WILAYAH KAJIAN ILMU HUKUM

Zen Zanibar M.Z. – Wilayah Kajian Ilmu Hukum

WILAYAH KAJIAN ILMU HUKUM Oleh:

ZEN ZANIBAR M.Z. Dosen Filsafat Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul dan Universitas Sriwijaya; ABSTRAK Sejarah kebudayaan umat manusia terdiri atas tiga tahap: Pertama, tahap teologis. Maksudnya orang mencari kebenaran dalam agama; kedua, tahap metafisis, yaitu mencari kebenaran lewat filsafat; dan ketiga tahap positif di mana orang mulai mencari kebenaran melalui ilmu pengetahuan. Positivisme hukum ada dua bentuk, yaitu: positivisme yuridis dan kedua, positivisme sosiologis. Dalam positivisme yuridis hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri, yang perlu diolah secara ilmiah. Paham ini bertujuan membentuk struktur-struktur rasional sistem-sistem yuridis yang berlaku. Hukum bagi paham ini dilihat sebagai hasil pengolahan ilmiah belaka, hasil karya profesionalis, ciptaan ahli hukum. Karena itu hukum sama dengan undangundang, eksistensi hukum berkaitan dengan adanya negara, sehingga hukum yang benar adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Bagi penganut paham ini hukum tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral. Hukum dapat dideduksikan secara logis dari undang-undang tanpa perlu bimbingan norma sosial, politik dan moral. Sebaliknya positivisme sosiologis hukum dipandang sebagai bagian kehidupan masyarakat. Key Words: Positifisme Yuridis, Positifisme Sosiologis, Ilmu Hukum, metode kajian hukum

(Perda) diterbitkan lalu dengan serta

PENDAHULUAN Tanpa maksud mengajak bersikap

merta pejabat menamakannya hukum

skeptis, saya ingin mengajak melihat

positif. Dengan

sebuah persoalan besar dihadapi dalam

dimunculkan daya paksa untuk ditaati.

penegakan hukum paling tidak empat

Demikian pula UU, PP dan sebagainya,

dekade terakhir. Pradigma hukum yang

seperti kita sering disaksikan.

dianut di Indonesia sejak lama, paling

Ada

latar

penamaan itu lalu

belakang

sejarah

tidak sejak republik ini berdiri ialah

maupun teori yang mengarahkan sikap

hukum positif atau positivisme, yang

dan

acapkali diucapkan dengan serampangan

kehidupan bernegara republik besar ini

“hukum positif”. Hukum positif, dengan

adalah sarat dengan kolonialisme yang

ketidaktepatan pemahaman, diidentik-

mengajarkan tentang praktek hukum

kan

perundang-

semacam itu. Bagi inlander (pribumi)

undangan produk negara atau pejabat-

kepatuhan kepada aturan-aturan yang

pejabat resmi yang diangkat dengan SK

diterbitkan oleh penguasa adalah wajib

atau sejenisnya. Ketika peraturan daerah

hukumnya. Meskipun, seperti tercatat

dengan

peraturan

tindakan

Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember 2004

demikian.

Sejarah

1


dalam

pustaka,

ada

mengeritik

keras

ordonansi)

diterapkan

pakar

(untuk

yang

beberapa

dengan

cara

Seperti

dapat

Algemen

dibaca

dalam

Bepalingen

van

Wetgeving(AB)

demikian karena dinilai merusak tatanan yang

sudah

berlangsung

dalam

masyarakat inlander. Dalam kritik itu kesan yang dapat ditangkap bahwa konsep hukum positif

tidak identik

dengan produk hukum yang dibuat oleh penguasa di mana daya paksa menjadi

Latar belakang teori, seperti dalam filsafat,

dikenal

aliran

legisten. Menurut pandangan legisten UU bersifat luckenloss. Tugas hakim menurut

ajaran

klasik

semata-mata

menjalankan hukum (rechtstoepassing) sebagai pengaruh ajaran “separation des pavoirs”. De wetgever schept recht, de rechter past het toe (pembentuk UU membuat

hukum

dan

UU lengkap. De wet is volledig. Segala macam perkara sudah ada jawabannya kitab

UU.

