BAGIAN I PENDAHULUAN

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

BAGIAN I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berdasarkan

Petunjuk

Teknis

Operasional

PNPM

MP

bahwa

sistem

pengendalian PNPM MP dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh proses dan tahapan kegiatan. Pengertian dari Sistem Pengendalian Internal disini adalah rencana, metoda, prosedur dan kebijakan yang didesain oleh manajemen program untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, baik terkait dengan kehandalan pengelolaan dan pelaporan keuangan maupun ketaatan/kepatuhan terhadap aturan/kebijakan. Tujuan Sistem Pengendalian Internal: 1. Menjaga setiap proses PNPM MP selalu sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan PNPM MP. 2. Menjaga bahwa hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar. 3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 4. Mengendalikan pemanfaatan dana PNPM MP agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan. 5. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 6. Mengendalikan agar setiap pelaku PNPM MP dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Panduan Audit Internal

Page 1


Tujuan dari sistem pengendalian tersebut dapat diwujudkan melalui

beberapa

strategi dasar yang mencakup : 1. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik

terhadap setiap proses dan kegiatan yang

dilaksanakan. 2. Pelaku PNPM MP di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat dan efektif termasuk jika ditemui kendala dan masalah. 3. Dilakukannya pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan. 4. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan. 5. Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kineja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.

B. Pengertian Audit Internal Salah satu yang merupakan bagian dari kegiatan pengendalian adalah dengan adanya audit internal. Audit Internal mempunyai pengertian sebagai suatu fungsi penilaian yang independen, yang didirikan dalam sebuah organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi tersebut sebagai sebuah pelayanan terhadap organisasi tersebut.

C. Jenis-jenis Audit Internal Jenis-jenis audit yang dilakukan oleh Audit Internal adalah: 1. Audit Keuangan adalah melakukan penilaian tentang pengelolaan keuangan dana yang dikelola. 2. Audit Non-Keuangan yang terdiri dari: a. Audit Kepatuhan adalah audit internal untuk menentukan apakah aktivitas dan/atau unit kerja (entitas) telah mematuhi

peraturan, kebijakan, dan

prosedur yang dibuat oleh program.


Page 2


b. Audit Operasional (Kinerja) adalah audit internal untuk menentukan bagaimana suatu unit mampu mengelola penggunaan sumber daya (kekayaan) secara ekonomis, efektif dan efisien dalam memenuhi misi dan tujuan program. Pengelolaan sumber daya yang dimaksud meliputi prosedur, proses,

dan kinerja

personil yang

melaksanakan

fungsi

pengelolaan tersebut. c. Audit Pengadaan Barang dan Jasa adalah audit pengadaan adalah salah satu fungsi dari Satuan Audit Internal yang bertugas terhadap pengawasan (monitoring) terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa oleh masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 3. Audit Tujuan Khusus yang terdiri dari : a. Follow up Hasil Audit dan Hasil Supervisi

adalah audit internal yang

dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil audit atau hasil supervisi yang telah dilakukan sebelumnya. Audit

ini dilakukan baik berdasarkan

permintaan dari audit maupun berdasarkan perintah dari Satker PMD, Team Leader atau lainnya. b. Audit Investigasi adalah audit internal yang dilaksanakan jika terdapat indikasi adanya penggelapan, penyimpangan, dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam suatu unit kerja yang menyebabkan timbulnya kerugian pada program. Audit ini juga dilaksanakan apabila terdapat indikasi adanya tindak pidana atau perdata dalam unit kerja.

D. Waktu Pelaksanaan Audit Internal dibedakan : 1. Audit Berkala/Reguler adalah audit yang dilakukan secara terencana dan berkala pada masing-masing provinsi dan kabupaten. 2. Audit Insidentil adalah audit yang dilakukan tidak secara terencana sesuai dengan kebutuhan berdasarkan resiko cakupan audit.


Page 3


E. Sistematika Audit Internal PNPM – Mandiri Perdesaan. Pelaksanaan Audit Internal di PNPM MP mencakup dua sistematika Audit Internal sesuai dengan fungsi pengendalian secara menyeluruh terhadap pengelolaan program PNPM MP yaitu : 1. Audit Internal – Dukungan Program. Adalah pelaksanaan audit internal yang bertujuan melakukan penilaian dukungan manajemen implementasi

yang mengacu pada aturan kebijakan

yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri ( Ditjen PMD). Pelaksanaan audit internal terhadap dukungan program diatur dalam SOP yang mendasari pelaksanaan Audit Internal – Dukungan Program. Dukungan program mempunyai sifat lintas aturan dan lintas pelaku untuk mendukung program dengan aturan pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi, TOR RMC dan Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pembantuan. SOP Audit Internal – Dukungan Program merupakan aturan yang terpisah dari Panduan Audit Internal – Pelaksanaan Program.

2. Audit Internal – Pelaksannaan Program. Dalam pelaksanaan program di lapangan mengacu pada kebijakan dalam Petunjuk Teknis Operasional sehingga pelaksanaan audit internal untuk Pelaksanaan Program

diperlukan adanya sebuah panduan yang harus

dilakukan oleh jalur fungsional secara berjenjang. Panduan ini dibuat dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan

yang ada dalam Petunjuk Teknis

Operasional dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur pengelolaan PNPM MP serta berisi prosedur-prosedur yang bersifat dasar sehingga tidak membatasi inisiatif dan kreatifitas dari pengguna panduan ini sehingga dapat diperkaya baik parameter maupun langkah kerja untuk mencapai masingmasing tujuan dalam panduan ini. Panduan pelaksanaan audit ini meliputi : i. Panduan Pelaksanaan Audit Proses Perencanaan Panduan pelaksanaan audit proses perencanaan kegiatan PNPM MP meliputi penilaian terhadap proses perencanaan, dari mulai tahapan MAD Sosialisasi sampai dengan MAD Penetapan Usulan serta pembuatan SPC.


Page 4


ii. Panduan Pelaksanaan Audit Proses Pelaksanaan Kegiatan Panduan pelaksanaan audit proses pelaksanaan kegiatan PNPM MP meliputi penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan

pendidikan

masyarakat, penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan kesehatan, penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas, penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan SPP, serta penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan sarana prasarana. iii. Panduan Pelaksanaan Audit Keuangan

Dana Bantuan Langsung

Masyarakat Panduan pelaksanaan audit keuangan BLM meliputi penilaian terhadap kewajaran transaksi, ketaatan aturan, perencanaan keuangan, kualitas administrasi, kualitas pelaporan, dan pengelolaan dokumen keuangan dana BLM yang terdiri dari BLM Dana Kegiatan, DOK Perencanaan dan DOK Pelatihan Masyarakat. iv. Panduan Pelaksanaan Audit Pengeloloaan Dana Bergulir Panduan pelaksanaan audit pengelolaan Dana Bergulir PNPM MP meliputi penilaian ketaatan aturan, kewajaran transaksi, kualitas administrasi, kualitas pelaporan, kualitas fasilitasi, pengelolaan dokumen keuangan dana bergulir PNPM MP yang terdiri dari dana bergulir SPP dan UEP. v. Panduan Pelaksanaan Audit Proses Pengadaan Barang dan Jasa Panduan pelaksanaan audit proses pengadaan barang dan jasa oleh masyarakat dalam

proses pelaksanaan kegiatan PNPM MP meliputi

penilaian terhadap ketaatan aturan, kualitas proses pengadaan, kualitas supplier, kualitas dan kuantitas barang dan jasa, administrasi, pelaporan, dan kualitas pengelolaan dokumen. vi. Panduan Pelaksanaan Audit Proses Pemeliharaan, Pemanfaatan dan Pelestarian. Panduan pelaksanaan audit proses pemeliharaan dan pelestarian meliputi pemeriksaan terhadap fungsi dan manfaat kegiatan yang dihasilkan, kelembagaan tim pengelola, aturan kelembagaan pengelola, kegiatan


Page 5


pemeliharaan,

pendanaan

pemeliharaan

&

pelestarian

dan

pertanggungjawaban masyarakat.

F. Hasil Audit Internal Hasil audit internal bertujuan untuk : 1. Memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap proses pelaksanaan pengendalian internal di setiap tingkatan konsultan sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal dalam PNPM MP (desentralisasi dan berjenjang). 2. Memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap kualitas pelaksanaan dari setiap tahapan kegiatan PNPM MP serta pelaksanaan prinsip-prinsip. 3. Memberikan penilaian terhadap tertib administrasi dan laporan keuangan UPK, pengelolaan keuangan dan dana bergulir, serta mengetahui lebih awal adanya indikasi penyalahgunaan dana. 4. Setelah dilakukan review secara periodik terhadap hasil pemeriksaan dan penilaian (audit) yang dilakukan oleh setiap tingkatan konsultan (KM Nasional sampai dengan fasilitator kabupaten) diharapkan tersusun rekomendasi yang dapat menjadi bahan masuk untuk perbaikan program selanjutnya.


Page 6


BAGIAN II PROSEDUR UMUM DAN PELAPORAN HASIL AUDIT

A.Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Pelaksanaan audit internal dalam PNPM MP dilakukan secara desentralisasi dan berjenjang oleh setiap level/tingkatan manajemen dari mulai pusat, provinsi sampai ke tingkat kabupaten dengan tujuan untuk efektifitas pelaksanaan audit internal. Selain itu, Audit Internal juga dilaksanakan secara terstruktur dengan mengikuti fungsi dan peran dari masing-masing tingkatan konsultan/fasilitator yang ada dalam struktur audit internal dengan mekanisme kerja/prosedur pelaksanaan Audit Internal yang dilakukan dari tingkat nasional (pusat) sampai dengan kabupaten diatur dalam uraian di bawah ini: 1. Pelaksanaan Audit Internal oleh Spesialis Internal Audit (NMC) Audit internal terhadap pengelolaan Dekonsentrasi dalam Pembinaan & Pengendalian Fasilitator, Tugas Pembantuan untuk BLM dan kualitas pengendalian internal konsultan dan fasilitator dilakukan oleh Spesialis Audit Internal yang ada di National Management Consultant dengan ketentuan sebagai berikut : i. Cakupan Wilayah adalah seluruh provinsi lokasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan target : (1) Minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun per provinsi untuk Audit

Dukungan Program. (2) 20 % kabupaten sebagai lokasi Tugas Pembantuan. (3) 5 % sampling lokasi Kecamatan

ii. Khusus untuk melakukan Audit terhadap Implementasi/Pelaksanaan Program yang dilakukan secara sampling lokasi, dengan tahapan sebagai berikut :


Page 7


(1) Melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Implementasi Audit Internal baik

yang

dilakukan

oleh

FMS

(Spesialis)

maupun

fasilitator

kabupaten. (2) Melakukan wawancara dengan

Spesialis FMS dan fasilitator

kabupaten berkaitan dengan sistem pengawasan dan pengendalian internal . (3) Melakukan spot check terhadap kabupaten/kecamatan yang sudah diperiksa dan dilakukan penilaian oleh Spesialis FMS dan fasilitator kabupaten.

iii. Cara penentuan sampel lokasi, selain kecamatan yang sudah diaudit baik oleh FMS maupun oleh Fasilitator Kabupaten, juga dapat ditentukan dengan mempertimbangkan besar kecilnya tingkat resiko, lokasi yang jarang dijadikan sampel audit/jarang disupervisi, lokasi yang tingkat penyerapan dananya sudah besar, lokasi yang tidak pernah ada laporan masalah, lokasi yang dianggap paling baik, dll. 2.

Pelaksanaan Audit Internal oleh FMS/Korprov (RMC) Pelaksanaan audit internal Pelaksanaan Program dan pengendalian terhadap pelaksanaan audit internal oleh fasilitator kabupaten dilakukan oleh Spesialis provinsi (khususnya FMS) dan Korprov dengan ketentuan sebagai berikut : i.

Cakupan wilayah adalah seluruh kabupaten dalam wilayah provinsi dengan target sebagai berikut : (1)

Tabel target dalam satu tahun anggaran sebagai berikut : JUMLAH KECAMATAN DALAM PROVINSI

TARGET KECAMATAN UNTUK AUDIT INTERNAL

Sampai dengan 50

Minimal 50 % lokasi

kecamatan


kecamatan

Page 8


Diatas 50 s/d 100 kecamatan Diatas 100 s/d 200 kecamatan Diatas 200 kecamatan

Minimal 40 % lokasi kecamatan Minimal 30 % lokasi kecamatan Minimal 20 % lokasi kecamatan

(2)

Target khusus lokasi untuk provinsi : Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat adalah 75 % mengacu tabel tersebut di atas.

ii.

Lokasi sasaran audit provinsi dilakukan secara berimbang 50 % merupakan lokasi spot check terhadap pelaksanaan audit internal oleh Fasilitator Kabupaten dan 50 % merupakan audit yang dilakukan oleh FMS sendiri.

iii.

Lokasi yang menjadi sampel

baik kecamatan maupun desa dapat

ditentukan dengan mempertimbangkan besar kecilnya tingkat resiko, lokasi yang jarang dijadikan sampel audit/jarang disupervisi,

lokasi

yang tingkat penyerapan dananya sudah besar, lokasi yang tidak pernah ada laporan masalah, lokasi yang dianggap paling baik, dll. iv.

Tahapan pelaksanaan : a. Penilaian dilakukan pada saat suatu tahapan telah selesai dilaksanakan (bertahap) atau pada akhir pelaksanaan PNPM MP dengan memeriksa dokumen, klarifikasi langsung kepada pelaku serta validasi langsung ke lapangan (misalnya untuk kegiatan sarana prasarana). b. Melakukan wawancara dengan fasilitator kabupaten berkaitan dengan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang telah mereka lakukan serta memeriksa laporan hasil audit.


Page 9


c. Melakukan audit terhadap kecamatan sesuai dengan target kecamatan. Khusus untuk lokasi yang sudah diaudit dan dilakukan penilaian oleh fasilitator kabupaten, proses audit merupakan penilaian terhadap kualitas pelaksanaan audit internal dengan objek

proses

pelaksanaan

kegiatan

program

(implementasi

program) sekaligus penilaian tindak lanjut temuan internal audit, atau mendapatkan hasil temuan baru. Proses audit dapat dilakukan secara bertahap setiap bulan dengan fokus audit sesuai dengan kebutuhan.

3.

Pelaksanaan Audit Internal oleh Fasilitator Kabupaten i. Audit Internal yang dilakukan oleh fasilitator di tingkat kabupaten (Fasilitator Kabupaten - Pemberdayaan, Fasilitator Kabupaten – Teknik dan Fasilitator Kabupaten Keuangan, selanjutnya disebut fasilitator kabupaten), merupakan audit internal terhadap proses pelaksanaan kegiatan PNPM MP dari mulai tahap perencanaan sampai pemeliharaannya termasuk pengelolaan dananya, proses pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan dana bergulir. Dalam pelaksanaan auditnya sendiri, fasilitator yang ada di kabupaten dapat membagi tugas dan fokus audit berdasarkan bidang kompetensinya.

Adapun

mekanismenya ditentukan sebagai berikut :

(1) Objek pelaksanaan audit adalah seluruh kecamatan yang ada di

wilayah kabupaten dengan penilaian dapat dilakukan secara sampling terhadap beberapa desa atau seluruh desa di setiap kecamatan (tergantung jumlah desa) dengan cakupan pendanaan mencapai minimal 60 % BLM.


