SOP PENYELESAIAN BERKAS PERKARA GUGATAN

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KEPANITERAAN PHI Jalan R. E. Martadinata No. 74 - 80 Bandung Telepon. 022-4231827 Faximile. 022-4217945 Website : www.pn-bandung.go.id, Email : [email protected] .

Nomor SOP Tanggal Pembuatan

1/W11.U1/PDT.SUS/I/2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Negeri Bandung

02 Januari 2014

SOP PENYELESAIAN BERKAS PERKARA GUGATAN Dasar Hukum: 1. UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2. UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 3. UU Nomor 49 Tahun Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 4. UU Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Ulangan di Jawa dan Madura; 5. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; 6. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tentang Standar Pelayanan Publik; 7. Buku II Tentang Pedoman Teknis dan Administara Perdata Khusus, tahun 2007 8. Standart Operation Procedur (SOP) Pengadilan Negeri Bandung

Keterkaitan: Kepada pihak yang mengajukan gugatan dan para pihak yang berperkara Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara perdata mengalami keterlambatan Prosedur : 1. 2.

3.

Kualifikasi Pelaksana: 1. S-1 Hukum 2. S-1 Komputer 3. SMU

Peralatan/Perlengkapan: Komputer, Register Induk Perkara Perdata, Buku-buku referensi, jaringan internet

Panitera Muda PHI meneliti berkas gugatan, menaksir biaya perkara untuk disetor ke Bank khusus untuk nilai gugatan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas ; Kasir menyerahkan blangko bukti pembayaran di Bank kepada Penggugat untuk disetorkan, menerima bukti setoran, membuat SKUM, memberi nomor perkara sesuai tata urutan, mencatat dalam Buku Jurnal Perkara, menyerahkan SKUM yang sudah diberi nomor perkara kepada Penggugat, mencatat nomor perkara pada salinan gugatan, dan menyerahkan berkas kepada Meja II Meja II mencatat perkara gugatan yang masuk ke dalam Buku Induk Perkara Gugatan sesuai tata urutan perkara, menyiapkan blanko surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, blanko surat penunjukan Panitera Pengganti, blanko penetapan jadwal sidang pertama, selanjutnya berkas diserahkan kepada Panitera selanjutnya berkas diserahkan kepada Ketua; 122

4.

Ketua menetapkan Majelis Hakim, Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Panitera Muda PHI menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti; 5. Berkas kembali kepada meja II untuk dicatat dan diserahkan kepada Hakim Ketua majelis; 6. Hakim Ketua Majelis menetapkan hari sidang, berkas diserahkan kepada Panitera Pengganti dan pemanggilan para pihak dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti; 7. Pemeriksaan berkas perkara oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti membuat penundaan sidang dan berita acara sidang; 8. Majelis Hakim memutus perkara, Panitera Pengganti melaporkan Putusan di kepaniteraan PHI; 9. Bila saat Putusan ada pihak yang tidak hadir,maka Jurusita/Jurusita Pengganti memberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. 10. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara di kepaniteraan PHI (minutasi)

Pelaksana No

URAIAN PROSEDUR

Staf/ Juru sita peng ganti

Pan mud

Pansek

PP

Mutu Baku Maje lis Ha kim

Wa kil KPN KPN

Pers yarat an/ Prle ngka pan

Wa ktu

Out put

Pendaftaran gugatan, setelah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama dibayar langsung ke bank. Diberi nomor perkara dan diregister ke dalam buku register oleh meja dua Meja dua menyerahkan berkas kepada Panitera

Ber kas per kar a

2 -SKUM hari Bukti Pemba yaran dari Bank -Di register

Ber kas per ka ra

2 Ekpe hari disi

3.

Panitera menyerahkan berkas kepada Ketua Pengadilan negeri

Ber kas per ka ra

2 Ekpedi hari si

4.

Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim

Ber kas Per ka ra

2 Pene hari tapan

1.

2.

123

5.

Panitera menunjuk Panitera Pengganti

Ber kas Per ka ra Ber kas Per kar a

2 Penun hari juk kan

6.

