Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pengadilan Anak di Pematangsiantar
Novelina M.S. Hutapea Staf Pengajar Kopertis Wilayah I Dpk Fakultas Hukum USI Pematangsiantar
Abstrak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak mengatur tentang pembimbing kemasyarakatan dengan peranannya yang sangat penting dalam penanganan perkara anak nakal. Pembimbing kemasyarakatan membantu mempelancar tugas penyidik, penuntut umum, hakim baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan tentang anak . Laporan penelitian kemasyarakatan tersebut wajib dipertimbangkan hakim agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan terbaik bagi anak yang telah menjalani proses hukum karena melakukan tindak kriminal. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya banyak kendala yang dihadapi sehingga sering mengganggu kelancaran tugas Pembimbing Kemasyarakatan. Kata Kunci : Pembimbing kemasyarakatan, Pengadilan anak
--------------------------------------------------------------------
Selain orang tua, maka pembimbing
Pendahuluan
kemasyarakatan juga memiliki peran ketika Apabila seorang anak melakukan tindak
anak memasuki sidang pada pengadilan anak.
kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan
Pihak pembimbing kemasyarakatan bahkan
ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam
memiliki kewajiban untuk mendampingi anak
KUHP
pidana
pada tahap awal pertama kali terjadinya
lainnya. Akan tetapi karena pelakunya adalah
proses penyidikan, dan memberikan penelitian
anak, maka sistem hukum kita membuat
kemasyarakatan.
maupun
undang-undang
perbedaan sehingga dirumuskanlah sidang
Pembimbing
Kemasyarakatan
menge-
anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang
luarkan produk yaitu penelitian masyarakat
Nomor 3 Tahun 1997.
(litmas) yang wajib disampaikan kepada
Sidang anak ini berbeda dengan sidang
pengadilan pada saat sebelum sidang dibuka.
orang dewasa menyangkut tentang proses
Dengan demikian tugas pembimbing kemas-
hukum acara dan hukuman yang dijatuhkan,
yarakatan
bentuk pidana yang bisa dijatuhkan kepada si
tugasnya diperlukan sejak dini, mulai proses
anak serta perlakuan ketika dia menjalani masa
penyidikan, persidangan di pengadilan hingga
pidananya selaku anak didik di lembaga
anak pelaku tindak pidana yang bersangkutan
pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 3
selesai menjalani hukuman.
Tahun 1997 juga menentukan pemabatasan-
tidaklah
mudah.
Pelaksanaan
Dengan demikian, eksistensi pembimbing
pembatasan lain dan hak-haknya serta pihak
kemasyarakatan
sudah
diakomodir
dalam
lain yang memberikan treatment tertentu
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
kepada anak sebagai pelaku kriminal.
pengadilan anak, walaupun dalam kenya1
www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen
upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@2013
taannya masih ditemui hambatan-hambatan dalam
upaya
memaksimalkan
Metode Penelitian
peran
pembimbing kemasyarakatan dalam sistem
1. Metode penelitian hukum normatif
peradilan pidana nasional. Bahkan dibeberapa
Pengumpulan
daerah di Indonesia keberadaan pembimbing
penelitian ini dengan metode kepustakaan
kemasyarakatan ini justru tidak efektif yang
dilakukan dengan mengumpulkan literatur-
disebabkan oleh beberapa faktor, pada hal
literatur yang berbentuk buku, perundang-
makin meningkatnya keterlibatan anak-anak
undangan, artikel dan sebagainya sesuai
dalam melakukan tindak pidana sebagaimana
dengan materi yang terkandung dalam judul
halnya di Kota Pematangsiantar menuntut
sebagaimana telah dipilih.
peranan pembimbing kemasyarakatan semakin penting.
data
untuk
penyelesaian
2. Metode penelitian hukum empiris Dengan metode ini, maka akan diperoleh aplikasi antara teori dengan praktek di lapangan. Pengumpulan data dilakukan
Rumusan Masalah
dengan studi lapangan yaitu Lembaga 1. Bagaimana eksistensi pembimbing kemasyarakatan di kota Pematangsiantar ? 2. Bagaimana proses penanganan perkara anak nakal oleh pembimbing kemas-
Pemasyarakatan Klas II A Pematangsiantar, yaitu tempat petugas yang dalam realitanya melaksanakan peranan sebagai pembimbing kemasyarakatan dalam pengadilan anak.
yarakatan di kota Pematangsiantar ? 3. Apa hambatan-hambatan dalam pelak-
PEMBAHASAN
sanaan tugas pembimbing kemasyarakatan di kota Pematangsiantar ?
a. Eksistensi Pembimbing Kemasyarakatan Di Pematangsiantar
Pembimbing kemasyarakatan adalah
Tujuan Penelitian
petugas kemasyarakatan yang eksistensinya 1. Untuk mengetahui eksistensi pembimbing
telah diakomodir di dalam Undang-undang
kemasyarakatan di kota Pematangsiantar.
