PERANAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PEKANBARU (Gerakan Cinta Keluarga Miskin) Oleh : Sri Maulidiah ABSTRAK Program yang dimaskud dalam penelitian ini adalah program gerakan cinta keluarga miskin yang disingkat dengan (Gentakin) dan program ini telah di laksanakan Sejak tahun 2007. Dimana kondisi masyarakat tidak berdaya dibantu melalui program gentakin dan di berikan bantuan modal usaha seharga Rp.300.000 dan Bantuan barang Senilai Rp.300.000. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada peranan lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini yang di bahas adalah peranan lembaga PKK dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru dan hambatan-hambatan lembaga PKK dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dan informasi diperoleh dari sumber data, yaitu informasi dari responden yakni Camat Tampan, Camat Bukit Raya, Camat Payung Sekaki, Ketua PKK Kota Pekanbaru, Ketua PKK Kecamatan Tampan, Ketua PKK Kecamatan Bukit Raya, Ketau PKK Kecamatan Payung Sekaki, dan Masyarakat Penerima bantuan Gentakin. Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara. Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukkan lembaga PKK berperan dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kota pekanbaru. Karena ketiga indikator peranan lembaga telah berjalan dengan baik yakni program, sosialisasi, koordinasi, dan penatausahaan.
1
Pendahuluan Pada saat ini, kondisi jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai angka 13,33 persen dari jumlah warga negara atau sekitar 31,02 juta orang, secara realita angka tersebut hanya terpaut sedikit dengan angka plafon tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah yakni sebesar 13,5 persen. Status kemiskinan di Indonesia saat ini adalah “waspada”. Karena target pemerintah adalah menjaga kemiskinan pada angka 12,5 persen sampai 13,5 persen. Seharusnya angka kemiskinan itu bisa ditekannya setidak-tidaknya mendekati plafon minimum yakni 12,5 persen. Data Badan Perancanaan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia Tahun 2010, menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia cukup besar dan tidak merata, dari 31,02 juta penduduk yang hidup miskin, sebagian besar yakni 55,83 persen menetap di Pulau Jawa. Dengan rincian yakni; Pulau Jawa menduduki peringkat pertama, disusul oleh Pulau Sumatera dengan persentase kemiskinan 21,44. Kehadiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pondasi dalam penyelenggaraan desentralisasi dengan prinsip otonomi
daerah
telah
membawa
berbagai
perubahan
terhadap
tatanan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota yang tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi : a. b. c. d.
Perencanaan dan pengendalian pembangunan; Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Penyediaan sarana dan prasarana umum; 2
e. Penanganan bidang kesehatan; f. Penyelenggaraan pendidikan; g. Penanggulangan masalah sosial; h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j. Pengendalian lingkungan hidup; k. Pelayanan pertanahan; l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. Pelayanan administrasi penanaman modal; n. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan o. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan. Salah satu urusan yang diberikan kepada daerah adalah urusan sosial dan keluarga sejahtera, dalam melaksanakan program penanggulangan masalah sosial dan keluarga sejahtera di Kota Pekanbaru yakni adanya Program Pengentasan Kemiskinan, diawali dengan keluarnya Kebijakan Pemerintah Kota pekanbaru dalam bentuk Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial yang telah berubah menjadi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Pengentasan Kemiskinan, yang menjadi semangat dari kebijakan tersebut : 1. Merupakan penyempurnaan dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2008, tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kemiskinan Kota pekanbaru; 2. Mensinergikan kegiatan PENTASKIN dengan PJM Pronangkis yang telah difasilitasi PNPM Mandiri Perkotaan; 3. Menciptakan kondisi dimana peran serta masyarakat melalui relawan kemiskinan semakin menonjol; 4. Memunculkan Program Pentaskin agar lebih menonjol dan populer dibandingkan dengan Program Penanggulangan lainnya; 5. Mendidik masyarakat untuk dapat merencanakan , melaksanakan dan mengawasi sendiri Program Penanggulangan kemiskinan; 6. Memberikan nilai tambah bila dibandingkan dengan kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan tanpa harus memperhitungkan keuntungan perusahaan, pajak dan sebagainya, sehingga dana yang tersedia dapat dipergunakan sepenuhnya.
3
Tujuan dari Peraturan Walikota Pekanbaru ini adalah untuk meningkatkan pendapatan
penduduk
miskin,
mengurangi
angka
kemiskinan
melalui
penumbuhan wirausaha baru dan atau mengembangkan usaha bagi rumah tangga miskin. Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau yang penduduknya terus meningkat setiap tahunnya, untuk tahun 2011 ini berjumlah 903.902 jiwa, dengan rincian 459.533 orang penduduk laki-laki, dan 444.369 orang penduduk perempuan, peningkatan ini terjadi karena banyaknya penduduk dari daerah lain yang mencoba untuk mencari lapangan pekerjaan dan peluang usaha ke Pekanbaru. Untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota pekanbaru pemerintah telah membuat program pengentasan kemiskinan (Pentaskin) melalui program ini sampai tahun anggraran 2009 Pemerintah Kota Pekanbaru berhasil merealisasikan anggaran sebesar 13,6 Miliar, nilai ini sudah termasuk budget sharing dengan anggaran pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, dari total anggaran Pemko Pekabaru menganggarkan sebesar Rp 5,1 miliar dan Pemprov Riau Rp 3,6 miliar. Dalam menanggapi segala tuntutan masyarakat pemerintah harus berusaha untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang ada, baik potensi yang ada di dalam struktur organisasi pemerintahan itu sendiri, ataupun dalam struktur organisai kemsayarakatan yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memaksimalkan fungsi gerakan kemasyarakatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
4
Secara Konseptual PKK mengandung arti pengorganisasian. Menurut Alex Gunur (1999:13), bahwa: Pengorganisasian merupakan suatu penyatuan, pengelompokan dan pengaturan orang-orang untuk dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan menuju tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di harapkan dapat lebih membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, dan PKK merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa: “Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat”. Dan dijelaskan juga pada Pasal 1 ayat (12) yaitu : “Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam membangun masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujud keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, setaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan linkungan”. Dari penjelasan dasar dukum diatas jelas bahwa begitu besarnya peranan yang dimiliki oleh lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluaraga (PKK)
5
dalam
menjalankan
program
kegiatan
yang
menyangkut
pemberdayaan
masyarakat dan diharapkan mampu membawa pada kondisi masyarakat yang sejahtera, yaitu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia baik secara material, sosial, mental dan spiritual serta masyarakat yang berdaya yaitu masyarakat yang hidup sejahtera, maju dan mandiri. Seperti yang diketahui bahwa lembaga kemasyarakatn merupakan mitra pemerintah diharapkan PKK mampu
membantu
pemerintah
dalam
melaksanakan
berbagai
program
pembangunan seperi dalam mengentaskan kemiskinan. Menindaklanjuti Program Pentaskin Pemko juga membuat Program Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin), program ini juga bertujuan untuk meningkatkan
ekonomi
rakyat
dengan
kekuatan
kerakyatan.
