SOP PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA KE MAJELIS HAKIM

Nomor SOP W24.U/01/PID/2/2016 Tanggal Pembuatan 16 Pebruari 2016 Tanggal Revisi 2 Juni 2016 Tanggal Efektif 2 Juni 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

MAHKAMAH AGUNG Pengadilan Tinggi Denpasar Kepaniteraan Pidana Jalan Tantular Barat No 1 Denpasar, 80000 Telp : (0361) 222952, Fax : (0361) 225761 Email : [email protected] Website: www..pt-denpasar.go.id

SOP PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA KE MAJELIS HAKIM Dasar Hukum : 1.

2. 3. 4.

5. 6.

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang dirubah Pertama dengan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Ke dua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum; Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan;

1. S-1 Hukum 2. S-2 Hukum 3. SLTA

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

Standart Operation Procedure (SOP) Sub TU dan RT

Peralatan komputer, jaringan Internet dan buku-buku referensi.

Peringatan:

Pencatatandan Pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara Pidana banding tidak berjalan secara efesien dan efektif.

Register lnduk PerkaraPidana.

Prosedur: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. No

Kepaniteraan Pidana Menerima berkas perkara dari Sub Bagian TU dan RT Yang Telah Didisposisi Oleh KPT/WKPT, Panitera. Meneliti kelengkapan berkas perkara dan melakukan ceklis kelengkapan berkas dalam aplikasi SIPP. Memberi nomor perkara serta dicatat dalam buku register induk dan memberi nomor perkara PT pada aplikasi SIPP. Bila berkas lengkap akan dikirimkan pemberitahuan registrasi banding berkas perkara pidana. Membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukkan Panitera Pengganti. Menyerahkan berkas perkara kepada WKPT untuk penunjukkan Majelis Hakim. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera untuk penunjukkan Panitera Pengganti. Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim. Aktifitas

Pelaksana Staf

1.

2.

Kepaniteraan Pidana Menerima berkas perkara dari Sub Bagian Umum yang Telah didisposisi Oleh KPT/WKPT, Panitera Meneliti kelengkapan berkas perkara dan melakukan ceklis kelengkapan berkas dalam aplikasi SIPP.

Pan Mud Pidana

Panitera

Majelis Hakim

Mutu Baku Persyarat KPT / WKPT Sub. Bagian TU an/ Out Waktu dan RT PerlengPut Kapan Berkas 1 hari  Pengisian Perkara kerja Register Surat Masuk  Register pembantu Berkas Perkara

1 hari  Lembar kerja Penelitian/ Check List  Penginputa n Aplikasi SIPP

3.

Memberi nomor perkara serta dicatat dalam buku register induk dan memberi nomor perkara PT pada aplikasi SIPP.

Berkas Perkara

1 hari  Pengisian kerja Register Induk  Penginputa n Aplikasi SIPP

4.

Bila berkas lengkap akan dikirimkan pemberitahuan penerimaan berkas perkara.

Berkas Perkara

5.

Membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukkan Panitera Pengganti

Berkas Perkara

1 hari  Surat kerja registrasi banding  Agenda pengiriman surat registrasi ke bag. TU dan RT 1 hari Blanko kerja penetapan penunjukan Majelis Hakim dan PP

6.

Menyerahkan berkas perkara kepada KPT/WKPT untuk penunjukkan Majelis Hakim.

Berkas Perkara

1 hari Penetapan kerja Majelis Hakim

7.

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera untuk penunjukkan Panitera Pengganti

Berkas Perkara

1 hari Penetapan kerja Panitera Pengganti

8.

Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim.

Berkas Perkara

1 hari Register kerja penyerahan Berkas Majelis Hakim

KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

I KETUT GEDE,SH.MH. NIP. 1952 0615 197902 100 1


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh

W24.U/02/PID/2/2016 16 Pebruari 2016 2 Juni 2016 2 Juni 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

SOP PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA PIDANA Dasar Hukum : 1.

Undang-Undang

Kualifikasi Pelaksana : Nomor

14

Tahun

1985

tentang

Mahkamah Agung, yang dirubah Pertama dengan Undang

Undang

RI

Nomor

5

Tahun

2004


dan

perubahan Ke dua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009; 2.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3.

Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4.

Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan

Keterkaitan: Peradilan khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan


Standart Operation Procedure Teknis Peradilan Umum; (SOP) Panitera Pengganti


Peringatan: 5. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum


Jika SOP dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara Pidana Acaratidak Pidana; banding tidak berjalan secara efesien dan efektif. 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Register lnduk Perkara Pidana.

Prosedur:

standar pelayanan 1.No.026/KMA/SK/II/2012 Menerima berkas perkaratentang yang telah putus. 2.peradilan; Mengoreksi salinan putusan. 3. Menyerahkan kembali berkas perkara/salinan putusan kepada Panitera Pengganti untuk ditandatangani oleh Panitera. 4. Mencatat ke dalam register pembantu setelah berkas perkara diminutasi

No

Aktifitas

Pelaksana Staf

Panmud Pidana

Panitera

Mutu Baku Panitera Pengganti

Sub. Bagian Persyaratan/ TU dan RT Perlengkapan

Waktu

OutPut

1.

Staf menerima berkas perkara dari PP

Berkas Perkara

1 hari Berkas kerja Perkara

2.

Mengoreksi salinan putusan.

Berkas Perkara

1 hari Berkas kerja Perkara

3.

Menyerahkan kembali berkas perkara/salinan putusan kepada PP untuk ditandatangani oleh Panitera

Berkas Perkara

1 hari Berkas Kerja Perkara

4.

Mencatat ke dalam register pembantu setelah berkas perkara diminutasi

Berkas Perkara

1 hari kerja


I KETUT GEDE, S.H., M.H. NIP. 1952 0615 197902 100

Pengisian register pembantu (minutasi)



W24.U/05/PID/2/2016 W24.U/01/PID/5/2016 16 Pebruari 2016 2 Juni 2016 2 Juni 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

SOP PENYELESAIAN ADMINISTRASI PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN PT Dasar Hukum :


1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang dirubah Pertama dengan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Ke dua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009. 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Khususnya Pasal 29 ayat (1a,b), (2) dan (3b,c).


Keterkaitan :


Standart Operation Procedure (SOP) Sub Bagian TU dan RT

Peralatan komputer, Buku Register, KUHAP

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Terdakwa akan lepas demi hukum.

Register Penahanan

Prosedur: 1. Menerima Resume dari Majelis Hakim Pembuatan penetapan / surat permohonan. 2. Membuat surat permohonan ke MARI sesuai dengan Resume selanjutnya diberi paraf oleh Panmud dan Panitera. 3. Ketua Majelis Hakim/KPT/WKPT menandatangani Surat Permohonan 4. Menyerahkan ke Sub Bagian TU dan RT untuk di kirim ke MARI dan pihak terkait. 5. Mengarsipkan arsip surat perpanjangan yang telah dikirimkan

No

Aktifitas

Permohonan Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI Pasal 29 ayat (1) & (2)

Pelaksana

Staf

Panmud Pidana

Panitera

Mejelis Hakim

Mutu Baku

Sub. KPT/WKPT Bagian TU dan RT

Per-syaratan/ PerlengKapan

Waktu

OutPut

1

Menerima Resume dari Majelis Hakim

Resume dari Hakim

1 Jjam Tanda Terima Kerja Resume

2

Membuat surat permohonan ke MARI sesuai dengan Resume selanjutnya diberi paraf oleh Panmud dan Panitera

Berkas perkara/ resume perkara

1 Hari Surat Permo Kerja honan Pene tapan perpan jangan Pena hanan MARI

3

Ketua Majelis Hakim/KPT/WKPT menandatangani Surat Permohonan

Surat Permohonan Penetapan perpan jangan Penahanan MARI

2 Jam Surat Kerja Permohonan ditandatangani

4

Menyerahkan ke Sub Bagian TU dan RT untuk di kirim ke MARI dan pihak terkait


1 Jam Tanda Terima Kerja Pengiriman Surat ke Bagian TU dan RT

5

Mengarsipkan arsip surat perpanjangan yang telah dikirimkan


1 Jam Pengisian kerja Register dan Arsip Surat


I KETUT GEDE, S.H., M.H. NIP. 1952 0615 197902 100 1




SOP PENYELESAIAN PENETAPAN PENAHANAN PERKARA YANG BANDING Dasar Hukum :




