Disahkan oleh SOP SIMAK BMN WILAYAH. - Ilmu Hukum 2. - SMU S1 - Ilmu Hukum 3. SMU. Aplikasi BMNKPB

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Revisi Ke Tanggal efektif Disahkan oleh

PENGADILAN TINGGI SAMARINDA Jl. M. Yamin No.1 Samarinda 75123 Telp/Fax : (0541) 742498, 743527 Email : [email protected] Website : www.pt-samarinda.go.id

: W18.U/1954/KU.04.01/VI/2016 : 21 April 2014 : 1 Juni 2016 :1 : 5 Oktober 2016 : KETUA PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

SOP SIMAK BMN WILAYAH Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana S2UMUM - Ilmu Hukum -1.S1 2. S1 - Ilmu Hukum - SMU 3. SMU

1. PP. No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2. PP. No. 6/2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan PP. No. 38/2008 tentang Perubahan atas PP. No.6/2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah 3. Permenkeu No.171/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 4. Permenkeu No.96/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN 5. Permenkeu No.97/2007 tentang Kodefikasi BMN 6.Permenkeu No.120/2007 tentang Penatausahaan BMN 7.Peraturan Direktur Jenderal Perben No.PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga 8.SK. Sekma No. MA/SEK/055/X/2008 tangal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan MARI 9.Peraturan Direktur Jenderal Perben No. PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga 10.Permenkeu No.102/2009 dan Peraturan Dirjen KN.07/KN/2009 tentang tatacara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 11.Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.07/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 Tanggal 24 Mei Th. 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Keterkaitan : 1.

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Komputer, Aplikasi BMNKPB, Kertas

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Pelaporan BMN Wilayah tidak dapat berjalan lancar

Aplikasi BMNKPB

PELAKSANAAN No 1 1

2

3

Kegiatan 2

Mutu Baku

OPERATOR

KASUB. KU

KPB

Kelengkapan

Waktu

Output

4

5

6

7

8

9

Menerima Laporan SIMAK BMN dari seluruh satker di wilayah Kalimantan Timur dan Utara serta menginput dalam SIMAK BMN Wilayah

1 Hari

Konsep Laporan Rekonsiliasi BMN Wilayah

Konsep Laporan Rekonsiliasi BMN Wilayah

60 menit

Dokumen laporan semesteran BMN Wilayah


30 Menit



2 hari


Berita Acara Rekonsiliasi SIMAK BMN Wilayah

30 Menit

Berita Acara Rekonsiliasi SIMAK BMN WILAYAH

Berita Acara Rekonsiliasi SIMAK BMN Wilayah

60 menit

Berita Acara Rekonsiliasi SIMAK BMN WILAYAH

Data-data SP2D dan SPM, Kertas, Laptop dan Printer

Meneliti konsep laporan semesteran BMN Wilayah, memberi paraf bila menyetujui

Menandatangani Dokumen Laporan SIMAK BMN Wilayah

tidak ya

4

5

6

Menyampaikan Laporan Rekonsiliasi Ke DJKN. Wilayah.

Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi SIMAK BMN Wilayah

Menyampaikan Berita acara rekonsiliasi ke DJKN Wilayah dan ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

KETUA PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Dr. H. SOEDARMADJI , SH.,M.Hum NIP. 19560405 198203 1 003

Ket 10


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Revisi Ke Tanggal efektif Disahkan oleh

: W18.U/1954/KU.04.01/VI/2016 : 21 April 2014 : 1 Juni 2016 :1 : 5 Oktober 2016 : KETUA PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

SOP PENYUSUNAN CALK SEMESTERAN DAN TAHUNAN KORWIL Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 54/PB/ tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 9.Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Keterkaitan : 1

S2Ekonomi - Ilmu Hukum2. - Ilmu Hukum -1.S1 AkuntansiS1 / Manajemen 3. SMU - SMK Akuntansi atau SMA


SOP SAIBA SATKER

Peralatan komputer / Laptop, Printer, dan jaringan Internet

Peringatan :


