i
PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT (FKPM) SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA-PERKARA HUKUM DI MASYARAKAT (Studi Kasus di Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban dan Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah
Oleh USWATUN HASANAH NIM 21209006
FAKULTAS SYARI’AH PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH (AHS) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) SALATIGA 2015
ii
Drs. Mubasirun, M.Ag. Dosen IAIN Salatiga NOTA PEMBIMBING Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar Hal
: Naskah Skripsi Sdr. Uswatun Hasanah Kepada Yth. Rektor IAIN Salatiga Di Salatiga. Assalamu‟alaikum wr. wb. Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skipsi saudara: Nama
: Uswatun Hasanah
NIM
: 21209006
Jurusan
: Syariah / Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul
: PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT (FKPM) SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA-PERKARA HUKUM DI MASYARAKAT (studi kasus di Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga)
Bersama ini kami mohon agar naskah skipsi saudara tersebut di atas segera di munaqosyahkan. Demikian harap menjadi perhatian. Wassalamu‟alaikum wr. Wb. Salatiga, 8 januari 2015 Pembimbing
Drs.Mubasirun,M.Ag. NIP. 19590202 199031001
iii
SKRIPSI PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT(FKPM) SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA-PERKARA HUKUM DI MASYARAKAT (studi Kasus di Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota salatiga) DISUSUN OLEH USWATUN HASANAH NIM : 21209006 Telah dipertahankan didepan Panitia Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada tanggal 23 Febuari 2015 dan telah dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum Islam Susunan Panitia Penguji Ketua Penguji
: Dra. Siti Zumrotun, M.Ag
------------------------------
Sekertaris
: Drs. Mubasirun, M.Ag
------------------------------
Penguji I
: Drs. Machfudz, M.Ag
------------------------------
Penguji II
: Dr. Adang Kuswaya, M.Ag
------------------------------
Salatiga, 6 Maret 2015 Rektor IAIN Salatiga
Dr. H, Rahmat Hariyadi, M.Pd. Nip.19670112 199203 1 005
iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Uswatun Hasanah
NIM
: 21209006
Jurusan
: syariah
Program Stu di : Al Ahwal Al Syakhsiyyah Mengatakan bahwa skipsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah.
Yang bertanda tangan
Uswatun Hasanah
v
MOTTO “Belajar itu butuh proses, proses butuh berjuang, dan berjuang butuh kesabaran, karena kesabaran yang disertai dengan keihklasan adalah kunci kesuksesan”
PERSEMBAHAN Karya ini, penulis persembahkan untuk : Yang telah bersusah-payah, berjuang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, ikhlas tanpa mengharap apapun dari kami, kecuali ridha dari Allah SWT dalam membesarkan kami seorang diri, Umi-ku Adawiyah Ya Allah tempatkanlah ayahku di surgamu yang kekal dan abadi, do’a kami akan selalu menyertaimu, Abi-ku DAmami Jazzakumullah khairon katsiron Motivasi dan do’a darimu kakakku, sehingga adikmu bisa menyelesiakan pendidikan ini jazzakumullah khairon katsiron Teman hidupku Sutarso Abdullah, Do’a, semangat, dan kasih sayangmu serta tempat curhatku jazzakumullah khairon katsiron Anak-anakku tercinta, Kalian motivasi terbesar dalam hidupku Teman-teman seperjuanganku AS-NR 2009, jazzakumullah khairon katsiron
vi
ABSTRAKS
Hasanah, Uswatun. 2015. Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara-perkara Hukum di Masyarakat. Program Studi Ahwal AL-Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing : Drs. H. Mubasirun, M.Ag.
Kata Kunci : Mediator, FKPM dan Penyelesaian Perkara
Ditahun 2012 berbagai media masa memberitakan kasus pencurian sandal, pencurian semangka, kasus prita, kasus randu dan lain-laian, yang diproses hingga pengadilan,sehingga memunculkan tanggapan miring masyarakat atas peradilan di Indonesia yang kurang memenuhi keadilan masyarakat. Hukum seakan hanya tajam kalau yang berperkara masyarakat kecil. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran FKPM sebagai mediator dalam penyelesaian perkara-perkara hukum di msyarakat, bagaimana peran FKPM dalam program Kepolisian dan apa kendala yang dihadapi dan bagai mana cara mengatasinya. Untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah diatas dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam proses penelitian yang digunakan berdasarkan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Alasan pemilihan pendekatan kualitatif karena berkaitan dengan konsep judul dan rumusan masalah yang mengarah pada jenis penelitian studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan penyelesaian perkara-perkara hukum melalui FKPM mengedepankan cara kekeluargaan, damai, manusiawi dan bermartabat sehingga sangat efektif karena, prosesnya cepat, tidak di pungut biaya dan mampu memperbaiki hubungan silaturrahmi masing-masing pihak. Dalam hal ini FKPM sebagai pihak ke tiga (mediator) yang membantu proses penyelesain perkara, memberikan pertimbangan-pertimgan yang mungkin sebagai penyelesaian perkara kepada para pihak. Berbagai kegiatan FKPM tidak terlepas dari kontrol kepolisian karena terdapat seorang petugas Polmas atau Bhabinkamtibmas sebagai wakil dari Ketua FKPM yang selalu bertukar informasi mengenai katimbas di daerahnya. Dalam menjalankan berbagai kegiatanya FKPM mengahadapi berbagai kendala operasional, namun semuaitu dapat diatasi dengan selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti konsoltasi ke Polres, mengadakan seminar katimbas, menghadiri berbagai pertemuan yang diadakan masyarakat Pulutan untuk memberikan penyeluhan tetang pentingnya katimbas.
vii
KATA PENGANTAR Segala piji bagi Alloh. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan serta ampunan-Nya. Dan kita berlindung kepada Alloh dari kejelekan diri dan amal perbuatan. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Alloh maka tiada yang mampu untuk menyesatkanya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Alloh maka tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Saya bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah melainkan Alloh yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusanNya. Alloh Ta’ala berfirman yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Alloh dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaa beragama Islam.” (QS. Ali Imron (3) : 102) “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Alloh dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Alloh memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosadosamu. Dan barang siapa mentaati Alloh dan Rosul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar.”(QS. Al-Ahzab (33) : 70 – 71) Semoga Allah menerima amal-amal kita dan menggantinya dengan pahala yang besar disisi-Nya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari ada berbagai kekurangan dan juga karya ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan tulisan ini : 1. Bapak Dr. H. Rahmat Hariyadi, M. Pd, selaku Rektor IAIN Salatiga. 2. Bapak Beny Ridwan, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Syariah IAIN Salatiga. 3. Bapak Sukron Makmun, M. Si, selaku ketua Prodi Al-Ahwal al-Syakhsiyyah STAIN Salatiga. 4. Bapak Drs. H. Mubasirun, M. Ag, selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini. 5. Bapak dan ibu dosen dan para akademika lingkungan Jurusan Syariah yang telah dengan ikhlas membagi ilmunya.
viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...........................................................................................
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING..................................................................... ii PENGESAHAN.................................................................................................. iii PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.......................................................... iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN...................................................................... v ABSTRAKS ....................................................................................................... vi KATA PENGANTAR......................................................................................... vii DAFTAR ISI...................................................................................................... viii BAB I : PENDAHULUAN A. Latar belakang masalah...................................................................
1
B. Rumusan masalah...........................................................................
5
C. Tujuan penelitian............................................................................
5
D. Manfaat penelitian..........................................................................
6
E. Penegasan istilah.............................................................................
7
F. Tela‟ah pustaka................................................................................ 7 G. Metodologi penelitian...................................................................... 9 H. Sistematika penulisan....................................................................... 16 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA A. Mediator........................................................................................... 19
ix
B. Perkara hukum di masyarakat.......................................................... 24 C. Penyelesaian perkara dalam islam dan penyelesaian perkara menurut teori konflik...................................................................................... 33 BAB III : HASIL PENELITIAN A. Peran FKPM sebagai mediator dalam menyelesaiakan perkaraperkara hukum di masyarakat.......................................................... 41 B. Peran FKPM dalam program Kepolisian......................................... 57 C. Kendala-kendala yang dihadapi FKPM Kelurahan Pulutan............ 74 BAB IV : PERAN FKPM PULUTAN SEBAGAI MEDIATOR A. Peran FKPM dalam pandangan hukum Islam................................ 78 B. FKPM dan penyelesaian perkara-perkara hukum.......................... 82 C. Kendala penyelesaian perkara-perkara hukum di Kelurahan Pulutan............................................................................................ 86 BAB V : PENUTUP A. Kesimpulan..................................................................................... 90 B. Saran............................................................................................... 92 DAFTAR PUSTAKA LAPIRAN-LAMPIRAN
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah “Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila. Inti dari negara hukum pancasila adalah penegakan keadilan dan kebenaran, bukan semata-mata penegakan hukum dalam arti formal.”(Mahfud MD, 1999 : 141) Lebih lanjut Mahfud MD menjelaskan bahwa “menegakan hukum itu tidak dengan sendirinya menegakkan keadilan, banyak sekali orang menegakkan hukum dengan membangun kebenaran formal tetapi subtansinya sangat bertentangan dengan rasa keadilan karena yang dibangun disana adalah hukum untuk hukum bukan hukum untuk keadilan.” (Mahfud MD, 1999 : 140) Wajah lain dari hukum dan proses hukum yang formal tadi adalah terdapatnya fakta bahwa keadilan formal tersebut sekurang-kurang nya di indonesia,
ternyata
mahal,
berkepanjangan,
melelahkan,
tidak
menyelesaikan masalah. Sebagaimana kita tahu, di tahun 2012 berbagai media masa memberitakan kasus pencurian sandal, pencurian semangka, kasus prita, kasus randu, kasus minah, dan lain-lain yang di proses hingga pengadilan, sehingga memunculkan tanggapan miring masyarakat atas sistem peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadialan masyarakat. Hukum seakan hanya tajam kalau yang berperkara masyarakat kecil.(http://umk.ac.ad/index.php/beranda/857) Berbeda halnya dengan perkara-perkara hukum dengan tersangka dan terdakwa tokoh-tokoh
2
terkenal yang memiliki nama, jabatan dan kekuasaa. Proses hukum yang dijalankan terkesan ditunda-tunda. Seakan-akan masyarakat selalu disuguhkan sandiwara dari tokoh-tokoh negara tersebut. Contohnya saja kasus Gayus Tambunan, pegawai dierjen pajak Golongan III yang diperkirakan korupsi sebesar 28 miliyar, tetapi hanya dikenai 6 tahun penjara, kasus Bank Century yang belum jelas ujungya hingga sekarang, dan kasus Ketua Makamah Konstitusi (MK), Akil Muhtar yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan. Dalam operaasi itu, KPK telah menyita uang dolar singapura sebesar 3 miliyar yang menunjukkan penegakan hukum di Indonesia dalam kondisi awas, hampir semua kasus diatas prosesnya sampai saat ini belum mencapai keputusan yang jelas. Padahal semua kasus tersebut begitu merugikan negara dan masyarakat kita.” (http://randyrinaldi.blogspot.com) Sebagai seorang muslim penulis teringat akan firman Allah Subhanahuwata‟ala yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, terhadap ibu bapak atau kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslakhatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti segala apa yang kamu kerjakan.(QS. An-Nisa : 135) Bagi para penegak hukum seharusnya firman Allah diatas menjadi peringatan baginya untuk benar-benar menegakkan hukum dengan adil demi kebenaran.
3
Dan juga Sabda Rosulullah SAW telah memperingatkan kita akan kehancuran umat-umat terdahulu dikarenakan mereka menyimpang dari kebenaran. Disebutkan dalam riwayat Bukhori dan Muslim bahwa Rasulullah SAW Bersabda yang artinya: Wahai manusia sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian adalah sikap mereka yang bila yang melakukan kejahatan mencuri adalah orang yang terpandang mereka membiarkanya (tidak menghukumnya). Namun bila yang mencuri di tengah mereka adalah orang yang lemah, maka mereka menegakkan hukum atasnya. Demi Allah SWT seandainya fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotongtangannya.”(HR.Bukhori) (http://mimbarjumat.com/arcive/1087) Polisi merupakan salah satu alat negara untuk menegakkan hukum dan sekaligus bertanggung jawab
untuk melindungi masyarakat dari
gangguan keamanan. Berdasarkan Skep Kapolri No: 373/X/2005 tertanggal 13 Oktober 2005 yang memerintahkan agar diberbagai tingkat organisasi polri di bentuk Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) tujuan pembentukan FKPM ini untuk katimbas yang kondusif di wilayah desa dengan cara memberi pendapat dan saran kepada polri secara timbal balik. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum secara aktif membantu mencegah dan mengatasi tejadinya pelanggaran di wilayah kelurahan atau desa. Inti dari pembentukan FKPM ini adalah untuk membantu tugas polri melalui polmas dalam membangun katibmas. Sehingga hal-hal yang muncul dan tergolong kecil bisa diselesaikan dengan kekeluargaan oleh FKPM, tidak harus dibawa ke mapolsek. Surat Keputusan Kapolri No: 373/X/2005 ini telah direspon satuansatuan wilayah di daerah termasuk di kota salatiga. Saat ini setiap
4
Kelurahan di Kota salatiga telah di bentuk Forum Kemitraan Polisi Masuarakat (FKPM) yang salah satunya adalah Kelurahan Pulutan. Menurut salah satu Kasad BINMAS, Kelurahan Pulutan adalah salah satu kelurahan yang mempunyai keanggotaan FKPM yang aktif dan telah menyelesaikan beberapa perkara hukum, baik tindak pedana ringan maupun problem solving, sehingga mempunyai banyak catatan yang bisa dijadikan data oleh peneliti. FKPM pulutan merupakan bentuk kerjasama antara polisi dengan masyarakat yang dijadikan percontohan karena keberhasilanya, sehingga dapat dijadikan pelajaran bagi FKPM di tempat lain. Menurut Aibtu. Darsono selaku bhabinkamtibmas kelurahan pulutan, ditahun 20012 FKPM Pulutan berhasil menyelesaikan beberapa kasus tindak pidana ringan, dan pada saat ini baru menangani problem solving. Bisakah FKPM ini menjadi solusi untuk mengatasi ketidak percayaaan masyarakat
terhadap sebuah sistem peradilan yang selama ini telah
berlaku di negeri ini, sehingga di dapat keadilan yang mudah, murah dan cepat. Karena dengan kepercayaanlah kesadaran hukum masyarakat akan terbangun, yang dapat mendorong timbulnya kepatuhan hukum dalam diri seseorang. Kelurahan Pulutan adalah salah satu Kelurahan di Salatiga yang dilalui oleh jalan baru lingkar salatiga, yang dalam pengamatan penulis telah terjadi berbagai aktivitas yang pasti akan menimbulkan berbagai pengaruh bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Pulutan. Dalam pandangan penulis hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi anggota
FKPM
Kelurahan
Pulutan
untuk
dapat
mencegah
dan
5
menyelesaikan hal-hal yang tidak diingiankan sesuai dengan tujuan dibentuknya FKPM menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan masalah. Untuk itu peneliti ingin memfokuskan penelitian ini di Kelurahan Pulutan, karena dalam kaca mata penulis telah mengalami perubahan yang signifikan sejak di bukanya jalan baru lingkar salatiga. Dengan berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PERAN FKPM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
PERKARA-PERKARA
HUKUM
DIMASYARAKAT”. B. Rumusan Masalah Dengan berdasarkan latarbelakang di atas, dan untuk memperjelas pembahasan masalah, penulis telah menetapkan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah peran FKPM sebagai mediator dalam penyelesaian perkara-perkara hukum di Kelurahan Pulutan? 2. Bagaimanakah peran FKPM dalam program Kepolisian? 3. Apa kendala yang dihadapi FKPM dan bagaimana mengatasinya? C. Tujuan Penelitian Dalam setia penelitian pasti memiliki tujuan, adapun tujuan penulis dalam penelitian ini sebagaiberikut: 1. Untuk mengetahui peran FKPM sebagai mediator dalam penyelesaian perkara-perkara hukum di masyarakat Kelurahan Pulutan. 2. Untuk mengetahui peran FKPM dalam program kepolisian.
6
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi FKPM dan cara mengatasinya. D. Manfaat Penelitian Dalam suatu penelitian diharapkan akan dapat memberikan manfaat yang positif baik bagi penulis maupun pihak lain. Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaaat secara teoritis dan praktis, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Secara teoritis a. Menghasikan suatu penjelasan tentang proses penyelesaian perkara-perkara hukum di masyarakat melalui FKPM sebagai mediator. b. Menghasilkan suatu penjelasan mengenai kendala- kendala yang ada dan cara mengatasinya. 2. Secara praktis a. Mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan bagi penulis b. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. E. Penegasan Istilahi Untuk memudahkan memahami isi skipsi ini, berikut penulis sampaikan beberapa pengertian dan singkatan yang terkandung dalam judul
skipsi
“PERAN
FKPM
SEBAGAI MEDIATOR
DALAM
7
PENYELESAIAN
PERKARA-PERKARA
HUKUM
DI
MASYARAKAT”. 1.
Peran : adalah pemain, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan
dimiliki
oleh
orang
yang
berkedudukan
dalam
masyarakat.(Fajri dan Senja, tth : 641) 2. Perkara adalah persoalan, masalah; urusan yang harus diselesaikan; tindak pidana; tentang sesuatu hal, mengenai, berkenaan; karena.(Fajri dan Senja, tth :646) 3. Mediator
adalah
orang
atau
pihak
yang
jadi
penengah
perselisiahan.(Fajri dan Senja, tth : 557) 4. FKPM
merupakan
singkatan
dari
“Forum
Kemitraan
Polisi
Masyarakat”. 5. Hukum adalah peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah; UU, perturan; patokan (kaidah-kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam yang tertentu; keputusan yang dijatuhkan hakim. (fajri dan senja, tth : 365) F. Telaah Pustaka Peran FKPM Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara-Perkara Hukum Dimasyarakat (studi Kasus di Kelurahan Pulutan Kota Salatiga), belum pernah diangkat sebagai skipsi. Meskipun demikian penulis menemukan beberapa penelitian tenteng FKPM sebagai berikut: Dr. Hidayatullah, SH Mhum Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus berhasil meraih gelar doktor melalui disertasinya
8
yang berjudul “Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)” (studi kasus FKPM di Polres Salatiga, dengan fokus penelitian bagaimana jalannya penyelesaian tindak pidana ringan di polres salatiga dan prospek FKPM sebagai alternatif penyelesaiannya. Dengan hasil temuan menunjukan ada ktriteria kasus tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui FKPM yang masih mempertimbangkan situasi dan kondisi peleku. FKPM juga memiliki prospek sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan yang dapat di dayagunakan di daerah-daerah lain. Hal ini didasarkan pada sikap ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga, aparatur peradilan dan sistem peradilan formal untuk menyelesaikan taindak pidana ringan dengan asas, adil, manusiawi, sederhana, cepat dan biaya murah. (Hidayatullah, 2012) Penelitian ini ber beda dengan penelitian penulis, dimana penulis memfokuskan penelitianya pada basis kewilayahan yaitu kelurahan pulutan. Dalam penelitian yang dilakukan penulis FKPM merupakan
mediator
karena
hasil
dari
penyelesaiannya
berupa
kesepakatan-kesepakatan dari kedua belah pihak dan tidak memaksa. Ary Wahyono peneliti pulsit. Kemasyarakatan dan kebudayaan-LIPI, Widia graha dengan judul” Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM): Sebuah Pendekatan Perpolisian Masyarakat Untuk Membangun Citra Polisi.” Hasil dari penelitian ini adalah FKPM tidak dapat diseragamkan
di
seluruh
indonesia,
analisis
dokumen-dokumen
pembentukan FKPM di seluruh Indonesia memperlihatkan komposisi
9
FKPM sangat bervariasi, terutama dalam penempatan unsur polri dalam kepengurusan FKPM. Dan juga basis sosial FKPM tidak seragam ada yang berbentuk kewilayahan seperti RT, RW, Kelurahan /Desa, Kecamatan, dan Kabupaten, adapun yang berbentuk kawasan seperti, pertokoan, Mall, perkantoran, dan kawasan industri. Program perpolisian Masyarakat menjadi momentum
untuk memperbaiki citra polisi yang selama ini
dianggap kurang baik, disisi lain program perpolisian masyarakat berdampak pada pemeritah yang harus menata kembali pranata sosial di masyarakat
yang
di
hancurkan
pada
masa
orde
baru.
