2 CARA DALAM MEMPERMUDAH MEMAHAMI HUKUM
MEMAHAMI UNSUR HUKUM MEMAHAMI PEMBIDANGAN HUKUM
SUMBER:
BENTUK:
FUNGSI MEMPERTAHANKAN:
SIFAT:
ISI:
LEVEL KOMPETENSI III: HUKUM EKONOMI DALAM SISTEM HUKUM
MATERIEL FORMIL TERTULIS TIDAK TERTULIS MATERIEL (SUBSTANSI) FORMIL (PROSES) MEMAKSA (DWINGEN RECHT) MENGATUR (REGELEND RECHT) PUBLIK PRIVAT
1
PERBEDAAN ANTARA HUKUM PRIVAT DENGAN PUBLIK NO
HUKUM PRIVAT (MIS. PERDATA)
HUKUM PUBLIK (MIS. PIDANA)
1.
KEPENTINGAN INDIVIDU
KEPENTINGAN UMUM
2.
DIPERTAHANKAN OLEH PERORANGAN
DIPERTAHANKAN OLEH NEGARA
3.
DITUNTUT OLEH PENGGUGAT
DITUNTUT OLEH JAKSA
4.
ADA USAHA PERDAMAIAN
TIDAK ADA USAHA PERDAMAIAN
5.
SANKSI PERDATA (GANTI RUGI)
SANKSI PIDANA (KURUNGAN)
2
HUKUM EKONOMI DALAM SISTEM HUKUM 1
PUBLIK
PRIVAT
HUKUM EKONOMI
3
PERBANDINGAN PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI
4
HUKUM EKONOMI BUKAN SEKEDAR HUKUM PERDATA DAN HUKUM DAGANG
SISTEM ANGLO SAXON: EKSISTENSI HUKUM EKONOMI LEBIH MUDAH DIPAHAMI, KARENA SISTEM HUKUM KEBIASAAN (COMMON LAW) SEHINGGA MUDAH DISELENGGARAKAN. HUKUM EKONOMI TUMBUH DAN BERKEMBANG BERSAMA PERKEMBANGAN KEBIASAAN SISTEM KONTINENTAL: EKSISTENSI HUKUM HARUS DAPAT MEYAKINKAN DAN MENUNJUKKAN JUSTIFIKASINYA SERTA HUBUNGANNYA DENGAN PERANGKAT HUKUM LAINNYA (SELAMA INI TERPAKU PADA KUHD DAN KUHP)
SECARA SUBSTANSIAL DIPENGARUHI OLEH SISTEM EKONOMI, SEJARAH DAN BUDAYA NEGARA YANG BERSANGKUTAN MENCAKUP HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT KETENTUAN HUKUM EKONOMI DAPAT BERSIFAT:
5
INTERDISIPLINER MULTIDISIPLINER TRANSNASIONAL 6
MENGAPA HUKUM EKONOMI MENGALAMI PERKEMBANGAN YANG PESAT?
DAOED JOESEF:
HUKUM EKONOMI SEBAGAI BENTUK PERATURAN YANG BERTITIK TOLAK DARI KEKUASAAN NEGARA/ PEMERINTAH TERHADAP KEBEBASAN PIHAK SWASTA DAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA, YANG TERCERMIN DARI 3 MACAM HUBUNGAN YANG DIATUR BERBAGAI MACAM PER-UU-AN:
KARENA IKUT SERTANYA PEMERINTAH/ NEGARA DALAM KEPENTINGAN PRIBADI, DIMANA HAL INI MENYEBABKAN KEPENTINGAN INDIVIDU DIBATASI DEMI KEPENTINGAN UMUM. MISALNYA
PEMERINTAH MASUK PADA RANAH PERDATA DENGAN PERTIMBANGAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMUM
HUBUNGAN NEGARA DENGAN PERUSAHAAN HUBUNGAN NEGARA DENGAN MASYARAKAT HUBUNGAN NEGARA DENGAN NEGARA LUAR
PEMBATASAN HAK MILIK ATAS TANAH PEMBATASAN JUMLAH PEMBERIAN KREDIT BANK PERJANJIAN-PERJANJIAN BISNIS YANG DILARANG KEWAJIBAN PROSEDUR TERTENTU DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
7
CONTOH: PERANCIS
8
BAGAIMANA DENGAN INDONESIA?