Meja dua menyerahkan berkas kepada Hakim Ketua Majelis

7.

Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang berkas diserahkan kepada Panitera Pengganti

Ber kas Per ka ra

2 Peneta hari pan

8.

-Tenggang waktu pemanggilan sidang untuk dalam kota -Untuk delegasi -Untuk panggilan luar Negeri

Ber kas per ka ra

7 Relaas hari 1 bu lan 3 bu lan

9.

Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya kepada Kepaniteraan PHI

Ber kas per ka ra

1 Jadwal hari sidang

2 Ekpedi hari si

124

10.

Pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim (gugatan, jawaban,replik ,duplik,pembu ktian,kesimpul an, putusan)

Ber kas per ka ra

6 bul an

11.

Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah wajib melaporkan kepada kasir

Ber kas per ka ra

1 Jumlah hari biaya per kara

12.

Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan PHI, dan setelah putusan diucapkan disertai perintah untuk memberitahuk an putusan kepada para pihak yang tidak hadir

Ber kas per ka ra

1 Amar hari Putu san

125

Berita acara dan konsep Putu san

13.

Kepaniteraan PHI mencatat perkembanga n persidangan tersebut kedalam buku register

Ber kas per ka ra

2 Regis hari ter per kara

14.

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menyelesaika n minutasi dan pembekasan perkara setelah putusan diucapkan

Ber kas per ka ra

14 Minu hari tasi per kara

126


Nomor SOP

2/W11.U1/PDT.SUS/1/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA MELALUI BIPARTIT, MEDIASI, KONSILIASI, DAN ARBITRASE Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 1. S-1 Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan 2. S-1 Komputer Industrial. 3. SMU 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPerdata) 3. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tentang Standar Pelayanan Publik; 4. Standart Operation Procedure (SOP) Pengadilan Negeri Bandung. Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: Kepada pihak yang mengajukan Komputer, Register Induk Perkara Perdata, Permohonan Buku-buku referensi, jaringan internet Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara perdata mengalami hambatan Prosedur : 1. Panitera Muda PHI meneliti surat permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama dan dimasukkan kebagian Umum, dan diserahkan kepada Meja II (Bagian Pendaftaran PB) 2. Meja II menerima surat permohonan yang sudah didisposisi oleh Panitera dan mencatat permohonan Pendaftaran PB dalam buku register PB, dan menyiapkan Akta Pendaftaran PB untuk ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera. 3. Panitera menerima Pemohon untuk menghadap dan bersama-sama menandatangani Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama, dan menyerahkan 1 lembar kepada Pemohon. 4. Panitera Muda PHI menerima biaya PNBP dan menyerahkan kepada Kasir untuk disetorkan kepada Bendahara Penerima.

127

Pelaksana No.

1.

2.

3.

4.

5.

URAIAN PROSEDUR

Menerima dan meneliti berkas Pendaftaran Perjanjian Bersama


Pan mud

Pansek

PP

Mutu Baku Ha kim

Wa kil KPN KPN

Pers yarat an/ Prle ngka pan

Ber kas per kar a

Wa k tu

Out put

2 SKUM hari Bukti pem Baya ran dari bank Regis ter 2 Pene hari tapan

Penyerahan berkas kepada Panitera

Ber kas per kar a

Ketua atau Wakil Pengadilan Negeri menetapkan Hakim Panitera atau wakil Panitera menunjuk Panitera Pengganti

Ber kas per kar a

2 Pene hari tapan

Ber kas per kar a Ber kas per kar a

2 Penun hari jukan

Setelah berkas diterima penetapan hari sidang oleh Hakim

3 Ber hari kas perka ra

128

6.

Tenggang waktu pemaggilan sidang

7.

Pemeriksaan atau persidangan perkara oleh Hakim

8.

Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir sebelum penetapan diucapkan dan setelah penetapan diucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar penetapan kepada Kepaniteraan Perdata, dan setelah penetapan diucapkan

9.