Dalam
implementasinya program Gentakin ini di kelola oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Pekanbaru yang di bantu oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan se-pemerintah Kota Pekanbaru yang merupakan unsur masyarakat. Program Gentakin ini telah di laksanakan Sejak tahun 2007, namun dalam implementasinya yang menjadi permasalahan yang cukup mendasar untuk program Gentakin ini yakni selama ini tidak dikuatkan dengan Surat Keputusan Walikota atau Peraturan Daerah padahal disisi yang lain Program ini adalah program resmi dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan bahkan merupakan program andalan Walikota Pekanbaru, pengaturan tentang gentakin baru di buat Peraturan Daerahnya setelah DPRD menyetujui usulan rancangan Peraturan Daerah yang disusun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2011. Peraturan Daerah
6
tentang Gentakin ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Gerakan Cinta Keluarga Miskin. Pada Tahun 2011 ini, Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru kembali mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada seluruh Tim Penggerak PKK Kecamatan dan ditembuskan kepada seluruh Camat se-Kota Pekanbaru, dan DPRD Kota Pekanbaru, Secara umum isi surat Pemberitahuan dari tim penggerak PKK Kota Pekanbaru tersebut adalah sebagai berikut : 1. Menggalang bantuan/sumbangan dari para donator- donator yang mampu, untuk menyalurkan zakat produktifnya/sedekah dari masingmasing RT minimal sebanyak 2 (dua) orang per RT, sekaligus menjadi Bapak Asuh dan Ibu Asuh bagi 2 (dua) orang warga miskinnya tersebut. 2. Besarnya bantuan minimal Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu) dengan Rincian : untuk modal Rp 300.000, dan untuk pembelian peralatan Rp. 300.000. 3. Penyaluran bantuan di peruntukkan kepada istri dari keluarga prasejahtera/ keluarga miskin yang ada di RT masing-masing. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi ruang lingkupnya pada peranan lembaga kemasyarakatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau disingkat dengan PKK, yang dalam hal ini adalah Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru yang dibantu dengan Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan se-Kota Pekanbaru, Tim penggerak PKK ini diatur dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 107 A Tahun 2010 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pekanbaru Berdasarkan
uraian dan fenomena-fenomena di atas, maka peneliti
merasa tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul : “Peranan Lembaga Kemasyaratan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru (Gerakan Cinta Keluarga Miskin )”.
7
Perumusan Masalah Dari gejala-gejala dan fenomena-fenomena di atas yang terkait dengan objek penelitian, dan yang juga telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam suatu perumusan masalah yaitu; “Bagaimana Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru (Gerakan Cinta Keluarga Mikin)”
Tujuan Penelitian a. Untuk
mengetahui
Peranan
Lembaga
Kemasyarakatan
dalam
pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru. b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Lembaga Kemasyaratan dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru.
Manfaat Penelitian 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk memperkaya perkembangan Ilmu Pemerintahan khusunya dan ilmu pengetahuan pada umumnya. 2. Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
8
3. Hasil penelitian ini juga di harapkan sebagai bahan informasi dan data skunder bagi kalangan Akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama. Studi Kepustakaan 1. Pemerintahan Pemerintah menurut Ndraha (2003:5) adalah: “organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah”. Sedangkan pemerintahan menurut adalah:“sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil. Konsep pemerintahan menurut Rasyd dalam Giroth (2004:65) adalah : apa yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya pemerintahan dapat dimaknai sebagai proses menegakkan dan memelihara keadilan, menjamin adanya perlakuan yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga Negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bersama. Sedangkan tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu : pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Pelayanan kepada seluruh masyarakat merupakan suatu tugas yang cukup berat bagi pemerintah, karena jumlah penduduk yang terus semakin banyak setiap tahunnya, dan masyarakat juga semakin dinamis, sedangkan disisi yang lain jumlah dari aparatur pemerintah yang terbatas, maka pemerintah dibantu oleh 9
lembaga kemasyarakatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Rukun Warga (RW), Lembaga Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 2. Konsep Kelembagaan Menurut Becker dalam Rauf (2005:34) bahwa : “Suatu lembaga kemasyarakatan juga diartikan sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antara manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk senantiasa memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia beserta kelompoknya. Menurut
Soekanto
(2003:34)pengertian
dari
suatu
Lembaga
Kemasyarakatan adalah “himpunan dari norma-norma dari segala tingakatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat”. Lebih lanjut Lembaga Kemasyarakatan menurut Soekanto(2003:34) adalah: himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakatnya sendiri. Sedangkan wujud yang lebih Konkrit dari suatu lembaga kemasyarakatan tersebut adalah dalam bentuk asosiasi (assosistion). Sedangkan ciri-ciri umum dari kelembagaan masyarakat menurut Gillin Dan Gillin adalah : 1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran perilaku yang terwujud melalui aktivitas dan hasil-hasilnya. 2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan . 3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. 10
4. Lembaga kemasyarakatan juga mempunyai alat-alat perlengkapan. 5. Lembaga kemasyarakatan juga mempunyai lambang-lambang sebagai ciri khas. 6. Lemabaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun yang tak tertulis. 3. Konsep Pemberdayaan Perkins dan Zimmerman mengemukakan bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses sengaja yang dilaksanakan secara berkelanjutan, dan senantiasa berpusat pada masyarakat local, dan melibatkan prinsip-prinsip saling menghormati, refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok dan melalui proses tersebut diharapkan orang-orang yang kurang memiliki bagian yang setara akan sumber daya berharga memperoleh akses yang lebih besar dan memiliki kendali atas sumber daya tersebut. Pemberdayaan masyarakat menurut Giroth (2004:99) bahwa: Pemberdayaan masyarakat berarti pemberian kewenangan kepada rakyat. To Empower People (Berger & Neuhaus, 1997), merupakan tema sentral pembangunan yang berbasis pada rakyat dan mengembnagkan proses pemerintahan yang tanggap terhadap rakyat (korten & Sjahrir, 1998). Alvin dan Toffer (1978) membahas mengenai apa yang dilihatnya sebagai krisis pemerintahan demokratis yang sedang berlangsung. Ia berpendapat, bahwa demafication atau demastifikasi masyarakat yang menyertai berlalunya masa industri sedang menciptakan tuntutan baru akan sistem pemerintahan yang mampu menangani keanekaragaman yang besar. Pengertian yang hampir sama juga dinyatakan oleh Widjaja (2003:169) bahwa : Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya, meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau pemberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan 11
perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efesiensi serta memperbaiki empat akses yaitu : 1. 2. 3. 4.
Akses terhadap sumberdaya Akses terhadap teknologi Akses terhadap pasar Akses terhadap sumber pembiayaan.
Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa salah satu langkah strategis dalam pemberdayaan masyarakat ialah pembangunan kelembagaan kemasyarakatan seperti PKK dan bentuk-bentuk lembaga masyarakat lainnya.
4. Konsep Peranan Defenisi peranan yang dikemukakan oleh
Giroth dalam Rauf
mengemukakan bahwa peranan adalah : Memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya. Ada dua hal yang jelas termasuk dalam peranan dan bukan posisinya yaitu tanggung jawab (responsibility) dan otoritas (authority) Selanjutnya Soekanto menyatakan bahwa pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Soekanto menjelaskan bahwa peranan mencakup pada tiga hal : a. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
12
Fungsi dari PKK menurut pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, adalah : a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK. b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK. Sedangkan tugas dari PKK menurut pasal 12 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 adalah : a. Menyusun rencana Kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota; b. Melaksanakan Kegiatan Sesuai jadwal yang disepakati. c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Linkungan, RW, RT, dan desa wismaagar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati; d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksaan program kerja; g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/kelurahan; h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat; i. Melaksanakan tertib administrasi; dan j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan lembaga PKK adalah sebagai berikut : 13
- Sosialisasi - Koordinasi - Penatausahaan Sedangkan Peranan PKK dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 10 Tahun 2010 tentang Program Gentakin adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja PKK Desa/ Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/ Kota; b. menyuluh
dan
Menggerakkan
kelompok-kelompok
PKK
Dusun/Linkungan, RT, RW dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati; c. melaksanakan kegiatan penyuluhan
kepada keluarga-keluarga yang
mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; d. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja. e. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat; f. melaksanakan tertib administrasi; Berdasarkan peraturan di atas maka program pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini adalah Gentakin adalah sebagai berikut : - Pengumpulan Bantuan - Pemberian Bantuan - Pelaporan Bantuan
14
Kerangka Pikiran Berdasarkan konsep dan teori yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang konsep peranan PKK dan konsep pemberdayaan masyarakat pada gerakan Gentakin yakni : Konsep Peranan PKK terdiri dari : Sosialisasi Koordinasi Penatausahaan Konsep Pemberdayaan Masyarakat (dalam hal ini Gentakin) terdiri dari : Pengumpulan bantuan Pemberian Bantuan Pelaporan Bantuan
Gambar : Kerangka Pemikiran Peranan Lembaga Kemasyarakatan Teori Peranan
Peranan PKK dalam Pemberdayaan Tugas dan Fungsi TP-PKK Kota Pekanbaru dalam GENTAKIN: - Sosialisasi - Koordinasi - Penatausahaan
Program Pemberdayaan Masyarakat - Pengumpulan Bantuan - Pemberian Bantuan - Pelaporan bantuan
Sumber : Modifikasi Penelitian, 2011
15
Tingkatan Penilaian (Hasil Penelitian)
- Berperan - Kurang Berperan - Tidak Berperan
Objek Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang dalam hal ini adalah Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin)
di
setiap Kecamatan yang ada di Kota
Pekanbaru, namun karena banyaknya jumlah kecamatan di kota Pekanbaru, maka penelitian ini hanya melihat peranan lembaga PKK dalam membantu tugas pemerintah pada gerakan cinta keluarga miskin (Gentakin) pada tiga kecamatan, yakni : kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tampan, dan Kecamatan Payung Sekaki. Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yang merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang peristiwa, perilaku
orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan
mendalam dalam bentuk narasi.
