Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 44- 55
12 Pages
PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS Al Mahdi1, Mohd. Din2, Saifuddin Bantasyam2 1)
Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstrack: Traffic accident often causes the accident both small or big scales, the small scale causes light injury while the death. It is ruled in Article 310 of the Act Number 22, 2009 regarding the Traffic and Land Transportation states that the settlement of the violation of the act is done through litigation. However, there is the settlement outside the court in the level of investigation by the police by restitution given by the violator to the victim that can be material or immaterial form. The settlement of non-litigation is not recognized in the criminal law but it can be found in the society. This research aims to know the causes of the police allow the peace settlement of the traffic violation, to know the settlement done by the violator in providing the restitution for the victim and to know the fund of the compensation given that becomes the decreasing factor in sentencing the violator by the court.This research applies normative and empirical methods. Secondary data comprise of primary, secondary and tertiary legal sources. To complete the data, the field research is conducted by determining the respondents and informants. The collected data are analyzed and explored by applying qualitative approach.The research shows that the nonlitigated settlementis allowed in the case of traffic accident in the level of investigation because of the agreement between the violator and the victim. However, the accident does not cause the death or heavy injury. The agreement of peace between the violator and the victim are like a usual meeting by providing the fund for the victim because of the loss he feels both material and nonmaterial, the police just mediate the case of the accident by arranging the meeting between them. The form of the restitution provided by the violator to the victim if the case brought before the court, the result of the agreement of the parties in the non-serious accident, the judge provides an opportunity for the parties in considering the decision sentenced.It is recommended that the police should provide more opportunities for the non-litigation settlement for the traffic accident cases. Such non-litigated settlement is expected to reflex the non-litigated settlement process that is fast, simple and cheap. It is recommended that the police should not bring the case before the court, in case of the case has been settled by the parties, the violator and the victim. In addition, the police should also publicize the Act Number 22, 2009 regarding the Traffic and Land Transportation; hence the people obey and be aware if they are driving. Furthermore, the judge should also try the case fairly by considering the peace agreement of the parties that agrees not to bring it before the court.
Keywords: Traffic Accident and Peace Agreement
Abstrak: Kecelakaan lalu lintas sering menyebabkan pengendara dan pengguna jalan mengalami luka ringan atau kematian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menekankan penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas melalui jalur hukum. Namun dalam realitanya, ada perdamaian terhadap pelanggaran lalu lintas di tingkat kepolisian, yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan sejumlah ganti kerugian materil maupun immateril (santunan) kepada korban. Penyelesaian dengan jalur perdamaian tidak diakui dalam hukum pidana tetapi telah berkembang dan hidup di tengah masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab polisi membolehkan perdamaian tindak pidana lalu lintas jalan raya, untuk mengetahui perdamaian yang dilakukan pelaku kecelakaan yang berkaitan dengan korban tindak pidana lalu lintas jalan raya, dan, untuk mengetahui pemberian santunan sebagai bentuk perdamaian dari pelaku tindak pidana lalu lintas jalan raya yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris. Data yang digunakan yaitu data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Untuk melengkapi data, digunakan
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 44
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala penelitian lapangan dengan wawancara terhadap responden dan informan. Data yang telah dikumpulkan, dianalisis dan diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian di Kota Banda Aceh menunjukkan perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas di tingkat kepolisian dilakukan karena adanya kesepakatan dari dua belah pihak, baik pelaku maupun korban, dengan syarat korban tidak mengalami luka berat maupun kematian. Perdamaian yang dilakukan antara pelaku dengan korban lebih bersifat musyawarah, dengan memberikan biaya santunan atas kerugian yang diderita oleh korban, baik secara materil dan immateril. Pihak kepolisian pada umumnya hanya memfasilitasi kedua pihak dalam menyelesaikan kasus kecelakaan. Apa bila kasus tersebut sampai ke tingkat pengadilan maka hasil perdamaian atas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan, hakim memberikan ruang atas hasil musyawarah perdamaian dalam pertimbangan hakim sebelum memuat putusan hukum yang tetap. Disarankan kepada pihak kepolisian agar dapat memberikan ruang yang lebih kepada penyelesaian secara damai terhadap kasus kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian secara damai tersebut diharapkan dapat mencerminkan penyelesaian di luar peradilan secara asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Disarankan kepada pihak kepolisian agar tidak memproses secara hukum lebih lanjut dari kecelakaan lalu lintas apabila telah diselesaikan secara damai oleh para pihak. Serta, melakukan sosialisasi hukum terkait UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar masyarakat dapat patuh dan sadar apabila berkendaraan di jalan raya. Disarankan kepada setiap hakim agar dapat memberikan penyelesaian yang adil dalam pelanggaran lalu lintas, dengan menjadikan pertimbangan hukum atas hasil perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak Kata Kunci: Kecelakaan lalu lintas dan perdamaian
(omission).