MELALUI KAIDAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MENGUSAHAKAN KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN PRIBADI DENGAN KEPENTINGAN UMUM, YANG DIKEMBANGKAN OLEH HUKUM PERDATA DAN HUKUM DAGANG (DIKENAL DENGAN NAMA DROIT ECONOMIQUE) SETELAH PD II, MEMBANGUN EKONOMI NEGARA DENGAN BANTUAN IBRD YANG MEMERLUKAN PERATURAN HUKUM DALAM MENGARAHKAN KEGIATAN MASYARAKATNYA DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PROGRAM TERSEBUT NEGARA YANG BERFAHAM LIBERALIS DAN INDIVIDUALIS INI TELAH MENGAKUI KEBERADAAN HUKUM EKONOMI
HUKUM ADAT: KONSEP HAK ULAYAT VREVREEMDINGSVERBOD (1875): LARANGAN PENGASINGAN TANAH ADAT KEPADA ORANG YANG TIDAK TUNDUK PADA HUKUM ADAT AGRARISCHE WETGEVING DAN AGRARIS BESLUIT: PROGRAM PENANAMAN TANAMAN KERAS GUNA DIEKSPOR KE LUAR NEGERI UNTUK MENSUKSESKAN CULTUURSTELSEL PASAL 131 DAN 163 INDISCHE STAATSREGELING: DASAR STRUKTUR EKONOMI INDONESIA YANG DUALISTIK. BUMI PUTRA (BP)YANG TETAP TUNDUK PADA HUKUM ADAT MENJAMIN ADANYA HASIL DARI TANAMAN BP PENUNDUKAN TIMUR ASING PADA HUKUM KEKAYAAN BARAT, MENGARAHKAN TIMUR ASING MENJADI PEDAGANG PERANTARA BP DAN EROPA LARANGAN PENIMBUNAN BARANG, DENGAN ANCAMAN PIDANA PEMBATASAN KEPEMILIKAN TANAH DLL
9
10
HUKUM DAGANG PERLU PERUBAHAN DAN ATAU PERLUASAN
MASALAH:
(TODUNG MULYA LUBIS)
BAGAIMANA KEBERADAAN HUKUM DAGANG INDONESIA DI INDONESIA DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI?
PERAN HUKUM DAGANG (KUHD & PER-UU-AN LAIN) SEBAGAI ALAT LEGITIMASI POLITIK PERDAGANGAN ATAU PEEKONOMIAN INDONESIA SELAIN KUHD PENGATURAN LALU LINTAS EKONOMI INDONESIA TERDAPAT PADA UU LAIN, KARENA KUHD SUDAH KETINGGALAN JAMAN DAN TIDAK MAMPU MENJAWAB PERSOALAN EKONOMI MODERN
11
DIBERLAKUKAN DI INDONESIA SEJAK 1848 MERUPAKAN KONKORDANSI DARI BELANDA YANG DIBUAT PADA 1838 BERDASAR KONDISI SOSIAL EKONOMI BELANDA PADA WAKTU ITU
12
BEBERAPA HAL YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM PERUBAHAN HUKUM DAGANG
HUBUNGAN HUKUM DAN EKONOMI
PERUBAHAN DILAKUKAN SECARA PARSIAL, KARENA TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN PERUBAHAN TOTAL TANPA MERUBAH SISTEM HUKUM PERUBAHAN HARUS MEMPERTIMBANGKAN KEPENTINGAN UMUM BERDASAR PRINSIP “KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA” DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUSAHA KECIL
TIDAK TEPAT MELAKUKAN DIKOTOMI PEMBANGUNAN HUKUM DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI, KARENA KEDUANYA SALING BERHUBUNGAN HENDAKNYA AHLI HUKUM TIDAK BERHENTI PADA KETENTUAN NORMATIF, TETAPI MULAI DENGAN PENDEKATAN KUANTITATIF DAN STATISTIK
SISTEM EKONOMI AKAN BERJALAN LANCAR DENGAN DUKUNGAN SISTEM HUKUM. DAN PERKEMBANGAN EKONOMI BERPENGARUH SECARA KUANTITATIF DAN KUALITATIF BAGI PERKEMBANGAN HUKUM.
