PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA ANAK
JURNAL
Oleh : Humaidi Usai D1A 008 081
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM MATARAM 2012
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA ANAK
Oleh : Humaidi Usai D1A 008 081
Menyetujui,
Pembimbing Utama,
Ridwan, SH.MH NIP. 19571231 198902 1 002
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PR0SES PENYELESAIAN PERKARA ANAK
Humaidi Usai D1A 008 081
ABSTRAK Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia yang berkulitas bagi pembangunan nasional. Keberadaan anak yang terjaring dalam sistem peradilan pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan baik oleh individu, kelompok, dan pemerintah untuk menjamin harkat dan martabat anak serta melindungi kepentingan-kepentingan terbaik anak terhadap anak. Pembimbing kemasyarakatan dari Bapas mempunyai tugas sebagai penegak hukum yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan, mendampingi anak, dan melakukan bimbingan terhadap anak dalam rangka reintegrasi di luar Lapas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagai manakah Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penyelesaian perkara anak nakal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penyelesaian perkara anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan pengkajian permasalahan berdasarkan pedoman berupa literatur-literatur, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan berbagai ketentuan lainya yang sesuai dengan kajian dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yaitu pra-ajudikasi, meliputi pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk proses penyidikan oleh aparat kepolisian, selanjutnya tahap ajudikasi yaitu sidang pengadilan berupa menyampaikan laporan penelitian kemasyarakatan kepada hakim dan mendampingi serta memfasilitasi klien dan keluarganya dalam sidang, kemudian yang terakhir pada tahap pos-ajudikasi yaitu Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada Negara yang dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan. Kesimpulan dan saran, pembimbing kemasyarakatan sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara anak dan nasib anak yaitu melalui penelitian kemasyarakatan yang menjadi sumber acuan dari semua aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara anak, kemudian pembimbing kemasyarakatan sangat memberikan kontribusi yang besar ketika nanti anak tersebut kembali ketengah-tengah masyarakat melalui program bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Dan diharapkan agar pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan dan bimbingan terhadap anak tetap mengutamakan kepentingan-kepentingan terbaik anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA ANAK
Oleh : Humaidi Usai D1A 008 081
ABSTRACT Children as part of the younger generation is the successor to the ideals of the nation and of very human resources for national development. The presence of children caught in the criminal justice system or children in conflict with the law must be protected either by individuals, groups, and governments to ensure the dignity of the child and to protect the best interests of the child to the child. Supervising social Bapas has the task of law enforcement is doing research community, assisting children and conduct counseling to children in order to reintegration outside prison. Formulation of the problem in this study is as follows: How Mentors Role Which Community in the settlement process brat. This study aims to identify and understand the role of the Community Counselor in the settlement process of children. The method used in this study is normative juridical, normative juridical approach is the approach taken by the assessment of the problem based on the guidelines in the form of literature, law, government regulation, and various other provisions in accordance with the assessment in this study. From the results of research into the role of community mentors children in the settlement process can be done with 3 (three) that is pre-adjudication stage, the manufacturing research community to the investigation by the police, the next phase of the trial court adjudication form to submit a report to the judge social research and assist and facilitating client and his family in the trial, then the latter on the post-adjudication stage of the guiding, helping, and supervise juveniles who based court sentenced conditionally, criminal surveillance, criminal fines, handed over to the State and must follow the job training, or children who obtain conditional release from prison. Conclusions and suggestions, supervisor of community as one of the law enforcement officers have a very important role in the settlement process of the child and the child's fate through the social studies reference the source of all law enforcement officers whether police, prosecutors, and judges in handling case of children, and social counselors provide contribution very large when the child later returned in the community through tutoring programs conducted by community mentors. And it is expected that social counselors in conducting social research and guidance to the children continue prioritizing the best interests of the child in carrying out its duties and functions as law enforcement in accordance with applicable laws.