Penentuan sampel desa dapat

Page 10


dilakukan dengan mempertimbangkan

tingkat resiko timbulnya

masalah. (2) Penilaian dilakukan pada saat suatu tahapan telah selesai

dilaksanakan (bertahap) atau pada akhir pelaksanaan PNPM MP dengan memeriksa dokumen, klarifikasi langsung kepada pelaku serta validasi langsung ke lapangan (misalnya untuk kegiatan sarana prasarana). (3) Sebelum melakukan audit, fasilitator kabupaten melakukan evaluasi

seluruh pelaporan yang dilaporkan oleh fasilitator kecamatan kemudian melakukan wawancara dengan fasilitator kecamatan dan UPK berkaitan dengan sistem pengawasan dan pengendalian internal (keuangan maupun kegiatan) yang telah mereka lakukan, seperti review internal terhadap pengelolaan kas dan rekening baik yang ada di UPK maupun TPK. ii. Melakukan audit internal dengan seluruh fokus audit secara bertahap setiap

bulan

dengan

faktor-faktor

penilaian

disesuaikan

dengan

perkembangan pelaksanaan, kebutuhan dan kondisi pelaksanaan tahapan di lapangan. (1)

Seluruh Fokus Audit minimal dilakukan satu kali pelaksanaan audit internal dalam Perlaksanaan Tahun Anggaran tertentu.

(2)

Khusus untuk pelaksanaan Audit Dana BLM dan Audit Dana Bergulir dilakukan secara reguler per triwulan dengan memberikan scoring yang sesuai dengan ketentuan penilaian dalam setiap indikator. Supervisi tindak lanjut temuan terhadap Audit Dana BLM dan Audit Dana Bergulir dilakukan dengan pemeriksaan dana perlu dilakukan secara rutin dan kontinyu minimal sebulan sekali oleh fasilitator kabupaten.

(3)

Tindak lanjut terhadap temuan Audit Internal dengan Fokus Audit Dana BLM dan Dana Bergulir pada tingkat kecamatan dan desa melalui implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan dana/keuangan


dilakukan

oleh

fasilitator

kecamatan

dengan

Page 11


pengawasan dan pemeriksaan rutin (review internal) terhadap laporan keuangan serta pengadministrasiannya (buku kas, buku bank,

buku

rekening,

buku

inventaris,

bukti-bukti

transaksi,

administrasi TPK, administrasi kelompok, dll). Pengawasan dan pemeriksaan ini wajib dilakukan terhadap UPK minimal 2 minggu sekali, serta seluruh TPK dan kelompok peminjam yang mengelola dana program maupun dana bergulir secara bertahap namun terusmenerus.

B.Hasil Temuan Audit 1.

Temuan Audit Temuan

audit

adalah

masalah-masalah

penting

(material

dan

substantial) yang ditemukan selama pelaksanaan audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan pelaku obyek yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap perbaikan kinerja. Setiap perlaksanaan audit harus dibuat laporan yang mengacu pada Panduan Laporan Hasil Audit. Laporan mencakup pada jumlah temuan, lokasi , dan rekomendasi yang dilakukan secara berjenjang. 2. Laporan Hasil Audit Setiap proses pelaksanaan Audit Internal dilaporkan dalam Laporan Hasil Audit yang mengacu pada ketentuan Lembar Kerja, Pelaporan dan Tindak Lanjut Audit Internal Pelaksanaan Program. 3. Pengembangan Hasil Temuan Audit Internal Pengembangan terhadap hasil temuan audit internal dapat dilakukan, terutama bila temuan tersebut menyangkut adanya indikasi permasalahan misalnya penyalahgunaan dana yang belum dapat diketahui secara pasti jumlah dan pelaku-pelakunya. Kegiatan audit lanjutan terhadap temuan tersebut bisa dilakukan oleh tim audit internal NMC, spesialis provinsi atau fasilitator kabupaten.


Page 12


4.

Tindak Lanjut Hasil Audit Internal Konsultan Provinsi dan Fasilitator Kabupaten melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil audit internal dan rekomendasinya yang dilakukan secara berjenjang.

Yang dimaksud dengan tindak lanjut hasil

audit adalah langkah-langkah yang harus diambil baik oleh auditor maupun pihak yang diaudit berdasarkan laporan audit. Hal yang harus dilakukan auditor adalah mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan pihak yang diaudit dalam menyelesaikan/melaksanakan rekomendasi audit. Sedangkan pihak yang diaudit harus melaksanakan/menyelesaikan hal-hal yang direkomendasikan dalam laporan audit. Monitoring terhadap

hasil audit spesialis provinsi

dilakukan oleh

Korprov atau spesialis yang mendapatkan rekomendasi atau mendapatkan tugas untuk melakukan tindak lanjut. Selain itu, monitoring juga dapat dilakukan oleh supervisor dari konsultan/fasilitator yang mendapatkan rekomendasi untuk melakukan tindak lanjut hasil audit. Jika temuan audit berdampak negatif terhadap program dan berpotensi merugikan

masyarakat

maka

monitoring

dilakukan

oleh

Spesialis

Penanganan Masalah baik di tingkat provinsi maupun nasional/pusat melalui laporan penanganan masalah. Oleh karena itu, masalah-masalah yang merupakan hasil temuan audit internal harus dilaporkan juga dalam laporan penanganan masalah, mulai dari laporan fasilitator kabupaten hingga ke NMC. 5. Evaluasi Proses Audit dan Hasil Tindak Lanjut Setiap akhir tahun anggaran, dilakukan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut dari temuan audit termasuk proses audit. Evaluasi terhadap hasil tindak lanjut dapat digunakan sebagai masukan terhadap perbaikan kebijakan atau program PNPM MP selanjutnya. Sedangkan evaluasi terhadap proses audit internal

sangat bermanfaat untuk pengembangan

sistem audit internal itu sendiri.


Page 13


C. Mekanisme Pelaporan Audit Internal. Hasil pelaksanaan Audit Internal disampaikan kepada Satker Pusat dalam bentuk Laporan Unit Bidang Audit Internal dilampiri dengan rekomendasi. Pelaporan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut : 1. Laporan Audit Kabupaten Dokumen hasil pelaksanaan

audit internal (dalam bentuk lembar

langkah kerja) yang dilakukan oleh fasilitator kabupaten merupakan laporan hasil audit terhadap beberapa indikator/parameter audit pada kecamatankecamatan yang dikunjungi setiap aktifitas audit. Berkas dan dokumen laporan tersebut tetap menjadi dokumentasi fasilitator kabupaten (dalam kebutuhan khusus Korprov dan NMC dapat meminta dokumen laporan tersebut) dan akan selalu diperiksa pada saat konsultan provinsi atau NMC melakukan supervisi, monitoring dan audit ke lapangan. Setiap kabupaten diwajibkan untuk mengirimkan Laporan Hasil Audit secara periodik setiap bulan dengan melakukan review dan membuat kesimpulan tentang hasil audit terhadap pelaksanaan proses PNPM MP dan pengelolaan keuangan di kabupatennya dan

dikirim dikirim ke Korprov untuk direview oleh

Spesialis FMS. Selanjutnya laporan kabupaten ini akan dikompilasi per provinsi untuk dikirim ke NMC. 2.

Laporan Audit Provinsi. Laporan Audit oleh Spesialis FMS dan konsultan provinsi merupakan laporan hasil audit internal dan pengendalian internal implementasi audit internal

yang dilakukan oleh fasilitator kabupaten dan kecamatan serta

laporan mengenai kasus-kasus yang menjadi temuannya. Laporan ini tetap menjadi dokumentasi di Spesialis FMS dan akan digabungkan dengan hasil audit fasilitator kabupaten untuk kemudian direview hingga menjadi Laporan Hasil Internal Audit Provinsi yang disampaikan kepada NMC dalam bentuk pelaporan sebagai berikut : a) Laporan Konsolidasi Kabupaten pada masing-masing provinsi adalah laporan yang bersifat konsolidasi dari kabupaten-kabupaten dibawah


Page 14


supervisinya, sehingga FMS/Korprov dapat melakukan analisa kualitas implementasi Audit Internal pada wilayah masing-masing dan menilai kualitas implementasi program. b) Laporan Hasil Audit Provinsi adalah laporan realisasi Audit Internal yang dilakukan oleh Tim Provinsi yang mrencakup spot check dan realisasi Audit Internal 3.

Laporan Audit NMC Laporan Audit NMC merupakan laporan hasil pelaksanaan Unit Audit Internal dan laporan konsolidasi nasional . Laporan terdiri dari : a) Laporan

Konsolidasi

Nasional

adalah

laporan

yang

bersifat

konsolidasi laporan dari provinsi terhadap pelaksanaan audit internal yang terdiri dari Laporan Konsolidasi Kabupaten dan Laporan Konsolidasi Hasil Audit Provinsi b)

Laporan Unit Internal Audit adalah laporan Unit terdiri dari konsolidasi laporan audit internal semua spesialis Audit Internal yang dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan audit internal yang terdiri dari : Laporan Audit Dukungan Program, Laporan Sampling Pelaksanaan Audit Internal dan Laporan Audit tujuan Khusus.


Page 15


BAGIAN III PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT PROSES PERENCANAAN A. Tujuan Umum Audit Proses Perencanaan Secara umum tujuan atas audit proses perencanaan kegiatan PNPM MP adalah untuk

memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap kualitas

perencanaan dari mulai MAD Sosialisasi sampai dengan MAD Penetapan Usulan serta penerapan prinsip-prinsip PNPM MP dalam setiap tahapan proses perencanaan.

B. Ruang Lingkup Audit Audit meliputi pemeriksaan dan penilaian terhadap hal-hal yang dianggap perlu

yang berkaitan dengan pelaksanaan setiap tahapan perencanaan dan

implementasi dari prinsip-prinsip PNPM MP, yang mencakup : 1. Penilaian mengenai ketaatan terhadap prinsip dan prosedur PNPM MP yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP 2. Penilaian terhadap pencapaian tujuan dan kualitas pelaksanaan dari setiap tahapan perencanaan. 3. Penilaian terhadap administrasi kegiatan (non keuangan).

C. Tujuan Khusus Audit 1. Untuk meyakinkan bahwa proses seluruh tahapan dalam proses perencanaan telah dilakukan dengan baik dan matang, serta memenuhi prinsip-prinsip PNPM MP. 2. Untuk meyakinkan bahwa seluruh tahapan dalam proses perencanaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MP serta penegasan-penegasan teknis yang ada, baik dari sisi peserta,

metode/media/materi yang digunakan, output dan dokumen yang

dihasilkan, serta kualitas forum dan partisipasi peserta musyawarah.


Page 16


D. Parameter Penilaian Proses Perencanaan 1. Penilaian/Audit atas Proses MAD Sosialisasi Parameter dalam melakukan audit sebagai berikut : a) Kegiatan MAD sosialisasi dihadiri oleh 6 orang wakil dari setiap desa: Kepala Desa, 2 orang wakil dari BPD/nama lain (jika sudah ada), 3 orang tokoh masyarakat (sekurang-kurangnya 3 dari 6 wakil tersebut adalah perempuan) serta anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir, seperti: Tim Koordinasi Kabupaten, Camat, wakil instansi sektoral kecamatan, PjOK, UPK dan Fasilitator Kecamatan. b) Kegiatan pertemuan antar desa di kecamatan telah dilaksanakan dengan hasil yang diharapkan adalah: 1) Tersosialisasikannya tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur PNPM MP, 2) Tersosialisasikannya cara pengambilan keputusan di tingkat desa atau antar desa, 3) Tersosialisasikannya cara pemetaan RTM dan kegunaannya, 4) Tersosialisasikannya konsep BKAD, cara penanganan masalah, pemantauan dan evaluasi, serta pola penyampaian informasi, 5) Tersosialisasikannya perencanaan partisipatif di desa dengan pola MMDD, 6) Disepakatinya mekanisme MAD serta terpilihnya ketua rapat, pokokpokok

kesepakatan

dalam

penyelenggaraan

musyawarah

dan

penetapan anggota tim perumus, 7) Disepakatinya jadwal MD sosialisasi dan waktu penyusunan detai desain dan RAB usulan kegiatan di setiap desa, 8) Tersosialisasikannya rencana pembentukan UPK dan BPUPK serta tugas dan kewenangan masing-masing, 9) Tersosialisasikannya hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PNPM MP tahun sebelumnya, 10) Tersusunnya Rencana Penggunaan DOK Perencanaan dan DOK Pelatihan Masyarakat.


Page 17


c)

Dokumen yang dihasilkan : Berita Acara Hasil Keputusan Musyawarah; Jadwal Musdes Sosialisasi; RPD DOK Perencanaan dan DOK Pelatihan Masyarakat.

d) Kualitas forum baik, hampir semua peserta berpartisipasi, tidak ada peserta yang mendominasi, serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta sesuai dengan masalah yang dibahas. e) Waktu pelaksanaan efisien sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan musyawarah yang efektif (tujuan musyawarah tercapai). 2. Penilaian/Audit atas Proses Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi Parameter dalam melakukan audit sebagai berikut : a)

Kegiatan Musdes sosialisasi dihadiri oleh Kepala Desa dan aparat desa, anggota BPD

atau sebutan lainnya, LPM, wakil RTM desa, wakil

perempuan, LSM/ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama serta sebanyak mungkin anggota masyarakat desa lainnya termasuk anggota masyarakat yang paling miskin dan perempuan. b)

Kegiatan musyawarah desa sosialisasi telah dilaksanakan dengan hasil yang diharapkan adalah: 1) Tersosialisasikannya informasi PNPM MP yang meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur PNPM MP serta keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam MAD Sosialisasi, 2) Adanya

pernyataan

kesanggupan

atau

kesediaan

desa

untuk

mematuhi dan melaksanakan ketentuan PNPM MP 3) Terpilihnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara TPK, 4) Ditetapkannya BPD sebagai lembaga pengawas PNPM MP di tingkat desa, 5) Dibentuknya tim pemantau dari unsur masyarakat, 6) Dipilih dan ditetapkannya kader desa dan kader teknik 7) Disepakati dan ditetapkannya jadwal Musdes Perencanaan, 8) Disepakatinya pembuatan dan lokasi pemasangan papan informasi serta media informasi lainnya.


Page 18


c)

Dokumen yang dihasilkan: Berita Acara Hasil Keputusan Musyawarah; Surat Pernyataan Kesanggupan Desa untuk berpartisipasi dalam PNPM MP.

d)

Kualitas forum baik, hampir semua peserta berpartisipasi, tidak ada peserta yang mendominasi, serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta sesuai dengan masalah yang dibahas.

e)

Waktu pelaksanaan efisien sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan musyawarah yang efektif (tujuan musyawarah tercapai).

3. Penilaian/Audit atas Pelatihan Pelaku Tingkat Desa (KPMD dan TPK) Parameter dalam melakukan audit sebagai berikut : a)

Kegiatan pelatihan diikuti oleh peserta yang terdiri dari kader desa (KPMD), kader teknik dan TPK yang telah terpilih dalam musyawarah desa sosialisasi.

b)

Kegiatan pelatihan pelaku tingkat desa yang dilaksanakan telah berjalan dengan efektif sehingga peserta : 1) Memahami tentang latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan dan tahapan atau mekanisme PNPM MP, 2) Memahami peran dan tugasnya, 3) Terampil

dalam

melakukan

tehnik-tehnik

fasilitasi

pertemuan

masyarakat termasuk perencanaan desa secara partisipatif, 4) Terampil memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat, 5) Memahami administrasi dan pelaporan yang diperlukan serta memapu menyusun rencana kerja untuk melakukan peran dan tugasnya, 6) Memahami langkah-langkah fasilitasi dalam rangka MMDD, 7) Memahami instrumen pemetaan RTM basis dusun secara partisipatif, diagram Venn kelembagaan masyarakat, pola penyampaian informasi, pola penanganan masalah serta pola pemantauan dan evaluasi. c)

Metode, materi, media serta alat bantu yang digunakan sudah tepat serta sesuai dengan hasil yang diharapkan dari pelatihan pelaku tingkat desa.


Page 19


d)

Waktu pelaksanaan efisien sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan musyawarah yang efektif (tujuan pelatihan tercapai).