Keterkaitan :


Standart Operation Procedure (SOP) Sub BagianTU dan RT


Peringatan :



Register Penahanan

Prosedur: 1. Kepaniteraan Pidana menerima Laporan Banding yang telah didisposisi oleh KPT/WKPT, Panitera. 2. Membuat penetapan sesuai dengan disposisi selanjutnya diberi paraf oleh Panmud dan Panitera 3. Menyerahkan Penetapan untuk ditandatangani oleh Majelis Hakim / KPT / WKPT. 4. Membuat salinan penetapan dan Surat Pengantar serta dicatat dalam buku register penahanan dan papan kontrol daftar penahanan. 5. Mengirimkan Salinan Penetapan dan Surat Pengantar Melalui Bagian TU dan RT. No

Aktifitas

Penetapan perintah penahanan Hakim Tinggi Pasal 27ayat (1) & (2) 1. Kepaniteraan Pidana menerima Laporan Banding yang telah didisposisi oleh KPT/WKPT, Panitera

Pelaksana

Staf

Panmud Pidana

Mutu Baku

Panitera

KPT/WKPT Sub. Bagian TU dan RT

Persyaratan/ PerlengKapan

Waktu

OutPut

- Laporan adanya banding - Berkas Perkara

1 Hari Register Kerja penetapan perpanjangan penahanan

2.

Membuat penetapan sesuai dengan disposisi selanjutnya diberi paraf oleh Panmud dan Panitera


2 Hari Penetapan Kerja Penahanan

3.

Menyerahkan Penetapan untuk ditandatangani oleh Majelis Hakim / KPT / WKPT


1 Hari Penetapan Kerja Penahanan

4.

Membuat salinan penetapan dan Surat Pengantar serta dicatat dalam buku register penahanan dan papan kontrol penahanan


5

Mengirimkan Salinan Penetapan dan Surat Pengantar Melalui Bagian TU dan RT.

Penetapan Penahanan

1 Hari  Penetapan Kerja Penahanan  Buku register penahanan  Papan kontrol 1 Hari  Surat Kerja Pengantar Penetapan Penahanan  Pengiriman Surat





W24.U/04/PID/2/2016 W24.U/01/PID/5/2016 16 Pebruari 2016 2 Juni 2016 2 Juni 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

SOP PENYELESAIAN PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN DARI PN Dasar Hukum :




Keterkaitan :


Standart Operation Procedure (SOP) Sub Bagian RT dan TU


Peringatan :



Register Penahanan

Prosedur: 1. Kepaniteraan Pidana Menerima permohonan perpanjangan penahanan yang telah didisposisi oleh KPT/WKPT, Panitera. 2. Membuat penetapan sesuai dengan disposisi selanjutnya diberi paraf oleh Panmud dan Panitera. 3. Mengajukan penetapan yang telah diparaf untuk ditandatangani oleh KPT/WKPT. 4. Membuat salinan penetapan, kemudian dileges oleh Panitera. 5. Membuat Surat Pengantar Salinan Penetapan yang ditandatangani oleh Panitera. 6. Mengirimkan Surat Pengantar Penetapan Melalui Sub Bagian TU dan RT. No Aktifitas Pelaksana Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Negeri Pasal 29 ayat (1) & (2)

Staf

Pan Mud Pidana

Panitera

Mutu Baku KPT/ WKPT

Sub. Bagian TU dan RT

Persyaratan/ PerlengKapan

Waktu

OutPut

1.

Kepaniteraan Pidana Menerima permohonan perpanjangan penahanan yang telah didisposisi oleh KPT/WKPT, Panitera

Permohonan perpanjangan penahaan

1 Jam Register penetapan perpanjang an penahanan

2.

Membuat penetapan sesuai dengan disposisi selanjutnya diberi paraf oleh Panmud dan Panitera.


2 Jam Penetapan Perpanjang an Penahanan

3.

Mengajukan penetapan yang telah diparaf untuk ditandatangani oleh KPT/WKPT.