Informan Penelitian Karena Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka tidak menggunakan populasi dan sampel, akan tetapi menggunakan informan sebagai sumber untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena-fenomena dari objek penelitian. Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah Camat Bukit Raya, Camat Tampan, dan Camat Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tampan, dan Kecamatan Payung Sekaki
16
Pekanbaru, dan serta orang atau masyarakat penerima bantuan Gentakin di ketiga kecamatan. Teknik Pengumpulan Data Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpula data yaitu Wawancara, observasi dan Dokumentas.
Rancangan Analisis Pengolahan data dikerjakan secara manual dan di deskripsikan. Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Lokasi Penelitian Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Tampan, Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Payung Sekaki, dengan pertimbangan bahwa pemerintah kota Pekanbaru dalam melaksanakan progran Gentakin dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian dan Pembahasan Peranan Lembaga Kemasyaratan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru ( Studi Gerakan Cinta Keluara Miskin ) Dibawah ini dapat dilihat data penerima Gentakin dari masing-masing Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel. 1 Data Penerima Gentakin Di Kota Pekanbaru di masing-masing Kecamatan
17
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kecamatan Kecamatan Tampan. Kecamatan Bukit Raya. Kecamatan Sukajadi. Kecamatan Senapelan. Kecamatan Tenayan Raya. Kecamatan Marpoyan Damai. Kecamatan Rumbai Kecamatan Lima Puluh. Kecamatan Pekanabaru Kota. Kecamatan Sail. Kecamatan Rumbai Pesisir Kecamatan Payung Sekaki Jumlah Sumber : Olahan Data Tahun 2011
Jumlah Penerima 126 245 152 133 156 122 129 112 133 145 136 124 1.693
Jumlah Donatur 126 236 97 85 140 110 127 92 120 125 117 124 1.506
Dari tabel diatas dapat dilihat data penerima gentakin yang ada di Kota Pekanbaru dari masing-masing Kecamatan, yaitu Kecamatan Tampan penerima gentakin berjumlah 126 orang dan donatur berjumlah 126 orang, Kecamatan Bukit Raya penerima gentakin berjumlah 245 orang dan donatur berjumlah 236 orang, Kecamatan Sukajadi penerima gentakin berjumlah 152 dan donatur berjumlah 97 orang, Kecamatan Senapelan perima gentakin berjumlah 133 orang dan donatur berjumlah 85 orang, Kecamatan Tenayan Raya penerima gentakin berjumlah 156 orang dan donatur berjumlah 140 orang, Kecamatan Marpoyan Damai penerima gentakin berjumlah 122 orang dan dinatur berjumlah 110 orang, Kecamatan Rumbai penerima gentakin berjumlah 129 dan donatur berjumlah127, Kecamatan Lima Puluh penerima gentakin 112 dan donatur berjumlah 92 orang, Kecamatan Pekanbaru Kota penerima gentakin 133 dan jumlah donatur berjumlah 120, Kecamatan Sail penerima gentakin berjumlah 145 dan donatur berjumlah 125,
18
Kecamatan Rumbai Pesisir penerima gentakin 136 orang dan donatur berjumlah 117 orang, dan Kecamatan Payung Sekaki 124 dan donatur berjumlah 124 orang. Dari hasil tabel diatas terlihat jumlah masyarakat penerima gentakin yang jumlahnya paling banyak yaitu di Kecamatan Bukit Raya sedangkan penerima gentakin yang jumlahnya paling sedikit yaitu di kecamatan Lima Puluh dan dari keterangan tabel diatas dapat dilihat jumlah antara penerima gentakin lebih banyak dibandingkan jumlah donatur berarti 1 orang donatur memberikan bantuan kepada masyarakat
lebih dari 1 orang, tentu saja ini menandakan bahwa
masyarakat Kota Pekanbaru sangat berpartisipasi terhadap program gentakin yang dibentuk oleh Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru. Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru (16/7 2011) menyatakan bahwa : “Dari hasil laporan yang kami terima dari masing-masing Kecamatan bahwa setiap tahunnya jumlah donatur terus bertambah dan jumlah dana yang mereka sumbangkan juga kebanyakan diatas rata-rata yang telah di tetapkan oleh Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru”. Selanjutnya dibawah ini dapat dilihat data penerima Gentakin yang ada di Kota Pekanbaru, pertama di di Kecamatan Tampan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini : Tabel.2. Penerima Gentakin Di Kecamatan Tampan NO
Keluarahan
Jumlah Penerima
Jumlah Donatur
1
Kelurahan Delima
38
38
2
Kelurahan Simpang Baru
32
32
3
Kelurahan Sidomulyo
34
34
19
4
Kelurahan Tuah Karya Jumlah
22
22
126
126
Sumber : Olahan Data Tahun 2011 Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah penerima Gentakin yang ada di Kecamatan Tampan yang terdiri dari Kelurahan Delima berjumlah 38 orang penerima dengan 38 orang Donatur, untuk Kelurahan Simpang Baru penerima Gentakin berjumlah 32 orang dengan donatur 32 orang. Untuk Kelurahan Sidomulyo berjumlah 34 orang penerima Gentakin dengan 34 orang donatur dan Kelurahan Tuah Karya berjumlah 22 orang penerima Gentakin dengan 22 orang donatur. Sehingga jumlah penerima Gentakin berjumlah 126 orang, dan begitu juga dengan jumlah donatur gentakin yang ada di Kecamatan Tampan Sementara untuk Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari Kelurahan Labuhan Batu, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Labuhbaru Timut, dan Kelurahan Tampan penerima gentakin dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel.3. Penerima Gentakin Di Kecamatan Payung Sekaki NO 1
Kelurahan Keluarahan
Labuh
Jumlah Penerima
Jumlah Donatur
28
28
Baru
Barat
2
Kelurahan Air Hitam
27
27
3
Kelurahan Labuhbaru Timur
31
31
4
Kelurahan Tampan
34
34
124
124
Jumlah Sumber : Olahan Data, Tahun 2011
20
Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah penerima Gentakin di Kecamatan Payung Sekaki yakni di Kelurahan Labuh Baru Barat berjumlah 28 orang penerima Gentakin dengan 28 orang Donatur, untuk Kelurahan Air Hitam berjumlah 27
orang penerima Gentakin dengan 27 orang donatur, untuk
kelurahan Labuh Baru Timur berjumlah 31 orang penerima Gentakin dengan 31 orang jumlah donatur dan Kelurahan Tampan berjumlah 34 orang penerima Gentakin dengan 34 orang donatur. Sehingga dapat diketahui bahwa jumlah penerima Gentakin di Kecamatan Payung Sekaki berjumlah 124 orang. Selanjutnya penerima gentakin dapat dilihat di Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Tangkerang Utara, Kelurahan Tangkerang Labuai. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel.4. Penerima Gentakin Di Kecamatan Bukit Raya NO
Keluarahan
Jumlah Penerima
Jumlah Donatur
1
Kelurahan Simpang Tiga,
50
43
2
Kelurahan Tangkerang Utara,
55
55
140
138
245
236
3
Kelurahan
Tangkerang
Labuai. Jumlah
Sumber : Olahan Data, Tahun 2011 Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah penerima Gentakin dari Kelurahan Simpang Tiga berjumlah 50 orang dengan jumlah donatur 43 orang. Untuk Kelurahan Tangkerang Utara berjumlah 55 dengan jumlah donatur 55 orang dan
21
dari Kelurahan Tangkareng Labuai berjumlah 140 orang dengan donatur 138. Sehingga untuk Kecamatan Bukit Raya untuk penerima Gentakin berjumlah 245 orang dengan jumlah donatur berjumlah 138 orang. Sehingga jika dibandingkan dengan kecamatan Tampan dan Kecamatan Payung Sekaki penerima gentakin di Kecamatan Bukit Raya jauh lebih banyak. Hasil wawancara dengan ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru (17/7 2011), menyatakan bahwa : “Bervariasinya jumlah bantuan yang diberikan pada tiap kecamatan tergantung pada jumlah penduduk miskin yang ada pada setiap kecamatan, dan bentuk bantuan yang diberikan juga bervariasi, bisa dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang senilai jumlah uang bantuan, dan jumlah donatur juga bervariasi, hal ini juga tergantung pada keiklhasan masyarakat sebagai donatur untuk membantu sesama yang dalam hal ini adalah masyarakat miskin”.
Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Pekanbaru 1. Sosialisasi a. Pembuatan Surat Edaran Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru (17/7 2011), bahwa : “Guna menguatkan dan memperlancar pelaksanaan program gentakin di Kota Pekanbaru, maka perlu dibuat surat yang terkait dengan pemberitahuan dan intruksi kepada tim penggerak PKK Kecamatan, dan Keluraha, serta membuat tembusan kepada Camat dan Lurah setempat, surat pemberitahuan ini dibuat secara bersama melalui musywarah dengan pengurus inti tim penggerak PKK seperti wakil ketua yang berjumlah 4 orang, sekretaris dan bendahara, agar isi surat tersebut lebih sesuai dengan tujuan yang diharapkan”.
22
Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa tim penggerak PKK Kota Pekanbaru ada membuat surat edaran kepada instansi dan lembaga terkait, seperti: Camat, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Lurah, Tim Penggerak PKK Kelurahan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara terhadap Camat, Hasil wawancara dengan Camat Tampan (23/7 2011) yakni : “Ada surat pemberitahuan tentang Gentakin dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru yang ditujukan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Tim Penggerak PKK Kelurahan, sedangkan Camat hanya menerima surat sebagai tembusan, namun demikian Camat juga turut membantu untuk menyukseskan dan memperlancar program Gentakin tersebut, seperti menyampaikannya kepada LPM. Tokoh Masyarakat, RW dan RT dan masyarakat, melalui acara-acara resmi pemerintah kecamatan”. Dan juga dilakukan wawancara dengan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan Bukit Raya (25/7) bahwa : “Tim Penggerak PKK Kecamatan setiap tahunnya menerima surat edaran dari Tim Penggerak PKK Kota mengenai pelaksanaan kegiatan gentakin dan isi dari surat edaran tersebut di intruksikan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan untuk mencari para Donatur”. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa, dalam pelaksanaan kegiatan Gentakin di tiga Kecamatan diketahui telah ada dibuat surat edaran tentang program gentakin, yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, intruksi dan petunjuk dalam melaksanakan program gentakin di tengah-tengah masyarakat. Surat tentang program gentakin tersebut dibuat setiap tahunnya oleh Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru, dan ditujukan kepada Seluruh Tim penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru, sedangkan Camat dan Lurah dalam bentuk tembusan surat. 23
b. Pengiriman Surat Edaran Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru (16/7 2011), yang mengemukakan bahwa : “Pengiriman pemberitahuan kepada pengurus PKK Kecamatan Se- Kota Pekanbaru telah dilaksanakan untuk memberitahukan program kegiatan Gentakin pada tingkat pemberitahuannya. Sehingga dengan adanya surat edaran tersebut pihak PKK Kecamatan dapat membentuk Tim untuk menidaklanjuti surat pemberitahuan mengenai Gentakin yang dibentuk dari tingkat Kecamatan, Kelurahan dan pada tingkat RT/RW pada masing-masing Kecamatan”. Disamping itu wawancara juga dilakukan dengan Lurah di Kecamatan Payung Sekaki (21/7 2011) yang menyatakan bahwa : “Setiap tahunnya Lurah ada menerima surat tembusan tentang Gentakin dari Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, dan surat tersebut ditujukan kepada Tim Penggerak PKK Kelurahan, dengan demikian Lurah hanya bersifat berkoordinasi dan menerima laporan dari Tim Penggerak PKK Kelurahan dan juga dengan Lembaga RW dan RT yang berada di kelurahan”. Sedangkan wawancara juga dilakukan dengan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan Bukit Raya (25/7 2011) yang menyatakan bahwa : “Setiap tahunnya Tim Penggerak PKK Kecamatan mengeluarkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Tim Penggerak PKK Kelurahan dengan maksud untuk menindaklanjuti surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru mengenai kegiatan gentakin,isi surat tersebut di intruksikan kepada Tim Penggerak PKK Kelurahan untuk mencari para donatur dan menginventalisir masyarakat miskin yang ada di Kelurahan. Dan Kelurahan dalam mencari para donatur dibantu oleh RT dan RW yang ada di Kelurahan”. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan program gentakin di atas, maka dapat dikatakan bahwa Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru ada mengirim surat dengan Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan, serta ada pengiriman surat kepada pihak kecamatan dan kelurahan sebagai tembusan sebagai bentuk koordinasi.
