PENDAYAGUNAAN PERAN PENASIHAT HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Oleh : Supriyanta dan Bambang Ali Kusumo Fakultas Hukum Unisri Surakarta
[email protected] ABSTRAK Peran penasihat hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki arti penting karena mendukung tercapainya kebenaran materiil. Peranan yang seharusnya dari penasihat hukum tercantum dalam undang-undang tentang hukum acara pidana. Dalam praktek apa yang senyatanya dilakukan tidak terlepas dari peran yang seharusnya. Jika ketentuan hukum yang mengatur tidak memberikan ruang yang memadai bagi akses penasihat hukum, maka praktis hal itu akan menjadi kendala bagi upaya pencarian kebenaran, setidaknya informasi dari penasihat hukum tentang kebenaran suatu peristiwa pidana tidak dapat didayagunakan secara optimal. Kata Kunci : pendayagunaan peran penasihat hukum, penyelesaian perkara pidana ABSTRACT The role of counsel in the criminal justice system has significance because it supports the achievement of material truth. The role that should legal counsel stated in the law on criminal procedure law. In actual practice what to do can not be separated from the role should be. If the provisions of the law governing not provide adequate space for access to legal counsel, so practical it would be an obstacle to the search for truth, at least the information from counsel about the truth of a criminal act can not be utilized optimally. Keywords: utilization of the role of legal counsel, the completion of criminal case Mengenai keberadaan advokat
LATAR BELAKANG PENELITIAN Pendampingan oleh advokat
sendiri telah diatur dengan
Undang-
yang bertindak sebagai penasihat hukum
undang No. 18 Tahun 2003 tentang
terhadap tersangka / terdakwa secara
Advokat yang juga dimaksudkan untuk
realistis merupakan kebutuhan yang sangat
memperkokoh
penting. Hal ini tidak lain karena dengan
catur wangsa penegak hukum selain polisi,
pendampingan oleh advokat /penasihat
jaksa
hukum terhadap tersangka/terdakwa, maka
kepentingan hukum tersangka/terdakwa
proses
kedudukan Penasihat Hukum diharapkan
berlangsung
peradilan secara
dimungkinkan adil
dan
dan
keberadaannya
hakim.
Dilihat
sebagai
dari
segi
upaya
bisa membantu kelancaran penegakan
mencapai kebenaran materiil relatif bisa
hukumaya mencari kebenaran materiil.
dicapai.
Masalahnya adalah bagaimanakah peran
EKSPLORASI Volume XXIX No.1 - Agustus Tahun 2016
75
yang senyatanya dilakukan oleh penasihat
sebagai “the boundaries and sets of
hukum
expectations applied to role incumbents of
dalam
mendampingi
tersangka/terdakwa
dalam
perkara
pidana?.
a
particular
position,
which
are
determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the
TUJUAN PENELITIAN
organization’s boundaries” (Banton, 1965;
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis
Katz &Kahn, 1966, dalam Bauer, 2003:
peran yang senyatanya dilakukan oleh
54).
penasihat hukum dalam mendampingi
mendefinisikan peran sebagai “a set of
tersangka/terdakwa dalam perkara pidana.
expected behavior patterns attributed to
Selain itu, Robbins (2001: 227)
someone occupying a given position in a social unit”.
METODE PENELITIAN Penelitian ini termasuk ke dalam jenis
Selain itu, peranan atau role
penelitian yuridis normatif, yang berusaha
(Bruce J. Cohen, 1992: 25) juga memiliki
mengkaji dan mendeskripsikan tentang
beberapa bagian, yaitu:
peran Penasihat Hukum
dalam praktek
(Anacted Role) adalah suatu cara yang
penanagan perkara pidana.. Penelitian ini
betul-betul dijalankan seseorang dalam
bersifat
bermaksud
menjalankan suatu peranan; Peranan yang
peran yang
dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara
penasihat
yang diharapkan masyarakat dari kita
deskriptif
karena
menggambarkan tentang senyatanya hukum
dilakukan
oleh
dalam
mendampingi
dalam
menjalankan
Peranan nyata
peranan
tertentu;
tersangka/terdakwa. Bahan hukum yang
Konflik peranan
dipergunakan terdiri atas, UU No.8 Tahun
suatu kondisi yang dialami seseorang yang
1981 tentang Hukum
menduduki suatu status atau lebih yang
Putusan Indonesia,
Mahkamah Kamus
Acara Pidana.