PENDAHULUAN
Kecelakaan lalu lintas adalah suatu
Apabila
menimbulkan
pelanggaran
konsekwensi
tersebut
pidana
yang
peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak
dilekatkan
disengaja melibatkan kendaraan dengan atau
pelanggaran itu merupakan tindak pidana.
tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan
Konsekwensi pidana yang dimaksud adalah
kerugian
berupa
dan/atau
Sedangkan
kerugian
harta
benda.
menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia
pengertian
kecelakaan
adalah
kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang
pada
tuntutan
pelanggaran
secara
pidana
itu,
di
maka
muka
pengadilan pidana dan dijatuhi sanksi pidana bila terbukti bersalah. Sebelum
adanya
Undang-Undang
celaka. Berdasarkan ketentuan hukum yang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
berlaku
tentang
di
Indonesia,
perbuatan
yang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
menimbulkan kerugian pada pihak korban dapat
peraturan
diproses menurut hukum baik secara perdata
kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mati
maupun pidana umum. Adapun tindak pidana
atau luka-luka didasarkan pada Pasal 359 dan
berbeda hakikatnya dengan perbuatan melawan
Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
hukum
Namun,
(KUHP). Dengan berlakunya Undang-Undang
kesamaan antara keduanya merupakan salah
Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009,
(wrong)
maka ketentuan yang digunakan sebagai dasar
dalam
dan
pelanggaran
konteks
perdata.
masing-masing terhadap
merupakan
larangan
hukum
(commission) atau terhadap kewajiban hukum 45 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
dan
penerapan
sanksi
pidana
hukum mengenai ketentuan pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310.
Jurnal Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Dengan
hadirnya
Undang-Undang
perdamaian antara kedua belah pihak, sama
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
halnya seperti dalam kasus perdata. Lembaga
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka
perdamaian ini secara yuridis formal tidak
sesuai dengan asas lex specialis derogat lex
diakui dalam peraturan perundang-undangan
generalis sudah sepatutnya Pasal 359 dan Pasal
hukum
360 KUHP menjadi tidak berlaku.
dipandang
Dalam
proses
penyelesaian
perkara
tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara
pidana, liar
sehingga dan
pelaksanaannya
illegal
karena
tidak
mempunyai landasan dalam hukum pidana positif.
hukum dan menerapkan ketentuan hukum yang
Di era modern sekarang ini, lalu lintas
berlaku, penyelesaian perkara ini juga sering
jalan dapat menjadi masalah bagi manusia,
dilakukan melalui jalur di luar pengadilan atau
karena semakin banyaknya manusia yang
dengan
melalui
bergerak atau berpindah-pindah dari satu
perdamaian (islah) antar parapihak. Mekanisme
tempat ke tempat lain. Besarnya masyarakat
ini sering juga disebut dengan Alternatif
yang
Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute
angkutan jalan ini berakibat pada tingginya
Resolution/ADR).
angka kecelakaan lalu lintas.Kecelakaan itu bisa
kata
lain
diselesaikan
Alternative Dispute Resolution (ADR),
menggunakan
terjadi
karena
faktor
sarana
transportasi
kesalahan
manusia
yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan
maupun karena buruknya sarana transportasi,
dengan
baik pada sarana jalan maupun kendaraan
alternatif
penyelesaian
sengketa
merupakan lembaga penyelesaian sengketa
bermotor sebagai alat transportasinya.
melalui prosedur yang disepakati para pihak,
Pada perkembangannya, pelaku tindak
yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan
pidana lalu lintas jalan ini banyak yang
cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,
memberikan
atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa atau
sebagai
beda pendapat antar para pihak dalam suatu
korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat
hubungan
ini seperti sudah menjadi kewajiban dalam
hukum
tertentu
yang
telah
santunan
bentuk
kepada
korbannya
perdamaian.Santunan
apalagi
jika
pelaku
bagi
mengadakan perjanjian yang secara tegas
perdamaian,
tindak
menyatakan bahwa semua sengketa atau beda
pidananya adalah orang yang mempunyai
pendapat yang timbul atau yang mungkin
kedudukan ekonomi kuat atau mempunyai uang
timbul dari hubungan hukum. Hal tersebut akan
yang berlebih. Pada proses persidangannya
diselesaikan melalui alternatif penyelesaian
sendiri hakim akan selalu menanyakan kepada
sengketa.
pelaku tindak pidana lalu lintas jalan, apakah
Perdamaian dalam hukum pidana artinya
sudah memberikan santunan kepada korban
adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan
atau keluarganya. Hal ini disebabkan korban
di luar acara peradilan, yaitu dengan cara
tindak pidana lalu lintas jalan umumnya Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 46
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala mengalami luka-luka atau luka berat, sehingga
dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
harus dirawat di rumah sakit yang memerlukan biaya,
maupun
yang
meninggal
dunia
memerlukan biaya pemakaman.