1 Jam Penetapan perpan jangan Penahanan

4.

Membuat salinan penetapan, kemudian dileges oleh Panitera


2 Jam Penetapan perpan jangan Penahanan

5.

Membuat Surat Pengantar Salinan Penetapan yang ditandatangani oleh Panitera

Penetapan Perpanjangan Penahanan

2 Jam Surat Pengantar Salinan Penetapan

6.

Mengirimkan Salinan Penetapan dan Surat Pengantar Melalui Bagian TU dan RT.

Surat Pengantar Salinan Penetapan

1 Jam Surat Pengantar Penetapan Penahanan Pengiriman Surat




MAHKAMAH AGUNG Pengadilan Tinggi Denpasar Kepaniteraan Pidana Jalan Tantular Barat No 1 Denpasar, 80000 Telp : (0361) 222952, Fax : (0361) 225761 Email : [email protected]


Website: www..pt-denpasar.go.id

SOP SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR Dasar Hukum :


1. Peraturan Mahkamah Agung RI No 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 2. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum.


Keterkaitan :


Standart Operation Procedure (SOP) Sub Bagian TU dan RT

Peralatan komputer, Register Induk Perkara Pidana

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, pelaporan perkara Pidana banding tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Register Induk Perkara Pidana

Prosedur: 1. Staf menerima surat masuk yang telah didisposisi oleh KPT/WKPT, Panitera dan Panitera Muda Pidana, Surat masuk yang diterima berupa surat permohonan yang terdiri dari (Permohonan Izin Berobat, Permohonan Pinjam tahanan, dan Permohonan Keluarga Meninggal) . 2. Staf Meregister Surat Masuk ke dalam buku register surat masuk. 3. Staf membuat konsep Jawaban Surat Permohonan yang berupa (Surat Penetapan dari Permohonan dan Surat Pengantar Penetapan Permo honan) 4. Staf mengajukan konsep surat untuk diparaf oleh Panmud dan Pansek/Wapan. 5. Staf mengajukan konsep surat yang telah diparaf untuk ditandatangani okeh KPT / WKPT / Ketua Majelis 6. Staf mengirimkan surat yang telah ditandatangani melalui Sub Bagian TU dan RT. 7. Staf mencatat surat yang telah dikirim ke dalam register surat keluar dan mengarsipkan arsip surat ke dalam ar sip surat keluar. No

Aktifitas

Pelaksana Staf

Panmud Pidana

Panitera

Mutu Baku KPT/WKPT/Ketua Sub. Bagian Majelis TU dan RT

Persyaratan/ Perleng Waktu Kapan

Out Put

1.

Menerima Surat Masuk dari Sub Bagian TU dan RT yang telah didisposisi oleh KPT/WKPT, Panitera

Disposisi 1 Hari Register Surat Masuk Kerja Surat Masuk

2.

Meregister Surat Masuk kedalam Buku Register Surat Masuk

Disposisi 1 Hari Regster Surat Masuk Kerja Surat Masuk

3

Membuat Konsep Jawaban Surat yang membutuhan balasan dan Mengarsipkan Tembusan Surat yang tidak membutuhkan jawaban

Surat Masuk 2 Jam Konsep Kerja Jawaban Surat

4

Mengajukan Konsep surat untuk diparaf oleh Panmud dan Panitera

Konsep Jawaban Surat

2 Jam Konsep Kerja Jawaban Surat

5

Mengajukan konsep surat yang telah diparaf untuk ditandatangai oleh KPT/WKPT/Ketua Majelis

Konsep Jawaban Surat

2 Jam Surat Kerja Jawaban




SOP PEMBUATAN LAPORAN Dasar Hukum :


1.

Peraturan Mahkamah Agung RI No 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 2. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tipikor Umum.


