MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS Hambali Yusuf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail:
[email protected]
Abstrak Peradilan progresif adalah sebuah model penyelesaian perkara pidana yang berbasis hukum yang berkeadilan.Permasalahan yang hendak dibahas adalah Model menyelesaikan apa yang tepat dalam perkara pidana lalu lintas yang sesuai dengan rasa kedilan dalam masyarakat Indonesia. Pada perkembangan nya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini banyak yang memberikan santunan kepada korbannya sebagai bentuk perdamaian.Model penyelesaian perkara pidana kelalai lalu lintas, polisi masih melakukan penegakan hukum dengan pendekatan hukum positif, namun demikian masyarakat sudah ada kesadaran utuk menyelsaikan perkara ini dengan peyelesaian diluar peradilan pidana dengan melakukan perdamaian yaitu memberikan santunan kepada korban, dalam bentuk menanggung segala biaya pengobatan bagi korban luka-luka dan biaya kematian bagi korban yang mati. Kata kunci: model, penyelesaian perkara pidana, lalu lintas Pendahuluan
yang
Kerisis
keadilan
penyelenggaran Indonesia penyelasaian
dalam
peradilan
di
menangani
Seterusnya putusan
tidak
hakim
khususnya
dalam
melakukan
perkara
pidana
sampaila
perkaranya. puas
dengan
banding
perlawan pada
kasasi,
upaya
hukum
menimbulkan banyak reaksi. Reaksi
Peninjauan
itu berbagai macam bentuknya,
herzining. Tidak puas dengan PK
ada yang secara hukum dibenarkan
pertama dapat meminta PK kedua.
misalnya
melakukan
Tanpa adanya pembatasan perkara
meminta
banding
perlawanan bagi
pelaku
Ulang
dapat
(PK)
atau
yang dapat diajukan PK menumpuk
pidana yang tidak puas dengan
sisa
perkara
putusan hakim tingkat pertama
Penomena
ini
setiap dapat
tahunnya. dipahami 1
bahwa pencari keadilan merasa
berkembang sebagai hukum adat1
tidak
1
puas
dengan
model
.
penegakan hukum. Ketidak puas
Berdasarkan penelitian yang
lainnya dapat berupa protes dalam
dilakukan oleh berbagai kalangan
bentuk unjuk rasa, pengrusakan
akademisi terhadap penyelesaian
kantor pengadilan, teror terhadap
konflik
hakim, dsb.
Indonesia, pada dasarnya budaya
Peradilan progresif adalah sebuah
model
perkara
penyelesaian
pidana
yang
berbasis
dalam
untuk
masyarakat
penyelesaian
musyawarah merupakan
atau nilai
secara konsiliasi
yang
banyak
hukum yang berkeadilan. Hukum
dianut
yang
Indonesia. Berbagai suku bangsa di
hidup
dalam
masyarakat
oleh
di
masyarakat
di
sejatinya hukum yang terpelihara
Indonesia
seperti hukum adat adalah hukum
penyelesaian
yang progresif. Penyelesaian kasus-
damai, misalnya masyarakat Jawa,
kasus yang tidak merugikan negera
Lampung, Bali, Sumatra Selatan,
dan tidak mengganggu ketertiban
Lombok,
umum
lalu
dan masyarakat Sulawesi Selatan2.
lintas yang menyebabkan korban
Tindak pidana kecelakaan
jiwa ataupun harta benda akan
lalu lintas diatur dalam undang-
lebih
bagi
undang no.UU No. 22 Tahun 2009
perlindungan korban dan pelaku
tentang Lalu Lintas dan Angkutan
jika
Jalan.
seperti
baik
kecelakaan
dan
diterapkan
solutif
penyelesaian
model peradilan alternatif. menyelesaikan
budaya
konflik
secara
Papua, Sulawesi Barat,
Hal
ini
penyelesaiannya
Masyarakat indonesia sudah terbiasa
mempunyai
konplik
berarti
model
menggunanakan
hukum positif dengan penyelesaian peradilan
pidana
bukan
hukum dengan penyelesaian hukum adat yaitu dengan musyawarah. Penyelesaian
konflik
secara
musyawarah
untuk
secepat
mungkin
diadakan
perdamaian
1
Trisno Raharjo, “Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat”, jurnal Hukum, no.3 vol 17, juli 210, hlm. 492 2 Ibid.
2
penyelesaian dengan cara damai di
peradilan
luar peradialan.
hukum.