24
c. Penjelasan Isi Surat Edaran Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan Gentakin di Kecamatan Bukit Raya (25/7 2011) menyatakan bahwa : “Ketua RT ada menjelaskan tentang program gentakin kepada masyarakat, bersamaan dengan mencatat peserta calon penerima gentakin, yang dilaksanakan dirumah masing-masing”. Dan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat penerima bantuan Gentakin di Kecamatan Tampan (23/7 2011) menyatakan bahwa: “Tim Penggerak PKK Kelurahan ada mengundang masyarakat penerima bantuan gentakin untuk berkumpul di Aula Kantor Kelurahan, Tim Penggerak PKK menjelaskan tentang program gentakin dan besar bantuan yang diberikan kepada masyarakat penerima gentakin”. Wawancara juga dilakukan terhadap salah seorang Ketua RW di Kecamatan Payung Sekaki (19/7 2011) yang menyatakan bahwa : “Dalam melaksanakan program gentakin di tingkat lembaga RT yang ada dlingkungan lembaga RW yang bersangkutan, maka pengurus Tim Penggerak PKK ada melakukan pemberian penjelasan secara langsung kepada Ketua RT dan RW yang dilaksanakan di Aula Kantor Lurah”. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan program gentakin di Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Pekanbaru ada dilakukan penjelasan tentang program gentakin yang dilakukan oleh pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan terhadap Ketua RW dan Ketua RT, serta ditingkat RW dan RT ada dilakukan penjelasan kepada masyarakat penerima gentakin oleh Ketua RW dan Ketua RT pada saat proses inventarisir masyarakat penerima Gentakin. 2. Koordinasi a. Mengumpulkan lembaga masyarakat 25
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Ketua RT di Kecamatan Bukit Raya (19/7 2011) dinyatakan bahwa : “Sebelum pendataan masyarakat yang layak menerima bantuan program gentakin terlebih dahulu ketua-ketua lembaga RT dan Ketua lembaga RW dikumpulkan di Kantor Lurah untuk diberikan pengarahan oleh pengurus tim penggerak PKK”. Wawancara juga dilakukan terhadap salah seorang Ketua RW di Kecamatan Tampan (19/7 2011) yang menyatakan bahwa : “Ketua-ketua RW dan Ketua RT ada dikumpulkan oleh Tim Penggerakan PKK Kelurahan yang dibantu oleh Tim penggerak PKK Kecamatan, yang secara bersama-sama memberikan penjelasan tentang Gentakin kepada Ketua-ketua lembaga RW dan RT”. Lebih lanjut wawancara juga dilakukan kepada salah seorang Lurah di Kecamatan Payung Sekaki (21/7 2011) yang menyatakan bahwa : “Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan ada mengumpulkan Ketua lembaga-lembaga RT dan Ketua RW sebelum program gentakin dilaksanakan dimasing-masing RW dan RT”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan program gentakin di Kota Pekanbaru telah dilakukan koordinasi dengan ketua lembagalembaga terkait seperti ketua lembaga RT dan ketua lembaga RW dalam bentuk mengumpulkan ketua-ketua RT dan RW oleh Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan. b. Meminta data penerima Gentakin Hasil wawancara dengan salah seorang penerima gentakin di Kecamatan Payung Sekaki (16/7 2011) dinyatakan bahwa : “Sebelum menerima bantuan gentakin, masyarakat ada di datangi oleh Ketua RT setempat untuk meminta informasi dan data tentang kehidupan dan 26
penghasilan sehari-hari, serta meminta informasi tentang kebutuhan-kebutuhan rumah tangga beserta usaha yang dimiliki”. Wawancara juga dilakukan terhadap salah seorang masyarakat penerima gentakin di Kecamatan Bukit Raya (16/7 2011), yang menyatakan bahwa : “Ketua RT ada mendatangi rumah, untuk meminta data dan informasi tentang kehidupan dan penghasilan sehari-hari, serta data tentang jumlah keluarga dan usaha yang dimiliki oleh keluarga, bahkan kenderaan yang dipakai juga ditanyakan oleh ketua RT”. Hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat penerima bantuan gentakin di Kecamatan Tampan (16/7 2011), yang menyatakan bahwa : “Telah ada pendataan yang dilakukan oleh Ketua RT yaitu mencatat biodata calon penerima gentakin adapun yang didata nama, umur, pekerjaan dan alamat”. Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang masyarakat penerima bantuan
gentakin dapat dinyatakan bahwa dalam menginventaris masyarakat
calon penerima gentakin di Kota Pekanbaru terlebih dahulu ada tahapan meminta data dari masyarakat calon penerima bantuan gentakin, sehingga data yang dijadikan dasar dalam menentukan masyarakat calon penerima bantuan gentakin akan lebih akurat dan tepat sasaran. c. Menerima data penerima Gentakin Hasil wawancara dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan pada salah satu kelurahan di Kecamatan Tampan (23/7 2011), yang menyatakan bahwa: “Sebagian besar Ketua RW dan Ketua RT ada menyerahkan data calon penerima gentakin kepada Pengurus Tim penggerak PKK Kelurahan, sehingga data yang diserahkan oleh Ketua RW dan Ketua RT tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan, untuk itu data calon penerima gentakin juga diusulkan kepada Camat untuk diproses lebih lanjut”.
27
Wawancara juga dilakukan dengan Ketua Tim Penggerak PKK kelurahan pada salah satu kelurahan di Kecamatan Bukit Raya (25/7 2011) yang juga menyatakan bahwa : “Data masyarakat calon penerima gentakin diserahkan langsung oleh Ketua RT maupun Ketua RW kepada pengurus tim Penggerak PKK Kelurahan, sehingga data calon penerima bantuan gentakin tersebut dapat ditindaklanjuti dengan mengusulkan kepada pengurus tim penggerak PKK Kecamatan”. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengurus tim penggerak PKK kelurahan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam dalam mengusulkan nama-nama masyarakat calon penerima bantuan gentakin kepada pengurus tim penggerak PKK Kecamatan, pengurus tim penggerak PKK kelurahan telah menerima data nama-nama masyarakat calon penerima bantuan gentakin langsung dari masing-masing ketua RT dan RW setempat. Dari ketiga sub indikator koordinasi yakni mengumpulkan lembagalembaga masyarkat yang terkait dengan program gentakin seperti lembaga RW dan RT, mendata masyarakat calon penerima gentakin, serta menerima data gentakin dari Ketua RW dan RT ada dilaksanakan pada tiga kecamatan, yakni kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tampan, dan Kecamatan Payung Sekaki. 3. Penatausahaan a. Mencatat data penerima Gentakin Hasil Wawancara dengan Pengurus Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru (16/7 2011) menyatakan bahwa : “Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru sudah mendapatkan data-data calon penerima bantuan gentakin juga data calon donatur dari Tim Penggerak PKK Kecamatan, dan untuk tahun ini sudah ada beberapa kecamatan yang 28
melaksanakan pendistrubusian bantuan gentakin, acara ceremony di buka oleh Ketua Tim Pengegrak PKK Kota Pekanbaru”. Wawancara juga dilakukan dengan Camat Tampan (23/7) yang menyatakan bahwa : “Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan ada mencatat nama-nama masyarakat calon penerima bantuan Gentakin yang diserahkan oleh Ketua RT dan RW di kelurahan masing-masing, hal ini diketahui dari adanya surat tembusan dari pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan kepada Camat tentang nama-nama masyarakat calon penerima gentakin”. Disamping itu juga, wawancara juga dilakukan terhadap Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan di salah satu kelurahan di kecamatan Bukit Raya (25/7 2011) yang menyatakan bahwa : “Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan senantiasa mencatat usulan nama-nama masyarakat calon penerima bantuan gentakin yang diserahkan oleh masing-masing Ketua RW atau Ketua RT, dan mengirimkan lagi kepada pengurus tim penggerak PKK kecamatan”. Dalam penelitian ini wawancara juga dilakukan dengan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan Bukit Raya (25/7 2011) yang menyatakan bahwa : “Tim Penggerak PKK Kecamatan setiap tahunnya mencatat nama-nama calon penerima bantuan gentakin juga mencatat nama-nama calon donatur, tentunya nama-nama tersebut di peroleh dari laporan Tim Penggerak PKK Kelurahan, setelah laporan valet Tim Penggerak PKK Kacamatan akan mengirim data tersebut kepada pengurus Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru”. Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa proses pencatatan data calon penerima bantuan gentakin telah dilakukan oleh pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan, dan menyampaikan lagi data tersebut kepada pengurus Tim penggerak PKK Kecamatan selanjutnya di teruskan ke Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru.
