3.1. Wilayah Kajian Sanitasi

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

3.1.

Wilayah Kajian Sanitasi Dalam usahanya untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Barat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tetap berupaya untuk menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan serta permukiman. Salah satu aspek yang penting dalam menjaga kualitas lingkungan adalah dengan menjaga kondisi lingkungan yang meliputi sektor sanitasi dan air bersih di Kabupaten Pesisir Barat. Ada 5 (lima) Profil Sanitasi yang akan dibahas pada Buku Putih sanitasi Kabupaten Pesisir Barat yaitu; Perilaku hidup bersih dan sehat(PHBS) dan terkait sanitasi, Pengelolaan air limbah domesti, Pengelolaan persampahan, Pengelolaan drainase lingkungan dan Pengelolaan komponen terkait sanitasi. Dalam penyusunan perencanan pembangunan sanitasi tidak dapat dilakukan secara parsial, baik dilihat dari wilayah kerja maupun subsector yang akan dilakukan. Oleh karena itu pelaksanaan wilayah kajian dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) maupun Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Barat yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 116 pekon / 2 kelurahan. Penentuan wilayah kajian ini diambil berdasarkan penilaian dan kesepakatan SKPD bahwa Kabupaten Pesisir Barat merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat dianggap masih minim akan akses terhadap sanitasi yang layak. Dengan dilakukannya kajian disemua desa/kelurahan diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi risiko sanitasi di masing-masing wilayah, sehingga data yang diperoleh nantinya akan dapat digunakan untk menyusun kebijakan pembangunan dibidang sanitasi atau kebijakan pembangunan lainnya.

BUKU PUTIH SANITASI (BPS) TAHUN 2014

1


Peta 3.1 Wilayah Kajian Sanitasi Sumber : ........ tahun .....


2


3.2.

Perilaku Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Santasi Kesehatan dan pola hidup masyarakat dapat ditinjau melalui berbagai perilaku diantaranya adalah penerapan pola hidup bersih dan sehat yang selanjutnya disebut PHBS. PHBS ini ditinjau dari berbagai aspek yaitu kebiasaan mencuci tangan, pola pembuangan sampah, kebiasaan buang air besar, kondisi drainase dan sumber air minum. Berdasarkan hasil studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) yang telah dilaksanakan dapat diketahui kondisi fasilitas sanitasi dan higinitas serta perilaku-perilaku masyarakat yang beresiko terhadap kesehatan lingkungan. Fasilitas sanitasi yang diteliti mencakup layanan pengelolaan sampah, pembuangan air limbah domestik, jamban dan sumber air minum. Sedangkan perilaku yang dipelajari terkait dengan higinitas dan sanitasi yang mengacu pada 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM-RT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PS-RT), dan Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga (PAL-RT) / drainase lingkungan. Studi EHRA di Kabupaten Pesisir Barat dilakukan menggunakan metode random sampling terhadap 1.200 responden yang terbagi dalam 4 strata dan tersebar di 30 desa. Berikut rincian strata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, yaitu : 1) Strata 0 = 5 desa;

200 responden

2) Strata 1 = 13 desa;

520 responden

3) Strata 2 = 9 dessa;

360 responden

4) Strata 3 = 3 desa;

120 responden

Promosi kesehatan di sekolah merupakan suatu upaya untuk menciptakan sekolah menjadi suatu komunitas yang mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekolah melalui 3 kegiatan utama diantaranya : a) penciptaan lingkungan sekolah yang sehat, b) pemeliharaan dan pelayanan di sekolah,dan c) upaya pendidikan yang berkesinambungan. d) Ketiga kegiatan tersebut dikenal dengan istilah TRIAS UKS. Dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) ini, yang akan dibahas mengenai permasalahan romosi hygiene dan Sanitasi (Prohisan ) hanya pada tataran rumah tangga dan sekolah saja. Hal ini dikarenakan pada kedua lokasi tersebut mempunyai peranan yang cukup penting dalam pencapaian program Prohisan. 3.2.1. Tatanan Rumah Tangga


3


Indikator PHBS Tatanan Rumah tangga adalah suatu alat ukur yang membatasi fokus perhatian untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan di rumah tangga. Indikator Prohisan Tatanan Rumah tangga iarahkan pada aspek program prioritas yaitu KIA, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Gaya hidup, dan upaya kesehatan masyarakat. Indikator Prohisan Tatanan Rumah tangga yang digunakan secara Nasional terdapat 10 Indikator sebagai berikut: 1. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 2. Memberikan ASI Eksklusif (ASI saja) kepada bayi sampai usia 6 bulan 3. Makan dengan gizi seimbang 4. Menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Menggunakan jamban sehat untuk buang air besar (BAB). 6. Kepadatan hunian rumah minimah 9 M2 7. Menggunakan lantai rumah yang kedap air (bukan lantai tanah) 8. Melakukan aktifitas fisik (berolah raga) setiap hari. 9. Bebas asap rokok (anggota keluarga tidak ada yang merokok.) 10. Menjadi anggota JPK / Dana Sehat / Asuransi kesehatan lainnya Adapun pelaksanaan study EHRA di Kabupaten Pesisir Barat mengacu kepada 5 (lima) pilar STBM, yakni : 1. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Salah satu perilaku higiene atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah cuci tangan pakai sabun (CTPS). CTPS merupakan pilar ke 2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang prinsipnya mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Berdasarkan Hasil Studi EHRA yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Barat terhadap 1.200 responden dapat diketahui bahwa kebiasaan masyarakat untuk mencuci tangan pakai sabun pada 5 waktu penting baru dilakukan oleh 21,8% masyarakat. Selebihnya yaitu 73,8% masyarakat belum melakukan praktek cuci tangan pakai sabun di 5 waktu penting. 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun antara lain : setelah ke jamban, setelah membersihkan anak buang air besar, sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan dan setelah memegang hewan.


4


Gambar 3.1 : Grafik CTPS di lima waktu penting

CTPS di Lima Waktu Penting 21,8 Tidak 78,3

Ya

2. Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Berdasarkan hasil studi EHRA yang dilakukan terhadap 1.200 responden dapat diketahui bahwa di Kabupaten Pesisir Barat perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih dilakukan oleh sekitar 70,1% masyarakat. Sedangkan yang sudah tidak melakukan praktik BABS sebesar 20,9% masyarakat. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan BAB di jamban masih rendah sehingga perlu dilakukan pemicuan dan penyuluhan lagi. Gambar 3.2 : Grafik Persentase penduduk yang melakukan BABS

Perilaku BABS 29,9 Ya, BABS 70,1

Tidak

3. Pengelolaan Air Bersih Rumah Tangga Berdsarkan hasil studi EHRA yang dilakukan dapat diketahui bahwa di Kabupaten Pesisir Barat masih ada sekitar 19,8% masyarakat yang memiliki pengeloolaan air minumnya BUKU PUTIH SANITASI (BPS) TAHUN 2014

5


memiliki potensi tercemar pada saat penanganan air maupun pada wadah penyimpanan air minum. Sementara 80,2% masyarakat sudah aman dalam pengelolaan air minum. Gambar 3.3 : Grafik pengelolaan air minum (pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air)

Pencemaran pada Wadah Penyimpanan dan Penanganan Air

19,8 Ya, tercemar 80.2

Tidak tercemar

4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan hasil studi EHRA yang dilakukan terhadap 1.200 responden di kabupaten Pesisir Barat diketahui bahwa hanya 15,2% saja masyarakat yang sudah melakukan pengolahan sampah, sedangkan 84,8% masyarakat belum melakukan pengolahan sampah. Gambar 3.4 : Grafik Pengelolaan Sampah Setempat

Pengolahan Sampah Setempat 15,2 Tidak diolah 84,8

Ya, diolah


6


5. Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Berdasarkan hasil Studi EHRA diketahui bahwa sebagian masyarakat atau sebesar 52,6% telah mengelola air limbah dari dapur, kamar mandi dan tempat cuci degan benar sedangkan 47,4% masyarakat belum mengelola air limbah tersebut dengan benar. Gambar 3.5 : Grafik Pencemaran karena SPAL

Pencemaran karena SPAL

52,6 Tidak aman 47,4

Ya, aman

3.2.2. Tatanan Sekolah Sebagai suatu institusi pendidikan, sekolah mempunyai peranan dan kedudukan strategis dalam upaya promosi kesehatan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anak usia 5-19 tahun terpajan dengan lembaga pendidikan dalam jangka waktu cukup lama. Sekolah mendukung pertumbuhan dan perkembangan alamiah seorang anak, sebab di sekolah seorang anak dapat mempelajari berbagai pengetahuan termasuk kesehatan. Promosi kesehatan di sekolah membantu meningkatkan kesehatan siswa, guru, karyawan, keluarga serta masyarakat sekitar, sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih produktif. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait sanitasi tatanan institusi pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat institusi pendidikan (pengajar, anak didik dll) dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Institusi pendidikan dalam hal ini adalah dari tingkat SD/MI. Sekolah harus memberikan pengajaran baik kepada guru maupun murid bagaimana cara memelihara jamban sekolah yang akan di bangun dan sarana cuci tangan. Seringkali terjadi jamban di sekolah hanya terdiri atas dua unit, yaitu satu untuk guru dan yang lain untuk murid. Sementara kondisi jamban murid sangat berbeda jauh dengan jamban guru, dimana jamban murid sangat jauh dari kondisi bersih dan terpelihara atau tidak jarang dalam kondisi rusak.


7


Akibatnya banyak murid yang kemudian buang air kecil maupun buang air besar di halaman sekolah. Kebiasaan ini membuat sekolah menjadi bau dan sangat rentan untuk menjadi sarang penyakit. Selain itu, seringkali jamban di sekolah tidak dilengkapi dengan penerangan yang cukup. Murid yang masih duduk di kelas 1 atau 2 akan merasa takut untuk menggunakan jamban yang kondisinya gelap, berbau dan kotor. Kondisi seperti ini harus dihindari dengan cara membuat jamban dengan penerangan yang cukup baik dari lampu ataupun sinar matahari beserta ventilasi yang memadai. PHBS tatanan institusi pendidikan adalah upaya pemberdayaan dan peningkatan kemampuan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan institusi pendidikan. Ada 12 indikator dari 3 variabel yang dipakai sebagai ukuran untuk menilai PHBS di sekolah, salah satu variabel yaitu variabel lingkungan sekolah sehat dengan indikator air bersih, jamban, sampah dan Fasilitas Cuci tangan dan ketersediaan dana untuk sanitasi serta pendidikan hygiene terkait sanitasi di sekolah.