(http://library.um.ac.id/../39544.html) Dilihat dari hasil temuan penelitian ini jelas berbeda dari penelitian yang dilakukan penulis. G. Metodologi Penelitian Dalam penyusunan skipsi tenteng “PERAN FKPM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA-PERKARA HUKUM DIMASYARAKAT” di Kelurahan Pulutan kecamatan Sidorejo kota salatiga, penyusunan menggunakan cara atau metode sebagai berikut: 1. Pendekatan dan Jenis penelitian Untuk memperoleh data di lapangan dalam penelitian ini penulis memilih pendekatan kualitatif, di mana dalam proses penelitian yang digunakan berdasarkan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk menemukan jawaban dari permasalah tersebut. Alasan pemilihan pendekatan kualitatif karena ini berkaitan dengan konsep judul dan rumusan masalah yang mengarah pada studi
10
kasus yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pemahaman dari individu, organisasi atau situasi.( Emzir, 2011 : 20). 2. Sifat Penelitian Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi, yaitu penelitian yang berusaha untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar memperkuat teori-teori lama, atau didalam menyusun teori-teori baru. Didalam penelitian ini dideskrisikan peran FKPM sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum di masyarakat, peran kepolisian dalam FKPM, dan kendala-kendala yang dihadapi FKPM Kelurahan Pulutan. 3. Kehadiran Peneliti Dalam penelitian kualitatif peneliti wajib datang lansung di lapangan untuk memperoleh data yang valit (langsung dari sumbernya) mengadakan dan meminta dokumen-dokumen yang di butuhkan dalam penelitian. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini di ketahui oleh pihak-pihak terkait, dan memperoleh ijin untuk mengadakan penealitian di Kelurahan Pulutan. 4. Lokasi Penelitian Untuk melengkapi data penelitian penulis mengambil lokasi penelitian di kelurahan pulutan. Penulis mengambil penelitian di
11
kelurahan pulutan, karena memperoleh arahan dari kasad binmas sebagai kelurahan yang memiliki keanggotaan yang aktif dan merupakan FKPM yang terdapat kasus tentang perkara hukum yang saat ini sedang diteliti oleh penulis. 5. Sumber Data Menurut lofland dan lofland (1984 : 47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Moleong, 2009 : 157) Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut: a. Kata-kata dan tindakan Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau di wawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman.(Moleong, 2009 : 157) Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kedua metode yang ada yaitu pencatatan dan perekaman dalam pengumpulan data di lapangan, mengigat ada sebagian orang menolak untuk di rekam perkataanya pada saat wawancara berlangsung. Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dengan FKPM kelurahan pulutan adalah sebagai berikut: 1) Bhabinkamtibmas Kelurahan Pulutan Bapak AIBTU Darsono 2) Ketua FKPM Kelurahan Pulutan Bapak H.M Syafi‟i
12
b. Sumber data tertulis Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata-kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan, karena sumber data tertulis berkaitan erat dengan sumber data utama, yang dapat membantu memahami dan menganalisis sumper data utama. Dalam hal ini terdiri atas: 1) Laporan
Penyelesaian
Masalah
Nomor
:
Masalah
Nomor
:
041/FKPM/VIII/2012 2) Laporan
Penyelesaian
056/FKPM/VIII/2013 3) Surat Keputusan No. Pol. : “PANDUAN
Skep/433/VII/2006 Tentang
PEMBENTUKAN
DAN
OPERASIONALISASI PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS)” 4) Surat Keputusan No. Pol. : Skep/507/X/2009 Tentang “ NASKAH
SEMENTARA
BUKU
PEDOMAN
PELAKSANAAN STANDAR PENERAPAN POLMAS BAGI PELAKSANA POLMAS” 5) Buku Pedoman Implementasi Polmas Tahun 2009 6) Buku Mediasi 6. Tenik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang falid dan objektif, maka dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
13
a. Interview (wawancara) Teknik yang diarahkan untuk menghimpun informasi dari para informan yang kompeten dan oleh karenanya dianggap mengetahui kondisi dari obyek dari proses penyelesaian perkara oleh FKPM. Wawancara kepada Bhabinkamtibmas Kelurahan Pulutan dilakukan pada senin, 10 febuari 2014 pada pukul 11.00 sampai dengan pukul 11.50 di Kantor Kelurahan Pulutan. Kemudian wawancara kepada Bp. Syafi‟i selaku Ketua FKPM Pulutan dilakukan dirumah beliau pada sabtu, 17 mei 2014 pada pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.45 dan di lanjutkan pada senin, 19 mei 2014 pukul 13.30 sampai dengan pukul 02.45 di tempat yang sama. b. Studi dokumen atau bahan pustaka Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji, membuat catatan yang di perlukan diantaranya, Laporan Penyelesaian Masalah Nomor : 041/FKPM/VIII/2012, Laporan Penyelesaian Masalah Nomor : 056/FKPM/VIII/2013, Skep NO. Pol. : Skep/433/VII/2006 Tentang
“PANDUAN
PEMBENTUKAN
DAN
OPERASIONALISASI PERPOLISIAN MASYARAKAT”, Skep No. Pol.: Skep/507/X/2009 Tentang “NASKAH SEMENTARA BUKU
PEDOMAN
PELAKSANAAN
STANDAR
14
PENERAPAN POLMAS BAGI PELAKSANA POLMAS”, Buku Implemenasi Polmas Tahun 2009 dan buku mediasi. c. Observasi (pengamatan) Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan di Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM). 7. Teknik Analisa Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Yang mengumpulkan data kualitatif, kemudian dilakukan penguraian untuk mengambil suatu kesimpulan. Sedangkan metode interaktif mengacu pada empat tahapan yang dijelaskan oleh miles dan huberman(analisis data) yaitu sebagai berikut: a. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap informan yang telah ditentukan, sebagai orang yang mengetahui tentang FKPM, kemudian dilakukan studi dokumen-dokumen baik yang di dapat langsung dari Polres Kota Salatiga maupun langsung dari lapangan. b. Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul saat penelitian.
15
c. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan untuk memberikan kesimpulan dan tindakan. d. Penarikan kesimpulan yang dimulai sejak awal pengumpulan data, seoran yang menganalisis data kualitatif mencari keteraturan benda-benda,
pola-pola,
penjelasan
konsfigurasi,
berbagai
kemungkinan, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpula akan ditangani secara longga, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat lebih rinci, dan mengakar pada pokok. 8. Pengecekan Keabsahan Temuan Dalam suatu penelitian, validitas data mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian. Sehingga diperlukan suatu tenknik untuk memeriksa keabsahan suatu data. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik trianggu lasi sumber, menurut patton berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui
waktu dan alat yang berbeda dalam metode
kualitatif.(Meleong, 2009 : 331) 9. Tahap-Tahap Penelitian Dalam penelitian ini peneliti menentukan terlebih dahulu tema penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian pendahuluan
16
ke polres salatiga dan kelurahan pulutan. Di kelurahan pulutan peneliti bertanya lansung kepada Bhabinkamtibmas kelurahan pulutan bpk Aibtu. Darsono, mengenai proses penyelesaian perkara-perkara hukum, peran kepolisian dalam FKPM dan kendala-kendala yang dihadapi FKPM kelurahan pulutan. H. Sistematika Penulisan Adapun sistematika yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikit: BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metodologi
penelitian dan
sistematika penulusan. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini akan diuraikan kerangka teori berupa tinjauan mediator,
tinjauan
tentang
perkara-perkara
hukum
di
masyarakat, dan penyelesaian perkara dalam Islam dan pemyelesaian perkara menurut teori konflik. BAB III : HASIL PENELITIAN Dalam bab ini akan berisi berbagai temuan dilapangan berdasarkan rumusan masalah, yaitu peran FKPM sebagai mediator
dalam
menyelesaikan
perkara-perkara
hukum
17
dimasyarakat, peran FKPM dalam Program Kepolisian, dan kendala-kendala yang dihadapi FKPM Kelurahan Pulutan. BAB IV : PERAN FKPM PULUTAN SEBAGAI MEDIATOR Dalam bab ini akan dibahas pokok-pokok permasalahan yang ingin di ungkap
berdasarkan rumusan masalah yaitu, peran
FKPM dalam pandangan hukum Islam, FKPM dan penyelesaian perkara-perkara hukum dimasyarakat, dan kendala penyelesaian perkara-perkara hukum di Kelurahan Pulutan. BAB V : PENUTUP Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan dari hasil penelitian, dan kesimpulan tersebut. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
saran-saran sebagai tindak lanjut dari
18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Mediator 1. Pengertian Mediator Mediator adalah
pihak ketiga yang membantu penyelesaian
senggketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan (Abbas, 2011 : 59). Pengertian mediator menurut Peraturan Makamah Agung No.1 tahun 2008 mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari kemungkinan penyelesaian sengaketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (PERMA NO. 1 TAHUN 2008). 2. Tipologi Mediator Mediator dalam menjalankan proses mediasi memperlihatkan sejumlah sikap yang mencerminkan tipe mediator. Mediator melakukan Tindakan semata-mata ingin membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Berikut tipe-tipe mediator menurut Prof. DR. Syahrizal Abbas: a. Tipe mediator otoritatif Tipe mediator dimana dalam proses mediasi dia memiliki kewenangan yang besar dalam mengontrol dan memimpin pertemuan antar pihak. Mediator jenis ini dapat menghentikan
19
pertemuan antara para pihak, jika dirasa pertemuan tersebut tidak efektif. Dalam proses mediasi, mediator dengan tipe otoritatif libih banyak mengajukan pertanyaan kepada para pihak seputas akar persoalan utama yang menjadi sumber sengketa. Mediator otoritatif tidak banyak mendengarkan cerita dari para pihak. Pada sisi ini para pihak terlihat agak pasif dalam mengemukakan persoalannya, sehingga lebih banyak bergantung pada mediator. b. Tipe mediator social network Mediator dengan tipe sosial network adalah tipe mediator dimana ia memiliki jaringan sosial yang luas untuk mendukung kegiatanya dalam menyelesaikan sengketa. Mediator ini memiliki hubungan dengan sejumlah kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. kelompok sosial dimaksud bertugas membantu masyarakat dalam menyelesaiakan sengketa. Mediator yang bertipe sosial network dalam menjalankan proses mediasi lebih menekankan bagaimana para pihak menyelesaikan sengketa melalui jaringan sosial
yang ada.Mediator
social network
mengarahkan sengketa yang ia tangani kepada pola-pola penyelesaian sengketa yang ia peroleh ketika ia bergabung dalam kelompok sosial.
20
c. Tipe mediator independen Mediator independen adalah tipe mediator dimana ia tidak terikat dengan lembaga sosial dan institusi apapun dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Mediator jenis ini berasal dari masyarakat yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Ia betul-betul bebas dari pengaruh manapun, sehingga ia leluasa menjalankan mediasi. Mediator jenis ini sengaja diminta oleh para pihak, karena memiliki kapasitas dan skill dalam menyelesaiakan sengketa. Umumnya tipe mediator ini berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama, yang cukup berpengalaman dalam menyelesaikan sengketa. Independensi mediator tidak hanya dari sisi lembaga dan keberadaannya dalam masyarakat, tetapi juga independen dalam menjembatani, menegosiasi, dan mencari opsi bagi penyelesaian sengketa para pihak. Ia menjaga imparsialitas dan netralitas dari pengaruh manapun termasuk dari para pihak. Mediator jenis ini semata-mata memfokuskan diri pada upaya strategis yang dapat diambil untuk mengakhiri sengketa para pihak. Mediator independen sangat bebas menciptakan kreasi untuk menciptakan sejumlah opsi, tanpa tergantung pada pihak manapun. (Abas, 2011)
21
3. Fungsi Mediator Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang di maksud adalah sebagai berikut : a. Memperbaiki kelayakan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis. b. Mendorong trciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair. c. Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung. d. Mengklarifikasi masalah subtansial dan kepentingan masingmasing pihak. 4. Posisi Mediator Sebagai seorang mediator haruslah memiliki posisi, dalam hal ini khusus menangani mediasi. Adapun posisi mediator dalam hal ini adalah sebagai berikut : a. Mediator tidak boleh memberikan penilaian tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, diantara para pihak yang sedang berselisih atau bersengketa. b. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses
negosiasi
guna
mencari
berbagai
kemungakinan
22
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelasaian. c. Mediator
tidak
boleh
mengampil
suatu
keputusan
atas
persengketaan atau konflik yang sedang berlansung antara kedua belah pihak. d. Mediator hanya berposisi sebagai fasilitator yang memperlancar jalanya suatu proses negosiasi yang belangsung antara para pihak atau para negosiator yang mewakili kepentingan para pihak. (http://Maulidindarma.blogspot.com/2014/02, 31 januari 2015) 5. Peran Mediator Berbagai peran mediator dalam proses mediasi secara deskripsi sebagai berikut : a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak. b. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik. c. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi dan kenyataan. d. Mengajar para pihak dalam proses dan ketkrampilan tawarmenawar. e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.(Abbas, 2011 : 79-80)
23
6. Kewenangan dan tugas mediator Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam menjalankan mediasi. Kewenangan dan tugas di peroleh dari para pihak, dimana mereka „mengijinkan dan setuju‟ adanya pihak ke tiga menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi. Kewenangan mediator terdiri atas : a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. (Abbas, 2011 : 83-84) Adapun tugas seorang mediator adalah sebagai berikut : a. Melakukan diagnosis konflik. b. Mengidentifikasikan masalah serta
kepentingan-kepentingan
kritis para pihak. c. Menyusun agenda. d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi. e. Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan (positional claim) para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya para pihak. f. Mediator bertugas mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.
24
g.
Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan parsial (berkutat
definisi
tertentu)
para
pihak
mengenai
suatu
permasalahan ke pandangan yang lebih baik universal (umum) sehingga dapat diterima oleh semua pihak. h. Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian permasalahan. i. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional. j. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya. (Abbas, 2011 : 86-90) B. Perkara Hukum di Masyarakat 1. Definisi Hukum a. Definisi hukum menurut para ahli hukum Beberapa
Sarjana Hukum indonesia juga turut berusaha
merumuskan hukum sebagai berikut: 1) S.M. Amin,SH Dalam buku beliau yang berjudul “bertamasya ke Alam Hukum,” hukum dirumuskan sebagai berikut: “Kumpulankumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah
25
mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”. 2) J.C.T. Simorangkir,S.H dan Woerjono Sastropranoto,S.H Dalam buku yang disusun bersama berjudul “pelajaran hukum indonesia” telah diberikan definisi hukum sebagai berikut: “hukum itu ialah peraturan-peratuan yang bersifat memeksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturanperaturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.” 3) M.H. Tirtaamidjaja,S.H Dalam buku beliau “pokok-pokok Hukum Perniagaan” ditegaskan “Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut
dalam
tingkah
laku
tindakan-tindakan
dalam
pergaulan hidup dengan ancaman meski mengganti kerugian – jika melanggar aturan-aturan itu – akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaanya, didenda, dan sebagainya.”(Kansil, 1999) b. Unsur , ciri-ciri dan sifat hukum Adapun hukum itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
26
2) Peraturan itu diadakan badan-badan resmi yang berwajib. 3) Peraturan itu bersifat memaksa 4) Sanksi terhadap pelanggar hukum adalah tegas Selanjutnya agar hukum itu dapat dikenal dengan baik, haruslah mengetahui ciri-ciri hukum. Menurut C.T.S. Kansil, S.H., ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut : 1) Terdapat perintah dan/atau larangan. 2) Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang. Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara sebaik-baiknya. Oleh karena itu hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan orang lainya, yaitu peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan “Kaedah Hukum”. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu “Kaedah hukum” akan dikenakan sanksi (sebagai akibat dari pelanggaran “Kaedah Hukum”) yang berupa „hukuman‟. Bentuk hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab II (PIDANA) pasal 10 adalah sebagai berikut :
27
1) Pidana pokok a) Pidana mati; b) Pidana penjara; c) Pidana kurungan; d) Pidana denda; e) Pidana tutupan; 2) Pidana tambahan a) Pencabutan hak-hak tertentu; b) Perampasan barang-barang tertentu; c) Pengumuman putusan hakim. Sedangkan sifat bagi hukum adalah sifat mengatur dan memaksa.
Ia
merupakan
peraturan-peraturan
hidup
kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mematuhi tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) kepada siapa saja yang tidak mematuhinya. Ini harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaedah-kaedah hukum itu dapat ditaati, karena tidak semua orang mau mentaati kaedah-kaedah hukum itu.(Kansil, 1999 : 40) c. Fungsi danTujuan Hukum Hukum
itu
selalu
melekat
pada
manusia
yang
bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, maka hukum memiliki fungsi : “menertibkan dan mengatur pergaulan dalam
28
masyarakat
serta
menyelesaikan
masalah-masalah
yang
timbul”. Lebih rincinya funsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari : 1) Sebagai alat mengatur tata-tertib hubungan masyarakat; dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan tertib dan teratur. 2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin; dikarenakan hukum memiliki sifat dan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman saksi bagi pelanggarnya. 3) Sebagai sarana penggerak hubungan: daya memaksa dan mengikat dari hukm dapat digunakan atau didayagunakan untuk
menggerakkan
pembangunan.
Disini
hukum
digerakkan untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju. 4) Sebagai penentuan aplikasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum , siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil, seperti konsep hukum konstitusi negara.
29
5) Sebagai alat penyelesaian sengketa: sebagai contoh penyelesaian sengketa harta waris dapat segera selesai dengan ketetepan hukum waris yang telah diatur dalam hukum perdata. 6) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat. (http://akitiano.blogspot.com, 30 januari 2015) Dari deretan pengertian, unsur, ciri-ciri, sifat dan funsi hukum, maka tujuan dari perwujudtan hukum itu harus ada, dimana terdapat berbagai pendapat mengenai tujuan hukum dari para ahli hukum, berikut diantaranya : 1) Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum jilit 1, karangan Drs. C.T.S. Kansil, S.H. disebutkan hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum masyarakat dan hukum itu pula harus bersendikan pada keadilan, yaitu keadilan pada masyarakat itu. ( Kansil, 1999 : 14) 2) Tujuan hukum menurut S.M. Amin, S.H sebagai mana teleh tertulis diatas adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan
hidup
manusia,
sehingga
keamanan
ketertiban dapat terpelihara. (Kansil, 1999 : 11 )
dan
30
3) Apeldoorn dalam bukunya disebutkan tujuan hukum adalah mengatur
pergaulan
hidup
secara
damai.