29
b. Mencatat dan menyalurkan Gentakin Hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat penerima bantuan gentakin di Kecamatan Tampan (16/7 2011) yakni : “Pada saat menerima bantuan program gentakin kepada masyarakat, pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan ada mencatat dan menyerahkan bantuan gentakin tersebut kepada masyarakat sesuai dengan bentuk dan wujud bantuan, pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan ada mencatat dan menyerahkan bantuan program gentakin kepada masyarakat, sehingga jika masyarakat tidak mengambil bantuan tersebut, pihak pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan akan dapat mengetahuiya dengan jelas”. Selanjutnya dilakukan juga wawancara dengan salah seorang masyarakat penerima bantuan gentakin yang ada di Kecamatan Bukit Raya (16/7 2011) yang menyatakan bahwa: “Sebelum bantuan gentakin direalisasikan, Tim Penggerak PKK kelurahan mencatat nama dan bantuan apa saja yang kami terima, bantuan yang diterima sesuai dengan amanah dari dari donatur”. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut dapat diketahui bahwa ada proses pencatatan dan penyaluran bantuan gentakin kepada masyarakat, baik di kecamatan Tampan, Kecamatan Bukit Raya maupun di Kecamatan Payung Sekaki. c. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Gentakin Hasil wawancara dengan salah seorang Ketua RW di Kecamatan Payung Sekaki (19/7 2011) menyatakan bahwa : “Sebagai Ketua RW saya ada melaporkan penyaluran bantuan gentakin kepada pengurus tim penggerak PKK Kelurahan, yang merupakan laporan dari ketua RT yang ada lingkungan RW”. Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan Bukit Raya (25/7 2011) menyatakan bahwa :
30
“Tim Pengerak PKK Kecamatan sudah merekap nama-nama masyarakat penerima bantuan gentakin dan nama-nama para donatur, tentunya sebelum dilakukan rekapitilasi Tim Penggerak PKK Kecamatan terlebih dahulu harus mengetahui jumlah masyarakat penerima bantuan gentakin dan para donatur berdasarkan laporan Tim Penggerak PKK Kelurahan dan sejauh ini telah berjalan efektif ”. Berdasarkan jawaban informan, dapat diketahui bahwa program bantuan gentakin telah memiliki laporan pertanggungjawaban yang baik karena setiap unit yang terkait telah ada menyampaikan laporannya setiap tahun. Dari ketiga sub indikator penatausahaan program bantuan gentakin ini dapat dinyatakan bahwa proses penatausahaan program bantuan gentakin telah dilaksanakan dengan baik karena sudah dilaksanakannya kegiatan pencatatan data penerima gentakin, pencatatan dan penyaluran program bantuan gentakin, serta pelaporan dari kegiatan bantuan gentakin di Kota Pekanbaru Dari ketiga indikator peranan lembaga kemasyarakatan dalam hal ini lembaga PKK Kota Pekangaru dapat diketahui bahwa ketiga indikator peranan lembaga
kemasyarakatan
tersebut
yakni
perencanaan,
koordinasi,
dan
penatausahaan telah berjalan dengan baik maka dapat disimpulkan bahwa lembaga PKK Kota Pekanbaru berperan dalam program pengentasan kemiskinan yang dalam hal ini adalah program gerakan keluarga cinta keluarga miskin atau yang lebih dikenal dengan singkatan gentakin. Pemberdayaan Masayarakat Miskin Peranan lembaga kemasayarakatan yang dalam hal ini adalah dalam pemberdayaan masyarakat miskin yang lebih rinci lagi adalah dalam program gerakan cinta keluarga miskin (Gentakin), untuk mengetahui pemberdayaan 31
masyarakat miskin dalam hal hal ini adalah program gentakin, maka dalam penelitian ini dilihat peranan lembaga masyarakat (PKK) dalam menjalankan program gentakin, dilihat dari tiga indikator yakni; pengumpulan bantuan gentakin, pemberian bantuan gentakin, dan pelaporan bantuan gentakin. 1. Pengumpulan Bantuan Gentakin a. Pembuatan Surat Edaran Untuk Donatur Hasil wawancara dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru (19/7 2011) menyatakan bahwa : “Untuk memudahkan dalam pelaksanaan program gentakin dan memperbanyak para donatur sebagai penyumbang, maka Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru telah membuat surat edaran dalam bentuk himbauan kepada masyarakat untuk bersedia sebagai donatur, surat tersebut dalam bentuk surat edaran yang bersifat himbauan kepada masyarakat mampu untuk iklhas kiranya memberikan bantuan kepada keluarga miskin baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang yang senilai harganya”. Informan yang lain yakni Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tampan (23/7 2011) yang menyatakan bahwa : “Dalam memperlancar program gentakin ini, Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan ada membuat surat edaran dalam bentuk himbauan dan ajakan kepada masyarakat yang mampu untuk bersedia kiranya menjadi donatur bagi keluarga miskin ini, dan surat ini setiap tahunnya dikirimkan oleh Pengurus Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru”. Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan Bukit Raya (25/7 2011) menyatakan bahwa: “Setiap tahunnya Tim Penggerak PKK Kecamatan membuat surat edaran yang yang isinya dalam bentuk himbauan dan mengajak bagi masyarakat mampu untuk mau bersedekah dan menyisihkan sebagian harta mereka untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, bantuan dapat berupa uang dan juga berupa barang perlengakapan”. Berdasarkan jawaban dari informan di atas dapat diketahui bahwa tim penggerak PKK Kota Pekanbaru ada membuat surat edaran kepada masyarakat 32
dalam bentuk himbauan dan ajakan kepada masyarakat mampu untuk bersedia kiranya menjadi donatur bagi keluarga miskin. b. Pengiriman Surat Edaran Wawancara Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki (21/7 2011) yang menyatakan bahwa : “Surat Edaran dalam bentuk himbauan kepada masyarakat mampu untuk menjadi donatur bagi masyarakat miskin dalam program gentakin yang dikirimkan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru”. Selanjutnya dilakukan juga wawancara dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tampan (23/7) yang menayatakan bahwa: “Setiap tahunnya Tim Penggerak PKK Kecamatan ada mendapat surat edaran dari Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru mengenai himbauan kepada masyarakat mampu untuk mau menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, bantuan dapat berupa uang dan barang perlengakapan”. Berdasarkan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa dalam program gentakin di Kota Pekanbaru, telah ada surat edaran dalam bentuk himbauan sebagai donatur gentakin bagi keluarga miskin, dan dikirimkan setiap tahunnya kepada Pengurus tim penggerak PKK Kelurahan. c. Penjelasan Isi Surat Edaran Untuk Donatur Gentakin Hasil wawancara dengan salah seorang donatur di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (16/7 2011) menyatakan bahwa : “Sebagai donatur saya ada disurati oleh pengurus tim penggerak PKK Kelurahan, dan pengurus PKK Kelurahan ada menjelaskan maksud dari surat tersebut yang pada intinya mememinta kesediaan untuk menjadi donatur pada program gentakin”.
33
Wawancara juga dilakukan terhadap salah seorang donatur yang ada di Kecamatan Bukit Raya (16/7 2011) yang menyatakan bahwa : “Saya ada didatangi oleh Ketua RT dan sekaligus menjelaskan isi surat dari ketua Tim Penggerak Kota Pekanbaru tentang isi dari program gentakin, sehingga saya bersedia dengan ikhlas sebagai donatur untuk membantu keluarga miskin”. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan salah seorang donatur yang ada di Kecamatan Payung Sekaki (16/7 2011) yang menyatakan bahwa : “Ketua RT dan Ketua RW bahkan Tim Penggerak PKK Kelurahan ada menjelaskan tentang program gentakin, pemberitahuan ini sering di lakukan dan saya telah beberapa kali di datangi agar saya bersedia menjadi donatur atau bapak angkat bagi masyarakat tidak mampu”. Berdasarkan hasil wawan cara di atas, dapat diketahui bahwa dalam program gentakin ada diberikan penjelasan tentang isi surat dari ketua tim penggerak PKK tentang arti penting gentakin dan sekligus fungsi dari donatur dalam program gentakin ini.
