BANK & NON BANK
SOPAR M.H.
SUNGGAL -2017
1
Table of Contents BAB I ................................................................................................... 4 BANK .................................................................................................. 4 BAB II................................................................................................ 12 ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API) ........................ 12 BAB III .............................................................................................. 23 OTORITAS MONETER ................................................................... 23 BAB IV .............................................................................................. 32 KESEHATAN DAN RAHASIA BANK ........................................... 32 BAB V ............................................................................................... 45 JENIS BANK ..................................................................................... 45 BAB VI .............................................................................................. 50 PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ......................... 50 BAB 7 ................................................................................................ 68 KREDIT BANK ................................................................................ 68 BAB 8 ................................................................................................ 77 KLIRING ........................................................................................... 77 BAB 9 ................................................................................................ 86 BANK SYARIAH ............................................................................. 86 BAB X ............................................................................................... 94 NON BANK : OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)................... 94
2
3
BAB I BANK
1.1 Lembaga Keuangan
SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990 tentang βLembaga Keuanganβ : Semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.
Kegiatan pembiayaan Lembaga Keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa. Lembaga Keuangan dikelompokkan dalam Bank dan Non Bank.
Perbedaan Kegiatan Bank
Lembaga Keuangan Non Bank
Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, giro, deposito). Penghimpunan Dana Secara tak langsung dari masyarakat (kertas berharga, penyertaan, pinjaman/ kredit dari lem baga lain)
Penyaluran Dana
Hanya secara tak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga; dan bias juga dari penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain.
Untuk tujuan modal ker ja, investasi, konsumsi.
Terutama untuk tujuan investasi.
Kepada badan usaha dan individu.
Terutama kepada badan usaha.
4
Untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
Terutama untuk jangka panjang dan pendek Terutama untuk jangka menengah dan panjang.
UU No.10 Tahun 1998 tentang βPerubahan atas UU No.7/1992 tentang Perbankanβ : Bank terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum dapat memilih kegiatan usahanya atas dasar prinsip syariah. Non Bank dapat berupa Lembaga Pembiayaan (perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, jasa anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit,perdagangan surat berharga ), asuransi, dana pension, pegadaian, pasar modal,dll.
1.2 Klasifikasi Uang Pengertian Sempit (Narrow Money)
Ialah uang dengan likuiditas (cair) paling tinggi. Yaitu Uang Kartal : alat pembayaran yang syah ,dikeluarkan BI dalam bentuk kertas dan logam untuk kegiatan sehari-hari. Uang Giral (demand deposit) ialah simpanan dana masyarakat (pihak ketiga) beru pa rekening giro. Uang ini dinotasikan M1. Uang beredar adalah M1.
Pengertian Luas (Broad Money)
5
Terdiri dari M2 = M1 + rekening tabungan (saving deposit) dan deposito berjangka (time deposit). Dan M3 = M2 + Dana Pihak Ketiga di Non Bank. Urutan Likuid : π1 > π2 > π3.
1.3 Fungsi Uang Definisi : Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, pembayaran utang, pajak PBB, dll.
Syarat :
a. b. c. d. e.
Uang harus dapat diterima secara umum. Memiliki nilai yang stabil. Agar dipercaya, sekalipun dapat berubah kecil. Jumlah yang beredar mencukupi kebutuhan. BI menjamin supply uang. Mudah dibawa. Tidak menghambat transaksi. Sekalipun uang berpindah tangan nilai fisiknya harus bertahan.
Peran Uang
1.
Alat tukar Uang sebagai alat tukar tidak langsung antara penjual dan pembeli, untuk melancarkan transaksi.
2.
Pengukur nilai
6
Dapat menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperju albelikan; mengukur kekayaan. Uang harus mempunyai satuan nilai.
3.
Standar Pembayaran Masa Depan Sebagai standar pembayaran masa depan untuk cicilan hutang dan pembayaran.
4.
Penimbun Kekayaan atau Daya Beli Uang memengaruhi orang untuk memegang uang. Uang yang digunakan masa kini akan memiliki nilai masa kini dan penggunaan masa depan akan memiliki nilai masa depan.
1.4 Fungsi Bank Fungsi utama Bank adalah menghimpun dan menyalurkan kembali dana Pihak Ketiga (masyarakat) untuk berbagai tujuan ( intermediary). Fungsi Bank : 1.
Agent of trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust (kepercayaan), baik dalam menghimpun maupun menyalurkan dana. Uang masyarakat tidak disalahgunakan, dikelola dengan baik, tidak bangkrut, dan dapat ditarik kembali pada saatnya. Sebaliknya Bank hanya mau menyalurkan dana jika debitur (pengutang) dilandasi kepercayaan. Debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, mengelola pinjaman dengan baik, membayar pada saat jatuh tempo, dan mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman dan kewajiban.
2.
Agent of development Kegiatan Moneter (Keuangan) tak dapat dipisahkan dari sector riil. Sector riil tidak berkinerja baik jika sector moneter buruk.
7
Kegiatan bank memungkinkan masyarakat berinvestasi, distribusi, kegiatan konsumsi, yang tak lepas dari penggunaan uang; ketiganya adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.
3.
Agent of service Bank juga melayani pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.
1.5
Lembaga Intermediary ( Antara)
Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana (loanable funds)dari penabung atau unit surplus (lenders) kepada peminjam (borrowers) atau unit deficit. Dana dialokasikan dengan negosiasi antara pemilik dana dengan pemakai melalui pasar uang dan pasar modal. Produk yang ditransaksikan dapat berupa sekuritasprimer (saham, obligasi, promes, dsb.) serta sekuritas sekunder (giro, tabungan, deposito, polis, program pension, saham , dsb.). Sekuritas sekunder diterbitkan Bank dan Non Bank untuk ditawarkan kepada unit surplus. Unit surplusakan menerima pendapatan dari bunga. Dana yang dihimpun disalurkan ke unit deficit. Unit deficit membayar biaya bunga. Sebaliknya unit deficit mengeluarkan sekuritas primer dan dijual kepada Bank dan Non Bank.
8
Unit Defisit
Lembaga Pembiayaan, Asuransi, Dana Pensiun, Pasar Modal, Pasar Uang
BI, Bank Umum,, BPR, Bank Bagi Hasil
Unit Surplus
1.1 Peran Bank dan Non Bank
1. Pengalihan asset (asset transmutation) Bank dan Non Bank akan memberikan pinjaman pada pihak tertentu dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Sumbernya dari Pihak Ketiga. Bank dan Non Bank berperan sebagai pengalih asset yang likuid dari lenders ke borrowers.
9
Dapat pula pengalihan asset jika Bank dan Non Bank menerbitkan sekuritassekunder (giro,time deposit,pension fund,dsb.) kemudian dibeli unit surplus dan selanjutnya ditukarkan dengan sekuritas primer (saham,bound, promes, commercial paper, dsb.) yg diterbitkan unit deficit.
2. Transactiion Transaksi keuangan selalu diperlukan baik langsung dalam jual-beli barang jadi, maupun dalam transaksi jual beli bahan mentah dan Β½ jadi dalam proses produksi . Produk yg dikeluarkan Bank dan Non Bank (giro, tabungan, deposito, saham ,dsb.) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
3. Liquidity Unit surplus dapat menempatkan dana yg dimilikinya dalam bentuk produk giro, tabungan, deposito,dsb. Lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan kepada pihak yg mengalami surplus likuiditas. Lembaga keuangan juga memberikan fasilitas tambahan kepada pihak yang mengalami deficit likuiditas dari pihak yg surplus likuiditas.
4. Efisiensi Lembaga keuangan dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan Lembaga Keuangan sebagai broker yg menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Adanya informasi yang tidak simetris antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Indonesia dengan pasar yg belum efisien, menyebabkan ekonomi biaya ting gi, ini membuat tak dapat bersaing dengan pasar global. Lembaga keuangan menjembatani untuk menyamakan informasi, melalui PP.
10
1.2 Pengawasan Peminjam cenderung lebih memiliki informasi tentang penggunaan pinjaman dan seluk-beluknya, karena dialah yg mengelola dana tersebut untuk tujuan investasi atau konsumsi tertentu. Dia lebih mengerti secara rinci efisiensi penggunaan dananya, arus kas usahanya, besarnya laba, maslah keuangan yg muncul, dan termasuk penyimpangan penggunaan dana bila terjadi. Informasi besarnya laba atau rugi yang dimiliki peminjan dapat dijadikan landasan untuk mengajukan penundaan pembayaran pengembalian pinjaman dan bunganya. Jika dia memnerikan informasi laba yg lebih rendah akan dapat meringankan kewajiban pembayaran pokok dan bunga, yg berarti mendapat dorongan untuk memberikan informasi yg salah, upaya ini disebut moralhazard. Permasalahan untuk merumuskan tindakan-tindakan tertentu agar pihak yg memiliki informasi lebih banyak tidak menyalahgunakan keunggulan akses informasinya disebut incentiveproblem. Solusinya adalah pengawasan (monitoring)oleh deposan. Monitoring didelegasikan kepada Lambaga Keuangan, untuk menghemat biaya. Pengawasan memerlukan biaya untuk tujuan mendapatkan sebuah rate of return tertentu hasil penyaluran dana. Permasalahan ini dapat dimodelkan dengan minimisasi biaya atau maksimisasi expected rate of return bagi pengusahadengan kendala tingkat pengembalian tertentu bagi peminjam. Pemodelan dipengaruhi karakter masing-masing pihak yg terlibat dalam lembaga keuangan. Dalam pemodelan seharusnya masuk juga unsur nonmoneter.
11
BAB II ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API)
2.1 Prsyaratan Pengawasan Perbankan yang Efektif 1. Sistem pengawasan perbankan yang efektifmemiliki tanggung jawab dan tujuan yang jelas pada setiap badan yang terlibat di dalam pengawasan. Setiap badan harus memiliki independensidan SD yag sesuai. Kerangka legal bagi pengawasan pebankan juga diperlukan, yang mencakup pemberian otorisasi organisasi perbankan dan pengawasan yg terus-menerus, wewenang untuk menentukan kesesuaian dengan peraturan dan juga yang berkaitan dengan kehati-hatian; serta perlindungan hokum bagi pengawas. Pengaturan keterkaitan informasi bagi pengawasan dan perlindungan kerahasiaan informasi tersebut juga harus ada.
Perizinan dan Struktur 2.
3.
4.
5.
Kegiatan dari lembaga yg diberikan izin dan diawasi harus dirumuskan dengan jelas, dan penggunaan nama βbankβ harus dikendalikan sejauh mungkin. Lembaga pemberi izn harus berwenang menentukan persyaratan dan juga menolak pendirian yang tidak sesuai dengan standar yg telah ditetapkan. Proses perizinan paling tidak harus mencakup peelitian terhadap struktur kepemilikan bank, direktur, dan manajemen senior; rencana operasional bank; pengendalian internal; proyeksi kondisi keuangan yg mencakup modal awal; dan bila pendirinya adalah bank asing rekomendasi dari pengawas perbankan tempat asal bank tersebut juga harus ada. Pengawas perbankan harus memiliki wewenang untuk menilai dan menolak usulan pemindahan kepemilikan atau pengendalian dalam jumlah besar ke pihak lain. Pengawas bank harus memiliki wewenang untuk menentukan persyaratan penilaian akuisisi atau investasi besar oleh suatu bank dan juga memastikan bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan bank menanggung risiko yg berlebihan dan menghalangi pengawasan yg efektif.
12
Peraturan dan Persyaratan Kehatia-hatian (Prudential) 6.
Pengawas perbankan harus menetapkan peraturan modal minimum yg tepat dan sesuai prinsip kehati-hatian bagi semua bank. Persyaratan tersebut harus mencerminkan risiko yg dihadapi bank dengan menetapkan komponen modal sehingga dapat mencerminkan kemampuan bank menyerap kerugian. Setidaknya untuk bank yg aktif secara internasional, peraturan ini harus tidak lebih rendah daripada yg telah ditetapkan dalam Basel Capital Accord dan perubahannya. 7. Bagian penting dari suatu system pengawasan adalah penilaian kebijakan, praktik, dan prosedur bank dalam kaitannya dengan pemberian pinjaman, investasi, serta poengelolaan pinjaman dan portofolio investasi yg telah dilakukan. 8. Pengawas perbankan harus menerapkan peraturan modal minimum yg tepat sesuai prinsip kehati-hatian bagi semua bank.persyaratan tersebut harus mencerminkan risiko yg dihadapi bank dengan menerapkan komponen modal sehingga dapat mencerminkan kemampuan bank menyerap kerugian. Setidaknya untuk bank yg aktif secara internasional, peraturan ini harus tidak lebih rendah daripada yg telah ditetapkan dalam Based Accord dan perubahannya. 9. Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank memiliki sistem informasimanajemen yg memungkinkan manajeman mengidentifikasikantingkat konsentrasi portofolionya. Pengawas harus menetapkan batas kehati-hatian untuk membatasi risiko bank terhadap peminjam atau grup tertentu. 10. Dalam rangka mencegah kerancuan akibat pemberian pinjaman yg saling berkaitan, pengawas perbankan harus mengatur agar bank yg memberikan pinjaman kepada perusahaan -perusahaan atau perorangan yg saling berkaitan dilakukan secara independen dan tidak mendominasi, sehingga dapat dimonitor secara efektif dan perlu dilakukan tindakan lain unruk mengendalikan risikonya. 11. Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank memiliki kebi jakan dan prosedur yg tepat untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan risiko negara (country risk) dan risiko transfer (tran sfer risk) dalam pinjaman dan investasi internasionalnya, sehingga juga dapat memiliki cadangan yg sesuai untuk risiko tersebut. 12. Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank memiliki sistem yg dapat secara akuratmengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko pasar .
13
Pengawas harus memiliki wewenang untuk menerapkan batasan tertentu dana tau persyaratan modal tertentu yg terkait risiko pasar tersebut (market risk exposure). 13. Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank memiliki proses manajemenrisiko komprehensif ( termasuk pengawas manajemen senior dan direktur ) untuk mengidentifikasikan,memonitor,dan mengendalikan semua risiko penting lain sehingga dapat menetapkan persyaratn modal yg diperlukan. 14. Pengawas perbankan harus mewajibkan bank agar memiliki pengendalianinternal yg sesuai dengan karakter dan skala bisnis masing-masing bank. Hal ini harus mencakup pengaturan yg jelas terhadap pendelegasian kewnangan dan tanggung jawab, pemisahan fungsi tenggung jawab,; pembayaran, dan pengelolaan asset dan kewajiban; rekonsiliasi proses-proses tersebut; perlindungan asset; audit internal dan eksternal yg tepat; dan kesesuaian fungsi-fungsi tersebut dengan peraturan dan perundang-undangan. 15. Pengawas perbankan harus mewajibkan bank agar memiliki kebijakan, praktik, dan prosedur yg tepat ( termasuk aturan ketat tentang pemahaman terhadap konsumen) untuk menciptakan standar profess sional dan etis yg tinggi dalam sector keuangan sehingga dapat mencegah penyalahgunaan bank secara sengaja atau tidak sengaja untuk tujuan criminal. Metode Pengawasan Perbankan Sustainable 16. Sistem pengawasan perbankan yg efektifharus mencakup pengawas an langsung dan tak langsung. 17. Pengawas perbankan harus memilikiinteraksi rutin dengan manajemen bank dan pemahaman lengkap terhadap kegiatan bank tersebut. 18. Pengawas perbankan harus memiliki alat untuk mengumpulkan, menilai, dan menganalisis laporan pelaksanaan prinsip prudential dari bank secara mandiri maupun terkonsolidasi. 19. Pengawas perbankan harus memiliki alat validasi independen terha dap informasi pengawasan baik melalui penelitian langsung maupun melalui auditor eksternal 20. Unsur penting dari pengawasan perbankan adalah kemampuan pengawas untuk grup perbanakn secara terkonsolidasi.