Hukum
menghendaki perdamaian.(Apeldoorn, 1993 : 10) Perdamain diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda dsb. Terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan dari golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antar semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara telitindan mengadakan keseimbangan di antara keduanya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) ijka ia menuju peraturan yang adil.(Apeldoorn, 1993 : 11) 2. Perkara Hukum di Masyarakat Sebagai mahkluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri
untuk
memenuhi
kebutuhanya,
sebagaimana
diungkapkan Bapak Farkhani dalam bukunya sebagai berikut : Secara kodrati (sunatullah), manusia diciptakan untuk bermasyarakat, hidup berkelompok dan
31
interdependensi antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada satupun manusia yang dapat hidup menyendiri dan dapat hidup bertahan lama, apalagi sampai dapat menciptakan sebuah peradapan. Oleh karena kehidupannya yang memiliki kecenderungan berkelompok, Aristoteles (384-322 SM) menyebut manusia sebagai zoo politicon atau de men is een social wezen, artinya manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. (Farkhani, 2009 : 1) Sebagai individu yang hidup bermasyarakat manusia memiliki berbagai kepentingan yang berbeda-beda dengan yang lain. Kepentingan pribadi dapat diupayakan pemenuhanya masing-masing tanpa saling bertentangan. Namun seringkali kepentingan antar pribadi bertemu dan saling berbenturan satu sama lain. Prof. Dr. Dirjosisworo mencontohkan sebagai berikut: Misalnya “A” yang bertetangga dengan “B” , suatu hari karena baru saja hujan lebat banyak kotoran yang menyumbat saluran pembuangan kotoran yang berbatasan dengan rumah “B”, maka demi kepentingannya “A” membersihkan kotoran pada saluran pembuangan dengan mendorongnya sehingga kotoran tersebut memenuhi halaman rumah “B”. “A”berfikir masa bodoh pokoknya halama saya bersih”. Padahal “B” pun dalam kasus ini memiliki kepentingan yang sama, agar kotoran tidak menimpa rumahnya. Apabila “B” berfikir seperti “A”, maka “B” akan mendorong kotoran tersebut ke halaman rumah “A” dan dapat diramalkan sengketa akan terjadi. Ini adalah contoh yang sangat sederhana sekali. Padahal praktek berbenturan kepentingan antar pribadi banyak sekali.(Dirdjosisworo, 2010:134)
32
Gambaran diatas menjadi salah satu contoh perbedaan kepentingan
antar
pribadi.
Padahal
dalam
kehidupan
bermasyarakat banyak sekali perkara-perkara yang dianggap sepele, apabila tidak tepat dalam penanganannya dapat menimbulkan pertikaian antar warga, sehingga mengurangi keharmonisan dalam masyarakat itu. Demikianlah gambaran singkat perkara-perkara hukum yang muncul dimasyarakat sebagai akibat dari perbedaan kepintingan, perbedaab kepentingan itu bisa antar pindividu, individu
dengan
kelompok
ataupun
kelompok
dengan
kelompok. Jika kasus-kasus yang muncul tidak
tepat
penyelesaiannya akan berakibat pada ketidaknyamanan di masyarakat. Dalam KUHP telah ditulis terperinci mengenai bentuk perkara hukum yang dibagi menjadi dua (2), yaitu kejahatan dalam BAB II dan pelanggaran dalam BAB III. Kejahatan adalah Rechtdelicht, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undangundang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.
33
Pelanggaran
adalah
Westdelicht,
yaitu
perbuatan-
perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskanya sebagai suatu delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya
dengan
sanksi
pidana.
(www.tenagasosial.com/2013/08) C. Penyelesaian Perkara Dalam Islam dan Penyelesaian Perkara Menurut Teori Konflik 1. Penyelesaian Perkara Dalam Islam “Perdamaian dalam syariat islam sangat dianjurkan. sebab dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihakpihak
yang
bersengketa
akan
dapat
diakhiri”
(http://alawiyahtuti18.blogspot.com/2011/04, 2 Januari 2015) Perdamaian dalam Islam dikenal dengan istilah sulh, yang artinya “suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat
untuk
mengakhiri
perkara
mereka
dengan
damai.”(Abbas, 2011:156) Di dalam Al-Qur‟an dan hadist Nabi Muhammad menganjurkan pihak yang bersengkete menempuh jalur sulh dalam menyelesaikan sengketa, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Sulh memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik penyelesaian sengketa, dan
34
mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memiliki kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa mereka dapat di akhiri. (Abbas, 2011) Allah Subhanahu Wata‟ala berfirman dalam surat an-Nisa : 114 yang artinya : tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberikan sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.(QS. an-Nisa‟ : 114) Dalam ayat lain Allah SWT memerintahkan kita untuk mendamaikan saudara kita sesama mukmin yang berperang atau bersengketa, Allah SWT berfirman dalam surat al-Hujurut (49) : 910 yang artinya : Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah lembali (kepada perintah Allah), maka damaikanllah antara keduanya dan berlaku adilah.”sesungguhnya, orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua sadaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.(QS. AlHujurat (49) : 9-10) Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Anas, Rasulullah SAW. Bersabda yang artinya : “tolonglah saudaramu (sesama mukmin) dalam ia berbuat zalim atau dizalimi.” Kemudia Anas ra. Bertanya kepada Rasulullah SAW. “ya Rasulullah, ini aku menolongnya dalam keadaan ia dizalimi, maka bagaimana aku menolinganya
35
dalam keadaan ia yang zalim?” Rasulullah pun menjawab : “dengan mencegahnya berbuat kezaliman.” (katsir, 2004 : 357-358) Anjuran sekaligus perintah Allah SWT yang tertulis dalam Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad SAW diatas dalam penyelesian perkara/kasus untuk memilih sulh sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa, sulh dapat memuaskan para pihak, dan tidak ada para pihak yang merasa menang atau kalah dalam penyelesaian sengketa mereka. sulh
mengantarkan
pada
ketentraman
hati,
kepuasan
dan
memperkuat tali silaturahmi para pihak yang bersengketa. (Abbas, 2011 :160) Dalam hal ini proses perdamaian dalam Islam juga tegas dalam
memberikan
batasannya,
yaitu
larangan
perjanjian
menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya, dalam sebuah hadist yang diriwayatkan at-Tirmizi yang artinya : Sulh adalah sesuatu yang harus ada di antara kaum muslimin, kecuali suatu perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan kaum muslimin terikat dengan janji mereka, kecuali janjin yang menharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.(at-Tirmidzi). (Abbas, 2009 : 161) 2. Penyelesaian Perkara Berdasarkan Teori Konflik a. Pengertian Konflik Berikut ini pengertian konflik yang relefan dengan penelitian ini menurut beberapa ahli, diantaranya :
36
1) Menurut Taquiri dalam Nemstorm dan Davis (1977), konflik merupakan warisan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat dari pada berbangkitnya keadaan ketidak setujuan, kontroversi dan pertentangan dua pihak atau lebih secara berterusan. 2) Menurut pace dan faules (1994), Konflik merupakan ekpresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekpresikan, diingat dan dialami. 3)
Menurut soerjono soekanto, konflik merupakan dimana orang per orangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan.
b. Teori konflik Berikut ini akan dipaparkan beberapa teori penyebab konflik, sebagai berikut : 1) Teori hubungan masyarakat Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidak percayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
37
2) Teori negosiasi prinsip Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. 3) Teori kebutuhan manusia Berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi, keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering menjadi inti pembicaraan. 4) Teori kesalah pahaman antar budaya Berasumsi bahwa konflik desebabkan oleh ketidak cocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang ada. 5) Teori tranformasi konflik Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidak setaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. c. Faktor-faktor penyebab konflik 1) Perbedaan indivudu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda
38
satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik, sebab dalam menjalani kehidupan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. 2) Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan polapola pemikiran dan pendirian kelomponya. Pemikiran dan pendirian
yang
berbeda
itu
pada
akhirnya
akan
menimbulkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. 3) Perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok manusia memiliki perasaan, pendir, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbedabeda. Kadang-kadang orang dapat melekukan hal yang sama, namun untuk tujuan yang berbeda-beda. 4) Perubahan nilai-nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlansung cepat bahkan
39
mendadak, perubahan itu dapat memicu munculnya konflik sosial. d. Akibat Konflik 1) Meningkatkan
solidaritas
sesama
anggota
kelompok
(ingroup) yang mengalami konflik dengan kelompok lain. 2) Keretakan hubungan kelompok yang bertikai. 3) Perubahan kepribadian pada individu. 4) Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. 5) Dominasi bahkan penahklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. e. Solusi penyelesaian konflik 1) Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik. 2) Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. 3) Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka, dari pada posisi yang sudah tetap. 4) Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan mengahasilkan pilihan-
40
pilihan
untuk
memenihi
kebutuhan
(http://jeckprodeswijaya.blogspot.com/2013)
itu.
41
BAB III HASIL PENELITIAN A. Peran FKPM Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara-Perkara Hukum di Masyarakat 1. Profil Kelurahan Pulutan Pada awalnya kelurahan Pulutan merupakan bagian wilayah kabupaten semarang. Sejak adanya pemekaran Kota Salatiga pada tahun 1987, kelurahan Pulutan masuk menjadi wilayah kota salatiga hingga saat ini. Kelurahan Pulutan memiliki
udara yang sejuk dengan luas
wilayah 162,715 Ha, yang terletak pada 007,17-007,23 LS dan 110 8”58-110 32”464 BT yang berada pada ketinggian 584-600 M diatas permukaan laut. Wilayah utara kelurahan pulutan berbatasan langsung dengan kel. Blotongan dan Sidorejolor,
sebelah timur berbatasan
dengan Kel. Sidorejolor, sebelah selatan berbatasan dengan kel. Kecandran dan sebelah barat berbatasan dengan kel. Candirejo Kec. Tuntang. Penduduk Pulutan mayoritas beragama Islam yang terdapat 4 (empat) masjid dan 17 (tujuh belas) musholla. Terdapat pula tempat pendidikan yang berupa 3 pondok pesantren dan beberapa TK, PAUD, MI, SD, dan SLTP.Tidak terdapat tempat ibadah agama lain di pulutan.
42
2. Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat Kelurahan Pulutan a. Latar Belakang Pembentukan Perencanan pembentukan FKPM di lakukan bersama2 antara polisi dan tokoh masyarakat kelurahan Pulutan. Tokoh masyarakat dalam hal ini di wakili ketua Rt, Ketua Rw tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, serta tokoh wanita. Diawali dengan sosialisasi tentang konsep polmas dimana reformasi polri menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja polisi yang kemudian meminta saran dan pendapat mereka (tokoh masyarakat Pulutan) akan kebutuhan rasa aman di kelurahan pulutan. Sebagian besar tokoh masyarakat menyadari kalo kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan bersama, sehingga keberadaan Polmas/FKPM sangat di butuhkan. Masyarakat pulutan menyambut positif pembentukan FKPM. Dalam FKPM, antara masyarakat dan polisi adalah sebagai mitra yang sejajar berdasarkan Skep. No.373/2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan perpolisian masyarakat. Karena keamanan dirasakan merupakan kebutuhan bersama, maka pada tanggal 24 Febuari 2007 dibentuklah FKPM di kelurahan pulutan. yang di ketuai oleh Bapak H. M Safi‟i sampai sekarang.
43
b. Struktur organasasi Sejak di bentuk awal tahun 2007 organisasi ini telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan dalam struktur organisasinya. Perubahan terjadi karena adanya salah satu anggota yang meninggal dunia dan juga karena seorang anggota yang padat kesibuakannya sehingga kurang bisa aktif di FKPM. Berikut ini struktur organisasi FKPM Pulutan yang aktif di tahun 2013. SRUKTUR ORGANISASI FKPM PULUTAN Ketua
: HM Syafi‟i
Wakil Ketua
: AIPTU. Darsono
Sekretaris
: Agus Suprihadi
Bendahara
: Kadariyah
Penanggung Jawab Bidang Bidang Agama
: Muslih
Bidang Idiologi
: Sutarti Suroso
Bidang Pemuda dan Olah Raga : Kamami Bidang Sosial
: HM Sucipto
Bidang Keamanan
: Ans‟adi Komyayin dan Haryanto
Bidang Anak
Pemberdayaan
Perempuan dan : Umi Kholifah
Perlindungan
44
c. Tujuan FKPM Pulutan FKPM Pulutan memiliki tujuan umum dan tujuan khusus untuk terciptanya suasana yang kondusif di Kelurahan Pulutan yaitu sebagai berikut : 1) Tujuan umum Meningkatkan indikator keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakatsehingga
masyarakat
meraasa
nyaman dalam
melakukan aktifitasnya sehari-hari. 2) Tujuan khusus a) Meningkatnya intensitas kegiatan forum dan keikut sertaan masyarakat. b) Meningkatnya
pengurus
dalam
menemukan
dan
mengidetifikasi akar permasalahan. c) Meningkatnya kemampuan forum bersama masyarakat menyelesaikan permasalahan
termasuk konflik antar
warga. d) Terakomodasinya keluhan warga untuk diselesaikan. e) Meningkatkan intensitas kunjungan forum kepada warga. f) Menurunya angka kejahatan. g) Masyarakat mersa terayomi terhadap gangguan kamtibmas. d. Tempat Penyelesaian Perkara FKPM kelurahan Pulutan telah memiliki gedung Balai Kemitraan Polisi Masyarakat yang nantinya lebih sering di sebut
45
BKPM. Bangunan BKPM ini baru saja selesai di bangun yang berdiri tegak di depan Kantor Kelurahan Pulutan. Fasilitas bangunan ini di gunakan untuk acara diskusi-diskusi yang berhubungan dengan FKPM. Dalam
wawancara
Ketua
FKPM
menuturkan
untuk
penyelesaian perkara/permasalahan sendiri tidak selalu di BKPM, beliau beranggapan penyelesai persmasalahan dengan damai harus di carikan tempat-tempat yang tenang, agar suasananya cair dan tidak menimbulkan pertannyaan bagi orang lain dan tidak ada beban dari para pihak yang berselisih. BKPM sebagai tempat penyelesaian jugadianggap kurang tepat, karena bisa menimbulkan kesan untuk menghakimi para pihak yang berperkara/berselisih. Padahal tujuan FKPM bukan untuk menghakimi, melainkan membantu penyelesaian perkara/ permasalahan
dengan
damai
yang
manusiawi
dan
bermartabat.Sehingga tujuan FKPM dapat dalam rangka menjaga gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi atau bersumber dari dalam masyarakat dapat terwujud. e. Sumber Biaya Operasional Dalam setiap organisasi memerlukan biaya operasiaonal untuk menjalankan program-programnya. Biaya operasional FKPM di peroleh dari dua jalur, jalur formal dan jalur informal. Jalur formal di peroleh dari dari APBD kelurahan Pulutan dan
46
kepolisian salatiga. Namun ini tidak berlangsung lama, selama operasionalnya bantuan diberikan kurang lebih 3 (tiga) kali. Sedangkan jalur in formal, FKPM memperoleh biaya operasional dari LSM. Dalam kegiatan-kegiatannya FKPM mendapat respon dari salah satu LSM di salatiga, bantuan dana pun di berikan. Jika terdapat sisa anggaran kegiatan seperti seminar tidak di bagikan ke anggota, melaikan disimpan unutk biaya keperluan lain yang mendesak nantinya. Untuk menutup kekurangan biaya operasional FKPM selama ini, anggota FKPM beriuran sendiri demi terlaksananya program dan penyelesaian permasalahan. Menurut Bp. Syafi‟i iuran ini tidak menjadi masalah, karena mampu membantu menyelesaikan permasalahan orang lain demi terciptanya masyarakat yang aman, damai di lingkungannya. f. Proses Penyelesaian Perkara Proses penyelesaian sebuahperkara oleh FKPM yaitu sebagai berikut: 1) Adanya laporan dari korban atau masyarakat terkait suatu perkara/kasus yang di catat dalam buku Wira-wiri oleh ketua FKPM. 2) Ketua dan beberapa anggota FKPMyang di dampingin Bhabinkamtibmas selaku wakil ketua
FKPM setempat
merespon laporan dengan memanggil/menyambangi langsung
47
pihak-pihak permasalahan
terkait yang
untuk terjadi,
mengklarivikasi untuk
mengenai
mengetahui
akar
permasalahan. 3) Setelah mengetahui akar permasalahannya FKPM akan mengungkapkan beberapa pilihan (opsi) untuk menyelesaikan persoalan dengan memaparkan akibat yang akan timbul dari masing-masing pilihan penyelesaian. 4) Selanjutnya keputusan diserahkan kepada para pihak untuk menentukan sendiri cukup di FKPM dengan menerima gantirugi/meminta maaf saling menyadari kesalahan masing atau mau di lanjutkan ke kepolisian dalam hal ini di laporkan ke POLSEK setempat. 5) Jika para pihak menerima penyelesaian perkara melalui FKPM sebagai penghubung perdamaian, maka akan di keluarkan SKB (Surat Kesepakatan Bersama) yang ditandatangani kedua belah pihak dan di beri meterai. 3. Data Laporan perkara di FKPM Pulutan Ketua FKPM Bp. Syafi‟i telah mencatat laporan gangguan keamanan di Pulutan sejak tahun 2006, yaitu satu tahun sebelum FKPM di bentuk di kelurahan Pulutan pada tahun 2007. Laporan masyarakat ini dicatat dalam sebuah buku yang oleh FKPM dinamakan buku wira – wiri.
48
Laporan
yang masuk di
FKPM sangat
komplek dari
permasalahan sosial, pencurian, persoalan rumah tangga, warisan hingga tindak pidana berat seperti curanmor,pencurian ternak, percobaan pembunuhan, perampokan, dan penipuan. Sebagian besar laporan tersebut dapat diselesaikan oleh FKPM terkecuali curanmor dan sebagaian kecelakaan lalu – lintas . Mengenai
kasus kecelakan lalu lintas terjadi perbedaan
pendapat antara Ketua FKPM Bp, syafi‟i dengan Bhabinkamtibmas Pulutan AIPTU Darsono. Bp. Syafi‟i berpendapat bahwa penyelesaian dengan damai adalah untuk membantu para pihak dalam menyelesaian persoalanya, melalui beberapa alternatif penyelesaian yang berdasakan pada akar permasalahannya. Sedangkan AIPTU Darsono berpendapat bahwa kecelakaan lalu – lintas bisa saja mengakibatkan salah satu pihak luka dalam yang baru terasa/diketahui setelah kesepakatan damai di buat. Yang kemudian akan menuntut FKPM selaku pihak yang menbantu dalam proses perdamaian. Adanya perbedaan cara pandang inilah kemudian dibuat aturan bahwa penyelesaian kecelakaan lalu lintas oleh FKPM harus di laporka ke
kepolisian,
penyelesaiannya.
mengenai
kronologi
kejadian
dan
bentuk
49
Tabel jumlah laporan perkara/kasus di FKPM kelurahan pulutan periode 2006 – 2013. No. Klasifikasi perkara 1.