4. Penilaian/Audit atas Penggalian Gagasan Parameter : a) Pertemuan dihadiri oleh warga masyarakat (laki-laki, perempuan, atau campuran) yang tergabung dalam: 1) Ikatan kemasyarakatan yang berlatar belakang wilayah seperti; RT/RW/RK/Dusun/Kampung atau yang lainnya; 2) Kelompok–kelompok informal di masyarakat seperti; kelompok arisan, kelompok usaha bersama, kelompok keagamaan; 3) Pengelompokan masyarakat lainnya sesuai kondisi setempat. b) Pertemuan penggalian gagasan

harus merupakan rangkaian kegiatan

sbb: 1) diawali dengan penentuan klasifikasi kesejahteraan (mengelompokkan penduduk

desa

dalam

kategori

tingkatan

ekonomi

menurut

kriteria/istilah setempat, misalnya kaya, menengah, miskin), pemetaan sosial (membuat peta sosial dusun), pemetaan kelembagaan yang ada di dusun/desa (diagram Venn kelembagaan), serta pemetaan RTM partisipatif,

2) musyawarah penggalian gagasan, dengan hasil: dipahaminya hal-hal pokok tentang PNPM MP; adanya gagasan-gagasan kegiatan maupun visi ke depan masyarakat untuk mengatasi permasalahan dan penyebab kemiskinan berdasarkan potensi dan sumber

daya lokal

yang dimiliki c)



Page 20


d) Dokumen yang dihasilkan: Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah; Daftar Gagasan; Peta Sosial; Hasil Pemetaan RTM partisipatif (kriteria RTM, daftar nama KK RTM); diagram Venn hasil pemetaan kelembagaan. e) Peta sosial yang dibuat telah digunakan sebagai alat bantu dalam menggali gagasan masyarakat dalam menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan dan berguna bagi mayoritas keluarga miskin. f)

Waktu pelaksanaan efisien sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan musyawarah yang efektif (tujuan pertemuan tercapai).

5. Penilaian/Audit atas Musyawarah Desa Khusus Perempuan Parameter : a) Kegiatan Musdes Khusus Perempuan dihadiri oleh kaum perempuan dengan tingkat partisipasi baik secara kuantitas maupun kualitas cukup tinggi. b) Kegiatan musyawarah desa khusus perempuan telah dilaksanakan dengan hasilnya adalah gagasan-gagasan, kegiatan dan visi ke depan dari

kelompok

perempuan

di

desa

dalam

mengatasi

penyebab

kemiskinan, ditetapkannya usulan kegiatan SPP jika ada gagasan tentang kegiatan tersebut, ditetapkan usulan lain di luar SPP yang merupakan aspirasi perempuan serta terpilihnya calon-calon wakil perempuan yang akan hadir dalam MAD perencanaan. c)

Metode yang digunakan dalam MKP adalah analisis penyebab kemiskinan yang bertujuan untuk mengajak perempuan mencari permasalahan penyebab kemiskinan yang seringkali dirasakan dalam kehidupan seharihari kemudian mencari akar masalahnya serta gagasan kegiatan apa saja yang dapat mengatasi masalah tersebut dari sudut pandang perempuan.

d) Waktu pelaksanaan efisien sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan musyawarah yang efektif (tujuan musyawarah tercapai).


Page 21


6. Penilaian/Audit atas Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Parameter : a) Kegiatan Musyawarah dihadiri oleh : Kepala Desa dan aparat desa, anggota Badan Perwakilan Desa, tokoh masyarakat di desa, sebanyak mungkin anggota masyarakat desa lainnya yang berminat untuk hadir. Fasilitator meliputi kader desa dan/ atau FK. b) Kegiatan musyawarah desa perencanaan telah dilaksanakan dengan hasil sesuai yang diharapkan dalam PTO yaitu tersusunnya peta sosial desa dan prioritas kegiatan dari hasil penggalian gagasan, ditetapkannya satu usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan dan pendidikan), disyahkannya usulan kegiatan hasil MKP yang terdiri dari usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan dan pendidikan) serta usulan kegiatan SPP jika ada, ditetapkannya usulan-usulan kegiatan yang akan diajukan pendanaannya melalui sumber dana lain, terpilihnya TPU, terpilihnya minimal satu orang untuk calon Pengurus UPK serta calon pengamat serta wakil-wakil desa yang akan hadir dalam MAD prioritas usulan yang terdiri dari kepala desa, ketua TPK, 4 orang wakil masyarakat (minimal 3 perempuan dari 6). c)

Metode

yang

digunakan

untuk

menyusun

skala

prioritas

adalah

menggunakan alat prioritas gagasan yang hasilnya berupa table penilaian gagasan. d) Kualitas forum baik, hampir semua peserta berpartisipasi, tidak ada peserta yang mendominasi, serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta sesuai dengan masalah yang dibahas. e) Waktu pelaksanaan efisien sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan musyawarah yang efektif (tujuan musyawarah tercapai).


Page 22


7. Penilaian/Audit atas Penulisan Usulan Desa Parameter : a) Kegiatan penulisan usulan dilakukan oleh Tim Penulis Usulan yang telah dipilih dalam musdes perencanaan. b) Tersajinya dokumen proposal usulan kegiatan desa yang telah disetujui dalam musya-warah desa perencanaan dan musyawarah desa khusus perempuan, termasuk data dan isian formulir pendukungnya. 8. Penilaian/Audit atas Verifikasi Parameter : a) Kegiatan verifikasi telah dilakukan dengan dibuktikan adanya laporan hasil verifikasi yang memuat hasil penilaian dan rekomendasinya. b) Kegiatan verifikasi usulan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk di tingkat kecamatan dengan beranggotakan 5 – 10 orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan. c)

Hasil

verifikasi sesuai dengan kriteria penilaian usulan yaitu lebih

bermanfaat bagi masyarakat, mendesak untuk dilaksanakan, bisa dikerjakan oleh masyarakat, tingkat keberhasilan dan keberlanjutan cukup tinggi serta didukung oleh sumber daya yang ada di masyarakat. d) Indikator yang diverifikasi dalam kegiatan verifikasi untuk setiap jenis usulan kegiatan telah sesuai dengan indikator yang ditentukan dalam PTO. 1) Untuk

memverifikasi

usulan

kegiatan

pendidikan

sudah

memperhatikan: pendataan calon penerima sudah dilakukan oleh FD, Kadus dan Komite Sekolah, mengadakan dialog dengan pihak sekolah, memastikan bahwa bantuan pendidikan diusulkan bersifat multiyears. 2) Untuk verifikasi usulan kegiatan kesehatan sudah memperhatikan: kesesuaian antar bentuk kegiatan dengan permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakat, kelayakan paket rangkaian kegiatan yang


Page 23


dikembangkan, kesesuaian bahan dan alat yang akan digunakan, kesesuaian jumlah biaya dengan sasaran, kesesuaian bentuk pengorganisasian dan pengelolaan kegiatan. 3) Untuk

verifikasi

usulan

kegiatan

SPP sudah

memperhatikan:

pengalaman kegiatan simpan pinjam, persyaratan kelompok, kondisi simpan pinjam (permodalan, kualitas pinjaman, administrasi dan pengelolaan,

pendapatan,

likuiditas,

penilaian

khusus

rencana

kegiatan, penilaian calon pemanfaat apakah sesuai dengan peta sosial golongan masyarakat miskin. 4) Untuk

verifikasi

usulan

kegiatan

sarana

prasarana

sudah

memperhatikan: hasil survey dan pengukuran, jumlah manfaat dan golongan pemanfaat.

9. Penilaian/Audit atas Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan Parameter : a) Kegiatan MAD dihadiri oleh Camat dan staf terkait, instansi dinas terkait tingkat kecamatan, Tim Pengamat, 6 orang wakil per desa: Kepala Desa, Ketua Tim Pelaksana, 4 orang wakil

masyarakat (3 diantaranya

perempuan), calon pengurus UPK, dan anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir. b) Kegiatan MAD Prioritas Usulan telah menghasilkan susunan/daftar prioritas usulan sesuai

skala prioritas kelayakan dan

kebutuhan

masyarakat, daftar pengurus UPK terpilih (Ketua, Sekretaris dan Bendahara), ada sanksi-sanksi yang akan diterapkan dalam pelaksanaan PNPM MP di kecamatan tersebut serta adanya jadwal musyawarah desa III. c)

Penyusunan prioritas usulan kegiatan telah didasarkan atas kriteria usulan kegiatan sebagaimana yang digunakan oleh tim verifikasi dalam menilai usulan kegiatan.


Page 24


d) Kualitas forum baik, hampir semua peserta berpartisipasi, tidak ada peserta yang mendominasi, serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta sesuai dengan masalah yang dibahas. e) Waktu pelaksanaan efisien sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan musyawarah yang efektif (tujuan musyawarah tercapai). 10. Penilaian/Audit atas Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Desain RAB Parameter : a) Pembuatan desain RAB dilakukan oleh Tim Penulis Usulan bersama Kader Tehnis dengan dibimbing oleh FK dan FT. b) Sebelum dibuat desain RAB terlebih dahulu sudah dilakukan survey dan pengukuran lokasi, survey harga material yang dibuktikan dengan adanya daftar harga material minimal dari 3 toko serta survey untuk material yang bisa diadakan/dipenuhi oleh masyarakat setempat (material lokal). Daftar harga hasil survey dijadikan dasar dalam penentuan harga di RAB serta penentuan proses pengadaan barang (perlu dilelang atau tidak). c)

Desain RAB yang sudah dibuat telah diperiksa dan disertifikasi oleh FT dan KM Tehnik.

d) Untuk beberapa jenis prasarana misalnya sumur bor terlebih dahulu telah dilakukan pengujian/survey keberadaan air di lokasi yang direncanakan serta pengujian terhadap debit dan kualitas air yang dihasilkan. e) Usulan kegiatan prasarana termasuk rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pengadaan bahan yang diajukan telah memenuhi beberapa criteria tehnik dan aspek lingkungan yang mencakup komponen RAB menyertakan dan swadaya dan dilampiri surat pernyataan kesanggupan memberikan swadaya senilai yang tercantum dalam RAB, kegiatan sesuai dengan standar lingkungan dan kelayakan teknis serta meminimalkan ganti rugi lahan serta menghindari penggusuran penduduk, bila ada biaya ganti rugi harus mengikuti standar setempat namun tidak boleh


Page 25


dialokasikan dari dana PNPM MP, ada rencana pemeliharaan yang mencakup tugas tim pemelihara, persiapan pelatihan dan identifiksi sumber dana yang akan digunakan. f)

Waktu penyusunan efisien sesuai dengan kebutuhan.

g) Telah ada sosialisasi desain RAB dalam forum musyawarah desa yang difasilitasi oleh TPU yang dibuktikan dengan notulen dan berita acara pertemuan. 11. Penilaian/Audit atas Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan Parameter : a) Kegiatan penetapan usulan yang akan didanai melalui PNPM MP telah diambil dalam suatu Musyawarah antar desa penetapan usulan yang dihadiri oleh Camat dan staf terkait, Ketua dan sekretaris MAD, instansi dinas terkait, Tim Pengamat, 6 orang wakil desa, pengurus UPK, seluruh FD dan Pendamping Lokal serta anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir . b) Keputusan pendanaan mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat musyawarah antar desa prioritas usulan. c)

Selain ada daftar usulan-usulan yang terdanai juga ada kesepakatan sanksi-sanksi yang akan diberlakukan selama pelaksanaan musyawarah yang dibuktikan dalam notulen dan berita acara, tata cara perguliran, susunan rencana kerja dan tindak lanjut berupa usulan yang tidak terdanai dalam PNPM MP akan diusulkan dalam Musrenbang Kabupaten.

d) Kualitas forum baik, hampir semua peserta berpartisipasi, tidak ada peserta yang mendominasi, serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta sesuai dengan masalah yang dibahas. e) Waktu pelaksanaan efisien sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan musyawarah yang efektif (tujuan musyawarah tercapai).


Page 26


12.

Penilaian/Audit atas Musyawarah Desa (Musdes) Informasi Hasil MAD Parameter : a) Hasil penetapan alokasi dana PNPM MP yang diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan telah disebarluaskan baik di desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak. b) Bagi desa-desa yang usulannya terdanai, musdes ini telah menghasilkan: 1) susunan lengkap TPK, 2) kesepakatan jadwal pelaksanaan tiap kegiatan, 3) kesepakatan sanksi, 4) kesepakatan realisasi swadaya, 5) besar insentif pekerja dan cara pembayaran, 6) tersosialisasi dan difahaminya mekanisme pengadaan bahan dan alat, 7) ada tim khusus pemantau pelaksanaan. c)


d) Waktu pelaksanaan efisien sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan musyawarah yang efektif (tujuan musyawarah tercapai). 13. Penilaian/Audit atas Pengesahan Alokasi Bantuan oleh Camat dan Pengesahan

Dokumen SPPB

Parameter : a) Surat Penetapan Camat (SPC) atas keputusan musyawarah antar desa kedua telah di-buat telah dibuat oleh Camat atas nama Bupati. b) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) telah dibuat oleh Ketua TPK, PjOK dan Ketua UPK, dan diketahui Kepala Desa dan Camat atas nama Bupati serta dilampiri dengan Proposal usulan kegiatan, RAB detail per kegiatan, jadwal pelaksanaan, Ceklis Masalah

Dampak Lingkungan,

komitmen sumbangan dari masyarakat, foto 0% dari kegiatan yang akan dibangun/ dikerjakan


Page 27


E. Langkah Kerja Langkah kerja merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan penilaian terhadap audit proses perencanaan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara kuantitatif (angka) dengan range score antara 0 – 50 = tidak memadai (TM), 51 – 60 = kurang memadai (KM), 61 – 75 cukup memadai (CM), 76 – 90 = memadai (M) dan 91 – 100 = sangat memadai (SM). Untuk memberikan penilaian terhadap paramater-paramater dalam fokus audit proses perencanaan, terlebih dahulu ditentukan lokasi/kecamatan/desa yang akan dijadikan benchmark/tolok ukur dalam fokus audit perencanaan ini. Tolok ukur ini untuk

selanjutnya

dapat

dijadikan

sebagai

pembanding

dalam

menilai

lokasi/kecamatan/desa lainnya, apakah ada di atas atau di bawahnya. Kesimpulan akhir dari hasil penilaian terhadap suatu kegiatan merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan parameter yang dinilai yang disampaikan secara kuantitatif dan disertai dengan penilaian secara kualitatif.

No.

Penilaian terhadap Parameter

1.

Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi

a)

Ada daftar hadir. Tingkat kehadiran mencapai kuorum. Unsur yang hadir dari setiap desa dan kecamatan telah memenuhi syarat Ada notulensi. Ada berita acara hasil musyawarah. Materi kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi telah sesuai dengan tujuan dan hasil yang harus dicapai dalam MAD Sosialisasi. Terdapat media dan metode yang digunakan dalam MAD Sosialisasi . Peserta musyawarah aktif. (Dokumen ref. : Notulensi)

b)

c) d)


Catatan Temuan

T K C M S M M M M

Page 28


No.

e)


Musyawarah Desa (MD) Sosialisasi

a)

Ada daftar hadir. Tingkat kehadiran mencapai kuorum. Unsur yang hadir memenuhi syarat Ada notulensi. Ada berita acara hasil musyawarah. Materi kegiatan Musyawarah Desa (MD) Sosialisasi telah sesuai dengan tujuan dan hasil yang harus dicapai dalam MD Sosialisasi Terdapat media dan metode yang digunakan dalam MD Sosialisasi . Peserta musyawarah aktif. (Dokumen ref : Notulensi) Materi pertanyaan atau diskusi relevan dengan tujuan. Peserta perempuan aktif. Peserta musyawarah faham terhadap apa yang disosialisasikan dalam MD Sosialisasi. (Wawancara pada beberapa orang peserta sesuai daftar hadir) Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses MD Sosialisasi.

c) d)

e)

T K C M S M M M M

Materi pertanyaan atau diskusi relevan dengan tujuan. Peserta perempuan aktif. Peserta musyawarah faham terhadap apa yang disosialisasikan dalam MAD Sosialisasi. (Wawancara pada beberapa orang peserta sesuai daftar hadir) Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses MAD Sosialisasi.