8


Tabel 3.1 : Rekapitulasi Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Tingkat Dasar/MI¹

No

Status Sekolah Dasar

Jumlah Sekolah

Jumlah Siswa

Jumlah Guru

Sumber Air Bersih*)

Toilet Guru**)

Fas Cuci Tangan

Toilet Siswa***)

Fas Pengolahan Sampah

Saluran Drainase

L

P

L

P

PDAM, SPT/PL, SGL

T

L/P

L&P

T

L/P

L&P

T

Y

T

Y

T

Y

T

1

Sekolah Dasar Negeri

29

3132

3165

155

269

27

2

22

8

-

7

21

1

17

12

15

14

12

17

2

Sekolah Dasar Swasta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

MI

1

46

43

4

8

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

1

Total

30

3178

3208

191

267

27

3

22

8

-

7

22

1

17

13

15

15

12

18

Keterangan: ¹) Sumber : Survey Sekolah Dasar/MI hanya di desa/kelurahan yang menjadi target studi EHRA *) Sumber air bersih diisi jumlah sekolah yang menggunakan sumber air dari PDAM, Sumur Pompa Tangan/Pompa Listrik (SPT/PL), sumur Gali (SGL) dan berfungsi. Pada kolom T diisi jumlah sekolah yang tidak mempunyai sumber air bersih ataupun sumber airnya tidak berfungsi. **) Toilet guru :  Kolom L/P diisi dengan jumlah sekolah yang sudah menyediakan toilet untuk guru bersatu antara laki-laki dan perempuan  Kolom L dan P diisi dengan jumlah sekolah yang menyediakan toilet guru terpisah untuk laki-laki dan perempuan  Kolom T diisi dengan jumlah sekolah tidak mempunyai toilet untuk guru ***) Toilet siswa :  Kolom L/P diisi dengan jumlah sekolah yang sudah menyediakan toilet untuk siswa bersatu antara laki-laki dan perempuan  Kolom L dan P diisi dengan jumlah sekolah yang menyediakan toilet siswa terpisah untuk laki-laki dan perempuan  Kolom T diisi dengan jumlah sekolah tidak mempunyai toilet untuk siswa


9


Dari hasil survey sanitasi sekolah yang telah dilakukan di kabupaten Pesisir Barat terlihat bahwa kondisi toilet guru dalam kondisi sngat baik sebesar 26,7%, kondisi baik sebesar 66,7% dan yang dalam keadaan kurang baik sebesar 6,6%. Keadaan ini berbeda dengan kondisi toilet siswa yang kondisi sangat baik sebesar 10%, kondisi baik sebesar 33.3% dan kondisi kurang baik sebesar 66,7%. Untuk fasilitas cuci tangan pakai sabun (CTPS) di sekolah dasar/MI sebesar 43,3% dalam kondisi kurang baik (tidak memiliki fasilitas CTPS), 30% kondisi baik dan sisanya sebesar 26,7% dalam kondisi sangat baik. Sarana air bersih di sekolah di kabupaen Pesisir Barat pada umumnya sangat baik terlihat dari hasil survey yang dilakukan sebesar 90,0% kondisi sangat baik (tersedia Sumber air PDAM/SPT/PL/SGL), 6,7% dalam kondisi baik dan 3,3% kondisi kurang baik (tidak tersedia Sumber Air). Untuk lebih jelasnya tentang kondisi sarana sanitasi Sekolah Dasar/MI di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada table 3.2 dibawah ini Tabel 3.2 : Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah Dasar (MI) No

Kondisi Sarana Sanitasi

1 2 3 4 5 6

Toilet Guru Toilet Siswa Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Saran Air Bersih Pengelolaan Sampah Saluran Drainase Ketersediaan dana untuk kegiatan Higiene dan sanitasi Pendidikan Higien dan Sanitasi

7 8

% Sangat Baik 26.7 10.0 26.7 90.0 20.0 0.0

66.7 33.3 30.0 6.7 30.0 40.0

% Kurang Baik 6.6 66,7 43.3 3.3 50.0 60.0

30.0

3.3

66.7

20.0

33.3

46.7

% Baik

Hasil survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait sanitasi di sekolah Dasar/MI terlihat bahwa kebiasaan siswa mencuci tangan pakai sabun di lingkungan sekolah masih rendah dimana 94,5% siswa tidak mencuci tangan pakai sabun dengan benar dan hanya 3.8% siswa yang melakukan cuci tangan pakai sabun dengan benar. Ini menunjukkan masih kurangnya pendidikan hygiene dan perlu adanya penyuluhan atau pendidikan khusus di tingkatan Sekolah Dasar/MI. Untuk lebih jelasnya mengenai perilaku higiene dan sanitasi dapat dilihat pada table 3.3 di bawah ini.


10


Tabel 3.3 : PHBS terkait sanitasi di Sekolah Dasar/MI No 1 2 3

3.3.

Perilaku Higiene dan Sanitasi

Cuci tangan pakai sabun Penggunaan toilet/jamban Perilaku buang sampah

% Baik

3.8 81.5 98.3

% Kurang Baik

94.5 18.5 1.7

Pengelolaan Air Limbah Domestik Kondisi sanitasi lingkungan dan sistem pengolahan limbah masyarakat menjadi salah satu indikator kualitas lingkungan permukiman disamping masalah persampahan. Secara umum bila dilihat dari sumbernya ada dua jenis limbah yaitu limbah rumah tangga dan limbah skala industri. Di Kabupaten Pesisir Barat saat ini untuk penanganan Air limbah rumah tangga masih menggunakan pengolahan setempat (on-site system) dan belum memiliki sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau off-site siystem. Air limbah rumah tangga, berupa grey water (limbah cuci dan mandi) dan air limpasan masih dibuang langsung ke system saluran drainase dan ke lubang resapan sedangkan untuk air limbah rumah tangga berupa black water (tinja) menggunakan pengolahan setempat (on-site system) berupa tengki septik atau cubluk. Bahkan masih ada masyarakat yang langsung membuang kotoran/tinja di sungai atau pantai. Ini berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. 3.3.1. Kelembagaan Sistem pengelolaan air limbah yang masih bersifat setempat dan pengelolaan limbah yang ditangani sendiri oleh masyarakat perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Sistem sarana pengeloalaan limbah rumah tangga yang kurang baik akan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat dan lingkungan permukiman. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas kesehatan masyarakat di lingkungan permukiman. Dalam pengelolaan air limbah rumah tangga, pembagian peran antar stakeholder, swasta dan masyarakat perlu untuk dilakukan, mengingat tidak semua kewajiban dibebankan kepada pemerintah. Dari pembahasan dalam study kelembagaan, teridentifikasi Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Pesisir Barat seperti tersaji dalam tabel 3.4 dan table 3.5. Di Kabupaten Pesisir Barat untuk pengelolaan dan pengawasan sektor air limbah dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH). Untuk fungsi pembinaan dan sosialisasi tentang air limbah domestik dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan untuk pengadaan


11


dan pembangunan sarana dan prasarana air limbah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Barat dan swadaya masyarakat. Saat ini Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah otonomi baru yang terbentuk pada tahun 2012 belum memiliki peraturan pengelolaan limbah dan juga belum melaksanakan pengawasan terhadap dimensi / standar ukuran septic-tank dan sistem rembesan setempat. Belum memakukan penarikan retribusi air limbah dan belum tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) skala kabupaten serta dokumen – dokumen khususnya perencanaan pengelolaan air limbah domestik


12


Tabel 3.4 : Daftar Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan air limbah domestik PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI

Pemerintah Kabupaten/Kota

Swasta

Masyarakat

 Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota  Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA

+

-

-

+

-

-

+

-

-

 Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik  Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)  Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)  Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)  Membangun sarana IPLT dan atau IPAL PENGELOLAAN

+

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

PERENCANAAN

 Mengelola IPLT dan atau IPAL  Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja  Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestik  Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestic MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik


13


Tabel 3.5 : Daftar peraturan terkait air limbah domestik Kabupaten Pesisir Barat Ketersediaan Peraturan AIR LIMBAH DOMESTIK  Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kab/Kota ini  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestic  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestic  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah  Kewajiban dan sanksi bagi industry rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha  Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha  Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik   Retribusi penyedotan air limbah domestik  Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran

Pelaksanaan

Ada (Sebutkan)

Tidak Ada

Efektif Dilaksanakan

Belum Efektif Dilaksanakan

Tidak Efektif Dilaksanakan

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

Keterangan

3.3.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Kondisi sanitasi lingkungan dan sistem pengolahan limbah masyarakat menjadi salah satu indikator kualitas lingkungan permukiman. Dalam penanganan masalah Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), di Kabupaten Pesisir Barat masih bersifat setempat/onsite dan belum memiliki sistem jaringan air limbah terpusat.


14


Berdasarkan hasil studi EHRA diketahui bahwa masyarakat sudah memiliki jamban tetapi sebagian besar menyalurkan tinjanya tidak ke tangki saptik, hanya 27,3% saja yang menyalurkan tinjanya ke tangki septik selebihnya ke cubluk 16,7%, sungai/danau/pantai 6,3%, langsung ke drainase 1,2%, pipa sewer 1,1%, kebun/tanah lapang 0.8%, kolam/sawah 0.2% dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kemana penyaluran akhir tinja sebesar 46,5%. Ini menunjukkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik. Untuk itu perlu diadakanya penyuluhan atau pemicuan terhadap pengelolaan air limbah domestik. Gambar 3.6 : Grafik Tempat Penyaluran Tinja

Kemana tempat penyaluran buangan akhir tinja?

Pipa sewer; 1,1%

Cubluk/lobang tanah; 16,7%

Tangki septik; 27,3%

Lainnya; ,0%

Langsung ke drainase, 1.2%

Sungai/danau/p antai, 6.3% Kolam/sawah, 0.2% Kebun/tanah lapang, 0.8%

Tidak tahu, 46.5%

Berdasarkan hasil EHRA dapat diketahui bahwa tidak semua tangki septik yang dimiliki masyarakat aman. Ini terlihat dengan masih ada sebesar 17,5% tangki saptik suspek tidak aman dan 82,5% tangki septik suspek aman. Hal ini dikarenakan tangki septik sudah dibangun lebih dari 5 tahun atau lebih tetapi belum pernah dikuras. Gambar 3.7 : Grafik Presentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman


15


Tangki Septik Suspek Aman

17,5 Tidak aman 82,5

Suspek aman

Untuk mengetahui kondisi pengelolaan air limbah rumah tangga di Kabupaten Pesisir Barat, digunakan metode dengan menggunakan alat bantu Diagram Sistem Sanitasi (DSS). Adapun hasil dari pemetaan kondisi sanitasi terkait dengan pengelolaan air limbah rumah tangga, baik black water maupun grey water di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut: Gambar 3.8 : Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan Air Limbah Domestik Diagram Sanitasi Sanitasi : AIR LIMBAH DOMESTIK Produk Input

User Interface

Pengumpulan & Penampungan / Pengolahan Awal

Grey Water (air cuci dan mandi)

Kamar mandi Tempat cuci

Lubang (kolam) rembesan --

Kloset leher angsa

Septictank

Black Water

Pengangkutan / Pengaliran

(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

Daur Ulang dan/atau Pembuangan Akhir

--

--

Air Tanah

Sal. Drainase

Sungai/Pantai

Sungai/Pantai

---

Sumur resapan

Air tanah

---

---

---

Kloset tanpa leher angsa

Cubluk --

Sal. Drainase

Sungai/Pantai

Sungai/Pantai

--

--

--

--

Sawah/kebun/ Sungai/Pantai

Dari tabel di atas terlihat bahwa kondisi system pengelolaan air limbah di Kabupaten Pesisir Barat masih menggunakan system setempat (on-site). Air limbah berupa grey water (air cuci dan mandi) yang berasal dari kamar mandi dan/atau tempat pencucian rumah tangga ada sebagian masyarakat membuangnya ke lubang galian/kolam rembesan dan langsung meresap ke dalam air tanah. Sedangkan sebagian masyarakat lagi ada yang membuang air limbah grey water langsung ke system saluran drainase. Kondisi ini berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan terutama pencemaran air tanah. BUKU PUTIH SANITASI (BPS) TAHUN 2014