Tindak pidana berat a. Pencurian sepeda motor b. Pembobolan rumah
c. Pemerasan d. Pencurian hp yang digunakan untuk memeras pemilik hp. e. Pencurian dengan pengkrusakan f. Pencurian biasa g. perampokan h. Penipuan i. pemaksaan j. Percobaan pembunuhan k. Ancaman pembunuhan
Jumlah kasus
Keterangan
5 Kasus 3 kasus
3 kasus 1 kasus
3 kasus 7 kasau 1 kasus 1 kasus 1 kasus 1 kasus
l. Pemalsuan identitas 2 kasus m. Pelecehan seksual
1 kasus
n. Laporan penertiban warung yang juga berjualan miras. o. Laporan warung bakso yang digunakan sebagai transaksi seksual. Jumlah kasus
1 kasus
1 kasus
1 kasus
32 kasus
Warga sebagai korban 1 perkara dapat diselasaikan Warga sebagai korban Warga sebagai korban
Warga sebagai korban Warga sebagai korban
Suami istri. Dapat diselesaikan
Pelaku paman korban Dapat diselesaikan Tetanga. Dapat diselesaikan
50
2.
3.
4. 5.
Tindak pidana ringan a. Penganiayaan ringan b. Perkelahian c. Perkelahian suami istri d. Pemukulan Jumlah kasus Pertikaian antar warga a. kisruh pemasangan tratak terkait pilkada b. anggota satpam yang buta baca tulis menyebabkan kekisuhan c. kericuhan pembagian gas elpiji gratis d. kesalah pahaman antara keluarga PP dengan Keluarga SP yg bermaksut membangun kamar mandi yg dipandang mengganggu PP e. perselisihan pemekaran wilayah Rt 02 – Rt 05 f. kericuhan terkait perilaku kurang sopan dan kata kasar. g. pembongkaran paving yang tidak di setujui warga. jumlah kasus Kecelakaan lalu – lintas perkara perdata a. Sengketa batas tanah b. Warisan dan hutang – piutang c. Perceraian d. Jual – beli tanah Jumlah kasus
1 kasus 5 kasus
Warga dgn bukan warga Warga pulutan Warga pulutan Bukan warga pulutan TKP di pulutan NB : diselesaikan di FKPM
1 kasus
warga
1 kasus
warga
2 kasus 1 kasus 1 kasus
Warga 1 kasus warga 1 kasus
Warga pulutan 1 kasus warga Antar tetangga RT 1 kasus 1 kasus
7 kasus 11 kasus
7 perkara di selesaiakan di FKPM
1 kasus 2 kasus
Warga tetangga Warga
3 kasus
Warga Warga Dapat diselesaikan di FKPM
1 kasus 7 kasus
51
6.
Permasalahan sosial a. Pemblikiran jln karena truk pengangkut tanah uruk dinilai mengkrusak jln b. Laporan kehilangan kunci rumah c. Adanya orang tiduran dimasjid tidak bawa identitas d. Pembangunan perumahan yang tidak memperdayakan warga sekitar e. Laporan kehilangan dompet dengan isi SIM, STNK, dan KTP. f. Perselisihan menantu dengan mertua g. Dugaan perselingkuhan h. Pembangunan saluran air tanpa sosialisasi i. Penemuan barang berupa tas j. mencarikan bantuan orang depresi untuk di bawa ke RSJ. k. Menasehati warga yang gagal bunuh diri/hendak melakukan bunuh diri. l. Mencarikan bantuan korsi roda untuk warga yang lumpuh. m. Laporan laki-laki menginap di rumah seorang janda n. Pelebaran jalan tanpa sosialisasi o. Penitipan sepeda motor oleh orang tdak di kenal. p. Larangan truk pembawa material masuk ke area
1 kasus
1 kasus 2 kasus
1 kasus
1 kasus
1 kasus 1 kasus 1 kasus 1 kasus 1 kasus
1 kasus
1 kasus
1 kasud
1 kasus 2 kasus
1 kasus
Sebagian besar persoalan yang dihadapi warga pulutan dapat terselesaikan oleh FKPM
52
perumahan villa kenanga. q. Perselisihan keluarga Jumlah kasus Jumlah
1 kasus 19 kasus 81 kasus
Untuk lebih jelasnya penulis membagi laporan perkara/kasus yang masuk di FKPM Pulutan berdasarkan data diatas sebagai berikut: a. laporan gangguan keamanan yang tidak dapat diselesaikan oleh FKPM Kelurahan Pulutan Tidak semua perkara/kasus yang diadukan/dilaporkan oleh masyarakat
dapat diselesekan oleh FKPM. Untuk memastikan
kebenaran suatu kasus terkadang memerlukan penyelidikan terlebih dahulu, dan ini memerlukan orang-orang yang ahli dibidangnya yaitu kepolisian, maka laporan akan disarankan untuk di laporkan ke POLSEK setempat. Selain itu tidak dapat diselesaikannya perkara-perkara oleh FKPM karena tidak diketahui identitas pelakunya, dari hasil penelitian sebagian besar adalah curanmor dan kecelakaan lalu lintas. Berikut ini perkara/kasus yang di laporannya di lanjutkan ke POLSEK setempat: Tabel perkara-perkara yang tidak dapat di selesaikan oleh FKPMperiode 2006 - 2013 No. Klasifikasi perkara 1.
Tindak pidana berat a. Pencurian sepeda motor b. Pembobolan rumah
Jumlah kasus
Keterangan
5 Kasus
2 kasus
Warga sebagai korban 1 perkara dapat diselasaikan
53
c. Pemerasan d. Pencurian hp yang digunakan untuk memeras pemilik hp. e. Pencurian dengan pengkrusakan f. Pencurian biasa g. Penipuan h. perampokan i. Ancaman pembunuhan j. Laporan penertiban warung yang juga berjualan miras. k. Laporan warung bakso yang digunakan sebagai transaksi seksual. Jumlah kasus
2.
Kecelakaan lalu – lintas
3.
Perkara perdata a. Pengaduan batas tanah yg hendak disertifikatkan b. Perceraian
4.
3 kasus 1 kasus
3 kasus
Warga sebagai korban Warga sebagai korban
Warga sebagai korban Warga sebagai korban
5 kasus 2 kasus 1 kasus 1 kasus 1 kasus
1 kasus
25 kasus 4 kasus
Bukan warga, 2 warga sebagai korban
1 kasus
2 kasus
Jumlah kasus Permasalahan sosial a. istri yang akan pulang kerumah orang tuanya karena sering dimarahi mertuanya b. suami kos dipulutan dan istrinya sms agar diusir
3 kasus
c. perselingkuhan di JB ada yang melihat
1 kasus
jumlah kasus
3 kasus
Fkpm hanya menasehati agar dipikirkan kembali recana perceraiannya
1 kasus
Tidak dapat diselesaikan karena suaminya tidak datang
1 kasus
Bukan warga,fkpm hanya menyarankan agar dibicarakan dulu dgn yang bersangkutan,dan memintnya berperilaku baik. Tidak ada penyelesaian
54
JUMLAH TOTAL
35kasus
Perkara yang tidak dapat diselesaikan di Fkpm
b. Laporan gangguan keamanan yang dapat diselesaikan denganperdamaian oleh FKPM Dasar
penyelesaian
mendekonstruksi
tidak
kasus pidana
melalui menjadi
FKPM
adalah
permasalahan
sosial/permasalahan yang melibatkan para pihak. Dekonstruksi ini ditandai dengan tidak dipatuhinya rambu-rambu perkara yang menjadi wewenang FKPM yang diatur secara limitif dalam Skep Kapolri No. 433tahun 2006 oleh pengurus FKPM.(Hidayatullah, 2012 : 240) Tabel perkara-perkara yang berhasil diselesaiakan oleh FKPM Kelurahan Pulutan Periode 2006 – 2013 No. Klasifikasi perkara 1.
Jumlah kasus
Keterangan
1kasus
Warga sebagai korban 1 perkara dapat diselaikan. Dapat diselesaikan. Suam - istri
Tindak pidana berat a. Pembobolan rumah
b. Ancaman pembunuhan 1 kasus c. Percobaan 1 kasus pembunuhan d. Pemalsuan identitas 1 kasus e. Pelecehan seksual 1 kasus f. Pencurian
Pelaku paman korban Dapat diselesaikan Tetanga. Dapat diselesaikan. Pencurian dilakukan anak-anak
55
2 kasus Jumlah kasusu 7 kasus 2.
Tindak pidana ringan a. Penganiayaan ringan b. Perkelahian c. Perkelahian suami istri
2 kasus 1 kasus 1 kasus
d. pemukulan Jumlah kasus 3.
4. 5.
6.
Pertikaian antar warga a. kericuhan pemasangan tratak terkait pilkada b. anggota satpam yang buta baca tulis menyebabkan kerkrisuhan c. kericuhan pembagian gas elpiji gratis d. kesalah pahaman terkait pembangunan kamar mandi. e. Provokasi sebagian warga paska pemekaran Rt 02 – Rt 05 f. Kericuhan terkait perilaku tidak sopan dan kata-kata kasar g. pembongkaran paving yang tidak disetujui warga. jumlah kasus Kecelakaan lalu – lintas perkara perdata a. Warisan dan hutang – piutang b. Perceraian c. Jual – beli tanah Jumlah kasus Permasalahan sosial a. Pemblikiran jalan karena truk
Warga dgn bukan warga. Anak-anak yg menyebabkan luka. Warga.
1 kasus 5 kasus
Bukan warga pulutan.
1 kasus
warga
1 kasus
warga Warga
1 kasus warga 1 kasu warga 1 kasus Warga 1 kasus Antar warga pulutan 1 kasus
7 kasus 7 kasus
Warga dengan bukan warga pulutan
2 kasus
Warga
1 kasus
Warga Warga Dapat diselesaikan di FKPM Persoalan yang dihadapi warga pulutan dapat terselesaikan oleh
1 kasus 4 kasus 1 kasus
56
b. c.
d.
e. f. g.
h.
i.
j.
k.
l. m.
n.
pengangkut tanah uruk dinilai mengrusak jln. Laporan kehilangan kunci rumah Terkait pembangunan perumahan yang tidak memperdayakan warga sekitar Laporan kehilangan dompet dengan isi SIM,STNK, danKTP Pembangunan saluran air tanpa sosialisai Penemuan barang berupa tas Laporan adanya orang tidur di masjud dan tidak membawa identitas mencarikan bantuan orang depresi untuk di bawa ke RSJ. Menasehati warga yang gagal bunuh diri/hendak melakukan bunuh diri. Mencarikan bantuan korsi roda untuk warga yang lumpuh. Laporan laki-laki menginap di rumah seorang janda Pelebaran jalan tanpa sosialisasi Penitipan sepeda motor oleh orang tdak di kenal Larangan truk pembawa material masuk ke komplek pembangunan perumahan villa kenanga. Jumlah kasus
FKPM 1 kasus 1 kasus
1 kasus
1 kasus 1 kasus
1 diantar ke Polsek, 1 pergi dgn sendirinya
2 kasus Bukan warga, tetapi tinggal di pulutan 1 kasus
1 kasus
1 kasus
1 kasud
1 kasus 2 kasus
1 kasus
16 kasus
57
Jumlah
46 kasus
B. Peran FKPM Dalam Program Kepolisian Dalam disertasainya, Hidayatullah mengungkapkan FKPM sebagai keunikan
Community Policing (CP)
yang
diterapkan
di
Indonesia
dibandingkan dengan gaya pemolisian di negara lain. Gaya pemolisian polmas di wujudkan dengan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam masalah sosial dalam bentuk sengketa/pertikaian antar warga. Yang selaras dengan budaya masyarakat indonesia yang lebih mengedepankan cara-cara penyelesaian sengketa melalui musyawarahmufakat dibanding penyelesaian sengketa melalui peradilan formal (Hidayatullah, 2012 : 105-106). Berawal dari konsep perpolisian tradisianal yang mengedepankan pada patroli dan memberikan respon/reaksi yang cepat terhadap kejadian kejahatan, dan menindak lanjutinya dengan melakukan investigasi kejahatan, model ini tidak melibatkan hubungan kemitraan dengan masyarakat sebagai suatu hal yang penting/krusial, bahkan pendekatan ini telah menimbulkan jarak antara polisi dengan masyarakat. Disamping konsep perpolisian tradisianal, model perpolisian militeristik yang telah dianut Polri selalam beberapa dekade, mengakibatkan jarak polisi dan masyarakat semakin jauh ( jurnal budaya dan masyarakar, volume 11, 2009 : 126).
58
Sejak
terpisahnya
Polri
dari
TNI
polisi
mengubah
gaya
pemolisiannya dari perpolisian tradisional menjadi perpolisian model polmas, yang lebih mengedepankan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sebagai entitas yang dilayaninya. 1. Pengertian Polmas Polmas adalah filosofi, sestrategi operasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan antara masyarakat dengan polisi dalam memecahkan masalah dan tindakan proaktif. Yang selalu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antar polisi dan masyarakat dalam rangkan menciptakan kondisi
yang
menjunjung
kelancaran
penyelenggaraan
fungsi
kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Dara Muluk, Media Informasi Komunikasi FKPM Pulutan, mei 2011). Sebagai suatu strategi atau program Polmas berarti model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara Petugas Polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan setiap permasalahan sosial yang mengancam kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan masyarakat akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. (Skep : 433/VII/2006) Di luar negeri Polmas lebih dikenal dengan sebutan Community Policing,sedang di indonesia di kenal dengan sebutan POLMAS yang diimplementasikan ke dalam FKPM.
59
2. Bentuk FKPM Dalam SkepKapolri No : 433/VII/2006 bentuk FKPM adalah sebagai berikut : a. FKPM
adalah
organisasi
kemasyarakatan
yang
bersifat
independen, mandiri dalam kegiatanya bebas dari campur tangan pihak manapun. b. FKPM dapat disebut dengan nama dan istilah lain atau dengan bahasa daerah tertentu atas dasar kesepakatan masyarakat setempat. c. FKPM dibangun atas dasar kesepakatan bersama antara kapolsek, camat/Kepala Desa/Lurah dan tokoh masyarakat/warga masyarakat setempat. 3. Keanggotaan dan Tahap-Tahap Pembentukan POLMS/ FKPM a. Keanggotaan polmas /FKPM harus dilakukan bersama oleh 3 (tiga) pilar utama polmas, yaitu : 1) Unsur masyarakat
yang didalam pembentukannya diwakili
oleh tokoh-tokoh dan dalam operasionalisasinya oleh forun kemitraan (FKPM). 2) Unsur polri yang dalam pembentukannya diwakili oleh kapolsek/staf dan operasionalisasi oleh petugas polmas yang ditunjuk. 3) Unsur pemerintah daerah yang dalam pembentukannya diwakili oleh camat/staf bersama lurah/kepela desa/badan
60
perwakilan keluraan/desa dan dalam operasionalisasinya oleh lurah/kepala desa. b. Tahap-Tahap Pembentukan POLMAS/FKPM 1) Tahap persiapan pembentukan a) Kapolsek bersama staf melekukan rapat untuk menentukan desa/kelurahan atau kawasan yang akan dijadikan tempat atau lokasi dan merencanakan untuk menbentukan POLMAS. b) Melakukan penjajakan terhadap kebutuhan warga masyarakat tentang pembentukan polmas di wilayahnya dengan mengadakan koordinasi dengan camat/kepala desa/lurah dan tokoh masyarakat setempat serta lembaga perwakilan desa. c) Sosialisai Polmas kepada aparat dan tokoh masyarakat desa/kelurahan atau kawwasan oleh Kapolsek/pejabat yang ditunjuk/mewakili untuk memberikan pemahaman tentang Polmas dan merangsang tumbuhnya kebutuhan pembentukannya. d) Jika ternyata masyarakat seperti tersebut pada huru c diatas belum merasa perlu membentuk polmas di wilayah/kawasannya, maka tidak perlu dipaksakan, selanjutnya program dapat dialihkan ke desa/kelurahan atau kawasan yang lain.
61
e) Sebaliknya jika diperoleh kepastian bahwa masyarakat sepakat benar-benar memerlukan pembentukan polmas, Kapolsek harus segera merespon dengan melakukan kegiatan sebagai berikut : (1) Menunjuk personil yang telah dilatih (diangkat sebagai petugas pomas) menjadi petugas polmas diwilayah desa/kelurahan atau kawasan tersebut, atau (2) Mengajukan permohonan kepada Kapolres untuk menujuk/menugaskan personil yang telah dilatih menjadi petugas Polmas diwilayah yang telah ditentukan
lika
pada
jajaran
Polsek
belum
ada/memiliki personil yang telah dilatih. 2) Tahap Pelaksanaan Pembentukan a) Kapolsek bersama petugas polmas yang ditunjuk melakukan persiapan pembentukan FKPM. b) Kkapolsek bersama-sama petugas polmas memfasilitasi pembentukan FKPM dalam-sama petugas polmas memfasilitasi
pembentukan
pertemuan umum bersama bersama
pejabat
FKPM
dalam
suatu
suatu pertemuan umum
kecamatan, aparat
desa,
masyarakat yang ada pada kawasan tersebut.
tokoh
62
c) Acara dalam pertemuan tersebut mencakup pembukaan, penjelasan tentang Polmas oleh Kapolsek atau Petugas Polmas, pemilihan
sambutan, dan
pemilihan
penyusunan
anggota Pengurus
Polamas, FKPM,
penutup/do‟a. d) Penetuan
unsur-unsur FKPM harus memperhatikan
keterwakilan anggota berdasarkan wilayah geografis (RW/dusun/kampung da lain-lain. e) Penunjukan anggota forum harus dengan persetujuan yang
bersangiutan
atas
dasar
kesukarelaan
dan
komitmen untuk kemaslahatan masyarakat. f) Jumlah anggota/pengurus FKPM sebaiknya antara 10 sampai 20 orang. g) Dalam melaksanakan pemilihan atau pembentukan FKPM sejauh mungkin dihindari pendekatan formal dan pertimbangan politis. h) Dam hal petugas polmas diikutsertakan sebagai pengurus FKPM, kedudukan tersebut tidak mengurangi peranya
sebagai
petugas
polri
dengan
segala
kewenangan yang ada padanya sesuai perundangundangan yang berlaku khususnya berkenaan dengan kewenangan diskretifnya.
63
i) Kesepakatan pembentukan Polmas sejauh mungkin sudah mencakup penentuan tempat kegiatan (balai) sebelum BKPM dibangun. j) Jika diperlukan dapat dibuat anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Polmas. k) Camat/ Kapolsek/Kepala desa/lurah mengesahkan dan melantik pengurus dan anggota FKPM untuk masa bakti tertentu yang disepakati. 4.
Tugas dan Wewenang FKPM a. Tugas Tugas pokok FKPM sebagai mana diatur dalam skep no. 433 tahun 2006 adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan operasionalisasi polmas dan mendorong berfunsinya pranata polmas dalam rangka menyelesaikan ganguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dan atau bersumber dari kehidupan masyarakat setempat. b. Wewenang 1) Membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan dalam lingkungannya. 2) Secara kelompok atau perorangan mengambil dalam hal terjadi kejahatan / tindak pidana dengan tertangkap tangan.