2.

b)

Catatan Temuan


Page 29


No.

3. a)

b)

c)

d)

4. a)

b)

c)

d)


Catatan Temuan

T K C M S M M M M

Pelatihan Pelaku Tingkat Desa Ada daftar hadir. Tingkat kehadiran mencapai kuorum. Unsur yang hadir memenuhi syarat Ada kurikulum pelatihan. Ada media yang digunakan. Ada metode yang digunakan Peserta pelatihan faham terhadap materimateri yang disampaikan dalam pelatihan. (Wawancara pada beberapa orang peserta sesuai daftar hadir) Ada dokumen yang dihasilkan dan berkualitas, yaitu: Peta/Sketsa setiap desa. Kesimpulan hasil penilaian terhadap pelatihan pelaku tingkat desa.

Pertemuan Penggalian Gagasan Ada daftar hadir. Tingkat kehadiran mencapai kuorum. Unsur yang hadir memenuhi syarat Ada instrumen/metode yang digunakan untuk penggalian gagasan dan berkualitas: Peta Sosial Dusun Analisa akar masalah/akar masalah penyebab kemiskinan Peserta pertemuan aktif. (Dokumen ref. : Notulensi) Materi pertanyaan atau diskusi relevan dengan tujuan. Peserta perempuan aktif. Ada dokumen yang dihasilkan dan berkualitas: Hasil Survey Dusun Sendiri


Page 30


No.


Catatan Temuan

T K C M S M M M M

Kriteria RTM Hasil Pendataan RTM Daftar Potensi dan Masalah Daftar Gagasan Ada calon wakil ke MD Perencanaan dan MKP. Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses Pertemuan Penggalian Gagasan.

5. a)

b)

c)

d)

e)

Musyawarah Desa Khusus Perempuan Ada daftar hadir. Tingkat kehadiran mencapai kuorum. Unsur yang hadir memenuhi syarat Ada notulensi. Ada berita acara hasil musyawarah. Materi kegiatan MDKP telah sesuai dengan tujuan dan hasil yang harus dicapai dalam MDKP Ada instrumen dan metode yang digunakan dalam MDKP: Peta Sosial Desa Daftar Potensi dan Masalah Hasil Pagas Daftar Gagasan Hasil Pagas Hasil Pendataan RTM Peserta musyawarah aktif. (Dokumen ref : Notulensi) Materi pertanyaan atau diskusi relevan dengan tujuan. Peserta perempuan aktif. Output hasil MDKP : Daftar Usulan Perempuan (SPP, Sarana Prasarana, Kesehatan atau Pendidikan). Kesimpulan hasil penilaian terhadap Musyawarah Desa Khusus Perempuan


Page 31


No.


6.

Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan

a)

b)

b)

c)

7. a)

b)

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

Ada daftar hadir. Tingkat kehadiran mencapai kuorum. Unsur yang hadir memenuhi syarat Ada metode dan instrumen yang digunakan untuk mennetukan prioritas usulan: Kriteria Penentuan Prioritas Gagasan Tabel Penilaian Usulan/Gagasan. Peta sosial desa. Peserta musyawarah aktif. (Dokumen ref. : Notulensi) Materi pertanyaan atau diskusi relevan dengan tujuan. Peserta perempuan aktif. Ada notulensi. Ada berita acara hasil musyawarah. Materi kegiatan MD Perencanaan telah sesuai dengan tujuan dan hasil yang harus dicapai dalam MD Perencanaan Daftar Prioritas Usulan telah sesuai dengan kriteria penentuan prioritas gagasan. RPJM Desa RPT Desa Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses MD Perencanaan.

Penulisan Usulan Desa Ada Proposal Usulan Desa yang berisi Daftar Usulan dan RAB global. Usulan yang masuk dalam proposal merupakan hasil MD Perencanaan. Penulisan usulan dilakukan oleh Tim Penulis Usulan yang telah dipilih dalam forum


Page 32


No.

Penilaian terhadap Parameter musyawarah desa perencanaan Kesimpulan hasil penilaian proses Penulisan Usulan

8. a)

b)

9.

a)

b)

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

terhadap

Verifikasi Anggota tim verikasi minimal 5 orang. Anggota tim verifikasi telah dilatih oleh FK. Anggota tim verifikasi mempunyai latar belakang keahlian sesuai usulan kegiatan yang akan diverifikasi. Kegiatan verifikasi telah dilakukan, dibuktikan dengan adanya lembar Hasil Verifikasi. Ada kriteria/indikator yang diverikasi untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usulan dan sesuai Kesimpulam hasil penilaian terhadap proses verifikasi

Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan Ada daftar hadir. Tingkat kehadiran mencapai kuorum. Unsur yang hadir memenuhi syarat Ada notulensi. Ada berita acara hasil musyawarah. Materi kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan telah sesuai dengan tujuan dan hasil yang harus dicapai dalam MAD Prioritas Usulan, yaitu: (1) Kesepakatan cara memeriksa dan menilai usulan kegiatan yang di-ajukan desa. (2) Urutan atau peringkat usulan kegiatan sesuai skala prioritas ke-layakan dan kebutuhan masyarakat.


Page 33


No.

Penilaian terhadap Parameter (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

Pengurus UPK (Ketua, Sekretaris, Bendahara). Kesepakatan sanksi-sanksi yang akan diterapkan selama pelaksana an PNPM MP di tingkat kecamatan tersebut disampaikannya keputusan desa-desa yang bersepakat untuk membentuk BKAD sekaligus deklarasi pembentukan BKAD, disampaikannya usulan-usulan desa yang diajukan dan didanai dari sumber lain, dirumuskannya dokumen renstra kecamatan.

c)

Ada indikator/kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas usulan dan sesuai.

d)

Peserta musyawarah aktif. (Dokumen ref. : Notulensi) Materi pertanyaan atau diskusi relevan dengan tujuan. Peserta perempuan aktif. Kesimpulan hasil penilaian terhadap MAD Prioritas Usulan

10. Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan RAB Desain a)

Pembuatan desain RAB dilakukan oleh Tim Penulis Usulan bersama Kader Tehnis dengan dibimbing oleh FK dan FT.

b)

Sebelum dibuat desain RAB: (1) Dilakukan survey dan pengukuran lokasi, (2) Dilakukan survey harga material yang dibuktikan dengan adanya daftar harga


Page 34


No.

c)

d)

e)


Catatan Temuan

T K C M S M M M M

material minimal dari 3 toko, (3) Survey untuk material yang bisa diadakan/dipenuhi oleh masyarakat setempat (material lokal), (4) Harga hasil survey dijadikan dasar dalam penentuan harga pada RAB. Desain RAB yang sudah dibuat telah diperiksa dan disertifikasi oleh FT dan Fastekab yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan FKT atau Fastekab. Prasarana khusus misalnya sumur bor, terlebih dahulu telah dilakukan pengujian/survey keberadaan air di lokasi yang direncanakan serta pengujian terhadap debit dan kualitas air yang dihasilkan. RAB untuk usulan kegiatan telah memenuhi kriteria: Untuk SPP: (1) kelayakan kelompok, (2) administrasi, (3) perhitungan kebutuhan dana. Untuk prasarana: (1) rencana pelaksanaan kegiatan cukup realistis dan dapat dikerjakan, (2) rencana pengadaan bahan, (3) menyertakan dana swadaya yang dilampiri surat pernyataan kesanggupan memberikan swadaya senilai yang tercantum dalam RAB, (4) kegiatan sesuai dengan standar lingkungan dan kelayakan teknis, (5) meminimalkan ganti rugi lahan serta menghindari penggusuran penduduk, (6) bila ada biaya ganti rugi harus mengikuti standar setempat namun tidak boleh dialokasikan dari dana PNPM MP, (7) ada rencana pemeliharaan yang mencakup tugas tim pemelihara,


Page 35


No.

f)


Catatan Temuan

T K C M S M M M M

persiapan pelatihan dan identifiksi sumber dana yang akan digunakan. Telah ada sosialisasi desain RAB dalam forum musyawarah desa yang difasilitasi oleh TPU yang dibuktikan dengan notulen dan berita acara pertemuan. Kesimpulan hasil penilaian terhadap pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan dan desain RAB.

11. Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan a)

b)

c)

Ada daftar hadir. Tingkat kehadiran mencapai kuorum. Unsur yang hadir memenuhi syarat Ada notulen dan berita acara yang memuat: (1) keputusan pendanaan yang mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat musyawarah antar desa prioritas usulan (2) kesepakatan sanksi (3) tata cara perguliran (4) rencana kerja (5) daftar usulan yang tidak terdanai oleh PNPM MP dan akan diusulkan ke sumber dana lain, khususnya APBD. Peserta musyawarah aktif. (Dokumen ref. : Notulensi) Materi pertanyaan atau diskusi relevan dengan tujuan. Kesimpulan hasil penilaian terhadap MAD Penetapan Usulan (pendanaan).


Page 36


No.


Catatan Temuan

T K C M S M M M M

12. Musyawarah Desa (Musdes) Informasi Hasil MAD a)

b)

c)

Hasil penetapan alokasi dana PNPM MP yang diputuskan dalam musyawarah antar desa penetapan usulan telah disebarluaskan baik di desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak. (Ref.:Lakukan wawancara dengan beberapa anggota masyarakat). Ada berita acara. Khusus bagi desa-desa yang mendapatkan dana PNPM MP, berita acara memuat: (1) Susunan lengkap Tim Pengelola Kegiatan (TPK), yaitu ketua-ketua bidang sesuai dengan jenis kegiatan yang didanai (2) Kesepakatan jadwal pelaksanaan tiap kegiatan yang akan dilak-sanakan. (3) Kesepakatan sanksi-sanksi yang akan diberlakukan selama pelak-sanaan PNPM MP di desa tersebut. (4) Kesepakatan realisasi sumbangan atau kontribusi masyarakat. (5) Kesepakatan besar insentif bagi pekerja dan tata cara pembayaran nya. (6) Penjelasan tentang mekanisme pengadaan bahan dan alat. (7) Tim Khusus yang akan memantau pelaksanaan PNPM MP Peserta musyawarah aktif. (Dokumen ref. : Notulensi) Materi pertanyaan atau diskusi relevan dengan tujuan. Kesimpulan hasil peniaian terhadap MD Informasi hasil MAD


Page 37


No.


Catatan Temuan

T K C M S M M M M

13. Pengesahan Alokasi Bantuan oleh Camat & Pengesahan SPPB a)

b)

Ada Surat Penetapan Camat (SPC) atas hasil MAD Penetapan Usulan yang terdanai beserta alokasi bantuan per kegiatan. Ada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan yang dibuat oleh Ketua TPK, PjOK dan Ketua UPK dan diketahui Kepala Desa dan Camat atas nama Bupati segera setelah ada Surat Penetapan Camat serta sudah dilengkapi dengan Proposal usulan kegiatan (1) RAB detail per kegiatan (2) Jadwal pelaksanaan; (3) Ceklis Masalah Dampak Lingkungan; (4) Komitmen sumbangan dari masyarakat; (5) Foto 0 % dari kegiatan yang akan dibangun/ dikerjakan Kesimpulan Hasil Penilaian terhadap Pengesahan Alokasi Bantuan oleh Camat dan Pengesahan dokumen SPPB.

Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses perencanaan di suatu kecamatan merupakan nilai rata-rata dari

seluruh tahapan kegiatan perencanaan (MAD

Sosialisasi sampai dengan Penetapan Camat), dengan rumusan : Total nilai rata-rata setiap tahapan kegiatan perencanaan 1 - 13 13 Hasil penilaian ini, selain secara kuantitatif dengan menggunakan angka sehingga suatu perencanaan di kecamatan tertentu mendapat penilaian sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang memadai atau tidak memadai, juga dapat dibuat penilaian kualitatif berdasarkan penilaian dari pemeriksa/auditor yang kemudian dibuat beberapa catatan atau rekomendasi


Page 38


BAGIAN IV PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tujuan Umum Audit Secara umum tujuan atas audit proses pelaksanaan kegiatan PNPM MP adalah untuk memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap kualitas proses pelaksanaan kegiatan PNPM MP serta penerapan prinsip-prinsip PNPM MP.

B. Ruang Lingkup Audit Audit meliputi pemeriksaan dan penilaian terhadap hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan dan implementasi dari prinsip-prinsip PNPM MP, yang mencakup : 1) Penilaian mengenai ketaatan terhadap prinsip dan prosedur PNPM MP yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP 2) Penilaian terhadap pencapaian tujuan dan kualitas proses pelaksanaan kegiatan. 3) Penilaian terhadap manfaat dan efektifitas pekerjaan/kegiatan sarana prasarana, kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, SPP serta peningkatan kapasitas masyarakat. 4) Penilaian terhadap administrasi kegiatan (keuangan dan non keuangan).

C. Tujuan Khusus Audit 1) Untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan: a) telah direncanakan dengan baik dan sesuai dengan usulan masyarakat, b) seusai dengan Design dan RAB yang telah dibuat, c) telah melibatkan sebanyak mungkin masyarakat setempat, d) memanfaatkan semaksimal mungkin bahan-bahan yang ada dimasyarakat setempat e) memenuhi standar kualitas yang ditentukan.


Page 39


2) Untuk meyakinkan bahwa kelompok penerima manfaat dari kegiatan tersebut telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 3) Untuk meyakinkan bahwa jenis kegiatan baik pendidikan, kesehatan, prasarana, SPP dan peningkatan kapasitas yang didanai

tidak termasuk

dalam negative list, sesuai dengan tujuan dari jenis kegiatan tersebut dan benar-benar dibutuhkan masyarakat (sesuai dengan usulan masyarakat) serta memperhitungkan aspek keberlanjutan. 4) Untuk meyakinkan bahwa dana bantuan yang disalurkan telah diterima seluruhnya dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya/proposalnya. 5) Untuk meyakinkan bahwa administrasi kegiatan telah dilakukan secara tertib, akuntabel dan transparan. 6) Penilaian juga ditujukan untuk meyakinkan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan ketentuan dalam PTO termasuk sistem pengerahan tenaga kerja serta pembayaran upahnya.