HASIL PEMBAHASAN
Dalam sistem peradilan pidana korban
Penyebab Polisi Membolehkan Perdamaian Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Raya
merupakan subyek yang terlupakan. Bahkan
Tindak pidana lalu lintas dapat terjadi
Korban tindak pidana sering menjadi korban
apabila seseorang dalam berkendara di jalan
kedua setelah selesainya proses peradilan
raya menyebabkan luka atau matinya seseorang,
pidana, itulah sebabnya korban tindak pidana
sehingga
mengalami peristiwa
trauma yang
seumur
menimpa
1.
proses
hukum
diselesaikan
di
hidup
karena
pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam
dirinya.
Ketika
data kepolisian menunjukkan bahwa angka
peristiwa itu mengalami proses untuk menuju
pelanggaran
keadilan ia harus menjadi saksi, menjadi subyek
sebanyak 41.129 kasus. Sementara angka
yang penting dalam menemukan dan membuat
kecelakaan tercatat 622 kasus dan sebanyak 511
titik terang dari terjadinya tindak pidana, maka
orang di antaranya korban meninggal dunia,
tidak heran jika korban adalah unsur penting
411 jiwa luka ringan dan 597 jiwa luka berat.
dalam teori segitiga di Kepolisian, dan bila
Kemudian angka pelanggaran tahun 2010
proses itu memasuki tahap berikutnya maka ia
tercatat 41.278 kasus. Kecelakaan lalu lintas
menjadi saksi di Pengadilan dengan biaya
sepanjang tahun itu sebanyak 806 kasus,
sendiri dan menceritakan kejadian itu di
dengan jumlah korban meninggal dunia 639
Pengadilan secara berulang-ulang dan bila telah
orang, luka berat 649 dan luka ringan 524 jiwa.
lalu
lintas
sepanjang
2009
berakhir dengan adanya keputusan hakim,
Besarnya tingkat pelanggaran lalu lintas
korban tidakmendapatkan apa-apa atau tidak
tersebut lebih banyak dilakukan oleh pelajar
mendapatkan kompensasi atau restitusi.
maupun siswa yang tidak memperhatikan rambu-rambu lintas.Namun tidak sedikit juga
METODE PENELITIAN
pelajar dan siswa yang menjadi korban baik
Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian
normatif
dan
metode
kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas.
Kondisi
itu
menunjukkan
bahwa
penelitian empiris. Data yang digunakan yaitu
porsentase kenaikan kasus pelanggaran lalu
data sekunder meliputi bahan hukum primer,
lintas antara 2009-2010 sebesar 0,36 persen
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
atau sebanyak 149 kasus. Sedangkan kasus
tersier.Untuk
kecelakaan lalu lintas naik 20 persen atau 128
penelitian
melengkapi lapangan
data,
dengan
digunakan wawancara
kasus.
terhadap responden dan informan.Data yang
Setiap tindak pidana lalu lintas yang
telah dikumpulkan, dianalisis, dan diolah
terjadi, pihak kepolisian lalu lintas dalam
47 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Jurnal Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala melaksanakan
kewenangannya
dapat
kepolisian
dilakukan
dengan
alasan
melakukan penilangan terhadap kendaraan yang
penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan
digunakan oleh pihak pelanggar/pihak yang
dan pihak yang dirugikan hanya terkena luka
melakukan tindak pidana lalu lintas. Tilang
ringan, sehingga pelaku tindak pidana meminta
sesuai dengan penjelasan pasal 211 UU No. 8
penyelesaian
Tahun 1981 Tentang KUHAP dimaksudkan
sebab itu, pihak kepolisian hanya memfasilitasi
sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan
kedua belah pihak.
pelanggaran lalu lintas jalan.Terkait dalam hal
dilakukan
Pihak kepolisian
secara
yang
damai.Oleh
memfasilitasi
upaya perdamaian di lokasi kejadian antara para
pihak yang berperkara dengan alasan supaya
pihak.