Ber kas per kar a Ber kas per kar a

4 Relaa hari s

Ber kas per kar a

Jum lah biaya perka ra

Ber kas

7 hari bila ada Ter mo hon 1 bul an 1 hari

penet apan

1 Amar hari putus an

per kar a

129

10.

11.

Kepaniteraan Perdata mencatat penetapan persidangan tersebut kedalam buku register Hakim dan Penitera Pengganti menyelesaika n minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan diucapkan.

Ber kas per ka ra

2 Regis hari ter perka ra

Ber kas per ka ra

7 Pene hari tapan

130


Nomor SOP Tanggal Pembuatan

3/W11.U1/PDT.SUS/1/2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


02 Januari 2014

SOP PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PERDATA TINGKAT KASASI Dasar Hukum: 1. UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 2. UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 3. UU Nomor 49 Tahun Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 4. Buku II Pedoman Teknis dan Administrasi Perdata Khusus, Tahun 2007 5. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tentang Standar Pelayanan Publik; 6. Standart Operation Procedure (SOP) Pengadilan Negeri Bandung.

Keterkaitan: SOP Sub Bagian Umum, para pihak yang berperkara Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara perdata mengalami keterlambatan Prosedur :



1. Panitera Muda PHI meneliti berkas permohonan kasasi, menaksir biaya kasasi untuk disetorkan ke Bank khusus untuk nilai gugatan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, dimana tenggang waktu pernyataan kasasi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dibacakan putusan atau sejak diberitahukan untuk yang tidak hadir dalam putusan. 2. Kasir menyerahkan blangko bukti pembayaran di Bank kepada Pemohon untuk disetorkan, menerima bukti setoran, membuat SKUM, memberi nomor perkara sesuai tata urutan, mencatat dalam Buku Jurnal Kasasi, menyerahkan SKUM yang sudah diberi nomor perkara kepada Pemohon Kasasi, dan menyerahkan berkas kepada Meja II 3. Meja II mencatat permohonan kasasi dalam buku register kasasi, menyiapkan akta pernyataan kasasi untuk ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera. 4. Panitera menerima Pemohon untuk menghadap dan menandatangani akta pernyataan kasasi, dan 131

menyerahkan sehelai kepada Pemohon dan sisanya masuk dalam berkas.. 5. Panitera Muda PHI menunjuk jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pemberitahuan. 6. Jurusita/Jurusita Pengganti memberitahukan pernyataan kasasi kepada pihak Termohon kasasi; 7. Panitera Muda PHI menerima memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sejak menyatakan kasasi. 8. Meja II menyiapkan akta penerimaan memori kasasi untuk ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera. 9. Panitera menerima Pemohon untuk menghadap dan menandatangani akta penyerahan memori kasasi. 10. Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan memori kasasi kepada pihak Termohon kasasi (bila ada) dan Jurusita Pengganti menyerahkan kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi (bila ada); 11. Berkas dikirim ke Mahkamah Agung dan Pemberitahuan isi Putusan kasasi dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada pihak Pemohon kasasi dan pihak Termohon kasasi; Pelaksana No

1.

2.

3.

4.

5.

URAIAN PROSEDUR


Pan mud

Pan sek

PP


Wa kil KPN

KPN

Persya ratan/ Wakt Prleng u kapan

Out put

Pendaftaran perkara kasasi setelah biaya perkara ditaksir oleh Meja Pertama, dibayar langsung ke Bank dan dibuat akta kasasi. Pemberitahu an Pernyataan Kasasi kepada termohon kasasi, setelah pernyataan kasasi diterima Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi

Doku men pend ukun g

3 hari

SKU M Akta ban ding

Su rat

7 hari

Relaa s

Ber kas

14 hari

Relaa s

Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi Pemberitahuan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi

Ber kas

7 hari

Relaa s

Ber kas

7 hari

Relaa s

132

6.

Penyerahan kontra memori Kasasi oleh Termohon Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi

Berk as

14 hari

Relaa s

7.

Pengiriman berkas Kasasi ke Mahkamah Agung sejak pernyataan Kasasi diterima

Berk as

45 hari

Surat Peng an tar

8.