Tingginya angka kecelakaan
pidana
oleh
Polisi
penyidikan
penegak
melakukan
dan
seterusnya
lalu lintas yang bannyak menelan
dilakukan
korban jiwa
pengadilan, sementara penyelesai
terjadi
yang paling banyak
yang
kecelakaan
disebabkan lalu
lintas
oleh perlu
penuntutan
dan
yang telah dilakukan oleh pihakpihak
terkait
dianggap
bukan
penyelesain secara arif dan bijak
penyelesaian oleh sistem hukum
sana. Tindak pidana kecelakaan
positif dalam KUHP. Permasalahan
lalulintas
tindak
dalam
bukan
bagaimana model menyelesaikan
bukan kejahatan
apa yang tepat dalam perkara
adalah
pidana
jenis
kealpaan,
kesengajaan. Ia
tetapi tindak pidana pelanggaran. Model dengan
penegakan
menggunakan
peradilan
pidana
pidana
rasa
adalah
yang
dengan
sistem
masyarakat Indonesia.
sesuai
kedilan
dalam
model
Pembahasan Paham Hukum Positivis
pendekatan penyelesaian konplik antara
lintas
hukum
perkara.
seharusnya
hukum
lalu
ini
menggunakan
pendekan penyelesaian Yang
penelitian
dengan
hukum positif dipengaruhi oleh
korban, negara dan masyarakat.
falsafah barat, yaitu cara pandang
Pendekatan penyelesaian perkara
libral,
terikat
pada
hukum
skuler. KUHP adalah salah satu
formal
keacaraan.
Penyelesaian
produk pemikiran barat yang masih
konplik
hukum
melakuan
pendekatan
pelaku
Model penyelesaian menurut
ketentuan
negosiasi
antara
berlaku
individual,
sebagai
Indonesia.
kapital,
hukum
Positivisme
dan
positif adalah
pelaku dengan korban, negara dan
aliran filsafat ilmu yang lahir sejak
masyarakat.
abad ke 20 sebagai refleksi dari
Permasalahan yang muncul
perkembangan
ilmu
dan
dalam penyelesaian perkara pidana
dampaknya
lalu
manusia, perubahan sosial yang
lintas adalah dilakukannya
terhadap
alam
kehidupan
3
fundamental dan meluas begitu 3
cepat.
membedakan
dengan
nilai-nilai
berasal dari Tuhan dan moral yang
Positivisme
hukum
atau
abstrak dan tidak nyata.
disebut juga Mazhab Formalistik, mencoba
menjawab
masalah-
Sebagai
pemahaman
(verstehen),
positivisme hukum
masalah hukum melalui sistem-
atau aliran hukum positif ini pada
sistem norma, aturan-aturan, bagi
dasarnya sangat memandang perlu
aliran ini alam berpikir hukum
untuk memisahkan secara tegas
adalah berfikir normatif bahkan
antara hukum dan moral atau
cenderung legisme.4
antara
Apa yang dimaksud dengan
hukum
(dassain)
yang
dengan
berlaku
hukum
yang
aliran positivisme ?. Positivisme
seharusnya (dassolen). Hukum yang
disini
seharusnya adalah hukum yang
jangan
lawan
diartikan
negatif.
sebagai
Positivisme
dibentuk
oleh
maksudnya poenere yang artinya
kekuasaan
ditetapkan.5
tertulis.
Kata
positivisme
digunakan untuk menggambarkan suatu
maksud
dari
sebuah
yang
Dalam
pemegang berupa
aturan
kacamata
aliran
hukum positif analitis, tiada hukum
pemikiran yang menyatakan bahwa
lain
hukum adalah suatu yang pasti,
atau inti aliran hukum positif ini
tegas
adalah menyatakan bahwa norma
dan
nyata,
yang
jelas
kecuali
hukum 3
.Bernard Arief Sidartha, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilasafatan dan sifat keilmuan Hukum sbagai Lnadasan Pengembangan Ilmu Hukum nasional Indonesia:Jakarta. Mandar Maju, hlm.84 4 . HR.Otje Salman, 2009. Filsafat Hukum (perkembangan dan Dinamika Masalah): Bandung Reflika Aditama, hlm 37 5 Muhammad Erwin, Amrullah Arpan: 2007. Filsafat Hukum: Renungan untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di bawah Sinar Keadilan. Bukit Besar Palembang.Penerbit Unsri, hlm. 23
adalah
ditetapkan otoritas
perintah
oleh
yang
sah
penguasa
apabila
ia
lembaga
atau
berwenang
dan
didasarkan pada aturan yang lebih tinggi, bukan digantungkan pada nilai moral. Norma hukum yang ditetapkan itu tidak lain adalah undang-undang.
Undang-undang
adalah sumber hukum, di luar undang-undang
bukan
hukum. 4
Teori
hukum
adanya
positif
norma
mengakui yang
hukum tertulis. Pandangan yang
bertentang dengan nilai moral,
mengagungkan hukum tertulis pada
tetapi
positivisme
hal
itu
hukum
dalam masyarakat diatur dalam
tidak
mengurai
keabsahan norma hukum tersebut. Bagi kaum positivisme, tak
hukum
ini
pada
hakekatnya merupakan perhargaan berlebihan
terhadap
kekuasaan
ada hukum selain hukum positif,
yang menciptakan hukum tertulis
yaitu hukum yang didasarkan pada
itu, sehingga kekuasaan ini adalah
otoritas yang berdaulat. Bagi kaum
sumber
positivisme, hukum positif berbeda
adalah hukum.
jika dibandingkan dengan asas-asas lain
yang
didasarkan
moralitas,
religi,
hukum
Menurt
dan W.