14
Peraturan Informasi 21. Pengawas perbankan harus memastikan bahwa setiap bank memiliki pencatatan yg baik sesuai kebijakan akuntansi sehingga memungkinkan pengawas mendapatkan gambaran yg banar dan wajar tentang kondisi keuangan bank serta tingkat keuangannnya. Bank juga harus memublikasikansecara teraturlaporan keuangan yg secara wajar mencerminkan kondisi baik. Kewenangan Formal Pengawas 22. Pengawas perbankan harus memiliki kebijakanpengawasan yg tepat untuk menjalankan tindakan perbaikanterjadwal bila perbankan tidak memenuhi prinsip prudential ( misalnya, rasio kecukupan modal), bila ada pelanggaran peraturan, atau bila deposan terancam karena berbagail hal. Dalam kondisi yg ekstrem, hal ini harus mencakup kemmapuan untuk mencabut izin bank atau merkomendasikan pencabutanizin usaha bank. Perbankan Antarnegara 23. Pengawas perbankan harus melaksanakan pengawasanterkonsolidasi secara internasional terhadap bank yg aktif secara internasional, pemonitoran, dan penerapan prinsip prudential terhadap semua aspekbisnis dari bank yg aktif secara internasional ( terutama melalui Cabang, LN, joint venture LN, dan perusahaan di LN). 24. Unsur kunci dari pengawasan terkonsolidasi adalah pertukaran informasi dengan berbagai pengawas perbankan yg lain, terutama pengawas nasional yg berwenang. 25. Pengawas perbankan menetapkan agar bank asing juga menerapkan standaryg sama dengan standar bagi bank domestic dan pengawas juga harus memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi yg diperlukan dari pengawas perbankan asal bankasing tersebut untuk menjalankan pengawasan terkonsolidasi.
Prinsip-prinsip Pengawasan Perbankan Efektif :
15
ο Tujuan Utamapengawasan adalah menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan, sehingga dapat mengurangi risikokerugian bagi deposan dan kreditor yg lain; ο Pengawas perlu mendorong tata kelola perusahaan yg baik (good corporate governance) dengan cara menciptakan struktur dan tanggung jawab yg tepat bagi dewan direksi dan manajemen senior bank serta mengusahakan pengawasan dan transparansi pasar; ο Agar pengawas dapat secara efektif menjalankan tugasnya, pengawas harus memiliki independensi, alat, dan wewenang untuk mendapatkan informasi langsung dan tidak langsung serta wewenang untuk menerapkan keputusannya; ο Pengawas harus memahami bidang usaha yg dijalankan oleh bank yg diawasi dan memastikan bahwa risiko yg dihadapi bank telah di kelola dengan baik; ο Pengawas perbankan yg efektif perlu memastikan bahwa profil ri siko masing-masing bank telah dianalis dan mengalokasikan SD yg diperlukan; ο Pengawas harus memastikan bahwa bank memiliki SD yg sesuai untuk mengelola risiko termasuk masalah masalah modal yg cukup, manajemen yg baik, serta sistem pengendalian dan akuntansi yg efektif; dan ο Kerja sama erat dengan pengawas yg lain merupakan sesuatu yg penting, terutama menyangkut operasi bank antarnegara.
2.2 Pengertian API Sejak 2004, BI berusaha menerapkan API. API suat kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yg bersifat menyeluruh untuk rentang waktu 5 -10 tahun ke depan. API diharapkan dapat memberi arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan , dilandasi Visi :
οΆ Menciptakan sistem perbankan yg sehat, kuat,dan efisien; οΆ Menciptakan kestabilan sistem keuangan;
16
οΆ Mendorong pertumbuhan ekonomi nasioana οΆ Adanya sistem penjaminan kredit yg mencukupi, serta οΆ Peningkatan kepercayaan nasabah. Kronologi dan Sistematika Lahirnya API
Deregulasi perbankan Mulai 1980
Kebutuhan stabilitas keuyangan internasional
Krisis Ekonomi Mulai 1997
Basel Commitee
Upaya Penyehatan Perbankan Nasional
Basel Principles 1997
API
Sistem perbankan yg sehat, kuat, dan efisien
Kestabilan sistem keuangan
Pertumbuhan ekonomi nasional
17
API Bagian dari restruturisasi perbankan maupun white paper penyehatan perban kan nasional pasca IMF.
6 Sasaran mencapai VIsi API :
οΌ οΌ οΌ οΌ οΌ οΌ
Struktur perbankan domestic yg sehat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. Sistem pengaturan dan pengawasan bank yg efektif sesuai standar internasionalβ Industri perbankan yg kuat dan berdaya tinggi serta memiliki ketahanan menghadapi risiko. Good corporate governance dalam kondisi internal perbankan nasio nal. Infrastruktur lengkap untuk terciptanya industri perbankan yg sehat. Perlindungan konsumen.
2.1 Enam Pilar API Untuk mencapai Visi ditetapkan 6 Pilar :
a. Menciptakan struktur perbankan domestic yg sehat mampu memenuhi ke butuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yg berkesinambungan. b. Menciptakan sistempengaturan dan pengawasan bank yg efektif dan mengacu pada standar internasional. c. Menciptakan industri perbankan yg kuat dan memiliki daya saing tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. d. Menciptakan good corporate gorvenance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. e. Mewujudkan infrastruktur yg lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yg kuat.
18
f. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungankonsumen jasa perbankan.
2.4 Tantangan ke Depan a. Pertumbuhan kredit perbankan masih rendah Visi API menunjukkan bahwa kondisi perbankan yg baik pada akhirnya ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yg.tinggi. Ini membutuhkan pertumbuhan kredit perbankan yg cukup besar, dan ini sulit dicapai jika perbankan nasional tak memperbaiki kondisi permodalannya. Hambatan juga karena keengganan sebagian bank menyalurkan kredi karena kemampuan manajemen risikodan keahlian pokok perbankan (core banking skills) yg relative masih lemah, dan biaya operasional yg relative tinggi. Penyaluran kredit merupakan sumber penerimaan yg penting, dan karena peran bank sebagai perantara keuangan.
b. Struktur perbankan belum optimal Belum optimalnyastruktur perbankan diIndonesia ditandai oleh terkonsentrasinya struktur perbankan hanya pada 11 bank besar ( yg menguasai 75% asset perbankan Indonesia). Kepemilikan pemerintah Indonesia dalam perbankan cukup tinggi, tertinggi di kawasan Asia
c. Pemenuhan kebutuhan layanan perbankan masih kurang
Lemahnya pemenuhan masyarakat atas pelayanan perbankan ditandai dengan kurang nya akses masyarakat terhadap kredit dan tinggi nya suku bunga, dan masih banyaknya praktik penyediaan jasa keuangan informal.
19
Walaupun kredit korporasi dan UMKM sudah mulai tumbuh, tingkat penetrasi kredit masih relative rendah. Di samping itu meningkatnya kompleksitas jasa dan produk keuangan sebagai akibat dari globalisasi sector keuangan juga memerlukan respons yg memadai dari berbagai pihak terkait. Kualitas pelayanan tidak hanya menyangkut manfaat ekonomi dan pelayanan jasa keuangan tetapi juga antisipasi terhadap kejahatan dan penipuan.
d. Pengawasan bank perlu ditingkatkan
Pengawasanbank merupakan bidang yang memerlukan peningkatan dan penyempurnaan, mengingat beberapa prinsip prudential belum diterapkan secara baik, koordinasi pengawasan yg masih perlu ditingkatkan, kemampuan SDM pengawasan yg belum optimal, pelaksanaan law enforcement yg belum efektif, dan masih lemahnya pengawasan terkonsolidasi apalagi secara internasional. Peningkatan kualitas pengawasan merupakan upaya yg patut dilaksanakan BI secara terus-menerus. Lembaga OJK diharapkan dapat lebih mengefektifkan pengawasan tidak ha nya pada perbankan tapi juga pada lembaga keuangan lainnya.
e. Kapabilitas perbankan masih lemah
Dari sisi internal, corporate governance dan core banking skills merupakan ukuran yg dapat dijadikan pedoman untuk menyatakan masih le mahnya kapabilitas perbankan. Kapabilitas bank secara umum masih di bawah praktik internasional terbaik, dalam hal mengantisipasi dan mengelola risiko operasional. Pentingnya prinsip prudential, termasuk di dalamnya pengelolaan risiko, semakin menunjukkan pentingnya penciptaan sistem pengendalian internal yg berkualitas dan tepat.
20
f. Profitabilitas dan efisiensi bank yg tidak mampu bertahan
Tingkat profitabilitas dan efisiensi operasional yg dicapai oleh perban kan pada umumnya bukan merupakan profitabilitas dan efisiensi yg tak mam pu bertahan (sustainable) . Profitabilitas dan efisiensi yg berkesinambungan memungkinkan bank mampu bertahan dan berkembang dalam menghadapi silus bisnis. Hal ini disebabkan oleh lemahnya struktur aktiva produktif bank-bank. Margin yg diperoleh bank-bank semakin kecenderungan suku bunga yg menurun.
mengecilkarena
adanya
Sebagian pendapatan perbankan berasal dari aktivitas perdagangan yg fluktuatif serta rendahnyarasio asset per nasabah yg membuat biaya operasional perbankan Indonesia relative tinggi dibandingkan negara lain. Peningkatan asset memerlukan semakin banyak nasabah, dan peningkatan nasabah secara tidak proporsional berarti peningkatan biaya rerata.
g. Perlindungan nasabah masih harus ditingkatkan
Landasan dari Lembaga keuangan adalah kepercayaan. Tantangan sangat besar bagi perbankan dan BI serta masyarakat secara bersama-sama menciptakan standar yg jelas dalam membentuk mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan. Edukasi pada masyarakat mengenai jasa dan produk perbankan segera diupayakan sehingga masyarakat luas dapat lebih memahami risiko dan keuntungan yg akan dihadapi . Wujud dari itu munculnya Lembaga ombudsman yg mulai ada di masyarakat.
h. Perkembangan TI
21
Risiko pengelolaan lembaga keuangan semakin bervariasi dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Ini menyebabkan makin pesatnya perkembangan jenisdan kompleksitas produk dan jasa bank sehingga risiko yg muncul lebih besar dan bervariasi. Dengan TI persaingan antarbank semakin ketat sehingga bank harus mampu beroperasi dengan lebih efisien.
2.6 Program Kegiatan API
Pelaksanaan 6 pilar API dijabrkan BI dalam program kegiatan 10 tahun (2004-2013) :
Penguatan Sturktur Perbankan Nasional
Penguatan permodalanbank umum (konvensional dan Syariah) dija lankan dalam rangka meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko,mengembangkan TI, maningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Cara pencapaiannya dilakukan melalui : a. Penambahan modal baru baik dari pemegang saham lama maupun investor baru; b. Merger untuk mencapai persyaratan modal minimumbaru; c. Penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal; d. Penerbitanpinjaman subordinasi
Jika program ini dapat berjalan dengan baik, dalam 10-15 tahun ke depan, program peningkatan modal tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan yg lebih optimal, yaitu terdapatnya :
22
οΆ 2 sampai 3 bank yg mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp 50 T; οΆ 3 sampai 5 bank nasioanl yg memiliki cakupan usaah yg sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp 10 T sampai dengan Rp 50 T; οΆ 30 sampai 50 bank yg kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing=masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp 100 M sampai dengan Rp 10 T; οΆ Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaah terbatas yg memiliki modal di bawah Rp 100 M.
BAB III OTORITAS MONETER
Karena terjadi krismon pada tahun 1998, terbit UU No.23 Tahun 1999 tentang BI. Tujuannya agar BI : dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yg efektif dan efisien melalui sistem keuangan yg sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yg lancer, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan pengawasan bank yg memenuhi prinsip prudential Lembaga Dewan Moneter dihapuskan. Tahun 2004 terbit UU No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 1999,dengan merivisi dan menambah beberapa pasal.
3.1 Status dan Modal BI BI adalah bank sentral RI yg merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya , bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yg secara tegas diatur dalam UU.
23
BI berkedudukan di ibu kota negara RI. Modal BI ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000.000.00 (Rp 2 T) dan harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% dari seluruh kewajiban moneter, yg dananya berasal dari cadangan umum atau dari dari hasil revaluasi asset . Tata caranya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Cadangan umum adalah dana yg berasal dari sebagian surplus BI yg dapat digunakan untuk menghadapi risiko yg mungkin timbul dari pelaksanaan dan wewenang BI.
3.2 Tujuan dan Tugas
Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
a. Menetapkan sasaran- sasaran moneter dengan memerhatikan sasaranlaju inflasi. b. Pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara tak terbatas pada : οΌ Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation-OMO) di pasar Uang Rupiah maupun Valas. οΌ Penetapan tingkat diskonto. οΌ Penetapan cadangan wajib minimum οΌ Pengaturan kredit dan perbankan. Dapat juga dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah.
c. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yg bersangkutan. Harus dijamin bank penerima dengan agunan yg berkualitas tinggidan likuid (mudah dicairkan) yg nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yg diterimanya. Ini melalui Peraturan BI.
24
d. Dalam hal sebuah bank mengalami kesulitan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yg membahayakan sistem keuangan, BI dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yg pendanaannya menjadi beban pemerintah. Ketentuan dan Tata Carapengambilan keputrusan mengenai kesulitan keuanganbank yg berdampak sistemik,pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yg berasal dari APBN diatur dalam UU tersendiri. e. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkansistem nilai tukar yg telah ditetapkan. f. Mengelola cadangan devisa (2017, jumlahnya $ 101 Millyar;pada saat krismon $ 0; saat Rezim SBY sebesar $ 51 Milyar) BI melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa dan dapat menerima pinjaman LN. g. Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yg dapat bersifat makro atau mikrountuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Dilaksanakan pihak lain berdasarekan penugasan BI. Tiap Badan yg disurvei wajib memberi keterangan dan data yg diperlukan BI dan kedua pihak harus merahasiakan kecuali UU menyatakan lain. Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
BI berwenang :
a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggara an jasa sistempembayaran. b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. d. Mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dana tau valas. Ini dilakukan BI atau pihak lain dengan persetujuan BI. e. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dalam Rupiah atau valas. f. Menetapkan macam, harga, ciri uang yg akan dikeluarkan, bahan yg digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yg sah.
25
g. Mengeluarkan dan mengedarkan Rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. BI mencabut dengan penggantian senilai yg sama. Setelah 5 tahun, uang yg belum ditarik diperhitungkan sebagai penerimaantahun anggaran berjalan. Uang yg ditukarkan sessudah berakhirnya jangka waktu diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan. Jika sudah 10 tahun wang tak laku lagi.
Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank
a. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yg memmuat prinsip prudential. b. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, termasukmemberikan dan mencabut izinusaha bank, memberikan izin pembukaan dan penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan penutupan, dan kepengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. c. Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tak langsung dengan : a) Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tat acara yg ditetapkan BI. Bila perlu, kewajiban tersebut dapat dikenakan pula terhadap induk per usahaan, pihak terkait, dan terafiliasi dari bank. Contoh, karena Liem Siou Liong Ggal Bayar Kredit BLBI, semua asset yg ada disita, dan yg ada di anak-anak nya juga dilelang, ketika BPPN melakukan Program Penyehatan Perbankan di Era Megawati. b) Melakukan pemeriksaan terhadap bank, secara berkala maupun setiap waktu jika diperlukan. Jika diperlukan, dapat dilakukan terhadap induk perusahaan, anak perusahaan, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitor bank. Pihak yg diperiksa wajib memberikan : ο Keterangan dan data yg diminta
26
ο Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan saran fisik yg berkaitan dengan kegiatan usahanya ο Hal-hal yg diperlukan c) Menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan pemeriksaan. Pihak lain yg melaksanakan pemeriksaan wajib merahasiakan keterangan dan data yg diperoleh dalam pemeriksaan. Gubernur, Deputi Senior,Deputi Gubernur, pegawai BI, atau pihak lain ditunjuk atau disetujui oleh BI untuk melakukan tugas tertentu yg memberikan keterangan dan data yg bersifat rahasia yg diperoleh karena jabatannya secara melawan hokum, diancam dedngan pidana penjara. d) Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sbagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Berdasarkan itu, BI wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenarannya.
Hubungan dengan Pemerintah dan Internasional
Berkaiatan dengan Pemerintah, BI mempunyai tanggung jawab dan kegiatan :
a. BI bertindak sebagai pemegang kas pemerintah (Contoh Rekening 51 atas Nama Menkeu) dengan meberikan bunga atas saldokas pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan (sekarang saldo kas Pemerintah dikenakan Pajak Kekayaan). b. BI untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman LN,menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak LN. c. Pemerintah wajib meminta pendapat BI dan atau mengundang BI dalam Sidang Kabinet yg membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yg berkaitan dengan tugas BI atau masalah lain yg termasuk kewenangan BI.
27
d. BI wajib memberikan pendapat pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yg berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. e. Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara (SUN), pemerintah wajib terlebih dulu berkonsultasi dengan BI. Sebelum menerbitkan SUN, pemerintah wajib berkonsultasi dengan DPRRI. BI dapat membantu penerbitan SUN, tapi dilarang membeli SUN untuk diri sendiri di pasar Primer, kecuali dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat dan juga kecuali yg berjangka pendek dalam rangka operasi pengendalian moneter. Catatan : Ini sudah pernah dilanggar, saat Rezim SBY, Pemerintah melimpahkan SUN yg menumpuk ke BI. f. BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Dalam hal BI melanggar ketentuan tersebut, maka perjanjian pemberian kredit kepada pemerintah tersebut batal demi hukum.
Berkaitan dengan hubungan Internasional, BI mempunyai tanggung jawab dan kegiatan spt. :
a. BI dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral lain, organisasi, dan lembaga Internasional. Contoh : World Bank, dalam rangka Bantuan Pinjaman IMF ke BI karena Cadangan Devisa Kosong tahun 1998, maka BI harus diintervensi. b. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dana tau lembaga multilateral (lebih dari satu negara ) adalah negara, BI dapat bertindak untuk dan atas nama negara RI sebagai anggota. Contoh : Indonesia ikut dalam Lembaga Keuangan Asia yg diprakarsai Tiongkok, membentuk Modal untuk mengimbangi IMF, dan World Bank. Dan dengan ditetapkan Reminbi (Mata Uang Tiongkok) setara perannya dengan Dollar AS sebagai Mata UAng Dunia.
Akuntabilitas dan Anggaran
28
Untuk akuntabilitas, anggaran dan transparansi dari kegiatankegiatan yg dilakukan BI, UU No.23 Tahun 1999 tentang BI menetapkan :
a. BI wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada DPRRI dan Pemerintah pada tiap awal tahun anggaran yg memuat : 1) Pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya. 2) Rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah pelaksana an tugas dan wewenangnya untuk tahun yg akan dating dengan memer hatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangan. b. BI wajib menyampaikan laporan triwulan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPRRIdan Pemerintah. c. Laporan dievaluasi DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan BI. d. Laporan juga disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan Ringkasan dalam Berita Negara. e. Untuk membantu DPR, dibentu Badan Supervisi dalam meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI. Terdiri dari: seorang Ketua merangkap Anggota, dan 4 anggota yg dipilih DPR dan diangkat Presiden untuk jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Keanggotaannya adalah orang-orang yg memiliki integritas, moralitas, kemampuan, profesionalisme, dan pengalaman di bidang ekonomi, keu angan, perbankan, atau hokum. Seluruh biaya badan ini dibebankan pada Anggaran Operasiomal BI. f. BPK dapat melakukan pemeriksaan khusu terhadap BI atas permintaan DPR bila diperlukan. g. Tahun anggaran BI adalah tahun kalender. h. Selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan BI yg meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturandan pengawasan perbankan. Anggaran kegiatan operasional tersebut dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan ke DPR (yg membidangi) untuk mendapat persetujuan. Anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan, dilaporkan khusus ke DPR. i. Selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya tahun anggaran, BI telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan BI.
29
Selambat-lambatnya 7 hari setelah laporan tersebut selesai disusun, BI wajib menyampaikan laporan tersebut kepada BPK untuk dimulai pemeriksaan. Selambat-lambatnya 90 hari sejak pemeriksaan, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke DPR. j. BI wajib mengumumkan laporan keuangantahunan BI ke public melalui media massa. k. Surplus hasil kegiatan BI akan dibagi sbb. : 1) 30 % untuk cadangan tujuan ( selama penyelesaian BLBI belum berakhir hanya 10 %). 2) Sisa nya dipupuk sebagai cadangan minimum sehingga jumlah modal dan cadangan umum mencapai 10 % dari seluruh kewajiban moneternya, jika masih ada sisa diserahkan ke Pemerintah. 3) Bila terjadi risiko pelaksanaan tugas dan wewenang BI yg mengakibatkan modal kurang dari Rp 2 T, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan dialokasikan untuk cadangan umum guna menutup risiko tersebut. Jika masih kurang Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut setelah mendapat persetujuan DPRRI. 4) Sepanjang sebelum diubah melalui Peraturan Perundangan, surplus BI tidak dikenakan pajak. l. BI menyusun Neraca Singkat Mingguan yg diumumkan dalam Berita Negara RI. m. BI hanya dapat melakukan penyertaan modalpada Badan Hukum atau Badan lainnya yg sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas BI dan dengan persetujuan DPR . Dana untuk penyertaan ini hanya dapat diambil dari dana cadangan tuju an.
3.1 Dewan Gubernur
BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdir atas : Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior (Wakil) , dan sekurang-kurangnya 4-7 orang Deputi Gubernur.
30
Jika Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, maka Gubernur atau Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur; atau Deputi Gubernur Senior yg paling lama masa jabatannya. Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang BI menurut UU No.13 Tahun 1999. Tatib dan Tata Cara menjalankan pekerjaan Dewan Guernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
Rapat Dewan Gubernur
Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan dengan ketentuan sbb. :
a. Sekurang kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yg dapat dihadiri oleh seorang Menteri atau lebih yg mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. b. Sekurang-kurangnya dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yg prinsipil dan strategis. c. Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri ssekurangkurangnya oleh lebih dari Β½ anggota Dewan Gubernur. Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat; jika tak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir. d. Dalam keadaan darurat dan rapat tak dapat diselenggarakan, Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dana tau mengambil keputusan; dan wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya. e. Tatib dan Tata Cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
31
Wewenang dan Tugas Dewan Gubernur Dewan Gubernur mempunyai wewenang, tugas, dan konsekuensi sbb a. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikanpegawai BI, yg pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. b. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pension, dan tunjangan haritua serta penghasilan lainnya bagi pegawai BI, yg pelaksanaannya dengan Peraturan Dewan Gubernur. c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dana tau pejabat BI tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yg sejalan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini sepanjang dilaksanakan dengan itikad baik. d. Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Besarnya Gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur ditetapkan paling banyak 2 kali dari Gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di BI.
BAB IV KESEHATAN DAN RAHASIA BANK Aturan Kesehatan Bank
UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaandan pengawasan bank dilakukan oleh BI, menetapkan :
a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal,kualitas, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainyag berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip prudential.
32
b. Dalam memberikan kreditatau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yg tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yg memercayakan dananya kepada bank. c. Bank wajib menyampaikan kepada BI, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tat acara yg ditetapkan oleh BI. d. Bank atas poermintaan BI, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yg ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yg diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yg dilaporkan oleh bank yg bersangkutan. e. BI melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. BI dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama BI melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. f. Bank wajib menyampaikan kepada BI neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya. g. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yg ditetapkan oleh BI.
Sesuai SE BI No. 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yg melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan BI No 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Bila diperlukan BI meminta hasil penelitian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala atau sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukuoanhasil analisis bank. Penilian tingkat kesehatan bank dimaksud diselasaikan selambat-lambatnya 1 bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka yg ditetapkan oleh pengawas bank tersebut. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap fac tor- factor CAMELS :
a. Permodalan (capital)
33
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif factor permodalan al. dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen : οΌ Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) terhadap ketentuan yg berlaku; οΌ Komposisi permodalan; οΌ Tren ke depan /proyeksi KPPM; οΌ Aktiva produktif yg diklasifikasikan dibandinghkan modal bank; οΌ Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yg berasal dari keuntungan (laba ditahan); οΌ Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha; οΌ Akses kepada sumber permodalan; dan οΌ Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan.
b. Kualitas Aset ( asset quality ) Penilaian pendekatan kuntitatif dan kualitatif factor kualitas al. dilaku kan melalui penilaian terhadap komponen-komponen : οΌ Aktiva produktif yg diklasifikasikan dibandingkantotal aktiva produktif; οΌ Debitor inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit; οΌ Perkembnangan aktiva produktifbermasalah ( non performing asset ) dibandingkan aktiva produktif. οΌ Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP); οΌ Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif; οΌ Sistem kajim ulang (review) internal terhadap aktiva produktif; οΌ Dokumentasi aktiva produktif; dan οΌ Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. c. Manajemen (management) Penilaian : οΌ Manajemen umum; οΌ Penerapan sistem manajemen risiko; dan
34
οΌ Kepatuhan bank terhadap ketentuan yg berlaku serta komitmen kepada BI dana tau pihak lainnya. d. Rentabilitas (earnings) Penilaian Komponen-komponen : οΌ Pengembalian atas aktiva (return on assets βROA); οΌ Pengembalian atas ekuitas ( return on equity βROE); οΌ Margin bunga bersih (net interest margin βNIM); οΌ Biaya operasi terhadap pendapatan operasional (BOPO); οΌ Pertumbuhan laba operasional; οΌ Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan; οΌ Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya; dan οΌ Prospek laba operasional.
e. Likuiditas Penilaian komponen-komponen : οΌ Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva likuid kurang da ri 1 bulan; οΌ 1-month maturity mismatch ratio; οΌ Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga, DPK (loan to deposit ra tio-LDR); οΌ Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang; οΌ Ketergantungan pada dana antarbank dan deposan inti; οΌ Kebijkan dan pengelolaan likuiditas ( assets and liabilities management β ALMA); οΌ Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan οΌ Stabilitas DPK
f. Sensitivitas terhadap Risiko Pasar Penilaian komponen-komponen :
35
οΌ Modal atau cadangan yg dibentuk untuk mengatasi fluktuasi bunga dibandingakan dengan potensi kerugian ( potential sebagai akibat fluktuasi ( adverse movement) suku bunga; οΌ Modal atau cadangan yg dibentuk untuk mengatasi fluktuasi tukar dibandingkan dengan potensi kerugian akibat fluktuasi tukar; dan οΌ Kecukupan penerapan sistem manajmen risiko pasar.
suku loss) nilai nilai
Tahapan yg dilakukan dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan kertas kerja yg sudah ditentukan. Tahapan :
a. Menerapkan formula dan indicator pendukung dalam rangka penilaian setiap komponen yg tertuang dalam Matriks Perhitungan/ Analisis Komponen setiap factor. b. Berdasarkan formula dan indicator tersebut, dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap komponen dengan berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen. Dalam proses ini juga dilakukan analisis terhadap berbagai indicator pendukung dana tau pembanding yg relevan. c. Selanjutnya dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap factor penilaian dengan berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor. Proses penetapan peringkat setiap factor penilaian dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur judgment yg didasarkan atas materialitas dan signifikan dari setiap komponen. d. Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap factor penilain, dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat komposisi bank dengan berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposisi. Proses penetapan peringkat komposisi bank dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur judgment yg didasarkan atas materialitas dan signifikan dari setiap factor.
BI dapat meminta direksi, komisaris, dana tau pemegang saham untuk menyampaikan rencana tindakan (action plan) yg memuat langkahlangkah perbaikan dengan target waktu selama periode tertentu yg wajib dilaksanakan oleh bank apbila hasil penilaian tingkat kesehatan bank
36
menunjukkan bahwa satu atau lebih factor penilaian memiliki peringkat 4 (empat) dan peringkat 5 (lima). Action Plan :
a. Penambahan modal (fresh money) dari pemegang saham dana tau pihak la innya apabila bank mengalami permasalahan factor permodalan seperti ke cenderungan menurunnya KPMM sehingga diperkirakan akjan di bawah ketentuan yg berlaku; b. Penanganan kredit bermasalah (NPL) secara intensif dan efektif apabila bank mengalami permasalahan factorkualitasasset seperti meningkatnya jumlah kredit macet sehingga diperkirakan berpengaruh secara signifikan kepada factor lain; c. Peningkatan fungsi audit internal, penyempurnaan pemisahan tugas, dan peningkatan efektivitas tindakan korektif berdasarkan temuan audit apabila bank mengalami permasalahan manajemen seperti lemahnya penerapan pengendalian internal (internal control); d. Peningkatan efisiensi bank apabila bank mengalami permasalahan rentabilitas sehingga perolehan labamenurun dan memengaruhi factor lain secara signifikan; e. Peningkatan akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya apabila bank mengalami permasalahanlikuiditas seperti menurunnya kecukupan likuiditas (liquidity shortage) sehingga diperkirakan akan memengaruhi arus kas jangka pendek; f. Penambahan modal dari pemegang saham bank atau lainnya atau penataan kembali portofolio bank apabila bank mengalami permasalahansensitive tas terhadap risiko pasar seperti meningkatnya eksposur risiko suku bunga pada portofolio banking book dan kemampuan modal untuk menyerap potensi kerugian tersebut cenderung menurun.
