Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
W27.A/ 210 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 15 Januari 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN HAKIM
Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Minutasi Perkara
Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Peradilan Indonesia
Dasar Hukum
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Herzien Indonesis Reglement (HIR), Rechtsreglement Buitengewesten (RBg); 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi 50 Tahun 2009 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 001/KMA/SK/I/1991 tanggal 6. Buku II edisi revisi Tahun 2010
Keterkaitan : SOP Persiapan Persidangan SOP Persidangan SOP Penyelesaian Berkas Perkara
Peralatan/perlengkapan Berkas Perkara Surat-surat bukti
Peringatan : Minutasi perkara dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan
Pencatatan dan pendataan Tanggal persidangan dan tanggal putusan
No.
Kegiatan / Aktivitas
Pelaksana Hakim Ketua majelis Anggota
Memerintahkan Hakim Anggota untuk menyusun berkas banding secara 1. kronologis Memilah dan menyusun berkas 2. banding Menyerahkan berkas perkara yang sudah tersusun kepada Ketua Majelis 3. untuk penandatanganan lembar minutasi
4. Menandatangani lembar minutasi Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera 5. sidang untuk diteruskan kepada Panmud Banding Panitera sidang mencatat data minutasi perkara ke dalam kendali panitera (PP) dan meneruskan berkas 6. perkara kepada Panmud Banding untuk penggandaan (salinan putusan)
Mutu Baku Panitera Sidang
Kelengkapan
Waktu
berkas perkara
30 menit
Berkas Perkara
30 menit
Berkas Perkara , lembar minutasi
5 menit
berkas perkara, lembar minutasi berkas perkara
berkas perkara, putusan
5 menit
5 menit
10 menit
Output
Keterangan
berkas perkara tersusun berkas perkara tersusun tanggal minutasi
tandatangan minutasi
berkas yang telah diminutasi
Bundel berkas banding
12 20133 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 201
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
W27.A/ 211 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 15 Januari 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN HAKIM
Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Pembinaan dan Pengawasan Internal
Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 5. Kompilasi Hukum Islam; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI KMA Nomor 001/SK/I/1991 tanggal 7. Buku II edisi revisi tahun 2010; 8. Buku IV Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Keterkaitan SOP Penerimaan perkara banding SOP Persidangan SOP Penyelesaian Berkas Perkara SOP Bidang Administrasi umum
SOP Bidang Keuangan SOP Bidang Pelayanan Publik SOP Bidang Kepegawaian SOP Manajemen Peradilan
Peringatan Hasil temuan Hakim Pengawas Daerah harus ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan dalam kontrak kinerja. Jika tindak lanjut tidak dilakukan, pimpinan dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pejabat/petugas terkait.
Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Memahami peraturan tentang administrasi perkara dan administrasi Memahami tentang peraturan pengelolaan manajemen peradilan dan Memahami tentang peraturan pengelolaan teknologi IT;
Peralatan/perlengkapan Program Kerja Hasil Binwasbid Buku-buku keuangan DIPA dan Perkara Aplikasi SIADPTA Plus Pencatatan dan pendataan PKP, LT, KKP, LHP
Pelaksana No.
Kegiatan / Aktivitas
Ketua
Wakil Ketua
Tim Binwas
Mutu Baku Wakil Panitera
Kelengkapan
Waktu
Output
SK Ketua
1 hari kerja
Surat Tugas
1.
Memerintahkan kepada Hakim Pengawas untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal melalui WKPTA selaku koordinator
2.
Memberikan arahan/ petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal kepada Tim
bahan Binwas 120 menit Form LHP
3.
Melakukan persiapan (briefing)
bahan Binwas
60 menit
Form LHP
4.
Menyusun KKP
bahan Binwas
60 menit
Form LHP
5.
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
6.
Menyusun Lembar Temuan dan KKP
Form LT dan KKP
120 menit
Hasil Temuan
7.
Melaksanakan ekspose
Hasil Temuan
120 menit
Saran Tindak Lanjut
8.
Menyusun LHP dan menyerahkan kepada Ketua Pengadilan melalui Koordinator
Hasil Temuan
7 hari kerja
Dokumen LHP
9.