kekuasaan Friedmann,
pada
secara umum, tesis-tesis pokok
kebiasaan
dari aliran positivisme ini dapat
masyarakat. Secara mendasarnya
dirumuskan sebagai berikut:
perbedaan antara hukum alam dan
1. Hanya
ilmu
yang
dapat
hukum positif apabila dilihat dari
memberikan pengetahuan yang
ladasannya
sah,
dapat
dibedakan
seperti gambar berikut ini:
2. Hanya
fakta
yang
dapat
menjadikan
Aliran hukum alam
objek
pengetahuan; Keabsahan norm hukum tergantung nilai moral
dari metode ilmu
landasan norma hukum
Norma hk adalah sah apabila ditetapkan oleh otoritas yg berwng
Aliran hukum positif
Aliran positivisme ini sangat mengagungkan
hukum
tertulis
sehingga aliran ini beranggapan tidak ada norma hukum diluar hukumpositif,
3. Metode filasafat tidak berbeda
senua
persoalan
4. Tugas
filsafat
adalah
menemukan asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan
asas-asas
ini
sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadi landasan bagi organisasi sosial; 5. Semua dunia
interpretasi harus
tenatng didasarkan 5
semata-mata atas pengalaman
lebih
(empirik-verifikatif);
dalam Muhammad Erwim Sumber
6. Bertitik tolak pada ilmu-ilmu alam;
rendah.
hukum
itu
langsung,
7. Berusaha
memperoleh
Ridwan
adalah yang
Syahrani
pembuatnya
berdaulat
atau
sautu
badan perundang-undangan yang
tentang
tinggi, dan semua hukum dialirkan
dunia fenomena, baik dunia
dari sumber yang sama itu. Hukum
fisik maupun dunia manusia,
yang bersumber dari situ harus
melalui
aplikasi
metode-
ditaati
metode
dan
perluasan
terang
pandangan
jangkawan
tunggal
hasil-hasil
ilmu
alam.
tanpa
sekalipun
dirasakan
tidak
7
adil. Sumbangan Austin
Dalam bidang hukum, aliran
syarat,
terhadap
adalah
terbesar teori
satu-satunya
dari hukum
pendapat
positivisme ini memunculkan teori
mengenai perintah dari penguasa,
positivisme
hukum
(legal
untuk mencapai keadilan dalam
positivisme)
yang
meliputi
definisi hukum.8Jonh Austin dalam
analyticallegal
positivisme,
Muhammad Erwin.:
Kelsen’s Pure Theory, of Law dan
“ the matter of jurisprudence is positive law: law, simply and stricklyso called: or law set by political supriors to political inferiors...a law, in the most general and comprehensive acception in which the term in its literal meaning, is employed, may be said to be a rule laid down for the guidence of an intelligen being having power of him....
analytcal jurisprudence.6 Aliran Hukum Positif Analitis Toko aliran hukum positif analitis yang terutama adalah Jonh Austin, seorang ahli hukum Inggris, menyatakan bahwa satu-satunya sumber
hukum adalah kekuasaan
yang tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan hanyalah
sumber-sumber sebagai
sumber
lain yang 7
6
. Ibid. Hlm 25
8
ibid Ibid. Hlm 25
6
Pernyataan
atas
oleh manusia untuk manusia, yang
John
dapat dibagai lagi:
yaitu
1. Hukum positif, yaitu hukum
tegas
yang dibentuk oleh manusia
keberadaannya, yang merupakan
dengan political superior yang
suatu produk dari kekuatan politik
ada
yang
peraturan perudang-undangan
menunjukkan Austine suatu
di
pemahaman
tentang yang
lebih
hukum,
jelas
dan
padanya,
contohnya
kuat
untuk
suatu
politik
yang
lebih
2. Bukan
lemah. Selanjutnya hukum dalam
hukum
pengertiannya, adalah juga aturan
manusia dengan tidak adanya
yang diberlakukan untuk memberi
political
arahan (guidence) bagi manusia
contohnya
(intelligen
pada buruh.
kekeuatan
being)
yang
mempunyai kekuasaan
(having
hukum
positif,
yaitu
yang
dibentuk
oleh
superior perintah
padanya, majikan
Kategori yang kedua dari
power over him).
hukum yang pada bagian atas
Jonh Austin kemudian membagi
disebut dengan Laws improperly so
dua kategori dari hukum yaitu:
called,
1. Laws properly so called, dan
dengan
2. Laws improperly so called.
dengan
Lili
dicontohkan
olehnya
menganologikan suatu
hukum
aturan-aturan
Rasyadi
kebiasaan yang tidak tertulis pada
menterjemahkan kedua kategori
situasi atau lingkungan tertentu,
hukum
istilah
seperti Laws of fashion, dan laws
hukum
of honours9.
di
atas
masing-masing,
dengan adalah
dalam arti yang sebenarnya dan hukum
dalamarti
yang
tidak
sebenarnya.
Menurut Jonh Austin, hukum tidak lain adalah perintah yang bersumber
dari
otoritas
yang
Hukum yang dibuat oleh
berdaulat di dalam masyarakat.