Hakim

hanya

menjalankan saja. Hakim mulut UU “la bouche qui pronounce les paroles de la loi”.

Dalam

legisten kramat,

pandangan

penganut

undang-undang

dianggap

sebagai

undang; Pasal20

hakim

harus

mengadili

berdasarkan Undang-undang; Pasal 21 Pasal

hakim tidak usah mencari

peraturan

yang

dikukuhkan tuhan, sebagai sitem logis yang dapat diterapkan pada semua perkara, karena sifatnya yang rasional.

22

“Hakim

yang

menolak

mengadili suatu perkara dengan alasan undang-undang tidak lengkap, tidak terang., atau tidak ada peraturannya, dapat dihukum.” Pasal 22 justru menjadi sandaran bagi hakim untuk membenuk hokum sendiri apabila ia mengahdapi perkara yang belum diatur oleh UU. Pasal-pasal di atas adalah sendi-

hakim

menjalankannya). Orang menganggap

dalam

hukum kecuali apabila ditunjuk undang-

sumber lain;

stempel untuk menerapkannya.

pengajaran

Pasal 15 kebiasaan tidak merupakan

sendi aliran legisten. Kelemahan aliran ini kemudian disadari oleh kalangan penganut begriffsjurisprudenz dengan inti pandangannya bahwa hukum adalah lengkap. Undang-undang kenyataannya tidak

lengkap

dan

tidak

mungkin

lengkap (de wet is onvelledig). Undangundang leemten (memiliki kekosongan) tetapi mempunyai daya berkembang, mempunyai logische expansions-kraft. Meskipun masih seasas dengan legisten,

menurut

aliran

ini

begriffsjurisprudenz luckenvoll (penuh


2


kekurangan), namun hukum sifatnya

Dalam kajian filsafat, misalnya,

luckenloss. Undang-undang, menurut

menurut August Comte (1789-1857)

begriffsjurisprudenz boleh leemten tetapi

sejarah kebudayaan umat mnusia terdiri

hukum

Undang-undang

atas tiga tahap: Pertam, tahap teologis.

boleh mengalami kekosongan De wet

Maksudnya orang mencari kebenaran

leemten, tetapi tidak demikian halnya

dalam agama; kedua, tahap metafisis,

hukum.

yaitu mencari kebenaran lewat filsafat;

luckenloss.

Aliran ini bermaksud supaya

undang-undang

memiliki

dan ketiga tahap positif di mana orang

kekurangan atau dari luckenvoll menjadi

mulai mencari kebenaran melalui ilmu

luckenloss. Caranya harus ditempuh

pengetahuan.

dengan

tidak

metode

rechtsdogmatiek

Positivisme

hukum

ada

dua

(menyusun konstruksi) untuk mencapai

bentuk, yaitu: positivisme yuridis dan

begrippen.

kedua, positivisme sosiologis.

Dalam

upaya

positivisme yuridis (pendukungnya R.

melengkapi UU digunakan metode

von Jhering dan John Austin-Analitical

konstruksi

Jurisprudence)

Untuk

itu,

maka

dalam

yang

Rechtsanalogie

disebut:

i.