A. Latar Belakang Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dalam rangka mewujudkan sumerdaya manusia Indonesia yang berkulitas yang mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatun bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhir-akhir ini ditengah-tengah masyarakat yang sedang menghadapi berbagai macam bentuk persoalan yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara baik itu dalam bidang ekonomi, politik sosial dan sosial budaya, pertahanan dan kemanan telah muncul persoalan baru yang dapat mengancam masa depan bangsa yaitu menyangkut penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang anak yang disebabkan oleh berbagai macam faktor negatif, antara lain perkembangan pembangunan, arus globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTK), serta perubahan gaya hidup dan cara hidup orang tua yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.
Keberadaan anak yang demikian dilingkungan kita memang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusunya anak yang berhadapan dengan hukum karena pada haketnya anak tidak dapat melidungi dirinya dari berbagi macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagi bidang kehidupan. Anak harus mendapatkan perlindungan oleh individu, kelompok, organisasi sosial dan pemerintah khusunya, yang paling utama oleh pembimbing kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depannya dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum lebih-lebih dalam proses penyelseaian perkara pidana anak. Pembimbing Kemasyarakatan adalah ”petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.”1 Tugas dari pembimbing kemasyarakatan diatur lebih terperinci
1
Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahnya, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hal. 24
dengan keputusan Menteri Kehakiman. Sedangkan secara gelobal tugas pembimbing kemasyarakatan sebagai mana di tentukan dalam pasal 34 ayat (1) huruf a, b, Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Meskipun demikian, penanganan anak yang bermasalah dengan hukum saat ini belum dapat dilaksanakan secara terpadu oleh aparat penegak hukum yang terkait dengan tugas-tugas Pendamping kemasyarakatan, sehingga satu sama lainnya belum dapat melaksanakan ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan masih terkesan adanya penonjolan kepentingan masing-masing aparat penegak hukum. Padahal begitu pentingnya keberadaan Pendamping Kemasyarakatan dalam sistem peradilan anak, hal ini tergambar dalam peryataan dari Hawnah Schaft seperti yang di kutip oleh Hadi Suparpto yaitu : Suksenya peradilan anak jauh lebih banyak bergantung pada kualitas dari pronation oficer (petugas Bapas) dari pada hakimnya. Pengadilan anak yang tidak memliki krops pengawasan percobaan yang membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang kedalam lingkungan anak dan memberikan petunjuk bagi standard pemikiran yang murni bagi anak mengenai hidup yang besar, hanyalah mengakibatkan fungsi pengadilan anak menjadi kabur kalu tidak ingin sia-sia.2 Maka dengan pentingnya peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses penyelesaian perkara anak nakal baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, putusan dan sampai menjalai pidana, demi melindungi dan mengupanyakan apa yang paling baik terhadap anak dalam proses penyelesaian perkaranya, untuk sebesar-besanya bagi masa depan dan kesejahteraan anak tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul tentang ”Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelsaian Perkara Anak Nakal” B. Rumusan Masalah Bertolak dari later belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan-permasalahan yaitu : ”Bagai manakah Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penyelesaian perkara anak nakal” C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
2
Paulis Hadisuprapto, Juvenile Deliquency, Pemahaman Dan Penanggulangnya, (Bandung : Citra Aditya, 1998) hal. 64
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, (1) Tujuan Penelitian, Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ”untuk mengetahui dan memahami peran Pembimbing Keamsyarakatan dalam proses penyelesaian perkara anak; (2) Manfaan Penelitian, Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain yait : (a) Secara Akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai S-1 Program Ilmu Hukum; (b) Secara Teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangakan ilmu hukum pidana khususnya pidana formil (Hukum Acara Pidana); (c) Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses penyelesaian perkara anak nakal.