Tuhan, dapat disebut juga dengan
Suatu perintah yang merupakan
Hukum Alam atau hukum Almiah,
ungkapan
dari
keinginan
yang
dan kemudian hukum yang dibuat 9
Ibid, hlm. 27
7
diarahkan
oleh
berdaulat, orang
otoritas
yang
atau
yang
strickly so called, is set by a sovereign person , or sovereing body of persons, to a members. Of the independent political society wherein that person or body is sovereign or supreme. Or it is set by monarch, or sovereign member, to a person or persons in a state of state of subjection to its author.10 Jadi, menurut John Austin,
mengharuskan
orang-orang
untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal. Perintah itu bersandar karena adanya ancaman keburukan, yang akan dipaksakan
berlakunya jika
perintah
tidak
itu
Keburukan
yang
ditaati.
mengancam
mereka yang tidak taat adalah berwujud sanksi yag berada di belakang perintah itu. Jadi hukum dipisahkan keadilan
secara dan
tegas
hukum
dari tidak
didasarkan atas cita yang baik dan buruk melainkan atas kekuasaan dari penguasa yang lebih tiggi. Sejak
dikatakan
otomatis harus ada subjek yang Subyek
(commander).
pemerintah
tersebut
tenteng mempunyai kekuatan atau
perintah
(commander)atau
pembentuk
hukum tersebut dapat digolongkan sebagai orang maupun suatu badan atau institusi dengan kedaulatan dimilikinya dari suatu masyarakat politik yang bebas. Pada akhirnya Lili Rasyadi
bahwa
hukum adalah suatu perintah maka memerintahkannya
pemberi
merumuskan
inti
dari
ajaran
positivisme hukum yang analitis dari
John
Austin
itu
sebagai
berikut11: 1. Ajarannya
tidak
berkaitan
kekuasaan yang ada padanya untuk
dengan soal atau penilaian baik
mengeluarkan perintah tersebut.
dan buruk, sebab penilaian itu
Inilah
berada di luar hukum;
yang
kedaulatan jelas,
John
dsebut (soevereign). Austin
dengan Lebih
2. Walau diakui adanya hukum
mengatakan
moral
bahwa: “every positive law, or every law simply and
yang
berpengaruh
terhadapa masyarakat namun 10
Ibid, hal. 27 . Ibid hlm. 29
11
8
secara yuridis tidak penting
Tatanan
hukum
yang
bagi hukum. Austin memisahkan
beroperasi dalam suatu masyarakat
secara tegas antara moral di
pada
satu pihak dan hukum di lain
pengejawantahan cita-hukum yang
pihak;
dianut
3. Pandangannya
dasarnya dalam
merupakan
masyarakat
yang
bertolak
bersangkutan ke dalam berbagai
belakang dengan,baik penganut
perangkat aturan hukum positif,
hukum alam maupun mazhab
lembaga hukum dan proses (prilaku
sejarah;
birokrasi pemerintahan dan warga
4. Hakekat
dari
hukum
adalah
masyarakat).
Yang
perintah. Semua hukum positif
dengan
adalah
gagasan, karca, cipta dan pikiran
perintah
dari
yang
berkuasa;
cita
dimaksud
berkenaan
hukum
dengan
adalah
hukum
atau
5. Kedaulatan adalah merupakan
persepsi tentang makna hukum
hal di luar hukum yaitu berada
yang dalam intinya terdiri atas tiga
pada
unsur:
dunia
politik
atau
keadilan, kehasil gunaan
sosiologi karenanya tidak perlu
dan kepastian hukum. Cita hukum
dipersoalkan
dianggap
itu terbentuk dalam pikiran dan
sebagai suatu yang telah ada
sanubari manusia sebagai produk
dalam kenyataan;
berpadunya
pandangan
keyakinan
keagamaan
dan
kenyataan
kemasyarakatan
yang
6. Ajaran
Austin
memberikan hukum
sebab
yang
kurang/tidak tempat hidup
bagi dalam
masyarakat . Cita Hukum Pancasila.12
diproyeksikan
pada
proses
pengkaidahan
perilaku
warga
masyarakat yang mewujudkan tiga unsur cita hukum tersebut tadi. Dalam
12
. Bernard Arief Sidharta. 2013. Ilmu Hukum Indonesia : upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat. Genta Publishing. Yogyakarta.hlm.96
hidup,
dinamikan
kehidupan
kemasyarakatan, cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai
asas
umum
yang
mempedomani,
norma
kritik 9
(kaidah evaluasi)dan faktor yang
kefilsafatan
memotivasi
dalam
kerangka
dan
penyelenggaraan
hukum
organisasi
negara
(pembentukan,
penemuan
dan
dalam
menata
strukur
dasar
sebagaimana
dirumuskan dalam Undang Undang
penerapan hukum) dan perilaku
Dasar
hukum.
dan
pandangan hidup bangsa Indonesia
akan
yang mengungkapkan pandangan
ke
bangsa Indonesia tentangan antara
dalam berbagai perangkat aturan
manusia dan Tuhan, manusia dan
kewenangan dan aturan perilaku,
sesama manusia, serta manusia
dan
terjaganya
dan alam semesta, yang berintikan
konsistensi dalam penyelenggaraan
keyakinan tentang tempat manusia
hukum.
individual di dalam masyarat dan
Dirumuskan
dipahaminya
cita-hukum
memudahkan
penjabarannya
memudahkan Dengan
demikian,
seyogianya
tata
hukum
merupakan
sebuah
itu
1945.