1. Aplikasi closed by system setiap tanggal 15 di tiap periode pelaporan 2. Apabila SOP tidak dijalankan, maka pelaksanaan Tupoksi akan terhambat

Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

PELAKSANA No 1 1

Kegiatan 2

Kasubbag Keuangan dan Pelaporan ( op. saibaw)

3

Mutu Baku

Kasubbag Tata Usaha & Kabag Umum dan Rumah Tangga Keuangan (op. simak-w)

4

5

Es. I

Kelengkapan

Waktu

Output

6

7

8

9

30 menit

Tersediany a bahan untuk penginputa n Laporan Penyerapan Anggaran

120 menit

Terinputnya Laporan Penyerapan Anggaran ke aplikasi web online

30 Menit

Laporan di menu KOMDANA S sudah terisi dan berlabel hijau

10 menit

Laporan di menu KOMDANA S sudah terisi dan berlabel hijau

Melakukan Rekonsiliasi internal dan koordinasi data dengan Simak BMN-W Data Laporan, Komputer dan Jaringan Internet

3

4

10

Menyiapkan dokumen sumber Data CALK PT dan PN se Kaltim dan Kaltara ..LRA Manual Bulanan, Semesteran atau tahunan - LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerima - ADK SAIBA dan SIMAKBMN - Rekening Koran - Berkas SSP, SSBP, SSPB - BKU Bendahara - Berita Acara

2

Ket

Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data yang telah diinput dan menandatangani

Data Laporan, Komputer dan Jaringan Internet

Melaporkan Hasil Laporan kepada Eselon I dalam hal ini Badilum Data Laporan Printout


DR. H. SOEDARMADJI , SH.,M.Hum NIP. 19560405 198203 1 003


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Revisi Ke Tanggal efektif

: W18.U/1954/KU.04.01/VI/2016 : 21 April 2014 : 1 Juni 2016 :1 : 5 Oktober 2016

Disahkan oleh

: KETUA PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG Dasar Hukum


1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. 4. PMK 190 / PMK.05/ 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN ; 4.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 5.Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

S2Ekonomi - Ilmu Hukum -1.S1 Akuntansi / Manajemen 2. S1 -Akuntansi Ilmu Hukum - SMK atau SMA 3. SMU

Keterkaitan : 1.


SOP Penunjukan Pengelola Keuangan

Peralatan komputer / Laptop, kertas dan printer, peraturan terkait

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan tepat waktu maka menghambat pelaksanaan operasional perkantoran yang meggunakan anggaran.


PELAKSANAAN No 1 1

2

3

4

5

Kegiatan 2

KPA

PPK

4

5

PPSPM

Mutu Baku

Kasub.Bag. Keuangan dan Pelaporan

Menyiapkan data-data transaksi dan membuat usulan Pembayaran Langsung serta menandatanganinya Meneliti dan menandatangani berkas dokumen usulan LS serta menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) dan menandatanganinya Meneiliti dan menandatangani berkas/dokumen usulan LS serta menerbitkan dan menandatangani surat perintah membayar (SPM) , meng-injek (Tanda Tangan Elektronik)

tidak

Bendahara Kelengkapa Pengeluaran n & Staf

Waktu

Output

7

8

9

Data-data belanja Barang atau Pengadaan

60 Menit

Konsep Pembayaran Langsung

Data-data belanja, rek.pihak ketiga

30 Menit

Konsep Pembayaran Langsung

Data-data belanja

60 Menit

Dokumen Pembayaran Langsung

Dok LS

1 hari


Dok LS

30 Menit


Ya

Mengajukan dokumen LS ke KPPN

Mengarsipkan Dokumen LS



Ket

10

PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Email : [email protected]



Website : www.pt-samarinda.go.id

Disahkan oleh


Jl. M. Yamin No.1 Samarinda 75123 Telp/Fax : (0541) 742498, 743527

SOP BELANJA PEGAWAI Dasar Hukum


1. PMK 92 / PMK.05 / 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji / Pensiun / Tunjangan Bulan Ketigabelas dalam TA 2013 Kepada PNS, Pejabat Negara & Penerima Pensiun ; 2. PMK 190 / PMK.05 / 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN ; 3. PMK No. 162 / PMK.05 / 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN ; 4.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 5.Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Keterkaitan : 1.