Nomor 3 Tahun 1997. Pada dasarnya
2. Untuk
mengetahui
proses
penanganan
petugas kemasyarakatan tersebut terdiri
perkara anak nakal oleh pembimbing
dari :
kemasyarakatan di kota Pematangsiantar.
1. Pembimbing kemasyarakatan.
3. Untuk
mengetahui
hambatan-hambatan
2. Pekerja sosial.
dalam
pelaksanaan
tugas
3. Organisasi sosial kemasyarakatan.
pembimbing
kemasyarakatan di kota Pematangsiantar.
Pembimbing kemasyarakatan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 33 huruf a, Pasal 34 ayat (1) huruf a dan b, 2
Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pengadilan Anak di Pematangsiantar - Novelina M.S. Hutapea
Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-
dan
undang Nomor 3 Tahun 1997. Ditinjau dari
berdasarkan putusan pengadilan diserahkan
aspek juridis pembimbing kemasyarakatan
kepada departemen sosial untuk mengikuti
tersebut adalah petugas kemasyarakatan
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
pada
yang
Dalam melaksanakan tugas tersebut supaya
binaan
seragam dan dengan maksud dan tujuan
pengertian
yang sama, Pasal 34 ayat (3) menghendaki
Balai Pemasyarakatan merupakan pranata
agar pekerja sosial mengadakan koordinasi
untuk
dengan pembimbing kemasyarakatan.
Balai
melakukan
Pemasyarakatan
bimbingan
pemasyarakatan.
Sedangkan
melaksanakan
pemasyarakatan berada
warga
yakni
dalam
bimbingan
klien
seseorang
yang
anak
Pembimbing
nakal
yang
kemasyarakatan
dan
Balai
pekerja sosial agar dapat melaksanakan
Pemasyarakatan (BAPAS), dan pengertian
tugasnya dengan baik, harus mempunyai
warga
adalah
keahlian khusus sesuai dengan tugas dan
narapidana, anak didik pemasyarakatan dan
kewajibannya atau mempunyai ketrampilan
klien pemasyarakatan (Pasal 1 angka 4, 5,
teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha
9, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995).
kesejahteraan
sosial.
Mengenai tugasnya, dalam Pasal 34
melaksanakan
tugasnya,
binaan
bimbingan
mengawasi
pemasyarakatan
Di
dalam
pembimbing
ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun
kemasyarakatan dan pekerja sosial dapat
1997
dibantu oleh pekerja sosial sukarela.
telah
menetapkan
pembimbing
kemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut : 1.
membantu kedua petugas kemasyarakatan
Membantu
memperlancar
tugas
di atas, meskipun orang tersebut bersedia
penyidik, penuntut umum, dan hakim
membantu secara sukarela tanpa bayaran
dalam perkara anak nakal, baik di dalam
dan berasal dari anggota organisasi sosial
maupun di luar sidang anak dengan
kemasyarakatan,
membuat
undang
laporan
hasil
penelitian
kemasyarakatan. 2.
Tidak sembarang orang diperbolehkan
Membimbing, mengawasi
anak
nakal
dan yang
berdasarkan putusan pengadilan di jatuhi
tetapi
pengadilan
menghendaki membantu
akan
seorang
undang-
Anak
tetap
pekerja
sosial
sukarela yang memiliki perhatian khusus kepada masalah anak nakal. Adanya
lembaga-lembaga
swadaya
pidana bersyarat, pidana pengawasan,
masyarakat yang menaruh minat terhadap
pidana denda, diserahkan kepada negara
masalah
dan harus mengikuti latihan kerja, atau
anggotanya dapat membantu pekerjaan
anak yang memperoleh pembebasan
kedua petugas kemasyarakatan dimaksud.
bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.