(menggunakan

abstraksi); dan ii. rechtsverfijning (menggunakan Mencari

determinatie). pengertian-pengertian

umum yang berlaku bagi semua peraturan.

pada

dipandang

sebagai suatu gejala tersendiri, yang perlu diolah secara ilmiah. Paham ini bertujuan membentuk struktur-struktur rasional

sistem-sistem

yuridis

yang

berlaku. Hukum bagi paham ini dilihat sebagai hasil pengolahan ilmiah belaka,

legisten

hasil karya profesionalis, ciptaan ahli

maupun begriffsjurisprudenz tugas

hukum. Karena itu hukum sama dengan

hakim tetap rechtstoepassing.

undang-undang,

Aliran

Baik

hukum

Freirechtsbewegung

Interessen-Jurisprudenz:

atau

hakim

tdk

berkaitan

eksistensi

hukum

adanya

negara,

dengan

sehingga hukum yang benar

menjalankan hukum semata-mata, tetapi

hukum

juga

negara. Bagi penganut paham ini hukum

membentuk

(rechtschepping, Alasannya

hakim

hukum rechtsvorming).

dipengaruhi

oleh

yang

berlaku

dalam

adalah suatu

tidak ada hubungan mutlak

antara

hukum

dapat

dan

moral.

Hukum

rechtsgevoel-nya, tidak hanya juridisch

dideduksikan secara logis dari undang-

denken saja tetapi juga emotioneel

undang tanpa perlu

denken.

sosial, politik dan moral. Sebaliknya


bimbingan norma

3


positivisme

sosiologis



hukum

Proses sosial = pengaruh

dipandang sebagai bagian kehidupan

timbal balik antara pelbagai

masyarakat. Atas dasar ini Comte

segi kehidupan bersama

merintis

positivisme



dengan

Obyek sosiologi: masyarakat

menciptakan sosiologi sebagai ilmu

yang dilihat dari hubungan

pengetahuan.

antar manusia, dan proses

DALAM PIKIRAN MASYARAKAT TIDAK TERTULIS TINGKAH LAKU MASYARAKAT HUKUM

TIDAK RESMI TERTULIS

NASKAH RESMI

Sumber: Hasil Olahan

Metode kajian hukum tidak tertulis



Yang

Sosiologi mempelajari tentang: 

timbul

dari

hubungan

manusia di dalam masyarakat

Struktur sosial dan proses-

[orang-orang yang hidup bersama

proses sosial, termasuk

yang menghasilkan kebudayaan]

perubahan-perubahan sosial. 



Struktur sosial = keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok (kaidahkaidah sosial, lembagalembaga sosial, kelompokkelompok serta lapisanlapisan sosial);

Antropologi mempelajari tentang: 

Umat

manusia

sebagai

makhluk masyarakat dengan titik perhatian pada sifat-sifat khusus

badani,

cara-cara

produksi, tradisi-tradisi dan nilai-nilai

yang

membuat

pergaulan

hidup

yg

satu

berbeda dengan yg lain.


4




Antropologi menyelidiki

budaya seluruh

cara

7. Relegi. Contoh studi yang dilakukan oleh

hidup manusia. Mempelajari

sosiolog

bagaimana manusia dengan

antropolog

akal dan struktur fisik yg khas

Geertz], dan seorang lagi antropolog

itu

hukum [Valerine J.L. Kriekhoff] yg

berhasil

merubah

lingkungannya

berdasarkan

[Harsya

W.

Bachtiar],

[Koentjaraningrat

menunjukkan

penemuannya

dan

tentang

pengalaman dan pengajaran

hukum dalam masyarakat yg ditelitinya:

dalam

Harsja W. Bachtiar, “Negeri Taram:

arti

yang

seluas-

luasnya.

DALAM PIKIRAN

EMPIRIS TINGKAH LAKU METODE KAJIAN

NASKAH UMUM PUSTAKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Culture universal:

Masyarakat kabau”,

2. Mata pencaharian dan system

Fakultas Ekonomi Univ. Indonesia,

3. Sistem

kemasyarakatan

kerabatan, sistem

Masyarakat

organisasi hukum,

perkawinan];

[ke-

Lembaga

Minang-

1. Peralatan dan perlengkapan hidup;

ekonommi;

dalam

Desa

Desa

Di

Penerbit

Indonesia,

Lembaga Penerbit FE-UI, 1984, h. 213-

Politik,

245, h. 237-238:

sistem.