Setiap putusan yang dikirim ke Mahkamah Agung harus dilampirkan soft copy masingmasing putusan, apabila tidak disertai maka berkas Kasasi dinyatakan tidak lengkap

Berk as CD

1 hari

Berka s, surat peng an tar dan softco py

9.

Dalam setiap putusan Kasasi yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy

Ber kas CD

3 hari

Berka s Softc opy

133

10.

Pemberitahua n putusan Kasasi kepada para pihak

Su rat

7 hari

134

Relaa s


Nomor SOP

4/W11.U1/PDT.SUS/1/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PERDATA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI Dasar Hukum: 1. UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 2. UU Nomor 49 Tahun Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; 4. Buku II Pedoman Teknis dan Administrasi Perdata Khusus, Tahun 2007 5. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tentang Standar Pelayanan Publik; 6. Standart Operation Procedure (SOP) Pengadilan Negeri Bandung. Keterkaitan: SOP Sub Bagian Umum



Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara perdata tidak akan terlaksana Prosedur : 1. Panitera Muda PHI meneliti berkas permohonan PK, menaksir biaya PK untuk disetorkan ke Bank khusus untuk nilai gugatan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, dimana tenggang waktu pernyataan PK dan alasannya selambat-lambatnya 180 hari sejak diberitahukan putusan kasasi atau sejak diketemukannya Novum. 135

2. Kasir menyerahkan blangko bukti pembayaran di Bank kepada Pemohon PK untuk disetorkan, menerima bukti setoran, membuat SKUM, memberi nomor perkara PK sesuai tata urutan, mencatat dalam Buku Jurnal PK, menyerahkan SKUM yang sudah diberi nomor perkara kepada Pemohon PK, dan menyerahkan berkas kepada Meja II 3. Meja II mencatat permohonan PK dalam buku register PK, menyiapkan akta pernyataan PK beserta alasannya untuk ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera. 4. Panitera menerima Pemohon untuk menghadap dan menandatangani akta pernyataan PK beserta alasannya dan menyerahkan sehelai kepada Pemohon dan sisanya masuk dalam berkas.. 5. Panitera Muda PHI menunjuk jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pemberitahuan. 6. Jurusita/Jurusita Pengganti memberitahukan pernyataan PK kepada pihak Termohon PK; 7. Panitera Muda PHI menerima kontara memori PK selambat-lambatnya 30 hari sejak diberitahukan pernyataan PK. 8. Meja II menyiapkan akta penerimaan memori PK untuk ditandatangani oleh Termohon dan Panitera. 9. Panitera menerima Termohon PK untuk menghadap dan menandatangani akta penyerahan kontara memori PK. 10. Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan kontara memori PK kepada pihak Pemohon PK (bila ada) ; 11. Berkas dikirim ke Mahkamah Agung dan Pemberitahuan isi Putusan PK dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada pihak Pemohon PK dan pihak Termohon PK; Pelaksana No

1.

2.

URAIAN PROSEDUR

Pendaftaran perkara Peninjauan Kembali setelah biaya perkara ditaksir oleh Meja Pertama, dibayar langsung ke Bank dan dibuat akta Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru


Pan mud

Pansek

PP


Wa kil KPN KPN

Pers yarat an/ Perl eng kapa n

Wa ktu

Out put

Do 2 SKUM ku hari Akta me PK n pen duk ung

Ber kas

2 hari

136

SKUM

3.

4.

5.

6.

7.