Agung Hukum
Republik Indonesia,
(Role Conflict) adalah
menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling
bertentangan
satu
sama
lain;
Ensiklopedia Hukum Indonesia. Metode
Kesenjangan Peranan (Role Distance)
analisis data yang dipergunakan adalah
adalah
metode analisis kualitatif.
emosional; Failure)
Pelaksanaan Kegagalan adalah
Peranan
secara
Peran
(Role
kagagalan
KAJIAN PUSTAKA
dalam
Tinjauan Tentang Teori Peran
Model peranan (Role Model) adalah
Teori mendefinisikan 76
peran “peran”
(role
theory)
atau
“role”
menjalankan
peranan
seseorang tertentu;
seseorang yang tingkah lakunya kita contoh,tiru, diikuti;
Rangkaian atau
EKSPLORASI Volume XXIX No.1 - Agustus Tahun 2016
lingkup
peranan
hubungan
(Role
seseorang
Set)
dengan
adalah
Dalam hal ini, suatu organisasi harus
individu
memastikan bahwa peran-peran tersebut
lainnya pada saat dia sedang menjalankan
telah didefinisikan dengan jelas.
perannya;
Tinjauan Tentang Asas Persamaan di
Ketegangan
peranan
(Role
Strain) adalah kondisi yang timbul bila
Depan Hukum
seseorang mengalami kesulitan dalam
Hakikat hak atas persamaan
memenuhi harapan atau tujuan peranan
didepan hukum adalah bahwa setiap warga
yang
adanya
negara memiliki hak untuk dibela (acces to
ketidakserasi aan yang bertentangan satu
legal counsel), sama diperlakukan sama di
sama lain. Peranan yang dimaksud dalam
depan hukum (equality before the law) dan
penelitiaan ini adalah prilaku seseorang
keadilan untuk semua (justice for all)
sesuai dengan status kedudukannya dalam
(Yudha Pandhu, 2004 :115). Beberapa
masyarakat.
dokumen internasional telah memberikan
dijalankan
dikarenakan
Ditinjau
dari
perilaku
pengakuan
terhadap
pentingnya
hak
organisasi, peran ini merupakan salah satu
didampingi oleh penasihat hukum bagi
komponen dari sistem sosial organisasi,
tersangka
selain norma dan budaya organisasi. Di
diantaranya adalah di dalam Universal
sini
dapat
Declaration of Human Rights (UDHR)
didefinisikan sebagai “expectations about
yang telah menegaskan adanya pengakuan
appropriate behavior in a job position
terhadap akses penasihat hukum.
secara
umum
(leader, subordinate)”.
„peran‟
atau
terdakwa.
Salah
satu
Ada dua jenis
Dalam Universal Declaration
perilaku yang diharapkan dalam suatu
of Human Rights inilah dunia internasional
pekerjaan, yaitu (1) role perception: yaitu
pertama kali memberikan acces to legal
persepsi seseorang mengenai cara orang
counsel sebagai bagian dari hak asasi
itu
manusia (Frans Hendra Winarta, 1995
diharapkan
berperilaku;
atau
pemahaman atau kesadaran mengenai pola
:29). Di dalam Pasal 6
perilaku atau fungsi yang diharapkan dari
Declaration
orang tersebut, dan (2) role expectation
menyebutkan : “Everyone has the right to
yaitu cara orang lain menerima perilaku
recognation every where as a person
seseorang dalam situasi tertentu. Dengan
before the law”. Ini adalah bukti bahwa
peran yang dimainkan seseorang dalam
prinsip persamaan di depan hukum telah
organisasi, akan terbentuk suatu komponen
dijamin.
penting
dan
perlindungan hukum disebutkan bahwa :
kemampuan orang itu untuk bekerja.
“All are equal before the law and are
dalam
hal
identitas
EKSPLORASI Volume XXIX No.1 - Agustus Tahun 2016
of
Dalam
Human
kaitannya
Universal Rights
dengan
77
entitled without any discrimination to
pidana mati, lima belas tahun atau lebih,
equal protection of the law. All are entitled
dan terhadap tindak-tindak pidana yang
to
any
tersangkanya tidak mampu yang diancam
this
dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi
Declaration and against any incitement to
kurang dari lima belas tahun. Dengan
such discrimination”.