16


Untuk air limbah berupa black water (tinja/kotoran manusia) dari kloset dialirkan dan ditampung dalam sebuah wadah yang disebut tangki septik dan terjadi penguraian alami oleh bakteri anaerobic. Daripenguraian ini menghasilkan air limpahan tangki septik yang dimasukkan ke dalam sumur resapan dan langsung meresap ke dalam air tanah. Selain itu hasil dari penguraian tersebut juga menghasilkan endapan lumpur di dasar tangki. Lumpur ini tidak boleh dibuang langsung ke badan air atau sungai karena BOD-nya masih tterlalu tinggi yaitu > 2000 mg/liter. Untuk itu perlu dilakukan pengurasan tangki septik berkala dan lumpur tinja perlu diolah melalui instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) atau off-site system. Namun saat ini Kabupaten Pesisir Barat belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Hasil pemetaan kondisi cakupan layanan air limbah di Kabupaten Pesisir Barat yang di ambil dari hasil studi EHRA dapat terlihat bahwa pada umumnya sistem yang digunakan adalah sistem setempat (on-site) sebanyak 27% dari populasi penduduk atau sebesar 11.035 KK. Sedangkan yang masih melakukan BABS sebesar 73%dari populasi penduduk atau sebesar 29.836 KK. Sedangkan untuk cakupan layanan air limbah sistem setempat (on-site) komunal di Kabupaten Pesisir Barat data belum tersedia. Untuk lebih jelasnya tentang pemetaan cakupan layanan air limbah domestik dapat dilihat pada peta 3.2 dan table 3.6 berikut ini:


17


Peta 3.2 : Peta cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik* Keterangan : A. Sistem On-Site (setempat) : tangki septik – 11.035 KK (27% jumlah penduduk) B. Buang Air Besar Sembarangan (BABS) – 29.836 KK (73% jumlah penduduk) *) Pemetaan Sanitasi layanan Air Limbah dilakukan berdasarkan hasil studi EHRA Kabupaten Pesisir Barat **) Saat ini Kabupaten Pesisir Barat belum memiliki pengelolaan sistem terpusat dan sarana IPLT

Lokasi MCK di Pekon Pajar Bulan Kec. Way Krui (1 unit)

B

A

Lokasi MCK di Pekon Sukabaru Kec. Way Krui (1 unit)

Lokasi MCK di Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah (1 unit)

B


18


Tabel 3.6 : Cakupan Layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Pesisir Barat BABS* No

Onsite System

(KK)

Cubluk, Tengki Septik tidak aman** (KK)

(iii)

(iv)

Jamban Keluarga dgn Tengki Septik aman (KK) (v)

Offsite System Kawasan/ Terpusat

Berbasis Komunal MCK Umum /Jamban Bersama (KK) (vi)

MCK++ (KK) ***

Tengki Septik Komunal (KK) ***

IPAL Komunal (KK) ***

Sambungan Rumah (KK) ***

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

1

Bengkunat Belimbing

4,229

1,072

1,935

241

-

-

-

-

2

Bengkunat Ngambur Pesisir Selatan Krui Selatan Pesisir Tengah Way Krui Karya Penggawa Pesisir Utara Lemong Pulau Pisang

1,719

828

689

97

-

-

-

-

4,022

1,461

1,500

226

-

-

-

-

4,460

1,678

1,661

250

-

-

-

-

3 4 5 6 7 8 9 10 11

(ii)

Sarana Layak Individual

Nama Kecamatan/Kelurahan

(i)

Sarana Tidak Layak

1,884

847

678

106

-

-

-

-

2,975

1,056

1,323

181

-

-

-

-

1,633

668

618

95

-

-

-

-

2,808

754

1,215

159

-

-

-

-

1,734

604

665

97

-

-

-

-

2,860

791

1,250

164

-

-

-

-

325 152 112 19 Keterangan : * Yang termasuk BABS: (i) mempunyai jamban keluarga (individual) tanpa tangki septik (black water disalurkan ke badan air atau lingkungan; (ii) BAB langsung di kebun, kolam, laut, sungai, sawah/ladang, dsb. ** Aman: sesuai kriteria SNI *** Data tidak tersedia

-

Kondisi sarana dan prasarana air limbah di Kabupaten Pesisir Barat masih sangat minim. Saat ini Kabupaten Pesisir Barat belum memiliki sarana dan prasarana air limbah domestik setempat (onsite) komunal maupun system terpusat (offsite). Kabupaten Pesisir Barat juga belum memiliki sarana Truk tinja dan IPLT. Tabel 3.7 : Kondisi Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik* No (i)

Jenis

(ii) Sistem Onsite 1 Berbasis Komunal - IPAL Komunal - MCK++ - Tengki Septik Komunal 2 Truk Tinja 3 IPLT : kapasitas Sistem Offsite 4 IPAL Kawasan/Terpusat - Kapasitas - Sistem Keterangan : *data tidak trsedia IPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah

Kondisi Tdk Berfungsi (vi)

(iii)

Jumlah/ Kapasitas (iv)

Berfungsi (v)

Unit Unit Unit Unit M3/hari

-

-

-

M3/hari

-

-

-

Satuan

Keterangan


(vii)

19


3.3.3. Peran Serta Masyarakat Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah domestik dirasa masih kurang karena sampai saat ini masih ada masyarakat yang belum atau tidak mengetahui pentingnya pengelolaan air limbah domestik dan dampaknya terhadap kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah menjadi salah satu alasan minimmnya pengelolaan air limbah domestik di kbupaten Pesisir Barat. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan perlu dikembangkan adanya sikap dan perilaku yang arif terhadap lingkungan, yang intinya adalah kesadaran bahwa alam mempunyai daya dukung yang terbatas. Untuk menanamkan sikap pembangunan yang arif terhadap lingkungan, harus dipertimbangkan empat faktor yaitu : 1. Kesadaran terhadap lingkungan hidup harus dikembangkan sampai setiap individu mengetahui peran yang dimilikinya sebagai anggota masyarakat di dunia, 2. Dikembangkannya etika baru dalam penggunaan sumber daya alam, 3. Sikap terhadap alam lingkungan dikembangkan berdasarkan keharmonisan, 4. Manusia mengembangkan pemikiran bahwa untuk generasi yang akan datang perlu diwariskan keuntungan bukan malapetaka. Perilaku berwawasan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat pendidikan, status sosial, keinovatifan, pengetahuan tentang lingkungan, sikap terhadap kebersihan lingkungan dan sebagainya. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan kesadaran melalui program pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberdayaan hendaknya masyarakat dilibatkan sejak awal, sehingga mereka merasa menjadi bagian penting dalam sistem lingkungan. Saat ini program/kegiatan layanan air limbah yang berbasis masyarakat yang ada di kabupaten Pesisir Barat yaitu Perogram PNPM Mandiri Perdesaan. Berikut disampaikan daftar program/kegiatan layanan air limbah domestic berbasis masyakat di Kabupaten Pesisir Barat :


20


Tabel 3.8 : Daftar program/kegiatan layanan air limbah domestik berbasis Mayarakat No

Nama Program/Kegiatan

1

On Site individual :

2

On Site komunal : PNPM MPd : MCK

Pelaksana/PJ

Penerima Manfaat***)

Tahun Program/ kegiatan **)

Lokasi

-

-

-

Tim Pelaksana Kegiatan PNPM MPd

1. Pekon Sukabaru Kec. Way Krui 2. Pekon Pajar Bulan Kec. Way Krui 3. Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah

L

P

-

-

Kondisi Sarana Saat Ini****)

Jumlah Sarana

Tidak Berfungsi

Berfungsi

-

-

-

2011

225

198

1 unit

√

-

2010

155

80

1 Unit

√

-

2011

365

215

1 Unit

√

-

745

493

3 Unit

Total

Sumber Data : Surat Penetapan Camat PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2010-2012 Keterangan : Tuliskan semua daftar program/kegiatan air limbah domestik yang ada di wilayah kajian Buku Putih Kabupaten/Kota * Program/Kegiatan Air Limbah Domestik berbasis masyarakat: seluruh program/kegiatan air limbah domestik yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat mulai dari tahap persiapan masyarakat, perencanaan, pembangunan, sampai operasi dan pemeliharaan. Contohnya: bila ada kegiatan STBM juga dimasukkan ke dalam tabel karena STBM menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. ** Tahun program/kegiatan diisi program/kegiatan 3-5 tahun sebelumnya *** Penerima Manfaat diisi jumlah laki-laki dan perempuan yang menerima manfaat di setiap lokasi ****Kondisi berdasarkan keterangan SKPD dan kunjungan lapangan terhadap beberapa lokasi yang telah ditentukan

Tabel 3.9 : Pengelolaan sarana air limbah domestik oleh masyarakat No

Jenis Sarana

Tahun Sarana Dibangun 2010 2011

Pengelola

Lokasi

Biaya Operasi dan Pemeliharaan Iuran warga

Pengosongan tangki septik/IPAL Waktu Layanan -

Lembaga Tim Pelaksana Kegiatan PNPM MPd -

Kondisi Baik

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

1

MCK

2

MCK++

-

Pekon Pajar Bulan, Pekon Sukabaru, Pekon Rawas -

3

IPAL Komunal

-

4

Septik tank Komunal

-

Sumber : Surat Penetapan Camat PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2010-2013 dan Kunjungan lapangan

3.3.4. Komunikasi dan Media Peran media dalam pengelolaan air limbah adalah sangat penting, karena sebagai salah satu bentuk kampanye kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan kajian komunikasi media sampai dengan saat ini,kabupaten Pesisir Barat belum pernah melakukan penyuluhan atau sosialisasi tekait sanitasi. Ini dikarenakan


21


Kabupaten Pesisir Barat merupaan Daerah otonomi baru (DOB) pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Gamabr 3.9 : Penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten Pesisir Barat tidak tersedia. 3.3.5. Peran Swasta Berdasarkan kajian dalam study Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation

Supply

Assessment/SSA) sampai dengan saat ini, Kabupaten Pesisir Barat belum mempunyai penyedia layanan air limbah domestik. Ini dikarenakan Kabupaten Pesisir Barat merupakan Daerah otonomi baru (DOB) pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Tabel 3.10 : Peran swasta dalam penyediaan layanan air limbah domestik*

-

-

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi -

-

-

-

Nama Provider/Mitra Potensial

No

Tahun mulai operasi/ Berkontribusi

Volume

Potensi Kerjasama

-

-

-

-

*Data tidak tersedia

3.3.6. Pendanaan dan Pembiayaan Untuk mengetahui profil pendanaan dan pembiayaan APBD bidang sanitasi, Pokja Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan study keuangan dan perekonomian. Study ini diperlukan untuk mengetahui profil keuangan dan perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung pembangunan khususnya di sector sanitasi serta pola penyerapannya untuk kemudian digunakan mendukung pembiayaan / pendanaan sanitasi Kabupaten Pesisir Barat di masa depan. Pemetaan keuangan diperlukan untuk mengukur ketepatan alokasi pendanaan / pembiayaan sanitasi dan kesinambungan pelayanan sanitasi di masa depan. Pendanaan dan pembiayaan dari sub sektor pengelolaan air limbah selama ini sesuai dengan hasil study keuangan, berasal dari pemerintah yaitu APBD sebagaimana yang tertera pada tabel 3.11 berikut ini. Kabupaten Pesisir Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat di tahun 2012, sehingga untuk perhitungan realisasi pendanaan sanitasi tahun 2010-2012 menggunakan perhitungan dari APBD Kabupaten Lampung Barat. Adapun pertumbuhan rata-rata pendanaan sanitasi sebesar 0,24% dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 905.437.465,-. Sedangkan di tahun 2013 Kabupaten Pesisir Barat belum ada pendanaan sanitasi komponen air limbah domestik. BUKU PUTIH SANITASI (BPS) TAHUN 2014