13
14
DIMANA LETAK HUKUM EKONOMI PERUBAHAN HUKUM DAGANG?
KAIDAH-KAIDAH HUKUM EKONOMI
APAKAH RANGKAIAN KETENTUAN HUKUM INI MASUK PADA HUKUM DAGANG ATAU TERPISAH DARI HUKUM DAGANG? MASUK DAN MEROMBAK HUKUM DAGANG BUKAN PERKARA MUDAH TIDAK MUNGKIN PEROMBAKAN SECARA BEBERAPA TOTAL BEBERAPA SARJANA MERASA HUKUM DAGANG SUDAH CUKUP LENGKAP HUKUM DAGANG BUKAN SEBATAS YANG TERDAPAT PADA KUHD SAJA DALAM PRAKTEK LALU LINTAS EKONOMI BANYAK DILAKUKAN BERDASAR “KEBIASAAN” YANG TERJADI DI PASAR, DIMANA PERAN AHLI EKONOMI LEBIH BESAR JIKA DI LUAR HUKUM DAGANG, DIKHAWATIRKAN AKAN TERJADI DUALISME HUKUM
1. ADMINISTRATIF 2. SUBSTANTIF
PERLUNYA SEBUAH HUKUM YANG BELUM TERDAPAT PADA KETENTUAN PERUNDANGAN SEBELUMNYA 15
16
HUKUM ADMINISTRASI (GUNARTO SUHARDI)
KAIDAH ADMINISTRATIF
HUKUM ADMINISTRASI ADALAH BAGIAN DARI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU DAN LANGSUNG MENYENTUH KEGIATAN PEREKONOMIAN SUATU NEGARA. HUKUM ADMINISTRASI TERDIRI ATAS 2 MACAM:
17
BERSIFAT UMUM, BERLAKU PADA SETIAP ORANG BERSIFAT PERSONAL, DAN MEMBERIKAN AKIBAT HUKUM YANG LANGSUNG (MISALNYA PEMBERIAN STATUS KHUSUS, IJIN KHUSUS DLL)
18
KAIDAH HUKUM YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF
CONTOH: KAIDAH HUKUM YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF
ADALAH KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MENGENAI ASPEK-ASPEK PROSEDURAL DARI AKTIVITAS DAN TRANSAKSI EKONOMI DIBUAT OLEH APARATUR ADMINISTRASI NEGARA ATAU PIHAK EKSEKUTIF DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MEMAKSA AGAR KETENTUAN DAN PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM KETENTUAN TERSEBUT DITAATI ATAU DIPATUHI OLEH PUBLIK BENTUK FORMAL: PP, KEPPRES, INPRES,SK MENTERI DLL SANKSI: PENCABUTAN IJIN USAHA, PEMBATALAN STATUS HUKUM, PENUTUPAN USAHA DLL
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 1251/KMK.013/1988 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN LATAR BELAKANG:
SUBSTANSI ANTARA LAIN:
PENGELOLAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DAPAT MENUNJANG PERTUMBUHAN DAN STABILITAS EKONOMI BIDANG-BIDANG USAHA LEMBAGA PEMBIAYAAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PERIJINAN JUMLAH MODAL DISETOR
SANKSI:
DIHENTIKAN KEGIATANNYA DICABUT IJINNYA
19
20
KAIDAH HUKUM YANG BERSIFAT SUBSTANTIF ATAU MATERIEL ADALAH BERUPA KETENTUAN HUKUM YANG DIBUAT APARAT LEGISLATIF, YUDIKATIF DAN EKSEKUTIF BAIK SECARA BERSAMA DAN / ATAU SENDIRI MENGENAI ASPEK-ASPEK MATERIEL ATAU SUBSTANSIAL DARI AKTIVITAS TRANSAKSI EKONOMI KEKUATAN HUKUM: MEMAKSA (DWINGEN RECHT) MENGATUR (REGELEND RECHT) TERDAPAT PERBEDAAN KEKUATAN KARENA PERBEDAAN FUNGSI DAN TUJUAN YANG HENDAK DICAPAI OLEH KAIDAH HUKUM MENGATUR:
