Ilmu Hukum

PERAN POLRESTABES MEDAN DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TESIS

Oleh WIRA PRAYATNA 137005121/Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016

Universitas Sumatera Utara

PERAN POLRESTABES MEDAN DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Oleh

WIRA PRAYATNA 137005121/Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016


JUDUL TESIS

:

PERAN POLRESTABES MEDAN DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

NAMA NIM PROGRAM STUDI

: : :

WIRA PRAYATNA 137005121 Magister Ilmu Hukum Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. M.S) Ketua

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. M.H) Anggota

(Dr. Mahmud Mulyadi, S.H, M.Hum) Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan

(Prof.Dr. Suhaidi,SH.MH)

(Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum)

Lulus Tanggal: 3 Februari 2017


Telah diuji pada Tanggal : 3 Februari 2017

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. M.S

Anggota

: 1. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. M.H 2. Dr. Mahmud Mulyadi, S.H, M.Hum 3. Dr. Edy Yunara, S.H., M.Hum 4. Dr. Sutiarnoto, S.H., M.Hum


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: WIRA PRAYATNA

Nim

: 137005121

Program Studi : Magister Ilmu Hukum Judul Tesis

: PERAN POLRESTABES MEDAN DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, Maret 2017 Yang membuat Pernyataan

WIRA PRAYATNA


ABSTRAK Upaya pemberantasan narkotika dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Polrestabes Medan, secara khusus ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan (Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) yang merupakan pelaksana utama memberantas narkoba dalam rangka P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba). Polrestabes Medan dalam melaksanakan pemberantasan narkotika yang dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tentunya terdapat banyak hambatan, baik secara teknis dan yuridis. Polrestabes Medan tentunya juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan terhadap pemberantasan narkoba yang dihubungkan dengan tidak pidana pencucian uang tersebut, baik upaya secara internal maupun upaya secara eksternal. Ini membawa kepada perlu dikaji mengenai Dasar pengaturan kewenangan kepolisian dalam memberantas tindak pidana narkotika yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Peran Polrestabes Medan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Problematika Polrestabes Medan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dan bersifat deskriptif analitis yang memaparkan sekaligus menganalisis suatu fenomena yang berhubungan dengan peran polrestabes medan dalam pemberantasan narkotika dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan, perihal dasar kewenangan kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencucian uang diakitkan dengan tindak pidana narkotika ialah Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana didalam pasal tersebut memuat penyidikan tindak pidana pencucian uang merupakan penyidik tindak pidana asal dimana sesuai pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka penyidik tindak pidana narkotika ialah kepolisian dan badan narkotika nasional (BNN) dan dalam hal ini kepolisian berwenang. Perihal peran Polrestabes Medan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam konteks penal dan non penal. Peran Polrestabes Medan dalam konteks penal, yaitu penyidikan dimana dalam proses penyidikan Polrestabes Medan berhak melakukan melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana, melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dan meminta pihak pelapor untuk untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan seseorang yang diduga memiliki kekayaan dari hasil tindak pidana. Peran Polrestabes Medan dalam konteks non penal,


yaitu melalui tindakan preemtif meliputi memberikan informasi kepada masyarakat, pembentukan siskamling (sistem keamanan lingkungan) dan Terlibat Dalam Pembinaan Remaja Atau Pemuda/Pemudi. Tindakan preventif, meliputi : razia terhadap pengedaran narkotika, melakukan kerjasama dengan forum kemitraan polisi dengan masyarakat dan Satgas (satuan) anti narkotika, melakukan kerjasama dengan organisasi kepemudaan di kota Medan serta Melakukan sosialisasi. Perihal problematika Polrestabes Medan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: problematika yuridis terdiri atas faktor hukum, faktor penegak hukum, dan sarana serta fasilitas sedangkan problematika non yuridis terdiri atas faktor kebudayaan dan masyarakat. Dimana untuk mengatasi problematika tersebut dilakukan upaya oleh Polrestabes Medan, yaitu upaya internal terdiri dari Menambah Personel Polrestabes Medan, Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Penyidik Di Polrestabes Medan, Memperbanyak Personel Bhabinkamtibmas Di Kelurahan, dan Pengawasan Internal Dan Eksternal Di Polrestabes Medan sedangkan upaya eksternal, yakni pengembalian rasa percaya masyarakat sehingga mau bekerjasama dengan Polrestabes Medan. Hendaknya kepolisian mengoptimalkan amanat peraturan perundangundangan sebagai salah satu penyidik tindak pidana pencucian uang yang disebabkan tindak pidana narkotika sehingga tindak pidana tersebut dapat terungkap yang berarti akan semakin mempertegas posisi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bernilai kepastian hukum. Hendaknya dalam peran yang dimiliki oleh Polrestabes Medan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang juga dicantumkan dalam bentuk regulasi baik bersifat internal maupun eksternal agar semakin mempertegas posisi Polrestabes Medan secara khusus atau secara umum Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana tersebut. Hendaknya untuk mengatasi problematika yang dialami Polrestabes Medan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang agar pemerintah membantu perealisasiannya. Kata Kunci : Polrestabes Medan, Narkotika Dan Tindak Pidana Pencucian Uang