Matriks Perhitungan/ Analisis Komponen atas tiap factor sbb.:
Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Permodalan (Capital) N o
Komponen
Rumus dan Indika tor Pendukung
Keterangan
37
1
2
3
Kecukupan Pemenuhan KPPM terhadap ketentuan yg berla ku Komposisi permodalan
πππππ π΄ππ‘ππ£π ππππ‘ππππππ Menurut Risiko
Tren ke depan/proye k si KPPM
Tren rasio KPMM dana tau persentase pertumbuhan modal dibandingkan de ngan persentase per tumbuhan ATMR
ππππ 1 ππππ 2 + ππππ 3
a. Perhitungan Modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) berpedo man pada ketentuan BI ten tang KPMM yg berlaku. b. Rasio dihitung per posisi a. Komponen Modal Inti (Tier 1), Modal Pelengkap (Tier 2), dan Modal Pelengkap Tambahan (Tier 3) sesuai ketentuan BI tentang KPPM yg berlaku. b. Rasiodihitungper posisi a. Angka pertumbuhan modal dan ATMR serta rasio KPMM diperoleh dari stress lest test rencana bisnis bank b. Tier KPMM dinilai triwulan 2-3 tahun ke depan secara triwulan c. Modal adalah modal sesuai ketentuan KPMM yg berla ku d. Persentase Pertumbuhan Modal = πππππ π‘ππ€π πππππππππ β π‘ππ€π π πππππ¦ πππππ π‘πππ€π’πππ π πππππ’πππ¦π
e. Persentase Pertumbuhan ATMR = π΄πππ
π‘ππ€π πππππππππ β π‘ππ€π π πππππ¦ π΄πππ
π‘πππ€π’πππ π πππππ’πππ¦π
f. Analisis dilakukan terhadap figur/ grafik dari pertumbuhan modal, pertumbuhan ATMR, kesenjangan antara pertumbuhan modal dan ATMR, serta hasil stress rasio KPMM. 4
Aktiva Pro duktif Diklasifika sikan (APYD) disbanding kan de ngan mo bank
Aktiva Produktif yg π·πππππ ππππππ ππππ πππππ π΅πππ
a. Aktiva Produktif Yang Diklasifika sikan (APYD) adlah aktiva produk tif, baik yg sudah maupun yg me ngandung potensi tidak memberi kan penghasilan atau menimbulkan kerugian, besarnya sbb.: 1) 25 % dari Aktiva Produktif yg di golongkan dalam Dalam Perhati an Khusus, 2) 50 % dari Aktiva Produktif yg di golongkan Kurang Lancar; 3) 75 % dari Aktiva Produktif yg di
38
golongkan Diragukan, dan 4) 100 % dari Aktiva Produktif yg digolongkan macet. b. Cakupan komponen dan kualitas Aktiva Produktif sesuai ketentuan BI tentang Kualitas Aktiva Produk tif yg berlaku, c. Modal adalah Moadl Inti dan Moti vasi pelengkap. d. Rasio dihitung per posisi. 5
6
Kemampu an bank memaliha ra kebutuh an penam bahan mo dal yg ber asal dari keuntung an (laba di tahan)
Indicator pendukung seperti,
Rencana permodal an untuk menduku ng partum buhan usa ha.
Indicator pendukung seperti persentase ren cana pertumbuhan mo dal dibandingkan de ngan persentase renca na pertumbuhan volu me usaha.
Dividend Pay Out Ratio =
Dividen yg dibagikan adalah divi den yg dibagikan kepada pemega ng saham dan telah mengurangi modal bank.
π·ππ£πππππ π¦π πππππππππ ππππ π ππ‘ππππ πππππ
Retention Ratio = πΏπππ π·ππ‘ππππ πππππ π
ππππ‘π
a. Modal rerata Contohnya untuk posisi Juni = penjumlahan modal dari bulan Januari sampai dengan Juni dibagi 6. b. Modal adalah Modal Inti dan Modal Pelengkap. a. Rencana pertumbuhan modal dan rencana bisnis bank selama 2-3 tahun ke depan secara triwulan. b. Perhitungan modal berpedoman pada ketentuan BI tentang KPMM yg berlaku c. Persentase REncana Pertumbuhan Modal = πππππ (πππ€π πππππππππ β π‘ππ€π π ππ) πππππ π‘πππ€π’πππ π πππππ’πππ¦π
d. Persentase Rencana Pertumbuhan = ππππ’ππ ππ πππ(ππ πππ β π‘ππ€π π ππ) ππππ’ππ π’π πππ π‘πππ€π’πππ π πππππ’πππ¦π
e. Modal adalah Modal inti dan Mo dal Pelengkap 7
Akses ke pada sum ber permo dalan
Indicator pendukung, seperti : Laba per saham (ear
39
ning per share-EPS) atau rasio harga ter hadap saham (price earning ratio βPER)
πΈππ =
πΏπππ π ππππ πππππ π½π’ππππ πππππ
ππΈπ
=
π»ππππ π ππππ πΈππ
Profitabilitas. Return On Assets (ROA), ROE. Peringkat bank atau surat utang dan lem baga pemeringkat (apabila ada).
Contoh lembaga pemeringkat antara lain Pefindo,Standard & Poorβs, Moodyβs dan Fitch.
Kinerja saham atau ob ligasi yg diterbitkan bank di pasar sekun der . Tingkat pemesanan saham
8
Kinerja Ke uangan pe megang sa ham (PS) untuk me ningkatkan permodal an bank
Lebih pesan (oversubscribed) atau kurang pesan (undersubscribed).
Indicator pendukung spt: Kondisi Keuangan PS
Analisis dilakukan terhadap solvabili tas, likuiditas, profitailitas, dan arus kas pemegang kas.
Peringkat perusahaan PS
Contoh lembaga pemeringkat antara lain Pefindo,Standard & Poorβs, Moodyβs dan Fitch.
Usaha utama (core bissiness) PS
Analisi dilakukan terhadap jenis/ sector/industri dan posisi perusahaan pemegang saham di industri sejenis.
Catatan reputasi (track record) PS.
Catatan reputasi PS dalam memenuhi komitmen kepada BI dalam penam bahan modal.
Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank
40
Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, BI dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan Dasar agar bank yg bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yg membahayakan ke langsungan usahanya, BI dapat melakukan tindakan agar :
a. Pemegang saham menambah modal; b. Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dana tau Direksi bank; c. Bank menghausbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yg macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya; d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; e. Banj dijual kepada pembeli yg bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagan kegiatan bank kepada pihak lain; g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
Apabila tindakan di atas belum cukup di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yg dihadapi bank, dan atau menurut penilaian BI keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka Pimpinan BI dapat mencabut izinusaha bank dan memerintahkan Direksi bank untruk segera menyelenggarakan RUPS guna membubarkan badan hokum bank dan membentuk tin likuidasi. Jika Direksi tidak menyelenggarakan RUPS, maka Pimpinan BI meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yg berisi pembubaran badan hokum bank tersebut, penunjukkan tim likiuiditas, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku. Pabila menurut penilaian BI terjadi kesulitan perbankan yg membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan BI, pemerintah sete lah berkonsultasi kepada DPRRI dapat membentuk badan khusus yg bersifat sementara dalam rangka penyehatanperbankan.
41
Badan khusus tersebut melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yg dtetapkan dan diserahkan oleh BI kepada badan dimaksud. Badan khusus berwenang :
a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS; b. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris bank; c. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yg menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yg berada pada pihak manapun, baik di dalam maup[un di luar negeri. d. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dana tau menguabah kontrak yg mengikat bank dengan pihak ketiga, yg menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank; e. Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisari, dan pemegang saham tertentu, di dalam negeri ataupun di LN, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum; f. Menjual atau mengalihkan tagihan bank dana tau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabahdebitor; g. Mengalihkan pengelolaankekayaan dana tau manajemen bank kepada pihak lain; h. Melakukan penyertaan modalsementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank; i. Melakukan penagihan piutang bank yg sudah pasti dengan penerbitan surat paksa; j. Malakukan pengosongan atas tanah dana tau bangunanmilik atau yg menjadi hak bank yg dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negarapenegak hokum yg berwenang; k. Melakukan penelitian dan pemeriksaan, untuk memperoleh segala keterangan yg diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan dan pihak mana pun yg terlibat, atau mengetahui kegiatan yg merugikan bank dalam program penyehatan tersebut; l. Menghitung dan menetapkankerugian yg dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yg bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaiandireksi,komisaris dan atau PS maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yg bersangkutan;
42
m. Menatapkan jumlah tambahanmodalyg wajib disetor oleh PS bank dalam program penyehatan; n. Melakukan tindakan lain yg diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dalam huruf a sampai dengan huruf m.
Atas permintaan bdan khusus, bank dalam program penyehatan dan pihak yg berkaitan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yg ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yg diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yg diperlukan oleh bank dimaksud. Badan khusus tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan. Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusustelah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut.
4.1 Rahasia Bank
Tujuan Penerapan
Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yg ada di bank. Data nasabah yg berada di bank, baik data keuangan dan maupun nonkeuangan,suatu data yg tak ingin diketahui oleh pihak lain. Jumlah kekayaan yg tersimpan di bank bagi nasabah tertentu merupakan suatu yg perlu dirahasiakan dari orang lain.
43
Sebagian nasabah sangat mengingnkan agar pnjamannya dari bank tidak diketahui orang lain.
Dasar Hukum
UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah mencantumkan aturan tentang rahasia bank dalam Bab I Pasal 1 Butir 16 dan Bab VII pasal 40,41, 42,43,44,45 dan Bab VIII Pasal 47. Aturan mengenai rahasia bank ini kemudian diuabah seperti tercantum dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992. UU No.10 Tahun 1998 mengubah pengertian rahasia bank dalam Pasal 1 Butir 16 menjadi sbb. :
βsegala sesuatu yg berhubungan dengan keterangan mengenai nasa bah penyimpan dan simpanannyaβ
UU membatasi rahasia bank hanya pada data nasabah deposan atau penyimpan dana. Jadi data nasabah peminjam tidak termasuk dalam pengertian rahasia bank. Manfaatnya untuk menyelesaikan kredit macet. Debitor akan menurunkan motivasinya untuk memperoleh bantuan dana pinjaman dari bank. UU No.7 Tahun 1992 dan UU No.10 Tahun 1998 mengatur rahasia bank sbb.:
a. Rahasia bank adalah segala sesuatu yg berhubungan dengan keterangan me ngenai nasabah penyimpan dan simpanannya. b. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. c. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi. d. Pihak terafiliasi adalah :
44
1) Anggota Dewan Komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, 2) Anggota penggurus,pengawas,pengelola, atau karyawan bank, khusus bagi bank yg berbentuk hokum koperasi sesuai peraturan perundangundangan yg berllaku, 3) Pihak yg memberikan jasanya kepada bank, al. akuntan public, penilai, konsultan hokum,dan konsultan lainnya. 4) Pihak yg menurut penilaian BI turut memengaruhi p[engelolaan bank, al. pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.
BAB V JENIS BANK Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha
Bank terdiri dari : Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Umum
Definisi : UU NO.10 Tahun 1998 sebagai bank yg melaksanakan kegiatan usaha sewcara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yg dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintaspembayaran.
45
Kegiatan yg dapat dilakukan :
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yg dapat dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menerbitkansurat pengukuan utang. 4. Membeli, menjual,atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya : ο Surat-surat wesel termasuk wesel yg diaksptasi oleh bank yg masa ber lakunya tak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdaganagn surat-su rat dimaksud ο Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yg masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimak sud. ο Kertas perbendaharaannegara dan surat jaminan pemerintah ο SBI ο Obligasi ο Syrat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. ο Instrument surat berharga lain yg berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. 5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer). 6. Menempatkan dana pada, meminjan dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telkom maupun dengan wesel, tunjuk, cek, atau sarana lainnya. 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga. 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (safe deposit box). 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak. 10. Melakukan penempatandana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yg tidak tercatat di bursa efek. 11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. 12. Menyediakan pembiayaan dana tau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan oleh BI.
46
13. Melakukan kegiatandalam valas dengan memenuhi ketentuan yg ditetap kan oleh BI. 14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, de ngan memenuhi ketentuan yg ditetapkan olh BI. 15. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalankredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syari ah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, denan memenuh i ketentuan yg ditetapkan oleh BI. 16. Bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus dana pension sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pension yg berlaku. 17. Membeli sebagian atau seluruh aguanan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela oleh pemilik agunan atau berdasarlkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunandalam hal nasabah debitor tidak memenuhi kewajibannya pada bank, denhgan ketentuan aguan yg dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 18. Melakukan kegiatan lain yg lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU dan peraturan perundanan lain yg berlaku.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Definisi : UU NO.10 Tahun 1998 sebagai bank yg melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariahyg dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatan Usaha BPR :
1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk smpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yg dipersamakan dengan itu. 2) Memberikan kredit. 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip Sya riah sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan oleh BI.
47
4) Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain.
Larangan bagi BPR :
1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valas 3) Melakukan penyertaan modal. 4) Melakukan usaha perasuransian.
Jenis Bank Menurut Pendirian dan Kepemilikan
Bank Umum
1) Pendirian Bank Umum hanyadapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi BI oleh : ο ο
WNI dana tau badan hokum Indonesia, atau WNI dana tau badan hukum Indonesia dengan WNA dana tau badan hukum asing secara kemitraan. Modal disetor untuk mendirikan bank sekurang-kurangnya Rp 3 T. Bagi yg berbadan hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam UU tentang Perkoperasi an. Untuk WNA setingi-tingginya sebesar 99 % dari modal disetor bank.
2) Kepemilikan
48
Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesiasetingi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yg bersangkutan, yg merupakan :
ο Penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba, dikurangi penyerta an dan kerugian, bagi badan hukum PT/PD; atau ο Penjumlahan dari simpananpokok , simpanan wajib, modal penyertaan, da na cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, ba gi badan hukum Koperasi.
3) Dewan Komisaris dan Direksi ο Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 orang dan wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan. ο Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggota Dewan komisaris lain. ο Direksi bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang dan mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank. ο Anggota dilarang memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor pada perusahaan lain. ο Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain.
BPR
BPR hanya dapat didirikan dn dimiliki oleh WNI, badan hukum Indonesia yg seluruh pemiliknya WNI, Pemda, atau dapat dimiliki ketiganya.
Jenis Bank Menurut Target Pasar
Ada 3 :
49
a. RetailBank Memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah re tail. Retail adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yg skalanya kecil. Yang memerlukan fasilitas kredi β€ Rp 20 M.
b. Corporate Bank Memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yg berskala besar. Seringkali pelayanan yg diberikan juga kepada karyawan, direksi,dan komisaris dari perusahaan tersebut secara individual.
c. Retail-Corporate Bank Melayani pada kedua jenis di atas, memandang keduanya harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisien. Manajemen memandang telah terjadi perubahan kondisi pasar atau karena terjadi penggantian manajemen sehingga terjadi perubahan strategi pemasaran. Bisa juga karena adanya program pemerintah yg menghendaki agar bankbank tertentu melaksanakan program pemerintah tertentu.
BAB VI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA 6.1 Penghimpunan Dana
50
Kegiatan usaha yg utama dari suatu bank adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penyaluran dana bertujuan memperoleh penerimaan,akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut.
Sumber Penghimpunan Dana
a. Dana Sendiri Proporsi sendiri relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dana yg dihimpun ataupun total aktivanya, namun dana sendiri penting untuk kelangsungan usaha. BI mengatur tentang proporsi minimal modal sendiri dibandingkan dengan total nilai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Proporsi ini disebut rasio kecukupan modal (capitaladequacyratio β CAR). Jika CAR suatu bank terlalu rendah maka kemampuan bank untuk bertahan pada saat mengalami kerugian juga rendah. Jika kerugian lebih besar dari modal sendiri maka kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat menjadi sangat diragukan, dan menurunkan tibngkat kepercayaanmasyarakat pada bank tersebut, selanjutnya akan membahayakan kelangsungan usaha bank. UU No.7 Tahun 1992, bank umum dapat melakukan mobilisasi dana dengan cara melakukan emisisaham dan obligasi melalui bursa efek di Indonesia.
b. Dana dan Deposan
Sumber dana dari masyarakat dapat berupa :
51
1) Giro Rekening giro (checking account) adalah simpanan yg penarikannya dapat dilakukan tiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet girountuk pemindahbukuan, ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Pemegang rekening diberikan buku cek dan bilyet giro. Karena penarikannya tiap saat , sumber dana ini merupakan sumber dana jang ka pendek yg jumlahnya berfluktuasi tiap waktu. Nasabah tak usah menggunakan uang tunai, tak harus ke bank, tanpa menunggu jatuh tempo.
Cek Merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas beban rekening penarik cek. Cek dapat ditarik atau diterbitkan oleh pemegang rekening giro (giran)atas unjuk atau atas nama dan tidak dapat dibatalkan oleh penarik kecuali cek tersebut dinyatakan hilang atau dicuri dengan bukti dari Kepolisian. Jangka waktu pengunjukan atas cek 70 hari sejak tanggal penarikan.