Di Desa Taram terdapat tujuh suku, tiap suku dikepalai oleh pucuk suku. Pucuk

4. Bahasa;

suku adalah pusat kekuasaan suku.

5. Kesenian;

Pucuk suku membawahi tiga penghulu

6. Sistem pengetahuan;

suku yang disebut bandaro (dianggap


5


sekeretaris atau bendahara), panglimo

ampek suku. Di Desa Taram Suku

(komandan yang berwenang mengawasi

melayu, Piliang Lawas, Pitopang dan

alat-alat pemaksa) dan kadi (pemuka

Sumpadang tidak memiliki kadi;

agama mengurus persoalan keagamaan).

Clifford Geertz, “Tihingan: Sebuah Desa Di Bali”, dalam Ibid., h. 246-277, h. 249-250: HUB. ANTAR PRIBADI

HUB. ANTAR PRIBADI - LEMBAGA

HUKUM TIDAK TERTULIS HUB. ANTAR WARGA - PENGUASA

HUB. LEMBAGA - LEMBAGA Sumber: Hasil Olahan


Keempat

pejabat

suku

ini

disebut

Berbeda

dengan

desa-desa

(penghulu keampek suku). Pucuk suku

tetangga. Desa Tihingan hanya terdiri

yang

tidak

satu banjar. Desa tentangga ada yang

mmeninggalkan kemanakan yang dapat

memiliki tiga banjar, dan ada pula yang

menggantikannya, maka gelar pucuk

terdiri empat banjar. Sebagai suatu

suku dikubur atau dibanam. Namun

kesatuan social yang berdasarkan adat,

kewajiban-kewajiban atau

bebannya,

banjar berpusat pada balai pertemuan

seorang

yang disebut bale banjar (tempat semua

tetap

meninggal

dipikul

penghulu

oleh

dari

dan

salah suku

tersebut.

laki-laki/kepala

keluarga

(KK)

Kewenangan pucuk suku tidak boleh

mengadakan pertemuan setiap 35 hari

melampaui

kewenangan-kewenangan

sekali [sekali sebulan menurut kalender

yang menjadi tanggung jawab penghulu

Bali]. Semua KK wajib hadir (jika sakit

bawahannya, yaitu bandaro, panglimo

digantikan oleh yang lain) dengan

dan

bandaro,

ancaman denda. Semua kesepakatan

panglimo, dan kadi disebut penghulu

dicapai dengan musyawarah. Banjar

keampek suku. Masing-masing suku

diketuai oleh para klian banjar (orang

belum tentu memiliki lengkap penghulu

tua banjar) yang terdiri atas lima orang

kadi.

Pucuk

suku,


6


dan dipilih atas persetujuan bersama

yang bertanggung jawab

untuk waktu lima tahun. Sesudahnya

kehidupan

tidak boleh dipilih lagi. Pembatasan-

negeri terdiri dari Saniri Raja Patih

pembatasan

kekuasaan

(sejenis eksekutif) yang disebut juga

ditentukan

dalam

rapat banjar

aturan

tertulis

mengatur

bersama negeri.

Saniri

Latu (Raja), dibantu oleh kepala soa dan

(awigawig banjar) pada daun lontar.

marinyo

(bidang

administrasi).