Dengan anggota LSM (Lembaga Swadaya
Sedangkan untuk petugas sosial di atas mempunyai tugas membimbing, membantu
kenakalan
Masyarakat)
yang
anak
dan
demikian,
remaja,
sebagai
pekerja sosial sukarela tentu telah memiliki 3
www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen
pengetahuan
dan
upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@2013
kemampuan
untuk
melaksanakan tugas sebagaimana yang
letak strategis dan urgennya pembimbing kemasyarakatan.
dimaksud oleh undang-undang.
Di Pematangsiantar saat ini sudah ada
Sejalan dengan hal tersebut Pasal 39
pembimbing kemasyarakatan yang telah
ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun
diangkat dengan Surat Keputusan dari
1997 telah memberikan syarat, bahwa
Menteri Hukum dan HAM ditugaskan di
pekerja sosial sukarela harus mempunyai
lembaga
keahlian atau ketrampilan khusus dan minat
Pematangsiantar dan telah berperan dalam
untuk
dan
menangani perkara anak nakal sesuai
membantu anak demi kelangsungan hidup,
dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3
perkembangan fisik, mental, sosial dan
Tahun 1997. Pembimbing kemasyarakatan
perlindungan terhadap anak.
tersebut
membina,
Sebagaimana
membimbing,
diketahui
pemasyarakatan
membuat
klas
laporan
II
A
penelitian
bahwa
kemasyarakatan dari anak nakal yang
kedudukan pekerja sosial sukarela adalah
mempunyai fungsi yang sangat penting bagi
membantu pembimbing kemasyarakatan
penjatuhan pidana terhadap anak nakal
dan pekerja sosial, walaupun pekerjaan
yang bersangkutan. Semua perkara anak
kedua petugas tersebut tidak selalu harus
nakal
dibantu. Sehubungan dengan pekerjaannya
penyidikan sampai pemeriksaan sidang
itu, pekerja sosial sukarela mempunyai
pengadilan
kewajiban menyampaikan laporan kepada
dilengkapi dengan laporan hasil penelitian
pembimbing
kemasyarakatan.
kemasyarakatan
mengenai
yang
diproses
di
mulai
tingkat
Pematangsiantar
sudah
hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan
Dengan demikian dapat dikatakan
terhadap anak yang berdasarkan putusan
bahwa pembimbing kemasyarakatan dalam
pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.
pengadilan anak di Pematangsiantar sudah
Berkaitan dengan tugas dan peranan
diakui
eksistensinya.
dari pembimbing kemasyarakatan dapat
kemasyarakatan
dijelaskan
peranannya
bahwa
kemasyarakatan
:
Pembimbing
melaksanakan
tugasnya
baik sebelum sidang, selama sidang, dan setelah putusan pengadilan, sedangkan pekerja
sosial
hanya
setelah
putusan
penuntut
ini
telah
membantu umum,
Pembimbing
dan
menjalankan
tugas
penyidik,
hakim
dalam
pengadilan anak. b. Proses Penanganan Perkara Anak Nakal oleh Pembimbing Kemasyarakatan
pengadilan dijatuhkan. Bahkan menurut
Pembimbing
kemasyarakatan
yang
Pasal 59 ayat (2) hakim terikat bahwa
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3
putusannya
Tahun
wajib
mempertimbangkan
1997
adalah
pembimbing
laporan penelitian kemasyarakatan dari
kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan
pembimbing kemsyarakatan. Di situlah
di
wilayah
hukum
pengadilan
negeri
setempat. Apabila di wilayah
hukum 4
Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pengadilan Anak di Pematangsiantar - Novelina M.S. Hutapea
pengadilan negeri tidak terdapat balai
Hasil penelitian kemasyarakatan ini
pemasyarakatan, maka menurut Pasal 12
selanjutnya akan dilampirkan dalam berkas
ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman
perkara anak nakal oleh penyidik pada
No.M.02.PW.07.10 Tahun 1997, hakim
waktu melimpahkannya kepada penuntut
dapat
umum. Laporan hasil penelitian kemas-
memerintahkan
kemasyarakatan
pembimbing
dari
anak
yang
yarakatan ini akan diminta oleh hakim
bersangkutan untuk membuat laporan hasil
sebelum sidang dibuka kepada pembimbing
penelitian
kemasyarakatan dan berdasarkan Pasal 55
kemasyarakatan
pada
balai
pemasyarakatan terdekat.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997,
Di Sumatera Utara, balai pemasyarakatan masih terdapat di kota Medan
pembimbing kemasyarakatan wajib hadir pada sidang anak.