Pancasila
alamsemesta.
Dalam
adalah
dinamika
eksemplar
kehidupan, pandangan hidup yang
ramifikasi cita-hukum ke dalam
dianut akan memberikan koherensi
berbagai asas dan kaidah hukum
dan direksi (arahan) pada pikiran
yang
dan
tertata
(tersusun)
dalam
tindakan.
hukum
berakar
dalam
sebuah sistem. Sejalan dengan itu,
Pancasila
Ilmu
pandangan hidup Pancasila dengan
Hukum
tatanan
yang
hukum
mempelajari
sebagai
sarana
yang
Cita
sendirinya
akan
mencerminkan
intelektual untuk memahami dan
tujuan
menyelenggarakan tatanan hukum
nilaidasar yang tercantum dalam
tersebut, dalam pengembanannya
Pembukaan, Batang Tubuh serta
seyogianya
Penjelasan Undang Undang Dasar
pula
bertumpu
dan
mengacu pada cita-hukum itu. Cita-hukum
menegara
bangsa
Pandangan hidup Pancasila bertolak
yang
alam
Negara ditetapkan
para
Bapak
Republik sebagai
Pendiri
nilai-
1945.
Indonesia berakar dalam Pancasila oleh
dan
dari
keyakinan
bahwa
dengan
segala
semesta
Indonesia
isinya, termasuk manusia, yang
landasan
sebagian
suatu
keseluruhan 10
terjalin
secara
harmonis,
didahulukan
diciptakan oleh Tuhan. Kehadiran
Sebab,
manusia
di
kebersamaan
dalam
kebersamaan
sesamanya,
dunia
dikodratkan dengan
namun tiap manusia
dari
terbawa
masyarakat. oleh
dengan
kodrat
sesamanya
itu, tiap manusia individual hanya dapat
mewujudkan
mempunyai keperibadian yang unik
kemanusiaannya
yang membedakan yang satu dari
masyarakat , dalam kebersmaan
yang lainnya. Keseluruhan peribadi
dengan
manusia
keunikannya
dalam
mewujudkan
kehidupannya, manusia iu tidak
dengan
masing-masing kesatuan
,
kemanusiaan.
Jadi,
sesama
Perbedaan”.
kebersmaan
Sebaliknya
dalam
kebersamaan
dalam
(kesatuan)
itu
individual
warga
negara
memperlihatkan keperibadian
itu
kodrat
yang
Jadi, dan
dengan
masyarakat.
sesamanya Kebahagiaan
dan upaya untuk mewujudkannya tidak terisolasi dari kebahagiaan masyarakat
sebagai keseluruhan.
yang
Selain itu, manusia juga tidak
berarti terdapatnya perbedaan di
lepas dari ketergantungan pada
dalam
lingkungan
alam
Kebersmaan
dengan
kesatuan
Jadi,
unik,
manusia.
lepas dari ketergantungan pada
dalam
manusia
dalam
kehadiran
“Kesatuan
tiap
di
kemanusiaan.
“Perbedaan
Kesatuan”.
dalam
dan
Tuhan.
sesamanya
Kodrat keperibadian
serta ketergantungan pada alam
ini tidak dapat disangkal tanpa
dan Tuhan adalh struktur dasr yang
meniadakan
kodrat
hakiki dri keberadaan manusia.
kmanusiaannya. Tiap manusia dan
Sruktur dasar kebersamaan dengan
masyarakat
sesamanya dan keterikatan pada
harus
mengakui,
menerima,
memelihara
dan
alam dan Tuhan ini dirumuskan
melindungi,
keperibadian
tiap
dalam
manusia warga masyarakat. Namun hal
itu
tidak
kepentingan
berarti tiap
bentu
sila-sala
dari
Pancasila.
bahwa
Pandangan hidup Pancasila
manusia
dirumuskan dalam kestuan lima
individual secara bersendiri harus
sila
yang
msing-masing 11
mengungkapkan nilai fundamental
atau diwujudkan. Sebagai sistem
dansekaligus menjadi lima asas
nilai, Pancasila merupakan “base
operasional
dalam
values”
kehidupan,
termasuk
menjalani dalam
penyelenggaraan menegara
kegiatan
dan
pengembanan
dan
sekaligus
merupakan
“goal
Keseluruhan
nilai-nilai
sistem
nilai
juga
values”. dalam
Pancasila
itu
hukum praktis. Kestuan lima nilai
dipersatukan oleh asas “Kesatuan
fundamental
dalam Perbedaan” dan “Perbedaan
dengan
itu
bersama-sama
berbagai
yag
dalam Kesatuan” yang menjiwai
diderivasi
struktur dasar keberadaan manusia
berdasarkannya,
mewujudkan
dalam kebersmaan itu. Asas yang
sebuah
nilai,
mempersatukan itu dalam lambang
dijabarkan
nilai
atau sistem
dielaborasi
dan
(diejawantahkan)
ke
negara
Republik
Indonesia
dalam berbagai asas hukum dan
dirumuskan
kaidah hukum yang keseluruhannya
“Bhenneka
mewujudkan sebuah sistem hukum
beragam itu satu). Jadi , Benneka
(tata-hukum). Tiap kaidah hukum
Tunggal Ika mengungkapkan titik
mencerminkan atau dijiwai sebuah
tolak
nilai,
tata-hukum
Indonesia
bermuatan
manusia
dan
mencerminkan sistem
nilai.