64
3) Memberi pendapat dan saran kepada kapolsek baik secara tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan / peningkatan kualitas keamanan / ketertiban lingkungan. 4) Menegakkan peraturan lokal sebagaimana di makasud pada butir (1) di atas dan ikut serta menyelesaikan perkara ringan/pertikaian antar warga yang dilakukan petugas polmas. 5. Hak dan Kewajiban a. Hak 1) Mendapatkan fasilitas materiil maupun non materiil sesuai yang di tetapkan atau di sepakati forum kusus aparat Desa dan dukungan warga 2) Mendapat dukungan anggaran dari pemerintanh sepanjang tercantum
dalam
rangaka
pembinaan
kamtibmas
dan
peningakatan kualitas hidup masyarakat 3) Kewajiban 1) Menjunjung hak asasi manusia dan menghormati norma-norma agama adat/kebiasaan dan kesusilaan masyarakat setempat. 2) Bersikap jujur dalam menjalankan tugas. 3) Tidak diskriminatif menyajikan layanan kepolisian dan tidak berpihak dalam menangani perselisihan/pertikaian. 4) Mengutamakan kepentingan umum/tugas diatas kepentingan pribadi.
65
5) Bersikap santun dan menghargai setiap orang serta bersikap dan berperilaku yang dapat menjadi contoh dan tauladan masyarakat. 6. Dasar hukum Perpolisian Masyarakat (Polmas)/FKPM Hidayatullah mendasarkan Polmas pada Tap MPR No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang di tegaskan dan dijabarkan lebih lanjut dengan : a. Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri; b. Kepres No. 89 Tahun 2000 tentang kedudukan Polri; c. Kepres No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri; d. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisisan Negara Republik Indonesia. Peraturan perundanga-undangan tersebut diatas menegaskan tugas polri sebagai : “ Memeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangaka terpeliharanya keamanan dalam Negeri”. Perubahan tersebut di tindak lanjuti polri dengan mereformasi diri dengan merubah gaya pemolisian militeristik menjadi gaya pemolisian sipil. Reformasi tersebut diantaaranya ditandai dengan digulurkannya program Perpolisian / Pemolisian Masyarakat yang di
populerkan dengan akronim Polmas. Program
Polmas
66
dirumuskan dalam Surat Keputusan/ Skep Kapolri No. 737 tahun 2005 tanggal 13 oktober 2005 tantang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisisan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi. Skep tersebut di jabarkan dan di sempurnakan lebih lanjut dengan : a. Skep Kapolri No.431 tahun 2006 tertanggal 1 juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel dan Pengembangan Fungsi Polmas; b. Skep Kapolri No. 432 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi Operasianal Polri dengan pendekatan polmas; c. Skep Kapolri No. 433 tahun 2006 tertanggal 1 juli 2006 tentang Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas; d. Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2008 Pemolisian Masyarakat; e. Peraturan Kapolri / Perkap No. 9 tahun 2007 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005-2009 (perubahan); f. Kebijakan dan Strategi Kapolri tertanggal 8 Desember 2007; g. Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2008 tentang Pemolisian Masyarakat dan
67
h. Skep Kapolri No. 507 tahun 2009 tertanggal 30 Oktober 2009 tentang Pengesahan Buku Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas Bag susi Pelaksana Polamas. i. Skep Kapolres Salatiga Nomor : 08/III/2007 tentang susunan FKPM sekota salatiga. 7. Kriteria
Perkara
yang
Menjadi
Wewenang
FKPM
dan
Mekanisme Penyelesaiannya. a. Kriteria Perkara yang Menjadi Wewenang FKPM Berdasarkan Skep Kapolri No. 433/VII Tahun 2006 kriteria kewenangan FKPM yaitu menyelesaikan perkara ringan dan pertikaian antar warga. Dalam skep ini pula dirumuskan pengertian / kriteria perkara / tindak pidana ringan sebagai berikut : 1) Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP 2) Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbnyaknya Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) 3) Kejahatan ringan (Lichte Musdrijven) sebagaimana diatur dalam KUHP, sebagai contoh : a) Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan b) Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia c) Pasal 364 tentang pencurian ringan d) Pasal 373 tentang penggelapan ringan e) Pasal 379 tentang penipuan ringan
68
f) Pasal 482 tentang penadahan ringan g) Pasal 315 tentang penghinaan ringan 4) Pertikaian antar warga adalah pertikaian yang terjadi antara individu
dengan
individu,
individu
dengan
kelompok,
kelompok dengan kelompok yang hanya termasuk dalam kasus tindak pidana ringan dan pelanggaran. Apabila petugas polmas tidak menanganinya dengan segera dan cepat maka dapat mengakibatkan pertikaian tersebut menjadi berkembang besar, bahkan dapat terjadi konflik sosial yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat yang menyakup suku/ras dan agama (sara). b. Mekanisme penyelesaiannya Skep Kapolri No. 433 tahun 2006 juga telah merumuskan panduan penyelesaian perkar yang menjadi kewenangan FKPM sebagai berikut : 1) Penyelesaian perkara ringan a) Tahap awal Pada tahap ini yang harus diperhatikan seorang petugas polmas adalah : (1) Petugas
Polmas
berkewajiban
menerima
laporan
/pengaduan masyarakat. (2) Menyiapkan ruangan dan administrasi pencatatan dalam penerimaan informasi/keluhan/pengaduan masyarakat.
69
(3) Penerimaan laporan/pengaduan dilaksanakan dengan sikap yang sopan dan ramah sehingga masyarakat merasa tentram dan aman. b) Tahap pelaksanaan Petugas polmas mengakaji atau meneliti secara cermat dan seksama terhadap laporan/pengaduan masyarakat dengan cara : (1) Mengundang atau mendatangi pemberi informasi untuk diminta keterangannya agar menyampaukan secara jelas mengenai kronologi kejadiannya. (2) Memberikan pandangan terhadap pelapor tentang perlu tidaknya permasalahan itu ditindaklanjuti dengan laporan polisi dan menjadi fasilitator musyawarah. (3) Meminta pelapor menunjukkan / mengajukan saksisaksi yang dapat diminta keterangan berikut barang bukti. (4) Menyimpulkan apakah perkara ini termasuk perkara ringan atau tidak. c) Tahap penyelesaian Yang dilakukan oleh petugas polmas pada tahap ini adalah : (1) Memastikan dimaksud
dan adalah
menyimpulkan perkara
bahwa
ringan,
yang
perkara dapat
70
diselesaikan secara musyawarah antar kedua belah pihak yang berperkara. (2) Memanfaatkan
pihak
terkait
lainya
dan
tokoh
masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dengan norma yang berlaku. (3) Penyelesaian melalui musyawarah dilakukan di pos (Balai) meleui Forum Kemitraan Polisi Msyarakat. (4) Dalam penyelesaian perkara dimaksud hedaklah dibuat suatu perikatan (surat perjanjian/pernyataan diatas materai) yang dapat dijadikan pertanggungjawaban hukum dikemudian hari. (5) Dalam proses penyelesaian perkara tersebur hindari adanya keberpihakan dari petugas polmas dan tokoh masyarakat yang dilibatkan. (6) Proses penyelesaian yang diupayakan hendaknya memperhatikan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat ( termasuk norma kesusilaan dan adat setempat ). (7) Dalam hal perkara tidak dapat diselesaikan Petugas polmas dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), penyelesaian perkara dapat dianjurkan untuk dilaporkan dengan resmi ke Polsek/Polres.
71
2) Penyelesaian perkara antar warga a) Tahap awal Petugas polmas melakukan serangkaian tindakan mencari atau mengidentifikasi orang-orang yang diduga terlibat dalam pertikaian dan mengumpulkan informasi tentang akar permasalahannya serta mencari solusi penyelesaiannya dengan cara tatap muka, komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama melalui Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM). b) Tahap Pelaksanaan Yang dilakukan petugas Polmas adalah : (1) Memberikan Peringatan dan Anjuran Petugas Polmas bersama dengan anggota Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) mengambil langkah-langkah pencegahan (preventiv) antara lain : (a) Memberikan
himbauan
/penyuluhan
agar
pertikaian tidak berlanjut / segera dihentikan. (b) Melakukan tindakan secara sepontan, tegas, jelas, sesui dengan hukum yang berlaku. (c) Melakukan
komunikasi
yang
tidak
melukai
perasaan yang mendengar dan dapat dipatuhi masing-masing yang bertikai, dengan harapan
72
keadaan /linkungan wilayah Polmas kembali normal. (2) Kegiatan Melalui Kring Serse Dalam kegiatan ini diutamakan pencegahan, dimana kring serse adalah pembagian wilayah pantauan anggota reskrim, sehingga personil Polmas dapat berkoordinasi tentang akar permasalahan yang terjadi penyebab terjadinya pertikaian serta dapat menentukan orang yang
diduga
terlibat
pertikaian
dalam
rangka
memberikan bimbingan kepada warga masyarakat dalam penyelesaian pertikaian antar warga sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik. c) Tahap Penyelesaian Yang dilakukan petugas Polmas adalah : (1) Mengatasi pertikaian antar individu (satu lawan satu) (a) Usahakan melerai/memisahkan para pelaku dengan perinatan untuk mengalihkan perhatian. (b) Apabila dalam perkelahian tersebut yang terlibat didalamnya menggunakan senjata atau alat-alat perbahaya (pisau, golok, parang, rantai, pentungan dsb.) maka usahakan peleraian itu diarahkan kepada salah satu pihak yang menggunakan alat berbahaya tersebut.
73
(c) Apabila
keduanya
berbahaya,maka
menggunakan
usahakan minta
alat
bantuan dari
masyarakat dalam melerainya. (d) Memberikan pengertian kepada kedua belah pihak tentang penyelesaian permasalahan melalui jalan musyawarah (2) Mengatasi perkelahian antar warga (individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok) (a) Petugas polmas bersama dengan anggota FKPM atau petugas kepolisian lainnya memberi himbauan kepada
yang
berkelahi
untuk
menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi secara musyawarah. (b) Menjadi mediator dan negosiator penyelesaian damai melalui musyawarah di pos/BKPM dengan melibatkan tokoh dari masing-masing kelompok yang bertikai. (c) Dalam melakukan negosiasi hindari sikap arogan, keberpihakan, tidak simpatik atau hal lain yang dapat memicu dan menimbulkan permasalahan baru. (d) Usahakan membuat suatu kesepakatan perjanjian tertulis/kesepakatan
bersama
yang
dapat
dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak.
74
(e) Melaporkan hasil musyawarah beserta kronologis perkaranya kepada Kapolsek Kanit Serse baik lesan maupun tertulis. C. Kendala-Kendala yang Dihadapi FKPM Kelurahan Pulutan Dalam proses perjalanan suatu organisasi pasti akan menemui hambatan/kendala dalam melaksanakan tujuan-tujuanya. Dalam hal ini tidak terkecuali FKPM yang dalam Pembentukannya di usahakan oleh polri dengan mendorong tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama untuk ikut bersama-sama menciptakan keamanan dan ketertiban maasyarakat dengan bergabung sebagai anggota FKPM. Adapun kendala-kendala yang dihadapi FKPM pulutan sebagai berikut : 1. Kendala Operasional FKPM a. Kurangnya kemampuan FKPM dalam menangani permasalahan Untuk menunjang kemampuan anggota FKPM dalam menangani permasalahan, diadakanlah pertemuan rutin dua bulan sekali untuk berdiskusi, konsultasi ke Polres, pelatihan tentang penanganan masalah, penyelesaian konflik . b. Belum Punya Balai Kemitraan Polisi – Masyarakat (BKPM) Pada awal pembentukannya FKPM Pulutan belum memiliki BKPM/ POS yang tetap sebagai sekretariat. Namunsaat ini telah selesai di bangun BKPM di depan kantor Kelurahan Pulutan sebagai POS FKPM.
75
c. Biaya Operasianal yang Cukup Besar Sebagai organisasi yang independen FKPM tidak boleh menerima bantuan dana dari lembaga pemerintahan manapun. Pemberian biaya dari pihak lembaga pemerintahan di sinyalir akan berdampak pada ke tidak netralan FKPM dalam menangani perkara. Untuk mengatasai permasalahan biaya ini dalam mengadakan kegiatan-kegiatan diskusi FKPM membuat proposal kegiatan yang mendapat respon dari LSM Percik. Dimana Sisa biaya kegiatan dapat di gunakan untuk biaya operasional FKPM. Selain membuat proposal dalam kegiatan diskusi, untuk mengatasi
besarnya
biaya
penyelesaian permasalahan di
operasional
dalam
membantu
masyarakat, anggota FKPM
beriuran sendiri. 2. Kendala yang Bersumber dari Internal Pulutan a. Kuranya perhatian masyarakat dalam tertib hukum Kuranya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban hukum menjadi ancaman keamanan lingkungan. sehingga perlu diadakan penyuluhan yang berkesinambungan kepada berbagai lapisan masyarakat agar hukum itu ada untuk di taati,untuk keharmonisan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka mendorog kesadaran masyarakat terhadap hukum FKPM mengadakan promosi tertib hukum sebagai berikut :
76
1) Touring tertib lalu lintas. 2) Penyuluhan sadar hukum. 3) Melestarikan musik tradisional sebagai media komunikasi. 4) Mendorong partisipasi masyarakat
dalam menggalakkan
siskampling. 5) Mendorong masyarakat untuk membangun gardu poskampling. 6) Merintis turnamen olah raga untuk membangun sportifitas. b. Masyarakat belum mengetahui tentang peran FKPM Untuk menujang pengetahuan masyarakat mengenai FKPM, anggota FKPM dalam berbagai kesempatan menyampaikan perannya dalam masyarakat, dan juga menerbitkan buletin yang diberi nama Dara Muluk. 3. Kendala yang Bersumber dari Eksternal Pulutan Letak kelurahan pulutan yang dilalui jalan baru lingkar salatiga memiliki dampak terhadap gangguan di masyarakat, yaitu sering diggunakannya jalan sebagai ajang balap motor atau lebih dikenal dengan
trek-trekan pada malam hari, hal ini telah menimbulkan
keresahan di masyarakat sekitar. Masyarakat yang merasa terganggu kemudian melaporkan kegiatan trek-trekan tersebut kepada Ketua FKPM BP HM Syafi‟i. Untuk merespon laporan masyarakat tersebut Ketua FKPM menghubungi pihak Kepolisian ketika ajang trek-trekan terjadi, tidak sampai 10 menit polisi datang ke lokasi, kemudian peserta ajang pun
77
pergi meninggalkan lokasi namun setelah polisi meninggalkan lokasi mereka kembali lagi.Kejadian ini sudah berkali-kali dan selalu begitu, mereka kembali setelah polisi pergi. Untuk mengatasi gangguan trek-trekan, terakhir dilakukan dengan pengerahan masa oleh warga pulutan, salah satu sepeda motor peserta ajang di rusak masa. Hal ini pun belum menghentikan ajang balab motor liar tersebut. Namun paling tidak mampu mengurangi intensitasnya.
78
BAB IV PERAN FKPM PULUTAN SEBAGAI MEDIATOR A. Peran FKPM dalam Pandangan Hukum Islam Al-Qur‟an dan Hadist Nabi menganjurkan pihak yang bersengkete menempuh jalur sulh dalam menyelesaikan sengketa, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Sulhmemberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik penyelesaian sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memiliki kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa mereka dapat di akhiri. Sebagai mana tercantum dalam al-Qur‟an Allah Subhanahu Wata‟ala berfirman yang artinya : Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberikan sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.(an-Nisa‟ : 114) Dalam ayat lain Allah SWT berfirman yang artinya : Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanllah antara keduanya dan berlaku adilah.”sesungguhnya, orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua sadaramu (yang
79
berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”(QS.Al-Hujurat (49) : 9-10) Dalam ayat di atas cukup jelas bahwa mendamaikan pihak-pihak yang berselisih merupakan menjalankan perintah Agama, bagi yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala yang besar disisi-Nya. Dalam Hadist yang diriwayatkan at-Titmizi diterangkan, artinya:“Sulh adalah sesuatu yang harus ada di antara kaum muslimin, kecuali suatu perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan kaum muslimin terikat dengan janji mereka, kecuali janjin yang menharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (at-Tirmidzi).(Abbas, 2009 :161) Maka, sebuah perjanjian sah dan wajib untuk ditaati apabila isi dari perjanjian perdamain itu tidak termasuk kedalam pengertian hadist diatas. FKPM adalah sebuah organisasi yang pendiriannya di prakarsai oleh kepolisian yang memiliki tugas menyelesaikan gangguan keamanan dan gangguan ketertiban yang terjadi dan atau bersumber dari kehidupan masyarakar setempat. Prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan FKPM yaitu penyelesaian secara
kekeluargaan, damai, bermartabat
dan
manusiawi. Dimana masing-masing pihak yang berperkara diposisikan bukan sebagai pihak yang berlawaman, tetapi sebagai pihak yang mengalami permasalahan yang memerlukan bantuan. Berikut ini kutipan wawancara dengan Ketua FKPM Pulutan Bapak Syafi‟i: Awal terbentuk FKPM, pertama tejadi kasus tawuran antra anak Rw 03 dan Rw 02,karena kesalah pahaman. Waktu itu yang namaya FKPM belum dikenal di masyarakat kemudian kita buat acara-acara tokohtokohnya kita undang untuk menyelesaikan permsalahan. Kita tidak bisa menghakimi satu per satu,tapi kita beri peluang yang sama untuk menyampaikan persoalanya itu apa?setelah kita ketahui baru kita cari jalan keluar,kalo suatu pelangaran tindak pidana bisa kita adukan ke ranah hukum, dan mereka harus tau akibtnya bermacam meninggalkan keluarga, menanggung biaya, dan pasti ada yg menang dan ada yang kalah, dan lain
80
halnya kalo persoalan ini di selesaikan secara kekeluargaan melalui FKPM secara damai, akar permasalanya apa kemudian kita cari solusinya,apakah mereka bisa menerima,kalo mereka menerima, mereka akhirnya akan saling memaafkan dan kita tuangkan dalam SKB(Surat Kesepakatan Bersama) diatas meterai. Ini berlaku pada mereka untuk tidak mengulangi lagi dan mereka harus lebih baik,prinsipnya penyelesaian di masyarakat ini degan damai,kekeluargaan, manusiawi bermartabat. Untuk membantu menyelesaiakan sebuah perkara peneliti menemukan bahwa ketua FKPM yang di dampingi Bhabinkamtibmas setempat bersama-sama dengan beberapa Anggota FKPM lainya memfasilitasi pertemuan para pihakdan beberapa kerabat dekatnya untuk mengklarifikasi pernasalahan yang terjadi, guna mengetahui akar permasalanya, untuk dicarikan solusi. Dalam kesempatan ini disampaikan pula kepada dua belah pihak yang berperkara beberapa opsi penyelesaian dengan masing-masing akibatnya. Kemudian keputusan diserahkan kepada pihak-pihak yang berperkara. Tidak terdapatnya unsur paksaan dalam proses penyelesaian di FKPM menunjukan peran FKPM hanya sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi berbagai keperluan demi tercapainya perdamaian diantara para pihak yang berperkara. Bahkan dalam penjelasanya ketua FKPM terkadang menolak menggunakan BKPM untuk menghindari kesan menghakimi dan menghindari perhatian masyarakat. FKPM terkadang malah memilih tempat-tempat lain seperti warung, rumah salah satupihak yang berperkara atau tempat lain untuk dapat mencairkan suasana sehingga sasaran dapat tercapai.