para pihak cepat menyelesaikan sengketa yang Sebagaimana
telah
terjadi. Selain itu, pihak kepolisian melihat
dilakukan di wilayah Kota Banda Aceh
sebelum tertulis surat perdamaian dengan
khususnya dalam hal perdamaian kecelakaan
adanya biaya kompensasi yang diberikan oleh
lalu
aspek
pihak pelaku kepada korban senilai dengan
perdamaian di lokasi kecelakaan masih kentara
harga kerugian yang diderita oleh korban.
dilakukan.
untuk
Alasan pihak kepolisian melakukan perdamaian
mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.
tindak pidana lalu lintas berdasarkan Surat
Penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara
Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS,
damai sebagaimana diungkapkan oleh Fiter
tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan
Bronson bahwa angka kecelakaan lalu lintas di
Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion
Kota Banda Aceh meningkat dan pelaku
(ADR).
lintas
penelitian
dapat
Hal
dilihat
tersebut
yang
bahwa
bertujuan
kecelakaan mayoritas adalah pelajar dan siswa. Sementara
pada
Kabupaten
Bireun,
Dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai
mediator
antara
pelaku
dengan
dimana menunjukkan bahwa angka kecelakaan
korban/anggota keluarga korban. Mediator
dihitung dari awal tahun 2011 meningkat
menyediakan
sebesar 80% (delapan puluh persen), atau
korban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya
terhitung sebanyak 340 kasus. Dari banyaknya
penuntutan perkara karena segala sesuatu yang
kasus
disepakati
tersebut,
proses
perdamaian
yang
formulir
dalam
pernyataan
formulir
tersebut
kepada
telah
dilakukan oleh pihak kepolisian pada tingkat
dipenuhi.Kesepakatan antara lain mengenai,
penyidikan sebanyak 92 kasus. Dan, berkas
uang ganti rugi/santunan korban, uang untuk
yang sampai dilimpahkan ke kejaksaaan untuk
proses
diselesaikan pada tingkat peradilan sebanyak 41
sebagainya.Disaksikan oleh mediator (Polisi)
kasus.
sebagai pihak ke tiga, formulir pernyataan
lalu
pemakaman,
Pelaksanaan perdamaian tindak pidana
tersebut
lintas
menerbitkan SPPP.
yang
diselesaikan
di
tingkat
menjadi
dasar
selamatan
mediator
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
dan
untuk
- 48
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Penelitian yang dilakukan di Kabupaten
pada tanggal 28 Januari 2011 dan ditanda
Aceh Tamiang menunjukkan bahwa aspek
tangani antara dua belah pihak keluarga
perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas sama
menyebutkan bahwa dasar dari kecelakaan lalu
dengan
sebelumnya.
lintas tersebut adalah musibah bersama dan
Dimana aspek perdamaian yang diharapkan
keluarga pihak korban tidak mengadakan
meringankan hukuman tersangka pelanggaran
tuntutan baik secara perdata maupun pidana.
lalu lintas dapat menjadi salah satu indikator
Surat perdamaian tersebut ditanda tangani
oleh hakim dalam memutuskan perkara untuk
didepan Ketua RT/Lurah Kampung Baru,
dijadikan
Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara.
kota
dan
kabupaten
sebagai
hukum.Penekanan
yang
Dalam kecelakaan lalu lintas seperti
dapat dijadikan sebagai alasan pertimbangan
disebutkan berdasarkan data, biasanya korban
hakim
dan
hanya menderita kerugian secara materiil,
meringankan hukuman bagi pelaku sepanjang
seperti biaya untuk perbaikan kendaraan, biaya
kecelakaan
sebatas
berobat untuk luka-luka ringan, yang tidak
mengakibatkan luka ringan bagi korban bukan
bersifat permanen dan tidak membahayakan
mengakibatkan matinya korban.
nyawa yang bersangkutan. Walaupun pelaku
dalam
aspek
pertimbangan perdamaian
memutuskan
yang
Sebagaimana
terjadi
kasus
perkara
hanya
yang
telah
dalam kecelakaan lalu lintas juga memenuhi
didapatkan yaitu kasus dengan Berkas Perkara
unsur-unsur
No.
perbuatan
Reg.