(novum) dalam tenggang waktu 180 hari setelah ditemukan novum. Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan saksi untuk dilakukan penyumpahan terhadap penemuan bukti baru. Pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali dan memori peninjauan Kembali kepada termohon Peninjauan Kembali. Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali setelah Termohon Peninjaun Kembali menerima alasan Peninjaun Kembali Pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Setiap putusan harus dilampirkan soft

Ber kas

7 Relaas hari

Ber kas

30 Relaas hari

Ber kas

45 Surat hari Peng antar

CD

2 Softco hari py

CD

2 Soft hari copy 137

8.

copy masingmasing putusan, apabila tidak disertai maka dinyatakan tidak lengkap Putusan Peninjaun Kembali diberitahukan kepada para pihak setelah putusan diterima

Su rat

7 Relaas hari

138


Nomor SOP

5/W11.U1/PDT.SUS/1/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PERMINTAAN AANMANING Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 2. UU Nomor 49 Tahun Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 3. UU Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Ulangan di Jawa dan Madura; 4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; 5. HIR 6. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tentang Standar Pelayanan Publik; 7. Standart Operation Procedure (SOP) Pengadilan Negeri Bandung Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan:

1. Pemohon dan termohon eksekusi 2. SOP Pelaksanaan Anggaran

- Peralatan Komputer (Aplikasi CTS2) - Register Perkara

Peringatan :

1. S-1 Hukum 2. S-1 Komputer 3. SMU

Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara perdata tidak akan terlaksana Prosedur : 1. Panitera Muda PHI meneliti berkas dan menaksir biaya aanmaning dengan membuat SKUM 2. Staf PHI mempersiapkan penetapan untuk diserahkan kepada Panitera dan kepada Ketua 3. Ketua menandatanagni penetapan panitera menunjuk Juusita 4. Jurusita melaksanakan aanmaning untuk diberitahukan kepada para pihak 139

PELAKSANA

NO URAIAN PROSEDUR 1.

Permohonan Eksekusi diterima untuk aanmaning, disposisi KPN dan Pansek

Staf Jurusita Pan Pansek/ KPN/ mud Wapan WKPN

MUTU BAKU Persyara tan/Perle ngkapa

KET

Waktu

Out put

Dokumen 2 hari kerja

Peneta pan SKUM

2.

Panmud Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menaksir panjar biaya

Berkas

1 hari kerja

3.

Kepaniteraan Perdata/bag.ekse kusi mempersiapkan penetapan KPN

Berkas

2 hari kerja

Peneta pan

4.

Penyerahan berkas kepada KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran

Berkas

1 hari kerja

Peneta pan

5.

Panitera menunjuk Juru Sita

1 hari kerja

Peneta pan

6.

Pelaksanaan aanmaning diperhitungkan didalam wilayah PN dan diluar wilayah PN

7 hari untuk wila yah PN dan 14 hari untuk diluar wilayah PN

140

7.

Juru Sita melakukan pemanggilan kepada Termohon sebelum hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning

Berkas

3 hari kerja

Surat Pema nggilan

8.

Juru Sita membuat Berita Acara Peneguran

Berkas

1 hari kerja

Berita Acara Peneg uran

141


Nomor SOP

6/W11.U1/PDT.SUS/1/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PERMINTAAN SITA EKSEKUSI Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 2. UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 3. UU Nomor 49 Tahun Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 4. UU Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Ulangan di Jawa dan Madura; 5. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; 6. Buku II Pedoman Teknis dan Administrasi Perdata Khusus, Tahun 2007 7. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tentang Standar Pelayanan Publik; 8. Standart Operation Procedure (SOP) Pengadilan Negeri Bandung

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan:

1. KUHAP 2. SOP Pelaksanaan Anggaran

-

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, permintaan sita eksekusi tidak dapat

1. S-1 Hukum 2. S-1 Komputer 3. SMU

Peralatan Komputer (Aplikasi CTS2) Register Perkara

Pencatatan dan pendataan : maka

Prosedur : 1. Panitera Muda PHI meneliti berkas permohona sita eksekusi, menaksir biaya untuk disetor ke Bank khusus untuk nilai gugatan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas ; 2. Kasir menyerahkan blangko bukti pembayaran di Bank kepada Pemohon untuk disetorkan, menerima bukti setoran, membuat SKUM, mencatat dalam Buku Jurnal Eksekusi, menyerahkan SKUM kepada Pemohon, dan menyerahkan berkas kepada Meja II ; 3. Meja II mencatat permohonan sita eksekusi dalam buku register penyitaan. 142