2. Pemberian Bantuan Gentakin a. Mempelajari data penerima bantuan Dalam pemberian bantuan, pengurus tim penggerakan PKK kecamatan dan kelurahan terlebih dahulu harus mempelajari data penerima bantuan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pengurus tim penggerak PKK salah satu Kelurahan di kecamatan Tampan (23/7 2011) menyatakan bahwa :
34
“Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan ada mempelajari data calon penerima bantuan gentakin yang diajukan oleh Ketua Lembaga RT dan Ketua Lembaga RW, untuk selanjutnya diajukan kepada pengurus tim penggerak PKK Kecamatan, sebagai upaya untuk pengecekan kembali data yang telah diajukan, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pendistribusian bantuan gentakin”. Dilakukan juga wawancara dengan Anggota Tim Pengerak PKK Kecamatan Bukit Raya (25/7 2011) menyatakan bahwa: “Sebelum bantuan di distribusikan kepada masyarakat calon penerima bantuan gentakin, terlebih dahulu Tim Penggarak PKK Kecamatan melakukan cross check agar tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian bantuan antara donatur dengan penerima bantuan gentakin. Karena satu donatur ada yang memberikan bantuan kepada beberapa masyarakat, dan satu calon penerima gentakin ada mendapat bantuan dari beberapa donatur, bantuan yang didapat tentunya berbeda-beda baik dari segi nominal yang diterima maupun jenis barang perlengkapan”. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa dalam proses pelaksanaan program gentakin di kecamatan se-Kota Pekanbaru, telah adanya langkah untuk melakukan pendataan ulang atau mempelajari kembali usulan nama-nama yang telah diajukan oleh masing-masing ketua lembaga RT dan Ketua Lembaga RW yang dilakukan oleh pengurus tim penggerak PKK Kelurahan. b. Menyesuaikan jumlah bantuan dengan jumlah penerima bantuan Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru (16/7 2011), menyatakan bahwa : “Dalam program pelaksanaan program bantuan gentakin,Tim pengurus penggerak PKK Kota Pekanbaru ada melakukan proses penyesuaian jumlah bantuan yang tersedia dengan jumlah penerima bantuan yang nama-namanya telah diajukan oleh masing-masing pengurus tim penggerak PKK Kecamatan kepada Pengurus Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru, sehingga seluruh namanama yang diusulkan oleh pihak kecamatan tidak seluruhnya dipenuhi oleh pengurus tim penggersak PKK Kota Pekanbaru”.
35
Disamping wawancara dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru, juga dilakukan wawancara dengan pengurus tim penggerak PKK Kecamatan Bukit Raya (25/7 2011), yang menyatakan bahwa : “Dari nama-nama calon penerima bantuan gentakin yang telah diajukan oleh pengurus tim penggerak PKK Kecamatan, ada beberapa nama yang diusulkan akan tetapi tidak mendapatkan bantuan gentakin, hal ini dikarenakan untuk penyesuaian jumlah bantuan dengan jumlah masyarakat yang menerima bantuan gentakin oleh tim penggerak PKK Kota Pekanbaru”. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam proses pelaksanaan program bantuan gentakin di Kota pekanbaru, talah ada proses penyeleksian nama-nama calon penerima bantuan gentakin, karena tidak semua masyarakat yang diajukan oleh ketua lembaga RT dan Ketua Lembaga RW dapat dipenuhi untuk menerima bantuan gentakin. c. Memberikan bantuan kepada penerima bantuan Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang penerima bantuan Gentakin di Kecamatan Bukit Raya (16/7 2011) yang menyatakan bahwa : “Pada tahun ini kami telah menerima bantuan dari program gentakin yang diambil melalui pengurus tim penggerak PKK Kelurahan, dan bantuan yang kami terima dalam bentuk uang sebesar Rp.300.000, dan perlengkapan masak senilai Rp.500,000, bantuan ini kami terima untuk dimanfaatkan berwirausaha”. Selanjutnya wawancara juga dilakukan terhadap salah seorang penerima bantuan gentakin di Kecamatan Tampan (16/7 2011) yang menyatakan bahwa : “Sebagai calon penerima bantuan program gentakin di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, keluarga kami untuk tahun ini telah menerima bantuan gentakin dalam bentuk bantuan dana sebesar Rp.600.000, dan tidak ada pemotongan dana dari bantuan tersebut”.
36
Wawancara juga dilakukan dengan salah seorang penerima bantuan gentakin di Kecamatan Payung Sekaki (16/7 2011) menyatakan bahwa : “Ini untuk kedua kalinya saya mendapatkan bantuan gentakin, bantuan pertama saya mendapat sebesar Rp. 1.200.000,- dari dua donatur. Dan bantuan kedua saya mendapat sebesar Rp. 600.000,- dari donatur yang sama tetapi hanya satu donatur”. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikethui bahwa bantuan dari program Gentakin telah diterima oleh masyarakat dalam bentuk bantuan dana sebesar Rp.600.000,- dan juga ada dalam bentuk bantuan barang, dalam pendistribusiannya juga diterima secara utuh oleh masyarakat, dan tidak ada pemotongan dari pihak kelurahan ataupun pihak Kecamatan.
3. Pelaporan Bantuan Gentakin a. Mencatat jumlah bantuan yang diberikan Hasil wawancara dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru (16/7 2011) yang menyatakan bahwa : “Seluruh Kecamatan tepatnya pengurus tim poenggerak PKK Kecamatan se Kota Pekanbaru telah ada mencatat jumlah bantuan yang diberikan kepada keluarga masyarakat miskin, ini ditandai dengan adanya bukti penyerahan bantuan yang dibuat oleh masing-masing tim penggerak PKK kelurahan seperti yang ada pada lampiran laporan penyerahan bantuan program gentakin kepada keluaraga masyarakat miskin”. Wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat penerima bantuan program gentakin pada salah satu Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki (16/7 2011) yang menyatakan bahwa : “Pada saat penerimaan bantuan gentakin kepada kami pihak pengurus tim penggerak PKK Kelurahan ada mencatat nama-nama masyarakat yang telah 37
mengambil bantuan program gentakin tersebut, sehingga masyarakat yang belum mengambil bantuan akan dengan cepat diketahui untuk diberitahukan”. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penyerahan bantuan program bantuan gentakin pengurus tim penggerak PKK Kelurahan telah ada mencatat jumlah bantuan yang diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan gentakin untuk selanjutnya nanti akan dilaporkan kepada pihak pengurus tim pengerak PKK Kecamatan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan gentakin. b. Menyusun laporan kegiatan Berdasarkan wawancara dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tampan (23/7 2011 )menyatakan bahwa : “Dalam kegiatan bantuan gentakin Pengurus PKK Kecamatan Bukit Raya telah ada menyusun laporan kegiatan bantuan Gentakin, laporan dibuat berdasarkan laporan yang diberikan oleh pengurus tim penggerak PKK Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Bukit Raya”. Selanjutnya juga dilakukan wawancara dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tampan (23/7 2011) yang menyatakan bahwa : “Tim penggerak PKK Kecamatan Tampan sudah ada menyusun laporan tentang program gentakin yang merupakan rekapitulasi dari laporan yang disampaikan oleh tim penggerak PKK Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan, dan laporan ini setiap tahunnya di buat oleh pihak kecamatan untuk nantinya dilaporkan kepada pengurus Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru”. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tim penggerak PKK Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Kelurahan telah ada menyusun laporan tentang pelaksanaa program gentakin yang dilaksanakan setiap tahunnya, c. Menyerahkan laporan kegiatan
38
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru (16/7 2011) yang menyatakan bahwa : “Seluruh pengurus tim penggerak PKK Kecamatan se Kota pekanbaru telah ada menyerahkan laporan kegiatan bantuan gentakin kepada ketua tim penggerak kota Pekanbaru sebagai pertanggungjawaban kegiatan, dan laporan ini sudah setiap tahun diserahkan oleh masing-masing pengurus tim penggerak PKK Kecamatan se- Kota Pekanbaru”. Berdasarkan hasil pengamatan penulis melalui metode observasi dapat terlihat bahwa sudah ada laporan pelaksanaan kegiatan gentakin pada pengurus Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru dan laporan tersebut setiap tahunnya ada dan sudah dilaporkan dengan baik pasa kantor pengurus tim penggerak PKK Kota Pekanbaru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelaporan yang dibuat oleh tim penggerak PKK Kota Pekanbaru telah berjalan dengan baik sehingga sudah dapat pertanggungjawabkan secara administratif kepada publik. Berdasarkan hasil analisis terhadap ke tiga indikator di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin telah berjalan dengan baik, karena ketiga indikator pemberdayaan masyarakat miskin khususnya program gentakin yakni pencatatan penyaluran bantuan gentakin, penyusunan laporan kegiatan, serta pengiriman laporan telah dilaksanakan dengan baik.