81
Uraian diatas menunjukkan bahwa penyelesaian melalui FKPM lebih sederhana, cepat, dan mampu memperbaiki hubungan para pihak, sehingga suasana kembali kondusif. Dalam hal ini penyelesaian melalui FKPM sesuai dengan perintah al-Qur‟an, dimana dengan perdamaian dapat memuaskan para pihak, dan tidak ada yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa mereka. Perdamaian dapat mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan yang paling penting adalah dapat memperkuat silaturahmi para pihak yang bersengketa. Dalam buku Wira – Wiri FKPM Pulutan tercatat sebagian besar perkara/kasus dapat diselesaikan, baik itu permasalahan sosial, perkara perdata, tindak pidana ringan, bahkan perkara/kasus tindak pidana berat pun pernah diselesaikan oleh FKPM Kelurahan pulutan, yaitu ancaman pembunuhan dan pencurian siang hari di sebuah rumah yang disertai pengkrusakan yang kemudian diketahui pelakunya adalah warga pulutan sendiri. Netralitas FKPM terlihat dari kepercayaan masyarakat terhadap organisasin ini. Ketokohan Ketua FKPM H. M Syafi‟i sebagai orang yang disegani yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat menjadi faktor penting dalam penyelesaian berbagai perkara/kasus. Sehingga masyarakat tidak merasa canggung untuk melaporkan berbagai persoalannya. Dengan merespon secepat mungkin setiap adanya laporan diharapkan kondisi masyarakat atau pihak-pihak yang berperkara dapat tenang dan dapat segera kembali beraktifitas sepertibiasanya dengan aman
82
dan nyaman. Hal ini senada dengan tujuan FKPM pulutan yaitu meningkatkan
indikator
keamanan,
ketentraman,
dan
ketertiban
masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan nyaman melakukan aktifitasnya sehari-hari. B. FKPM dan Penyelesaian Perkara-Perkara Hukum Menurut M.H. Tirtamidjaja,S.H,Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman meski mengganti kerugian – jika melanggar aturan-aturan itu – akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaanya, didenda, dan sebagainya. Hukum yang selalu melekat pada manusia yang bermasyarakat, dengan berbagai peran hukum, maka hukum memiliki fungsi : “menertibkan
dan
mengatur
pergaulan
dalam
masyarakat
serta
menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.” Adapun hukum menurut Kansil
memiliki tujuan yaitu untuk
menjamin adanya kepastian hukum masyarakat dan hukum itu pula harus bersendikan pada keadilan, yaitu keadilan pada masyarakat itu. Apeldoorn dalam bukunya disebutkan tujuan hukum adalah mengatur
pergaulan
perdamaian.
hidup
secara
damai.
Hukum
menghendaki
83
Perdamain diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda dsb. Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan dari golongangolongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antar semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antara keduanya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) ijka ia menuju peraturan yang adil. FKPM Pulutan sebagai organisasi masyarakat yang pembentukannya diupayakan oleh kepolisian yang dalam kegiatannya didampingi oleh seorang petugas Polmas, berusaha membantu menyelesaikan perkaraperkara hukum yang dihadapi masyarakat setempat. Dalam buku Wira – wiri yang sebagian besar merupakan laporan tindak kejahatan baik yang terjadi di lingkungan Kelurahan Pulutan dengan warga sebagai korban, ataupun laporan kejadian yang terjadi diluar Kelurahan Pulutan dengan warga sebagai korbannya. Laporan yang masuk di FKPM sangat komplek dari permasalahan sosial, pencurian, persoalan rumah tangga, warisan hingga tindak pidana berat seperti curanmor, pencurian ternak, percobaan pembunuhan,
84
perampokan, dan penipuan. Sebagian
besar laporan tersebut dapat
diselesaikan oleh FKPM terkecuali curanmor dan sebagaian kecelakaan lalu – lintas . Berikut ini data penyelesain perkara melalui FKPM berdasarkan buku wira – wiri: Pertikaian antar warga 7 perkara, tindak pidana ringan 5 perkara, perkara perdata 4, dan permasalahan sosial 16. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat pada organisasi ini cukup tingi.Selain itu terekam dalam buku wira – wiri ,penyelesaian tindak pidana berat 7 perkara, dan kecelakaan lalu – lintas 7 perkara. Mengenai kasus kecelakan lalu lintas terjadi perbedaan pendapat antara Ketua FKPM Bp, syafi‟i dengan Bhabinkamtibmas Pulutan AIPTU Darsono. Bp. Syafi‟i berpendapat penyelesaian dengan damai adalah untuk membantu para pihak dalam menyelesaian persoalanya, melalui beberapa alternatif penyelesaian yang berdasakan pada akar permasalahannya. Sedangkan AIPTU Darsono berpendapat bahwa kecelakaan lalu – lintas bisa saja mengakibatkan salah satu pihak luka dalam yang baru terasa/diketahui setelah kesepakatan damai di buat. Yang kemudian akan menuntut
FKPM
selaku
pihak
yang
menbantu
dalam
proses
perdamaian.Adanya perbedaan cara pandang inilah kemudian dibuat aturan bahwa penyelesaian Kecelakaan lalu lintas oleh FKPMharus di laporkan ke kepolisian, mengenai kronologi kejadian dan bentuk penyelesaiannya.
85
Banyaknya perkara yang berhasil diselesaiakan oleh FKPM menunjukkan efektifitas organisasi ini untuk membantu tugas-tugas polisi yang sejatinya juga merupakan tangggung jawab setiap warga negara Indonesia berdasarka UUDNRI 1945 Pasal 30 ayat 1. Tidak semua organisasi FKPM di salatiga mampu bekerja sebagaimana FKPM di Kelurahan Pulutan, menurut salah satu kasad BINMAS, hanya FKPM Kelurahan Pulutan dan Kutowinangun yang memiliki
catatan
lengkap
dan
aktif
membantu
masyarakat
menyelesaiakan permasalahan yang dihadapinya. Padahal disetiap Kelurahan di salatiga telah terbentuk FKPM. FKPM Pulutan telah melaksanakan program Polmas sebagaimana dalam Skep Kapolri No: 433/VII/2006 tentang Panduan Operasionalisasi Polmas,tugas dan kewajiban telah dijalankan dengan baik. Meskipun peneliti juga menemukan penyelesaian perkara yang diluar wewenang FKPM, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana berat dan perkara kecelakaan lalu – lintas. Namun kenyataanya sampai saat ini FKPM telah mampu menurunkan tingkat kejahatan di kelurahan Pulutan. Konsep penyelesaian melalui FKPM telah sesui dengan penyelesaia dalam teori konflik yaitu: Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya, Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan
86
memampukan
mereka
untuk
melakukan
negosiasi
berdasarkan
kepentingan-kepentingan mereka, dari pada posisi yang sudah tetap, Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan mengahasilkan pilihan-pilihan untuk memenihi kebutuhan itu. C. Kendala Penyelesaian Perkara-Perkara Hukum di Kelurahan Pulutan Kendala paling menonjol yang dihadapi FKPM Kelurahan Pulutan adalah biaya operasional yang cukup besar dan gangguan keamanan yang bersumber dari eksternal pulutan. 1. Kendala Operasional Dalam kegiatanya FKPM memiliki tugas sebagai mana diatur dalam Skep Kapolri
No: 433/VII/2006 adalah melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan operasionalisasi polmas dan mendorong berfunsinya pranata polmas dalam rangka menyelesaikan ganguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dan atau bersumber dari kehidupan masyarakat setempat. Dalam menjalankan tugasnya FKPM mendapatkan hak fasilitas materiil maupun non materiil sesuai yang di tetapkan atau di sepakati forum kusus aparat Desa dan dukungan warga dan mendapat dukungan anggaran dari pemerintanh sepanjang tercantum dalam rangaka pembinaan kamtibmas dan peningakatan kualitas hidup masyarakat.
87
Kenyataan dilapangan didapaatkan bahwa selama ini biaya operasional FKPM di peroleh dari dua jalur, jalur formal dan jalur informal. Jalur formal di peroleh dari dari APBD kelurahan Pulutan dan kepolisian salatiga. Namun ini tidak berlangsung lama, selama operasionalnya bantuan diberikan kurang lebih 3 (tiga) kali. Sedangkan
jalur
in
formal,
FKPM
memperoleh
biaya
operasional dari LSM. Dalam kegiatan-kegiatannya FKPM mendapat respon dari salah satu LSM di salatiga, bantuan dana pun di berikan. Jika terdapat sisa anggaran kegiatan seperti seminar tidak di bagikan ke anggota, melaikan disimpan unutk biaya keperluan lain yang mendesak nantinya. Untuk menutup kekurangan biaya operasional FKPM selama ini, anggota FKPM beriuran sendiri demi terlaksananya program dan penyelesaian permasalahan. Menurut Bp. Syafi‟i iuran ini tidak menjadi
masalah,
karena
mampu
membantu
menyelesaikan
permasalahan orang lain demi terciptanya masyarakat yang aman, damai di lingkungannya. Menurut penulis sebuah program sebagus apapun tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan biaya/anggaran yang memadai. Ini terbukti hanya beberapa kelurahan saja di salatiga yang mamapu menjalankan tugasnya dengan baik. 2. Kendala Eksternal Pulutan
88
Dampak
dari
dibukanya
jalan
lingkar
salatiga
adalah
meningkatnya aktivitas masyarakat yang berpusat di jalan yang berada di wilayah kelurahan pulutan, baik siang hari maupun malam hari. Aktivitas masyarakat yang dianggap sering menggangu masyarakat pulutan adalah kegiatan balap motor atau trek-trekkan. Dalam merespon laporan dari masyarakat ketua FKPM pun bertindak cepat dengan menghubungi pihak kepolisian untuk membubarkan ajang tersebut. Kurang dari sepuluh menitpun polisi telah sampe di TKP, dan pelaku trek-trekkanpun berhamburan pergi meninggalkan lokasi. Nampaknya pembubaran yang di lakukan polisi hanya bersifat sementara karena pelaku trek-trekkan kembali lagi setelah polisi meninggalkan tempat. Adanya bek-up dari oknum polisi dalam ajang balap motor tersebut, membuat pelaku trek-trekkan tidak merasa takut berbuat onar. Lagi-lagi polisi bukannya memberikan rasa aman terhadap masyarakat,
ini
malah
mendukung
terciptanya
gangguan
di
masyarakat. Ketidak tegasan aparat kepolisian dalam menangani masalah dan anggotanya yang menjadi pembek-up suatu ajang atau perkumpulan-perkumpulan
yang
mengganggu
keamanan
dan
ketertiban masyarakat, akan semakin menambah ketidak percayaan masyarakat terhadap polisi. Ketidak percayaan masyarakat dapat mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan sendiri dalam
89
mengatasi persoalannya. Jika terjadi semacam ini sebuah masalah akan dapat menimbulkan rentetan masalah yang baru. Dalam pemberantasan trek-trekkan di pulutan pada akhirnya juga menggunakan pengerahan masa, yang berakibat dirusaknya salah satu sepeda motor pelaku yang berasil di tangkap. Hal ini di dorong karena ketidak tegasan polisi mengatasi persoalan trek-trekkan, sehingga masyarakat menganbil tindakan sendiri. Dalam negara hukum harusnya pengerahan masa tidak boleh terjadi, karena dapat mendorong pada perbuatan anarki yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat itu sendiri.
90
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Peran FKPM sebagai mediator dalam membantu penyelesaian perkaraperkara hukum sesui dengan perintah al-Qur‟an surat al-Hujurat (49) : 9-10 dan hadist Nabi SAW. Sebagai penengah (mediator) dalam membantu menyelesaikan perkara-perkara
hukum
dimasyarakat
FKPM mengedepankan cara kekeluargaan, damai, manusiawi dan bermartabat, dimana dalam pengangkatannya sebagai mediator para pihak hanya memberikan persetujuan agar perkara mereka diselesaikan melalui FKPM sebagai pihak ke tiga (mediator), yang dipimpin oleh Ketua FKPM sebagai tokoh masyarakat yang dihadiri korban dan pelaku serta keluarga para pihak dan beberapa anggota FKPM. Selaian itu FKPM sangat berperan sebagai pendidik masyarakat dengan memberikan penyuluhan Kamtibmas, menerima berbagai laporan ganggungan keamanan dan merespon secepat mungkin, dan membantu mencarikan solusi penyelesaiannya. Sehingga persoalan dapat cepat selesai, biaya murah dan para pihak dapat segera beraktifitas seperti biasa, dan yang lebih penting untuk masa yang akan datang adalah memperbaiki hubungan silaturrahmi para pihak. 2. Segala aktivitas FKPM tidak terlepas dari kontrol Kepolisian, dimana dalam melakukan penyelesaian perkara lebih mengedepankan upaya damai bagi para pihak. Dalam melakukan kegiatanya FKPM akan
91
didampingin seorang Bhabinkamtibmas setempat, yang dalam struktur organisasinya sebagai wakil dari ketua FKPM. Bhabinkamtibmas adalah pihak Kepolisian yang pertama akan menerima laporan dari Ketua FKPM jika sewaktu-waktu di daerahnya terjadi gangguan keamanan. 3. Dalam menjalankan operasionalnya FKPM Pulutan menghadapi berbagai kendala, yaitu kendala operasional FKPM, seperti kurangnya kemampuan FKPM dalam menyelesaikan masalah, belum adanya BKPM sebagai Pos skertariat dan besarnya biaya operasional. kendala yang
bersumber
dari
internal,
meliputi
kurangnya
perhatian
masyarakat tentang tertib hukum dan masyarakat belum mengetahui tentang peran FKPM. Yang terakhir adalah kendala yang bersumber dari eksternal seperti ajang balap motor liar di jalan lingkar salatiga. Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, FKPM Pulutan selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti konsoltasi ke Polres, mengadakan pelatihan penanganan perkara, mengadakan pertemuan rutin antar anggota FKPM, dan menghadiri pertemuan-pertemuan rutin yang ada di masyarakat untuk memberikan penyuluhan akan pentingnya ketertiban dan keamanan lingkungan. Sebagian besar kendala yang ada dapat diatasi oleh FKPM Pulutan, kecuali kendala yang bersumber dari eksternal Pulutan, ketidak jelasan pelaku dan adanya oknum polisi yang membek-up menjadi faktor tidak dapat dilakukan penyelesaian melalui FKPM. Dalam hal ini FKPM
92
memberikan arahan kepada warga untuk selalu waspada dan memiliki kepedulian terhadap hal-hal yang mencurigakan untuk mencegah tindak kejahatan. B. Saran 1. Bagi penulis perbaiki diri dengan terus memupuk rasa kepedulian dengan sesama, terus melatih kesabaran, dan menjaga keikhlasaan dalam berbuat sebagai kunci kesuksesan. 2. POLRI Sebagai institusi yang telah melahirkan FKPM sebagai program dalam melaksanakan sebagian tugas-tugasnya yang langsung berhubungan dengan masyarakat sebagai entitas yang dilayaninya, hendaknya memberikan bantuan berupa biaya opersional sebagai penghargaan atas keberhasilannya dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana tertuang dalam Skep Kapolri No: 433/VII/2006, khususnya bagi FKPM-FKPM yang berperan aktif membantu persoalan di masyarakat. 3. Dalm pembentukan FKPM perlu membekali anggota-anggota FKPM dengan
pengetahuan
penyelesaian
tentang
teknik
mediator,
karena
proses
yang dilakukan FKPM lebih mengutamakan upaya-
upaya damai (mediasi) sehingga dapat mendorong keberhasilan dalam proses penyelesaian di FKPM.
DAFTAR PUSTAKA Abbas, Syahrizal. 2011.Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta : Prenada Media Grop. Apeldoorn, L. J. Van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Pradnya Paramita Dirdjosiworo, soejono. 2010. Pengantar Ilmu Hukum, cet 14. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. Emzir. 2010. Metodologi Kualitatif : Analisis Data, Cet 2. Jakarta : Raja Wali Pers. Fajri dan senja. tth. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta : Difa Publiser Farkhani. 2009. Pengantar Ilmu Hukum, Salatiga : STAIN Salatiga Press. Hidayatullah. 2012. Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Forum Kemitraan Polisi – Masyarakat (FKPM) (Studi Kasus DI Polres Salatiga). Disertasi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP Semarang Kansil C.T.S. 1999. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia jilit I, Cet 10. Jakarta : Balai Pustaka. ___________1993. Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indinesia jilid II, cet 9. Jakarta : Balai Pustaka. Katsir, Ibnu. tth. Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir. Terjemahan oleh H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy. Edisi revisi 2004. Surabaya : PT. Bina Ilmu. Mahfud MD, Moh. 1999. Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasai,Yogjakarta : Gama Media. Moleong, Lexy J. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet 25. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Setia, Hadi Tunggal. 2001. Ketetapan MPR 2001, 2000 dan Perubahan I & II UUD 1945, Jakarta : Harvindo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2011. Cet. Ke-10. Jakarta : Sinar Grafika.
Skep Kapolri NO : 433/VII/2006, tentang operasiolalisasi POLMAS. Perma No. 1 Tahun 2008. Internet Farih/Hoery-Portal, 27 september 2012. Dr. Hidayatullah Rekomendasikan Penyelesaian
“Pidana
Ringan”
Melalui
FKPM.
(http://umk.ac.id/index.php/beranda/857, diakses 30 januari 2015) Muchammad Zainudin, 2014. Mediasi Perbangkan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengkata
di
Luar
Pengadilan,
(Online),
(http://Maulidindarma.blogspot.com/2014/02, diakses 31 januari 2015) Wahono, Ary, 2009. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM): Sebuah Pendekatan Perpolisian Untuk Membangun Citra Polisi, (Online),Vol.11, No. 1, (http://library.um.ac.id/../39544.html, diakses 3 Januari 2015) http://randyrinaldi.blogspot.com : bagaimana kondisi hukum dan penegakan hukum Indonesia. Diakses 30 januari 2015) http://akitiano.blogspot.com/2008/fungsidan.html: Pengertian, Unsur, Ciri, Sifat, dan Tujuan Hukum. Diakses 31januari 20015) http://mimbarjumat.com/archive/1087 :Menegakkan Hukum dan Keadilan menurut syariat Allah SWT. Diaksea 31 Januari 2015. http://jeckprodeswijaya.blogspot.com/2013: Pengertian dan teori konflik sosial. Diakses 31 januari 2015 www.tenagasosial.com//2013/08: Delik Atas Kejahatan dan Pelanggaran. Diakses 31 januari 2015. http://alawiyahtuti18.blogspot.com/2011/04 : As-Shulhu (Perdamaian). diakses 2 Januari 2015
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KETUA FKPM KELURAHAN PULUTAN
1. Mulai kapan terbentuknya FKPM di kelurahan pulutan ini? 2. Kasus-kasus apa saja yang di temui dan dapat diselesaikan oleh FKPM? 3. Bagaimana sambutan masyarakat terhadap FKPM di kelurahan Pulutan? 4. Yang di maksud dengan buku wira-wiri? 5. Apa saja kegiatan-kegiatan rutin FKPM? 6. Bagaimana masyarakat berkomunikasi dengan anggota FKPM? 7. Daerah yang menjadi pantauan khusus FKPM (rawan terjadi konflik)? 8. Bagaimana potensi konflik/kejahatan di kelurahan Pulutan? 9. Profil kelurahan pulutan? a. Keadaan / letak geografis? b. Cakupan wilayah kelurahan Pulutan (berapa dsn. Dan berapa Rt.)? c. Latar belakang masyarakat (pendidikan dan mata pencaharian) 10. Kendala/hambatan apa saja yang dihadapi FKPM Pulutan?