sistem
nilai
atau
Berkaitan ini
Kesumaatmadja
,
dengan Mochtar
dalam Tugal
cara
ungkapan Ika”
pandang tentang
individual
masyarakat
(yang
dan
bangsa temapat
di
dalam
dalam
alam
semestademikian kata Soediman
mengemukakan,
Kartohadiprodjo
bahwa dalam esensinya, sistem ilai
13
Arief Sidharta . Dalam ungkapan
itu dapat dibedakan ke dalam
tersbut
nilai-dasar
(base
serta
landasan
dan
values)sebagai acuan
untuk
dalam
terkandung penghormatan
martabat
manusia
Bernard
pengakuan terhadap individual,
mencapai atau memperjuangkan
kekhasan kelompok-kelompok etnis
sesuatu, dan nilai tujuan (goal-
kedaerahan
yang
adan
dan
values)sebagai sesuatu yang harus dan
layak
untuk
diperjuangkan
13
. ibid hlm. 99
12
keyakinan
keagamaan
keastuan
dalam
mencakup alam semesta dengan
dan
segala isinya, termasuk sesama
berbangsa
bernegara.
manusia
dan
kulturnya
yang
Dalam kerangka pandangan
dialaminya. Struktur keberadaan
tentang cara keberadaan manusia
yang demikian itu menyebabkan
yang dikemukakan tadi,
dengan
cita-cita
hukum
maka
Pancasila
sendirinya
manusia
selalu
kehidupan menghadirkan
berintikan:
hukum di dalamnya. Dengan kata
(a) Ketuhanan Yang Maha Esa;
lain,
(b) Penghormatan atas martabat
inheren
manusia
keberadaan dalam
manusia,
(c) (Wawasan
Kebangsaan
dan
Wawasan Nusantara;
hukum
itu
keberadaan
karena
struktur
keberadaaannya yang ada bersama dengan sesamanya
di dunia, dan
(d) Persmaan dan kelayakan;
manusia itu berakal budi, serta
(e) Keadilan Sosial;
berhati nurani. Pemahaman akal
(f) Moral dan Budi Pekerti yang
budi dan penghayatan hati nurani
Luhur;
terhadap struktur dan kenyataan
(g) Partisipasi dalam
dan
proses
transparansi
keberadaannya
pengambilan
penghayatan tentang apa yang adil
putusan publik
memunculkan
dan yang tidak adil (kesadaran hukum). Pada hakikatnya, hukum
Konsepsi Hukum
adalaha produk penilaian akal budi
Struktur manusia
keberadaan
(eksistensi)
dalam
yang berakal dalam hati nurani manusia
tentang
keadilan
pandangan hidup Pancasila adalah
berkenaan
kebersamaan dengan sesamanya di
manusia
dunia. Lingkungan hidup manusia
manusia.
atau
keadilan memunculkan penilaian
dunia
kehidupan
konkret
dengan
perilaku
situasi
kehidupan
dan
Penghayatan
manusia (Lebenswelt), yakni dunia
bahwa
yang
kemasyarakatan
di
menjalani
dalamnya
manusia
kehidupannya,
seyogyanya
dalam tertentu
berperilaku
tentang situasi orang dengan 13
cara tertentu, artinya seharusnya
maka kesogyaan atau keharusan itu
melakukan atau tidak melakukan
menjadi
perbuatan tertentu, karena hal
bentuknya
adil atau tidak memenuhi rasa
tidak tertulis. Sebagai demikian,
keadilan. Penilaia demikian itu
kaidah
disebut
kekuatan
penilaian
hukum
kaidah dapat
hukum,
yang
tertulis
atau
hukum
menyandang
berlaku
obyektif
(rechtsoordeel). Penilaian hukum
(mengikat
umum)
ini
mengkaidahan
perilaku
terbentuk
sebagai
produk
yang orang.
proses pemaknaan akal-budi dan
Karena situasi kemasyarakat itu
hati nurani tertutup hasil persepsi
menjalani
manusia
situasi
kaidah hukum (penilaian hukum)
dalam
itu
hidup,
merupakan produk sejarah yang
dan
sekali terbentuk akan menjalani
tentang
kemasyarakatan rangka
tertentu
pandangan
keyakinan
keagamaan
perkembagan,
pada
dasarnya
maka
merupaka
keyakinan etis dengan berbagai
kehidupan
nilai yang dianut. Jika keseyogyaan
menyandang sifat kemasyarakatan
ini
dari
atau
keharusan
kesadaran
di
manusia
dalam
mengalami
sosial
yang
mengoyektifkannya pedoman
dalam
menjadi menetapkan
masyarakat
dan yang
bersangkutan.