Menyerahkan LHP kepada Sekretaris Tim untuk didokumentasikan
Dokumen LHP 10 menit
arsip LHP
surat tugas dan kelengkapan 2 hari kerja administrasi
Keterangan
LT dan KKP
LHP dibuat di tempat jika dilakukan expose
13 20133 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 201
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
W27.A/ 212 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 15 Januari 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN HAKIM
Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Pembinaan dan Pengawasan Daerah
Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Herzien Indonesis 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 6. Kompilasi Hukum Islam ; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI KMA Nomor 001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin ; 8. Buku II edisi revisi tahun 2010; 9. Buku IV Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Keterkaitan SOP Penerimaan perkara SOP Persidangan SOP Penyelesaian Berkas Perkara SOP Bidang Administrasi umum
SOP Bidang Keuangan SOP Bidang Pelayanan Publik SOP Bidang Kepegawaian SOP Manajemen Peradilan
Peringatan Hasil temuan Hakim Pengawas Daerah harus ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan dalam kontrak kinerja. Jika tindak lanjut tidak dilakukan, pimpinan dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pejabat/petugas terkait.
Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Memahami peraturan tentang administrasi perkara dan administrasi Memahami tentang peraturan pengelolaan manajemen peradilan Memahami tentang peraturan pengelolaan teknologi IT
Peralatan/perlengkapan Program Kerja Hasil Binwasbid Buku-buku keuangan DIPA dan Perkara Aplikasi SIADPA Plus Pencatatan dan pendataan PKP, LT, KKP, LHP
Pelaksana
Mutu Baku Asisten administrasi
No.
Kegiatan / Aktivitas
1.
Memerintahkan kepada Hakim Pengawas untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan melalui WKPTA selaku koordinator
2.
Memberikan pembekalan materi pengawasan kepada Tim Binwas
bahan Binwas
180 menit Form LHP
3.
Mengikuti pembekalan
bahan Binwas
180 menit Form LHP
4.
Menyiapkan bahan Binwas dan menyusun PKP
bahan Binwas
120 menit Form LHP
5.
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan
surat tugas dan kelengkapan 2 hari kerja administrasi
6.
Menyusun Lembar Temuan dan KKP
Form LT dan KKP
180 menit
Hasil Temuan
7.
Melaksanakan ekspose
Hasil Temuan
120 menit
Saran Tindak Lanjut
8.
Menyusun LHP dan menyerahkan kepada Ketua Pengadilan melalui Koordinator
Hasil Temuan
7 hari kerja
Dokumen LHP
9.
Menyerahkan LHP kepada asisten administrasi untuk didokumentasikan
Dokumen LHP 10 menit
arsip LHP
Ketua
Wakil Ketua Tim Binwas
Kelengkapan
Waktu
Output
SK Ketua
1 hari kerja
Surat Tugas
Keterangan
LT dan KKP
LHP dibuat di tempat jika dilakukan expose
14 20133 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 201
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
W27.A/ 213 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 15 Januari 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN HAKIM
Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Pembinaan dan Pengawasan Pengaduan
Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 5. Kompilasi Hukum Islam; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI KMA Nomor 001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin ;
Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Peradilan Indonesia; Memahami mekanisme penanganan pengaduan di lingkungan Peradilan; Memahami aturan/ kode etik hakim dan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (KMA) Nomor 076/SK/KMA/VII/2009 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan 8. Buku IV Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Peradilan; Keterkaitan SOP Penerimaan perkara banding SOP Persidangan SOP Penyelesaian Berkas Perkara SOP Penanganan Pengaduan
Peralatan/perlengkapan Program Kerja Agenda Pengaduan
Peringatan Jika pengaduan terbukti, pejabat/hakim dikenai sanksi sesuai PP No. 53 Tahun 2010 dan atau sesuai Keputusan Bersama MA RI dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik Hakim;
Pencatatan dan pendataan Surat pengaduan, keterangan saksi, hasil klarifikasi, Berita Acara Pemeriksaan.
No.
Kegiatan / Aktivitas
Ketua
Pelaksana Hakim Tinggi Wakil Ketua Pengawas Daerah
Mutu Baku Panitera Muda Hukum
Kelengkapan
Waktu
Output
surat pengaduan, data dukung, hasil tela'ah kewenangan
1 hari kerja
Dokumen Pengaduan
1.
Menerima dokumen pengaduan dan hasil tela'ah kewenangan dari Panitera Muda Hukum
2.
Menentukan kewenangan penanganan pengaduan
Dokumen Pengaduan
1 hari kerja
Disposisi
3.
Memerintahkan WKPTA selaku Koordinator untuk menela'ah materi pengaduan
Dokumen Pengaduan
120 menit
Disposisi
4.
Menela'ah materi pengaduan
Dokumen Pengaduan
1 hari kerja
Hasil Tela'ah
5.