PERTANYAAN UNTUK PETUGAS POLAMAS
1. Sejak kapan bpk. Sebagai petugas Pomas Kelurahan pulutan? 2. Bagaimana tingkat kejahatan di Kelurahan Pulutan? 3. Kasus apa saja yang terjadi dan berhasil di tangani? 4. Bagaimana kondisi keamanan di Kelurahan Pulutan? 5. Apakah setiap penyelesaian perkara di terbitkan SKB?
TRANSKIP WAWANCARA 1. Bagaimana latar belakang pembentukan FKPM? “Bersama-bersama antara polisi dan Tokoh masyarakat merencanakan pembentukan FKPM. FKPM itu mengumpulkan tokoh-tikoh masyarakat dulul,dalam kaitanya dengan kebutuhan keamanan menurut mereka bagaimana. pada waktu itu masaih ada geb antara masyarakat dengan polisi t.dengan adanya Skep Kapolri Nomer : 373 th 2005 tentang strategi penerapan perpolisian masyarakat kebijakan polri .disitu msyarakat sejajar dengan polisi
untuk apa? untuk bersama-sama menciptakan kondisi
masayarakat yang kondusif. yang namanya keamanan ternyata merupakan kebutuhan bersama kemudian dibentuklah FKPM. Karena
kebutuhan,
yang didukung dengan payung hukum Skep Kapolri Nomer: 373 dimana msyarakat diberi peluang untuk bersama-sama dengan polisi untuk membangun masyarakat yang aman, karena merupakan suatu kebutuhan menurut tokoh di bentuklah FKPM. yang pertama, kita mengadakan inventarisasi permasalahan di msyarakat dalam bidang keamanan, kemudian dibuat skala prioritas cara-cara penangan.” 2. Bagaimana contoh penanganan kasus/perkara? a. “Awal terbentuk FKPM pertama terjadi kasus tawuran antara anak Rw 03 dan Rw 02, karena kesalah pahaman. waktu itu yang namaya FKPM belum dikenal di masyarakat kemudian kita buat acara-acara, tokoh-tokohnya kita undang untuk menyelesaikan permasalahan. Kita tidak bisa menghakimi satu per satu, tapi kita beri peluang yang sama
untuk menyampaikn persoalanya itu apa? stelah kita ketahui baru kita cari jalan keluar, kalo suatu pelangaran tindak pidana bisa kita adukan ke ranah hukum, dan mereka harus tau akibtnya bermacam-masam meninggalkan keluaega, menanggung biaya, dan pasti ada yang menang dan ada yang kalah, dan lain halnya apabila kalo persoalan ini di selesaikan secara kekeluargaan melalui FKPM secara damai, akar permasalanya apa kemudian kita cari solusinya, apakah mereka bisa menerima, kalo mereka menerima mereka akhirnya akan saling memaafkan dan kita tuangkan dalam SKB (surat kesepakatan bersama), diatas meterai. Ini berlaku pada mereka untuk tidak mengulangi lagi dan mereka harus lebih baik, prinsipnya penyelesaian di
masyarakat
ini
dengan
damai,
kekeluargaan,
manusiawi,
bermartabat.” b. “pernah terjadi pula kasus tawuran dengan warga blotongan, dengan kronologi ada warga brajan yang lewat pulutan, ngablak yang mengendarai motor kencang yang diingatkat,salah satu warga ngablak, karena cara mengigatkannya itu dengan kata-kata mungkin kasar karena anak muda trus emosi, yang kemudian pulang. terus balik lagi dengan membawa teman-temannya terus ngajak berantem di pulutan. Kemudian kita undang tokoh masyarakat yang disana dan ustad, kemudian ketua FKPM blotongan juga hadir dan akhirnya mereka menerima untuk diselesaikan secara damai.”
c. “kasus kecelakan seorang warga di tabrak mobil penggergaji,kemudian korban di bawa k RSU. Ketua FKPM menyusul ke RSU, dari pihak keluarga malah meminta klo jangan di laporkan ke polisi, di kira kedatangan ketua FKPM dan bhabinkamtibmas ke RSU untuk melaporkan ke polisi. Padahal untuk membantu proses penyelesaian. Pihak
korban menerima jamian biaya dari penabrak. Sekarang
kondisinya sudah aman. “ 3. Kapan FKPM pulutan di bentuk? “Pembentukan thn 2007. Awal tahun.” 4. Kegiatan rutin apa yang dilakukan untuk menciptakan keamanan? “kegiatan rutin, kami berkoordinasi dengan cara, mengadakan kegiatan rutin, kami setiap saat dimana pun, kapan pun ? karena yang namanya keamanan tidak pandang waktu, jam setengah dua pun langsung ke TKP. Kita membuka komunikasi dengan ibu-ibu dan anak-anak muda, Rt, Rw dan Pos kampling, sehingga ada sesuatu itu cepat, ada msalah kita juga langsung datang ke situ.” 5.
Adakah dampak di bukanny JB bagi masyarakat Pulutan? “Kita menagani lama,kita menjalani komunikasi dengan kelompokkelompok masyarakat mungkin jam 1 malam ada yang tergangu karena ada trek-trekan itu langsung saya laporkan ke polisi langsung polisi datang mereka pergi, ternyata pelaku trek-trekkan selama ini ada yang membekup, ada yang mengkoordinir dan rata-rata bukan orang pulutan. Pas kejadian polisi datang, dan tiap polisi meninggalkan tempat mereka datang
lagi. Akhirnya kita menggerakan masyarakat membangitkan swadaya masyarakat dan mereka terpanggil akhirya ketika ada trek-trekan mereka lansung berkumpul menbawa tongkat, macam-macam alat kami datang itu mereka langsung lari, ternyata ini sangat efektif sekali, ada yang terkangkap itu langsung speda motornya di rusak,”boleh di rusak tapi jangan di bakar”. 6. Bagaimana FKPM menanggulangi curanmor yang marak selama ini? “Bagaimana untuk curanmor kmi melakukan preventiv. Harus hati-hati jangan sampai mem buka peluang bagi orang untuk berbuat jahat, karena terjadinya kejahatan itu ad 3 aspek , niat, ada niat dan ada peluang, ada tindakan. kita tekankan pada masyarakat jangan sampai membuka peluang pada orang untuk berbuat jahat. Memang kami juga sampaikan kepada tidak hanya Bapak-Bapak tapi juga pada ibu-ibu, karena ibu-ibu kan juga srategis, jadi klo misalnya pada siang hari kan bapak-bapak pada kerja yang di rumah ibu-ibu merupakan kesempatan yang luar biasa yang digunakan orang untuk berbuat jahat dengan ber pura-pura sebagai petugas listrik atau sales atau apa saja, silahkan hati, klo ada seperti itu jangan lansung di persilahkan masuk rumah dan itu berhasil. pernah ada kejadian di rumahnya salah saat dosen stain Bpk. faqih. Pembantunya di rumah, setelah ada komunikasi lansung pembantunya di sekap, dan membawa hape, yang kemudian hp di berikan kepada anaknya yang sedang mondok di pesantren dan ketemu di sana. Ada lagi sekitar jam 12 sampe stgh 1 Bapak-bapak pergi salat jumat di masjid. Yang di rumah siapa? Ibu-ibu,
kalo ada orang yang hendak berbuat jahat jenegan priksa, langsung saja njenengan saja keriberbuat, kegaduhan apakah pukul piring, gelas, atau mungkin teriak-teriak silahkan. Apalagi kalo kita punya kapasitas untuk melawan silahkan itu di manfaatkan. Pagi-pagi pas jalan-jalan mau di rampok langsung dia melawan yang di tendang alat fitalnya, langsung dia lari tunggag langgang sampai-sampai malah helemnya ketingalan.” 7. Contoh penanganan kasus KDRT “ Persoalan KDRT, kadang-kadang seorang ibu pun tega berbuat jahat terhadap suaminya, suatu saat ada seorang laki-laki yang diancam oleh istrinya, mau di bunuh dan lari k polsek. dari polsek di kembalikan ke saya, “masalah kaya gini sana di paksafi‟i saja selesai”,kemudian ke duanya kita undang kita ingin tau akar permasalahannya kalo tau akar permasalahanya kan kita tahu kira-kira opsi penyelesaianya seperti ini. silahkan kalo mau di lanjutkan, karena ancaman seperti ini sudah masuk ranah pidana, njenengan bisa masuk penjara, nanti anak akhirnya bagaimana karena sudah punya anak, dan nanti njenengan sendiri juga repot, saya sarankan kalo memang anda tidak mau di penjara ya di selesaikan saja di sini, masalahnya apa di bicarakan yang baik kalo memang kesalah pahaman, atau rasa cemburu yang di anggap saja sebagai suatu cobaan rumah tangga kalo memang menyadari ini sebagai suatu kesalahan yang langsung saja mintamaaf. akhirnya betul mereka saling memaafkan, dan akhirnya mereka tanda tangan di sini. dan selang 10
bulan mereka punaya anak lagi. Akhirnya diselesaiakan dengan damai kekeluargaan.”
Data Laporan / Pengaduan Masyarakat Melalui FKPM Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga berdasarkan buku Wira – Wiri Tahun 2006 Sampai Dengan 2013 No
Tangga
Uraian Kejadian
Klasifikasi Relasi Perkara Para Pihak
1.
6-5-06
Permasala han sosial/terk ai pemilu kada kepala daerah.
2.
18-506
Laporan sdr Iskandr P ttg adanya pemasangan tratak yg dicurigai akan digunakan sebagai alat kampanye simpatisan salah satu calon wali kota. Keterangan Lurah, tratak di pasang untuk pemungutan suara (PPS) bukan untuk kampanye salah satu wali kota. Anggota Satpam yang buta huruf sehingga tdk bisa menjalankan tugas yg berkaitan dgn baca tukis. Diusulkan oleh Bp. Mup untuk diganti.
Warga saru Rw dalam satu kelurahan
Permasala Warga hlan dalam satu sosial/usul kelurahan an penggantia n Satpam yg buta
Tempat Kejadian Perkara RW
penyelesaian
keterangan
Untuk menghindari kesalah pahaman sepakat tratak di bongakar
Kesepakatan tidak di ketahui BHABINKAM TIBMAS
krluraha n
Berdasarkan musyawarah RT tdk perlu diganti, ttp diajari baca tulis.
Kesepakatan diketahui BHABINKAM TIBMAS
3.
16-906
4.
30-906
5.
5-1006
6.
24-1006
Anak Fsdhila Rahman Aditya (1Tahun 9 Bln)jatuh kesungai hanyut dan meninggal. Korban adalah anak luar kawin TKI.yang dianggat anak oleh Bp. Spln. Berdasarkan pemeriksaan tdk ada bukti penganiayaan Ali Said kecelakaan di jl. Imam bonjol. Yg menyebabkan patah tulang dada. Korban dirawat di RS dan sepeda motor ditahan di POLTAS. Ditemukan spd motr zuzuku tornado di depan rumah Bp. Bastari. Perkembangan diketahui milik Slamet Santoso, warga jati jajar Kab. Smg
ASP mabuk jm 23 mlm Ybsditegur MAP warga RT 3.
huruf Permasala n sosial
keluraha n
Kecelakaa n lalu – lintas
Bukan warga
keluraha n
Permasala han sosial
Tdk ada para pihak
Keluraha n
Pengkroyo kan
Ttg satu RT
RT
Org tua korban membuat surat peryataan tdk akan menuntut kpd siapa pun.dibuat dihadapan ketua RT. Tidak ada penyelesaian
Surat peryataan di ketahui BHABINKAM TIBMAS.
Pemilik spd mtr diberi pengarahan oleh Ketua RT agar hati-hati menitibkan spd motor. Beri tahu pemilik rumah Diselesaikan scr kekeluargaan
Diketahui Bhabinkam Tibmas.
Diketahui BHABINKAM TIBMAS
Diketehui Bhabinkam
7.
3-1106
8.
30-107
9.
21-207
10.
2-4-07
Asp tdk terima dan mengkroyok MAP bersama-sama ABD, NEP, NP. Pemukulan yg dilakukan WP terhadap SP
Pembentukan FKPM di rumah Bp. Kusno, BA Rapat Anggota FKPM dan warga ttg pembangunan POSKAMPLING di RW 02 dana dari swadana sdh tersedia RP.3.848.000 Samsi Ashar terserempet kendaraan pemotong kayu milik jasman
Tibmas
Penganiay aan
tetangga
Kegiatan FKPM Kegiatan FKPM
Kecelakaa n lalu – lintas
keluraha n
Diselesaikan dengan damai dgn syarat: Tdk mengulangi, dan bersedia membayar biaya berobat RP. 700.000
Diketahui Bhabinkam tibmas
Berdasarkan verivikasi pengurus FKPM dan Bhabinkam Tibmas di RSU
Diketahui Bhabinkam Tibmas
Keluraha n Keluraha n
tetangga
keluraha n
11.
3-4-07
Penganiayaan yang dilakukan JP terhadap MP
Penganiay aan
12.
22-407
Pencurian psd motor
13.
21-507
Laporan kehilangan spd mtr suzuki smas milik Wahyu Agus Aditya pd jam 22.30 MP pinjam nama RNP utk kredit sepeda motr. Ansuran MP tdk lancar, sehingga RNP terganggu dengan tagihantagihan Dari PT. FIF
14.
23-607
Rapat pengurus FKPM, membahas program kerja FKPM
Kegiatan FKPM
tetangga
Warga sebagai korban Pemalsuan Paman identitas korban
RT
keluraha n keluraha n
terdapat korban. Pelaku bersedia menganti biya pengobatan. Yg dituangkan dalam suratn kesepakatan Pelaku bersedia membayar pengobatan di RS, bersedia dituntut apabila tdk mentaati kesepakatan. Tidak ada penyelesaian MP mengakui pinjam nama dan bertanggung jawab, sehingga tdk merugikan RNP
Diketahui Bhabinkam Tibmas
Diketahui bhabinkam Tibmas
15.
16-807
16.
12-9-
Jalan santai dan malam tirakatan FKPM dengan Warga. Pengarahan FKPM seluruh FKPM di POLERES salatiga
Kegiatan FKPM Kegiatan FKPM
Sosialisasi FKPM di RT02 dan 03 RW IV Sosialisai FKPMdi Rt 02 RW IV. Sosislisasi FKPM RWII.
Kegiatan FKPM Kegiatan FKPM Kegiatan FKPM Laporan pencurian
07 17.
16-907
18.
18-907
Laporan kehilangan spd mtr vega 19.
3-1007
20.
13-1007
21.
17-1007
Patroli keliling FKPM bersama Bhabinkamtibmas ke pos2 kampling Pelacakan orang takdikenal di RW 01 dan RW 02 Ketua FKPM bersama WArga Laporan kehilangan HP milik tamu H. Bastari
Diketahui Bhabinkamtib mas Warga sebagai korban
Keluraha n
Kegiatan FKPM Kegiatan FKPM Laporan pencurian
Tdk ada pencurian
Diketahui Bhabinkamtib
mas 22.
18-1007
23.
25-1007
24.
30-1007
25.
12-1107
26.
23-1207
Keliling pos kampling bersama Bhabinkamtibmas Laporan kehilangan radio
Kegiatan FKPM Laporan pencurian
Penggalakan ronda mlm, krn byak pencurian yg pelakunya tdk diketahui. Rapat FKPM,dilanjutkan perkenalan yg dilanjutkan patroli dgn Bhabinkamtibmas Ancaman demo dari warga yg tidak mendapat pembagian kompor dan gas gratis dari pemerintah
Kegiatan FKPM
Tdk ada penyelesaian
Kegiatan FKPM Permasala han sosial/pem bagian kompor gas gratis
Pengurus RT dan warga
RT
Dilakukan sosialisasi ttg syarat warga yg berhak mendapatkan tabung dan kompor gratis. Mengajak semua pihak menjaga suasana kondusif dilingkungannya
Diketahui Bhabinkamtib mas
27.
29-1207
Laporan kehilangan spd motor honda
Laporan pencurian spd motor
Tdk ada penyelesaian
Tdk diketahui Bhabinkamtib Mas
Dilakukan pemeriksaan selaput dara oleh dokter tdk rusak. Dilakukan penyelesaian scr kekeluargaan RP meminta maaf KP bersikeras utk cerai Saran FKPM permintaan cerainya utk dipikirkan kembali Pemilik trus bersedia
Tdk diketahui Bhabinkamtibm as
Tahun 2008 28.
13-208
Pelecehan seksual yg dilakukan RP terhadap RPL
Perbuatan tdk menyenan gkan
tetangga
29.
20-208
Permintaan cerai KP istri dari RP
Perceraian (perdata)
Suami – istri
30.
21-208
Pemblokiran jln oleh warga
Permasala han sosial
Pengusaha truk dgn
keluraha n
keluraha n
Diketahui Bhabinkamtibm as
31.
24-208
32.
8-3-08
33.
2-4-08
34.
35.
Blotongan, karena truk pengangkut tanah urug dinilai merusak jln Warga minta ganti rugi 1 jt rupiah Laporan pemalakan dgn korban SP, kehilangan dompet dgn isi uang RP. 600.000,-, KTP, SIM dan HP
warga
pemerasan
Laporan pembobolan rumah dgn korban Sapari, kehilangan uang dan VCD Kecelakaan lalu – lintas dgn korban Rini, pelaku melarikan diri, namun kemudian tertangkap
Pencurian
7-6-08
Laporan kehilangan uang receh di SD 02 Pulutan
pencurian
6-9-08
Laporan pencurian di rumah, kehilangan tabung gas 2 buah dan
pencurian
Kecelakaa n lalu lintas
Pelaku tdk diketahui dgn warga sbgai korban Warga sebagai korban Bukan warga
Warga sebagai korban Warga sebagai
mengganti rugi RP 500.000,penyelesaianya tdk tertulis Keluraha n
Tdk ada penyelesaian
Diketahui Bhabinkamtibm as
keluraha n
Tdk ada penyelesaian
Tdk diketahui Bhabinkamtibm as
keluraha n
Pelaku bersedia meminta maaf dan mengganti biaya pengobatan di RSU Tdk ada penyelesaian Tdk ada penyelesaian
pakaian senilai 600.000,Kesalah pahaman antara PP dgn SP, SP bermaksud membangun kamar madi yang dipandang akan menggangu rumah Rusmini
korban tetangga
36.
13-1108
37.
14-1108.
Laporan kehilangan TV atas nama Pencurian Dina. Pelapor kos dirumah BP. TV Sumarto 2 bln. Pelapor pergi selama 6 bln, setelah kembali Tvnya hilang
Warga sebagai korban
keluraha n
38.
27-1108
penipuan
Warga sebagai korban
keluraha n
39.
6-1208
Ada tamu mengaku bernama SP dirumah BP. DP yang menawarkan pekerjaan kpd anaknya. Dgn uang pelicin 80jt, sbg tanda kesepakan SP menta uang transpot yang oleh BP. DP diberi RP. 300.000,-, pd hr yang dijanjikan ternyata SP tdk pernah dtg lagi Laporan kehilangan di rumah BP.
pencurian
Warga
Permasala han sosial
RT
Dilakukan pengecekan batas tanah dan disepakati pindah lokasi pembangunan kamar masdi Laporan kehilangan sdh lama sehingga sulit dilacak. BP. SP minta maaf. Menyarankan jangan mudah percaya dengan orang lain, dilaorkan ke Polisi
Tdk ada
Darmo yg kehilangan LCD, CPU,monitor,mous,tape
40.
