Kebijakan Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh
Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas
Manado, 19 September 2016
MENGAPA ADA PERMUKIMAN KUMUH ? Urbanisasi yang pesat memberikan implikasi terhadap perumahan dan permukiman 90,0
250.000.000
80,0 60,0
49,8
50,0
20,0
60
66,6
63,4
30,9 17,2
200.000.000 150.000.000
42,2
40,0
30,0
53,3
56,7
100.000.000
22,4
Juta Jiwa
Persentase
70,0
50.000.000
10,0 0,0
1970
1980
1990
% Penduduk Perkotaan
2000
2010
% Penduduk Perdesaan
35-40% Pertumbuhan Penduduk Alami
Meningkatnya kepadatan permukiman dan perubahan kebutuhan rumah untuk rumah tangga di perkotaan
2015
2020
2025
Jumlah Penduduk Perkotaan
30-40% Reklasifikasi Desa ke Kota Meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar dan sistem pengelolaan permukiman
2030
2035
Jumlah Penduduk Perdesaan
25-30%-Migrasi Desa ke Kota Meningkatnya kebutuhan rumah layak dan terjangkau serta rumah sewa
Ketidaksiapan kota menghadapi urbanisasi berpotensi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010
MENGAPA ADA PERMUKIMAN KUMUH ? ORANG KEMUDIAN MEMBANGUN RUMAH SECARA SWADAYA TANPA KENDALI
Pembangunan rumah
sekarang Pertumbuhan penduduk
masa depan Tanpa atau kurang pembinaan dan pengawasan
Permukiman padat, infrastruktur (jalan, drainase, air minum, dll) tidak terintegrasi, rawan kebakaran, sebagian berada di kawasan illegal.
LATAR BELAKANG Kondisi Saat Ini1
Amanat Pasal 28(h) Ayat 1-UU Dasar 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”
22%
30%
36%
50%
atau
atau
atau
atau
RPJPN-UU 17 Tahun 2007 Kota tanpa permukiman kumuh tahun 2025 melalui penyediaan hunian dan sarana prasarana yang layak, kebijakan yang berkelanjutan, dan enabling environment yang memadai.
29juta
9juta
masyarakat perkotaan tinggal di permukiman kumuh tanpa/dengan layanan dasar minimal
masyarakat permukiman kumuh tinggal di permukiman dengan akses air minum yang buruk
SDGs Target 11-1 Memastikan akses seluruh masyarakat terhadap rumah dan pelayanan dasar yang aman, layak huni, dan terjangkau serta peningkatan kualitas seluruh permukiman kumuh di tahun 2030.
TARGET
Penyediaan Hunian Layak (Sewa/Milik)
1)
Slum profiling by NCEP Urban-World Bank, carried out nationally, 2015
RPJMN 2015-2019
4,4juta
11juta masyarakat permukiman kumuh tinggal di permukiman dengan akses sanitasi dan drainase yang buruk
13,5juta masyarakat miskin tinggal di permukiman kumuh dengan sub-standard housing, akses buruk terhadap pelayanan dasar, rentan kesehatan dan bencana, dll.
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Pengentasan Kawasan Kumuh untuk mencapai Kota Tanpa Kumuh
1,5juta
38.431 Ha
PRINSIP DASAR PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH
Menjamin Keamanan Bermukim
Pemerintah Daerah sebagai Nakhoda
Partisipasi Masyarakat
Terintegrasi dengan Sistem Kota
Kolaborasi dan Komprehensif
Setiap orang harus dilindungi dari penggusuran yang sewenang-wenang
Pemda bertanggung jawab dalam penanganan permukiman kumuh
Pelibatan masyarakat melalui proses partisipatif mulai dari perencanaan hingga pengawasan
Keterpaduan rencana penanganan kumuh dengan rencana pembangunan kota
Menyelesaikan berbagai persoalan kumuh dari berbagai sektor, baik fisik maupun non-fisik melalui kolaborasi antar stakeholders.
Pemerintah Pusat berperan sebagai pendamping dan enabler.
PENANGANAN (UPGRADING) ATAU PENGENTASAN (ALLEVIATION) ?