22


Tabel 3.11 : Rekapitulasi realisasi pendanaan sanitasi Komponen air limbah domestik

1

Air Limbah (1a+1b)

-

807,613,730

1,003,261,200

-

-

905,437,465

Pertum buhan (%)* 0.24

1.a

Pendanaan Investasi air limbah Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun

-

784,091,000

974,040,000

-

-

879,065,500

0.24

-

-

-

-

-

-

-

-

23,522,730

29,221,200

-

-

26,371,965

0.24

No

1.b 1.c

Komponen

Belanja (Rp) 2010*

2011*

2012*

2013

Rata-rata*

2014**

*) Sumber : APBD Kabupaten Lampung Barat 2010-2012 **) data tidak tersedia

Untuk pendapatan retribusi dari sektor sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat saat ini belum ada. Sehingga untuk perhitungan realisasi dan potensi retribusi air limbah Kabupaten Pesisir Barat tidak dapat dilihat hasil nilai pertumbuhannya. Tabel 3.12 : Realisasi dan potensi retribusi sanitasi komponen air limbah domestik* No

SKPD

1

Retribusi Air Limbah

1.a

Realisasi retribusi

1.b

Potensi retribusi

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) 2010

2011

2012

2013

2014

Pertumb uhan (%)

*) data tidak tersedia 3.3.7. Permasalahan Mendesak Sebagai daerah otonomi baru Kabupaten Pesisir Barat saat ini kondisi pengelolaan air limbah masih sangat minim. Untuk itu memerlukan perhatian serius untuk peningkatan sarana dan prasarana yang layak. Dalam mencapai sasaran dari pengelolaan air limbah di kabupaten Pesisir Barat terdapat kendala dan permasalahan-permasalahan baik teknis maupun non teknis. Masalah teknis berkaitan dengan sistem pengelolaan dan cakupan layanan air limbah serta peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. Sedangkan masalah nonteknis diantaranya adalah masalah sosial ekonomi masyarakat, sumber daya manusia (SDM) serta operasional yang muncul kemudian ketika pelaksanan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga belum memiliki peraturan dan belum melaksanakan pengawasan terhadap dimensi atau standar ukuran septic-tank dan sistem rembesan setempat. Oleh sebab itu, saluran drainase kota yang pada umumnya berupa alur sungai alami menjadi tempat pembuangan effluent dari septictank serta air limbah kamar mandi dan dapur.


23


Kabupaten Pesisir Barat saat ini belum memerlukan instalasi limbah terpusat, hal ini dikarenakan jumlah penduduk dan sebarannya masih relatif kecil, sehingga bahaya pencemaran masih relatif rendah. Namun yang perlu adalah penyediaan prasarana wc/jamban pribadi/komunal di lingkungan warga, hal ini karena banyak masyarakat yang belum memiliki wc sendiri, sehingga kebiasaan membuang air besar di sungai/tempat terbuka. Tabel 3.13 : Permasalahan mendesak No

3.4.

Permasalahan Mendesak

1

Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

2

Belum adanya anggaran untuk sektor air limbah.

3

Belum adanya peraturan atau kebijakan tentang penanganan pengelolaan air limbah.

4

Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah.

5

Kurangnya sosialisasi, edukasi dan kampanye tentang air limbah domestik.

6

Belum adanya dokumen perencanaan atau kajian tentang air limbah domestik

Pengelolaan Persampahan Permasalahan di sektor persampahan merupakan salah satu masalah yang kruisial. Dibeberapa kota di Indonesia penanganan sampah masih sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian serius. Persampahan merupakan salah satu permasalahan yang cukup penting dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman. Masalah persampahan di Kabupaten Pesisir Barat merupakan permasalahan lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Kabupaten Pesisir Barat saat ini telah memiliki TPA di desa Mandiri Sejati kecamatan KruiSelatan. TPA dibangun tahun 2012 memiliki luas 3,5 Ha dengan system operasi controlled landfill. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup. Secara umum sistem penggelolaan persampahan terpadu di Kabupaten Pesisir Barat baru dilaksanakan pada wilayah perkotaan dan lingkungan pasar. Sedangkan sistem pengelolaan persampahan pada kawasan permukiman penduduk masih secara tradisional, yaitu dengan cara dibakar, dibuang ke lubang, dibuang ke kebun/lahan kosong ataupun dibuang ke saluran drainase/sungai/laut. 3.4.1. Kelembagaan Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat tahun 2012. Saat ini Kabupaten Pesisir Barat belum memiliki Peraturan atau regulasi tentang pengelolaan persampahan. Secara struktural, instansi yang menangani pengelolaan persampahan


24


di Kabupaten Pesisir Barat adalah Kantor Lingkungan Hidup. Tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup adalah : a.

Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup

b.

Pengoordinasian penyusunan lingkungan hidup;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

e.

Pelayanan administratif.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesisir Barat, terutama untuk mengidentifikasi stakeholder yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan persampahan, maka Pokja Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat melakukan study kelembagaan dan kebijakan dengan tujuan : a. Mendeskripsikan

peran

dan

tanggungjawab

pemangku

kepentingan

dalam

pembangunan dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesisir Barat b.

Mendeskripsikan kelengkapan dan kondisi pelaksanaan kebijakan sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat


25


Tabel 3.14 : Daftar pemangku kepentingan yaang terlibat dalam pengelolaan persampahan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI


Swasta

Masyarakat

 Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota,  Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA

+

-

-

+

-

-

+

-

-

 Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah  Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)  Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)  Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  Membangun sarana TPA  Menyediakan sarana composting PENGELOLAAN

+

-

+

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+ -

-

-

 Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS  Mengelola sampah di TPS  Mengangkut sampah dari TPS ke TPA

+

-

+

+

-

-

PERENCANAAN

 Mengelola TPA  Melakukan pemilahan sampah*  Melakukan penarikan retribusi sampah  Memberikan izin usaha pengelolaan sampah PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah

+ + +

-

-

+

+

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

Sumber : Study kelembagaan dan kebijakan, 2013


26


Tabel 3.15 : Daftar peraturan terkait sanitasi Ketersediaan Peraturan PERSAMPAHAN  Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kab/Kota ini  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS  Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha di kawasan komersial / fasilitas social / fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah, dan membuang ke TPS  Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA  Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah  Retribusi sampah atau kebersihan

Pelaksanaan Keterangan

Ada (Sebutkan)

Tidak Ada




-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

Sumber : Study kelembagaan dan kebijakan, 2013 3.4.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Timbulan sampah yang ada di Kabupaten Pesisir Barat sebagian besar merupakan sampah dari kegiatan rumah tangga, pertokoan, perkantoran, industri, fasilitas pendidikan, pasar, jalan, taman serta area – area publik lainnya. Pengelolaan persampahan di sebagian wilayah Kabupaten Pesisir Barat belum semua terlayani. Secara umum sistem penggelolaan persampahan terpadu di Kabupaten Pesisir Barat baru dilaksanakan pada lingkungan pasar. Sedangkan sistem pengelolaan persampahan pada kawasan permukiman penduduk masih secara tradisional, yaitu


27


dengan cara dibakar, dibuang ke lubang, dibuang ke kebun/lahan kosong ataupun dibuang ke saluran drainase/sungai/laut. Grafik hasil studi EHRA memperlihatkan pengelolaan sampah rumah tangga hanya 6% saja yang dinilai cukup baik antara lain : 1. Dikumpulkan dan dibuang ke TPS sebesar 4% 2. Dikumpulkan pendaur ulang sebesar 1% 3. Dibuang ke lubang dan ditutup tanah sebesar 1% Sebagian besar besar belum mengelola sampahnya dengan baik antara lain : 1. Dibakar sebesar 67% 2. Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan sebesar 10% 3. Dibuang ke sungai/kali/laut/danau sebesar 11% 4. Dibuang ke dalam lubang tapi tidak ditutup tanah sebesar 4% 5. Dibiarkan sampai busuk sebesar 1% 6. Tidak tahu sebesar 1% Gambar 3.10 : Grafik pengelolaan sampah

Bagaimana Sampah Rumah Tangga Dikelola? Dibuang ke sungai/kali/laut/d anau 11% Dibuang ke dalam lubang tapi tidak ditutup tanah 4% Dibuang ke dalam lubang & ditutup tanah 1%

Dibiarkan sampai membusuk 1%

Dibuang ke lahan kosong/kebun/hu Tidak tahu 1% tan Dikumpulkan 10% pendaur ulang 1% Dikumpulkan dan dibuang ke TPS 4% Dibakar 67%

Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesisir Barat dimulai dari sumber timbulan sampah sampai dengan pemprosesan akhir di TPA adalah sebagai berikut : A.

Pewadahan Pewadahan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik individu maupun komunal. Pewadahan merupakan bagian dari system pengelolaan setelah mengadakan kegiatan identifikasi dan inventarisasi sumber sampah. Saat ini di kabupaten


28


Pesisir Barat terdapat 100 unit pewadahan berupa tong sampah yang tersebar di beberapa titik lokasi di kabupaten Pesisir Barat antara lain : pasar, perkantoran, sarana pendidikan, tempat wisata dan lain sebagainya.

Foto : Fasilitas pewadahan berupa tong sampah Layanan persampahan di Kabupaten Pesisir Barat baru mencakup wilayah Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah (sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Barat tahun 2014). Dengan jumlah penduduk 18.120 jiwa kelurahan Kota Krui berpotensi setiap harinya menambah jumlah (volume) sampah seiring dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diperkirakan setiap orang menghasilkan sampah (langsung maupun tidak langsung) minimal sekitar 2,2 L perharinya. Jika menggunakan perhitungan jumlah timbulan sampah perorang perhari dikalikan jumlah penduduk berbanding seribu maka jumlah timbulan sampah kota krui adalah sebesar 39,88 m³ perhari atau sekitar 1196,4 m³ per bulan. B.

Pengumpulan Setempat Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan gerobak sampah / becak sampah / motor sampah roda 3 (tiga) dari sumber timbulan sampah ke TPS terdekat. Dari TPS petugas kebersihn mengangkut sampah ke TPA. Saat ini Kabupaten Pesisir Barat hanya memiliki 2 unit grobak sampah. Berdasarkan hasil studi EHRA untuk layanan persampahan di kabupaten Pesisir Barat masih dianggap kurang yaitu diangkut sekali dalam seminggu oleh petugas pengangkut sampah sebesar 40%, diangkut setiap hari sebesar 30%, sekali dalam sebulan sebesar 10% dan tidak pernah ada pengangkutan sampah oleh petugas sampah sebesar 20%.


29


Gambar 3.11 : Grafik pengangkutan sampah

Seberapa Sering Petugas Mengangkut Sampah Dari Rumah? Sekali dalam sebulan 10%

Sekali dalam seminggu 40%

Tiap hari 30%

Tidak pernah 20%

Dari hasil studi EHRA tersebut diketahui bahwa kurangnya kesadaran masyarakat di kabupaten Pesisir Barat tentang pengelolaan persampahan sehingga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlunya adanya perhatian dari pemerintah untuk pengelolaan persampahan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, peningkatan pelayanan persampahan serta peningkatan sarana dan prasarana persampahan. C.