D. Parameter Penilaian Proses Pelaksanaan Kegiatan 1. Penilaian/Audit atas Proses Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan

1.1. Parameter a) Jenis kegiatan berdasarkan usulan masyarakat dan dibahas di forum musyawarah baik desa maupun antar desa. b) Jenis kegiatan tidak termasuk negative list. c)

Jenis kegiatan telah memperhitungkan aspek keberlanjutan.

d) Jenis kegiatan memenuhi kriteria jenis kegiatan pendidikan yang didanai PNPM MP, yaitu : 1) beasiswa, dengan ketentuan: penerima beasiswa tersebut tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain; beasiswa dimanfaatkan untuk iuran bulanan sekolah, biaya praktikum, biaya ujian dan pembelian perlengkapan sekolah (seperti: buku dan alat tulis, buku-buku pelajaran); jangka waktu beasiswa disesuaikan dengan jenjang pendidikan penerima beasiswa; pemberhentian beasiswa dilakukan


Page 40


atas persetujuan Musdes; pemberian bantuan beasiswa diinformasikan kepada seluruh warga masyarakat termasuk, setiap orang tua penerima beasiswa melalui papan informasi. 2) peningkatan pelayanan pendidikan, digunakan untuk: pembelian bahanbahan penunjang belajar mengajar di sekolah; pelatihan guru; penambahan insentif bagi guru honorer/guru bantu dan pembayaran honor guru (tambahan); pembangunan/perbaikan/perawatan gedung sekolah; dan pembelian meubel air. 3) pelatihan

keterampilan

masyarakat,

dengan

ketentuan

bantuan:

pemanfaat adalah anggota RTM usia kerja produktif; dipergunakan untuk:

pembelian

peralatan

dan

bahan-bahan

kursus/pelatihan,

membayar honor instruktur, transportasi dan kebutuhan lain yang relevan; besarnya bantuan biaya disesuaikan dengan kebutuhan riil dan harga setempat; penerima manfaat wajib mengikuti pelatihan sampai selesai dan melakukan alih ketrampilan ke anggota masyarakat lain. 4) pengembangan wawasan dan kepedulian, dengan bentuk bantuan kegiatan dapat berupa kampanye pendidikan, pertemuan komite sekolah,

lokakarya

desa

dengan

tema-tema

seperti:

gender;

lingkungan; hak anak; bahaya penggunaan obat terlarang; bahaya pestisida dan pupuk kimia; hak-hak sipil masyarakat; antisipasi konflik; pendidikan dan kesehatan. e) Penerima manfaat kegiatan pendidikan adalah masyarakat desa lokasi PNPM MP yang memenuhi kriteria yang ditetapkan program, yaitu: 1) kelompok masyarakat (murid/warga belajar) miskin atau yang tertimpa musibah seperti: kerusuhan, bencana alam, 2) kelompok masyarakat yang belum optimal atau sepenuhnya tidak mendapatkan pelayanan bidang pendidikan yang cukup memadai karena tinggal di tempat terpencil, seperti : fasilitas belajar tidak memadai, atau kurang guru,


Page 41


3) kelompok/anggota masyarakat miskin usia produktif yang punya potensi melalui

keterampilan

tertentu

yang

dapat

dikembangkan

untuk

menciptakan lapangan kerja, 4) kelompok masyarakat miskin yang bermaksud meningkatkan kapasitas sumber daya kelompok pedesaan berupa pengembangan wawasan, perubahan pola pikir, keterampilan dan manajemen. f)

Jumlah dana yang diterima sama dengan yang tercantum dalam perjanjian penerimaan bantuan (tidak ada pemotongan) dan dimanfaatkan sesuai

proposal

peruntukkannya

serta

tidak

ada

dana

yang

disalahgunakan. g) Penyaluran dana bantuan telah sesuai dengan kesepakatan MAD Penetapan Usulan serta ketentuan dalam PNPM MP seperti : 1) bantuan berupa perlengkapan sekolah diserahkan secara langsung oleh TPK ke semua penerima beasiswa dengan disaksikan oleh orang tua, Kepala Desa, BPD dan Komite Sekolah, dan menandatangani Daftar Tanda Terima. FK memastikan bahwa bantuan tersebut diterima secara utuh. 2) beasiswa berupa iuran bulanan sekolah, dapat dibayarkan langsung (dari rekening Pokja Pendidikan) ke sekolah tiap 6 bulan dan diketahui semua pihak yang terkait (BKAD, UPK, FK, TPK, Kades, Kadus, Komite Sekolah, dll). Pembayaran dana beasiswa sekolah harus dilengkapi surat perjanjian dengan pihak sekolah. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah dapat ditariknya kembali beasiswa apabila penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan sekolahnya. 3) bantuan untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan

tidak

diberikan langsung ke sekolah tetapi diberikan melalui Komite Sekolah secara periodik sesuai kebutuhan, 4) penyaluran dana bantuan biaya pelatihan ketrampilan masyarakat disampaikan secara bertahap oleh TPK sesuai kebutuhan kepada penerima bantuan,


Page 42


5) penyaluran dana bantuan untuk biaya pengembangan wawasan dan kepedulian

disampaikan secara bertahap sesuai kebutuhan oleh TPK

kepada penerima bantuan. h) Pengeluaran dana telah dicatat, didukung dengan dokumen pendukung pengeluaran

yang

valid

yaitu

minimal

ada

tanda

tangan

yang

menyerahkan, yang menerima dan yang melakukan otorisasi serta dapat dipertanggungjawabkan. i)

Pengelolaan dana kegiatan oleh TPK bidang pendidikan telah memenuhi prinsip transparansi serta ada upaya pengendalian.

1.2. Langkah Kerja Langkah kerja merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara kuantitatif (angka) dengan range score antara 0 – 50 = tidak memadai (TM), 51 – 60 = kurang memadai (KM), 61 – 75 cukup memadai (CM), 76 – 90 = memadai (M) dan 91 – 100 = sangat memadai (SM). Untuk memberikan penilaian audit

pelaksanaan

kegiatan

terhadap paramater-paramater dalam fokus pendidikan,

terlebih

dahulu

ditentukan

lokasi/kecamatan/desa yang akan dijadikan benchmark/tolok ukur dalam fokus audit pelaksanaan kegiatan pendidikan ini. Tolok ukur ini untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai pembanding dalam menilai lokasi/kecamatan/desa lainnya, apakah ada di atas atau di bawahnya.

Kesimpulan akhir dari hasil penilaian terhadap suatu

kegiatan merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan parameter yang dinilai yang disampaikan secara kuantitatif dan disertai dengan penilaian secara kualitatif.


Page 43


No.

URAIAN KEGIATAN

1.

Bandingkan proposal usulan pendidikan dari desa dengan daftar prioritas usulan hasil MAD prioritas usulan dan hasil MAD penetapan usulan, apakah jenis kegiatan dalam bidang pendidikan telah sesuai dengan usulan masyarakat.

2.

Periksa dan berikan penilaian terhadap jenis kegiatan ada yang termasuk negative list.

3.

Periksa dan berikan penilaian terhadap jenis kegiatan sudah memperhitungkan aspek keberlanjutan dari manfaat kegiatan itu sendiri seperti lamanya beasiswa minimal menyelesaikan tingkat dasar (multiyears), bantuan guru honorer sebaiknya multiyears dengan maksimal 3 tahun dst.

4.

Periksa dan berikan penilaian terhadap jenis kegiatan pendidikan sesuai dengan kriteria jenis kegiatan pendidikan yang didanai PNPM MP.

5.

Periksa daftar penerima manfaat, lakukan klarifikasi ke lapangan, apakah penerima manfaat kegiatan pendidikan adalah masyarakat desa lokasi PNPM MP yang memenuhi kriteria sesuai ketetapan program, yaitu RTM, anak RTM usia sekolah, SD/MI dan SMP/MTs, guru, dan Komite Sekolah Periksa buku kas harian kolektif BPNPM MP di UPK.. Cek nilai-nilai dalam pengeluaran untuk penyaluran dana pendidikan ke lapangan berikut kuitansinya. Cocokkan dengan catatan dalam penerimaan di buku kas umum TPK, sesuai atau tidak. Selanjutnya periksa daftar penerima manfaat, buku kas harian TPK bidang pendidikan dan bukti transaksi

6.


Catatan Temuan

T K C M S M M M M

Page 44


No.

7.

8.

9.

URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

pengeluaran, apakah dana yang disalurkan oleh TPK diterima oleh yang berhak/sesuai peruntukannya serta dengan jumlah yang sesuai? Lakukan klarifikasi terhadap orang/pihak yang menandatangani tanda terima/kuitansi. Periksa dan berikan penilaian terhadap mekanisme pencairan dan penyaluran dana pendidikan multiyears telah sesuai dengan yang disepakati dalam forum MAD Penetapan Usulan. Periksa dan berikan penilaian tentang pengeluaran dana telah dicatat, didukung dengan dokumen pendukung pengeluaran yang valid yaitu minimal ada tanda tangan yang menyerahkan, yang menerima dan yang melakukan otorisasi serta dapat dipertanggungjawabkan. 1) Periksa dan berikan penilaian terhadap ada laporan bulanan bantuan beasiswa dan diinformasikan melalui papan informasi serta dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Desa. 2) Periksa dan berikan penilaian tentang telah dibentuk Tim Pengawas yang anggotanya dapat terdiri dari BPD, unsur orang tua, guru, pemerhati pendidikan, LSM, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan dan tokoh masyarakat. Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan pendidikan

masyarakat di suatu kecamatan merupakan nilai rata-rata dari seluruh parameter yang dinilai, dengan rumusan : Total nilai dari parameter 1 - 9 9 Hasil penilaian ini, selain secara kuantitatif dengan menggunakan angka sehingga suatu proses pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat di kecamatan tertentu mendapat penilaian sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang


Page 45


memadai atau tidak memadai, juga dapat dibuat penilaian kualitatif berdasarkan penilaian dari pemeriksa/auditor yang kemudian dibuat beberapa catatan atau rekomendasi. Terhadap parameter nomor 6, selain diberikan nilai secara kuantitatif seperti parameter yang lainnya, apabila terjadi pemotongan dana atau ketidaksesuaian dana yang dikeluarkan dan dana yang diterima, maka dapat disimpulkan ada indikasi penyalahgunaan dana yang kemungkinan perlu diklarifikasi lagi lebih detail sampai ketemu jumlah yang pasti dan pelaku yang jelas. Laporan terjadinya penyalahgunaan dana merupakan laporan dalam bentuk naratif yang melengkapi laporan hasil audit yang menguraikan berapa jumlah dana yang disalahgunakan dan siapa pelakunya.

2. Penilaian/Audit atas Proses Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan

Masyarakat 2.1. Parameter : a)

Jenis kegiatan berdasarkan usulan masyarakat dan dibahas di forum musyawarah baik desa maupun antar desa.

b)

Jenis kegiatan tidak termasuk negative list.

c)

Jenis kegiatan telah memperhitungkan aspek keberlanjutan.

d)

Jenis kegiatan memenuhi kriteria jenis kegiatan kesehatan yang didanai PNPM MP, yaitu : 1) penyuluhan kesehatan, 2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, 3) peningkatan kesehatan lingkungan, 4) peningkatan kesehatan mandiri.

e)

Penerima manfaat kegiatan kesehatan adalah masyarakat desa lokasi PNPM MP yang memenuhi kriteria yang ditetapkan program, yaitu: 1) semua warga desa di lokasi PNPM MP, 2) diutamakan kelompok rentan kesehatan yaitu ibu, anak usia sekolah, balita dan bayi dari keluarga miskin, 3) kelompok lanjut usia,


Page 46


4) masyarakat yang terkena musibah bencana alam, kerusuhan atau wabah penyakit, 5) kelompok masyarakat yang akan menjadi pelaksana kegiatan, 6) kelompok

masyarakat

yang

belum

optimal

atau

sepenuhnya

mendapatkan pelayanan bidang kesehatan yang cukup memadai, seperti: kekurangan fasilitas pelayanana kesehatan, 7) kelompok masyarakat yang belum terjangkau atau tertangani oleh program pelayanan kesehatan, seperti tempat tinggal terpencil dan tidak tersedia fasilitas kesehatan. f)

Jumlah dana yang diterima sama dengan yang tercantum dalam perjanjian penerimaan bantuan (tidak ada pemotongan) dan dimanfaatkan sesuai

proposal

peruntukkannya

serta

tidak

ada

dana

yang

disalahgunakan. g)

Penyaluran dana bantuan telah sesuai dengan kesepakatan MAD Penetapan Usulan serta ketentuan dalam PNPM MP yaitu tidak diberikan langsung ke masing-masing individu penerima manfaat melainkan kepada kelompok kegiatan dan dikelola sesuai aturan yang disepakati dalam kelompok.

h)

Pengeluaran dana telah dicatat, didukung dengan dokumen pendukung pengeluaran yang valid yaitu minimal ada tanda tangan

yang

menyerahkan, yang menerima dan yang melakukan otorisasi serta dapat dipertanggungjawabkan. i)

Pengelolaan dana kegiatan oleh TPK bidang kesehatan telah memenuhi prinsip transparansi serta ada upaya pengendalian.

2.2. Langkah Kerja Langkah kerja merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat sesuai dengan parameter yang telah ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara kuantitatif (angka) dengan range score antara 0 – 50 = tidak memadai (TM), 51 – 60


Page 47


= kurang memadai (KM), 61 – 75 cukup memadai (CM), 76 – 90 = memadai (M) dan 91 – 100 = sangat memadai (SM). Untuk memberikan penilaian audit

pelaksanaan

kegiatan

terhadap paramater-paramater dalam fokus kesehatan,

terlebih

dahulu

ditentukan

lokasi/kecamatan/desa yang akan dijadikan benchmark/tolok ukur dalam fokus audit pelaksanaan kegiatan kesehatan ini. Tolok ukur ini untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai pembanding dalam menilai lokasi/kecamatan/desa lainnya, apakah ada di atas atau di bawahnya. Kesimpulan akhir dari hasil penilaian terhadap suatu kegiatan merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan parameter yang dinilai yang disampaikan secara kuantitatif dan disertai dengan penilaian secara kualitatif. No.

URAIAN KEGIATAN

1.

Bandingkan proposal usulan kegiatan kesehatan dari desa dengan daftar prioritas usulan hasil MAD prioritas usulan dan hasil MAD penetapan usulan, apakah jenis kegiatan dalam bidang kesehatan telah sesuai dengan usulan masyarakat.

2.

Periksa dan berikan penialian tentang jenis kegiatan ada yang termasuk negative list. Periksa dan berikan penilaian terhadap jenis kegiatan sudah memperhitungkan aspek keberlanjutan dari manfaat kegiatan itu sendiri, seperti penyediaan kader kesehatan dan disepakati mekanisme pergantian dan pelatihannya, adanya rencana anggaran, dan menyepakati kontribusi dalam mendukung pelaksanaan dan pengembangan kesehatan, adanya rencana anggaran dan kegiatan yang disusun lebih dari 1 tahun misal 3 tahun, ada rencana untuk bentuk pelestariannya, ada jaminan dana operasional baik dari masyarakat atau sumber lain, dll.

3.

4.

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

Periksa dan berikan penilaian tentang jenis kegiatan kesehatan sesuai dengan kriteria


Page 48


No.

URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

jenis kegiatan kesehatan yang didanai PNPM MP. 5.

Periksa daftar penerima manfaat, lakukan klarifikasi ke lapangan, apakah penerima manfaat kegiatan kesehatan adalah masyarakat desa lokasi PNPM MP yang memenuhi kriteria sesuai ketetapan program.

6.

Periksa buku kas harian kolektif BPNPM MP di UPK. Cek nilai-nilai dalam pengeluaran untuk penyaluran dana kesehatan ke TPK berikut kuitansinya. Cocokkan dengan catatan dalam penerimaan di buku kas umum TPK, sesuai atau tidak. Selanjutnya periksa daftar penerima manfaat, buku kas harian TPK bidang kesehatan dan bukti transaksi pengeluaran, apakah dana yang disalurkan oleh TPK diterima oleh yang berhak/sesuai peruntukannya serta dengan jumlah yang sesuai? Lakukan klarifikasi terhadap orang/pihak yang menandatangani tanda terima/kuitansi.

7.

Periksa dan berikan penilaian tentang mekanisme pencairan dan penyaluran dana kesehatan telah disesuaikan dengan jumlah kebutuhan dan rencana anggaran serta kegiatan kesehatan yang sudah disusun? Bila rencana disusun untuk 3 tahun, apakah sudah dibuat sistem penyaluran dana dan pertanggungjawabannya oleh kelompok kegiatan pasca TPK tidak ada.

8.

Periksa apakah pengeluaran dana telah dicatat, didukung dengan dokumen pendukung pengeluaran yang valid yaitu minimal ada tanda tangan yang menyerahkan, yang menerima dan yang melakukan otorisasi serta dapat dipertanggungjawabkan.


Page 49


No. 9.

URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

Periksa apakah ada laporan bulanan pengelolaan dana kesehatan baik dari TPK maupun kelompok kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan diinformasikan melalui papan informasi serta dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Desa.

Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di suatu kecamatan merupakan nilai rata-rata dari seluruh parameter yang dinilai, dengan rumusan : Total nilai dari parameter 1 - 9 9 Hasil penilaian ini, selain secara kuantitatif dengan menggunakan angka sehingga suatu proses pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di kecamatan tertentu mendapat penilaian sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang memadai atau tidak memadai, juga dapat dibuat penilaian kualitatif berdasarkan penilaian dari pemeriksa/auditor yang kemudian dibuat beberapa catatan atau rekomendasi. Terhadap parameter nomor 6, selain diberikan nilai secara kuantitatif seperti parameter yang lainnya, apabila terjadi pemotongan dana atau ketidaksesuaian dana yang dikeluarkan dan dana yang diterima, maka dapat disimpulkan ada indikasi penyalahgunaan dana yang kemungkinan perlu diklarifikasi lagi lebih detail sampai ketemu jumlah yang pasti dan pelaku yang jelas. Laporan terjadinya penyalahgunaan dana merupakan laporan dalam bentuk naratif yang melengkapi laporan hasil audit yang menguraikan berapa jumlah dana yang disalahgunakan dan siapa pelakunya.


Page 50


3. Penilaian/Audit atas Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam untuk

Kelompok Perempuan 3.1. Parameter : a) Jenis kegiatan berdasarkan usulan masyarakat/kelompok perempuan dan

dibahas di forum musyawarah baik desa yaitu MKP maupun musyawarah antar desa (MAD). b) Bentuk kegiatan memenuhi kriteria bentuk kegiatan SPP

yang layak di

didanai PNPM MP, yaitu : 1) diberikan kepada kelompok kaum perempuan yang sudah mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal 1 tahun, 2) kelompok

mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan

pengelolaan dana simpanan dan pinjaman yang telah disepakati, 3) kelompok mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan, 4) kegiatan pinjaman dalam kelompok masih berlangsung baik, 5) mempunyai organisasi dan administrasi kelompok walaupun sederhana. c) Penerima manfaat kegiatan SPP adalah :

1) masyarakat miskin yang produktif yang tergabung dalam kelompok simpan pinjam khusus perempuan, 2) memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar. d)

Penyaluran dana bantuan telah sesuai dengan ketentuan dalam PNPM MP yaitu: 1) disalurkan melalui kelompok (bukan perorangan) dengan cara diberikan dari UPK ke TPK kemudian dari TPK

kepada ketua kelompok dan

Ketua Kelompok kepada pemanfaat langsung (anggota) dengan disaksikan langsung oleh UPK dan TPK, 2) alokasi dana kegiatan maksimal 25% dari alokasi dana BLM kecamatan, 3) tidak diperkenankan adanya agunan,


Page 51


4) pengembalian dana SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP, 5) ada perjanjian pinjaman tertulis antara kelompok dengan UPK, jangka waktu

pengembalian 12

bulan minimal

diangsur 4

kali serta

pengembalian langsung kepada UPK.

e) Jumlah dana yang diterima sama dengan yang tercantum dalam perjanjian

penerimaan bantuan (tidak ada pemotongan) dan dimanfaatkan sesuai proposal peruntukkannya serta tidak ada dana yang disalahgunakan. Pengeluaran dana telah dicatat, didukung dengan dokumen pendukung pengeluaran yang valid yaitu minimal ada tanda tangan

yang

menyerahkan, yang menerima dan yang melakukan otorisasi serta dapat dipertanggungjawabkan. f) Pengelolaan dana kegiatan baik di tingkat kelompok, TPK maupun UPK

telah memenuhi prinsip transparansi serta ada upaya pengendalian. 3.2. Langkah Kerja Langkah kerja merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara kuantitatif (angka) dengan range score antara 0 – 50 = tidak memadai (TM), 51 – 60 = kurang memadai (KM), 61 – 75 cukup memadai (CM), 76 – 90 = memadai (M) dan 91 – 100 = sangat memadai (SM). Untuk memberikan penilaian

terhadap paramater-paramater dalam fokus

audit pelaksanaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan, terlebih dahulu ditentukan lokasi/kecamatan/desa yang akan dijadikan benchmark/tolok ukur dalam fokus audit pelaksanaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan ini. Tolok ukur ini untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai pembanding dalam menilai lokasi/kecamatan/desa lainnya, apakah ada di atas atau di bawahnya. Kesimpulan akhir dari hasil penilaian terhadap suatu kegiatan merupakan nilai rata-


Page 52


rata dari keseluruhan parameter yang dinilai yang disampaikan secara kuantitatif dan disertai dengan penilaian secara kualitatif.

No.

URAIAN KEGIATAN

1.

Periksa dan berikan penilaian tentang jenis kegiatan yang didanai telah sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan oleh Kelompok Perempuan (lihat hasil Musyawarah Desa Khusus Perempuan dan Musyawarah Antar Desa).

2.

Periksa dan berikan penialain tentang Kelompok Perempuan penerima bantuan telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Lakukan klarifikasi langsung ke kelompok.

3.

Periksa dan berikan penilaian tentang sasaran program/penerima manfaat sesuai kriteria yang ditentukan dalam PNPM MP. Lakukan klarifikasi langsung kepada pemanfaat. Periksa dan berikan penilaian tentang mekanisme Penyaluran Dana BLM telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Lakukan klarifikasi kepada UPK, TPK dan Kelompok. Periksa buku kas harian kolektif BPNPM MP di UPK, cek nilai-nilai pada kolom pengeluaran untuk penyaluran dana SPP ke setiap desa dan cocokkan dengan kuitansinya. Cocokan jumlah yang dikeluarkan oleh UPK dengan yang diterima TPK dengan melakukan cek terhadap buku kas TPK. Lakukan hal yang sama untuk mekanisme penyaluran dari TPK ke kelompok dan dari kelompok ke pemanfaat. Lakukan klarifikasi kepada

4.

5.


Catatan Temuan

T K C M S M M M M

Page 53


No.

URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

beberapa pemanfaat berkaitan dengan jumlah dana yang diterima apakah tidak ada pemotongan dan sesuai dengan yang dikeluarkan UPK dan usulannya. 6.

7.

Periksa dan berikan penilaian tentang pengelolaan kegiatan pada tingkat Kelompok telah mencakup : (1) Data peminjam (2) Dokumen pendanaan/kuitansi baik di kelompok maupun pemanfaat. (3) Administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK. (4) Administrasi penyaluran dan pengembalian/ Kartu pinjaman pemanfaat. (5) Administrasi pinjaman pemanfaat. Periksa dan berikan penilaian tentang ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara berkala baik di tingkat TPK kepada masyarakat desa maupun di tingkat kelompok kepada anggota khusus untuk pengelolaan SPP. Apakah hal tersebut juga ditempel di papan informasi yang ada di desa.

Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan di suatu kecamatan merupakan nilai rata-rata dari seluruh parameter yang dinilai, dengan rumusan : Total nilai dari parameter 1 - 7 7 Hasil penilaian ini, selain secara kuantitatif dengan menggunakan angka sehingga suatu proses pelaksanaan kegiatan SPP di kecamatan tertentu mendapat penilaian sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang memadai atau


Page 54


tidak memadai, juga dapat dibuat penilaian kualitatif

berdasarkan penilaian dari

pemeriksa/auditor yang kemudian dibuat beberapa catatan atau rekomendasi. Terhadap parameter nomor 6, selain diberikan nilai secara kuantitatif seperti parameter yang lainnya, apabila terjadi pemotongan dana atau ketidaksesuaian dana yang dikeluarkan dan dana yang diterima, maka dapat disimpulkan ada indikasi penyalahgunaan dana yang kemungkinan perlu diklarifikasi lagi lebih detail sampai ketemu jumlah yang pasti dan pelaku yang jelas. Laporan terjadinya penyalahgunaan dana merupakan laporan dalam bentuk naratif yang melengkapi laporan hasil audit yang menguraikan berapa jumlah dana yang disalahgunakan dan siapa pelakunya.


Page 55


4. Penilaian/Audit atas Proses Pelaksanaan Kegiatan Bidang Sarana

Prasarana Masyarakat 4.1. Parameter : a) Prasarana yang dibangun berdasarkan usulan masyarakat b) Jenis dan lokasi prasarana memenuhi kriteria yang ditetapkan program c) Desain pekerjaan dibuat berdasarkan hasil survei lapangan d) Harga bahan telah sesuai dengan harga pasaran yang berlaku sesuai hasil survey e) Perhitungan RAB telah benar sesuai kondisi riil / gambar desain, volume bahan yang digunakan sesuai dengan kondisi riil, tidak adanya pengurangan pisik kegiatan f) Fisik dan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi yang ditetapkan dan dalam kondisi baik g) Menetapkan pelaksanaan pekerja adalah masyarakat desa setempat dan mengutamakan pekerja rumah tangga miskin (RTM) h) Besar tarif insentif tenaga kerja telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Musdes dan RAB i) Insentif tenaga kerja yang dibayarkan telah sesuai dengan jumlah kehadiran (sistem harian) atau prestasi kerja (sistem borongan) dan didukung dengan bukti penerimaan yang cukup dan valid j) Pembayaran pengadaan bahan dan alat telah didukung dengan bukti pengeluaran yang cukup dan valid, serta dapat dipertanggungjawabkan. k) Tidak terdapat kekurangan fisik pekerjaan atau kelebihan pembayaran atau kemahalan harga (Mark-up Harga) dan KKN 4.2. Langkah Kerja Langkah kerja merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang sarana prasarana masyarakat sesuai dengan parameter yang telah ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara kuantitatif (angka) dengan range score antara 0 – 50 = tidak memadai (TM), 51 – 60 = kurang memadai (KM), 61 – 75 cukup memadai (CM), 76 – 90 = memadai (M) dan 91 – 100 = sangat memadai (SM). Untuk memberikan penilaian


audit pelaksanaan kegiatan bidang sarana prasarana masyarakat, terlebih dahulu


Page 56


ditentukan lokasi/kecamatan/desa yang akan dijadikan benchmark/tolok ukur dalam fokus audit pelaksanaan kegiatan sarana prasarana masyarakat ini. Tolok ukur ini untuk

selanjutnya

dapat

dijadikan

sebagai

pembanding

dalam

menilai

lokasi/kecamatan/desa lainnya, apakah ada di atas atau di bawahnya. Kesimpulan akhir dari hasil penilaian terhadap suatu kegiatan merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan parameter yang dinilai yang disampaikan secara kuantitatif dan disertai dengan penilaian secara kualitatif. No. 1.

2.

3.

4.

URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

Periksa daftar usulan desa hasil MD Perencanaan , hasil MAD Prioritas usulan dan SPC. Bandingkan apakah prasarana yang dibangun ada dalam daftar usulan dan berita acara hasil MD dan MAD? Periksa dan berikan penilaian tentang sarana prasarana yang dibangun berada pada lokasi yang tepat dan bermanfaat bagi orang miskin. Periksa dan berikan penialain tentang Desain dibuat berdasarkan kepada hasil survei dan pra survei, yang mencakup hal pokok sebagai berikut : a) Menentukan tingkat pelayanan prasarana sesuai dengan kebutuhan seperti kekuatan, ukuran, umur, rencana, dsb-nya. b) Menghitung dimensi konstruksi sesuai dengan tingkat pelayanannya, c) Membuat sketsa hasil perhitungan, d) Memperhatikan batasan-batasan desain yang telah ditentukan. a) Periksa dan berikan penilaian tentang gambar-gambar yang terdiri dari peta desa, peta situasi, gambar teknik dan gambar tipikal telah diperiksa oleh FK /Fastekab yang berlatar belakang teknik. b) Periksa dan berikan penilaian tentang


Page 57


No.

5.

6.

URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

harga satuan bahan dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan survey harga bahan/alat (Sebagai Owner Estimate) c) Periksa dan berikan penilaian tentang komposisi nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari kebutuhan bahan, tenaga dan alat ditambah dengan biaya umum. Lakukan pemeriksaan fisik terhadap prasarana yang dibangun, meliputi : (1) Penilaian atas laporan akhir kegiatan prasarana yang dibuat oleh TPK/FK. (2) Penilaian dilapangan secara visual mengenai kondisi akhir hasil pembangunan prasarana. (3) Lakukan pengukuran secara sampling terhadap volume kegiatan yang dihasilkan dibandingkan dengan gambar dan RAB. Periksa kualitas prasarana, apakah spesifikasi bahan sesuai dengan RAB, apakah dapat berfungsi optimal? Lakukan pemeriksaan terhadap pengerahan tenaga kerja, meliputi : a) Apakah daftar tenaga kerja sudah melibatkan tenaga kerja desa setempat dan mengutamakan RTM, lakukan melalui wawancara langsung dengan Masyarakat di Desa. b) Apakah besarnya insentif yang dibayarkan sesuai dengan yang diputuskan dalam musyawarah desa. c) Apakah jumlah dan nama tenaga kerja yang terlibat sesuai dengan tenaga kerja yang mendaftar (Form A) d) Apakah Insentif yang dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja telah sesuai dengan kehadiran di


Page 58


No.

URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

lapangan (sistem harian) atau sejumlah Hari-Orang-Kerja sesuai dengan prestasi kerja (sistem upah borongan). e) Lakukan kroscek ke beberapa pekerja yang namanya tercatat dalam form pembayaran, apakah mereka menerima sesuai dengan bukti yang tertulis. 7. Periksa dan berikan penilaian tentang jumlah bahan yang tersedia atau terpasang sesuai dengan jumlah bahan yang dibeli/diterima. Jika tidak sesuai berarti harus ada sisa bahan/persediaan. 8. Periksa buku material/bahan sebagai buku pembelian bahan sudah dilakukan pencatatan sesuai Surat jalan/Do dan Bukti penerimanan material/bahan 9. Periksa dan berikan penilaian tentang pembayaran honor kepada seluruh Tim Pengelola Kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota sesuai jumlah total yang tercantum dalam RAB. 10. Dapatkan dan periksa dokumentasi foto kegiatan prasarana yang dibuat berdasarkan kemajuan kegiatan yaitu 0%, 50% dan 100% sesuai dengan yang terdapat pada PTO 11. Dapatkan Formulir Pemeriksaan berkala yang dibuat oleh FT, periksa apakah telah dilakukan analisis oleh Fastekab dan hasilnya di gunakan sebagai alat penyuluhan kepada masyarakat desa, mandor dan PjOK, supaya kualitas prasarana yang dibangun dapat ditingkatkan. Buatkan Kesimpulan Hasil Penilaian atas Bidang Prasarana Masyarakat


Page 59


Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan sarana prasarana masyarakat di suatu kecamatan merupakan nilai rata-rata dari seluruh parameter yang dinilai, dengan rumusan : Nilai dari parameter 1 – 11 11

Bila

dalam

satu

parameter

terdapat

beberapa

point

yang

harus

dijawab/dilakukan, maka nila total parameter tersebut merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan point (Nilai total seluruh point/jumlah point). Hasil penilaian ini, selain secara kuantitatif dengan menggunakan angka sehingga suatu proses pelaksanaan kegiatan sarana prasarana masyarakat di kecamatan tertentu mendapat penilaian sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang memadai atau tidak memadai, juga dapat dibuat penilaian kualitatif

berdasarkan penilaian dari pemeriksa/auditor yang kemudian dibuat

beberapa catatan atau rekomendasi. Terhadap parameter nomor 6 point 4 tidak diberikan nilai secara kuantitatif seperti

parameter

yang

lainnya.