Pol:
BP/06/II/2011/LL,
dengan
tindak yang
pidana,
dilarang,
yaitu
adanya
adanya
unsur
terdakwa perkara pelanggaran lalu lintas yaitu
kesalahan berupa kealpaan, dan adanya sanksi
James Lee Paul Martoh bin R. D. Pasaribu,
pidana tetapi karena kerugian yang diderita
umur 22 tahun. Kecelakaan lalu lintas yang
hanyalah kerugian materiil maka semestinya
dianggap sebagai kelalaian telah mengakibatkan
ada
matinya seseorang dengan nama Muhammad,
memungkinkan perbuatan itu diselesaikan di
Hasanuddin, Ashabi, dan Rahmat Kevin. Dalam
luar peradilan, yaitu melalui perdamaian.
hal ini James Lee Paul Martoh bin R. D.
Aturan perundang-undangan tersebut tentu bisa
Pasaribu didakwa berdasarkan Surat Dakwaan
mengenyampingkan aturan yang lebih umum di
dengan No. Reg. Perk.: PDM-59/Kismp/03.11,
dalam KUHP, karena menganut asas lex
yang pada intinya didakwa telah melanggar
specialis derogat lex generalis yang diartikan
Pasal 310 Ayat (2) dan Pasal 310 Ayat (4) UU
aturan yang khusus mengenyampingkan aturan
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.
yang lebih umum.
aturan
perundang-undangan
yang
Kasus kecelakaan yang menewaskan beberapa orang tersebut dengan tersangka James Lee Paul Martoh bin R. D. Pasaribu juga diselesaikan melalui perdamaian yang dibuat 49 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Perdamaian Yang Dilakukan Pelaku Kecelakaan Yang Berkaitan Dengan Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Raya Penanggulangan
kejahatan
melalui
Jurnal Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala hukum Pidana, merupakan kegiatan yang
menyelesaikan konflik. Adanya ganti kerugian
didahului dengan penentuan tindak pidana
maka akandianggap bahwa suatu peristiwa
(kriminalisasi) dan penetuan sanksi yang dapat
tidak pernah terjadi. Dengan demikian akan
dibebankan pada pelaku tindak pidana (pelaku
mengembalikan system kepercayaan korban
kejahatan dan pelanggaran). Sanksi dalam
dalam menghadapi kehidupan. Demikian pula
hukum pidana merupakan suatu derita yang
akan membebaskan rasa bersalah terpidana
harus
dari
yang dapat membuatnya tertekan dan justru
perbuatannya yang telah merugikan korbannya
berbahaya serta dapat merugikan dirinya atau
dan masyarakat.Kondisi seperti ini sering kali
masyarakat. Disamping itu secara psicologis
justru
dengan
diterima
sebagai
menjauhkan
imbalan
hukum
pidana
dari
diterimanya
uang
ganti
kerugian
tujuannya, yaitu mensejahterakan masyarakat.
tersebut olrh korban berarti korban dapat
Dengan demikian sudah seharusnya penentuan
dikatakan telah memberikan maaf pada pelaku
dan
tindak pidana tersebut.
penjatuhan
sanksi
dilakukan
dengan
pertimbangan yang serius, dengan harapan hukum
Pidana
akan
mampu
Pengurangan pidana dalam pelanggaran
berfungsi
lalu lintas juga dilakukan oleh pihak pelaku
melindungi kepentingan negara, korban dan
dengan pihak korban dengan cara menetapkan
pelaku tindak pidana.
surat kuasa hukum pada pihak pengacara. Pihak
Sanksi Ganti kerugian, merupakan suatu
pengacara berasumsi bahwa pelanggaran lalu
sanksi yang mengharuskan seseorang yang
lintas yang mengakibatkan luka ringan dapat
telah bertindak merugikan orang lain untuk
diselesaikan dengan musyawarah dari pada ke
membayar sejumlah uang ataupun barang pada
pengadilan.Asumsi yang dapat dipaparkan oleh
orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang
Chandra Darusman S., selaku pengacara yang
telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi.
dikuasakan oleh pihak korban mengharapkan
Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya
penyelesaian dilakukan secara musyawarah,
merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi
namun apabila telah dilimpahkan ke pengadilan
juga
telah
masuk
ke
dalam
hukum
maka
Pidana.Perkembangan
ini
terjadi
karena
sederhana, cepat dan biaya ringan.
semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.