Pengumpulan Sementara Pengumpulan sementara di Kabupaten Pesisir Barat berupa bak beton yang tersebar di beberapa kecamatan. Tempat Pengumpulan sementara (TPS) ini berfungsi mengumpulkan sampah dari sumber timbulan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

D.

Pengangkutan Pengangkutan sampah ke TPA menggunaan kendaraan dump truk. Sarana pengangkutan yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Barat adalah 2 unit dump truk kapasitas 8 m³. Perhitungan sampah yang terangkut ke TPA Krui per hari : 2 dump truk x 8 m³/hari = 16 m³/hari. Sedangkan sampah yang tidak terangkut perhari adalah : 39,88 m³/hari – 16 m³/hari = 23.88 m³/hari.


30


Foto : Armada pengangkutan sampah berupa dump truk – 2 unit E.

Pemrosesan Akhir Pemrosesan akhir sampah dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk memproses dan mengembalikan ke lingkungan secara aman. Kabupaten Pesisir Barat saat ini memiliki 1 unit TPA. Di TPA Krui belum memiliki sarana pendukung operasional seperti alat berat yang berat. Berikut disajikan data eksisting TPA Krui : No

TPA Krui

1 Controlled landfill 2 Tahun Pembangunan : 2012 3 Luas TPA : 3,5 Ha 4 Luas terpakai : 2,5 Ha 5 Kapasitas TPA : 36,45 m³/hari Sumber : Dinas Pengairan dan Pemukiman Propinsi Lampung tahun 2013

Foto : Kondisi TPA Krui yang didesain Controlled Landfill

Untuk mengetahui kondisi saat ini mengenai peengelolaan persampahan dan teknologi yang digunakan maka perlu dilakukan identifikasi dengan menggunakan alat diagram system sanitasi. Diharapkan dengan mengunakan metode ini, dapat diketahui berbagai system saat BUKU PUTIH SANITASI (BPS) TAHUN 2014

31


ini yang masih digunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sehingga nantinya dapat dijadikan rekomendasi perbaikan system pengelolaan persampahan dimasa yang akan system. Untuk lebih jelasnya tentang cakupan layanan eksisting pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada syste 3.16, syste 3.17 berikut ini : Gambar 3.12 : Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan persampahan DIAGRAM SISTEM SANITASI : Persampahan Domestik Produk Input

Sampah Rumah tangga (system32 & an-organik)

Sampah FasUm (organik & anorganik)

Pengangkutan


Daur Ulang / Pembuangan Akhir

Bak Sampah

Dump truk/truk sampah

---

TPA

Pemulung

Pengepul

---

Pencacah

---

-----

-----

-----

-----

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

dibakar Sungai/pantai lubang galian dan ditimbun lahan kosong dan dibiarkan membusuk

Pasar

Gerobak Sampah, becak sampah

Bak Sampah


---

TPA

Tempat / pantai wisata


Bak Sampah


----

TPA

---

Pemulung

Pengepul

---

Pencacah

---

User Interface

Pengumpulan Setempat

Pengumpulan Sementara (TPS)

Tong sampah / bak sampah Tong sampah / bak sampah -----


Tabel 3.16 Cakupan layanan persampahan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Jumlah Penduduk (orang)

Timbulan Sampah (M3)

Volume terlayani Institusi 3R Pengelola (%) (M3) (%) (M3)

24.089 53,00 Bengkunat Belimbing 9.730 21,41 Bengkunat 22.589 49,70 Ngambur 24.958 54,91 Pesisir Selatan 10.639 23,41 Krui Selatan 18.129 39,88 Pesisir Tengah 9.470 20,83 Way Krui 15.909 35,00 Karya Penggawa 9.727 21,40 Pesisir Utara 16.395 36,07 Lemong 1.858 4,09 Pulau Pisang 163.493 359,68 Total Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat tahun 2013, diolah

Tidak Terlayani

TPA (%)

(M3)

(%)

(M3)

-

-

100

53,00

-

-

100

21,41

-

-

100

49,70

-

-

100

54,91

-

-

100

23,41

40

16

60

23,88

-

-

100

20,83

-

-

100

35,00

-

-

100

21,40

-

-

100

36,07

-

-

100

4,09

4

16

96

343,68


32


Peta 3.3 : Peta cakupan layanan persampahan (Uk.A3 terlampir)

Keterangan : A. Layanan Pengangkutan RT-TPS-TPA B. Tidak terlayani pengangkutan *) Pemetaan Sanitasi layanan Persampahan dilakukan berdasarkan hasil studi EHRA Kabupaten Pesisir Barat

B A

**) Saat ini Kabupaten Pesisir Barat belum memiliki pengelolaan sistem terpusat dan sarana IPLT

Lokasi TPA di Kec. Krui Selatan (1 unit)

B


33


Tabel 3.17 Kondisi Prasarana dan Sarana sampah yang ada di Kabupaten Pesisir Barat Kondisi

No

Jenis Prasarana / Sarana

Satuan

Jumlah Kapasitas

Ritasi/hari

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Tdk Berfungsi (vii)

unit

2

2

+

-

unit

-

-

-

-

- Container

unit

-

-

-

-

- Transfer Depo

unit

-

-

-

-

- Dump Truck

unit

2

2

+

-

unit

-

-

-

-

unit

-

-

-

-

unit

-

-

-

-

unit

-

-

-

-

Ha

-

-

-

-

Ha

3,5

36,45 m3/hr

+

-

Ha

-

-

-

-

6

- Arm Roll Truck - Compaction Truck (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat - TPS 3R - SPA (Stasiun Peralihan Antara) TPA/TPA Regional - Ssanitary landfill - Controlled landfill - Open Dumping Alat Berat

Unit

-

-

-

-

Unit

-

-

-

-

Unit

-

-

-

-

7

- Buldozer - Whell/truck loader - Excavator / backhoe IPL

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

Pengumpulan Setempat - Gerobak - Becak/becak motor Penampungan Sementara - Bak Biasa

Berfungsi

Keterangan (viii)

unit

Pengangkutan

- Sistem

IPL : Instalasi Pengolahan Lindi Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Barat tahun 2013

3.4.3. Peran Serta Masyarakat Saat ini di Kabupaten Pesisir Barat belum ada program/kegiatan layanan persampahan berbasis masyarkat.


34


Tabel 3.18 : Daftar Program/Kegiatan Layanan Persampahan Berbasis Masyarakat* No

Nama Program/kegiatan

Pelaksana/PJ

Lokasi

Tahun Program/kegiatan**)

Penerima manfaat***) L

P

Jumlah sarana

Kondisi sarana saat ini**) Tdk Berfungsi Berfungsi

1 2 3 Total

*Data tidak tersedia Keterangan : Tuliskan semua daftar program/program layanan persampahan yang ada di wilayah kajian Buku Putih Kabupaten/Kota * Program/Kegiatan persampahan berbasis masyarakat: seluruh program/kegiatan persampahan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat ** Tahun program/kegiatan diisi program/kegiatan 3-5 tahun sebelumnya *** Penerima Manfaat diisi jumlah laki-laki dan perempuan yang menerima manfaat di setiap lokasi **** Kondisi berdasarkan keterangan SKPD dan kunjungan lapangan terhadap beberapa lokasi yang telah ditentukan

Tabel 3.19 : Pengelolaan sarana persampahan oleh masyarakat* No

Jenis Kegiatan

Lokasi

Pengelola Lembaga

Kondisi

Kerjasama dengan pihak lain

keterangan


3.4.4. Komunikasi dan Media Berdasarkan kajian komunikasi media sampai dengan saat ini,kabupaten Pesisir Barat belum pernah melakukan penyuluhan atau sosialisasi tekait sanitasi. Ini dikarenakan Kabupaten Pesisir Barat merupaan Daerah otonomi baru (DOB) pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Gambar 3.13 : Kegiatan Penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten Pesisir Barat tidak tersedia 3.4.5. Peran Swasta Untuk memetakan tingkat partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesisir Barat, dilakukan Survei Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment / SSA). Survey ini dibutuhkan untuk mengetahui dengan jelas peta dan potensi penyedia layanan sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat. Penyedia layana sanitasi mencakup beberapa stakeholder, di BUKU PUTIH SANITASI (BPS) TAHUN 2014

35


antaranya : (i) Dunia Usaha terkait sanitasi, (ii) LSM/KSM terkait sanitasi, dan (iii) Dunia usaha pada umumnya. Hasil dari system SSA diharapkan dapat menggambarkan peta penyedia layanan sanitasi serta potensinya dalam pembangunan sanitasi di K abupaten Pesisir Barat. Hal lain yang lebih penting adalah pada saat pelaksanaan survey akan terjadi proses advokasi kepada para responden. Selanjutnya dari hasil advokasi tersebut diharapkan ada tindak lanjut berupa usaha penggalangan sinergi atau partsipasi antara para penyedia layanan sanitasi tersebut dengan pihak pemerintah. Hingga saat ini, masyarakat dan dunia usaha masih belum banyak yang menggeluti bisnis dibidang persampahan. Padahal apabila dilihat secara lebih detail, sampah dapat menjadi potensi ekonomi yang cukup besar dimasa yang akan system. Kondisi saat ini, dunia usaha yang menggeluti bidang persampahan adalah usaha pengumpul dan pengepul barang bekas yang berasal dari sampah. Karena belum adanya regulasi yang mengatur mengenai badan syste usaha ini. Hal inilah yang membuat kekuatan syste usaha dibidang ini masih lemah dan keberadaannya masih dipandang sebelah mata. Padahal dengan adanya usaha pengumpul dan pengepul sampah ini akan sangat mengurangi beban TPA sebagai tempat pemprosesan akhir sampah. Untuk dimasa yang akan system, perlu dibuat regulasi yang mengatur tentang usaha dibidang persampahan, dikarenakan pelaku nantinya akan menangani sampah yang kemungkinan mengandung bahan – bahan yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan, sehingga hal tersebut perlu diatur dan diberikan pengetahuan yang cukup bagi pelakunya. Adapun study SSA yang dilakukan pada pengepul sampah di Kabupaten Pesisir Barat adalah sbb : Tabel 3.20 : Peran swasta dalam penyediaan layanan pengelolaan persampahan No

Nama Provider/Mitra Potensial

Tahun Mulai operasi/ Berkontribusi

Jenis Kegiatan/ Kontribusi terhadap Sanitasi

Volume

1

Suwardi

2003

Pengepul Barang Bekas

8 m3/bln

2

Ridwan

2010

Pengepul Barang Bekas

4 m3/bln

Potensi Kerjasama Pengurangan timbunan sampah di TPA Pengurangan timbunan sampah di TPA

Sumber : Study media dan komunikasi, 2014

3.4.6. Pendanaan dan Pembiayaan Untuk mengetahui profil pendanaan dan pembiayaan APBD bidang sanitasi, Pokja Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan study keuangan dan perekonomian. Study ini diperlukan untuk mengetahui profil keuangan dan perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat dalam


36


mendukung pembangunan khususnya di sector sanitasi serta pola penyerapannya untuk kemudian digunakan mendukung pembiayaan / pendanaan sanitasi Kabupaten Pesisir Barat di masa depan. Pemetaan keuangan diperlukan untuk mengukur ketepatan alokasi pendanaan / pembiayaan sanitasi dan kesinambungan pelayanan sanitasi di masa depan. Pendanaan dan pembiayaan dari sub system pengelolaan air limbah selama ini sesuai dengan hasil study keuangan, berasal dari pemerintah yaitu APBD sebagaimana yang tertera pada syste 3.11 berikut ini. Kabupaten Pesisir Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat di tahun 2012, sehingga untuk perhitungan realisasi pendanaan sanitasi komponen persampahan tahun 20102012 menggunakan perhitungan dari APBD Kabupaten Lampung Barat. Adapun pertumbuhan rata-rata pendanaan sanitasi sebesar 1,27% dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 746.600.478,-. Sedangkan di tahun 2013 APBD Kabupaten Pesisir Barat terdapat pendanaan sanitasi yang digunakan untuk OM komponen persampahan sebesar Rp.30.000.000,-. . Tabel 3.21 : Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Persampahan No