Apabila

terjadi

pemotongan

dana

atau

ketidaksesuaian dana yang dikeluarkan dan dana yang diterima oleh pekerja, maka dapat disimpulkan ada indikasi penyalahgunaan dana yang kemungkinan perlu diklarifikasi lagi lebih detail kepada pekerja lainnya dan TPK. 5. Penilaian/Audit atas Proses Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan

Kapasitas/Keterampilan Kelompok Ekonomi 5.1. Parameter : a)

Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan berdasarkan usulan masyarakat

b)

Penerima manfaat dari kegiatan ini sesuai dengan ketentuan, yaitu kelompok yang anggotanya tergolong RTM, serta mempunyai kebutuhan


Page 60


peningkatan kapasitas/keterampilan yang sama sehingga mudah dikelola pendanaannya. c)

Bentuk kegiatan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh PNPM MP yaitu: 1. Lebih bermanfaat bagi RTM yang telah mempunyai usaha, 2. Berdampak langsung untuk peningkatan pendapatan, 3. Bisa dikerjakan oleh masyarakat, 4. Mendukung perkembangan dan kelanjutan usaha, 5. Meningkatkan kapasitas teknis dengan membuka kesempatan untuk mencoba teknologi tepat guna yang baru, 6. Memecahkan

masalah

yang

dihadapi

termasuk

rendahnya

produktivitas usaha, 7. Memberi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang usaha. d)

Pendanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yaitu bukan untuk pengadaan sarana usaha dan modal kerja bagi kelompok serta tidak boleh bersifat individu.

e)

Dalam hal pengadaan sarana yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas,

pelatihan

keterampilan,

bengkel

tepat

guna,

dsb,

kepemilikannya telah diatur dan diputuskan oleh Tim Pelestarian. f)

Perhitungan RAB telah benar sesuai kondisi riil, tidak adanya pengurangan lamanya waktu maupun kualitas kegiatan.

g)

Jumlah dana yang diterima sama dengan yang tercantum dalam perjanjian

penerimaan

bantuan

(tidak

ada

pemotongan)

dan

dimanfaatkan sesuai proposal peruntukkannya serta tidak ada dana yang disalahgunakan. Pengeluaran dana telah dicatat, didukung dengan dokumen pendukung pengeluaran yang valid yaitu minimal ada tanda tangan

yang menyerahkan, yang menerima dan yang melakukan

otorisasi serta dapat dipertanggungjawabkan. h)

Pengelolaan dana kegiatan telah memenuhi prinsip transparansi serta ada upaya pengendalian.


Page 61


5.2.Langkah Kerja Langkah kerja merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan

penilaian

terhadap

pelaksanaan

kegiatan

bidang

peningkatan

kapasitas/keterampilan kelompok ekonomi sesuai dengan parameter yang telah ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara kuantitatif (angka) dengan range score antara 0 – 50 = tidak memadai (TM), 51 – 60 = kurang memadai (KM), 61 – 75 cukup memadai (CM), 76 – 90 = memadai (M) dan 91 – 100 = sangat memadai (SM). Untuk memberikan penilaian


audit pelaksanaan kegiatan bidang peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok ekonomi, terlebih dahulu ditentukan lokasi/kecamatan/desa yang akan dijadikan benchmark/tolok ukur dalam fokus audit pelaksanaan kegiatan bidang peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok ekonomi ini. Tolok ukur ini untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai pembanding dalam menilai lokasi/kecamatan/desa lainnya, apakah ada di atas atau di bawahnya. Kesimpulan akhir dari hasil penilaian terhadap suatu kegiatan merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan parameter yang dinilai yang disampaikan secara kuantitatif dan disertai dengan penilaian secara kualitatif. No. 1.

2.

3.

URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

Periksa daftar gagasan, daftar usulan desa hasil MD Perencanaan , hasil MAD Prioritas usulan dan SPC. Bandingkan apakah kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok ekonomi ada dalam daftar gagasan dan usulan serta berita acara hasil MD dan MAD? Periksa daftar penerima manfaat dari kegiatan ini dan lakukan kunjungan langsung serta wawancara dengan beberapa penerima manfaat. Berikan penilaian, apakah penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang ditentukan program. Periksa dan berikan penilaian tentang bentuk kegiatan yang dilakukan apakah


Page 62


No.

URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

sudah sesuai dengan kriteria program:

1. Memberi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan pengetah Lebih bermanfaat bagi RTM yang telah mempunyai usaha, 2. Berdampak langsung untuk peningkatan pendapatan, 3. Bisa dikerjakan oleh masyarakat, 4. Mendukung perkembangan dan kelanjutan usaha, 5. Meningkatkan kapasitas teknis dengan membuka kesempatan untuk mencoba teknologi tepat guna yang baru, 6. Memecahkan masalah yang dihadapi termasuk rendahnya produktivitas usaha, 7. Memberi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang usaha. 4.

5.

6.

Periksa proposal/RAB, apakah ada alokasi untuk pengadaan sarana yang digunakan untuk peningkatan kapasitas? Pastikan bahwa sarana tersebut bukan untuk modal usaha serta tidak digunakan untuk berproduksi. Periksa dan berikan penilaian tentang harga satuan bahan dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan survey harga bahan/alat (Sebagai Owner Estimate) a) Periksa pembukuan, apakah terhadap pengelolaan dana telah diadministrasikan dengan baik dan transparan serta didukung oleh bukti-bukti yang akurat? b) Periksa, apakah jumlah dana yang diterima dari UPK telah digunakan sesuai peruntukannya.


Page 63


No. 7.

Catatan Temuan

URAIAN KEGIATAN

T K C M S M M M M

Buatlah kesimpulan hasil penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok ekonomi.

Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan sarana prasarana masyarakat di suatu kecamatan merupakan nilai rata-rata dari seluruh parameter yang dinilai, dengan rumusan : Nilai dari parameter 1 – 6 6

Bila

dalam

satu

parameter

terdapat

beberapa

point

yang

harus

dijawab/dilakukan, maka nilai total parameter tersebut merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan point (Nilai total seluruh point/jumlah point). Hasil penilaian ini, selain secara kuantitatif dengan menggunakan angka sehingga suatu proses pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok ekonomi di kecamatan tertentu mendapat penilaian sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang memadai atau tidak memadai, juga dapat dibuat penilaian kualitatif

berdasarkan penilaian dari pemeriksa/auditor yang

kemudian dibuat beberapa catatan atau rekomendasi. Terhadap parameter nomor 6 selain diberikan nilai secara kuantitatif seperti parameter yang lainnya, juga ada pemeriksaan khusus untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyelewengan

dana.

Apabila

terjadi

pemotongan

dana

atau

ketidaksesuaian dana yang dikeluarkan dan dana yang diterima oleh pekerja, maka dapat disimpulkan ada indikasi penyalahgunaan dana yang kemungkinan perlu diklarifikasi lagi lebih detail kepada pihak-pihak terkait.


Page 64


BAGIAN V PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT KEUANGAN DANA BLM (BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT)

A. Tujuan Umum Audit Secara umum tujuan atas audit keuangan PNPM-MP adalah untuk memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap kualitas pengelolaan dana BLM PNPM-MP yang terdiri dari BLM Dana Kegiatan, DOK Perencanaan, serta DOK Pelatihan Masyarakat oleh

UPK,

TPK

dan

kelompok

serta

memeriksa

ada

tidaknya

tindakan

penyalahgunaan dana/korupsi. Oleh karena itu, audit perlu dilakukan secara rutin/periodik,

semakin

sering

dilakukan

semakin

baik

karena

tindakan

penyalahgunaan dana dapat diantisipasi sedini mungkin.

B. Ruang Lingkup Audit Audit meliputi pemeriksaan dan penilaian terhadap tertib administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan keuangan dana BLM, yang mencakup : 1) Penilaian mengenai

kualitas administrasi dan ketaatan terhadap prinsip-

prinsip akuntansi (pencatatan transaksi, bukti transaksi, sistem pelaporan) serta pengarsipan dokumen yang ada di UPK dan TPK. 2) Penilaian mengenai ketaatan terhadap ketentuan/aturan penggunaan masingmasing dana. 3) Penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan UPK, kinerja Badan Pengawas UPK, TPK, Tim Pemantau serta Kelompok. 4) Penilaian terhadap penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana BLM 5) Pemeriksaan

keuangan

untuk

mengetahui

ada

tidaknya

indikasi

penyalahgunaan dana.


Page 65


C. Audit Dana BLM Kegiatan 1. Parameter a) Tingkat Kecamatan(UPK dan BPUPK) (1) Terselenggaranya secara memadai administrasi keuangan, mencakup:

(2)

-

Buku Kas Harian

-

Buku Bank

-

Rekening

-

Buku bantu lainnya (Buku Inventaris, Buku Hutang, dll)

-

Bukti Transaksi

Pelaporan Keuangan Dana BLM untuk Dana Kegiatan (Neraca Program, Laporan Arus Dana, Laporan Operasional UPK)

(3)

UPK menyampaikan laporan rutin kepada desa/forum MAD atau kepada masyarakat umum melalui papan informasi atau fasilitas umum lainnya.

(4)

Pengggunaan dana sesuai dengan peruntukkannya, yaitu seperti yang tercantum dalam SPC dan BA MAD serta menjamin tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai item anggaran yang telah disetujui MAD, dll.

(5)

Penyaluran BLM dari KPPN sesuai aturan (Surat Edaran).

(6)

Pencairan dana dari UPK ke TPK telah sesuai prosedur, yaitu sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu desa mengajukan Rencana Penggunaan Dana dan Laporan Penggunaan Dana sebelumnya.

(7)

Setiap pengurus UPK dan Badan Pengawas UPK memahami tugas dan fungsinya sehingga ada pembagian kerja yang jelas.

(8)

Pengarsipan dokumen program (keuangan dan non keuangan) diselenggarakan secara tertib (memudahkan dalam pencarian).

b) Tingkat Desa (TPK, Tim Pemantau dan Kelompok) (1)

Terselenggaranya secara memadai administrasi keuangan TPK dan Kelompok, mencakup: -

Buku Kas Harian (Kas Umum dan Kas Operasional)


Page 66

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN -

Kartu Kelompok/Anggota

-

Bukti transaksi

-

Buku Material

-

Laporan Penggunaan Dana yang sesuai dengan Laporan Realisasi

Fisik (2)

TPK menyampaikan laporan rutin dan laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan kepada masyarakat umum melalui papan informasi atau fasilitas umum lainnya.

(3)

Tidak ada penggunaan dana non prosedural seperti pinjaman pribadi baik fasilitator maupun TPK, penggunaan dana kegiatan untuk operasional TPK, dll.

(4)

Pencairan dana dari UPK ke TPK telah sesuai prosedur, yaitu sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu desa mengajukan Rencana Penggunaan Dana dan Laporan Penggunaan Dana sebelumnya.

(5)

Setiap pengurus TPK dan Tim Pemantau

memahami tugas dan

fungsinya sehingga ada pembagian kerja yang jelas. (6)

Pengarsipan dokumen program (keuangan dan non keuangan) diselenggarakan secara tertib (memudahkan dalam pencarian) dan aman.

2. Langkah Kerja Langkah kerja merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan penilaian terhadap tertib administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan keuangan BLM dana kegiatan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara kuantitatif (angka) dengan range score antara 0 – 50 = tidak memadai (TM), 51 – 60 = kurang memadai (KM), 61 – 75 cukup memadai (CM), 76 – 90 = memadai (M) dan 91 – 100 = sangat memadai (SM). Untuk memberikan penilaian


audit pengelolaan keuangan BLM Dana Kegiatan, terlebih dahulu ditentukan lokasi/kecamatan/desa yang akan dijadikan benchmark/tolok ukur dalam fokus audit pengelolaan keuangan BLM Dana Kegiatan. Tolok ukur ini untuk selanjutnya dapat


Page 67


dijadikan sebagai pembanding dalam menilai lokasi/kecamatan/desa lainnya, apakah ada di atas atau di bawahnya. Kesimpulan akhir dari hasil penilaian terhadap suatu kegiatan merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan parameter yang dinilai yang disampaikan secara kuantitatif dan disertai dengan penilaian secara kualitatif. i.

Tingkat Kecamatan (UPK, BPUPK)

No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

Periksa dan berikan penilaian terhadap pengadministrasian UPK yang meliputi : Buku Kas Harian (BPPK dan Operasional UPK) Buku Bank (UPK dan Operasional UPK) Buku Rekening Buku bantu lainnya (Buku Inventaris, Buku Hutang, dll) Bukti-bukti transaksi Periksa dan berikan penilaian terhadap Laporan Keuangan Dana BLM yang ada di UPK, meliputi : (1) Laporan Arus Dana (2) Neraca Program (3) Laporan Operasional UPK Pastikan bahwa UPK menyampaikan laporan rutin kepada desa/forum MAD atau kepada masyarakat umum melalui papan informasi atau fasilitas umum lainnya. Pastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peruntukkannya, yaitu seperti yang tercantum dalam SPC dan BA MAD serta menjamin tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai item anggaran yang telah disetujui MAD, dll. Penyaluran BLM dari KPPN sesuai aturan (Surat Edaran) Pastikan bahwa pencairan dana dari UPK ke TPK telah sesuai prosedur, yaitu sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu desa


Page 68


No.

7.

8.

URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

mengajukan Rencana Penggunaan Dana dan Laporan Penggunaan Dana sebelumnya. Pastikan bahwa setiap pengurus UPK dan Badan Pengawas UPK memahami tugas dan fungsinya sehingga ada pembagian kerja yang jelas. Pastikan bahwa pengarsipan dokumen program (keuangan dan non keuangan) diselenggarakan secara tertib (memudahkan dalam pencarian).

Kesimpulan hasil penilaian terhadap penilaian tertib administrasi, pelaporan serta pengelolaan BLM Dana Kegiatan di tingkat kecamatan merupakan nilai rata-rata dari seluruh parameter yang dinilai, dengan rumusan : Total nilai dari parameter 1 - 8 8 Hasil penilaian ini, selain secara kuantitatif dengan menggunakan angka sehingga suatu proses tertib administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan keuangan dana BLM mendapat penilaian sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang memadai atau tidak memadai, juga dapat dibuat penilaian kualitatif berdasarkan penilaian dari pemeriksa/auditor yang kemudian dibuat beberapa catatan atau rekomendasi. Apabila terjadi pemotongan dana atau ketidaksesuaian dana yang dikeluarkan dan dana yang diterima, maka dapat disimpulkan ada indikasi penyalahgunaan dana yang kemungkinan perlu diklarifikasi lagi lebih detail sampai ketemu jumlah yang pasti dan pelaku yang jelas. Laporan terjadinya penyalahgunaan dana merupakan laporan dalam bentuk naratif yang melengkapi laporan hasil audit yang menguraikan berapa jumlah dana yang disalahgunakan dan siapa pelakunya. Selain itu, untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi penyalahgunaan dana, maka

dilakukan pemeriksaan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana

khususnya BLM Dana Kegiatan sebagai berikut:


Page 69


Hasil Pemeriksaan BLM Dana Kegiatan Periode …… s.d. ………………………. Saldo Awal

Xxxx

PENERIMAAN Transfer dari KPPN (BLM PNPM-MP)

xxxx

Transfer Kasda (BLM PNPM-MP)

xxxx

Transfer Lain-Lain (BLM ……….)

xxxx

Transfer Lainnya (Swadaya, Hibah)

xxxx

Bunga Bank BLM PNPM-MP (Rek Kolektif)

xxxx

Penerimaan lain-lain *

xxxx

+

Total Penerimaan

Xxxx

+

Xxxx

-

PENGELUARAN Penyaluran Kegiatan Sarana Prasarana

xxxx

Penyaluran Kegiatan Pendidikan

xxxx

Penyaluran Kegiatan Kesehatan

xxxx

Penyaluran Kegiatan PKH

xxxx

Penyaluran Kegiatan SPP

xxxx

Operasional TPK

xxxx

Operasional UPK

xxxx

Pajak dan Adm. Bank BLM PNPM-MP

xxxx

Pengeluaran lain-lain *

xxxx

Total Pengeluaran

Saldo ((Saldo Awal +Total Penerimaan) – Total Pengeluaran)


+

xxxx (A)

Page 70


Hasil Pemeriksaan Rekening BPPK dan Kas BPPK Saldo Rekening Kolektif BPNPM MP No. Rek. .....

