dokumen informasi dan mesin fotocopi

1 (Satu) s/d 2 (Dua) hari kerja

Salinan fotocopi dokumen informasi

Dalam hal permohona n informasi memutuska n untuk memperole h fotocopi informasi tersebut

10.

Pengiriman dokumen informasi ke email pemohon atau menyimpan informasi ke alat/media penyimpan dokumen elektronik yang disediakan pemohon

Personal komputer, soft copy dokumen informasi dan media penyimpa n dokumen elektronik

1 (Satu) hari kerja

Soft copy Tanpa dokumen dipungut informasi biaya

11.

Setelah memberikan fotocopi dan/atau mengirim informasi ke alat/media penyimpan dokumen elektronik petugas informasi meminta pemohon informasi Menandatangani kolom penerimaan informasi dalam buku register permohonan informasi.

Register permohon an informasi

1 (Satu) hari kerja

Tanda terima dokumen informasi



W24-U/38 /ISO.FORM/HK/2016 Halaman 1


Pengadilan Tinggi Denpasar Jalan Tantular Barat No 1 Denpasar

Nomor Dokumen

W24-U/FORM-002/SOP/003/PPG/2016

Revisi Ke

0

Tanggal Efektif

16 Mei 2016

FORM PEMBERITAHUAN TERTULIS

W24-U/39 /ISO.FORM/HK/2016 Halaman 1 354


Nomor Dokumen

W24-U/FORM-002/SOP/003/PPG/2016

Revisi Ke

0

Tanggal Efektif

16 Mei 2016



355


Nomor Dokumen

W24-U/FORM-002/SOP/003/PPG/2016

Revisi Ke

0

Tanggal Efektif

16 Mei 2016



356


Nomor Dokumen

W24-U/FORM-002/SOP/003/PPG/2016

Revisi Ke

0

Tanggal Efektif

16 Mei 2016



357


Nomor Dokumen W24-U/FORM-003/SOP/003/HUK/2016 Revisi Ke

00

Tanggal Efektif

16 Mei 2016

FORM REGISTER PERMOHONAN INFORMASI



Nomor SOP

W24.U/ 07 /HK/ 5 /2016

Tanggal Pembuatan

16-Pebruari-2016

Revisi Ke

2

Tanggal Revisi

2 Juni 2016

Tanggal Efektif

2 Juni 2016

Disahkan oleh


SOP PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang : “Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan”. 5. Persekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya 6. Standart Operation Procedure (SOP) Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2013 7. Klausul 7.1 dan 7.2.1 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S- 1 Sistem Komputer

Atasan PPID : Ketua Pengadilan PPID: Panitera/Sekretaris

Keterkaitan :


1. SOP Pelayanan Informasi

Peralatan Komputer, dokumen pendukung, buku-buku referensi.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pelayanan Informasi Verifikasi dan Klarifikasi Permohonan Keberatan tidak akan terlaksana. Prosedur : 1. Petugas Informasi menerima formulir keberatan dari pemohon/ kuasa pemohon 2. Petugas Informasi memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima 3. Petugas informasi mencatat pengajuan keberatan dalam register, dan meneruskan kepada Atasan PPID 4. Tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis disampaikan kepada petugas informasi 5. Penyampaian atau pengiriman keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau Kuasanya Pelaksana No.

Uraian Prpsedur

1.

Menerima formulir keberatan dari pemohon/ kuasa pemohon

2.

Memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima

Atasan PPID

PPID

Mutu Baku Petugas Informasi

Persyaratan / perlengkapan Identitas Pemohon dan formulir keberatan Formulir Pengajuan Keberatan

Waktu

Output

1 (Satu) hari kerja

Formulir pengajuan keberatan

1 (Satu) hari kerja

Tanda terima Formulir pengajuan keberatan

Ket

3.

4.

5.

Mencatat pengajuan keberatan dalam register, dan meneruskan kepada Atasan PPID Memberi tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis disampaikan kepada petugas informasi

Formulir Pengajuan keberatan

2 (Dua) hari kerja

Tindak lanjut Tembusan pengajuan disampaikan kepada keberatan PPID

Tindak lanjut pengajuan keberatan

20 (Dua Keputusan Puluh) hari tertulis kerja

Dalam hal permohonan diterima/ ditolak

Memberikan penyampaian atau pengiriman keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau Kuasanya

Keputusan tertulis

2 (Dua) hari kerja

Apabila pemohon yang mengajukan keberatan tidak puas dengan keputusan Atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi info

Surat Keputusan Tertulis





0

Tanggal Efektif

16 Mei 2016

FORM PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI




00

Tanggal Efektif

16 Mei 2016

FORM PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI




00

Tanggal Efektif

16 Mei 2016

FORM REGISTER KEBERATAN

W24-U/43/ISO.FORM/HK/2016



00

Tanggal Efektif

16 Mei 2016

FORM SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI




00

Tanggal Efektif

16 Mei 2016

FORM SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI




00

Tanggal Efektif

16 Mei 2016

FORM TANGGAPAN ATAS KEBERATAN




00

Tanggal Efektif

16 Mei 2016

FORM TANGGAPAN ATAS KEBERATAN

W24-U/ 45 /ISO.FORM/HK/2016 Halaman 2


Nomor SOP

W24.U/ 08 /HK/ 5 /2016

Tanggal Pembuatan

16-Pebruari-2016

Revisi Ke

2

Tanggal Revisi

2 Juni 2016

Tanggal Efektif

2 Juni 2016

Disahkan oleh


SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 : “Peradilan Umum” Pasal 63. 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang “Kearsipan”


Keterkaitan :


1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S- 1 Sistem Komputer

Komputer, printer, lemari arsip, buku, pena, kertas sampul, box arsip. Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka arsip berkas perkara yang 1. Menerima, mencatat dan mengarispkan telah diminutasi tidak tertata dengan rapi dan tidak tersimpan dengan baik. Prosedur : 1. Petugas arsip menerima berkas perkara dari Kepaniteraan Pidana, Tipikor dan Perdata. 2. Petugas arsip mencatat berkas perkara pidana, tipikor dan perdata ke buku agenda 3. Petugas arsip menyusun berkas perkara sesuai dengan nomor, dan tahun perkara serta memasukkannya ke dalam box 4. Petugas arsip mengisi nomor dan tahun perkara di box, serta membuat daftar isi lemari 5. Mencatat peminjaman berkas dan pengembalian berkas perkara

Pelaksana No.