Belanja (Rp)

Komponen

2010*

2011*

2012*

2013

2014**

Rata-rata*

Pertum buhan (%)*

1

Air Limbah (1a+1b)

2

Sampah (2a+2b)

429.210.270

666.765.350

1.143.825.815

30.000.000

340.012.270

746,600,478

1.27

2.a

Pendanaan Investasi Sampah Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun

416.709.000

647.345.000

1.110.510.500

-

330.109.000

724,854,833

0.63

-

-

-

30.000.000

-

-

-

12.501.270

19.420.350

33.315.315

-

9.903.270

21,745,645

0.63

2.b 2.c

*) Sumber : APBD Kabupaten Lampung Barat 2010-2012 **) Rencana APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2014

Untuk pendapatan retribusi dari system sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat saat ini belum ada. Sehingga untuk perhitungan realisasi dan potensi retribusi air limbah Kabupaten Pesisir Barat tidak dapat dilihat hasil nilai pertumbuhannya. Tabel 3.22 : Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Komponen Persampahan* No

SKPD

1

Retribusi Sampah

1.a

Realisasi retribusi

1.b

Potensi retribusi

2010

2011

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) 2012

2013

2014

Pertumb uhan (%)

*) data tidak tersedia

3.4.7. Permasalahan Mendesak


37


Pelayanan persampahan di Kabupaten Pesisir Barat masih sangat minim karena produksi timbunan sampah masyarakat belum semua dapat terangkut ke TPA. Selain itu lokasi layanan juga masih terbatas pada Kecamatan Pesisir Tengah yaitu kelurahan Pasar Kota Krui dan Pasar Krui. Keterbatasan pelayanan ini tidak lepas dari dukungan sarana angkutan sampah dan tenaga operasionalnya. Kendaraan sampah yang operasional saat ini sebanyak 2 unit kendaraan dump truck dan 2 unit gerobak sampah. Kebutuhan angkutan sampah sangat mendesak sehingga perlu dukungan penambahan armada sampah. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan persampahan menjadi maslah yang sangat krusial. Ini berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Berikut disampaikan beberapa permasalahan mendesak pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Barat : Tabel 3.23 : Permasalahan Mendesak No

3.5.


1

Minimnya cakupan layanan persampahan

2

Minimnya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

3

Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

4

Belum adanya regulasi atau peraturan yang mengatur tentang pengelolaan persampahan

5

Rendahnya pendanaan untuk pengelolaan persampahan

6

Belum adanya dokumen perencanaan atau kjian tentang persampahan

Pengelolaan Drainase Perkotaan Secara garis besar, saluran drainase yang terdapat di kabupaten Pesisir Barat meliputi saluran drainase primer, saluran drainase sekunder dan saluran drainase tersier. Saluran drainase primer adalah meliputi sejumlah sungai, anak sungai dan daerah aliran sungai. Sedangkan saluran drainase perkotaan yang merupakan saluran sekunder terdapat pada ruas–ruas jalan nasional dan jalan provinsi. Saluran drainase tersier berupa saluran drainase lingkungan berada disekitar lokasi kawasan permukiman yang relatif telah berkembang. Pengelolaan sistem drainase di Kabupaten Pesisir Barat, menyangkut pengadaan pembangunan, pengawasan serta pemeliharaan terhadap sarana drainase perkotaan dilakukan/diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Barat. Untuk menciptakan suatu kondisi sistem drainase yang terpelihara dengan baik, pemerintah dan ditunjang peran serta masyarakat melakukan kegiatan perawatan berupa pembersihan sampah yang sering mengganggu aliran air. BUKU PUTIH SANITASI (BPS) TAHUN 2014

38


Konstruksi saluran drainase yang ada sebagian kecil sudah berupa saluran buatan yaitu saluran dari pasangan batu kali, namun selebihnya masih berupa saluran alami yaitu saluran tanah. Bahkan pada jalan – jalan tanpa perkerasan berupa jalan tanah, pada umumnya belum terdapat saluran drainase yang baik. Saluran drainase yang ada biasanya terbentuk sendiri akibat adanya penggerusan tanah oleh air hujan. Untuk rencana pengembangan sistem drainase kota, pemerintah telah mengupayakan membuat perencanaan dengan melakukan peningkatan terhadap jenis maupun sistem drainase perkotaan. Untuk kawasan–kawasan yang memiliki kepadatan dan intesitas kegiatan yang tinggi serta potensial menimbulkan volume sampah, maka dapat dikembangkan sistem drainase tertutup untuk mengantisipasi tersumbatnya saluran oleh timbunan sampah tersebut.

3.5.1. Kelembagaan Untuk mendapatkan informasi yang baik mengenai kondisi pengelolaan drainase di Kabupaten Pesisir Barat, Pokja Sanitasi melakukan kajian kelembagaan dan kebijakan terhadap pengelolaan sub sektor sanitasi. Kajian ini perlu untuk dilakukan karena sangat dibutuhkan untuk mengetahui dengan jelas gambaran atau peta kondisi kelembagaan sub sektor drainase yang saat ini telah ada di Kabupaten Pesisir Barat. Dengan adanya peta kelembagaan ini, maka upaya penyusunan kerangka layanan drainase skala kota yang berkelanjutan dapat dikembangkan secara lebih realistis karena didasarkan pada kondisi dan potensi kelembagaan yang benar-benar nyata. Tujuan dilakukannya kajian kelembagaan dan kebijakan adalah : a. Mendeskripsikan peran dan tanggungjawab pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan drainase di Kabupaten Pesisir Barat. b. Mendeskripsikan kelengkapan dan kondisi pelaksanaan kebijakan drainase di Kabupaten Pesisir Barat. Pengelolaan sistem drainase di Kabupaten Pesisir Barat, menyangkut pengadaan pembangunan, pengawasan serta pemeliharaan terhadap sarana drainase perkotaan dilakukan/diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi Kabupaten Pesisir Barat. Untuk menciptakan suatu kondisi sistem drainase yang terpelihara dengan baik, pemerintah dan ditunjang peran serta masyarakat melakukan kegiatan perawatan berupa pembersihan sampah yang sering mengganggu aliran air.


39


Tabel 3.24 : Daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan drainase perkotaan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota  Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA  Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan PENGELOLAAN  Membersihkan saluran drainase lingkungan  Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak  Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun  Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan


Swasta

Masyarakat

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

-

+ +

+

+ +

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

Sumber : Olah data kajian kelembagaan dan kebijakan, 2014


40


Tabel 3.25 : Daftar peraturan terkait drainase perkotaan Ketersediaan Peraturan DRAINASE LINGKUNGAN  Target capaian pelayanan pengelolaan drainase lingkungan di Kab/Kota ini  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan drainase lingkungan  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan, dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan

Pelaksanaan

Ada (Sebutkan)

Tidak Ada




-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

Keterangan

Sumber : Olah data kajian kelembagaan dan kebijakan, 2014

3.5.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Perencanaan pembangunan drainase Kabupaten Pesisir Barat di prioritaskan di kawasan pesisir, padat penduduk, kumuh dan miskin serta wilayah yang dianggap rawan banjir. Guna memetakan kondisi riil mengenai sistem pengelolaan drainase dan teknologi yang digunakan, maka Pokja Sanitasi melakukan identifikasi dengan menggunakan metode diagram sistem sanitasi. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, dapat diketahui berbagai sistem yang saat ini masih digunakan oleh Pemda maupun masyarakat dalam pengelolaan drainase, sehingga nantinya dapat dijadikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan drainase dimasa yang akan datang.


41


Gambar 3.15 : Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan drainase perkotaan DIAGRAM SISTEM SANITASI : Drainase Lingkungan Pengangkutan / Pengaliran


Daur Ulang dan/atau Pembuangan Akhir

Produk Input

User Interface

Pengumpulan & Penampungan / Pengolahan Awal

Grey Water

Dapur Rumah Tangga

Saluran drainase/got

Gravitasi

---

Sungai

Grey Water

Kamar Mandi

Saluran drainase/got

Gravitasi

---

Sungai

Air Hujan

Saluran drainase

---

Gravitasi

---

Sungai

Berdasarkan data dari kecamatan tahun 2014, potensi genangan air hujan di Kabupaten Pesisir Barat terjadi pada beberapa lokasi, antara lain di Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan dan Kecamatan Way Krui. Hal ini dimungkinkan karena adanya tidak adanya saluran drainase, penyempitan saluran drainase dan di beberapa daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang. Jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi pada lokasi-lokasi tersebut sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir. Hal lain yang mempengaruhi terjadinya banjir/genangan adalah pasang surut air laut, yang mana Kabupten Pesisir Barat berhadapan langsung dengan samudrera Hindia. Apa bila terjadi hujan dengan curah hujan tinggi saat pasang air laut menyebabkan aliran air sungai seharusnya langsung ke laut terhambat dan menyebabkan genangan dibeberapa wilayah. Hal lain yang mungkin terjadi sehingga mengakibatkan banjir adalah karena pada lokasi – lokasi tersebut saluran drainase yang ada tidak terpelihara dengan baik bahkan kondisi saluran – saluran drainase sudah tertutup oleh lapisan tanah dan sampah, sehingga fungsi saluran drainase untuk menyalurkan limpasan air hujan dan air yang terdapat di permukaan tanah tidak dapat berfungsi dengan baik. Ditambah lagi dengan kondisi daerah yang terletak di pinggir laut atau daerah pesisir yang terpengaruh pasang surut air laut. Berdasarkan Hasil EHRA di Kabupaten Pesisir Barat diketahui bahwa 39,5% penduduk masih mengalami banjir secara rutin sedangkan 60,5% penduduk tidak pernah mengalami banjir.


42


Gambar 3.14 : 3.14 Grafik persentase rumah tangga yang mengalami banjir

Apakah Banjir Biasa Terjadi Secara Rutin?