Bilyet Giro Perintah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah tertentu u ang atas bebanrekening penarik pada tanggal tertentu kepada pihak yg tercan tum dalam bilyet giro tersebut dan dapat dibatalkan secara sepihak oleh pena rik disertai dengan alasan pembatalan.
Jasa Giro Suatu imbalan yg diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yg mengendap di bank.
52
Fasilitas ini adalah adanya alat pembayaran yg efisien berupa cek dan bilyet giro. Dana yg diperoleh dari giro merupakan dana murah, yg memberikan jasa giro yg lebih rendah dibandingkan bunga simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.
2) Deposito Berjangka Simpananyg penarikannya pada waktun tertentu sesuai tanggal per janjian antara deposan dan bank. Simpanan ini atas nama dan bukan atas unjuk, dapat diperpanjang secara otomatis (automatic roll -over-ARO). Jika deposan ingin menarik sebelum jatuh tempo, maka bank mengenakan denda adminstrasi penarikan. Tingkat bunga deposito berjangka lebih besar dari simpanan dalam bentuk lain.
3) Tabungan Penarikan dilakukan dengan cash credit atau kartu ATM, dan kartu debet. Fasilitas tabungan , likuiditasnya di antara giro dan deposito, demikian pula bunga nya.
4) Yang lain ο Sertifikat Deposito Adalah deposito yg dapat diperjualbelikan, penarikan pada saat jatuh tempo dapat dilakukan atas unjuk; bunga nya dibayarkan di muka yaitu pada sat nasabah menempatkan dananya dalam bentuk deposito. Contoh : Deposito nominal Rp 1 jt; bunga 24% per tahun; waktu 12 bulan; bunga dibayar dimuka Rp 240 rb (diskon), maka nasabah membayar Rp 760 rb. Saat jatuh tempo, pemegang sertifikat menerima Rp 1 jt.
53
Jika dijual sebelum jatuh tempo, maka harga yg harus dibayar pembeli nilai bunga dari sisa jangka waktu deposito. Setelah 3 bulan, akan dijual, harga jual dposito Rp 1 jt β ( 9/12 x 24 % x Rp 1 jt) = Rp 820 rb.
ο Deposit on call Adalah simpanan yg penarikannya dengan pemebritahuan lebih dulu dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Semakin besar dana yg akan ditarik biasanya semakin lama jangka waktu pemberitahuan sebelumnya yg diinginkan bank. Suku bunga lebih kecil dari deposito berjangka.
ο Rekening Giro terkait Tabungan Bunga tabungan lebih besar dari giro; bank memberikan fasilitas berupa pemindahan sebagian saldo rekening tabungan ke rekening giro. Penyetoran selalu dimasukkanrekening tabungan, sementara jika menarik cek atau bilyet giro dan ternyata saldo rekening giro tidak cukup, maka bank melakukan pemindahbukuan dari tabungan ke rekening giro, dengan surat kuasa nasabah.
c. Dana Pinjaman 1) Call Money Pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui interbank call money market. Digunakan untuk kebutuhan dana mendesak, seperti kalah kliring atau adanya penarikan dana besar-besaran (rush). Jangka waktu 1 hari atau over night samapi 180 hari, suku bunga fluktuatif dipengaruhi permintaan dan ketersediaan danan di pasar pada satu saat. Call money dapat juga dimanfaatkan jika kelebihan likuiditas untuk disalurkan dalam jangka pendek, sehingga menghasilkan penerimaan.
2) Pinjaman Antarbank
54
Pinjaman ini untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yg lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank. Jangkanya pendek dan menengah.
3) Kredit Likuiditas BI (KLBI) Diberikan BI untuk bank yg sedang mengalami kesulitan likuiditas.
d. Sumber Lain 1) Setoran Jaminan (Storjam) Sejumlah dana yg wajib duserahkan nasabah yg menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Jasa-jasa yg mengandung risikofinansial yg ditanggung pihak bank. Ini digunakan bank untuk menutup sebagian kerugian bank yg mungkin timbul akibat terjadinya ririko. Jasa-jasa tersebut : Letter of Credit (LC) dan Bank Garansi (BG). Storjam tidak memiliki imbal jasa , sehingga dapat digunakan bank untuk kegiatan usaha. Dengan jangka waktu pendek dan menengah.
2) Dana Transfer Sebelum dana transfer ini ditarik, dapat digunakan bank untuk mendanai kegiatan usahanya. Sumber dana ini tak berbiaya, tak ad kewajiban bank, dengan jangka pendek.
3) Surat Berharga Pasar Uang Pagu 1980-an mengenalkan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) sebagai instrument menghimpun dana dalam jangka pendek yg dapat diperjualbelikan dengan cara didiskonto oleh BI. Jika bank kelebihan likuiditas, bank dapat membeli SBPU, dan menjual saat sulit.
55
4) Diskonto BI Penyediaan dana jangka pendek oleh BI dengan cara pembelian promes yg diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Bantuan BI sebagai lender of last resort. Terbagi 2 : 1. Untuk memeperlancar pengaturan dana bank seharihari, 2. Untuk memudahkan bank dalam menanggulangi kesulitan pendanaan karena rencana pengerahan dana tidak sesuai dengan penarikan kartu kreditjangka menengah atau jangka panjang oleh nasabah (mismatch).
6.2 Penggunaan Dana Pertimbangan Penggunaan Dana
a. Risiko dan Hasil Alokasi dana berkaitan dengan aspek risiko dan βrate of returnβdari sebuah aktiva. Tiap badan usaha agar semua dananya dalam aktiva produktif (earning), untuk memperoleh penerimaan dan membiayai keseluruhan biaya operasional bank seperti bunga, biaya tenaga kerja, dan juga untuk keuntungan. Ada hubungan yg searah antara tingkat risiko dan rate of return; semakin tinggi rate of return dari aktivasemakin tinggi pula tingkat risiko yg ditanggung.
Tingkat risiko Investasi/aktiva
56
Rate of return/ produktivitas
b. Jangka Waktu dan Likuiditas
Adanya sumber-sumber dana jangka pendek membuat bank mengalokasikan sejumlah tertentu dananya dalam bentuk aktiva yg tingkat likuiditasnyacukup tinggi, sehingga waktu kewajiban jatuh tempo dapat memenuhi kewajibannya. Bank juga harus menyediakan sejumlah alat likuid dengan tujuan memenuhi kewajiban giralminimumyg ditetapkan BI. Bank juga mengalokasikan sabagian dananya dalam bentuk aktiva tetap,sepertibangunan, mobil, tanah, dan computerkeperluan kegiatannya usahanya.
Alternative Penggunaan Dana
a. Cadangan Likuiditas Aktiva ini untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, dan tak berharap ada penerimaan yg tinggi, sering disebut aktiva tak produktif (idle fund).
1) Cadangan Primer ( primary reserves)
57
Bisa dalam bentuk uang kas, saldo pada BI, saldo pada bank lain, dan warkatdalam proses penagihan. Aktiva ini ditujukan terutama untuk memenuhi ketentuan Reserves Requirement yg ditetapkan BI dan juga untuk kegiatan sehari-hari seperti penarikan danan oleh nasabah, penyelesaian liring, pemberian kredit, kewajiban yg akan jatuh tempo.
2) Cadangan Sekunder Aktiva berupa SBPU, SBI,SUN, dan sertifikat deposito. Penempatan dana dalam bentuk cadangan sekunder ditujukan untuk :
ο Memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek yg sebelumnya telah dapat diperkirakan seperti penarikan simpanan dan pencairan kredit. ο Memperoleh penerimaan
Aktiva ini memberikan penerimaan lebih tinggi daripada cadangan primer.
b. Penyaluran Kredit Kewajiban peminjam kredit dapat berupa pokok pinjaman, bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Pembelian surat berharga nasabah yg dilengkapi dengan nte purchase agreement (NPA)serta pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang dapat juga digolongkan sebagai kredit. Penerimaan yg utama dari bank diharapkan dari penyaluran kredit. Penyaluran kredit tergolong aktiva produktif atau tingkat penerimaan nya tinggi. Kredit mempunyai tingkat likuiditas lebih rendah dari Cadangan primer, sekunder, tergantung pada kolektabilitas (kemungkinan tertagihnya). Dan sebagai call money.
58
c. Investasi Alokasi dana dengan rate of returntinggi dapat juga dengan investasi. Dapat berupa penanaman dana dalam surat-surat berharga jangka menengah dan panjang, atau berupa penyertaan langsung pada badan usaha lain. Bentuk dari surat berharga al. saham dan obligasi. UU No.7 Tahun 1992, bank hanya boleh melakukan penyertaan pada 2 jenis badan usaha :
a) Lembaga keuangan b) Debitor yg kreditnya macet dan sifat penyertaan nya adalah sementara.
d. Aktiva Tetap dan Inventaris
Tergolong sebagai aktivatidak produktif dalam menghasilkan peneri maan, dan oleh BI dipandang sebagai aktiva yg risikonya cukup tinggi. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan rusak, terbakar, atau hilangnya dari aktiva tetap dan inventaris. Perlu dilakukan pembatasan penanaman modal dalam aktiva tetap dan invent taris agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga. Ketika menanamkan dana dalam aktiva tetap dan inventaris bank harus membiayai nya dari modal sendiri, sehingga jika aktiva ini rusak, hilang, atau terbakar tidak akan membebani kewajiban bank tersebut pada pihak lain. Tapi bank perlu menalokasikan dananya untuk aktiva ini karena bank memerlukan kantor, mobil,computer, dll untuk kegiatan usahanya.
59
6.1 Kebijakan Penghimpunan Dana dan Penggunaan Dana
Tingkat Bunga Agar penyaluran danamenghasilkan keuntungan, maka biaya yg dikeluarkan dalam penghimpunan dana harus lebih kecil daripada penerimaan dari penyaluran dana. Tingkat bunga pinjaman harus lebih besardari tingkat bunga simpanan. Tngkat bunga simpanan ditambah berbagai unsur menjadi dasar penentuan tingkat bunga pinjaman.
Deskripsi Komponen Perhitungan Tingkat Bunga Pinjaman
Contoh Perhitungan
οΌ Biaya bunga simpanan (rerata tertimbang bunga berbagai macam bentuk simpanan masyarakat di bank yang bersangkutan )
6.00 %
οΌ Reserve adjustment (proporsi dana simpanan dari masyarakat yg dialokasikan sebagai cadangan minimumuntuk tujuan likuiditas )
1.00 %
οΌ Biaya pelayanan dan pengelolaan simpanan dana masyarakat
0.05 %
οΌ Penjumlahan 3 komponen di atas disebut dengan Marhginal Cost of Fund
7.05 %
οΌ Biaya pelayanan dan pengelolaan fasilitas kredit/pinjaman
1.00 %
οΌ Profit margin (tingkat keuntungan yg diinginkan oleh bank )
2.00 %
οΌ Penjumlahan 3 komponen di atas disebut Base Rate
10.05 %
οΌ Risk Adjustment ( proporsi dari total penyaluran dana yg dianggap berisiko untuk tidak dapat ditarik kembali atau menjadi bermasalah)
5.00 %
οΌ Lending Ratio ( tingkat bunga pinjaman yg wajib dibayar oleh Debitor )
15.05 %
60
Selisih antara tingkat bunga bunga pinjaman dan tingkat bunga simpanan disebut dengan βspreadβ. Semakin efisien kinerja bank, akan semakin kecilkomponen-komponen yg ditambahkan pada tingkat bunga simpanan. Meskipun tingkat bunga pinjaman mengalami kenaikan, kenaikan tidak lebih besar dari kenaikan tingkat bunga simpanan. Salah satu penyesuaian risiko.
komponen
dalam
perhitunganm
bunga
adalah
Jenis risikopada dasarnya berasal dari sisi aktiva maupun pasiva, meliputi :
a) Risiko likuiditas Adalah risiko yg dihadapi oleh bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Jika likuiditas yg disediakan ternyata kurang atau tidak mencukupi kebutuhan likuiditas sebenarnya, maka bank dapat berada dalamkesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas dalam jmlah yg besar dan dalam waktu yg lama dapat menempatkan bank tersebut dalam posisi sulit sehingga tergolong bank kurang sehat, kurang dipercaya nasabah, dan ada kemungkinan menjadi bangkrut. b) Risiko kredit Adalah risiko yg dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam ben tuk pinjaman kepada masyarakat. Debitor mungkin menjadi tidak memenuhi kewajibannya kepada bank se perti pembayaran pokok pinjaman, pembayaran bunga, dll. Bank menderita kerugian berupa tidak diterimanya penerimaan yg sebelumnya sudah diperkirakan.
c) Risiko investasi Risiko yg dihadapi bank berupa kerugian karena penurunannilai surat berharga yg dimiliki bank, misalnya saham dan obligasi.
61
Fluktuasi nilai surat berharga dipengaruhi suku bunga bank dan indicator-indikator perekonomian lain serta factor-faktor non ekonomi seperti politik, keamanan, pengangguran, kondisi perbankan, bencana alam, kebangkrutan perusahaan, dll. d) Risikooperasi Adalah risiko yg dihadapi berkaitan dengan kebijakan penghimpuna dana dan penggunaan dana nya dalam rangka memperoleh penerimaan yg sa ling terkait. Meliputi juga kemungkinan kerugian akibat perubahan struktur biayaope rasional bank atau kegagalan dalam meluncurkan produkproduk perbankan baru kepada masyarakat.
e) Risiko kecurangan (fraud) Adalah risiko yg dihadapi bank karena kerugian akibat adanya ketidakjujuran, penipuan, atau perilaku tidak baik lain yang dilakukan oleh nasabah, karyawan bank, pejabat bank, atau pihak lainnya.
f) Risiko fidusiari Adalah risiko yg dihadapi bank karena memberikan jasa perwaliamnatan kepada nasabah perorangan atau badan . Pengelolaan dana yg dilimpahkan kepada bank ditujukan untuk kegiatan nvestasi dalam rangkan mendapatkan keuntungan dengan tingkat risiko yg wajar dan bukan untuk tujuan spekulasi. Bank tidak selamanya berhasil mendatangkan keuntungan dari pengelola an dana nasabahnya.
Pengelolaan Aktiva dan Pasiva
Asset -Liability Committee (Alco) merupakan suatu bentuk komite atau badan yg melaksanakan tugas tersebut.
62
Pendekatan Dasar Pengelolaan Aktiva Pasiva
a) Pool of Funds Dana yg telah dihimpun bank mempunyai karaktristikyg beragam menurut jangka waktu, biayanya, sumber dana tersebut berasal, dll. Pendekatan pool of funds memperlakukan dana tersebut sebagai dana tunggaltanpa memperhitungkan sifat masing-masing komponen pembentuk dana. Dana tunggal itu kemudian dialokasikan untuk berbagai macam tujuan sesuai dengan strategipenggunaandana.
Cadangan Primer
P
Giro
o Cadangan Sekunder
o
Tabungan
l o
Kredit yg disalurkan
f F u
Surat Berharga
Deposito
n d s
Pinjaman jk pendek
Pinjaman jk panjang
Aktiva Tetap Modal sendiri
Penggunaan Dana
Sumber Dana 63
b) Asset Allocation atau Conversion of Funds
Konsep ini kebalikan dari pool of funds. Perlakuan terhadap dana yg mempunyai karakteristik berbeda-beda sebagai dana tunggal dianggap sebagai asumsiyg tidak sesuai dengan kenyataan. Sumber dana memiliki sifat tersendiri, sehingga pengalokasiannya harus secara individualdengan mempertimbangkan karateristik masing-masing. Misalnya dana jangkapendek digunakan dalamaktiva jangka pendek berupa a lat likuid. Dana Jangka menengah dan panjang digunakan dalam bentuk aktiva yg likuiditasnya lebih rendah. Aktiva tetap hendaknya hanya dari modal sendiri. Juga dipertimbangkannya, rate of return dan biaya. (Perhatikan Gambar di ba wah).