- S1 1. S2 Ekonomi - Ilmu Hukum Akuntansi / Manajemen -2. SMK S1 - Ilmu Akuntansi Hukum atau SMA 3. SMU


SOP Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala

Kenaikan

Pangkat,


Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan maka menghambat pencairan gaji pegawai diterima tepat waktu


PELAKSANAAN No

Kegiatan

Kasub.Bag. KPA

PPK

PPSPM Keuangan dan

Pelaporan

1 1

2

3

5

6

7

2

3

4

5

6

Mutu Baku

Bendahara Pengeluaran

7

Menyiapkan data-data pegawai dan membuat usulan tagihan belanja pegawai serta data pendukungnya dan di tandatangani

Menandatangani berkas/dokumen usulan gaji pegawai.

Mengoreksi berkas/dokumen usulan gaji pegawai dan memaraf

Mengoreksi dan menandatangani berkas/dokument usulan gaji pegawai dan menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) serta menandatanganinya

Mengoreksi berkas/dokumen usulan gaji pegawai, menandatangani SPP, selanjutnya menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta meng-injek (Tanda Tangan Elektronik)

PPABP Kelengkapan

8

Waktu

Output

9

10

11

Data – data pegawai, Kertas dan Komputer, printer

60 Menit

Konsep berkas tagihan

Data-data pegawai

15 Menit


Data-data pegawai dan data dukung lainnya

30 Menit



60 menit

Konsep Berkas Tagihan


Dokume 30 Menit n Berkas Tagihan

Tidak

Mengajukan berkas/dokumen usulan gaji pegawai ke KPPN ya

Dokumen Berkas Tagihan

180 Menit

Berkas Tagihan Belanja Pegawai



Ket

12





Disahkan oleh


PENGADILAN TINGGI SAMARINDA Jl. M. Yamin No.1 Samarinda 75123 Telp/Fax : (0541) 742498, 743527

SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMA Dasar Hukum


1. PMK 210 / PMK.05 / 2013 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan LK Lingkup BUN dan K/L ; 2. Perdirjen Perbendaharaan Per 57 / PB / 2013 tentang Pedoman Penyusunan LK Kementerian Negara / Lembaga 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 6. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Keterkaitan : 1.

Ilmu Hukum 1. S2 S1 -Ekonomi Akuntansi / Manajemen - Ilmu Hukum 2. S1 SMK Akuntansi 3. SMU


SOP Penyampaian Rekonsiliasi Satker ;

Peralatan komputer / Laptop, Printer dan hasil rekonsiliasi satker

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan tepat waktu maka Penyampaian Laporan Keuangan secara berjenjang akan terlambat.


PELAKSANAAN No 1 1

2

3

4

5

Kegiatan

Bendahara Penerima


2

3

4

Mengimput Data Transaksi setiap ada transaksi pada buku kas umum pada aplikasi yang secara otomatis terinput juga pada buku pembantu dan pada akhir bulan di cetak serta ditandatangani bendahara pengeluaran

Tidak

Memeriksa kebenaran konsep laporan pertanggungjawaban dan memberikan tanda paraf Menandatangani Cover Depan Buku Kas Umum

Menandatangani Konsep Laporan Pertanggungjawaban Bendaha Penerima

ya

Mutu Baku

Sekretaris

KPA

Kelengkapan

Waktu

Output

5

6

7

8

9

ATK, Laptop, Printer

45 Menit

Konsep LPJ

Konsep LPJ

30 Menit

Konsep LPJ

Konsep Dokumen LPJ

10 Menit

Dokumen LPJ

20 Menit

Dokumen LPJ

1 hari

Dokumen LPJ

Dokumen LPJ

Menyampaikan LPJ ke KPPN Samarinda dan penyimpan file Arsip pada file LPJ Dokumen LPJ



Ket

10




Disahkan oleh


SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Dasar Hukum


1. PMK 210 / PMK.05 / 2013 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan LK Lingkup BUN dan K/L ; 2. Perdirjen Perbendaharaan Per 57 / PB / 2013 tentang Pedoman Penyusunan LK Kementerian Negara / Lembaga 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 6. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

Keterkaitan : 1.