Kekuasaan banjar besar dan luas tetapi

Mauweng (bidang agama) dan tuan

ada batas-batasnya. Kekuasaan yang

tanah, kepala dati (bidang pertanahan),

terbesar dalam bidang upacara umum,

dan kewang (polisi hutan), malessi

pekejaan umum, dan keamanan umum;

(pemimpin perang). Studi antropologi dan sosiologi

Koentjaraningrat, “Celepar; Sebuah

terbesar di Indonesia yang mengahsilkan

Desa Di Jawa Tengah Bagian Selatan”,

hukum adat yang pernah dilakukan di

dalam Ibid., h. 278-311 :

Indonesia ialah karya Ter Haar Bzn

Desa Celapar dikepalai oleh lurah,

seperti seringkali kita baca. Karya Ter

disampingnya ada perabot desa (terdiri

Haar tersebut karena bagusnya semula

15 orang pegawai desa yang sebagian

diterjemahkan

besar ditunjuk oleh lurah, sebagian lagi

Indonesia,

dipilih oleh masyarakat. Dua dari 15

terjemahan dalam bahasa Inggris.

orang tersebut berkedudukan sebagai

ke

dalam

sekarang

Contoh

studi

sudah

dua

sosiolog

antropolog

tulis, 2 orang kamitua/bendahara, dan

bagaimana mereka meneliti masyarakat

kaum/pegawai

agama,

4

orang

dan menemukan hukum-hukum yang

jagabaga/polisi

desa,

4

orang

tidak tertulis. Tradisi kalangan ilmuan

dan

kesepuhan

tersebut

atas

dan

conkok/wakil kepala desa. carik/juru

kabayan/pesuruh),

di

bahasa

mestilah

dicontoh

(orang-orang yang sudah berusia lanjut

mendalami

yang

hukum dalam masyarakat.

berjumlah

diantaranya

bukan

21

orang,

tiga

penduduk

Desa

Celepar);

Dari

menunjukkan

bagaimana

studi-studi

untuk

bekerjanya

sosiolog

dan

antropolog demikian kemudian muncul ilmu hukum adat. Sebagai

contoh

Valerine J.L.K. Kriekhoff, disertasi,

konsep marga, desa, dusun,

teori

1990:

tentang batas adat dan hukum adat yang Pemerintahan

negeri

(Saniri

dintrodusir Ter Haar.

Negeri) adalah pemerintahan negeri


7


Karena sosiologi dan antropologi

Kalau dikategorikan, maka ada empat

kurang diminati oleh sarjana hukum,

kelompok pandangan tentang definisi

boleh jadi hal ini disebabkan oleh

hukum:

kurang intensifnya pengajaran mata

Pertama,

tidak

ada

aktivitas

kuliah dua bidang ilmu ini, maka seperti

hukum dalam masyarakat yang tidak

kita liat sekarang praktisi hukum dewasa

bernegara. Atau hukum hanya ada dalam

ini kurang memperhatikan aspek sosial

masyarakat yang bernegara. Sehingga

dan budaya dalam mencermati peristiwa

hukum

hukum.

perhatian

sistem penjagaan tata tertib masyarakat

terhadap sosilogi dan antropologi, maka

yang bersifat memaksa, oleh karena itu

metode pengamatan terhadap hukum

hukum harus ditopang oleh alat-alat

lebih mengedepankan cara deduktif dari

kekuasaan yang diorganisir oleh Negara.

sudut filsafat, ketimbang cara induktif

Tetapi kemudian muncul pertanyaan.