diselesaikan
dengan
dengan
acara
Kedudukan pihak pengacara pada kasus pelanggaran lalu lintas yang berdampak luka
Melihat keempat tujuan ini maka Sanksi
ringan, hanya bertindak sebagai fasilitator
ganti kerugian jelas memiliki tujuan yang lebih
antara
dekat pada upaya penyelesaian konflik dan
korban.Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak
membebaskan
fasilitator hanya memfasilitasi perkara hingga
rasa
bersalah
pada
pihak
pelaku
dan
selesai.Kedudukan
sejarah
dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat
ditujukan
untuk
fasilitator
pihak
terpidana.Sanksi Ganti Kerugian memang dari keberadaannya
sebagai
juga
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
juga
- 50
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala terjadinya kecelakaan, dan dilakukan oleh pihak
Kasat Lantas Polres Aceh Tamiang juga
kejaksaan pada saat perkara dilimpahkan dari
menegaskan
kepolisian ke pihak kejaksaan.
pelanggaran Lalu Lintas diselesaikan dengan
Nilai
kesadaran
hukum
bahwa
tidak
semua
kasus
dalam
memberi bukti pelanggaran (TILANG) kepada
penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara
pelaku.Banyak kasus pelanggaran Lalu Lintas
musyawarah lebih banyak diusulkan oleh pihak
yang diselesaikan oleh Sat Lantas Polres Aceh
pelaku, dengan asumsi agar tidak menjalani
Tamiang dengan memberikan teguran pada
proses hukum yang lebih lama. Usulan dari
pelaku dan memberikan kesadaran dalam
pihak pelaku, pada umumnya yaitu menunjuk
berlalu
seorang mediasi ataupun fasilitator, baik dari
senantiasa ada, meskipun Kepolisian secara
pihak kepolisian, kejaksaan apa bila perkara
periodik melakukan operasi TILANG.
telah dilimpahkan, maupun pihak pengacara.
lintas.Pelanggaran
lalu-lintas
ini
Respon masyarakat terhadap Kepolisian
Lembaga Ishlah dalam hukum pidana ini
dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas
secara diam-diam sebenarnya sering diterapkan
Resort Aceh Tamiang, menurut Kasat Lantas
oleh anggota masyarakat, terutama dalam
beraneka ragam.Dalam kualitas positif dan
peristiwa kecelakaan lalu lintas.Dalam kasus ini
negatif, respon masyarakat terhadap kinerja
seringkali terjadi perdamaian antara pihak
Kepolisian lebih besar respon positif. Proses
penabrak
dengan
ditabrak).Perdamaian
pihak itu
korban
(yang
pencegahan
biasanya
diikuti
pelanggaran
dan
penyelesaian
lalu-lintas
yang
kasus
diterapkan
dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak
Kepolisian Resort Aceh Tamiang dengan
penabrak kepada korban sebagai penggantian
pendekatan
biaya penagobatan di rumah sakit. Kalau
menyangkut respon positif dari masyarakat.
dengan kesepakatan ini, pihak korban telah
Respon masyarakat amat apresiatif terhadap
mrasa adil sementara pihak pelaku sendiri
upaya Kepolisian menangani kasus pelanggaran
dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah
Lalulintas yang berdampak kecelakaan lalu
uang, tinggal lagi masalah nilai prilaku pihak
lintas.Upaya lanjut pihak Kepolisian Resort
kepolisian, jika kepolisian sangat kaku dan
Aceh
hanya berfikir yuridis formal, maka pihak
kesadaran
penabrak tetap akan diajukan ke sidang
bekerjasama dengan pihak ketiga dalam satu
pengadilan. Karena memang secara formal
meja
tidak ada ketentuan pengecualian, semua kasus
dengan materi pokok “Kenyamanan Berlalu
pidana
Lintas”.Upaya
harus
diselesaikan
lewat
proses
humanisme
Tamiang
dalam
kemanusiaan
membangkitkan
berlalu-lintas
melakukan
masyarakat,
penyuluhan
ini
sampai
saat
ini
terus
peradilan, tidak peduli apakah si penabrak itu
diprogramkan.Respon
telah membayar sejumlah uang kepada korban
upaya ini sangat positif, menurut Kasat Lantas
atau tidak.
Polres Aceh Tamiang.
51 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
masyarakat
masyarakat
terhadap
Jurnal Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai
mediator
antara
dengan
yang berlebih. Pada proses persidangannya
korban/anggota keluarga korban. Mediator
sendiri hakim akan selalu menanyakan kepada
menyediakan
kepada
pembuat tindak pidana lalu lintas jalan, apakah
korban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya
sudah memberikan santunan kepada korban
penuntutan perkara karena segala sesuatu yang
atau keluarganya. Hal ini disebabkan korban
disepakati
telah
tindak pidana lalu lintas jalan umumnya
dipenuhi.Kesepakatan antara lain mengenai,
mengalami luka-luka atau luka berat, sehingga
uang ganti rugi/santunan korban, uang untuk
harus dirawat di rumah sakit yang memerlukan
proses
biaya,
formulir
dalam
pelaku
kedudukan ekonomi kuat atau mempunyai uang
pernyataan
formulir
pemakaman,
tersebut
selamatan
dan
maupun
yang
memerlukan
sebagai pihak ke tiga, formulir pernyataan
memang tidak akan mengembalikan nyawa
tersebut
seseorang
dasar
mediator
untuk
yang
pemakaman.