ABSTRACT Efforts to combat narcotics connected with money laundering committed Polrestabes Medan, is specifically addressed by the Investigation Unit of Drug Polrestabes Medan which is the main executor to combat drugs in order P4GN (Prevention, Eradication, Abuse, Illicit Drug), Polrestabes Medan in carrying out anti-narcotics linked to money laundering, of course, there are many barriers, both technically and legally. Polrestabes field must also make efforts to overcome the obstacles to the eradication of drugs associated with money laundering, both efforts internally and externally efforts. This brings to Basic settings need to be assessed on the police authorities in combating narcotic crime related to money laundering. Terrain Polrestabes role in the eradication of narcotics-related money laundering. Problematic Polrestabes field in the eradication of narcotics-related money laundering. This study is normative, descriptive and analytical explained as well as analyzing a phenomenon associated with Polrestabes role in anti-narcotics field associated with money laundering. The results showed, regarding the basis of the authority of the police in combating money laundering was associated with narcotic cases is to Article 74 of Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering where in the aforementioned article contains investigation of a money laundering predicate offenses where the investigator according to article 81 of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics investigators narcotic crime it is the police and the national narcotics agency (BNN) and in this case the police authorities. Regarding the role of Polrestabes Terrain in the eradication of narcotics-related money laundering can be seen in the context of penal and non-penal. Role Polrestabes Terrain in the context of penal, that the investigation which the investigation process Polrestabes Terrain reserves the right to postpone the transaction to the wealth of known and suspected to be proceeds of crime, to block the assets known or reasonably suspected to be the proceeds of crime and asked the complainant for to provide written particulars of the assets a person who allegedly has a wealth of proceeds of crime. Polrestabes role in the context of non penal field, through pre-emptive measures include providing information to the public, the establishment siskamling (environmental safety system) and Involved In Youth. Preventive measures include: a raid against drug trafficking, in cooperation with police and community partnership forum and task force (unit) anti-narcotics cooperation with youth organizations in the city of Medan and Socializing. Regarding the problems Polrestabes Terrain in the eradication of narcotics-related money laundering is divided into 2 (two), namely: the problem of juridical consisting of legal factors, law enforcement apparatus, and the means and facilities, while the problem of non-juridical consists of factors of culture and society , Where to overcome these problems do attempt by Polrestabes Medan, ie internal efforts consisted of Adding Personnel Polrestabes Medan, Implementation Education Against Investigator In Polrestabes Medan, Increase Personnel Bhabinkamtibmas In


the village, and Oversight Internal And External On Polrestabes Medan while the external efforts, namely the return of taste I believe the people that want to cooperate with Polrestabes Medan. Police should optimize the mandate of legislation as one of the investigators of money laundering resulting narcotic crime so that such offenses can be revealed which means it will further reinforce the position of Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering worth of legal certainty. Should be in the role of which is owned by Polrestabes Terrain in the eradication of narcotics-related money laundering are also included in the form of regulation is both internally and externally in order to further reinforce the position Polrestabes Terrain specifically or in general of Police of the Republic of Indonesia as one of the law enforcement has authority to conduct an investigation of the criminal act. Should be to address the problems experienced Polrestabes Medan in the eradication of narcotics-related money laundering in order to assist the realization of the government. Keywords: Polrestabes Medan, Narcotics and Money Laundering


KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah serta segala puji penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan kasih sayang-NYA tesis ini dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Magister dalam bidang hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Adapun judul tesis penulis adalah

“Peran

Porlestabes

Medan

Dalam

Pemberantasan

Narkotika

Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang ”. Dalam menyelesaikan tesis ini bukanlah hal yang mudah bagi penulis yaitu dalam proses penyelesaiannya penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan kepada penulis sejak awal penulis menjalankan perkuliahan hingga penyusunan tesis ini sampai pada penyelesaiannya. Tidak ada kata-kata yang lebih berarti untuk dapat mengungkapkan rasa terima kasih penulis, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya, Amin. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat : 1.

Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.


2.

Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

3.

Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

4.

Bapak Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS., selaku Pembimbing Utama yang dengan sepenuh hati telah memberikan arahan dan bimbingan, saran dan dorongan kepada penulis.