Mendelegasikan tugas penela'ahan materi pengaduan kepada Hakim Tinggi Pengawas Daerah
Dokumen Pengaduan
60 menit
Disposisi
6.
Menela'ah materi pengaduan
Dokumen Pengaduan
2 hari kerja
Hasil Tela'ah
7.
Menyampaikan hasil penela'ahan kepada WKPTA
Dokumen Pengaduan
60 menit
Hasil Tela'ah
8.
Mengoreksi hasil tela'ah Hakim Tinggi Pengawas
Dokumen Pengaduan
120 menit
Hasil Tela'ah terkoreksi
9.
Menyampaikan hasil penela'ahan dan kesimpulan kepada Ketua Pengadilan
Dokumen Pengaduan
15 menit
Keterangan
Dokumen Pengaduan & Kesimpulan
15 20133 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 201
No.
Kegiatan / Aktivitas Ketua
Pelaksana Hakim Tinggi Wakil Ketua Pengawas Daerah
10. Menentukan bentuk tindak lanjut
Menugaskan kepada WKPTA dan atau Hakim 11. Tinggi untuk melaksanakan tindak lanjut pengaduan
Mutu Baku Panitera Muda Hukum
Keterangan Kelengkapan
Waktu
Output
Dokumen Pengaduan & Kesimpulan
1 hari kerja
Bentuk Tindak Lanjut
Dokumen pengaduan
60 menit
Surat Tugas
12. Melaksanakan tindak lanjut
Dokumen pengaduan & surat tugas
2 hari kerja
LT & KKP
13. Menyusun Hasil Temuan
Dokumen pengaduan, LT & KKP
1 hari kerja
LHP
Menyampaikan hasil tindak lanjut dan 14. rekomendasi kepada Ketua melalui WKPTA selaku koordinator
15.
Membuat keputusan sesuai hasil rekomendasi Tim
Menyerahkan laporan hasil tindak lanjut 16. pengaduan kepada Panitera Muda Hukum untuk didokumentasikan 17.
Mendokumentasikan hasil penanganan pengaduan
Dokumen pengaduan & LHP
Bentuk tindak lanjut antara lain klarifikasi, menjawab dengan surat atau menugaskan Tim untuk turun ke lapangan
15 menit Dokumen pengaduan lengkap
Dokumen pengaduan lengkap
3 hari kerja
Dokumen pengaduan lengkap
15 menit
Bahan arsip
Dokumen pengaduan lengkap
10 menit
Dokumentas i laporan pengaduan
SK
16 20133 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 201
1.2. SOP Panmud Banding Nomor SOP
W27.A/ 214 /OT.01.3/I/2014
Tanggal Pembuatan
2 Januari 2014
Tanggal Revisi
-
Tanggal Efektif
15 Januari 2014
Disahkan oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KEPANITERAAN
Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001
PANITERA MUDA BANDING
Penerimaan Perkara Banding
Nama SOP Dasar Hukum :
Kualifikasi pelaksana :
1 UU Nomor 20 Tahun 1974 tentang Peradilan Ulangan
1
Memahami Penerimaan Perkara Banding
2 UU No.7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006, Jo UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
2
Memahami Tugas & Fungsi Meja I dan Meja II,
3 PP No. 53 Tahun 2008 Tentang PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung &
serta Prosedur Penerimaan Perkara Banding
Badan Peradilan yang berada dibawahnya 4 KEPMA No. 044/KMA/SK/III/2009 Tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung dan Empat Peradilan dibawahnya 5 PERMA No. 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung & Peradilan Dibawahnya 6 SEMA No. 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara Keterkaitan 1. SOP Penerimaan Perkara Banding
Peralatan/perlengkapan 1 Komputer 2 Bukti Kwitansi Pembayaran Perkara 3 Chek List
Peringatan
Pencatatan dan pendataan 1 Buku Jurnal 2 Buku Induk
Pelaksana No.