1.

Aktifitas

Menerima berkas perkara dari kepaniteraan pidana, Tipikor dan perdata

Staf Pidana ,Perdata dan Tipikor

Staf Hukum (Petugas Arsip)

Panmud Hukum

Mutu Baku Hakim/ Panmud/ Mahasisw a

Persyaratan / perlengkapan

Buku penerimaan berkas perkara pidana, Tipikor dan perdata

Waktu

5 (Lima) hari kerja

Output

Tanda Terima berkas perkara pidana dan perdata.

Ket

2.

Mencatat berkas perkara pidana dan perdata ke buku agenda berkas perkara pidana, Tipikor dan perdata sesuai dengan tahun dan nomor perkara

Berkas perkara, Buku kontrol, dan Alat tulis

5 (Lima) hari kerja

Tercatatnya berkas perkara pidana, tipikor danperdata

3.

Menyusun berkas perkara berdasarkan Nomor dan Tahun perkara dan memasukkan ke dalam box.

Box arsip, dan Berkas Perkara

5 (Lima) hari kerja

Penyusunan berkas perkara ke dalam lemari Arsip

4.

Petugas arsip mengisi nomor dan tahun perkara di box, serta membuat daftar isi lemari

Kertas sampul, Spidol

5 (Lima) hari kerja

Daftar Petunjuk Nomor di Box File

5.

Mencatat peminjaman berkas dan pengembalian berkas perkara

Register peminjaman berkas, Alat tulis, Berkas perkara

1 (Satu ) Hari Kerja

Register Peminjaman Berkas



Nomor SOP Tanggal Pembuatan Revisi Ke Tanggal Revisi Tanggal Efektif


W24.U/ 09 /HK/ 5 /2016 16-Pebruari-2016 2 2 Juni 2016 2 Juni 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

Disahkan oleh

SOP SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR Dasar Hukum :


1. Peraturan Mahkamah Agung RI No 01 Tahun 2010 tentang Struktur Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum.

Keterkaitan :

1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Sistem Komputer 4. SLTA

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Sub Bagian Umum

Peralatan komputer, Register Surat Masuk dan Surat Keluar

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, tata kelola persuratan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Register Surat Masuk dan Surat Keluar

Prosedur: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Menerima surat masuk yang telah didisposisi oleh KPT/WKPT, Panitera, Panitera Muda Hukum.; Staf Mencatat Surat Masuk ke dalam buku agenda surat masuk; Staf membuat konsep Jawaban Surat balasan atau Mengarsipka surat yang tidak membutuhkan jawaban; Staf mengajukan konsep surat untuk diparaf oleh Panmud Hukum dan Panitera; Staf mengajukan konsep surat yang telah diparaf untuk ditandatangani okeh KPT/WKPT / Ketua Majelis; Staf mengirimkan surat yang telah ditandatangani melalui Sub BagianTU dn Rumah Tangga; Staf mencatat surat yang telah dikirim ke dalam register surat keluar dan mengarsipkan arsip surat ke dalam arsip surat keluar..

Pelaksana No

1.

Aktifitas

Sub Bagian KPT/WKPT / Umum Ketua Majelis

Panitera

Mutu Baku Panmud Hukum

Staf

Persyaratan/ Perleng Waktu Kapan

Out Put

Menerima Surat Masuk dari Sub Bagian Umum yang telah didisposisi oleh KPT/WKPT, Panitera, dan Panitera Muda Hukum Mencatat Surat Masuk kedalam Buku Agenda Surat Masuk

Disposisi Surat Masuk

1 Hari Register Kerja surat Masuk

Disposisi Surat Masuk

1 Hari Regster Kerja Surat Masuk

3

Membuat Konsep Jawaban Surat yang membutuhan balasan atau Mengarsipkan Tembusan Surat yang tidak membutuhkan jawaban

Surat Masuk

1 Hari Konsep Kerja Jawaban Surat

4

Mengajukan Konsep surat untuk diparaf oleh Panmud Hukum dan Panitera

Konsep Jawaban Surat


5

Mengajukan konsep surat yang telah diparaf untuk ditandatangai oleh KPT/WKPT


1 Hari Surat Kerja Jawaban

2.

6

Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh KPT/WKPT melalui Sub Bagian TU dan Rumah Tangga

Surat Jawaban

7

Mencatat Surat yang telah dikirim ke dalam Agenda Surat Keluar dan mengarsipkan salinan surat kedalam arsip surat keluar

Surat Jawaban

1 Hari Tanda Kerja Terima Pengirima n Surat

Register Surat Keluar Arsip Surat Keluar



W24-U/50 /ISO.FORM/HK/2016

W24-U/51 /ISO.FORM/HK/2016 002/SOP/006/HUK/2016


1. S2 - Ilmu Hukum 2. S1 - Ilmu Hukum 3. SMU PANMUD HUKUM. Panitera Pengganti

Recommend Documents