dan di Sibolga saja, oleh karena belum ada
Demikian pula setelah anak nakal
balai pemasyarakatan, maka pembimbing
berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi
kemasyarakatan yang ada pada saat ini
pidana bersyarat, dan anak yang mem-
adalah pembimbing kemasyarakatan yang
peroleh pembebasan bersyarat dari lembaga
bertugas/ditempatkan di lembaga pemas-
pemasyarakatan, pembimbing kemasyara-
yarakatan Klas II A Pematangsiantar.
katan masih tetap menjalankan peranannya
Dalam prakteknya, jika pihak penyidik ada menerima perkara yang pelakunya anak
untuk
membimbing,
membantu
dan
mengawasi anak nakal yang bersangkutan.
di bawah umur, segera diadakan hubungan dengan
pembimbing
Kemudian
kemasyarakatan.
pembimbing
kemasyarakatan
datang kepada pihak penyidik dan untuk itu penyidik meminta dibuatkan
laporan
c. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Begitu
pentingnya
peranan
pem-
saran
serta
bimbing kemasyarakatan dalam pengadilan
penelitian
hasil
anak.
Hasil
penelitian
kemasyarakatan
kemasyarakatan dari anak yang perkaranya
berbentuk laporan yang disusun oleh
sedang diperiksa.
pembimbing
Adapun
laporan
hasil
kemasyarakatan
wajib
penelitian
dipertimbangkan hakim dalam penjatuhan
kemasyarakatan sekurang-kurangnya me-
putusan yang tepat dan bersifat mendidik
muat hal-hal sebagai berikut :
terhadap anak, sekalipun dalam prakteknya,
a. Data individu anak dan data keluarga
hakim masih mengabaikan arti pentingnya
anak yang bersangkutan, b.
Kesimpulan pembimbing membuat
atau
laporan pendapat
kemasyarakatan.
hasil
kemasyarakatan
dari
tersebut namun sesuai dengan pengaturan
yang
undang-undang pengadilan anak, pem-
penelitian
bimbing kemasyarakatan tetap melaksa-
kemasyarakatan
laporan
pembimbing
nakan tugasnya.
5
www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen
upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@2013
Demikian juga terhadap anak yang menjalani
pidana
ataupun
kemasyarakatan ataupun pengawasan
pembimbing
dan pembimbingan terhadap terpidana
kemasyarakatan menjalankan peranannya
bersyarat dan anak yang memperoleh
untuk mengawasi dan membimbing anak
pembebasan bersyarat.
yang bersangkutan agar setelah selesai
Dalam hal ini, misalnya : anak nakal
menjalani
yang
pembebasan
bersyarat
penyusunan laporan hasil penelitian
bersyarat,
pidanannya
anak
tersebut
sedang
diperiksa,
bertempat
mempunyai kepercayaan diri yang kuat
tinggal jauh dari Pematangsiantar atau
untuk kembali menjadi manusia yang
bahkan tidak diketahui sama sekali
berguna sehingga dapat diterima di tengah-
keberadaan orang tuanya, pembimbing
tengah masyarakat.
kemasyaraktan
Dalam
menjalankan
tentu
mengalami
peranannya
kesulitan untuk menyusun laporan hasil
tersebut, ternyata ada beberapa kendala
penelitian dari anak yang bersangkutan.
yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan
Pembimbing kemasyarakatan terpaksa
sehingga sering mengakibatkan kinerja
hanya mengandalkan jawaban yang
pembimbing kemasyarakatan tersebut tidak
diberikan oleh anak untuk menjawab
maksimal.
pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal
Adapun
kendala-kendala
tersebut, yaitu :
yang harus dituangkan di dalam laporan
1. Tidak adanya dana yang dianggarkan
hasil penelitian kemasyarakatan tentang
lembaga
pemasyarakatan
pelaksanaan
tugas
untuk
keadaan keluarga anak, riwayat hidup
pembimbing
anak,
dan
keadaan
lingkungan
kemasyarakatan.
masyarakat. Demikian pula tanggapan
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa
masyarakat
tentang
pembimbing kemasyarakatan yang ada
direkayasa
oleh
di
kemasyarakatan.