dunia
sebagainya.Disaksikan oleh mediator (Polisi)
menjadi
biaya
meninggal
telah
Santunan
meninggal
tetapi
menerbitkan SPPP.
pemberian santunan sangat bermanfaat terutama
Dengan seringnya terjadi perdamaian dalam
jika korban meninggal tindak pidana lalu lintas
kasus kecelakaan lalu lintas, ini menunjukan
jalan tersebut adalah orang yang menjadi tulang
bahwa
punggung keluarga.
sebenarnya
masyarakat,
secara
sosiolagis, menghendaki adanya lembaga ADR
Sanksi Ganti kerugian, merupakan suatu
(Alternative Dispute Resolution) dalam hukum
sanksi yang mengharuskan seseorang yang
pidana. Sampai saat ini, secara yuridis formal,
telah bertindak merugikan orang lain untuk
tidak ada satupun kasus pidana yang dapat
membayar sejumlah uang ataupun barang pada
diselesai di luar jalur peradilan. Kalaupun ada,
orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang
jumlah sedikit sekali. Semua kasus yang berbau
telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi.
pidana harus diselesai lewat peradilan pidana.
Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi
Pemberian Santunan Sebagai Bentuk Perdamaian Dari Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Raya Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada perkembangannya, pembuat tindak pidana lalu lintas jalan ini banyak yang
juga
telah
masuk
ke
dalam
hukum
Pidana.Perkembangan
ini
terjadi
karena
semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana. Pada
umumnya
pemberian
santunan
kepada
selain dikeluarkan oleh pihak pelaku, juga
korbannya.Santunan bagi korban tindak pidana
dikeluarkan oleh pihak PT. Jasa Raharja. jenis
lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah
santunan yang diberikan PT. Jasa Raharja
menjadi kewajiban, apalagi jika pembuat tindak
berupa santunan meninggal dunia dengan jenis
pidananya adalah orang yang mempunyai
alat alat angkutan darat dan laut sebesar Rp. 25
memberikan
santunan
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 52
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala juta, untuk udara Rp. 50 juta. Jenis santunan
pertama faktor akal untuk membedakan antara
cacat tetap untuk jenis angkutan darat dan laut
perbuatan yang di perbolehkan dan yang di
maksimal diberikan sebesar Rp. 25 juta,
larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor
sedangkan untuk angkutan udara Rp. 50
perasaan atau
juta.Adapun jenis santunan yang dikeluarkan
kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah
oleh
lakunya dengan penuh kesadaran.
pihak
PT.
Jasa
Raharja
meliputi
penggantian biaya rawatan dan pengobatan
kehendak yang
menetukan
Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun
(sesuai ketentuan), Santunan kematian dan
1964
Santunan cacat tetap.
kecelakaan lalu lintas jalan pada pasal 1 sub b,
Kepada keluarga korban yang menerima santunan
jasa
raharja,
Ainal
Mardiah
tentang
dana
pertanggungan
wajib
menyebutkan bahwa dana kecelakaan lalu lintas jalan
ialah
dana
yang
terhimpun
dari
mengatakan, sebagai manusia tentunya kita
sumbangan wajib yang dipungut dari para
tidak
yang
pemilik atau perusahaan alat angkutan lalu
mengakibatkan hilangnya orang yang dikasihi
lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup
dalam hidup, tetapi sebagai orang yang beriman
akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas
harus yakin bahwa mati atau hidupnya manusia
jalan korban atau ahli waris yang bersangkutan.
ini ada dalam tangan Tuhan. Santunan yang
Maka dalam hal pemberian santunan
diberikan jasa raharja kepada keluarga korban
yang dikeluarkan oleh pihak pelaku kepada
kali ini merupakan tanggung jawab moril jasa
korban kecelakaan lalu lintas dapat dipahami
raharja sebagai instansi yang memberikan
bahwa pedoman dalam pemberian santunan
jaminan kepada keluarga korban kecelakaan
setidaknya mengacu pada peraturan perundang-
lalu lintas.