Tahun 2009 29-309
sebagai korban
Laporan kehilangan kunci rumah
Permasala han sosial
Laporan kehilangan bebek milik BP. Najamudin RT 01/RW 03 senilai RP.1.120.000 Slamet Riya di datangi orang berpakaian tentara dan meminta paksa HP
Pencurian ternak
41.
5-5-09
42.
28-509
43.
9-7-09
Laporan kehilangan SPD motor milik Gino sekitar pukul 11 – 15
Pencurian sdp motor
44.
17-909
Penemuan barang
45.
28-909
Penemuan tas di gereja Bethel oleh Zaenab, atas nama Andreas Bambang Ismanto Dilaporkan ADSP warga wono giri yg tdk bawa identitas tdr di
pemerasan
Permasala han
penyelesaian
Warga sebagai korban Warga sebagai korban Warga sebagai korban
Keluraha n
Tdk ada penyelesaian
Keluraha n
Tdk ada penyelesaian
keluraha n
Warga sebagai korban Warga yg menemuka n barang
keluraha n
Laporan diteruskan ke Polsek dan dianjurkan diteruskan ke Denpom Tdk ada penyelesaian
keluraha n
Tas diserahkan ke Polsek
keluraha n
Yg bersangkutan
Masjid
46.
19-1009
47.
28-1009
48.
Tahun 2010 15-110
49.
4-2-10
50.
10-410
Pengaduan batas tanahyg disampaikan BP. SP warga RT 02 RW 05 berkaitan BP. AP yg akan mensertifikatkan tanahnya yg berbatasan dgn tanah BP. SP Laporan LP yang diancam akan di bacok oleh warga Ngentaksari
Laporan Abidin, bahwa neneknya kehilangan uang dan perhiasan emas Laka – Lantas korban Sigit Sunardi, pelaku bertanggung jawab dgn membawa korban ke RS laporan KAP yg menangkap RP anak AWP dan AP anak JP yg mencuri uang di wrg mb Nlaporan KAP yg menangkap RP anak
sosial/oran g asing mencuriga kan Kasus tetangga perdata/ba tas tanah
diantar ke polsek
RT
Ancaman pembunuh an
Warga sebagai korban
keluraha n
Tdk ada penyelesaian
pencurian
Warga sebagai korban Warga sebagai korban
keluraha n
Diteruskan ke Polsek
keluraha n
Dilanjutkan ke Polsek
tetangga
RT
Ibu RP mengakui anaknya
Kecelakaa n lalu lintas Tindak pidana ringan
AWP dan AP anak JP yg mencuri uang di wrg mb NP.NP mengaku telah kehilangan uang sebanyak 3 kali, menurut pengakuan uang curian digunakan utk main Plays stasion. KAP meminta FKPM menyelesaikan secara kekeluargaan.
51.
5-510
Laporan KP yg kehilangan HP merk Soni Ericson HP ditemukan WAP yg menurut pengakuan RP dia yg mencuri Keterangan KP mmg RP habis main dirumahnya KP minta diselesaikan scr kekeluargaan
Tindak pidana anak ,pencurian ringan
tetangga
RT
mencuri uang RP. 100rb Keduanya menyesal dan bersedia meminta maaf kpd korban Saran FKPM pengawasan anak ditingkatkan, jgn menggunakan kekerasan. Bp. Dari RP mengembalika n HP milik KP Keduanya saling memaafkan dan sepakat tdk akan menuntut dan berjanji rukun
52.
18-610
53.
28-910
54.
Tahun 2011 23-2-
Permasalahan keluarga
Kasus perdata
Keluarga
rumah
Laporan ibu HP, ibu dari LP yg melaporkan LP telah disetubuhi pacarnya yg bernama YP YP semakin menjauh Tuntutan pelapor agar YP menikahi LP
Hubungan gelap
Warga sebagai korban
keluraha n
TSP pengembang yg akan
Permasala
Pengemba
keluraha
kembali Diakhiri dgn foto bersama Diselesaikan scr kekeluargaan melalui FKPM.kedua belah pihak menandatangani surat kesepakatan Sepakat diselesaikan scr kekeluargaan YP tdk siap menikahi LP Jika hasil lap LP hamil,YP bersedia menikahinya
TSP bersedia
11
55.
16-711
56.
6-8-11
57.
2-9-11
membangu perumahan di Blok sewarung kel.Pulutan Dalam melaksanakan pembangunan menimbulkan kerusakan jln, saluran air dan timbul permasalahan sosial krn tdk memperdayakan masyarakat sekitar
Laporan ibu HP,bahwa LP hamil 7 bln.diceraikan YP 1 bln yg lalu,keluarga YP menerima dan meminta untuk di uruskan aktenya kelak.tdk menuntut nafkah kpd keluarga YP Laporan SDP istri dari SP yg akan pulang ke rumah orang tuanya di Boyolali karena sering dimarahi mertuanya Laporan kehilangan dompet milik Hartanto berisi
han sosial
ng dgn warga (RT)
n
memperbaiki kerusakan jln yg diakibatkan pembangunan perumahan Akan memperdayak an masyarakat setempat utk bekerja pada perumahan tersebut
Pertengkar Mertua an rumah dgn tangga menantu
rumah
Permasala han sosial
keluraha n
Belum bisa diselesaikan krn suaminya tdk datang Dompet ditemuka Agus
Hubbbung ggan gelap,
Warga sebagai
uang,STNK,SIM,KTP
58.
8-9-11
Laporan DP anaknya yg bernama SUP digigit tangannya oleh NP anak SHP
korban
perkrlahia n
Antar tetangga
RT
Sali di Balai RW tetapi uang hilang, dompet diserahkan kembali ke Haryanto disaksikan ketua FKPM dan Bhabinkamtibm as Pengecekan benar SUP luka gigitan sebesar 5cm.penyebab tuduhan Saiful bahwa NP sebagai pelacur.keduany a sepakat untuk tdk mengulanginya dan menandatangani surat
59.
22-1011
60.
1-1111
Kecelakaan lalu – lintas antara Maulana Malik dgn Deni Krn tdk dapat diselesaikan SIM Maulana Malik diminta Paksa oleh Deni
Kecelakaa n lalu– lintas
Bukan warga
Kecelakaan lalu –lintas antara Maria Agustin dengan Suranto yg menyebabkan anak suranto lukaluka
Kecelakaa n lalu – lintas
Warga sebagai korban
kesepakatan keluraha Laporan n diteruskan ke Polsek Disarankan untuk diselesaikan scr damai melalui FKPM Keduanya sepakat kerusakan ditanggung masing2 dan tdk saling menuntut keluraha Keduanya n sepakat diselesaikan scr damai MA bersedia menanggung biaya pengobatan
61.
62.
63.
64.
65.
anak suratno Saran FKPM utk memikirkan kembali rencana perceraian karena keduanya telah memiliki anak
29-11- Dtg Bp. MP ketua RW V 11 bersama dgn suami – istri MP dan SMP MP dituduh berselingkuh dan menyelah gunakan uang kiriman selama SMP menjadi TKI Tahun 2012 29-4Laporan MS warga Podangan bhw terjadi kecelakaan lalu – 12 lintas . spd motor menabrak dokar Basri kesongo.pengendara putri di bawa ke RSU Yamaha jupiter hujau H5829 RB 3-5-12 Laporan sdr iskandar terjadi pencurian di PP Salafiah, benda yg hilang Radio, HP, Spiker 16-5Laporan ti TP bahwa Darwanto, Farikhin dan tipyani kehilangan 12 HP dan kamera digital
Dugaan perselingk uhan
Suami – istri
rumah
Kecelakaa n lalu – lintas
Bukan warga
keluraha n
Tdk ada penyelesaian
Pencurian
Warga sebagai korban Warga sebagai korban
keluraha n
Tdk ada penyelesaian
keluraha n
Tdk ada penyelesaian
17-5-
Curanmor
Warga sebagai
keluraha n
Tidak ada penyelesaian
Terjadi pencurian spd motor mio atas nama Muflik RT03/I dgn
Pencurian
12 66.
28-512
67.
29-512
68.
31-512
buka pintu
korban
MA (20th)terjadi kecelakaan lalu – lintas atas pelapor dgn Tasdikul khairi di kecandran Sdr MT bhw spd motornya menabrak ibu suyati Tegalombo Blotongan Korban di bw ke RS Puriasih
Kecelakaa n lalu – lintas
Laporan Ashari Ada org laki-laki tiduran di Masjid. tak bawa KTPdisuruh pergi tidak mau. Jm 23.00 lsg pergi Laporan sdr. MT dan MR bahwa anaknya F (16 th) berniat bunuh diri dgn minum racun tikus sudah dilakukan dua kali. Meminta FKPM untuk memberikan pengertian
Permasala han sosial
Kecelakaa n lalu lintas
Permasala han sosial
Warga sebagai korban Warga sebagai penabrak
Tidak ada penyelesaian
keluraha n
MT bersedia bertanggung jawab, dgn mengganti biaya pengobatan
masjid
Warga
rumah
Jam 18.30 lasung diberikan pengertian pada anak ttg : tugas anak adalah berbakti kepada orang tua, giat
belajar, taat pada perintah Allah 69.
1-6-12
Sdr. TDQ ke RT 01/V meminta uang RP. 100.000 pada kakak AF
pemerasan
70.
12-6-
Laporan TM, masji kehilangan 2mike FM, amplifee FM. Seharga kurang lebih 500.000, dengan buka paksa lemari Laporan sdr. HNF ke Rt 05/I,BP SML RT 01/IV bongkar Paving jln paving tanpa sepengetahuan warga, warga tdk setuju kemudian diingatkan, ttp lain hari pembongkaran diteruskan.
Pencurian
Permasala han sosial
Tetangga satu kelurahan
Penyelesaian masalah atas pemukulan/penganiayaan ABP dan WK terhadap DMS pada hari selasa 31 juli 1012 di jl.krompakan Et 03/Rw 04 Pulutan.
pemukula n
Bukan warga
12 71.
27-612
72.
2-8-12
Tetangga satu kelurahan Tidak ada penyelesaian
keluraha Penyelesaian n menunggu koordinasi RT Dipercayakan pada ketua RT 05/I keluraha Penyelesaian n pelaku bersedia tidak mengulangi dan meminta maaf. Korban berjanji tdk
Diketahui Bhabinkamtib mas
Diketahui Bhabinkamtib Mas
akan dendam dan memaafkan pelaku Berakhir dengan penandatangan an SKB 73.
6-1012
74.
9-1112
75.
76.
28-1112
Tahun 2013 21-113
Sdr MDK lapor bahwa penjual jamu di JB juga menjual miras, minta ditertibkan
Permasala han sosial
keluraha n
Sdr. Latifah melaporkan ada yg mengambil Hpnya , kemudian sms minta uang, meminta bantuan FKPM Laporan warga bahwa warung bakso mbak SRI dijadikan tempat transaksi seksual. Mohon ditertibkan
Pemerasan Warga sebagai korban
Keluraha n
Permasala han sosial
Keluraha n
Dtg sdr. Rima Rt 01/Rw 02 mohon surat pengantar cerai,
Konsoltasi keluarga
Suami – istri
Rumah
77.
21-113
Terjadi kesalah pahaman pihak I, Slamet riyadi 20 th, RT 05/04 dan kolid 18 th, RT 05/0. pihak II Fahroni 45 th, RT 05/05. Kronologi pihak II kerumah pihak I pakai sepatu tak dilepas,mematikan hidupkan motornya,pihak I marah dgn katakata “asu” pada pihak II. Pihak II tdk terima dgn kata-kata tersebut kmudian memukul pihak I, pihak II di dorong jatuh.
perkelahia n
Antar warga
RT
78.
17-3-
H.AB Durohim Rt 02/Rw05 melaporkan paska pemekaran Rt 02 – Rt 05 terjadi dampak sosial sbb:
Permasala han sosial
Warga pulutan
RW
13
Penyelesaian kedua belah pihak di bawa oleh Bhabinkamtibm as untuk diselesaiakan, dan kedua belah pihak sepakat deselesaikan secara kekeluargaan: 1. Saling memaafkan 2. Tidak mengulangi lagi 3. Bersedia rukun kembali Dibuatkan SKB
Diketahui Bhabinkamtibm as
89.
17-313
80.
3-4-13
1. Provokasi warga Rt 02 agar menjadi warga Rt o5 2. Pengajian qur‟anan rutin pecah 3. Terjadinya perang dingin para tokoh Sdr. Solikhin anak Nastain Rt 02/ Rw 02 datang minta bantuan 1. Sawah milik Nastain dan anakanak dijual sudah laku RP. 150 jt 2. Sesui kesepakatan anak/sdr Nastain dapat bayaran 3. Sampai dengan hari ini belum diberi bayaran
Laporan saudara NR, Tanah dan bangunan milik Almarhum NY
Permasala han keluara (ptanerdat a)
warga
Perkara perdata
warga
Penyelesaian 1. Sdr. HF( 02/02) 2. Sdr.solihin(02/ 02) 3. Nastain(02/02) Hasil kesepakatan No 1,2 dan 3 akan ke St. Nasiroh (watuagung) yg telah menerima hasil penjualan tahan tsb, agar menyerahkan bayaran pada pihak 1 dan2 Penyelesaian keluarga sepakat
dan SJ belum di bagi ke ahli warisnya sdr. NR. Tanah dan Rumah dulu yang memberi Bp.nya NR.p NY meninggal tanah dijual oleh istri NY utk bayar uang pd kel. T sebesar 5 jt. 40 hr NY ,istrinya (SJ) meninggal dunia, utk biaya pemakaman kel. Pinjam uang Rp. 3,5 jt
81.
5-4-13
Terjadi pemasangan tulisan larangan truk tak boleh masuk bawa material ke villa kenanga di jln Rw 01.telah da kesepakatan. kemudian ada pemasangan patok agar truk pembawa material ke villa kenanga tak bisa masuk untuk mengirim
Permasala han sosial
warga
bertemu di tingkir : 1. Sdr. KM 2. Sdr. NR 3. P. SM 4. Kel.dari istri NY Tanah dijual Rp.35 jt Buat byr utang Rp. 8,5 jt Sisa 26,5 jt. Oleh istri NY tanah boleh dijual pada P. SM Penyelesaian: Diadakan pertemuan seluruh ketua Rt Rw 01 dengan pengembang villa kenanga yg diwakili Bp.
material pembangunan proyek.
82.
9-4-13
Di rumah AG terjadi keributan Kel.dari smg bernama AF datang minta tanda tangan pd sdr.AG (ayahnya). Penyebabnya pada waktu lamaran AG (ayahnya) tidak diberi tahu
Perselisiha warga n keluarga
Susanto Pengembang bersedia memberikan kompensasi pembangunan jln. Dan got serta goronggorong di sepanjang jln tersebut. Penyelesesaian : Saran FKPM AF di datangkan ke Pulutan temui Bp.nya minta maaf dan mohon do‟arestu. Jm 15:00 AF datang lasung minta maaf dan mohon do‟a
83.
12-513
restu AG (ayahnya) memberikan tanda tangan dan menyatakan akan datang sebagai wali. Saran : 1. Bicarakan dulu dengan mas SL. 2. Agar SL berlaku baik.
Sms dari istri mas SL,menyatakan kalau tahu mas SL di Rt 02 Rw 02, Punya istri. Mohon agar di usir.
84.
11-513
Laporan sdr. KL bahwa Sdr. MN menginap di rumah seorang janda bernama SP.meminta di tindak.
85.
22-813
Sdr. MK melaporkan mendapat sms ANK yg berjualan di JB. Bahwa Sdr SR (Bakso Polanis) kelonan dgn tukang Rosok. Sdr LN menyingkir ke tukang tambal ban.
Tindakan tidak menyenan gkan Perselingk uhan
warga
Warga
86.
23-813
87.
12-913
Telah terjdi kecelakaan lalu – lintas korban : Daniem (29 th) Rt 05/ 05 Ngablak.Pelaku : Ismi (30 th) Rt 01/08 Candirejo. Kronologi korban tiba-tiba belok, di belakang jarak dekat, pelaku tidk bisa mengendalikan spd. Motornya, shg menebrak dr belakang.
Kecelakaa n lalu – lintas
Warga sebagai korban
Terjadi pengkrusakan alat rumah tangga pelaku RS (17 th) Rt 02/05. Di bawa ke Polsek dirujuk
Permasala han sosial
Warga yang ngontrak
Penyelesaian : 1. Kecelakaan diselesaikan scr damai. 2. Kedua belah pihak tdk saling menuntut. 3. Pengobatan ditangung masing-masing pihak 4. Kerusakan motor ditanggung masing-masing pihak 5. -Saling memaafkan 6. Dibuatkan SKB Penyelesaian : 1. Cari kelengakapan
Diketahui Bhabinkamtibm as
Ke RSJ semarang.
di pulutan
88.
19-1013
Kecelakaan lalu – lintas, korban : Jefri memboncengkan Rofik yg mengendong anaknya Muis (1th) Rt 02/ 02 tersenggol pelaku : RW Brokoh Rt 01/ 01 Pancur wening Kec. Wonosobo
Kecelakaa n lalu lintas
Warga sebagai korban
89.
27-1013
Ada org menitipkan spd mtr. Nopol H 4139 PV YAMAHA MIO pd santri jam 05.30. keadaan roda ban belakang rusak.jm 10.45 blm diambil
Permasala han sosial
Bukan warga
administrasi 2. Menggunakan jamkesmas 3. Pelaku di bawa ke RSJ semarang. Penyelesaian: 1. Meminta maaf 2. Bersedia bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa terhadap muis. 3. Telah diperiksakan di RSU salatiga keterangan dr. Anak tidak apa-apa. Spd motor telah diambil oleh 3 org, Winarti, Rohmat, Irkham maulana.
90.
29-1013
91.
29-1013
Terjadi penjualan kaos scr paksa oleh orang yang tak dikenal, yg mengatakan cari dana sosial polda. Minta kontak polsek dulu. Jm 16.00 sdr. Rujiasi RT 01/ 02 melaporkan bahwa atas dibangunya saluran air: 1. Tidak ada sosialisasi 2. Terlalu dalam 3. Terlalu lebar
Penipuan dan pemaksaa n
Warga sebagai korban
Permasala warga han sosial/pem bangunan saluran air/got pengemba ng, dinas dan warga.
Dinasehati agar tidk sembarangan menitipkan barang, apalagi spd motor. Penyelesaian : Polsek di telp. Datang dan pelaku di bawa ke Polsek. Penyelesaian: 1. Tipertemukan warga dengan pihak pelaksana proyek dan DPU kota Salatiga. 2. Terjadi kepakatan sehingga pihak warga mendapatkan
92.
1-1213
93.
3-1213
94.
4-1213
Sdr. DW kehilangan uang sebesar Rp. 200.000. ada saudaranya yg tiduran di kursi. DW keluar, ketika pulang uang tikamarnya hilang. Ada perampokan di rumah Bp. FK. Kehilangan HP dan Laptop
pencurian
warga
perampok an
Warga sebagai korban
Datang NF (23 th) Rt 02/ 05 melaporkan jm 15.00 di Brajan, warung JB. Diancam “ liani” mau diajak gelut,adimu arep tak pateni Saksi nunik dan novi.
Ancaman pembunuh an
warga
ganti rugi. Tidak ada penyelesaian
Belakangan diketahui salah satu pelaku adalah warga pulutan. Diselesaikan secara kekeluargaan