SLUM UPGRADING (PENANGANAN)
Fokus kepada upaya pembangunan infrastruktur dasar, belum berorientasi pencegahan.
MENUJU
SLUM ALLEVIATION (PENGENTASAN)
Fokus kepada upaya penanganan dan pencegahan, mencakup seluruh aspek terkait pembangunan perumahan dan permukiman.
KOMPONEN MINIMAL PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH
Menjamin secure tenure masyarakat (hak pemanfaatan/milik)
Kualitas Bangunan Hunian Aksesibilitas Lingkungan Drainase Lingkungan Pelayanan Air Minum/Baku Pengelolaan Air Limbah
Pengelolaan Persampahan
4 dari 7 indikator terkait dengan air minum dan sanitasi
Penanggulangan Kebakaran Meningkatkan akses MBR terhadap pembiayaan mikro terhadap rumah sewa/milik
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.
Kota Tanpa Kumuh hanya dapat terwujud jika ada sistem yang dapat memastikan seluruh komponen pengentasan (lahan, pembiayaan, infrastruktur dasar, dan penghidupan berkelanjutan) dapat tersedia/terwujud.
APA ITU “0%” KUMUH? RPJMN 2015-2019
2015
2016
2017
2018
38.431 Ha
2019
2020
2021
2022
2023
Transisi menuju 0 Ha
Tipologi 1
Perencanaan hingga
Tipologi 2
Pendataan hingga
Tipologi 3
Advokasi hingga
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Perencanaan
Sudah melaksanakan program penanganan permukiman kumuh hingga tuntas sesuai dengan perencanaan skala kab/kota
Sedang melaksanakan program penanganan permukiman kumuh sesuai dengan perencanaan skala kab/kota
Baru selesai menyusun perencanaan skala kabupaten/kota.
2024
2025
0 Ha Pemeliharaan hingga
Penguatan
Penyelesaian Pelaksanaan
0%
0%
hingga Pemeliharaan
Pelaksanaan
0%
Tipologi ditentukan berdasarkan tingkat kesiapan pemda untuk menjadi nakhoda
PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI NAKHODA Mainstreaming kumuh ke dalam agenda RPJMD Menerapkan demand responsive approach Pemda sebagai Nakhoda
Adanya alokasi pendanaan terhadap penanganan permukiman kumuh Adanya kapasitas kelembagaan yang memadai. Adanya rencana pengentasan permukiman kumuh yang strategis dan komprehensif
Dalam memenuhi perannya sebagai Nakhoda, minimal karakteristik tersebut harus dimiliki oleh pemda. Pemerintah pusat akan berperan dalam pendampingan, bimbingan teknis, dan memberikan dukungan regulasi/kebijakan.
MEMBANGUN PLATFORM BERSAMA-TANTANGAN BAGI RP2KPKP
Pemerintah Daerah
Visi misi, mandat, tupoksi , political support, dukungan pendanaan.
2
BANK DLL
Lahan
Rumah
Pokja PKP Daerah
Inf..Dasar
PHLN
Strategi Pengentasan Permukiman Kumuh Kab/Kota
SWA DAYA Sosial & Ekonomi
NSUP/KOTAKU NUSP DAN LAIN-LAIN
APBN
APBD
CSR
Strategi Pengentasan Permukiman Kumuh Kab/Kota harus disusun atas dasar: 1. Dari,oleh, dan untuk kota ybs. 2. Berdasarkan strategi pembangunan kota 3. Skala kota dengan kejelasan prioritas penanganan 4. Demand responsive approach (top-down meets bottom-up) 5. Multi sektor, multi stakeholder 6. Tidak bersifat ke-project-an Strategi Pengentasan Permukiman Kumuh Kab/Kota berisikan: 1. Kegiatan 2. Tahapan/Waktu 3. Lokasi 4. Besaran 5. Sumber Dana Dari rencana kegiatan pembangunan berbagai sektor (sosial, ekonomi, dan infrastruktur fisik) yang dibutuhkan dalam penanganan permukiman kumuh.
TERIMA KASIH Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kementerian PPN/BAPPENAS Gedung Utama Lantai 3, Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta Telp/Fax: (021) 3149635/Email:
[email protected]