D. Metode Penelitian Metode dalam penelitain ini adalah : (1) Metode Pendekatan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif,
pendekatan yuridis
normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan pengkajian permasalahan berdasarkan
pedoman
berupa
literatur-literatur,
Undang-Undang,
Peraturan
Pemerintah, dan berbagai ketentuan lainya yang sesuai dengan kajian dalam penelitian ini; (2) Suber Dan Jenis Data. (a) Sumber Data, sumber data yang digunakan adalah data pustaka yaitu berbagai bahan hukum yang mengkaji tentang pendamping kemasyaraatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), kemudian Proses penyelesaian perkara anak nakal dan bacaan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian; (b) Jenis Data, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, Bahan hukum primer dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Keputusan Jaksa Agung. Kedua, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu memahami atau menganalisis bahan hukum primer yang berbentuk buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan Peran
pembimbing kemasyarakatan dalam proses penyelesaian perkara anak nakal, hasil penelitian dan berbagai makalah, hasil seminar, majalah, jurnal ilmiah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. E. PEMBAHASAN 1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak Nakal Adapun peran Pembiming Kemasyarakatan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dapat dilakuan dalam tiga tahap yaitu, Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Pos-Ajudikasi. Pada tahap ketiga tersebut dapat dirincikan sebagai berikut : a. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahap Pra-Adjudikasi 1) Pembimbing kemasyaraktan dalam proses Diversi dan Restorative Justice a) Pengertian Diversi Konsep diversi merupakan konsep yang baru di Indonesia, awalnya konsep diversi ini muncul dalam sebuah wacana-wacana seminar yang sering diadakan. Sehingga dari pengertian dan pemahaman dari wacana seminar yang diadakan dengan konsep diversi menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengakaji dan memahami konsep diversi ini. ”konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkomflik dengan hukum.” 3
3
Marlina, Op. Cit., hal. 168
Diversi adalah langkah yang bisa ditempuh dalam menangani kasus anak yang bermasalah dengan hukum yang dapat difasilitasi oleh Pembimbing kemasyaraatan. b) Pengertian Keadilan Restoratif Restorative Justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. Pembimbing Kemasyarakatan
berperan dalam mengkoordinasikan
stake holder di masyarakat keluarga klien, masyarakat, jejaring sosial, LSM, terkait proses diversi dan keadilan restoratif baik di tingkat masyarakat maupun ditingkat penyidikan, dan penuntutan. Hal ini menegaskan ada upaya aktif dari Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS dalam mengusahakan Diversi dan Keadilan Restoratif diantaranya dengan langkah mediasi dan penyusunan Litmas untuk Diversi. c) Peran Pembimbing Kemasyaraktan Dalam Proses Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan; Sebagai mana dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Bab IV Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa: ”Pembimbing Kemasyarakatan bertugas: Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS).” Dalam KepMen Kehakiman RI Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 bahwa Tugas Pembimbing Kemasyarakatan salah satunya adalah melakukan
penelitian kemasyarakatan untuk membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal yang bermasalah dengan hukum. d) Peran Pemimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Pelayanan Terhadap Anak Dalam Penahanan di Rutan Pembimbing Kemasyarakatan turut andil dalam menentukan program pelayanan dan perawatan pada tahanan anak di rutan melalui assesmen yang hasilnya menjadi rekomendasi dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan LAPAS untuk menentukan program pelayanan tahanan dalam Rutan mulai dari proses penempatan, perawatan kesehatan, pendidikan, pelayanan bantuan hukum, dan program lain seperti lifeskill training/ vocational training (Pelatihan Kejujuran), konseling (pemberian nasehat), restorative justice conferrences, dan kebutuhan khusus lainnya;
b. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahap Adjudikasi Pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarkatan (BAPAS) Mempunyai peranan yang penting tersangka atau terdakwa anak dalam proses persidangan yaitu mendampingan anak dan kemudian menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan kepada hakim. Sebagai mana ditentuakan dalam Pasal 57 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang pengadilan anak yaitu : Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orangtua, wali, atau orang tua asuh, penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Kehadiran Pembimbing Kemasyarkatan selain untuk mendampingi anak juga bertujuan untuk menyampaikan dan menjelaskan laporan hasil penelitian pembimbing kemasayrakatan (LITMAS)
sebelum penuntutan
dalam persidangan sebagai mana ditentukan dalam pasal 56 Undang-undang pengadilan anak yaitu :
1. Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. 2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi; a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan
Seperti diketahui di atas, bahwa pada sidang perkara anak belum dibuka atau dimulai pembimbing kemasyarkatan diperintahkan oleh hakim untuk menyampaikan hasil penelitian kemasyarkatan anak yang menjadi terdakwa dipersidangan. Laporan tersebut merupakan salah satu bahan yang paling penting baigi hakim dalam putusnya berdasarkan pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu untuk hakim dituntut untuk harus mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Kewajiban hakim untuk mempertimbangkan hasil laporan kemasyarakatan dalam putusanya merupakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan jika dilalaikan maka putusan berakibat batal demi hukum. Selanjutnya peran pembimbing kemasyaratan pada tahap ajudikasi adalah mempunyai hak untuk dapat mendiskusikan kepada hakim apabila menghendaki penjelasan lebih lanjut. Dan kemudian yang paling terpenting adalah Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan dalam persidangan harus memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan klien dan keluarganya.
c. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahap Post-Adjudikasi Pada tahap pos-ajudikasi ini pembimbing kemasyarakatan tugasnya melakukan Pengawasan dan bimbingan terhadap anak yang telah mendapatkan putuasan hakim dijatuhi pidana pengawasan, pidana bersyarat dan anak yang diserahakan kepada negara, kemudaian anak
didik pemasyarakatan yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai lembaga yang melaksanakan tugas bimbingan terhadap anak di luar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) huruf b undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu : Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan adalah pembinaan nara pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan dalam ketentuan pasal 44 undang-undang pemasyarakatan Pembimbing kemasyarakatan, menyatakan ketentuan mengenai program bimbingan terhadap klien diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. setelah penyususnan program bimbingan, maka tugas pembimbing kemasyarakatan selanjutnya adalah melaksanakan bimbingan terhadap klien yang sudah disusun tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan dalam pasal 32 ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa : ”Pembimbingan klien dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan” Kegiatan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan itu diarahkan supaya klien dapat berintegrasi dengan masyarakat setelah kembali ketengah-tengah masyarakat. Sebagai mana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan pasal 32 ayat (2) yaitu :
Pembimbingan klien sebagai mana dimakud dalam pasal (1) dititik beratkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat Dengan demikian, di BAPAS perlu ada personil yang melakukan kegiatan pemasyarakatan yaitu pekerja teknis yang juga dapat disebut Pembimbing Kemasyarakatan. Klien yang dibimbing oleh bapas atau pemimbing kemasyarakatan terdiri dari : 1) terpidana bersyarat; 2) nara pidana, anak pidana, anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; 3) anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; 4) anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat dilingkungan direktorat jenderal pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; 5) anak yang berdasrkan penerapan pengadilan, dikembalikan kepada orang tua atau walinya; 6) anak yang berdasarkan pengawasan; dan
putusan
pengadilan
bimbingannya dijatuhi
pidana
7) anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda. Tahap-tahap bimbingan klien pemasyarakatan terdiri dari :4 1) Tahap Awal a) penelitian kemasyarkatan b) menysun rencana program bimbingan c) pelaksanaan program bimbingan 2) Tahap Lanjutan a) Penelitian Pelaksanaan Program Tahap Awal Dan Menyusun Rencana Bimbingan b) pelaksanaan program bimbingan c) penelitian pelaksanaan tahap lanjutan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan
4
Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Cet. Ketiga, (Bandung : PT Refika Aditama 2010), hal
3) Tahap Akhir a) pelaksanaan program bimbingan b) meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan c) mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelanyanan bimbingan tambahan d) mempersiapkan keterangan akhir masa bimbingan klien e) mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh kepala Bapas Sebagai mana ditentuakan dalam pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa, pembimbingan klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pendekatan yang digunakan dalam bimbingan :5 1) pelaksanaan bimbingan klien dilandasi dengan salah satu disiplin ilmu yang sesuai dengan tujuan bimbingan 2) pendekatan tersebut diperoleh dari berbagai disiplin ilmu antara lain sebagai berikut : pemasyarakatan, hukum, pekerjan sosial, pendidikan, pisikologi, psikiatri, dan disiplin ilmu yang sesuai. Jenis bimbingan klien meliputi :6 1) pendekatan agama 2) pendidikan budi pekerti 3) bimbingan dan penyuluhan perorangan dan kelompok 4) pendidikan formal 5) keperamukaan 6) pendidikan keterampilan kerja 7) pendidiakan kesejahteraan keluarga 8) psikotropi (pengobatan penyakit dengan cara kebatinan) 5 6