4. Panitera Muda PHI menunjuk jurusita untuk memproses permohonan sita eksekusi.; 5. Jurusita mempersiapkan Penetapan sita eksekusi, meminta paraf dari Panitera Muda PHI, dan Panitera, serta meminta tandatangan dari Ketua 6. Panitera menandatangani surat tugas penunjukkan jurusita untuk melaksanakan sita eksekusi atas perintah Ketua melalui penetapannya. 7. Jurusita meminta biaya sita kepada Kasir. 8. Jurusita beserta 2 (dua) orang saksi melaksanakan sita eksekusi, memberitahukan kepada para pihak dan instansi yang berkepentingan, baik kelurahan, BPN, Samsat, dll. PELAKSANA

NO URAIAN PROSEDUR

Staf Jurusita Pan mud

Pansek/ KPN/ Wapan WKPN

MUTU BAKU

K ET

Persyara tan/Perleng Waktu kapa

Output

Peneta pan

1.

Surat Permohonan Sita Eksekusi, disposisi KPN dan Pansek

3 hari kerja

2.

Panmud Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menaksir panjar biaya Kepaniteraan Perdata/bag.ekse kusi mempersiapkan penetapan KPN

1 hari SKUM kerja

2 hari kerja

Peneta pan

4.

Pansek meneliti penetapan sita eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN

2 hari kerja

Peneta pan

5.

Panitera menunjuk Juru Sita untuk pemanggilan Juru Sita melaksanakan sita eksekusi setelah menerima berkas eksekusi dari bag.eksekusi

I hari kerja

Penun jukan

3 hari kerja

Berkas ekseku si

3.

6.

143

7.

Juru Sita menyerahkan berkas eksekusi setelah melakukan eksekusi ke bag.eksekusi/perd ata

2 hari kerja

Berita acara ekseku si

144


Nomor SOP

7/W11.U1/PDT.SUS/1/2014

Tanggal Pembuatan

23 September 2013

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PERMINTAAN EKSEKUSI LELANG Dasar Hukum : 1. UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 2. UU Nomor 49 Tahun Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 3. UU Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Ulangan di Jawa dan Madura; 4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; 5. HIR 6. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tentang Standar Pelayanan Publik; Standart Operation Procedure (SOP) Pengadilan Negeri Bandung Keterkaitan : 1. KUHAP 2. SOP Pelaksanaan Anggaran

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Hukum 2. S-1 Komputer 3. SMU

Peralatan/Perlengkapan: -

Peralatan Komputer (Aplikasi CTS2) Register Perkara

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian Eksekusi Lelang tidak akan terlaksana

Peralatan Komputer

Prosedur : 1.Panitera Muda PHI meneliti berkas dan menaksir biaya eksekusi dengan membuat SKUM ; 2.Staf PHI mempersiapkan penetapan untuk diserahkan kepada Panitera dan kepada Ketua ; 3.Ketua menanda tangani Penetapan, Panitera menunjuk Jurusita 4.Juru sita melaksanakan eksekusi untuk diberitahukan kepada pihak Termohon eksekusi ; 145

No .

URAIAN PROSEDUR

Staf

Pelaksana Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Out Pan Juru Pansek/ KPN/ Perlengkapan Put Sita mud Wapan WKPN

1.

Surat Permohonan Eksekusi Lelang, disposisi KPN dan Pansek

dokumen

2 hari Pene kerja tapan

2.

Panmud Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menaksir panjar biaya

Berkas

2 hari SKUM kerja

2 hari kerja

Pene tapan

2 hari kerja

Pene tapan

2 hari kerja

Surat Lelang

3

Kepaniteraan Perdata/bag.ek sekusi lelang mempersiapkan penetapan KPN

Berkas

4

Pansek meneliti penetapan eksekusi lelang untuk ditandatangani oleh KPN Kepaniteraan Perdata mempersiapkan surat permohonan lelang kepada Kantor Lelang setelah ditanda tangani pene tapan lelang

berkas

5

berkas

146

KET


Nomor SOP

8/W11.U1/PDT.SUS/1/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PERMINTAAN EKSESKUSI RIIL/PENGOSONGAN Dasar Hukum: 1. UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 2. UU Nomor 49 Tahun Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 3. UU Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Ulangan di Jawa dan Madura; 4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; 5. HIR 6. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tentang Standar Pelayanan Publik; Standart Operation Procedure (SOP) Pengadilan Negeri Bandung Keterkaitan: 1. Pemohon dan Termohon eksekusi 2. SOP Pelaksanaan Anggaran