demikian terhadap tindak-tindak pidana
equal
protection
discrimination
in
against
violation
of
semacam ini, terdapat konsekuensi bagi HASIL
PENELITIAN
DAN
dalam proses peradilan pidana untuk :
PEMBAHASAN Dalam perkara pidana seorang tersangka
pejabat pada semua tingkat pemeriksaan
terutama
sejak
dilakukan
menunjuk
dan
menghadirkan
sekaligus
penasihat
berusaha
hukum
bagi
penangkapan dan atau penahanan berhak
tersangka yang secara riil membutuhkan
menghubungi
bantuan penasihat hukum.
dan
meminta
bantuan
Penasihat Hukum. Sesuai dengan sila
Kewajiban
Perikemanusiaan maka seorang terrsangka
penasihat
harus
ka/terdakwa bagi semua pejabat pada
diperlakukan
sesuai
dengan
hukum
menunjuk
martabatnya sebagai manusia dan selama
semua
belum terbukti kesalahannya
merupakan
harus
tingkat
untuk
tersang-
pemeriksaan
kewajiban
tersebut
yuridis
yang
dianggap tidak bersalah. Karena itu ia hak-
seharusnya mempunyai implikasi yuridis
haknya
dan
pula apabila ketentuan tersebut diabaikan.
diberikan sejak ia dikenakan tindakan
Berkaitan dengan hal ini dalam praktek
hukum seperti ditangkap/ ditahan. Namun
penegakkan
demikian disisi lain pemenuhan hak-hak
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.:
tersebut juga tidak boleh merugikan
510 K/Pid./1988 yang menegaskan bahwa
kepentingan pemeriksaan atau merufikan
penunjukan penasihat hukum tersebut
kepentingan
bersifat
harus
tetap
sistem
dilindungi
peradilan
pidana.
Peran
hukum,
telah
imperatif,
ada
meskipun
tersangka/terdakwa masih mempunyai hak
Penasihat
Hukum
Di
Tingkat
ditunjuk
Penyidikan Dalam
untuk menolak penasihat hukum yang
kenyatannya
akses
pemberian
tersebut.
Dalam
bantuan
pelaksanaan
hukum
kepada
penasihat hukum dalam proses peradilan
tersangka yang dikenakan penahanan,
pidana masih bersifat terbatas. Tetapi
penasihat hukum harus memperlihatkan
masih terbatas pada tindak pidana tertentu
surat kuasa khusus dari tersangka, dan
yaitu tindak pidana yang diancam dengan
menunjukkan kartu tanda pengenal sebagai
78
EKSPLORASI Volume XXIX No.1 - Agustus Tahun 2016
Advokat.Dalam
hal
terdakwa
tidak
penasihat
hukum,
tersangka
bersedia
atau
didampingi
Penuntutan
sudah
Kewajiban penasihat hukum di
ditunjuk penasihat hukum, agar penyidik
tingkat kejaksaan ini hanyalah berusaha
atau penuntut umum membuatkan Berita
untuk mendapatkan surat dakwaan atas diri
Acara Penolakan, yang ditandatangani
tersangka
oleh tersangka dan penyidik atau penuntut
pembelaan, dalam sidang pengadilan dan
umum dan surat penunjukkan penasihat
dalam praktek pihak penasihat hukum
hukum serta Berita Acara Penolakan oleh
selalu sudah mendapat surat dakwaan
tersangka
tersebut
tersebut pada waktu perkara sudah digelar
dilampirkan dalam berkas perkara. Dengan
di sidang pengadilan. Berbeda halnya
adanya
maka
dalam hal tindak pidana khusus dimana
kewajiban untuk menyediakan penasihat
pihak kejaksaan dapat bertindak sebagai
hukum sudah selesai. Penasihat Hukum
penyidik, dalam hal ini pihak kejaksaan
harus berperan aktif bahkan pro aktif
akan
sebab
yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
atau
meskipun
Peran Penasihat Hukum Di Tingkat
terdakwa
surat-surat
tersebut,
bantuan
hukum
bagi
guna
selalu
mempersiapkan
berpedoman
tersangka/terdakwa masih dalam taraf
Indonesia
"hak", dimana masih harus diperjuangkan
khususnya mengenai perkara korupsi.
agar hak tersebut terealisasi secara nyata.