Ibid., hal. 51 Ibid.,
9) psikiatri terapi (tehrapi/pengobatan penyakit jiwa) 10) kepustakaan. Kemudian pembimbing kemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana pengawasan oleh putusan hakim adalah sama dengan anak yang dijatuhi pidana bersyarat dimana anak tersebut ditempatkan dibawah pengawasan jaksa dan bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Sedangkan terhadap anak yang oleh putusan hakim dijatukan pidana pengawasan yaitu dikembikan terhdap orang tua/wali tau orang tua asuhnya harus mengecu kepada ketentuan pasal 2 ayat (5) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahaun 1998 menyatakan bahwa pembimbing kemasyarakatan : “Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali, dan orang tua yang diberi tugas pembimbingan.” 2. Peran
Pembimbing
Kemasyarakatan
Dalam
Membuat
Penelitian
Kemasyarakatan Pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) disamping bertugas untuk melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan akan tetapi juga mempunyai tugas yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan sebagai mana diatur dalam pasal 34 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan di atur dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahaun 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan
Mengenai penelitian kemasyarakatan secara teoritik berdasarkan ketentuan 56 ayat (2) huruf (a), (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Laporan hasil penelitian kemasyarkatan ini berisikan tentang hal-hal sebgai berikut :7 a) Data inidividu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak Terhadap laporan hasil kemasyarakatan ini dalam prakteknya merangkum mengenai masalah : identitas klien terdiri dari nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, agama/suku/kewarganegaraan, pendidikan, pekerjaan, sestatus perkawinan, dan alamat. Kemudian nama identitas orang tua/wali serta masalah yang dihadapi klien baik terhadap latar belakang klien melakukan tindak pidana, kronologis kejadian tindak pidana yang dilakukan klien dan akibat-akibat yang ditimbukan dari perbuatan klien. Berikutnya diurakan pulai mengenai riwayat hidup klien baik terhadap riwayat, pekerjaan/perkawinan. Pengurainya selanjutnya tentang pandangan masa depan/cita-cita klien, tanggapan klien tentang masalah yang dialaminya serta keadaan keluarga. Keadaan keluarga ini meliputi : riwayat orang tua, relasi sosial dalam keluarga, relasi sosial keluarga dengan lingkungan masyarakat, keadaan sosial ekonomi keluarga, dan keadaan rumah. Berikutnya ditinjau tentang keadaan keadaan lingkungan masyarakat dan tanggapan pihak keluarga, korban, masyarakat, dan pemerintah setempat. b) Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan Pada bagian ini baik secara toritik dan praktiknya diuraikan tentang hasil evaluasi dari klien baik terhadap tindak pidana yang dilakukanya, tingkah laku klien, tanggapan klien akan perbuatanya dan sebagainya. Serta dalam kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan ini juga diajukan pula saran-saran terhadap klien yang bersangkutan.
Pada dasar Penelitian Kemasyarakatan adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan metode ilmiah untuk memperoleh informasi tentang berbagai
permasalahan
baik
aktual
maupun
potensial,
dalam
upaya
meningkatkan mutu pengetahuan Pembimbing Kemasyarakatan maupun kualitas pelayanan sesuai dengan tujuan Pembimbing Kemasyarakatan.