Keterkaitan :


Standart Operation Procedure (SOP ) Kepaniteraan Hukum

Peralatan komputer, Register Induk Perkara Pidana

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, pelaporan perkara Pidana banding tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Register Induk Perkara Pidana

Prosedur: 1. Mengecek perkara yang masuk dan putus didalam buku register pembantu perkara Pidana. 2. Membuat laporan bulanan pidana dengan mengisi formulir dari Kepaniteraan Hukum. 3. Menyerahkan laporan bulanan pidana ke Kepanitaraan Hukum. Pelaksana No

Aktifitas Staf

Panmud Pidana

Panitera

Mutu Baku KPT/WKPT

Persyaratan Kepaniteraan / Hukum Perleng Kapan Data Keadaan Perkara

Waktu

OutPut

1 Hari Kerja

Register Pembantu

1.

Mengecek perkara yang masuk dan putus didalam buku register pembantu perkara Pidana.

2.

Membuat laporan bulanan pidana

Laporan :

1 Hari Kerja

Formulir laporan bulanan

3.

Menyerahkan laporan bulanan pidana ke Kepaniteraan Hukum.

Laporan :

1 Hari Kerja

Agenda penyerahan lapbul ke Kepaniteraan Hukum






Sop Pengarsipan Dan Pengiriman Berkas Ke Kepaniteraan Hukum Dasar Hukum :


1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang dirubah Pertama dengan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Ke dua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.


Keterkaitan:


Standart Operation Procedure (SOP ) Kepaniteraan Hukum


Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengarsipan berkas perkara Pidana tidak berjalan secara efesien dan efektif.

Register Berkas Perkara

Prosedur: 1. 2. 3.

Melakukan pengecekan Perkara Putus dalam register pembantu Pidana Mengarsipkan berkas putusan yang masih aktif dalam ruang arsip pidana. Menyerahkan berkas putusan yang sudah incracht ke Kepaniteraan Hukum Pelaksana

No

Aktifitas

Panmud Pidana

Staf

Mutu Baku Kepaniteraan Hukum

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

OutPut

1.

Melakukan Pengecekan Perkara Putus Dalam Register Pembatu Pidana

Register Pembantu

1 hari Kerja

Data Perkara Pidana Putus

2

Mengarsipkan Berkas Putusan yang masih Aktif dalam Ruang Arsip Pidana

Data Perkara Putus

1 hari Kerja

Register Arsip

3

Menyerahkan berkas Putusan yang sudah incracht ke kepaniteraan Hukum

Data Perkara Putus

1 hari Kerja

Register penyerahan berkas ke Kepaniteraan Hukum






Sop Pengiriman Berkas Perkara Banding Pidana Dasar Hukum :


1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang dirubah Pertama dengan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Ke dua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum. 5. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan


Keterkaitan:


1. SOP Penyelesaian Administrasi Perkara Pidana 2. SOP Sub Bagian TU dan RT


Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara Pidana banding tidak berjalan secara efesien dan efektif.

Register lnduk PerkaraPidana.

Prosedur: 1. 2. 3.

Menyiapkan Berkas Perkara Banding yang putus dan akan dikirim ke PN Pengaju. Membuat surat pengantar pengiriman berkas ke PN Pengaju yang ditandatangani oleh Panitera. Mengirimkan berkas perkara putus melalui Sub Bagian TU dan RT kemudian menyerahkan salinan pengiriman yang berisi nomor pengiriman ke PN Pengaju kepada PP. Pelaksana

No

Aktifitas Staf

Mutu Baku

Sub Panmud Panitera Panitera Bagian TU Pidana Pengganti dan RT

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

OutPut

1.

Menyiapkan Berkas Perkara Banding yang putus dan akan dikirim ke PN Pengaju

Berkas Perkara 2 Jam Kerja Berkas Perkara Siap Kirm

2.

Membuat surat pengantar pengiriman berkas ke PN Pengaju yang ditandatangani oleh Panitera.

Berkas Perkara

3.

Mengirimkan berkas perkara putus melalui Sub Bagian TU dan RT kemudian menyerahkan salinan pengiriman yang berisi nomor pengiriman ke PN Pengaju kepada Panitera Pengganti.

Berkas Perkara

1 hari kerja Pengiriman kembali berkas perkara banding putusan PT 1 hari kerja Agenda Pengiriman Berkas Perkara Ke Sub Bagian TU dan RT/ PP


I KETUT GEDE, S.H.,M.H. NIP. 1952 0615 197902 100 1

SOP PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA KE MAJELIS HAKIM

Recommend Documents