Menurut putusan MARI tersebut pejabat
Kewajiban
hukum
pada semua tingkat pemeriksaan wajib
hanyalah untuk memberitahukan kepada
menunjuk dan menghadirkan penasihat
tersangka atau terdakwa bahwa dirinya
hukum
berhak didampingi oleh penasihat hukum.
diperiksa. Apabila kewajiban tersebut
Selanjutnya bilamana tersangka/terdakwa
diabaikan, maka akan berakibat hukum
tersebut menghendaki didampingi oleh
semua hasil pemeriksaan tersebut akan
penasihat hukum, hal itu diserahkan
dinyatakan tidak sah.
sepenuhnya kepada tersangka/terdakwa
Peran Penasihat Hukum di Tingkat
yang
Pengadilan
pejabat
penegak
bersangkutan.
Terhadap
No.
bagi
tersangka/terdakwa yang tidak dikenakan
1565
pada
K/Pid./1991,
tersangka
Terhadap
yang
terdakwa
akan
yang
panahanan, hal itu tidak menjadi masalah,
melakukan tindak pidana berat yaitu tindak
sebab mereka bisa leluasa untuk mencari
pidana yang diancam dengan pidana mati,
dan memilih penasihat hukum sendiri yang
lima belas tahun atau lebih, terdakwa yang
ia kehendaki.
tidak
mampu
secara
ekonomis
dan
melakukan tindak pidana yang diancam EKSPLORASI Volume XXIX No.1 - Agustus Tahun 2016
79
dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi
DAFTAR PUSTAKA
kurang dari lima belas tahun
Abdurrahman. 1980. Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia. Bandung : Alumni.
telah
disediakan dana bantuan hukum dari pemerintah.
Hakim
kejahatan
itu
dalam
hal
menarik
suatu
perhatian
masyarakat luas, Ketua Majelis Hakim yang akan mengadili perkara itu setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri, menunjuk seorang atau lebih penasihat
hukum
yang
memberikan bantuan dan jasa-jasanya dengan cuma-cuma.
KESIMPULAN Peran penasihat hukum yang senyatanya praktek
_______, 1990.Perbandinqan Hukum Pidana Beberapa Negara,.Jakarta : Sinar Grafika
mempunyai
reputasi atau nama baik dan sanggup
dalam
Andi Hamzah. 1986.Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : PT. Arikha Media Cipta, Jakarta.
penegakan
hukum
Andi Hamzah dan Irdan Dahlan.1984. Perbandinqan KUHAP, HIR, dan Komentar. Jakarta : Ghalia Indonesia. Bauer, Jeffrey C. (2003). Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States. Dissertation, University of Cincinnati Clermont.
tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. :
Cohen, Bruce. J. (1992). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rineka Cipta.
501 K/Pid./1988 yang menegaskan bahwa pelaksanaan Pasal 56 KUHAP bersifat "imperatif" tertuju pada semua pejabat, pada semua tingkat pemeriksaan.
Frans
Hendra Winarta.1995. Advokat Indonesia (Citra, Idealisme, dan Keprihatinan), Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Koentjoroningrat. 1986. Pengantar Ilmu Anthropologi. Jakarta : Rineka Cipta
SARAN - SARAN Guna mendayagunaan peran penasihat hukum dalam proses peradilan pidana, perlu pelembagaan mekanisme sanksi proses dalam peradilan pidana guna mengisi kekosongan hukum ketiadaan sanksi
bagi pejabat yang mengabaikan
Lexy J. Moleong. 1998. Metodoloqi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya. M. Yahya Harahap. 1995. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Jakarta : Pustaka Sinar Kartini.
ketentuan hukum acara pidana.
80
EKSPLORASI Volume XXIX No.1 - Agustus Tahun 2016
_________________. 1995. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, Jakarta : Pustaka Sinar Kartini. Kanfer, R. 1987. Task-specific motivation: An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, and determinants. Journal of Social and Clinical Psychology, 5: 237–264. Ronny
Hanitijo Soemitro.1988. Metodoloqi Penelitian Hukum dan Jurimetri,Jakarta : Ghalia Indonesia.
Saafroedin Bahar. 1996. Hak Asasi Manusia (Analisis Komnas HAM dan jaiaran HANKAM/ABRI). Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press: Jakarta ________________,1989. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo Persada,... Yudha Pandhu.2004. Klien dan Advokat Dalam Praktek Indonesia, 2004, Jakarta :Legal Center Publishing. Soleman B. Taneko. 1993. Struktur dan Proses Sosial : Suatu Pengantar Pembangunan. Jakarta :Rajawali Pers Undang-Undang No. 8 tentang KUHAP .
Tahun
1981
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
EKSPLORASI Volume XXIX No.1 - Agustus Tahun 2016
81