- Ilmu Hukum 1. S2 S1 Ekonomi Akuntansi / Manajemen Hukum 2. S1 SMK- Ilmu Akuntansi 3. SMU




Peringatan :




PELAKSANAAN No 1 1

2

3

4

Mutu Baku

Kegiatan



KPA

Kelengkapan

Waktu

Output

2

3

4

6

7

8

9


15 menit

Konsep LPJ

Konsep LPJ

30 Menit

Konsep LPJ

Konsep Dokumen LPJ

20 Menit

Dokumen LPJ

Dokumen LPJ

1 hari

Dokumen LPJ

Mengimput Data Transaksi setiap ada transaksi pada buku kas umum pada aplikasi yang secara otomatis terinput juga pada buku pembantu dan pada akhir bulan di cetak serta ditandatangani bendahara pengeluaran

Tidak

Memeriksa kebenaran konsep laporan pertanggungjawaban dan memberikan tanda paraf

Menandatangani konsep dokumen laporan pertanggungjawaban

Mengajukan dokumen laporan pertanggungjawaban ke KPPN Samarinda untuk di tandatangani, dan menyimpan arsip pada file LPJ

ya



Ket

10




Disahkan oleh


SOP PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GUP ) Dasar Hukum


1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. PMK 190 / PMK.05/ 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN ; 4. PMK No. 162 / PMK.05 / 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN ; 5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 6.Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Keterkaitan : 1.

- S1 1. S2 Ekonomi - Ilmu Hukum Akuntansi / Manajemen -2. SMK S1 - Ilmu Akuntansi Hukum atau SMA 3. SMU


SOP Penunjukan Pengelola Keuangan


Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan tepat waktu maka menghambat pelaksanaan operasional perkantoran yang meggunakan anggaran.


PELAKSANAAN No 1 1

2

3

4

5

6

Kegiatan 2

KPA

PPK

4

5

PPSPM

Mutu Baku


Menyiapkan data-data transaksi dan membuat usulan ganti uang persediaan (GUP) serta menandatanganinya Meneliti dan menandatangani berkas dokumen usulan GUP serta menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) dan menandatanganinya Meneiliti dan menandatangani berkas/dokumen usulan GUP serta menerbitkan dan menandatangani surat perintah membayar (SPM) , meng-injek (Tanda Tangan Elektronik) Mengajukan dokumen GUP ke KPPN

Menandatangani blangko cek untuk pencairan dana GUPserta menandatanganinya Menandatangani cek dan Mencairkan dana GUP ke Bank Persepsi dengan blangko cek dan membukukannya


Kelengkapan

Waktu

Output

7

8

9

Data-data belanja

60 Menit

Konsep revolping GU

Data-data belanja

30 Menit

Konsep revolping GU

Data-data belanja

60 Menit

Dokumen revolping GU

Dok Revolving

180 Menit

Dokumen uang persediaan

Blangko cek

30 Menit

Blangko cek yang telah ditandatangan i

tidak

Ya

Blangko cek yang telah 180 Menit ditandatangani

Pencairan dana GUP



Ket

10


PENGADILAN TINGGI SAMARINDA Jl. M. Yamin No.1 Samarinda 75123 Telp/Fax : (0541) 742498, 743527 Email : [email protected]

: W18.U/ 1954/KU.04.01/VI/2016 : 21 April 2014 : 1 Juni 2016 :1 : 5 Oktober 2016

Disahkan oleh



SOP SISTIM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) TINGKAT SATKER Dasar Hukum


1. PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2. PMK 210 / PMK.05 / 2013 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan LK Lingkup BUN dan K/L ; 3 Perdirjen Perbendaharaan Per 57 / PB / 2013 tentang Pedoman Penyusunan LK Kementerian Negara / Lembaga 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat

Keterkaitan : 1.