transpormasi lewat proses dialetik interaksi
menyejarah
Kaidah hukum menetapkan bahwa jika terjadi peristiwa atau situasi
tertentu,
subyektertentu
dalam
maka hubungan
keharusan berprilaku dengan cara
dengan subyek yang lain tertentu
tertentu
atau
di
kepatuhannya
masa
depan
tidak
dan
sepenuhnya
masyarakat
keseluruhan
harus
sebagai berprilaku
diserahkan kepada keyakinan dan
dengan cara tertentu, karena hal
kemauan
suyektif
orang
itu adil dan langsung berkaitan
perorangan,
melainkan
dapat
dengan
terwujudnya
ketertiban
dipaksakan oleh masyarakat (yang
dalam masyarakat yang diperlukan
diwakilkan
kekuasaan
tiap orang untuk dapat mejalani
publik) melalui prosedur tertentu,
kehidupannya secara wajar sesuai
kepada
14
dengan
martabat dan
sebagai
manusia,
haratnya
tanpa
harus
mengandalkan kekuatan. Model
Tindak
Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Kecelakaan lalu lintas sering menyebabkan pengendara jalan
ringan
dan
mengalami luka
atau
lalu lintas sebagai hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan
Penyelesaian
pengguna
Undang-undang no. 22 tahun 2009
kematian.
perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dalam Pasal 310 ayat 14
penyelesaian
Undang -Undang
No.
22
pidana
diselesaikan dengan proses hukum yang ancamannya sangat ringan. Keadaan
sperti
ini
sanagt
merugikan korban dan masyarakat.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 310
tindak
Paham bersifat
hukum
individual,
positif
libral,
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
material.
dan Angkutan Jalan, Menekankan
rasional. Aspek keadilan adalah
penyelesaian
pelanggaran
rana rasa (perasaan) yang dibangun
lalu lintas melalui jalur hukum.
dari nurani yang sangat dalam.
Namun
Makanya
kasus
dalam
realitanya,
perdamaian
ada
terhadap
semata
Ukurannya
dan
keadilan dianalisis
adalah
tidak
bisa
dengan
cipta
pelanggaran lalu lintas di tingkat
atau pikiran. Paham posotivisme
kepolisian, yang dilakukan oleh
sangat bertolak belakang dengan
pelaku
paham hukum hukum alam. Hukum
dengan
memberikan
sejumlah ganti kerugian maupun
immateril
(santunan)
kepada
korban.
dengan
jalur perdamaian
diakui
dalam
tetapi
telah
materil
Penyel pesaian hukum
alam
atau
kodrati,
dalam
hukum
lain
hukum
Tuhan,
atau
sunnatullah. Adalah hukum yang
tidak
sarat akan nilai-nilai moral, nilai-
pidana
nilai yang berasal dari Tuhan.
berkembang
dan
hidup di tengah masyarakat. Paham positivis bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang.
Hukum
yang
bermoral
memperhatikan kemanusiaan, dibanguan
sangat
nilai-nilai hukum
dengan
yang perinsip
15
kemanusiaan
tidak
saja
hanya
melindungi daader atau pelaku
bertentangan
masyarakat
mendapat
yang
di
atasnya.
tetapi juga aspek keadilan korban, dan
dengan
Penyelesaian perkara tindak
juga
perlu
pidana kecelakaan lalu lintas yang
perlindungan
yang
menggunakan undang-undang no.
sama.
22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Penyelesaian tindak pidana
kecelakaan
lalu
lintas
standar
dan Angkutan adalah mengikuti pola pikir paham positivis jalan
penyelesaian nya mengacu pada
pikiran
Pasal
sebagaimana
329
ayat
penyelesaiannya
1-4.
sangat
Pola formal,
paham
bicarakan
yang di
positivis telah
atas.
kita Adalah
sederhana
pendekatan
normatif
bertengan dengan pola berfikirnya
seharusnya
yang
berlaku.
cita
Kepentingan
korban
hukum
Pancasila.
Hukum
dan
dalam cita hukum Pancasila sarat
dilindungi.
akan nilai moral, nilai Ketuhanan.
Penyelesaian menurut hukum yang
Yang dimaksud dengan cita hukum
seharusnya
standar
adalah gagasan, karsa, cipta dan
diterapkan.
pikiran berkenaan dengan hukum
ini
atau
masyarakat
tidak (dassolen)
penguasalah Hukum
yang
(dalam
hal
Udang-
persepsi
tentang
makna
undang No.22 tahun 2099 tentang
hukum yang dalam intinya terdiri
Lalu lintas dan Angkutan Jalan)
atas tiga unsur: keadilan, kehasil
sebagai
dalam
gunaan
dan
pidana
Dalam
paham
hukum
menyelesaikan kecelakaan
positif perkara
dapat
berintikan
dipaksakan keberlakuannya, secara
kepastian.
yuridis telah
lalu
formal sesuai
lintas
keberlakuannya
dengan
Dalam
kepastian
hukum.
positivis
hukum
ketertiban
dan
konsep
hukum
ketentuan
masyarakat Indonesia istilah tindak
yang berlaku. Teori keberlakuan
pidana (Barat KUHP Strafbarfeit)
hukum Hans Kelsen bahwa hukum
tidak dikenal, yang dikenal adalah
berlaku sesuai struktur stupenbau
telah terjadi ketidak” seimbangan”
yang lebih rendah tidak boleh
dalam
masyarakat,
maka 16
diperlukan pemulihan, bukan vonis
belah
pidana
seperti dalam kasus perdata.