39,5 60,5

Ya Tidak

Tabel 3.26 : Cakupan layanan pengelolaan drainase yang ada di Kabupaten Pesisir Barat (luas wilayah genangan) No


Wilayah Genangan Luas (Ha)

Ketinggian (M)

Lama (jam/hari)

Frekuensi (kali/tahun)

Penyebab

1

Bengkunat Belimbing*

-

-

-

-

-

2

Bengkunat*

-

-

-

-

-

3

Ngambur*

-

-

-

-

-

4

Pesisir Selatan*

-

-

-

-

-

5

Krui Selatan - Pemerihan - Lintik

5 25

0–1 0 – 0,5

2 5

1 1

Penyempitan saluran drainase Tidak ada drainase

- Way Napal - Way Suluh

15 15

0 – 0,5 0 – 0,5

2 2

1 1

Tidak ada drainase Tidak ada drainase

- Padang Raya - Balai Kencana

15 30

0 – 0,5 0 – 0,5

2 2

1 1

- Mandiri Sejati

30

0 – 0,5

>2

1

Tidak ada drainase Tidak ada drainase Pasang Surut Air Laut, tidak ada drainase

- Pasar Kota Krui

10

0–1

2

1

- Pasar Krui

5

0–1

2

1

- Sukanegara Way Krui

5

0 – 0,5

2

1

Pasang Surut Air Laut, Penyempitan saluran drainase Pasang Surut Air Laut, Penyempitan saluran drainase Tidak ada drainase

- Labuhan Mandi - Banjar Agung

5 5

0 – 0,5 0 – 0,5

>2 2

1 1

Penyempitan drainase Tidak ada drainase

- Penggawa V - Penggawa V ilir

5 5

0 – 0,5 0 – 0,5

<2 <2

1 1

Tidak ada drainase Tidak ada drainase

- Bumi waras Karya Penggawa

5

0 – 0,5

≤2

1

Penyempitan drainase

- Kebuayan - Way Sindi

15 5

0 – 0,5 0 – 0,5

≤2 2

1 1

Tidak ada tanggul sungai Penyempitan drainase

6

7

8

Pesisir Tengah


43


- Way Sindi Hanuan - Tebakak way Sindi

5 8

0 – 0,5 0–1

2 <2

1 1

Penyempitan drainase Penyempitan drainase

9 10

Pesisir Utara* Lemong*

-

-

-

-

-

11

Pulau Pisang*

-

-

-

-

-

Sumber : kunjungan lapangan tahun 2014 *) data tidak tercatat

Tabel 3.27 : Kondisi sarana dan prasarana drainase di Kabupaten Pesisir Barat* Kondisi

No

Jenis Prasarana / sarana

Satuan

Jumlah / Kapasitas

Berfungsi

Tdk beerfungsi

Frekuensi Pemeliharaan

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

m

-

-

-

-

m

-

-

-

-

- S. Sekunder A1 - S. Sekunder A2

m m

-

-

-

-

- S. Sekunder B1 Bangunan Pelengkap

m

-

-

-

-

- Rumah Pompa

Unit

-

-

-

-

- Pintu Air

Unit

-

-

-

-

1

2

3

Saluran Primer - S. Primer A - S. Primer B Saluran Skunder



44


Peta 3.4 : Peta Jaringan drainase dan wilayah genangan Kabupaten Pesisir Barat (Uk. A3)


45


3.5.3. Peran Serta Masyarakat Perilaku berwawasan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan dipengaruhi oleh banyak system seperti tingkat pendidikan, status system, keinovatifan, pengetahuan tentang lingkungan, sikap terhadap kebersihan lingkungan dan sebagainya. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan kesadaran melalui program pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberdayaan hendaknya masyarakat dilibatkan sejak awal, sehingga mereka merasa menjadi bagian penting dalam system lingkungan. Usaha-usaha untuk mengikutsertakan masyarakat dalam menanggulangi masalah air genangan telah dilakukan, namun usaha ini masih terbatas yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil. Peningkatan kerja bakti yang lebih terarah dan adanya usaha-usaha lain seperti gerakan kebersihan lingkungan dalam menanggulangi sampah serta menjaga agar saluran air tetap bersih, akan sangat membantu peran serta masyarakat dalam mengatasi bajir di kawasan masing – masing. Saat ini program/kegiatan layanan drainase berbasis masyarakat yang ada di Kabupaten Pesisir Barat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Kecamatan yang menjadi sasaran dari program PNPM Mandiri Perdesaan ini adalah Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Way Krui dan Kecamatan Krui Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 3.28 dan 3.29 berikut ini : Tabel 3.28 : Daftar Program/Kegiatan Layanan Drainase Perkotaan yang Berbasis Masyarakat No 1

2

Nama Program/Kegiatan PNPM MPd : Drainase

PNPM MPd : Gorong-gorong

Pelaksana/PJ Tim Pelaksana Kegiatan PNPM – MPd

Tim Pelaksana Kegiatan PNPM – MPd

Lokasi

Tahun Program/ Kegiatan**)

Penerima manfaat***) L

P

Jumlah Sarana

Kondisi Sarana Saat Ini berfungsi

Tdk berfungsi

Kec. Way Krui

2011

790

573

1251 m

√

-

Kec. Pesisir Tengah

2011

820

485

908 m

√

-

Kec. Krui Selatan

2011

695

562

570 m

√

-

Kec. Pesisir Tengah

2013

1413

747

652 m

√

-

2011

315

216

1 unit

√

-

Kec. Krui Selatan


46


Kec. Pesisir Tengah

2011

665

395

2 unit

√

-

Kec. Pesisir Tengah

2013

1983

1102

8

√

-

Total

Sumber : Surat Penetapan Camat PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2010-2013 dan Kunjungan lapangan Keterangan : Tuliskan semua daftar program/kegiatan drainase perkotaan yang ada di wilayah kajian Buku Putih Kabupaten/Kota * Program/Kegiatan drainase perkotaan berbasis masyarakat: seluruh program/kegiatan drainase perkotaan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat mulai dari tahap persiapan masyarakat, perencanaan, pembangunan, sampai operasi dan pemeliharaan. ** Tahun program/kegiatan diisi program/kegiatan 3-5 tahun sebelumnya *** Penerima Manfaat diisi jumlah laki-laki dan perempuan yang menerima manfaat di setiap lokasi **** Kondisi berdasarkan keterangan SKPD dan kunjungan lapangan terhadap beberapa lokasi yang telah ditentukan

Tabel 3.29 : Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan oleh masyarakat No 1 2 3

Jenis Sarana Jaringan Drainase lingkungan1251 meter Jaringan Drainase lingkungan1560 meter Jaringan Drainase lingkungan 570 meter

Lokasi Kec. Way Krui Kec. Pesisir Tengah Kec. Krui Selatan

Pengelolaan

Iuran

Lembaga

Kondisi

Tidak Ada

Tidak Aktif

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Aktif

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Aktif

Tidak Ada

Keterangan

Sumber Data : kunjungan lapangan

3.5.4. Komunikasi dan Media Berdasarkan kajian komunikasi media sampai dengan saat ini,kabupaten Pesisir Barat belum pernah melakukan penyuluhan atau sosialisasi tekait sanitasi. Ini dikarenakan Kabupaten Pesisir Barat merupaan Daerah otonomi baru (DOB) pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Gambar 3.16 : kegiatan Penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten Pesisir Barat tidak tersedia.

3.5.5. Peran Swasta Berdasarkan kajian dalam study Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation

Supply

Assessment/SSA) sampai dengan saat ini, Kabupaten Pesisir Barat belum mempunyai penyedia layanan air limbah system47c. Ini dikarenakan Kabupaten Pesisir Barat merupakan Daerah otonomi baru (DOB) pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. BUKU PUTIH SANITASI (BPS) TAHUN 2014

47


Tabel 3.30 : Penyedia layanan pengelolaan drainase perkotaan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat* Nama Provider/Mitra Potensial

No

*data tidak tersedia

Tahun mulai operasi/ berkontribusi

Jenis Kegiatan/ Kontribusi terhadap sanitasi

-

-

Volume

-

Potensi Kerjasama

-

3.5.6. Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan dari sub sektor pengelolaan air limbah selama ini sesuai dengan hasil study keuangan, berasal dari pemerintah yaitu APBD. Kabupaten Pesisir Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat di tahun 2012, sehingga untuk perhitungan realisasi pendanaan sanitasi tahun 2010-2012 menggunakan perhitungan dari APBD Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan di tahun 2013 Kabupaten Pesisir Barat belum ada pendanaan sanitasi komponen drainase. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini. Tabel 3.31 : Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi per Komponen Drainase Perkotaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2010 – 2014 No

Subsektor

3 3.a

Drainase (3a+3b) Pendanaan Investasi air limbah Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun

3.b 3.c

Belanja (Rp) 2010*

2013

2014**

Rata-rata*

2011*

2012*

-

909,321,080 882,836,000

824,000,000 800,000,000

-

6.630.081.900 5.861.730.000

577,773,693 560,945,333

-

-

-

-

592.500.000

-

-

26,485,080

24,000,000

-

175.851.900

16,828,360

Pertumb uhan (%)* -0.09 -0.05

-0.05

*) Sumber : APBD Kabupaten Lampung Barat 2010-2012 **) RAPBD Kabupaten Pesisir Barat 2014

Untuk pendapatan retribusi dari system sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat saat ini belum ada. Sehingga untuk perhitungan realisasi dan potensi retribusi air limbah Kabupaten Pesisir Barat tidak dapat dilihat hasil nilai pertumbuhannya. Tabel 3.32 : Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Komponen Drainase Perkotaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2010 – 2014* Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) No 1 1.a 1.b

SKPD

2010

2011

2012

2013

2014

Pertum buhan (%)

Retribusi Drainase Realisasi retribusi Potensi retribusi *) data tidak tersedia


48


3.5.7. Permasalahan Mendesak Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan drainase permukiman di kabupaten Pesisir Barat antara lain sebagai berikut : Tabel 3.33 : Permasalahan Mendesak No

3.6.


1

Minimnya sarana dan prasarana drainase di Kabupaten Pesisir Barat

2

Belurn adanya ketegasan fungsi system drainase

3

Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan drainase

4

Belum adanya dokumen perencanaan ataupun kajian tentang drainase

5

Minimnya pendanaan untuk sektor drainase terutama pendanaan untuk pemeliharaan drainase

Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi 3.6.1. Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2012. Berdasarkan data dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Lampung Barat tahun 2012, pada tahun 2002 produksi di PAM Krui mencapai 111.591 M3, dengan jumlah pelanggan sebanyak 376 KK, dan yang tersalurkan sebanyak 95.522 M3. Sedangkan pada tahun 2009 produksinya hanya mencapai 1.206.438 M3 dengan jumlah pelanggan 841.417 KK dimana yang terpasang sebanyak 3.741 saluran yang aktif beroperasi dari 6.556 saluran yang ada. Jika dibandingkan pelanggan di tahun 2002 dengan tahun 2009, mengalami peningkatan, Namun saat ini PAM Krui tidak beroperasi lagi yang mengakibatkan menurunya tingkat pelayanan dan distribusi air bersih ke masyarakat. Sedangkan untuk PAM Pugung Tampak total produksi mencapai 73.524 M3 dengan jumlah pelanggan yang terpasang sebanyak 371 KK yang aktif sebanyak 279 KK dan yang tersalurkan ke pelanggan mencapai 69.224 M3. Ini artinya prosentase distribusi air ke pelanggan PAM Pugung Tampak mencapai 94%. Untuk lebih jelasnya cakupan layanan Penyedian dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada table berikut ini :


49


Tabel 3.34 : Sistem Penyedian dan Pengelolaan Air Bersih Perpipaan Kabupaten Pesisir Barat No

Uraian

Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengelola Tingkat Pelayanan Kapasitas Produksi Kapasitas Terpasang Jumlah Sambungan Rumah (Total) Jumlah Kran Air Kehilangan Air (UFW) Retribusi/Tarif (rumah tangga) Jumlah pelanggan - PAM Krui* - PAM Pugung Tampak