Kegiatan
Wapan
Meja I
Meja II
Mutu Baku Panmud Banding
Kelengkapan
Waktu
Output
1
Menyerahkan berkas banding kepada Panmud Banding
Berkas Perkara
5 menit
Berkas Perkara
2
Meneliti Kelengkapan Berkas
Check List berkas perkara
30 menit
Berkas Perkara
3
Bukti biaya perkara banding dicocokan dengan rekening koran
Slip Setoran & Rek. Koran
5 menit
Biaya Banding Diterima
4
Memberi nomor perkara & mencatat dalam buku keuangan perkara
Buku Keuangan Perkara
10 menit
Perkara Terdaftar
5
Berkas perkara yang telah diberi nomor diserahkan untuk diregister dan diinput dalam SIADPTA
Berkas perkara
5 menit
Berkas Perkara
6
Meregister perkara banding dan menginput dalam SIADPTA
15 menit
Perkara Teregister pada buku & SIADPTA
Tidak Ya
Berkas perkara
Ket
17 20133 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 201
Nomor SOP
W27.A/ 215 /OT.01.3/I/2014
Tanggal Pembuatan
2 Januari 2014
Tanggal Revisi
-
Tanggal Efektif
15 Januari 2014
Disahkan oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KEPANITERAAN
Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001
PANITERA MUDA BANDING
Registrasi Perkara Banding
Nama SOP Dasar Hukum :
Kualifikasi pelaksana :
1 UU Nomor 20 Tahun 1974 tentang Peradilan Ulangan
1
Memahami Pendaftaran Perkara Banding
2 UU No.7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006, Jo UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
2
Memahami Tugas & Fungsi Meja II, serta Prosedur Registrasi
3 PP No. 53 Tahun 2008 Tentang PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung &
Perkara Banding
Badan Peradilan yang berada dibawahnya 4 KEPMA No. 044/KMA/SK/III/2009 Tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung dan Empat Peradilan dibawahnya 5 PERMA No. 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung & Peradilan Dibawahnya 6 SEMA No. 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara Keterkaitan 1. SOP Registrasi Perkara Banding
Peralatan/perlengkapan 1 Komputer 2 Instrumen 3 Buku Register Banding
Peringatan
Pencatatan dan pendataan 1 Buku Register Banding 2 SIADPTA
No.
Kegiatan
1
Membuatkan konsep surat Pemberitahuan Registrasi perkara banding
2
Menyampaikan konsep surat Pemberitahuan Registrasi kepada Panmud Banding untuk dikoreksi dan diparaf
Staff
Panmud Banding
Mutu Baku
PELAKSANA Wakil Panitera
Pansek
Umum
Kelengkapan
Waktu
Output
Konsep PBT
10 menit
Konsep PBT
Identitas Para Pihak
30 Menit
Data Perkara
Ket
Ya
Tidak 3
Memeriksa dan menyampaikan konsep Pemberitahuan Registrasi kepada Wapan
4
Memeriksa konsep Pemberitahuan Registrasi dan menyampaikan kepada Pansek
5
Memeriksa dan memberi ACC
6
Menerima konsep Pemberitahuan Registrasi untuk di ketik
7
Ya
Bundel A & B
Tidak
Ya
Draf PBT
5 Menit
10 Menit
Draf PBT
Konsep Surat
Tidak Konsep Surat
3 Menit
Konsep Surat ACC
Konsep Surat ACC
3 Menit
Surat PBT
Memerintahkan kepada staff untuk melakukan pengetikan surat Pemberitahuan Registrasi
Surat PBT
3 Menit
Surat PBT di Tanda Tangan
8
Mengetik surat Pemberitahuan Registrasi dan disampaikan kepada Panmud Banding
Surat PBT
5 Menit
Surat PBT
9
Membubuhkan paraf dan meneruskan ke Wapan untuk diparaf
Surat PBT
3 Menit
Surat PBT
10
Membubuhkan paraf dan meneruskan ke Pansek untuk ditandatangani
Surat PBT
3 Menit
Surat PBT
11
Menandatangani surat PBT
Surat PBT
3 Menit
Surat PBT yang telah ditanda tangani
12
Menerima surat Pemberitahuan Registrasi yang telah ditandatangi Pansek untuk dikirim
Surat PBT yang telah ditanda tangani
3 Menit
Surat PBT yang telah ditanda tangani
13
Meminta nomor surat pada bagian umum
Surat PBT yang telah ditanda tangani
3 Menit
Surat PBT diberi nomor
14
Memerintahkan staff untuk mempersiapkan pengiriman surat regsitrasi yang akan dikirim
Surat PBT diberi nomor
3 Menit
Surat PBT diberi nomor
15
Mempersiapkan pengiriman surat registrasi yang akan dikirim
Surat PBT diberi nomor
3 Menit
Surat PBT sudah disampul
16
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Registrasi untuk dikirim ke PA Pengaju dan para pihak melalui Kasubag Umum
Surat PBT sudah disampul
3 Menit
Surat PBT dikirim
17
Mengarsipkan surat Pemberitahuan Registrasi
Surat PBT dikirim
3 Menit
Surat PBT diarsip
Ya
18 20133 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 201