atau
hukuman
pidana,
pihak,
tetapi pelaku dituntut bertanggung
sama halnya
Perdamaian
ini
secara
jawab atas korban dan masyarakat
yuridis
formal
tidak diakui
yang
dalam
peraturan
perundang -
telah
terganggu
keseimbangannya. penyelesaian kelalaian
Jadi
tindak
lalau
bagaiana
lintas
pelaku
model
undangan hukum
pidana
sehingga
adalah
dipandang
melindungi
landasan
luar sistem peradilan pidana atau
positif.
dikenal
dengan
penyelesian
pelaksanaannya liar
karena
korban. Polanya penyelesaian di :
dan
tidak dalam
Di era
illegal
mempunyai
hukum
modern
pidana sekarang
Mekanisme Alternatif Penyelesaian
ini,
Sengketa
menjadi masalah bagi manusia,
(Alternative
Resolution/ADR). Dispute
Dispute
Alternative
Resolution (ADR)
dalam
bahasa
yang
Indonesia
diterjemahkan
dengan
alternatif
penyelesaian
sengketa merupakan
lembaga
lalu
pidana,
lintas jalan
karena
semakin
manusia
yang bergerak
banyaknya
berpindah -pindah tempat
lain.
masyarakat
menggunakan
yang sarana
sengketa melalui
transportasi angkutan
prosedur
disepakati
berakibat
para
satu
tempat
penyelesaian yang
atau
dari
ke
Besarnya
dapat
pada
jalan
ini
tingginya angka
pihak, yakni penyelesaian di luar
kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan
pengadilan
itu bisa terjadi
konsultasi,
dengan negosiasi,
cara mediasi.
kesalahan
karena
manusia maupun
Perdamaian dalam hukum pidana
karena
artinya adalah penyelesaian kasus
transportasi, baik
kejahatan
jalan
acara
dilakukan di
peradilan,
cara perdamaian
luar
yaitu
dengan
antara
kedua
faktor
buruknya pada
maupun
bermotor
sarana
sebagai
sarana
kendaraan alat
transportasinya.
17
Pada
perkembangan nya,
Penutup
pelaku tindak pidana lalu lintas jalan
Model penyelesaian perkara
ini
banyak
yang
memberikan
santunan
kepada
masih
bentuk
hukum dengan pendekatan hukum
korbannya sebagai perdamaian. Santunan
bagi
pidana kelalai lalu lintas, polisi melakukan
positif,
penegakan
namun
demikian
korban tindak pidana lalu lintas
masyarakat sudah ada kesadaran
jalan
utuk
pada
sudah
saat ini
menjadi
seperti kewajiban
dalam perdamaian, jika
pelaku
apalagi
tindak pidananya
adalah
orang
mempunyai
yang
kedudukan
ekonomi
menyelsaikan
dengan
perkara
peyelesaian
peradilan
pidana
melakukan
diluar dengan
perdamaian
memberikan
ini
santunan
yaitu kepada
korban, dalam bentuk menanggung
kuat atau mempunyai uang yang
segala
berlebih.
proses
korban
hakim
kematian bagi korban yang mati.
Pada
persidangannya
sendiri
biaya
pengobatan
luka-luka
dan
bagi biaya
akan selalu menanyakan kepada pelaku tindak pidana lalu lintas jalan, apakah sudah memberikan santunan
kepada
korban atau
keluarganya. Hal ini disebabkan korban tindak lintas
pidana
jalan
lalu
umumnya
mengalami luka -luka atau luka berat, sehingga harus dirawat di rumah
sakit
biaya,
yang maupun
meninggal
memerlukan yang
dunia memerlukan
biaya pemakaman.14 14
. Al Mahdi Mohd. Din Saifuddin Bantasyam , “Perdamaian Dalam Tindak
Daftar Pustaka Buku : Bernard Arief Sidharta. 2013. Ilmu Hukum Indonesia : upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat. Genta Publishing. Yogyakarta. ------2000. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilasafatan dan sifat keilmuan Hukum sbagai Lnadasan Pidana Kecelakaan Lalu Lintas “, Jurnal Ilmu Hukum, hlm.
18
Pengembangan Ilmu Hukum nasional Indonesia. Mandar Maju. Jakarta. HR.Otje Salman, 2009. Filsafat Hukum (perkembangan dan Dinamika Masalah). Reflika Aditama. Bandung Muhammad Erwin, Amrullah Arpan. 2007. Filsafat Hukum: Renungan untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di bawah Sinar Keadilan. Penerbit Unsri. Bukit Besar Palembang. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala). Jurnal: Al Mahdi Mohd. Din Saifuddin Bantasyam , Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas jurnal Ilmu Hukum . ISSN 2302 - 180 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 2 , No. 1, Agustus 2013, Trisno Raharjo, “Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat”, jurnal Hukum, no.3 vol 17, juli 210, hlm. 492
19