F. PENUTUP Kesimpulan dan saran; (1) Kesimpulan, dari uraian yang panjang lebar tersebut diatas dapat disimpulkan antara lain : (a) bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan
7
Lilik Mulyadi, Op. Cit., hal 52
dalam proses penyelesaian perkara anak nakal adalah sangat penting untuk mementukan nasib anak kedepanya mulai dari tahap pra-ajudikasi (penyelidikan, penyelidikan dan penuntutan), ajudikasi (persidangan), dan sampai dengan posajudikasi (setelah putusan hakim) berupa melakukan penelitian kemasyarakatan, mendampingi anak dalam sidang serta menyampaikan hasil laporan penelitian kemasyarakatan kepada hakim, dan kemudian melakukan bimbingan serta pengawasan terhadap anak berdasarkan putusan hakim; (b) bawa peran pembimbing kemasyarakatan dalam membuat penelitian kesayarakatan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara anak guna memberikan keadilan, kepastian, dan kemamfaantan terhadap anak dalam hal ini memberikan apa yang terbaik bagi anak untuk masa depanya; (2) Saran, (a) diharapkan agar pembimbing kemasyarkatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan dan bimbingan terhadap anak tetap mengutamakan kepentingan-kepentingan terbaik anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku; (b) diharapkan agar penegak hukum yaitu kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara anak agar selalu memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan guna terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap anak dalam hal ini memberikan apa yang terbaik bagi anak.
Daftar Pustaka Daradjat, Zakiah. Factor-Faktor Yang Merupakan Masalah Dalam Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda, Kertas Kerja Pada Symposium Asfek-Asfek Hukum Masalah Perlindunagan Anak Diliahat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda, Di Selengarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 24-26 Januari, 1980 Gultom, Maidin. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Banding : PT Rafika Aditama Gunawan, Liham.1993. Penegak Hukum Dan Penegak Hukum, Bandung : Angkasa Anggota Ikapi Hamzah, Andi. 2009. Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta : Sinar Grafika Husein. Ibrahim, 1971. Kenakalan Suatu Problema Anak-anak, Bandung : Alma’ruf Husein, Harun M, 1991. Penyedikan Penuntutan dalam Proses Pidana. Jakarta: Penerbit Rineke Cipta Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, Bandung : Refika Aditama Mulyadi. Lilik. 2005. Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahnya, Cetakan Pertama, Bandung : Mandar Maju, Priyatno. Dwidja. 2009. Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia, Cetakan Kedua, Bandung : PT Refika Aditama. Poewadarmita. 1982. Kamus Hahasa Indonesia, Jakarta : P.N Balai Pustaka Poedjosewojo. Kusumadi. 1971. Pedoman Pelajaran Tata Humum Indonsia, Jakarta : Aksara Soetojo, Wagiati. 2006. Hukum Pidana Anak, Bandung : Refika Aditama Sabas, Nadang. 2010. Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu Suharto RM. 1994. Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Cetakan Pertama, Jakrata : Sinar Grafika Supramono, Gatot. 2000. Hukum Acara Pengadilan Anak, Cetakan Pertama, Jakarta : Janbatan Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana., UU No. 8 Tahun 1981 LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3206 Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak, UU No. 3 Tahun 1997. LN No. 3Tahun 1997, TLNRI No. 3668
Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, UU No. 12 Tahun 1995 LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614 Indonesia,Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 4 Tahun 1979 LN No 3143 Tahun 1979, TLN No 3367 Indonesia, Peraturan Pemerinatah Tentang Pembinaan Dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No 31 Tahun 1999 LN No. 68 TLN No. 3845 Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Tugas, Kewajiban Dan Syarat-Syarat Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, Kepmen Kehakiman No. M.01-PK.04.10/1998 Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Kepmen Kehakiman No. M.02-PK.04.10/1990
