PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS DI LINGKU Ditulis oleh Administrator
Download brosur
Diperlukan waktu : 6 bulan (TMT berkas lengkap)
Syarat dan Kelengkapan Berkas
Syarat :
1.
PNS Pemprov. Kaltim;
2.
SK pensiun BUP;
3.
SK Pensiun Dini;
1 / 13
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS DI LINGKUN Ditulis oleh Administrator
4.
SK Calon Pegawai Negeri Sipil (80 %);
5.
SK Pangkat terakhir;
6.
SK Jabatan terakhir pada saat pensiun dini (jika ada);
7.
SK jabatan terakhir pada saat pensiun BUP (jika ada);
8.
SK pelimpahan sebagai PNSD bagi purna tugas PNS yang merupakan pelimpahan dari eks Pemerinta
2 / 13
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS DI LINGKU Ditulis oleh Administrator
9.
Rekening pribadi pada Bank BPD Kaltim.
Kelengkapan berkas :
1.
Surat Pengantar dari instansi tempat bekerja;
2.
Fotokopi
SK Pensiun BUP;
3.
Fotokopi
SK Pensiun Dini;
4.
Fotokopi
SK Calon PNS (80 %);
3 / 13
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS DI LINGKUN Ditulis oleh Administrator
5.
Fotokopi SK Pangkat terakhir;
6.
Fotokopi SK Jabatan terakhir pada saat BUP (jika ada);
7.
Fotokopi SK Jabatan terakhir pada saat pensiun dini;
8.
Fotokopi
SK pelimpahan sebagai PNSD bagi purna tugas PNS pelimpahan dari eks Pemerintah Pusa
9.
Fotokopi nomor rekening pribadi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim.
4 / 13
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS DI LINGKUN Ditulis oleh Administrator
Nomor 2 s.d 8 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
Dasar Hukum :
1.
UU No. 1 Tahun 1956;
2.
UU No. 11 Tahun 1969;
5 / 13
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS DI LINGKU Ditulis oleh Administrator
3.
UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
4.
UU No. 32 Tahun 2004;
5.
UU No. 33 Tahun 2004;
6.
PP No. 25 Tahun 2000;
7.
Keputusan Gubernur Kaltim No. 861.4/K.340/2002;
8.
6 / 13
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS DI LINGKUN Ditulis oleh Administrator
Keputusan Gubernur Kaltim No. 861.4/K.450/2007;
9.
Perda Prov. Kaltim No. 4 Tahun 2003. Normal 0 false false false
MicrosoftInternetExplorer4
Diperlukan waktu : 6 bulan (TMT berkas lengkap)
Syarat dan Kelengkapan Berkas
Syarat :
1.
PNS Pemprov. Kaltim;
2.
SK pensiun BUP;
7 / 13
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS DI LINGKUN Ditulis oleh Administrator
3.
SK Pensiun Dini;
4.
SK Calon Pegawai Negeri Sipil (80 %);
5.
SK Pangkat terakhir;
6.
SK Jabatan terakhir pada saat pensiun dini (jika ada);
7.
SK jabatan terakhir pada saat pensiun BUP (jika ada);
8 / 13
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS DI LINGKUN Ditulis oleh Administrator
8.
SK pelimpahan sebagai PNSD bagi purna tugas PNS yang merupakan pelimpahan dari eks Pemerinta
9.
Rekening pribadi pada Bank BPD Kaltim.
Kelengkapan berkas :
1.
Surat Pengantar dari instansi tempat bekerja;
2.
Fotokopi
SK Pensiun BUP;
3.
9 / 13
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS DI LINGKU Ditulis oleh Administrator
Fotokopi
SK Pensiun Dini;
4.
Fotokopi
SK Calon PNS (80 %);
5.
Fotokopi SK Pangkat terakhir;
6.
Fotokopi SK Jabatan terakhir pada saat BUP (jika ada);
7.
Fotokopi SK Jabatan terakhir pada saat pensiun dini;
8.
Fotokopi
SK pelimpahan sebagai PNSD bagi purna tugas PNS pelimpahan dari eks Pemerintah Pusa
10 / 13
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS DI LINGKUN Ditulis oleh Administrator
9.
Fotokopi nomor rekening pribadi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim.
Nomor 2 s.d 8 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
Dasar Hukum :
1.
UU No. 1 Tahun 1956;
11 / 13
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS DI LINGKUN Ditulis oleh Administrator
2.
UU No. 11 Tahun 1969;
3.
UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
4.
UU No. 32 Tahun 2004;
5.
UU No. 33 Tahun 2004;
6.
PP No. 25 Tahun 2000;
12 / 13
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS DI LINGKU Ditulis oleh Administrator
7.
Keputusan Gubernur Kaltim No. 861.4/K.340/2002;
8.
Keputusan Gubernur Kaltim No. 861.4/K.450/2007;
9.
Perda Prov. Kaltim No. 4 Tahun 2003.
13 / 13