Likuiditas Bank Likuiditas al. untuk keperluan :
a) Pemenuhan aturan reserve requirement atau cadangan wajib minimum yg ditetapkan BI. b) Penarikan dana oleh deposan. c) Penarikan dana oleh debitor. d) Pembayaran kewajiban yg jatuh tempo.
Pendeketan kebutuhan likuiditas : a) Commercial loan theory atau productive theory of credit atau real bills doctrine
64
Pendekatan ini menyatakan bahwa likuiditas bank akan dapat terja min apabila aktiva produktif bank diwujudkan dalam bentuk kredit jangka pen dek dan bersifat self liquidating. Kredit jangka pendek ini terutama dalam bentuk Kredit Modal Kerja, sehingga diharapkan dalam jangka pendek debitor dapat mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya.
Cadangan Primer
Giro
Tabungan Cadangan Sekunder
Deposito Kredit yg disalurkan
Surat Berharga
Pinjaman jk pendek
Pinjaman jk panjang Aktiva Tetap Modal sendiri
Penggunaan Dana
Sumber Dana
b) Asset shiftability theory
65
Pendekatan ini menyatakan bahwa likuiditas bank akan dapat dipelihara apabila asset bank dapat dengan cepat diubah dalam bentuk asset lain yg lebih likuidsesuai kebutuhan. Focus pendekatan ini adalah surat berharga, karena dipandang cukup mudah untuk dikonversikan menjadi alat likuid. Pinjaman yg diberikan bank diharapkan juga dijamin dengan menggunakan surat berharga.
c) Doctrine of anticipated income theory Menyatakan bahwa sumber likuiditas bank dapat dipelihara meskipun bank menyalurkan kredit jangka panjang. Juga menyatakan bahwa kredit jangka panjang tersebut dapat digunakan jika jadwal pembayaran pokok dan bungapinjamandirencanakan sebaik mungkin dan betul-betul disesuaikan dengan pendapatan masa depan dari debiturnya. Dengan ini dimungkinkan unttuk mengalokasikan dananya dalam bentuk pinjaman jangkam pendek maupun jangka panjang. Kunci keberhasilannya adalah :
ο Keberhasilan analisis terhadap tingkat kemampuan nasabah debitur untuk memperoleh penghasilan di masa yg akan dating. ο Keberhasilan estimasijumlah penghasilan nasabah debitur di masa yg a kan datang. ο Keberhasilan estimasiwaktu penghasilan diterima nasabah debitur di ma sa yg a kan datang. ο Keberhasilan estimasi terhadap kondisi ekonomi, social, dan politik di ma sa yg akan dating, terutama yg berkaitan dengan usaha debitur yg bersang kutan. ο Keberhasilan analisis terhadap karakter atau kemauan nasabah memenuhi kewajibnya.
Indicator Likuiditas Indikator untuk mengetahui tingkat likuiditas bank :
66
a) Rasio alat likuid terhadap DPK Mengukur kemampuan alat liukuid yg tersedia di bank untuk me menuhi kebutuhan likuiditas akibat adanya penarikan dana DPK. Alat likuid dapat berupa uang kas, salso giro pada BI dan bank koresponden, dan cek dalam proses penagihan. DPK tersebut juga berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Rasio alat likuid trrhadap DPK yg tinggi menunjukkan likuiditas bank yg tinggi pula.
b) Rasio kredit terhadap total DPK (loan to deposit ratio-LDR)
Untuk mengukur jumlah dana DPK yg disalurkan dalam bentuk kredit. Rasio kredit terhadap total DPK yg tinggi menunjukkan bahwa bank yg bersangkutan dalam keadaan kurang likuid.
c) Rasio surat berharga jangka pendek terhadap total surat berharga
Semakin tinggirasio surat berharga jk.pendek terhadap total surat berharga yg dimiliki suatu bank, maka semakin tinggi tingkat likuiditas bank .
67
BAB 7 KREDIT BANK 7.1 Penjaman Tunai (Cash Loan) Pemberian kredit sebagai cash loan, salah satu bentuk usaha yg dapat dilakukan sebuah bank. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yg simaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yg dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yg mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bu nga. Penyediaan dana untuk nasabah tidak hanya bisa dalam bentuk kredit. Dapat juag berupa penyediaan pembiayaan berdasrkan prinsip syariah sesuai yg ditetapkan BI, Pasal UU No.10 Tahun 1998.
Pertimbangan Penyaluran Dana
Perlu prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank serta adanya risiko yg selalu melekat dalam penyaluran dana, maka sebelum kredit atau pembiayaan disalurkan bank selalu ingin mengetahui segala sesuatu tentang kemampuan dan kemauan nasabah debitornya untuk mengembalikan dana yg telah diberikan oleh bank. Hal-hal yg ingin diketahui bank :
a) Perizinan dan legalitas Bentuk-bentuk perizinan dan aspek legalitas yg harus dipenuhi debitor sangat bervariasi tergantung pada bidang kegiatan atau usaha nasabah al.: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Angka Pengenal Eksportir Terbatas, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Jasa KOntruksi, Sertifikat Tanah, dan Tanda Daftar Perusahaan
68
b) Karakter Untuk menilai karakter suatu nasabah dan meramalkan perilakunya di masa yg akan datang , bank dapat menggunakan beberapa indicator. Al. profesi, penampilan, lingkungan social, pengalaman, dan tindakan atau perilaku di masa lalu.
c) Keuangan Sehat dan tidaknya keadaan usaha nasabah dapat dilihat salah satunya melalui keadaan keuangannya, melalui laporan keuangannya. Dari laporan keuangan, dapat diketahui tingkat keuntungan,jumlah dana yg diperlukan,waktu tambahan dana diperlukan, kemampuan nasabah memenuhi kewajiban, permasalahan teknis dan pemasaran yg dihadapi, kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial keopada pihak ketiga, efisiensi alokasi dana dalam berbagai bentuk aktiba dll. d) Agunan Antisipasi terhadap kemungkinan macetnyapemenuhan kewajiban oleh nasabah kewajiban penyerahan berbagai bentuk agunan sebelum dana diberikan kepada nasabah. Agunan meliputi : 1) Agunan utama, yaitu barang yg dibiayai oleh dana dari bank. Apabila dana dari bank digunakan untuk pemebelian truk, maka truk tersebut dapat dijadikan agunan utama. 2) Agunan tambahan, yaitu barang yg tidak dibiayai bank dan bukan merupakan bagian barang yg digunakan untuk kegiatan operasional usaha nasabah.
Jenis Kredit atas Dasar Tujuan Penggunaan
Kredit dibedakan :
69
a) Kredit Modal Kerja (KMK) Kredit yg digunakan untuk membiayai kebuthan modal kerja nasabah. Contoh, Usaha dagang sembako, honor supir truk, solar untuk truk, tagihan listirk di kantor,dll. KMK berjangka pendek disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja nasabah. KMK ada 2 : 1) KMK -Revolving Apabila kegiatan usaha debitor dapat diharapkan berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan pihak bank cukup memercayai kemampuan dan kemauan nasabah, maka fasilitas KMK dapat diperpanjang setiap periode nya tanpa harus mengajukan permohonan kredit baru.
2) KMK-Einmaleg Apabila apabila volume kegiatan usaha debitur sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu dana tau pihak bank kurang memercayai kemampuan dan kemauan nasabah, maka pihak bank merasa lebih aman kalua memberikan KMK-Einmaleg. Fasilitas ini hanya diberikan sebatas satu kali perputaran, dan apabila pada perioda selanjutnya nasabah menghendaki KMK lagi maka nasabah harus mengajukan kredit baru. Fasilitas ini dapat diberikan kepada debitor yg kegiatan usahanya sangat tergantung pada proyek yg diperoleh.
b) Kredit Investasi (KI) Adalah kredit yg digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah. Jika pedagang sembako ingin fasilitas KI, maka dapat digunakan beli tanah, dan bangunan kantor, computer untuk kantor, truk pengangkut sembako, dll. KI berjangka menengah atau panjang, karena nilainya yg relatif besar dan cara pelunasan melalui angsuran.
c) Kredit Konsumsi
70
Adalah kredit yg digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, bukan sebagai barang modal. Misanya untuk pembelian mobil, rumah dan yg lain. Sering disebut multiguna.
Kolektibilitas Kredit
Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah dan valasyg dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya, sehingga kredit merupakan salah satu bentuk dari aktiva produktif. Tiap fasilitas kredit mempunyai tingkat kemungkinan realisasi pembayaran (kolektibilitas) bunga dan pokok oleh debitur yg berbeda-beda. Kualitas aktivaproduktif bank dinilai berdasarkan koletibilitasnya. Berdasarkan pertimbangan kuantitatif dan judgment di atas serta sesuai SE BI No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 kepada semua bank umum yg melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional di Indonesia perihal penilaian kualitas aktiva bank umum, maka kualitas kredit digolongkan menjadi lancer, dalam perhatian khusus, kurang lancer, diragukan, dan macet menurut kriteria :
ο Prospek usaha ( perlu juga memerhatikan upaya debitor dalam rangka memelihara lingkungan hidup ) ο Kinerja (performance) debitor ο Kemampuan membayar
Pedoman Kriteria :
PROSPEK USAHA KOMPONEN
LANCAR
Potensi usaha
ο· Kegiatan memiliki
pertumbuhan
DALAM PERHATIAN KHUSUS usaha potensi
ο· Kegiatan usaha memili ki potensi pertumbuhan
71
Kondisi pasar dan posisi debitor dalam persaingan
Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga ker ja
Dukungan dari grup atau afiliasi Upaya debitur memeliha ra lingkungan hidup (bagi debitur berskala besar yg berdampak penting terha dap lingkungan )
pertumbuhan yg baik ο· Pasar stabil dan tak terpe ngaruh perekonomian ο· Persaingan terbatas ( po sisi kuat di pasar) ο· Kapasitas optimum ο· Manajemen sangat baik ο· Tenaga kerja memadai dan belum pernah ada perselisihan/ pemogokan atau pernah ada tetapi ringan dan selesai baik ο· Afiliasi /grup stabil dan mendukung ο· Pengelolaan lingkungan hidup baik dari dampaknya minimum sesuai syarat minimum peraturan
yg terbatas ο· Posisi di pasar baik (tak banyak dipengaruhi perekonomian ) ο· Pangsa sebanding pesaing ο· Kapasitas hampir optimum ο· Manajemen baik ο· Tenaga kerja umumnya memadai, pernah terja di perselisihan/ pemo gokan yg selesai de ngan baik namun bisa terulang ο· Afiliasi/grup stabil dan tak memberatkan ο· Pengelolaan lingkung an hidup kurang baik dan belum sesuai syarat minimum peraturan
PROSPEK USAHA KURANG LANCAR
DIRAGUKAN
MACET
ο· Kegiatan usaha berpotensi tumbuh sangat terbatas atau tidak tumbuh
ο· Kegiatan usaha menurun
ο· Kelangsungan sangat diragukan dan sulit pulih ο· Kemungkinan besar terhenti
ο· Pasar dipengaruhi pere konomian ο· Posisi di pasar cukup baik tapi banyak pesa ing ( pulih jika punya strategi baru ) ο· Kepastian tak optimum ο· Manajemen cukup baik ο· Tenaga kerja berlebihan dan ada perselisihan/pemogok
ο· Pasar sangat dipengaruhi perekonomian ο· Persaingan sangat ketat dan operasional bermasa lah serius ο· Kapasitas tak mendu kung operasional ο· Manajemen kurang pe ngalaman ο· Tenaga kerja berlebih cu kup besar, dapat timbul
ο· Kehilangan pasar sejalan perekonomian yg menurun ο· Operasional tak berkelanjutan ο· Manajemen sangat le mah ο· Tenaga kerja berlebih berjumlah besar,
72
an dengan dampak cukup material
keresahan dan ada per selisihan/pemogokan yg berdampak cukup mate rial
ο· Afiliasi/grup mulai memberatkan ο· Pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum sesuai syarat minimum peraturan dengan penyimpangan material
ο· Afiliasi/grup berdampak memberatkan ο· Belummengelola lingkungan hidup atau ada upaya namun belum sesuai peraturan dengan penyimpangan material
timbul kan keresahan dan ada perselisihan/pemogoka n yg berdampak material ο· Afiliasi sangat merugi kan ο· Belum mengelola ling kungan hidup atau telah ada upaya namun belum sesuai peraturan dan mungkin dituntut di pe ngadilan
Hal lain dari SE BI :
a) Ada perlakuan khusus yg lebih ringan dalam melakukan penilaian kredit dan penyediaan dana lain (berupa jaminan atau pembukuan letter of cre dit) kepada debitor dengan lokasi kegiatan usaha di daerah tertentu. b) Untuk meminimalkan potensim kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yg masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar.
Kredit kepada Usaha Kecil dan Mikro
Paket Kebijaksanaan 29 Mei 1993 dan didukung denan SK Dir BI No.26/24/Kep/Dir tgl 29 Mei 1993, yg dimaksud kredit untuk usaha kecil adalah yg diberikan pada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp 250 Jt. Untuk membiayai usaha produktif. Usaha produktif adalah yg dapat memberikan nilai tambah dalam mengha silkan barang dan jasa; berupa KI atau KMK. Usaha Kecil adalah yg memiliki total asset maksimum Rp 600 Jt. Tidak termasuk tanah dan bangunan yg ditempati. Kredit Mikro dengan plafon Rp 25 Jt.
73
a. Karakteristik Kredit Bank yg lebih pengalaman dan komitmen memberikan kredit kepada usaha kecil dan mikro adalah BPR serta beberapa bank umum saja. Karakteristik : 1) Memerlukan persyaratan penyerahan agunan yg lebih lunak Apabila nasabah memohon fasilitas kredit modal kerja untuk rumah makan, yg menjadi agunan utama al. makanan siap saji yg ad di rumah makan, persediaanberas, persediaan bumbu-bumbu, dan piutang kepada pelanggan.
2) Memerlukan metode monitoring kredit yg khusus Usaha kecil dan mikro biasanya memiliki keterbatasan dalam kemampuan administrative, pencatatan, dan perencanaan. Pihak bank perlu merancang suatu metode monitoring tersendiri.
3) Biaya pelayanan kredit yg relatif tinggi Karakteristik 1, 2 di atas cenderung menimbulkan biaya layanan kredit per nilai kredit tersalur relatif tinggi, biaya kredit per debitur juga tinggi, sehinggga menaikkan biaya rerata dari tingkat bunga yg harus dibayar debitur.
b. Kerja sama Pemberian Kredit kepada Usaha Kecil dan Mikro Ban-bank tertentu enggan menyalurkan kredit semacam ini. Berbagai kerja sama bank dalam penyaluran kredit kepada usaha kecil dan mikro al. :
74
a) Pinjaman langsung dari bank Umum ke BPR Kredit diberikan suatu bank umum kepada BPR. BPR menyalurkan pinjaman kepada usaha kecil dan mikro. Lebih dari satu bank umum dapat diberikan ke BPR.
b) Pembiayaan bersama (joint financing) Adalah pemberian kredit kepada sejumlah nasabah lebih dari satu bank, salah satu bank bertindak sebagai bank induk yg mengadministrasikan kredit dan berhubungan ke debitur. Pembiayaan bersama dapat dilakukan antarbank umum dengan BPR ; bank umum dengan lembaga pembiayaan. c) Penyaluran kredit ( chanelling) Bank umum, BPR atau lembaga pembiayaan dapat bertindak sebagai penyalur kredit ( channelingagent ) dari satu bank umum atau BPR lain.
d) Anjak piutang (factoring) Bank umum atau BPR dapat melakukan pengambilalihantagihan nasabah bank umu atau BPR lainnya atau nasabah lembaga pembiayaan. e) Penerbitan SBPU Bank umum dapat membeli SBPU atas dasar fasilitas kredit kepada usaha kecil dan mikro yg diterbitkan oleh bank umum lain.