Hambatan-Hambatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru (Studi Gerakan Cinta Keluarga Miskin).
39
Apabila
dilihat
dari
Peranan
Lembaga
Kemasyarakatan
dalam
pemberdayaan masyarakat miskin di kota Pekanbaru mengenai program Gerakan Cinta Keluarga Miskin terdapat hambatan-hambatan sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil pengamatan penulis diketahui tidak adanya penjelasan mengenai kriteria masyarakat yang berhak mendapat bantuan gentakin, baik penjelasan dalam bentuk surat pemberitahuan yang di keluarkan oleh Tim Penggerak PKK kota maupun penjelasan mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2011 tentang Gerakan Cinta Keluarga Miskin, sehingga menyulitkan TP-KK Kecamatan dan Kelurahan untuk mencari para penerima bantuan gentakin yang layak. 2. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris TP-PKK Kecamatan Bukit Raya bahwa lembaga masyarakat (PKK) mengalami kesulitan dalam melaksanakan program gentakin di karenakan tidak adanya anggaran rutin operasional lembaga PKK sehingga menyulitkan dalam proses sosialisasi pendataan serta pendistribusian. 3. Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima gentakin di ketahui bahwa masih kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai program gentakin sehingga banyak masyarakat yang tidak tau siapa saja nama-nama donatur dan nama-nama penerima gentakin. 4. Berdasarkan hasil pengamatan terlihat bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap program gentakin ini masih belum maksimal mengakibatkan program ini masih banyak yang kurang tepat sasaran dari sisi tujuan.
40
5. Bedasarkan hasil pengamatan terlihat bahwa perencanaan program ini masih belum optimal, sehingga masih banyaknya kekurangjelasan dari sisi waktu pelaksanaan, pendanaan dan masyarakat yang melaksanakan program gentakin ini. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis terhadap peranan lembaga Pemberdayaan Kesejahteraah Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan Masyarakat Miskin khususnya program Gentakin, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 1.
Peranan lembaga PKK dalam pemberdayaan masyarakat miskin berada pada kategori berperan, karena program pemberdayaan miskin telah berjalan dengan baik, karena ketiga indikator peranan lembaga telah berjalan dengan baik yakni perencanaan sosialisasi, koordinasi, dan penatausahaan.
2.
Hambatan-hambatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin oleh lembaga kemasyarakatan (PKK) adalah sebagai berikut : Lembaga
masyarakat
(PKK)
mengalami
kesulitan
dalam
melaksanakan program gentakin di karenakan tidak adanya anggaran rutin operasional lembaga PKK sehingga menyulitkan dalam proses sosialisasi pendataan serta pendistribusian. Kurangnya dukungan pemerintah kota Pekanbaru dalam bentuk pemberian motivasi terhadap unsur pelaksana program ini seperti tidak adanya pemberian pengharagaan (apresiasi) terhadap lembaga
41
yang berhasil dan tidak adanya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak berhasil terhadap pelaksanaan program ini. Pelaksanaan pengawasan terhadap program gentakin ini masih belum maksimal mengakibatkan program ini masih banyak yang kurang tepat sasaran dari sisi tujuan.
DAFTAR KEPUSTAKAAN Alex Gunur. 1999. Manajemen, Kerangka-kerangka Pokok. Brata Karya Aksara. Jakarta. Awang. Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifn Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau) Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Arikunto. Suharsimi. 1996. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta. Budiardjo. Miriam. 2003, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Bouman. P. J. 1994. Ilmu Masyarakat (Terjemahan Ditinjau Kembali oleh HB jasin). Pembangunan. Bandung. Effendy. Khasan. 2010. Memadukan Metode Kuantititif dan Kulitatif. Indra Prahasta. Bandung. Hanafi. Abdillah. 1984. Petunjuk Bagi Peneliti Ilmu-ilmu Sosial. Usaha Nasional. Surabaya. Hanif Nurcholis, 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Kaho. Josef R.dan Haryanto 1997. Fungsi-Fungsi Pemerintahan. Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri. Kaho Jusuf Riwu. 2005, Otonomi...,Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada.
42
Badan
Maklin.A.R. 2000. Peluang Dan Tantangan Otonomi Keuangan & Investasi Daerah Di Era Otonomi Daerah. Government Conference Peluang Investasi & Otonomi Daerah. Jakarta. Mardiah. Ika. 2005. Implikasi Penerapan Model Anggaran Kinerja Terhadap Transparansi Manajemen Keuangan Daerah, Pusat Penelitian Kebijakan Publik Dan Pengembangan Wilayah. Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran. Masri Singarimbun dan Effendi.1989, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta. Meleong. Lexy. J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya. Bandung. Ndaraha. Taliziduhu. 2010. Kybernologi dan Metodologi : Metodologi Ilmu Pemerintahan. SiraoCredentia Center. Tangerang. Banten. ------------------------2006. Kybernologi (Sebuah Scientific Enterprise). Sirao Credentia Center. Tangerang. Banten. -----------------------. 2005. Kybernologi (Beberapa SiraoCredentia Center. Tangerang. Banten.
Konstruksi
Utama).
-----------------------2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jakarta. PT. Rineka Cipta ----------------------.1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan.Jakarta. PT. Rineka Cipta. Nurcholis. Hanif, 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Rasyid, M. Ryaas. Dkk. 2002 “Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan)” Jakarta . PT. Mutiara Sumber Widya. Rauf, Rahyunir. 2005. Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat dan Propsek Kelembagaan. Pemerintah Kota Pekanbaru. Riau. _____________. 2002. Menuju RT/RW Profesional (Suatu Pedoman Strategi dan Harapan). Yayasan Riau Prestasi. Pekanbaru. Ridwan HR.2006. Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada. Sedarmayanti. 2003. Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah. Mandar Maju. Bandung. 43
___________. 2000. Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Linkungan Ditinjau dari Beberapa Aspek Essensial dan Aktual. Mandar Maju. Bandung. Saparin, Sumber. 1986. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan. Ghalia Indonesia. Jakarta Satori. Djama`an. 2009 . Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Alfabeta, Bandung. Situmorang. Victor M.1993, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Jakarta. Soehino.2002, Perkembangan Pemerintahan di Daerah,Yogyakarta, Liberty. Syafiie. Inu Kencana. 1994 Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. Syafiie. Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Aditama. Bandung. Yayuk. 2003. Sosiologi Pedesaan. Lappera Pustaka Utama. Yogyakarta Wasistiono. Sadu. 1993. Kapita Selekta Manajeman Pemerintahan Daerah. Fokus Media. Bandung. Sumber-Sumber lainnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Fokus Media. Bandung. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN. Alfabeta Bandung. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Gerakan Keluarga Cinta Miskin (Gentakin) Di Kota Pekanbaru.
44
Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 107 A Tahun 2009 Tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Pedoman Penulisan Tesis. Program Magister Ilmu Pemerintahan. UIR. Media Harian Pagi Riau Pos http :// Riau Pos.co.id/news/2011/04/ perda gentakin disahkan. http :// Riau Pos.co.id/news/2011/04/ masyarakat kurang mampu terima bantuan. http :// Riau Pos.co.id/news/2011/04/ target gentakin satukan keluarga heterogen.
45