undangan yang berlaku.Di satu sisi, pihak
mengharapkan
kecelakaan
Menurut Kasat Lantas Polresta Banda Aceh, adalah sangat penting bagi jasa raharja
korban tidak hanya mendapatkan santunan dari pelaku namun juga dari pihak jasa raharja.
untuk pro aktif membantu keluarga korban
Kerugian yang diakibatkan kecelakaan di
dalam memberikan santunan.Sebagai pimpinan
jalan raya, sehingga mengakibatkan hilangnya
kepolisian di daerah ini, kami menyampaikan
anggota badan tidak dapat dinilai dengan
terima kasih atas kepedulian jasa raharja yang
sejumlah uang ganti rugi.Kematian dan cacat
terus menaruh kepedulian terhadap keluarga
tetapnya, korban kecelakaan di jalan raya juga
korban Lakalantas melalui pemberian santunan
tidak sepantasnya jika dibandingkan dengan
jasa raharja.
hilangnya
Pertanggung jawaban yang dilakukan
sebuah
benda
dipertanggungkan.Sebuah
miliknya benda
yang
tersebut
oleh pihak pelaku dari sudut ilmu hukum
tentunya dapat ditaksir atau bila mungkin dapat
disebutkan
bertanggungjawab
dipastikan harganya, dan selanjutnya dapat
berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni
diganti dengan yang baru.Dengan demikian
53 -
kemampuan
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Jurnal Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala maka santunan sebagai penggantian kerugian
dari pada proses hukum dilanjutkan ke
dari PT Jasa Raharja (Persero) yang diberikan
pengadilan.
dapat
disesuaikan
dengan
kerugian
yang
sebenarnya.
2. Perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dengan korban dihadapan pihak kepolisian,
Sementara itu, santunan yang diberikan
dilakukan dengan cara musyawarah serta
oleh pihak pelaku kepada korban hanya
negoisasi terkait kerugian materil dan
berlandaskan kerugian immateril saja.Dimana
immateril.
taksiran
kerusakan
pembayaran ganti rugi tersebut dalam
kendaraan dan juga taksiran biaya pengobatan
bentuk santunan. Pihak kepolisian sebagai
akibat luka ringan. Berbeda halnya apa bila
penengah
korban mengalami luka berat. Hal tersebut tentu
perjanjian yang akan ditandatangani oleh
proses hukumnya akan dilakukan sesuai dengan
kedua belah pihak yang disaksikan oleh
prosedur yang berlaku.
saksi. Hasil kesepakatan damai yang telah
kerugian
berdasarkan
Berdasarkan
menyiapkan
penelitian,
sebuah
surat
Oleh sebab itu maka, pihak pelaku
ditandatangani kedua pihak menunjukkan
seharusnya sudah mulai mau membuka diri
itikad baik guna mendapatkan putusan
untuk
yang adil.
mau
menerima
masukan
dan
mengevaluasi kembali ganti kerugian yang
3. menurut
penelitian
yang
dilakukan
diberikan kepada korban atau ahli waris korban
menunjukkan bahwa pemberian santunan
dengan berbagai pertimbangan rasional atas
dari hasil perdamaian atas kecelakaan lalu
kenaikan biaya hidup dewasa ini.Pertanggungan
lintas yang mengakibatkan luka ringan,
kerugian sesungguhnya penggantian kerugian,
hakim memberikan ruang atas musyawarah
itu seharusnya disetarakan agar seimbang
perdamaian dalam pertimbangan hakim
dengan kerugian akibat dari kecelakaan itu
sebelum memuat putusan hukum yang
sendiri, sehingga terjadi keseimbangan antara
tetap. Hakim memberikan ruang tersebut
derita dengan jumlah penggantian kerugian.
disebabkan adanya penilaian dari hakim atas
KESIMPULAN
1. Pihak kepolisian memperbolehkan adanya
itikad
baik
menyelesaiakan
para
kasus
pihak
untuk
tersebut
secara
kekeluargaan.
perdamaian pelanggaran tindak pidana lalu lintas disebabkan karena para pihak, DAFTAR KEPUSTAKAAN
khususnya korban tidak mengalami lukaluka baik luka ringan maupun berat. Selain itu, perdamaian juga diperbolehkan oleh pihak kepolisian mengingat para pihak telah menyepakati untuk memilih berdamai
Muljatno, 1993. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Sjahdeini dan Sutan Remy, 2006. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafitipers. Teguh, P., 2010.Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa,2002.Kamus
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 54
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
55 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
http://basisme1484.wordpress.com/2009/12/06/pida na-perdamaian-dalam-hukum-pidana/, diakses pada tanggal 28 April 2011.