dengan

Bagaimana dalam sebuah masyarakat

Karena

kurang

mengamati

kenyataan

eksistensinya

masih

tidak heran kalau perdebatan-perdebatan

ketertiban? Menurut penganut teori ini

hukum acapkali berkisar pada soal pasal,

bahwa

kontradiksi

dan

warganya memiliki ketaatan otomatis

perundang-undangan tanpa menyentuh

terhadap adat. Kalau ada pelanggaran,

bumi dimana peraturan

maka secara otomatis pula warga akan

undang

yang

peraturan

dan undang-

diperdebatkan

itu

diterapkan. Walaupun hal itu tidak juga

ketertiban

justru

suatu

kehidupan dalam masyarakat. Karena itu

antara

sederhana

berupa

terdapat

tersebut

karena

bereaksi. Kedua,

kelompok

yang

salah tetapi keringnya studi sosiologi

memfokuskan perhatian pada hokum

dan antropologi dalam kajian hukum

dalam masyarakat bernegara dengan

selama ini telah menggiring pemahaman

suatu system alat kekuasaansaja. Salah

kita

hukum

seorang ahli di ataranya B. Malinowski

positif tertulis statis. Sebagai bukti

(B. Malinowski: Crime and Custom in

metode penelitian hukum di FH Unsri

Savage Society, 1049). Ia berpendapat

baru diajarkan tahun 1974, itupun baru

bahwa ada suatu dasar universal yang

sangat sedikit dan diajarkan oleh dosen

sama antara hukum dalam masyarakat

FE Unsri (waktu itu Bpk Drs Amirudin

bernegara

asistennya Drs Akmal Effendi).

terbelakang.

Contoh definisi hukum yang ditemukan

semua akrtivitas kebudayaan berfungsi

oleh antropolog:

memenuhi suatu rangkaian hasrat naluri

pada

masalah-masalah

dengan

dan

masyarakat

Kesimpulan Malinowski:


8


dari manusia untuk secara timbal balik

diserahi wewenang. Suatu pengertian

memberi kepada, dan menerima dari

diperoleh Pospisil bahwa aturan adat

sesamanya, berdasarkan prinsip yang

abstrak, walaupun ada dan diketahui

oleh Malinowski disebut the principle of

oleh warga masyarakat, rupa-rupanya

reciprocity.

tidak

Hukum

menurut

selalu

dapat

melakukaan

Malinowski termasuk aktivitas-aktivitas

pengawasan sosial terhadap tingkah laku

kebudayaan yang berfungsi berdasarkan

masyarakat.

prinsip tersebut.

keputusan dari tokoh-tokoh yang diberi

Ketiga,

menurut

Ter

Haar

Sebaliknya,

keputusan-

wewenanglah yang memegang peranan

pedoman untuk mengetahui kapankah

yang penting.

di

Pengantar Ilmu Antropologi, Cet. VIII,

dalam

suatu

masyarakat

yang

(Koentjaranintgrat,

mempunyai adat dan sistim hukum yang

19….197-202)

tidak terkodifikasi itu,

Tradisi kita (sarjana hukum) pertama

suatu kasus

merupakan kasus hukum atau bukan,

kali

adalah keputusan-keputusan dari pejabat

cenderung dalam konteks resmi/produk

pemegang kuasa dalam masyarakat.

pemerintah (agak mendekati kelompok

Keempat, L. Pospisil melakukan penelitian lapangan

melihat

hukum

tertulis

dan

pertama dan kedua).

(1953-1955) di

Perkembangan hukum di negara yang

daerah yang didiami oleh suku Kapauku

menganut tradisi common law (Inggris,

di Lembah Kamu, daerah Danau-danau

Kanada, Australia, Selandia Baru dan

Paniai di Irian Jaya. Dalam penelitian

dalam hal tertentu juga dianut oleh

tersebut ia mencatat 121 aturan adat

Amerika)

yang

orang

membentuk UU, sebaliknya di Negara-

mengenal

negara yang menganut civil law ada

tulisan) Ke 121 aturan abstrak tersebut

peningkatan kebutuhan akan pentingnya

dicocokkan dengam 176 kasus konflik

putusan-putusan

yang dengan nyata terjadi

made law).

hidup

Kapauku

dalam

(mereka

ingatan tidak

dalam

ada

peningkatan

pengadilan

untuk

(judge-

kehidupan masyarakat suku Kapauku, dan ternyta hanya 87 dari 176 kasus

Metode Penelitian Hukum Tertulis

diputuskan menurut salah satu dari ke 121 aturan adat tersebut. separoh

dari

seluruh

Lebih dari kasus-kasus

Penelitian hukum dapat dikatakan sudah lam dilakukan oleh para ahli, tetapi

penelitian

hukum

secara

diputuskan menurut kebijakan sendiri

metodologik baru marak tahun 1970-an.