5.

Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis.

6.

Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum., selaku Pembimbing III yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis.

7.

Bapak Dr. Sutiarnoto, SH, M.Hum., dan Bapak Dr. Edy Yunara, SH, M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis.

8.

Para Guru Besar dan Staf Pengajar pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Program Studi Ilmu Hukum.

9.

Para Narasumber dari Porlestabes Medan yang telah banyak memberikan segala informasi.

10.

Rekan-rekan seperjuangan pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan studi S2 ini.

11.

Para Staf Administrasi pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.


Untuk kedua orang tua tercinta, ayahanda H. Syahmurad Adi, SH dan ibunda Hj. Chadijah Nasution serta kedua mertua tercinta ayahanda H. Drs. Farid Wajedi, Msi dan ibunda Hj. Nurhaida. Isteri tercinta dr. Sarah Fanya Ulfa dan anakku Nafisa Azzahra serta M. Mufti Alfatih yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi S2 ini Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang serta pahala yang setimpal atas bantuan dan budi baik yang telah diberikan oleh bapak, ibu, rekan-rekan dan seluruh keluarga yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, amin. Akhirnya, penulis berharap semoga penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Terima Kasih.

Medan, Maret 2017 Penulis,

Wira Prayatna


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi Nama

: Wira Prayatna

Tempat/tanggal Lahir

: Medan, 27 Maret 1983

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Status

: Menikah

Alamat

: Komplek Villa Malina Indah Jl. Ring Road No. 18 Medan

2. Keluarga Nama Orangtua Ayah

: H. Syahmurad Adi, SH

Ibu

: Hj. Chadijah Nasution

Nama Isteri

: dr. Sarah Fanya Ulfa

Nama Anak

: 1. Nafisa Azzahra 2. M. Mufti Alfatih

3. Pendidikan a. SD Negeri 06017

Lulus Tahun 1995

b. SMP Negeri 12

Lulus Tahun 1998

c. SMA 5 Harapan

Lulus Tahun 2001

Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Palembang

Lulus Tahun 2008

d. Strata Dua (S2) Program Studi Magister Ilmu Hukum USU

Lulus Tahun 2017


DAFTAR ISI Lembar Pengesahan...………………………………………………………………...iii Pernyataan......................................................................................................................v Abstrak..........................................................................................................................vi Abstract......................................................................................................................viii Kata Pengantar...............................................................................................................x Daftar Riwayat Hidup................................................................................................xiii Daftar Isi.....................................................................................................................xiv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang………………………………………………………………...1 B. Rumusan Masalah..............................................................................................7 C. Tujuan Penelitian...............................................................................................8 D. Manfaat Penelitian.............................................................................................8 E. Keaslian Penelitian............................................................................................9 F. Kerangka Teori Dan Landasan Konsep...........................................................11 1. Kerangka Teori..........................................................................................11 2. Konsepsi....................................................................................................14 G. Metode Penelitian............................................................................................15 1. Jenis Dan Sifat Penelitian..........................................................................16 2. Sumber Data..............................................................................................18 3. Teknik Dan Pengumpulan Data.................................................................19 4. Metode Analisis Data................................................................................20 BAB II DASAR PENGATURAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia……….…………..21


1. Keberadaan Kepolisian Republik Indonesia...…………………………...21 2. Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Peradilan Pidana..............25 B.

Tinjauan

Umum

Tentang

Tindak

Pidana

Narkotika........................................30 1. Pengertian Narkotika.................................................................................30 2. Narkotika Dan Indonesia...........................................................................34 3. Pandangan Agama Terhadap Narkotika....................................................42 C. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laudering) Di Indonesia......................................................................................................46 D. Pengaturan Kewenangan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)...................................................................................................50 BAB III PERAN POLRESTABES MEDAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) A. Polrestabes Medan...........................................................................................67 1. Sejarah Polrestabes Medan........................................................................67 2. Visi Dan Misi Polrestabes Medan.............................................................73 B. Peran Polrestabes Medan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)...................................................................................................76 1. Peran Polrestabes Medan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Konteks Penal Policy................................................76 2. Peran Polrestabes Medan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Konteks Non Penal Policy........................................83


BAB

IV

PROBLEMATIKA POLRESTABES MEDAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

A. Problematika Polrestabes Medan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)...................................................................................................93 1. Problematika Yuridis.................................................................................94 2. Problematika Non Yuridis.......................................................................101 B. Upaya Yang Dapat Polrestabes Medan Dalam Menghadapi Problematika Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)....................103 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan....................................................................................................112 B. Saran..............................................................................................................114 DAFTAR PUSTAKA...............................................................................................115


Ilmu Hukum

Recommend Documents