1. S2 S1 -Ekonomi Ilmu Hukum Akuntansi / Manajemen 2. SMK S1 - Ilmu Akuntansi Hukum 3. SMU




Peringatan :




PELAKSANAAN No 1 1

2

3

4

5

6

Kegiatan 2 Mengumpulkan dokumen sumber transaksi, menerima rekonsiliasi dengan SIMAK-BMN dan selanjutnyamenginput data tersebut ke aplikasi SAIBA.

KPA

3

Kasub.Bag. Keuangan dan Operator SAIBA Pelaporan

4

5

Tidak

Meneliti print out Laporan Keuangan dan membubuhkan tanda paraf

Menandatangani laporan keuangan

Mutu Baku

ya

Kelengkapan

Waktu

Output

7

8

9

Data realisasi anggaran

60 Menit

Konsep SAIBA


30 Menit

Konsep SAIBA


20 Menit

Laporan SAIBA

Laporan SAIBA

1 Hari

Laporan SAIBA

Laporan SAIBA

30 menit

Laporan SAIBA Tingkat Satker dan BA. Rekonsiliasi

Laporan SAIBA Tingkat Satker

1 Hari

Laporan SAIBA Tingkat Satker dan BA. Rekonsiliasi

Menyampaikan laporan / rekonsiliasi ke KPPN

Menandatangani berita acara rekonsiliasi

Menyampaikan hasil data rekonsiliasi dan Berita acara rekonsiliasi ke UAKPA-W dan KPPN



Ket

10



: W18.U/1954/KU.04.01/V/2016 : 21 April 2014 : 1 Juni 2016 :1 : 5 Oktober 2016


Disahkan oleh



SOP SISTIM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) TINGKAT WILAYAH Dasar Hukum


1. PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2. PMK 210 / PMK.05 / 2013 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan LK Lingkup BUN dan K/L ; 3 Perdirjen Perbendaharaan Per 57 / PB / 2013 tentang Pedoman Penyusunan LK Kementerian Negara / Lembaga 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada

Keterkaitan : 1.

S2Ekonomi - Ilmu Hukum 1. S1 Akuntansi / Manajemen S1 - Akuntansi Ilmu Hukum 2. SMK 3. SMU


SOP Pembuatan dan penyampaian laporan Keuangan semesteran satker ;

PPeralatan komputer / Laptop, Printer, hasil rekonsiliasi wilayah dan Laporan Keuangan setiap satker

Peringatan :




PELAKSANAAN No 1 1

2

4

5

6

Kegiatan 2 Menerima Arsip data Komputer (ADK) SAIBA dari seluruh Satker sewilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, selanjutnya merestore ADK tersebut kedalam Aplikasi SAIBA Wilayah dan mencetak laporan keuangan tersebut. Memeriksa Konsep Keuangan Tingkat KORWIL Tersebut dan memberikan paraf

Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tersebut ke Kanwil DJPB Samarinda

Mutu Baku

Operator SAIBA


KPA

Kelengkapan

Waktu

Output

3

4

5

7

8

9


60 Menit

Konsep Laporan Rekonsiliasi

Data Laporan Rekonsiliasi

30 Menit

Konsep Laporan Rekonsiliasi

Laporan Rekonsiliasi

1 Hari



30 Menit

Berita acara, Laporan Rekonsiliasi

Berita acara,Laporan Rekonsiliasi

1 hari

Berita acara, Laporan Rekonsiliasi

Tidak

Penandatanganan berita acara rekonsiliasi.

Menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi ke Kanwil DJPB serta mengirim ADK tersbut ke BUA MARI



Ket

10



: W18.U/1954/KU.04.01/V/2016 : 21 April 2014 : 1 Juni 2016 :1 : 5 Oktober 2016


Disahkan oleh



SOP PENGAJUAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA TINGKAT WILAYAH Dasar Hukum


1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 177/KMA/SK/XII/2015 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat

1. SMK Akuntansi 2. SMA

Keterkaitan : 1


SOP Pengajuan Remunerasi dan Pertanggungjawaban Dimuka Pengadilan Negeri Se - Kaliimantan Timur dan Utara Ke Pengadilan Tinggi Samarinda

Peralatan komputer / Laptop, Printer, kertas dan usulan remunerasi Pengadilan Negeri se - Bali

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan tepat waktu maka tunjangan remunerasi terlambat dibayarkan.


PELAKSANA No 1 1

2

3

4

Kegiatan

Operator / Verifikator


2

3

4

Menerima dan meneliti usulan TKK Satker, memverifikasi pada aplikasi KOMDANAS, mengunci usulan TKK pada aplikasi KOMDANAS, menyusun Rekapan usulan TKK dari seluruh Satker dan menandatangani

Menyampaikan Hardcopy usulan TKK seluruh Satker ke Kabiro Keuangan MA RI

KPT

Kelengkapan

Waktu

Output

6

7

8

9

1 hari

Konsep usulan Remunerasi peradilan Umum Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

30 Menit


30 Menit

Dokumen usulan Remunerasi peradilan Umum Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

60 Menit


Data-data usulan remunerasi peradilan Umum Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Tidak

Meneliti berkas TKK dan menyiapkan surat pengantar

Menandatangani Surat Pengantar TKK Korwil

Mutu Baku

Data-data usulan remunerasi peradilan Umum Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ya





Ket

10



: W18.U/ 1954 /KU.04.01/V/2016 : 21 April 2014 : 1 Juni 2016 :1 : 5 Oktober 2016

Disahkan oleh


SOP PENGAJUAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA TINGKAT SATKER Dasar Hukum


1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 177/KMA/SK/XII/2015 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat

Keterkaitan : 1

1. SMK Akuntansi 2. SMA


SOP Pengajuan Pertanggungjawaban Samarinda

Remunerasi dan Dimuka Pengadilan

Peralatan komputer / Laptop, Printer, kertas dan Rekap Absen Bulanan

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan tepat waktu maka tunjangan remunerasi terlambat dibayarkan.


PELAKSANA No 1 1

2

Kegiatan 2

Mutu Baku

KPT

Operator

Sekretaris

Kasubbag Keuangan dan Pelaporan

3

4

5

6

Menerima rekap absen bulanan dari Kasubag Kepegawaian dan TI, mengunggah backup GPP ke KOMDANNAS, mendownload draft usulan TKK bulan berjalan untuk di cetak dan meminta tanda terima kepada seluruh pegawai.

Menandatangani berkas usulan TKK. Tidak

3

Meneliti berkas usulan TKK dan memaraf usulan tersebut


Kelengkap an

Waktu

Output

7

8

9

10

Rekap Absen bulanan

2 hari

Data usulan remunerasi satker

data usulan remunerasi satker

30 Menit

Konsep usulan remunerasi satker


30 Menit



30 Menit


Konsep data usulan remunerasi satker

30 Menit

Dok. usulan remunerasi satker

Dokumen usulan remunerasi satker

20 Menit

Hardcopy usulan remunerasi satker

ya

4

5

6

Menandatangani berkas usulan TKK

Menandatangani berkas usulan TKK

Melakukan penguncian usulan TKK pada aplikasi KOMDANAS dan menyampaikan hardcopy TKK tersebut ke KORWIL

Ket

11





: W18.U/ 1954/KU.04.01/V/2016 : 21 April 2014 : 1 Juni 2016 :1 : 5 Oktober 2016

Disahkan oleh


SOP PENYERAPAN ANGGARAN BULANAN DAN TRIWULAN Dasar Hukum


1. PP NO. 39 Tahun 2006 2. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Monitoring Evaluasi Pencapaian Kinerja 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat

Keterkaitan : 1

1. S2 SMK - Ilmu Akuntansi Hukum2. S1 - Ilmu Hukum 3. SMU 2. SMA


SOP Pemantauan Penyerapan Anggaran Satker


Peringatan :




PELAKSANA No 1 1

2

3

4

Kegiatan 2

Staf

3

Mutu Baku

Kasubbag Keleng Keuangan dan Kabag Umum dan Keuangan kapan Pelaporan

4

5

Waktu

Output

8

9

10

LRA Belanja

15 menit

Data Laporan Penyerapan Anggaran

Data LRA, Kompute r dan Jaringan Internet

30 Menit


Data Laporan Printout

30 Menit

Laporan Penyerapan Anggaran


10 menit

Laporan Penyerapan Anggaran

Ket

Menyiapkan bahan penyerapan anggaran

Meneliti data Laporan dan Menginput Aplikasi monev via website DJA/Bappenas

Menandatangani hasil Laporan penyerapan anggaran

Terdokumentasinya arsip penyerapan anggaran



11



: W18.U/ 1954/KU.04.01/V/2016 : 21 April 2014 : 1 Juni 2016 :1 : 5 Oktober 2016

Disahkan oleh


SOP PENGINPUTAN KOMDANAS Dasar Hukum


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Keterkaitan : 1

S2 - Akuntansi Ilmu Hukum2. S1 - Ilmu Hukum 1. SMK 3. SMA SMU 2.




Peringatan :




PELAKSANA No 1 1

2

3

4

Kegiatan 2

Mutu Baku

Kasubbag Operator dan Keuangan dan Kabag Umum dan Keuangan Staf Pelaporan

3

4

5

Kelengkapan

Waktu

Output

8

9

10

LRA Manual Bulanan, Semesteran atau tahunan - LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerima - ADK SAIBA dan SIMAK-BMN - Rekening Koran - Berkas SSP, SSBP, SSPB - BKU Bendahara - Berita Acara

15 menit

Tersedianya bahan untuk penginputan Laporan Penyerapan Anggaran


120 menit



30 Menit

Laporan di menu KOMDANAS sudah terisi dan berlabel hijau


10 menit


Ket

11

Menyiapkan dokumen sumber

Mencsan semua berkas laporan yang telah dikumpulkan dan Penginputan laporan, scan dokumen dan ADK di masingmasing menu yang tersedia di KOMDANAS Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data yang telah diinput

Melaporkan Hasil Penginputan kepada Pimpinan





: W18.U/ 1954 /KU.04.01/V/2016 : 21 April 2014 : 1 Juni 2016 :1 : 5 Oktober 2016

Disahkan oleh


SOP PENYUSUNAN CALK SEMESTERAN DAN TAHUNAN Dasar Hukum


1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 54/PB/ tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 9.Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Keterkaitan : 1

S2 - Akuntansi Ilmu Hukum2. S1 - Ilmu Hukum 1. SMK 3. SMA SMU 2.




Peringatan :




PELAKSANA No 1 1

Kegiatan 2

Mutu Baku

Kasubbag Operator dan Keuangan dan Kabag Umum dan Keuangan Staf Pelaporan

3

4

5

Kelengkapan

Waktu

Output

8

9

10

30 menit

Tersedianya bahan untuk penginputan Laporan Penyerapan Anggaran


120 menit



30 Menit



10 menit


Menyiapkan dokumen sumber LRA Manual Bulanan, Semesteran atau tahunan - LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerima - ADK SAIBA dan SIMAK-BMN - Rekening Koran - Berkas SSP, SSBP, SSPB - BKU Bendahara - Berita Acara

2

3

4

Melakukan Rekonsiliasi internal dan koordinasi data dengan Simak BMN

Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data yang telah diinput

Melaporkan Hasil Penginputan kepada Pimpinan



Ket

11

Disahkan oleh SOP SIMAK BMN WILAYAH. - Ilmu Hukum 2. - SMU S1 - Ilmu Hukum 3. SMU. Aplikasi BMNKPB

Recommend Documents