dari

Dapat

tokoh-tokoh

masyarakat

yang

dilihat


misalnya

penulisan-

9


penulisan

disertasi

yang

cenderung



Beberapa

mencampuradukkan antara penggunaan

pendapat

tentang

penelitian hukum

metode ilmu sosial lainya (ilmu politik

Metode

[paling

disertasi

Soetandyo Wignjosoebroto, adalah cara

Ismail Suny, Tholha Mansur, ], ekonomi

untuk mencari jawaban yang benar

[mulai

mengenai suatu problema tentang

banyak

digunakan

muncul

ketika

studi

pembangunan dikembangkan oleh

penelitian

hukum,

menurut

hukum. Karena itu konsep mengenai

PERASAAN IDIEL PIKIRAN

BAHAN HUKUM

MANUSIA RIEL

ALAM BUDAYA


apa yang diartikan Pakar-pakar Charles

ekonomi-disertasi

Himawan],

[menggunakan

sosio

amat

dengan hukum

menentukan

metode

sosiologi

pencariannya yang layak digunakan.

legal-disertasi

Konsep hukum tidak tunggal. Hukum

Adnan Buyung Nasution, Margarito

adalah

Kamis]). Ada juga yang menggunakan

Diversifikasi

gabungan ilmu politik, dan ekonomi,

diversifikasi metode yang berimflikasi

sejarah sekaligus, misalnya disertasi

terhadap studi.

Todung

Jimly

pemikiran tersebut, menurut Soetandyo,

Sangat sedikit penelitian

dapat dipilah ke dalam: konsep hukum,

Asshiddiqie,

Mulya

Lubis,

realita

sosial

konsep

budaya. berakibat

Berpegang

pada

hukum yang benar-benar hanya meneliti

tipe kajian, metode penelitian

norma dengan menggunakan logika

orientasinya, bahkan juga kelompok

hubungan antara ketentuan perundang-

penelitiannya menjadi lima kwalifikasi:

undangan. Dapat disebut, misalnya,

Pertama, hukum

disertasi Sri Soemantri.

bersifat kodrati dan universal, tipe kajiannya

filsafat


dan

sebagai asas yang

hukum,

metode

10


penelitiannya

logika-deduksi

yang

tentang hukum sebagai norma dan

berorientasi filsafati.

sebagai kenyataan (prilaku atau sikap

Kedua, hukum sebagai norma-norma

tindak). Sistem ajaran tentang hukum

positif

perundang-

sebagai norma menghasilkan konsep

undangan (Soerjono dan Mamudji =

hukum sebagaimana terwujud dalam

norma atau kaidah), tipe kajiannya

kaidah

ajaran hukum murni yang mengkaji “law

undangan.

as it is written in the books”, metode

kenyataan hukum atau ilmu tentang

penelitiannya doktrinal dengan sarana

kenyataan

logika-deduksi yang berorientasi pada

hukum sebagai kenyataan sebagaimana

positivistis.

yang dikembangkan dalam Sosiologi

Ketiga, hukum sebagai putusan hakim,

Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi

tipe kajiannya American Sociological

Hukum,

Jurisprudence yang mengkaji “law as it

Sejarah Hukum. Ilmu tentang kenyataan

is decided by judges through judicial

hukum ini

processes”, metode penelitiannya di

sehingga hukum tidak dilihat secara

samping doktrinal juga non-doctrinal

picik

dengan sarana logika-induksi. Yang

dogmatik hukum belaka.

dalam

sistem

berorientasi pada prilaku.