Pematangsiantar
pemasyarakatan
adalah pada
petugas lembaga
dipahami
ada
kota
pembimbing
bahwa
pembimbing
Dana
untuk
kemasyarakatan mengalami kesulitan
lain-lain
yang
dalam melaksanakan tugasnya karena
berkaitan dengan pelaksanaan tugas
tidak adanya biaya transport yang
pembimbing kemasyarakatan hanya ada
tersedia untuk
anggarannya di BAPAS sedangkan pada
terutama yang berdomisili tidak di
lembaga pemasyarakatan tidak ada. Hal
dalam kota Pematangsiantar.
kunjungan/visit
ini
ini.
terpaksa
Berdasar uraian tersebut di atas dapat
pemasyarakatan, sebab BAPAS belum di
anak
dan
menyebabkan
kemasyarakatan
harus
dana
dalam
sendiri
kunjungan
terhadap
pembimbing mengeluarkan pelaksanaan klien
untuk
2.
Kurangnya
mengunjungi
personil
klien
pembimbing
kemasyarakatan. Semakin banyaknya tindak pidana yang terjadi dan pelakunya adalah anak di 6
Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pengadilan Anak di Pematangsiantar - Novelina M.S. Hutapea
bawah umur membuat pembimbing
ada,
kemasyarakatan mengalami kesulitan
penempatan di lembaga
dalam menjalankan tugasnya, dengan
Klas
jumlah personil hanya 2 (dua) orang
instansi BAPAS di Sumatera Utara hanya
dirasa sangat kurang untuk menangani
ada di Medan dan Sibolga saja.
perkara-perkara
anak
di
Pematang-
walaupun
II
masih
merupakan
Pemasyarakatan
A Pematangsiantar. Sedangkan
2. Proses
penanganan
perkara
anak
siantar.
nakal
Selain jumlahnya yang kurang, maka
di Pematangsiantar dimulai dari tingkat
tidak adanya bekal ilmu psikologi anak
penyidikan
juga membuat pembimbing kemasya-
pidananya
rakatan sering mengalami hambatan
pengadilan.
dalam berkomunikasi dengan anak.
oleh pembimbing kemasyarakatan
sampai sesuai
3. Hambatan-hambatan
anak
menjalani
dengan
keputusan
dalam
pelaksanaan
Memang tidak semua anak bisa diajak
tugas
lancar
Pematangsiantar yaitu tidak adanya dana
berkomunikasi
dan
bisa
pembimbing kemasyarakatan di
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
yang
diajukan pembimbing kemasyarakatan.
pemasyarakatan untuk kunjungan/visit dan
Dalam menghadapi anak yang sifatnya
kurangnya tenaga yang profesional di
tertutup, karena kurangnya pemahaman
bidang penanganan anak.
tentang
anak
maka
b. Saran
dan
1.
kepada
oleh
lembaga
pembimbing
kemasyarakatan sering menjadi emosi marah
dianggarkan
anak
yang
Agar
dianggarkan
oleh
lembaga
bersangkutan. Sikap seperti ini dapat
pemasyarakatan dana yang cukup untuk
membuat anak menjadi takut dan bisa
menunjang kelancaran tugas pembimbing
berdampak buruk terhadap jiwa anak.
kemasyarakatan yaitu untuk kunjungan/visit
Dengan alasan-alasan tersebut di atas,
terhadap
klien,
sehingga
tidak
maka pada masa mendatang diharapkan
menghambatan
tugas
Pembimbing
pembimbing kemasyarakatan memperoleh
Kemasyarakatan
dalam
mengumpulkan
pendidikan
tentang
data yang dibutuhkan guna pembuatan
penanganan perkara anak untuk dapat
laporan penelitian hasil kemasyarakatan
meningkatkan profesionalismenya.
dari anak nakal.
ataupun
pelatihan
2.
Agar
jumlah
personil
pembimbing
kemasyarakatan di Pematang siantar dapat
Kesimpulan dan Saran
ditambah,
demikian
juga
ditingkatkan
a. Kesimpulan
kemampuan
profesionalnya
1. Pembimbing kemasyarakatan sebagai bagian
membimbing
anak
dari
BAPAS
dalam
kenyataannya
di
Pematangsiantar saat ini memang sudah
nakal
dalam melalui
pendidikan/pelatihan khusus tentang hal tersebut. 7
www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen
upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@2013
Daftar Kepustakaan
Buku: Azis Aminah, Aspek Hukum Perlindungan Anak, USU Press, Medan, 1998. Mulyadi Lilik, Pengadilan Anak Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2005. Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Prinst Darwan, Supramono Gatot, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2000. Soetojo Wagiati, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006.
Waluyo Bambang, Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Undang-undang : Undang-undang Nomor 12 Tahun Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Catatan : Tulisan ini telah dipublikasi pada Jurnal : Habonaron Do Bona; Edisi 1, Maret 2011; ISSN : 2085-3424.
8