Peralatan/Perlengkapan: - Peralatan Komputer (Aplikasi CTS2) - Register Perkara

Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara perdata tidak akan terlaksana Prosedur : 1. Panitera Muda perdata meneliti berkas dan menaksir biaya eksekusi dengan membuat SKUM; 2. Staf perdata mempersiapkan penetapan untuk diserahkan kepada Panitera dan kepada Ketua; 3. Ketua menanda tangani Penetapan, Panitera menunjuk Jurusita; 4. Juru sita melaksanakan eksekusi untuk diberitahukan kepada pihak Termohon eksekusi; 147

Pelaksana No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

URAIAN PROSEDUR

Surat Permohonan Eksekusi, disposisi KPN dan Pansek Panmud Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menaksir panjar biaya Kepaniteraan Perdata/bag.ek sekusi mempersiapka n penetapan KPN Pansek meneliti penetapan eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN Panitera menunjuk Juru Sita Juru Sita melaksanakan Rapat Koordinasi dengan pihak keamanaan setelah menerima berkas eksekusi dari bag.eksekusi

Staf

Juru Sita

Pan mud

Mutu Baku Pansek/ Wapan

Ketua/ Wakil

Persyarat an/ Perleng kapan

Out put

Wak tu 1 hari

Penetap an

1 hari

Penetap an

2 hari

Penetap an

1 hari

1 hari 3hari

148

7.

8.

Juru Sita memberitahuka n pelaksanaan eksekusi kepada para pihak sebelum hari dan tanggal peneguran Juru Sita menyerahkan berkas eksekusi ke bag.eksekusi setelah pelaksanaan eksekusi

3 hari

1 hari

149


Nomor SOP

9/W11.U1/PDT.SUS/1/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PENGUMPULAN DATA LAKIP KEPANITERAAN PHI Kualifikasi Pelaksana : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 1. S1 Administrasi Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang 2. S1 Hukum Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas 3. S1 Manajemen Informatika Dasar Hukum :

Kinerja Instansi Pemerintah

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan: 1. SOP Penyusunan Laporan Tahunan pada Komputer, dokumen pendukung Sub Bagian Keuangan 2. SOP Penyusunan Laporan Tahunan pada Kepaniteraan Hukum Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka 1. Agenda surat masuk/keluar penyusunan Laporan Tahunan dapat 2. Laporan Tahunan tahun sebelumnya terhambat Prosedur : 1. Panmud PHI menginstruksikan Staf PHI Menyiapkan data-data sebagai bahan Pembuatan LAKIP 2. Staf PHI mengetik laporan untuk pembuatan LAKIP 3. Panmud PHI Mengoreksi dan menyusun untuk disatukan dengan laporan bagian lain dan dihimpun menjadi LAKIP Pengadilan PELAKSANA MUTU BAKU NO K Staf Pan Wasek Pansek Persyara URAIAN E PHI mud tan/Perleng Waktu Output PROSEDUR T PHI kapan T 1 Menyiapkan dataData-data 3 hari Bahan data sebagai bahan kerja laporan Pembuatan LAKIP 2 Mengetik Laporan Bahan 3 hari Konsep untuk pembuatan Laporan kerja Laporan LAKIP Tahunan 3 Mengoreksi dan Konsep 2 hari Laporan menyampaikan Laporan kerja Tahunan laporan kepada Tahunan terkoreksi atasan untuk disatukan dengan laporan bagian laindan dihimpun menjadi LAKIP Pengadilan

150

SOP PENYELESAIAN BERKAS PERKARA GUGATAN

Recommend Documents