atau

peraturan

perundang-

Sistem ajaran tentang

menghasilkan

Perbandingan

konsep

Hukum

dan

merupakan cakrawala,

atau hukum hanya sebagai

Berpegang

pada

pendapat

Keempat, hukum sebagai pola prilaku

Soetandyo di atas suatu penelitian

sosial

hukum dapat difokuskan diri pada

yang

terlembagakan,

tipe

kajiannya sosiologi hukum atau hukum

konsep-konsep

dalam

metode

minat studi, kesatu, kedua, ketiga,

dengan

keempat,

penelitiannya

masyarakat, non-doctrinal

pendekatan struktural. Kelima,

hukum

hukum sesuai dengan

kelima

atau

gabungan

beberapa di antaranya. Dengan kata lain sebagaimana

suatu

penelitian

hukum

dapat

dimanifestasikan dalam makna-makna

menggunakan metode doctrinal (hukum

simbolik, tipe kajiannya sosiologi atau

normative versi Sorjono-Mamudji)

antropologi, metode penelitiannya non-

dengan orietasi positivistis,

doctrinal dengan orientasi simbolik

sosial/non-doktrinal dengan perhatian

interaksional.

pada struktural, dan metode sosial/non-

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, disiplin hukum lazimnya

doktrinal

dengan

perhatian

metode

pada

simbolik interaksional.

diartikan sebagai suatu sistem ajaran


11


Mengikuti pendapat Soerjono dan

peraturan-peraturan. Dengan demikian

Mamudji seperti telah diuraikan, suatu

aspek prilaku dalam hal ini lembaga

penelitian mengandung aspek penelitian

kepresidenan dikaji sebagai “law as it in

hukum normatif (versi Soetandyo =

(human) action” dengan menggunakan

doktrinal). Jika ada aspek prilaku, dan

metode

penelitian

simbolik

dengan

analisis

interaksional

dari

suatu

institusi yang hendak diteleiti, maka

berorientasi

suatu

interaksional.

penelitian

bisa

saja

tidak

sepenuhnya penelitian hukum normatif, melainkan

juga

kualitatif

pada

yang

simbolik

Apa yang harus dilakukan ke

tentang

depan untuk membangun hukum kita?

hukum sebagai kenyataan, yaitu prilaku

Pertama, memperkuat jajaran pengajar

institusi

sosiologi

dan

penelitian

non-doktrinal,

interaksinya

dengan

dan

antropologi

institusi lainnya atau masyarakat. Bisa

pengertian

juga dalam tindakan institusi sebagian

sosiolog

dan

yang diteliti itu merupakan fakta historis

orientasi

pengajaran

dan komparatif.

menekankan

Kekuatan metode

sekaligus

penelitian

kelemahan

doctrinal/normatif,

seperti diuraikan di atas, adalah sematamata menganalisis norma hukum dari

dalam

pengajarnya

haruslah

antropolog.

pada

Kedua,

hukum

jangan

normatif

belaka,

Ketiga, pemahaman yang tepat arti hukum positif; Apa

dampak

kegagalan

pengajaran sosiologi dan antropologi?

kaca mata logika yuridis. Apabila metode doktrinal struktural, doktrinal

metode sosial/non-

dengan dan

perhatian

metode

dengan

pada

sosial/non-

perhatian

DAFTAR PUSTAKA

pada

simbolik interaksional, maka penelitian terhadap lembaga, katakanlah lembaga

Djokosutono, Kuliah Ilmu Negara 19551956, dihimpun oleh Harus Alrasid; Jakarta Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,

kepresidenan yang berinteraksi dengan

Penelitian

lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi

Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta,

negara maupun lembaga lainnya serta

1985

masyarakat mengandung simbol-simbol jabatan.

Simbol-simbol

tersebut

Sutardjo

Hukum

Normatif,

Kartohadikoesoemo,

Desa,

Cet. I, Balai Pustaka, 1984.

teraktualisasikan dalam, ucapan, tingkah

Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Cet.III,

laku, tindakan/ kebijakan/putusan dan

Kanisius, Yogyakarta, 1995


12

WILAYAH KAJIAN ILMU HUKUM

Recommend Documents