7.1 Noncash Loan Pemberian Jasa-jasa dari bank (fee-based income) :
75
Letter of Credit
Ialah Surat Kredit Berdokumen, jasa yg ditawarkan bank dalam rang ka pemebelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai jangka waktu tertentu sesuai perjanjain. Fasilitas LC terbatas hanya perjanjian jual beli, sedangkan fasilitas yg diberikan penengguhan pembayaran. Pemebeli tidak membayar terlebih dulu sebelum barang/jasa dikirim penjual. Ada cidera janji atau tidak, pihak banktetap melakukan pembayaran dalam fasilitas LC. Contoh, PT X ingin membeli satu sen mesin pengolah limbah dari Kobelco, di Jepang . Harga disepakati Rp 100 Jt tipe MPs20c. Kedua perusahaan belum saling kenal; PT X ingin pembayaran setelahbarang sampai, sehingga tidak menanggung risiko pembayaran atas barang yg tak sesuai. Sebaliknya KObelco, ingin dibayar lebih dulu baru dikirim. Kobelco memandang Bank Mandiri bisa dipercaya, sehingga mensyaratkan LC nya diterbitkan oleh Bank Mandiri. Selanjutnya PT X memohon Bank Mandiri menerbitkan LC, bkemudian perjanjian dilakukan. Kobelco akan menagih pembayaran dari Bank Mandiri dengan menunjukkan dokumen pengiriman barang beserta dokumen kelengkapannya.. Pada penerbitan LC ini, menyerahkan sejumlah uang jaminan 10 % LC, disebut provisi/ komisi penerbitan LC, Bank Mandiri disebut Bank Penerbit atau Issuing Bank atau Remitting Bank. LC diterbitkan melalui Bank antara yg ada di Jepang, Misalnya Bank Y. Bank Y disebut Bank Penerus ( Advising bank) atau Negotiating Bank meneruskan LC ke Kobelco.
76
Selanjutnya Kobelco mengirim barang ke PT X. Kobelco membawa dokukumen pengiriman barang spt. :
οΌ
οΌ οΌ
οΌ
Bill of Ladding :dokumen /surat yg dikeluarkan perusahaan pengang kutan kapal yg telah menerima penyerahan barang untuk diangkat ke tujuan tertentu dan diserahkan dengan persyaratan tertentu. Faktur (invoice): dokumen /surat yg dikeluarkan supplier dalam transaksi jual beli. Certifikat : surat keterangan yg dikeluarkan pihak berwenang mengenai keadaan barang , al. certificate of quality, certificate of origin, dan export quote certificate. List : dokumen spesifikasi barang lain, seperti packing list, dan measurement list. Polis asuransi pengangutan barang; dll.
Bank Y meneruskan meneruskan dokumen penagihan ke Bank Mandiri sebagai penerbit. Bank Mandiri melakukan pembayaran tersebut kepada Kobelco melalui Bank Y. Bank Mandiri menagih PT X sejumlah Rp 90 Jt, pada saat jatuh tempo. Tipe LC : ο ο
Sight LC : Fasilitas penangguhan pembayaran sampai dokumen tiba, baru pembeli membayar ke Bank Mandiri. Usance LC : Fasilitas yg diberikan sampai 180 hari sejak dokumen tiba.
BAB 8 KLIRING
Salah satu tugas BI, UU No.23 Tahun 1999 tentang BI adalah mengatur sistem kliringantarbank. Kegiatan ini diselenggarakan BI atau pihak lain dengan persetujuan BI. Pentingnya pelaksanaan kliring oleh BI berkaitan dengan jasa pembayaran giral yg disediakan perbankan.
77
Fasilitas jasa pembayaran (non cash loan) dengan giral tak dapat dilaksanakan hanya dengan penyelesaian utang-piutng antarbank secara individu. Sebagai ilustrasi, jika bank mempunyai 50 nasabah yg menerima pembayaran dalam bentuk cek dan cek tersebut berasal daribank yg berbedabeda, maka bank harus mencairkan cek tersebut dengan cara menandatangani atau menghubungi bank-bank tersebut. Jika tiap nasabah sehari menerima 10 lembar cek, maka yg harus diselesaikan 500 lembar, kegiatan yg menghabiskan waktu dan biaya., menjadi tak efisien karena harus menyelesaikan tagihan dari bank lain. Masih ditambah lagi warkat-warkat selain cek . klinamakan kliring Kliring antarbank adalah pertukaran warkat atu data keuangan elektronik antarbank bai katas nama bank maupun nasabah yg hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Warkat alat pembayaran bukan tunai yg lazim digunakan dalam transaksi pembayaran. Kliring ada 2 : kliring domestic, dan lintas negara.
8.1 Kliring Manual
Kliring sebagai kegiatan utang-piutang di antara beberapa lembaga keuangan peserta kliring terpusat dengan cara saling menyerahkan warkat kliring untuk memperluas lalu lintas pembayaran dengan cara giral. Warkat dalam proses kliring domestic Indonesia al.: οΌ Cek οΌ Bilyet Giro οΌ Surat bukti penerimaan Transfer οΌ Wesel bank untuk transfer Kredit
Semua warkat tersebut harus dalam rupiah, bernilai nominal (100%) dari face value, dan telah jatuh tempo.
78
Penarikan cek melalui kliring atas beban dana yg berasaal dari cek lain melalui kliring pada hari yg sama atau cross clearing dilarang BI. Suatu wilayah kliring dibentuk atas pertimbangan :
ο Geografis, bank-bank peserta suatu wilayah kliring harus memungkinkan untuk mengirimkan wakilnya mengikuti kliring yg dilaksanakan tiap hari kecuali libur, baik kliring penyerahan maupun kliring retur. ο Ekonomis, bank-bank yg secara ekonomi mempunyai keterkaitan dalam transaksi-transaksi perbankan cenderung untuk dimasukkan dalam satu wilayah kliring tertentu.
Jika dalam satu wilayah taka da BI, maka penyelenggaraan kliring diserahkan kepada bank yg ditunjuk BI. Bank tersebut harus menyampaikan laporan kliring BI.
Bank Peserta Kliring
Kliring diselenggarakan tiap hari kerja, sedangkan pertemuan kliring diadakan 2 kali sehari yg jadwalnya ditetapkan oleh penyelenggara.
Alasan permohonan pendgunduran diri al.:
ο Kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi syarat-syarat ikut kliring. ο Masalah dalam kepengurusan seperti perselisihan dll.
Ada 2 penyertaan kliring :
1) Penyertaan langsung
79
Yaitu perhitungan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring, dan yg dapat ikut dalam penyertaan langsung adalah kantor BI dan kantor pu sat bank umum serta kantor -kantor cabangnya. 2) Penyertaan tak langsung Yaitu perhitungan warkat dalam pertemuan kliring oleh suatu kantor bank melalui kantor pusat dari bank tersebut atau melalui salah satu kantor cabang yg lain. Masalah karena tak bisa jadi peserta secara langsung.
Syarat menjadi peserta kliring :
1) Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran Tarik kredit yg diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bankbaru di wilayah nya. 2) Menyetor jaminan kliring sebesar 50 % reratakewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40 % rerata tagihan hari terakhir. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yg baru menjadi peserta kliring atau yg baru direhabilitasi. Jaminan kliringini berlaku selama 6 (enam) terhitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban menyetor kliring tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau yg pindah wilayah kliring. 3) Bank peserta menunjuk minimal orang wakil pada lembaga kliring. Wakil ini terdiri dari : a) Golongan A, hanya berwenang untuk membuat, mengubah, memberi kan tanda terima, dan menandatangini daftar rekapitulasi, near ca,dan bilyet saldo kliring. b) Golongan B,di samping melaksanakan yg dilakukan golongan A, juga berwenang untuk mengubah, menambah dan menandatangi surat penolakan.
Mekanisme Kliring Dalam 2 tahap :
80
a. Kliring Penyerahan Sebelum penyerahan : 1) Warkat dicap yg memuat βkliringβ dicantumkan nomor kode kelom pok peserta 2) Persetujuan penyelenggara dan peserta lain. Selnajutnya : 1) Warkat dikelompokkan sesuai peserta, digolongkan menjadi : οΌ Warkat kliring yg diserehkan peserta, yaitu : ο Nota Debet Keluar, yi.warkat yg disetorkan nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut. ο Nota Kredit Keluar, yi warkatpembebnan ke rekening na sabah yg menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah lain. οΌ Warkat kliring yg diterima dari peserta lain, yi : ο Nota Debet Masuk, yi.warkat yg diserahkan peserta lainbeban nasabah bank yg menerima warkat. ο Nota Kredit Masuk, yi warkatyg diserahkan oleh peserta lain untuk keuntungan nasabah yg menerima warkat.
2) Warkat debet dan kredit dirinci nilai nominalnya dalam suatu daftar 3) Nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring dijumlahkan. 4) Serah terima warkat kliring yg telah ditandangi oleh wakil peserta kliring. 5) Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam kliring, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara. 6) Pentusunan neraca kliring penyerahan yg ditandatangani dan dibu buhi nama peserta jelas. 7) Wakil peserta kliring kembali ke bank masing-masing untuk me nentukan layak tidaknya warkat-warkatyg diterima dari bank lain untuk diselesaikan.
81
Kemungkinan -kemungkinan tersebut al. adalah :
penyelesaian
warkat-warkat
οΌ Warkat debet dapat diselesaikan oleh masing-masing peserta apabila warkat tersebut memenuhi syarat dan dananya cukup. Warkat-kredit dapat diselesaikan setelah diteliti terhadap ke mungkinan kesalahan. οΌ Warkat debet yg ditolak karena tidak memenuhi persyaratan di atas akan dikembalikan kepada peserta yg mengajukan saat kli ring retur nantinya. οΌ Penolakan disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yg berisi alasan-alasan penolakan warkat sesuai ketentuan. Warkat asli diserahkan kepada peserta yg mengkliringkan dan tembusan pada nasabah penyetor serta pada penyelenggara. οΌ Warkat yg diduga ada kaitan dengan kejahatan harus ditahan dan dikonfirmasikan dengan polisi.
b. Kliring Retur 1) Setelah warkatdikembalikan kemudian dikelompokkan menurut peserta dan dicatat dalam daftar kliring retur lengkap dengan nilai nominalnya. Daftar kliringretur ini beserta warkat-warkatnya diserahkan kepada wakil peserta kliring. Setelah dilakukan serah terima warkat dalam kliring retur, lalu disusun neraca kliring retur. 2) Penyelenggara selanjutnya menyusun neraca gabungan peserta. Berdasarkan neraca kliring penyerahan dan neraca kliring retur dibuat bilyet saldo kliring yg memuat hasil akhir kliring. Apabila hasil penjumlahanhak penerimaan tagihan lebih besar dari pada penjumlahankewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut menang kliring, demikian sebaliknya. Apabila masing-masing saldo kliring peserta sudah diselesaikan dan neraca gabungan telah seimbang, maka kliring selesai. Jika bank tersebut menang kliring, berarti simpanan giro bank tersebut di BI bertambah, demikian sebaliknya.
82
3) Jika sebuah bank tidak mempunyai cukup dana likuid di bank yg bersangkutan untuk menyelesaikan kalah kliring, maka bank tersebut akan berusaha mencari pinjaman dari bank lain atau call money. Pinjaman ini diberikan untuk jangka pendek ( 7 hari) dengan tingkat bunga tinggi., lebih tinggi dr tingkat bunga pinjaman biasa, biasanya bank yg kliring menyetujui penjaman karena kalah .
8.2 Kliring Elektronik
Warkat Jenis warkat yg dapat diperhitungkan dalam kliring elektronik :
οΌ Cek; οΌ Bilyet giro; οΌ Wesel bank untuk transfer; οΌ Surat bukti penerimaan transfer; οΌ Nota debet; dan οΌ Nota kredit.
BI menerapkan Real Time Gross Settelement (BI-RTGS)pada Novem ber 2000, menetapkan maksimum nominal transaksi warkat kredityg dapat diproses melalui kliring (capping kliring). Untuk mengurangi risiko sistem pembayaran yg menggunakan net-settlement dalam kliring. Mulai 1 Oktober 2002 capping kliring Rp 100 Jt, sehingga warkat kredit dengan nominal Rp a00 Jt ke atas harus melalui BI-RTGS.
Proses Kliring elektronik dikelompokkan menjadi :
83
1) Siklus kliring nominal besar Kliring untuk warkat yg nilainya Rp 100 Jt ke atas dan dilaksanakan melalui BI-RTGS; 2 kegiatan pada hari yg sama : ο· Kliring penyerahan nominal besar ο· Kliring pengembalian nominal besar
2) Siklus kliring ritel Warkat kurang dari Rp 100 Jt.
Mekanisme kliring elektronik :
a) Penyiapan warkat dan dokumenkliring. Meliputi pemisahan warkat menurut jenis transaksinya (debet atau kredit), pembubuhan stempel kliring, dan pencantuman MICR (Magnetik Ink Character Recognition) code line (tinta magnetic yg dicantumkan pada clear band berisi informasi angka dan symbol.) pada warkat dan dokumen kli ring. b) Bank pengirim merekam data warkat kliring ke dalam sistem Terminal Peserta Kliring (TPK) menggunakan mesin reder encoder atau menginput data warkat untuk menghasilkan Data Keuangan Elektronik (DKE). c) Pengelompokkan warkat dalam batch dan penyusunan dalam bundle warkat yg terdiri dari : BPWD/BPWK (Bukti penyerahan Warkat Debet/Kli ring penyerahan) ; lembar substitusi; kartu batch warkat debet/kredit , dan warkat debet/kredit. d) Pengiriman batch DKE secara elektronik melalui JKD (Jaringan Komunikasi Data) ke SPKE (Sistem Pusat Komputer Kliring Elektronik) di penyelenggara. Fisik warkat selanjutnya dikirim ke penyelenggara untuk dipilah berdasarkan bank tertuju secara otomasi menggunakan mesin bacapilah berteknologi image.
84
e) Peserta dapat melihat status DKE di di sistem TPK masing-masing apakah pengirim gagal atau sukses. f) SPKE memproses DKE setelah batas waktu transmit DKE berakhir. g) SPKE mem-broadcast informasi hasil kliring kepada seluruh sistem TPK secara on-line. h) Hasil perhitungan (bilyet saldo kliring) dibukukan ke rekening giro ma sing-masing bank di sistem BI-RTGS.
Settlement Data perhitungan dalam kliring elektronik di bawah Rp 100 Jt adalah DKE. Perhitungan hasil kliring akan tercermin dalam Bilyet Saldo Kliring yg dapat bersaldo kredit (menang) atau debet (kalah). Hasil ini dibukukan langsung ke rekening giro tiap bank di BI tanpa melihat kecukupan dana (neyt settlement). Apabila nilai kalah kliringmelebihi saldo giro di BI suatu bank dan peserta tidak menutupnya hingga BI menutup sistem akuntansi,maka bank tersebut dinyatakan memiliki saldo giro negatif, dan jika tak ditutup pada jam 09.00 pada hari kerja berikutnya, peserta dihentikan sementara dari kliring local.