% Lt/detik Lt/detik Unit Unit % M3 Pelanggan Pelanggan

Sistem Perpipaan 94 73.524.000 69.224.000 650 -

Keterangan

Data tidak tersedia Data tidak tersedia Data tidak tersedia

650

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Lampung Barat tahun 2012 *PAM Krui saat ini sudah tidak beroperasi Penyediaan air minum Pedesaan yang dikelola oleh masyarakat desa (Pekon). Meskipun belum merata, masyarakat di beberapa desa (Pekon) telah mendapat pelayanan penyedian air minum dengan memanfaatkan sumber-sumber air bersih dari mata air sungai atau mata air pegunungan yang ada di sekitar desa. Berdasarkan hasil EHRA di Kabupaten Pesisir Barat yang mengacu kepada standar WHO dan Unicef diketahui bahwa masih ada masyarakat yang menggunakan sumber air untuk minum tidak terlindung / tidak aman sebesar 76,2% terdiri dari : Air botol kemasan 5,3%, air isi ulang 34,6%, sumur gali tidak terlindungi 19,1%, mata air tidak terlindungi 4,2%, air sungai 8,2%, air hujan 3,3%, air waduk/danau 0,3 dan lainnya 1,2%. Selebihnya menggunakan sumber air untuk minum yang dinilai terlidungi/aman antara lain air sumur gali terlindungi 49,3%, Sumur pompa tangan 0,9%, PDAM 4,3% dan mata air terlindungi 5,7%. Gambar 3.17 : Grafik Sumber Air Minum dan Memasak

Sumber Air untuk Minum Lainnya Air dari waduk/danau Air dari sungai Air hujan Mata air tdk terlindungi Mata air terlindungi

1,2% 0,3% 8,2% 3,3% 4,2% 5,7% 19,1%

Air sumur gali tdk terlindungi

49,3%

Air sumur gali terlindungi Air sumur pompa tangan PDAM

0,9% 4,3%

34,6%

Air isi ulang Air botol kemasan

5,3%


50


Peta 3.5 : Peta cakupan layanan air bersih (uk.A3) tidak tersedia 3.6.2. Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Limbah industri rumah tangga adalah buangan yng dihasilkan oleh hasil produksi usaha kecil/rumah tangga, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah industri ini terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas limbah industri adalah: 1. Volume limbah 2. Kandungan bahan pencemar 3. Frekuensi pembuangan limbah Berdasarkan karakteristiknya, limbah industri dapat digolongkan menjadi 4yaitu : 1. Limbah cair 2. Limbah padat 3. Limbah gas dan partikel 4. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Di Kabupaten Pesisir Barat ada beberapa jenis limbah industri rumah tangga antara lain : 1. Limbah industri pangan Sektor Industri/usaha kecil pangan yang mencemari lingkungan antara lain ; tahu, tempe, tapioka dan pengolahan ikan (industri hasil laut). Limbah usaha kecil pangan dapat menimbulkan masalah dalam penanganannya karena mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak , garam-garam, mineral, dan sisa-sisa bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan dan pembersihan. 2. Limbah Industri Sandang Sektor industri sandang seperti pencucian kain tenun, batik dan kulit dapat mengakibatkan pencemaran karena dalam proses pencucian memerlukanair sebagai mediumnya dalam jumlah yang besar. Proses ini menimbulkan air buangan (bekas Proses) yang besar pula,


51


dimana air buangan mengandung sisa- sisa warna, BOD tinggi, kadar minyak tinggi dan beracun (mengandung limbah B3). 3. Limbah Industri Logam Bahan buangan yang dihasilkan dari sektor industri logam seperti mesin bubut, cor logam dapat menimbulkan pemcemaran lingkungan. Sebagian besar bahan pencemarannya berupa debu, asap dan gas yang mengotori udara sekitarnya. Selain itu sektor industri logam memcemari

air

karena

buanganya

dapat

mengandung

minyak

pelumas

dan

asam-asam yang berasal dari proses pickling untuk membersihkan bahan plat, sedangkan bahan buangan padat dapat dimanfaatkan kembali. Untuk pengelolan limbah industri dari industri terutama yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya, sebelum dibuang harus diolah terlebih dahulu. Hal tersebut akan mengurangi bahan pencemar di perairan. Dengan demikian, bahan dari limbah pencemar yang mengandung bahanbahan yang bersifat racun dapat dihilangkan sehingga tidak mengganggu ekosistem. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis industri rumah tangga dan pengolahanya di kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel 3.35 berikut ini : Tabel 3.35 : Pengelolaan limbah industri rumah tangga Kabupaten Pesisir Barat Jenis Industri Rumah Tangga

A. Industri Makanan 4. Kerupuk 5. Dodol 6. Tahu/tempe 7. Roti 8. Gula aren/gula merah 9. Kopi bubuk 10. Emping/melinjo 11. Keripik singkong/pisang 12. Klanting 13. Kue kering 14. Cabe giling 15. Peyek kacang 16. Tape singkong 17. Katering 18. Abon ikan 19. Penggilingan padi/kopi 20. Kecap B. Industri Perabotan Kelangkapan Rumah Tangga :

Lokasi

Jumlah industri RT

Jenis Pengolahan*

Kapasitas (m3/hari)*

Kab. Lambar Kab. Lambar Kab. Lambar Kab. Lambar Kab. Lambar Kab. Lambar Kab. Lambar Kab. Lambar Kab. Lambar Kab. Lambar Kab. Lambar Kab. Lambar Kab. Lambar Kab. Lambar Kab. Lambar Kab. Lambar Kab. Lambar

38 5 72 1 55 72 8 40 14 35 20 2 7 10 2 37 11

-

-


52


Jenis Industri Rumah Tangga

Lokasi

Jumlah industri RT

1. Mebel 2. Lemari, kusen, pintu,

Kab. Lambar

42

Jenis Pengolahan*


-

-

Kab. Lambar 38 meja, dipan Kab. Lambar 13 3. Damar Kab. Lambar 14 4. Anyaman 5. Hasil kayu olahan Kab. Lambar 7 (sowmill) Kab. Lambar 17 6. Bakul,tikar rotan C. Industri Sandang dan Bahan dari Kulit : Kab. Lambar 52 1. Penjahit pakaian Kab. Lambar 3 2. Sulam bordir Kab. Lambar 16 3. Tenun tapis Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat, 2012 Data masih bergabung dengan Kabupaten Induk *)Data tidak tersedia

-

3.6.3. Pengelolaan Limbah Medis Rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan diantaranya kegiatan dalam kategori diagnosa dan penobatan,perawatan, bahkan tindakan rehabilitasi. Rumah sakit dari aspek kesehatan lingkungan dapat berpotensi, antara lain : 1. Dapat menjadi media pemaparan atau penularan beberapa penyakit bagi para pasien, petugas maupun pengunjung yang berada di lingkungan rumah sakit. 2. Sebagai penghasil sampah dan limbah yang berdampak bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Menurut Permenkes RI nomor :1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit ruang lingkup kesehatan lingkungan rumah sakit antara lain : 1. Penyehatan ruang bangunan dan halaman rumah sakit 2. Hygiene sanitasi makanan dan minuman 3. Penyehatan air 4. Pengolahan limbah 5. Penyehatan tempat pencucian linen (laundry) 6. Pengendalian serangga, tikus dan hewan pengganggu lainya 7. Dekontaminasi melalui sterilisasi dan disinfeksi 8. Pengamanan dampk radiasi


53


Upaya kesehatan lingkungan rumah sakit bertujuan untuk mewujdkan lingkungan rumah sakit yang aman, nyaman dan sehat bagi para pengguna dan masyarakat di sekitar rumah sakit. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari limbah medis berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu langkah yang harus dilakukan adalah menekan sekecil mungkin atau bila mungkin dihilangkan timbulan limbah medis. Limbah medis adalah hasil buangan dari suatu aktifitas medis. Menurut Departemen Kesehatan RI pada tahun 2002, limbah medis dikategorikan berdasarkan potensi bahaya yang terkandung di dalamnya serta volume dan sifat persistensinya yang dapat menimbulkan berbagai masalah. Yang termasuk dalam kategori limbah medis adalah : 

Limbah benda tajam seperti jarum suntik, perlengkapan intravena, pipet Pasteur, pecahan gelas, dan lain-lain.



Limbah infeksius adalah limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular (perawatan intensif) dan limbah laboratorium. Limbah ini dapat menjadi sumber penyebaran penyakit pada petugas, pasien, pengunjung, maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, limbah ini memerlukan wadah atau kontainer khusus dalam pengolahannya.



Limbah patologi merupakan limbah jaringan tubuh yang terbuang dari proses bedah atau autopsi.



Limbah sitotoksik yaitu bahan yang terkontaminasi selama peracikan, pengangkutan, atau tindakan terapi sitotoksik.



Limbah farmasi, yang merupakan limbah yang berasal dari obat-obatan yang kadaluarsa, obat-obat yang terbuang karena tidak memenuhi spesifikasi atau kemasan yang terkontaminasi, obat-obat yang dibuang pasien atau oleh masyarakat, obat-obatan yang tidak diperlukan lagi oleh institusi bersangkutan, dan limbah yang dihasilkan selama produksi obatobatan.



Limbah kimia yang dihasilkan dari penggunaan kimia dalam tindakan medis, laboratorium, proses sterilisasi dan riset.



Limbah radioaktif, yaitu limbah yang terkontaminasi dengan radioisotop yang berasal dari penggunaan medis atau riset radionukleotida.

Limbah medis bukan hanya bersumber dari rumah sakit melainkan dari semua fasilitas kesehatan yang ada, antara lain : puskesmas, balai pengobatan/klinik, rumah sakit bersalin dan tempat praktik dokter.


54


Pengelolaan limbah medis ada 2 macam yaitu menggunakan pengelolaan system IPAL dan Septic Tank, tergantung dari fasilitas kesehatannya. Untuk fasilitas kesehatan dengan skala Rumah Sakit pengelolaan limbah medisnya dengan system IPAL sedangkan skala puskesmas dan/atau Pustu dengan menggunakan Sistem Septic Tank. Di Kabupaten Pesisir Barat belum memiliki Rumah Sakit baik swasta maupun milik Pemerintah (RSUD), mengingat Kabupaten Pesisir Barat yang baru saja terbentuk pada tahun 2012 pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Saat ini untuk pelayanan kesehatan masyarakat hanya dilayani oleh Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tersebar di setiap kecamatan. Kabupaten Pesisir Barat memiliki 9 unit Puskesmas dan 21 puskesmas pembantu. Untuk lebih jelas mengena pengelolaan limbah medis di kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.36 : Pengelolaan limbah medis di fasilitas-fasilitas kesehatan Nama Fasilitas Kesehatan

Jumlah

Lokasi

Jenis Pengolahan Limbah Medis*


Puskesmas (Rawat Inap) Krui

1

Kec. Pesisir Tengah

-

-

Pustu

1

Kec. Way Krui

-

-

Pustu

2

Kec. Krui Selatan

-

-

Puskesmas Karya Penggawa

1

-

-

Pustu

1

-

-

Puskesmas Pugung Tampak

1

-

-

Pustu

2

-

-

Puskesmas Pulau Pisang

1

-

-

Puskesmas Lemong

1

-

-

Pustu

2

-

-

Puskesmas Biha

1

-

-

Pustu

3

-

-

Puskesmas Ngambur

1

-

-

Pustu*

5

-

-

Puskesmas Bengkunat

1

Kec. Bengkunat

-

-

Puskesmas Bengkunat Blimbing

1

-

-

Pustu*

5

Kec. Bengkunat Belimbing

-

-

Jumlah

30

Kec. Karya Penggawa

Kec. Pesisir Utara Kec. Pulau Pisang Kec. Lemong

Kec. Pesisir Selatan

Kec. Ngambur

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Barat tahun 2014 *)Data tidak tersedia


55

3.1. Wilayah Kajian Sanitasi

Recommend Documents