KAIDAH SUBSTANTIF
MEMAKSA:
21
SISTEM PERBANKAN YANG DAPAT MENUNJANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMERATAAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN STABILITAS NASIONAL KE ARAH PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BANYAK
KEGIATAN YANG DILARANG (MIS. MONOPOLI) PERJANJIAN YANG DILARANG (MIS. BOIKOT)
SANKSI:
23
STRUKTUR DAN PERILAKU PELAKU USAHA YANG KURANG MENGINDAHKAN PERSAINGAN SEHAT DESAKAN IMF SEBAGAI UPAYA RESTRUKTURISASI EKONOMI INDONESIA YANG HANCUR AKIBAT KRISIS
SUBSTANSI ANTARA LAIN:
AGUNAN: JAMINAN TAMBAHAN YANG DISERAHKAN NASABAH DEBITUR KEPADA BANK DALAM RANGKA PEMBERIAN FASILITAS KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH SIFAT TIDAK WAJIB
SANKSI: TIDAK ADA
UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG:LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT LATAR BELAKANG DAN TUJUAN:
SUBSTANSI ANTARA LAIN:
UU NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN LATAR BELAKANG:
22
KAIDAH HUKUM YANG BERSIFAT SUBSTANTIF ATAU MATERIEL CONTOH 2: MEMAKSA
KAIDAH HUKUM YANG BERSIFAT SUBSTANTIF ATAU MATERIEL CONTOH 1: MENGATUR
MEMBINA DAN MENJAGA KONSISTENSI PELAKSANAAN SISTEM EKONOMI NASIONAL SERTA AKURASI KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI PEMERINTAH TIDAK BOLEH DISIMPANGI ATAU DIABAIKAN OLEH PELAKU EKONOMI TUJUAN: TERCAPAINYA KETERTIBAN PELAKSANAAN AKTIVITAS DAN TRANSAKSI EKONOMI DENGAN BERLANDASKAN PADA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM
SANKSI: MENGATUR: TIDAK ADA MEMAKSA: SANKSI PERDATA: GANTI RUGI SANKSI PIDANA: KURUNGAN
SEKEDAR MEMBERIKAN PENGARAHAN DAN PEDOMAN BAGI PARA PELAKU EKONOMI DAPAT DISIMPANGI SEPANJANG PARA PELAKU EKONOMI SEPAKAT YANG TERCERMIN DALAM TRANSAKSI MEREKA TUJUAN: SEBAGAI BATASAN / RAMBU YANG MEMPERTEGAS ATURAN MAIN
SANKSI ADMINISTRATIF (PASAL 47 AYAT (2)) SANKSI PIDANA POKOK (PASAL 48) SANKSI PIDANA TAMBAHAN (PASAL 49)
24
HUKUM EKONOMI DALAM SISTEM HUKUM II
PERKEMBANGAN KAIDAH HUKUM MENGUBAH CIRI HUKUM EKONOMI DARI DROIT ECONOMIQUE: KAIDAH-KAIDAH HUKUM YANG MEMBATASI HUKUM PERDATA DAN HUKUM DAGANG
HUKUM TERTULIS
MENJADI
DROIT DE L’ECONOMIQUE: KAIDAH-KAIDAH SEMUA BIDANG HUKUM YANG MENGARAHKAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN KEHENDAK DAN TUJUAN PEMERINTAH
YURISPRUDENSI KEBIASAAN
HUKUM EKONOMI
25
HUKUM EKONOMI SEBAGAI BAGIAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
SALING MEMPENGARUHI, BERHUBUNGAN, DAN MELENGKAPI ANTARA HUKUM TERTULIS, PUTUSAN PERADILAN DAN KEBIASAAN. CONTOH:
FIDUCIA DARI KEBIASAAN MELAHIRKAN UU 42 TAHUN 1999 27
26