Biaya
Biaya yg harus dibayar peserta kliring elektronik, November 2002 :
Jenis Biaya Biaya Proses a. Kliring penyerahan b. Kliring pengembalian
Nominal
Rp 1.000 per DKE Rp 10.000 per DKE
Biaya administrasi yg dibebankan kepada
85
PLA (Peserta Langsung Aktif) dan PLP
Rp 100.000 per bulan
Biaya atas warkat yg tidak dapat terbaca oleh mesin baca pilah (warkat reject) dan jumlahnya melebihi 2%
Rp 1.000 per warkat
Biaya penggantian Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) a. TPPK dengan magnetic stripe b. TPPK tanpa m.s. Biaya penggunaan Sistem Informasi Kliring JJ
Rp 17.500 per TPPK Rp 5.000 per TPPK
Rp 100.000 per pengguna per bulan
Biaya permintaan Salinan warkat
Rp 1.000 per warkat
Biaya permintaan utang laporan hasil pro ses kliring dan daftar rincian pembebenan biaya kliring
Rp 10.000 per bulan
BAB 9 BANK SYARIAH 9.1 Produk Bank Syariah
1. Al-wadiβah (Simpanan )
Merupakan titipan atau simpanan pada Bank Syariah . Prinsipnya adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hokum yg harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima disebut yad al-amanah (tangan amanah).
86
Si penyimpan tak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yg terjadi pada titipan selama bukan kelalaian atau kecerobohan dalam meme lihara barang titipan. Yad al-amanah menjadi yada dh-dhamanah (tangan penanggung). Dapat memanfaatkan simpanan giro dan tabungan, dan deposito berjangka. Pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, jika mengalami kerugian juga harus ditanggung. Imbalan kepada pemilik dana memperoleh fasilitas seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah, ini disebut nisbah (bagi hasil) antara bank dan nasabah. Nisbah antara bank (shahibul maal) dengan deposan (mudharib) berupa bonus untuk giro wadiah sebesar 30 %, nisbah 40 :60 untuk simpanan tabungan dan nisbah 45 :55 untuk deposito.
Contoh : Sidik memiliki rekeninggiro wadiah di Bank Syariah Tanjung Rejo dengan saldo rerata pada Maret 2003 sebesar Rp 1 Jt. Bonus diberikan Bank Syariah 30 % dengan saldo rerata Rp 500 Rb. Asumsi total dana giro wadiah di Bank Syariah Rp 1 M; Pendapatan Bank Syariah dari penggunaan Giro Rp 100 Jt. Sidik menerima bonus :
=
π
π 1 π½π‘ π
π 1 π
Γ π
π 100 π½π‘ Γ 30 % = π
π 30 π
π (π πππππ’π πππππ)
Contoh Tabungan Mudharabah :
Salman memiliki tabungan di Bank Syariah Muko-muko, pada Juni 2003 saldo rerata tabungan Salman Rp 1 Jt.
87
Nisbah 40 : 60; saldo rerata tabungan per bulan di Bank Syariah seluruhnya Rp 5 M; pendapatan Bank Syariah yg dibagihasilkan Rp 800 Jt. Salman menerima keuntungan :
=
π
π 1 π½π‘ π
π 5 π
Γ π
π 800 π½π‘ Γ 60% = π
π 96 π
π (ππππ’π πππππ)
ContohDeposito Mudharabah :
Tn. Emir Syah memiliki deposito Rp 100 Jt; jangka waktu 1 bulan di Bank Syariah Teluk Mengkudu; Nisbah 45 :55; saldo rerata deposito per bulan di Bank Syariah Rp Rp 8 M; pendapatan yg dibagihasilkanRp Rp 500 Jt. Emir beruntung
π
π 100 π½π‘ π
π 8 π
Γ π
π 500 π½π‘ Γ 55% = π
π 3π½π‘437π
π500 (πππππ πππππ)
Pembiayaan dengan Bagi Hasil
Dalam Bank Syariah penyaluran dana pembiayaan.
nya diberi istilah
Keuntungan diperoleh dari bagi hasil. Ada 4 akad : οΌ οΌ οΌ
Al-musyarakah Al-mudharabah Al-muzaβarah
88
οΌ
Al-musaqah
Al -Musyarakah
Merupakan akad kerja sama antara 2 pihak atau lebih untuk melakukan usaha. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan keuntungan atau irisiko yg ditanggung bersama . Al-Musyarakah diaplikasikan dalam pembiayaan proyek. Al-Musyarakah dapat pula untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga modal ventura. Contoh : Habib Rizieq hendak berusaha, tapi kurang modal. Modal yg dibutuhkan Rp 40 Jt sedangkan modal semdiri Rp 20 Jt. Rizieq memohon ke Bank Syariah Sakai. Jika proyek memberi keuntungan Rp 15 Jt, maka keuntungan bagi hasil 50:50 (win-win solution) . Pada akhir usaha, Rizieq harus mengembalikan Rp 20 Jt ditambah Rp 7 Jt 500 Rb ke Bank Syariah Sakai.
Al-Mudharabah Merupakan akad kerja sama 2 pihak, pihak I menyediakan seluruh modal dan pihak II pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yg dituangkan dalam kontrak. Jika terjadi kerugian . pemilik modal akan menanggung kerugian jika bukan kelalaian pengelola. Ada 2 Mudharabah : mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyah.
89
Yg pertama,kerja sama 2 pihak dengan cakupan lebih luas, tidak dibatasi waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis. Yg kedua, balikannya, pihak lain dibatasi . Al-mudharabah adalah pembiayaan modal kerja. Dana diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji, atau tabungan kurban; bisa juga dari deposito biasa. Contoh : Nyi Pariah hendak berusaha dengan modal Rp 50 Jt. Diperkirakan akan memperoleh pendapatan Rp 10 Jt per bulan dan modal dise diakan seluruhnya oleh Bank Syariah Duren Sawit. Dari keuntungan disisihkan lebih dulu untuk mengembalikan modal Rp 4 Jt. Selebihnya dibagikan dengan Bank Syariah sesuai kesepakatan sebelumnya, yaitu 60:40, sehingga diperoleh 60% Γ π
π 6 π½π‘ = π
π 3π½π 600 π
π untuk Syariah; Rp 2 Jt 400 Rb untuk Pariah.
Al-Muzaβarah
Kerja sanma antara pemilik lahan dengan penggarap. Ini adalah pembiayaan plantationatas dasar hasilbagi penen. Pemilik lahan menyediakan benih, pupuk.
Al-Musaqah Adalah bagian dari al-Muzaβarah, yi, penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan dari persentase hasil panen pertanian.
90
Al-Murabahah
Kegiatan jual-beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yg disepakati. Penjual harus memberitahu dulu harga pokok yg ia beli ditambah keuntungan yg diinginkannya. Contoh : Harga pokok barang βPak Tani Orang Muliaβ Rp 100 Rb; keuntungan yg diharapkan Rp 5 Rb; sehingga harga jual Rp 105 Rb. Kegiatan dilakukan dengan kesepakatan, kemudian dilakukan pemesanan. Dalam perbankan ini dikenal dengan L/C. Baiβas-Salam Adalah pemeblian barang yg diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di depan. Harus diketahui dulu, jenis,Kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Contoh : Seorang Petani Cengkeh, Nyaik Kedasih hendak menanam Cengkeh Zanzibar dan membutuhkan dana Rp 200 Jt per Ha. Bank Syariah Alun-alun menyetujui dan melakukan akad di mana Bank Syariah akan membeli hasil Cengkeh tersebut sebanyak 10 Ton. Dengan harhga Rp 200 Jt, selama 1 tahun. Saat jatuh tempo Nyaik harus menyerahkan 10 Ton. Bank Syariah menjualnya dengan Rp 25 Rb / Kg; diperoleh Rp 250 Jt. Bank untung Rp 50 Jt.
Al-Ijarah (Leasing)
91
Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Kegiatan ini dilakukan perusahaan leasing.
9.1 Penilaian Kesehatan Bank Syariah Peraturan BI (PBI) No9/1/PBI/2007 tentang Sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yg berlaku mulai 24 Januari 2007 tentang Penilaian Kesehatan Bank Syariah. Dalam penilaian tingkat kesehatan, Bank Syariah telah memasukkan risiko yg melekat pada aktivitas bank (inherent risk), yg merupakan bagian dari proses penelitian manajemen risiko. Bank Syariah melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan, meliputi factor-faktor :
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Permodalan (capital) Kualitas asset (asset quality); Rentabilitas (earning); Likuiditas; Sensitivitas terhadap risiko pasar ; Dan manajemen
Semuanya dihitung secara kuantitatif dan kualitatif dengan pertimbangan judgment. Penilaian tingkat kesehatan BPR Syariah berdasarkan prinsip :
1. Penilaian kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan indicator pendukung dan/atau pembanding yg relevan. 2. Peringkat tiap komponenpembentuk factor keuangan terdiri dari peringkat 1,2,3,4, dan 5. 3. Peringkat tiap komponen pemebntuk factor manajemen terdiri dari peringkat A,B,C,dan D.
92
4. Proses penilaian peringkat factor keuangan dilakukan dengan pembobotan atas nilai peringkat factor permodalan, kualitas asset, rentabilitas, dan likuiditas. 5. Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktorm keuangan dan penilaian peringhkat factor manajemen, ditetapkan peringkat komposit yg merupakan peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. 6. Proses penilaian peringkat komposit dilaksanakan melalui penggabungan atas peringkat factor keuangan dan peringkat manajemen menggunakan Tabel Konversi dengan mempertimbangkan indicatorpendukung dan unsur judgment
No
Peringkat
Keterangan
1
Komposit 1
Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yg sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yg sangat baik.
2
Komposit 2
3
Komposit 3
4
Komposit 4
5
Komposit 5
Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yg baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha nyg baik Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yg cukup baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yg cukup baik Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yg kurang baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yg kurang baik Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yg tidak baik sebagi akibat darimpengelolaan usaha yg tidak baik
BPRS wajib melakukan penghitungan rasio-=rasiokeuangan yg terkait dengan penilaian Tingkat Kesehtan BPRS secara triwulan, untuk posisi akhir bulan Maret, juni, September, dan Desember. BI dapat meminta Direksi, Dewan Komisaris, dan/atauPS untukmenyampaikan rencana tindakan (action plan) apabila hasil penelitian Tingkat Kesehatan BPRS menunjukkan : 1. Satu atau lebih factor permodalan, factor kualitas asset, factor rentabilitas , dan factor likuiditas memiliki peringkat 4 atau 5; 2. Factor manajemen memiliki peringkat C atau D, dan/atau 3. Memiliki Peringkat Komposisit 4 atau 5.
93
BAB X NON BANK : OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) 10.1 Peran OJK
Visi OJK menjadi lembaga pengawas industri Jas Keuangan yg terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yg berdaya saing global serta dapat memejukan kesejahteraan umum. Misi OJK dalam rangka mencapai visi nya adalah :
1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sector jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yg tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Fungsi ,Tugas dan Wewenang
Fungsi Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yg terintegra si terhadap keseluruhan kegiatan didalam sector jasa keuangan.
Tugas Melaksanakan tugas pengaturan dan oengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan yi :
a. Perbankan;
94
b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Pasar Modal; Asuransi; Dana Pensiun; Lembaga Pembiayaan; Pegadaian; Lembaga Penjaminan; Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan; Penyelenggara program jaminan social, Pensiun dan Kesejahteraan; BP JS.
Wewenang a. Tugas Pengaturan : Menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK, peraturan perundangundangan di sector JK, peraturan dan keputusan OJK, peraturan mengenai pengawasan di sector JK, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai tat acara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga JK dan pihak tertentu, peraturan mengenai tat acara pengelola statuter, struktur organisasi dan infrastruktur, serta peraturan mengenai tat acara pengenaan sanksi.
b. Tugas Pengawasan Menetapkan kebijakan operasinal pengawasan, melakuikan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan, konsumen, dan tindakan lain ter hadap lembaga JK, pelaku dan /atau penunjang kegiatan JK, penunjang dan pengelolaan pengguna statute, memberikan perintah tertulis kepada lembaga JK atau pihak lain, menetapkan sanksiadminstratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor JK, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga JK.
10.2 Nilai Strategis OJK
1. Integritas
95
Adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan orgnasisi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen mewujudkan sistemkeungan yg tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
2. Sinergi Adalah berkolaborasi dengan seluruh pemengku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
3. Inklusif Adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.
4. Visioner Adalah memiliki wawasan yg luas dan mampu melihat ke depan (Forward Looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan ( Out of The Box Thinking).
10.3 Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
Bentuk perlindungan adalah meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakatβ Kemudian OJK akan melakukan pembelaan hokum untuk kepentingan konsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yg menyebabkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan Memberikan peringatan kepada perusahaan yg dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan yg dapat merugikan masyarakat.
96
10.4 Anggaran dan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas
Sumberdana atau Anggaran OJK berasal dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yg melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, dengan persetu juan DPR. Tugas OJK melaksanakan di bidang pengaturan dan pengawasan terhadap :
1. Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Perbankan; 2. Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal;dan 3. Kegiatan JK di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pensiun, dan Lembaga JK lainnya.
OJK mempunyai wewenang :
a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yg meliputi : 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran da sar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan SDM, merger, kon solidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan 2) Kegiatan usaha bank, al. sumber dana, penyediaan dana, produk hibri dasi, dan aktivitas di bidang jasa.
b. Pengaturan dan pengawasanmengenai kesehatan bank yg meliputi : 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 2) Laporan bank yg terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 3) Sistem informasi debitur; 4) Pengujian kredit (testing); dan
97
5) Standar akuntansi bank;
c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi : 1) Manajemen risiko; 2) Tata kelola bank; 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan 4) Pencegahan pembiayaan teorirsme dan kejahatan perbankan ; dan d. Pemeriksaan bank.
Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK berwenang :
1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keu angan.; 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yg dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga JK, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor JK; 4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga JK dan/atau pihak tertentu; 5. Melakukan penunjukkan pengelola statuter; 6. Menetapkan penggunaan pengelola statute; 7. Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yg melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor JK; dan 8. Memberikan dan/atau mencabut : 1) Izin usaha 2) Izin orang perseorangan; 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran; 4) Surat tanda terdaftar; 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6) Pengesahan; 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8) Penetapan lain.
98
10.5 Kode Etik OJK
Kode Etik OJK adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yg wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris, Pejabat, dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas. Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisaris yg bertugas mengawasi kepatutan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap kode Etik. Nilai Dasar Kode Etik OJK ini dicerminkan dalam perilaku yg sesuai dengan Nilai Strategis Organisasi OJK yakni Integritas, Profesionalisme, Transparansi, Akuntabilitas, Akuntabilitas, Sinergi, dan Kesetaraan. Sektor keuanan Indonesia memiliki informasi istilah khusus di dalam beragam aktivitas bidang perekonomian. OJK-Pedia dibuat dengan tujuan menjadi kamus OJK, yg menyediakan uraian ratusan istilah informasi yg disusun sesuai abjad yg berikan dengan dunia per bankan dan keuangan.
DAFTAR PUSTAKA
Kasmir.2014.Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.Edisi Revisi. Raja Grafindo.Jakarta. Livingstone.Money and Capital Markets.Prectice Hall.Florida. Mishkin.1995.The Economics of Money, Banking, and Financial Markets.Ed 4th .Harper Collins. Columbia. Sembel & Fardiansyah.2002.Sekuritas Derivatif.Salemba Empat.Jakarta. Triandaru dan Lainnya.Edisi
Budisantoso.2008.Bank
dan
Lembaga
Keuangan
99
2. Salemba Empat.Yigyakarta.
100
101