Rp xxxxx

Total Uang Tunai (Cash on hand) BPNPM MP

Rp

Jumlah Total

Rpxxxxx

xxxxx

+

(B)


Page 71


Hasil Pemeriksaan Alokasi Dana Operasional UPK (2% dari BLM Dana Kegiatan) Periode ………………………...s.d. ……………………….

Saldo Awal (Periode sebelumnya)

Xxxx

PENERIMAAN Dari 2% BLM

xxxx

Bunga rekening operasional

xxxx

Penerimaan Lain-lain *

xxxx

+

Total Penerimaan

Xxxx

+

Xxxx PENGELUARAN Biaya operasional UPK

xxxx

(Honor, Adm. dan Umum,Inventaris, dll) Pajak dan Adm. Rek. Operasional

xxxx


xxxx

Total Pengeluaran



+

Xxxx

-

xxxx (A)

Page 72


Hasil Pemeriksaan Rekening Operasional dan Kas Operasional Saldo Rekening Operasional No. Rek.......................... Rp xxxxx Total Uang Tunai (Cash on hand) OPS Rp xxxxx + Jumlah Total

Rp xxxxx (B)

Kesimpulan hasil pemeriksaan : 

Saldo hasil pemeriksaan dana harus sama dengan saldo hasil pemeriksaan terhadap rekening dan uang kas : (A) = (B). Hal ini menunjukkan tidak ada selisih dana. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan dana dapat disimpulkan tidak ada penyalahgunaan dana.



(A) > (B), terdapat selisih dana yang kemungkinan diakibatkan oleh kelebihan catat

penerimaan

atau

kekurangan

catat

biaya.

Hal

ini

bisa

juga

mengindikasikan adanya penyalahgunaan dana atau adanya pengeluaranpengeluaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Penyebabnya bisa karena pengeluaran itu tidak prosedural atau lainnya.  (A) < (B), terdapat selisih dana yang

kemungkinan diakibatkan oleh

kekurangan catat penerimaan atau kekurangan catat biaya. Selisih ini biasanya tidak mengindikasikan penyalahgunaan dana tapi lebih pada kesalahan pencatatan karena tidak tertibnya pencatatan transaksi.

ii.

Tingkat Desa (TPK, Tim Pemantau dan Kelompok)

No. 1.

URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

Periksa dan berikan penilaian terhadap pengadiministrasian di TPK, mencakup : Buku Kas Harian (Kas Umum dan Kas Operasional) Kartu Kelompok/Anggota Bukti transaksi


Page 73


No.

URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

Buku Material Periksa dan berikan penilaian terhadap laporan TPK yang mencakup : (1) LPD (2) Laporan Pertanggungjawaban Tahap I, II dan tahap akhir (3) Media penyampaian laporan Pastikan tidak ada penggunaan dana non prosedural seperti pinjaman pribadi baik fasilitator maupun TPK, penggunaan dana kegiatan untuk operasional TPK, dll. Pencairan dana dari UPK ke TPK telah sesuai prosedur, yaitu sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu desa mengajukan Rencana Penggunaan Dana dan Laporan Penggunaan Dana sebelumnya. Pastikan bahwa setiap pengurus TPK dan Tim Pemantau memahami tugas dan fungsinya sehingga ada pembagian kerja yang jelas. Pastikan kelompok mempunyai buku catatan transaksi/buku kas harian serta kartu anggota. Periksa dan berikan penilaian terhadap pengarsipan dokumen program (keuangan dan non keuangan) -

2.

3.

4.

5.

6.

Kesimpulan hasil penilaian terhadap tertib administrasi dan pelaporan merupakan nilai rata-rata dari seluruh parameter yang dinilai, dengan rumusan : Total nilai dari parameter (6 parameter) 6 Hasil penilaian ini, selain secara kuantitatif dengan menggunakan angka sehingga kualitas administrasi dan pelaporan serta pengelolaan BLM Dana Kegiatan di tingkat desa dan kelompok mendapat penilaian sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang memadai atau tidak memadai, juga dapat dibuat


Page 74


penilaian kualitatif

berdasarkan penilaian dari pemeriksa/auditor yang kemudian

dibuat beberapa catatan atau rekomendasi. Dalam hasil audit juga dibuat catatan khusus apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan dana/korupsi serta rekomendasi tindak lanjutnya. Selain itu, untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi penyalahgunaan dana, maka dilakukan peneriksaan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana khususnya BLM Dana Kegiatan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan BLM Dana Kegiatan di TPK Periode …… s.d. ……………………….

Saldo Awal

Xxxx

PENERIMAAN Penerimaan dari UPK RPD I

xxxx

Penerimaan dari UPK RPD II

xxxx

Penerimaan dari UPK RPD III

xxxx

Penerimaan dari UPK RPD IV

xxxx

Penerimaan dari UPK RPD V

xxxx


xxxx

Total Penerimaan

+ Xxxx

+

PENGELUARAN Penyaluran KegiatanSarana xxxx Penyaluran Kegiatan Pendidikan

xxxx

Penyaluran Kegiatan Kesehatan

xxxx

Penyaluran Kegiatan PKH

xxxx


Page 75


Penyaluran Kegiatan SPP

xxxx

Operasional TPK

xxxx

Operasional UPK

xxxx


xxxx

+

Total Pengeluaran

Xxxx


xxxx

-

(A)

Saldo hasil perhitungan tersebut harus dapat dibuktikan secara fisik dalam saldo yang terdapat di tangan bendahara TPK (cash on hand). Hasil Pemeriksaan Uang Kas di TPK

Total Uang Tunai (Cash on hand) BLM PNPM-MP

Rp xxxxx (B)


Saldo hasil pemeriksaan dana harus sama dengan saldo hasil pemeriksaan terhadap uang kas yang dipegang TPK : (A) = (B). Hal ini menunjukkan tidak ada selisih dana. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan dana dapat disimpulkan tidak ada penyalahgunaan dana.




penerimaan

atau

kekurangan

catat

biaya.

Hal

ini

bisa

juga



kekurangan catat penerimaan atau kekurangan catat biaya. Selisih ini


Page 76


biasanya tidak mengindikasikan penyalahgunaan dana tapi lebih pada kesalahan pencatatan karena tidak tertibnya pencatatan transaksi.

D. Audit Dana DOK Perencanaan 1. Parameter 1)

Terselenggaranya secara memadai administrasi keuangan, mencakup: a) Buku Kas Harian DOK Perencanaan b) Buku Bank DOK c) Buku Rekening d) Bukti Transaksi e) Pelaporan Keuangan Dana BLM untuk DOK Perencanaan (Laporan Arus Dana)

2)

Menyampaikan laporan rutin kepada desa/forum MAD atau kepada masyarakat umum melalui papan informasi atau fasilitas umum lainnya.

3)

Pencairan BLM DOK Perencanaaan dari KPPN sesuai aturan.

4)

Pengggunaan dana sesuai dengan peruntukkannya.

5)

Setiap pengurus UPK dan Badan Pengawas UPK memahami tugas dan fungsinya .

6)

Pengarsipan

dokumen

program

(keuangan

dan

non

keuangan)

diselenggarakan secara tertib (memudahkan dalam pencarian). 2. Langkah Kerja Langkah kerja merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan penilaian terhadap tertib administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan keuangan BLM dana DOK Perencanaan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara kuantitatif (angka) dengan range score antara 0 – 50 = tidak memadai (TM), 51 – 60 = kurang memadai (KM), 61 – 75 cukup memadai (CM), 76 – 90 = memadai (M) dan 91 – 100 = sangat memadai (SM). Untuk memberikan penilaian terhadap paramater-paramater dalam fokus audit pengelolaan keuangan BLM DOK Perencanaan, terlebih dahulu

ditentukan

lokasi/kecamatan/desa yang akan dijadikan benchmark/tolok ukur dalam fokus audit


Page 77


pengelolaan keuangan BLM DOK Perencanaan ini. Tolok ukur ini untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai pembanding dalam menilai lokasi/kecamatan/desa lainnya, apakah ada di atas atau di bawahnya. Kesimpulan akhir dari hasil penilaian terhadap suatu kegiatan merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan parameter yang dinilai yang disampaikan secara kuantitatif dan disertai dengan penilaian secara kualitatif. No. 1

URAIAN KEGIATAN a)

b)

c)

2

3

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

Periksa dan Pastikan bahwa UPK telah menerima Ketentuan Pengelolaan DOK Perencanaan yang terakhir. Periksa dan pastikan bahwa di UPK terdapat rekening DOK Perencanaan. Pastikan bahwa yang menandatangani spesimen pada rekening DOK Perencanaan terdiri dari: Ketua UPK dan fasilitator kecamatan (2).

Periksa dan pastikan UPK mempunyai buku pencatatan transaksi untuk BLM DOK Perencanaan berupa buku kas dan buku bank. b) Transaksi dicatat dengan jelas, cermat, dan didukung bukti-bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (ada yang mengeluarkan, yang menerima dan yang memverifikasi). c) Pastikan tidak ada pengeluaran non prosedural dengan meneliti transaksi demi transaksi. Periksa saldo masing-masing buku kas harian, apakah tidak ada salah perhitungan (sudah sesuai dengan penerimaan dikurangi pengeluaran). Lakukan cash opname apakah uangnya benar-benar ada di tangan UPK. a)


Page 78


4

5

6

7

8

Periksa buku rekening DOK. Cocokan saldonya dengan buku bank yang dibuat UPK. Periksa setiap penarikan yang ada dan cocokan dengan penerimaan di buku kas harian yang sama/sejenis. Pastikan penggunaannya telah sesuai ketentuan, termasuk bila ada sisa dana. Periksa dan pastikan laporan yang dibuat UPK sesuai dengan ketentuan pembuatan pelaporan (Laporan Arus Dana) a) Periksa bahwa ada proses musyawarah untuk memutuskan rencana penggunaan DOK Perencanaan yang difasilitasi oleh fasilitator serta SPC mengenai Rencana Penggunaan DOK. (ref.: dokumen Berita Acara dan SPC) b) Pastikan alokasi dan penggunaan dana DOK telah sesuai dengan peruntukanya. (ref.: dokumen RAB DOK Perencanaan) a) Pastikan bahwa FK telah memverifikasi penggunaan dana DOK. b) Pastikan bahwa fasilitator kabupaten telah memverfikasi penggunaan kelebihan DOK Perencanaan. Pastikan seluruh dokumen disimpan pada tempat yang aman serta memudahkan pencarian. Buatkan Kesimpulan atas Penilaian Tertib Administrasi dan Pelaporan serta pengelolaan DOK Perencanaan di UPK.


Page 79


Kesimpulan hasil penilaian terhadap tertib administrasi dan pelaporan merupakan nilai rata-rata dari seluruh parameter yang dinilai, dengan rumusan : Total nilai dari parameter (1 - 8 parameter) 8 Hasil penilaian ini, selain secara kuantitatif dengan menggunakan angka sehingga kualitas administrasi dan pelaporan serta pengelolaan BLM Dana Operasional

Kegiatan

Perencanaan

mendapat

penilaian

sangat

memadai,

memadai, cukup memadai, kurang memadai atau tidak memadai, juga dapat dibuat penilaian kualitatif


kemudian dibuat beberapa catatan atau rekomendasi. Dalam hasil audit juga dibuat catatan khusus apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan dana/korupsi serta rekomendasi tindak lanjutnya. Selain itu, untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi penyalahgunaan dana, maka dilakukan peneriksaan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana khususnya BLM Dana Operasional Kegiatan Perencanaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan Periode …… s.d. ……………………….

Saldo Awal

Xxxx

PENERIMAAN Transfer dari KPPN (BLM DOK Perencanaan)

xxxx


xxxx

Bunga Bank BLM PNPM-MP (Rek DOK)

xxxx


xxxx


+

Page 80


Total Penerimaan

Xxxx

+

Total Pengeluaran

Xxxx

-


xxxx (A)

PENGELUARAN Penyaluran Kegiatan MAD

xxxx

Penyaluran Kegiatan Pelatihan KPMD

xxxx

Penyaluran Kegiatan

xxxx

Penyaluran Kegiatan

xxxx

Penyaluran Kegiatan

xxxx

Bantuan Transpor PJOK

xxxx

Bantuan transpor KPMD

xxxx

Bantuan Transpor PL

xxxx

Pajak dan Adm. Bank BLM DOK Perencanaan

xxxx


xxxx

+

Hasil Pemeriksaan Rekening DOK Perencanaan dan Kas DOK Perencanaan Saldo Rekening DOK Perencanaan No. Rek. .....

Rp

Total Uang Tunai (Cash on hand)

Rp

xxxxx

xxxxx

+ Jumlah Total


Rp xxxxx (B)

Page 81


Kesimpulan hasil pemeriksaan : Sama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dana secara total hanya dipisah didasarkan pada jenis dananya masing-masing. Misalnya: ”Terdapat selisih dana pada DOK Perencanaan dimana saldo hasil pemeriksaan dana tidak sama dengan hasil pemariksaan rekening dan kas DOK Perencanaan. Setelah dilakukan klarifikasi terhadap UPK, penyebabnya adalah......................... .”

E. Audit Dana DOK Pelatihan Masyarakat 1. Parameter 1)

Terselenggaranya secara memadai administrasi keuangan, mencakup: a) Buku Kas Harian DOK Pelatihan Masyarakat b) Buku Bank DOK c) Buku Rekening d) Bukti Transaksi e) Pelaporan Keuangan Dana BLM untuk DOK Pelatihan Masyarakat

(Laporan Arus Dana) 2)

Menyampaikan laporan rutin kepada desa/forum MAD atau kepada masyarakat umum melalui papan informasi atau fasilitas umum lainnya.

3)

Pencairan BLM DOK Pelatihan Masyarakat dari KPPN sesuai aturan, yaitu pencairan dilakukan sekaligus sesuai dengan kebutuhan pelatihan masyarakat yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, 1 bulan setelah pencairan, kegiatan pelatihan masyarakat harus segera dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

4)

Pengggunaan dana sesuai dengan peruntukkannya, yaitu seperti yang tercantum dalam Surat Petunjuk Pencairan dan Tata Cara Penggunaan DOK Pelatihan Masyarakat.

5)

Tidak ada penggunaan dana non prosedural seperti pinjaman pribadi baik konsultan/fasilitator, UPK maupun pihak lain dan tidak ada pengeluaran-


Page 82


pengeluaran

yang

tidak

sesuai

item

anggaran

sesuai

petunjuk

penggunaan dana DOK Pelatihan Masyarakat. 6)

Setiap pengurus UPK dan Badan Pengawas UPK memahami tugas dan fungsinya sehingga ada pembagian kerja yang jelas.

7)

Pengarsipan

dokumen

program

(keuangan

dan

non

keuangan)

diselenggarakan secara tertib (memudahkan dalam pencarian).

2. Langkah Kerja Langkah kerja merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan penilaian terhadap tertib administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan keuangan BLM dana DOK Pelatihan Masyarakat sesuai dengan parameter yang telah ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara kuantitatif (angka) dengan range score antara 0 – 50 = tidak memadai (TM), 51 – 60 = kurang memadai (KM), 61 – 75 cukup memadai (CM), 76 – 90 = memadai (M) dan 91 – 100 = sangat memadai (SM). Untuk memberikan penilaian


audit pengelolaan keuangan BLM DOK Pelatihan Masyarakat, terlebih dahulu ditentukan lokasi/kecamatan/desa yang akan dijadikan benchmark/tolok ukur dalam fokus audit pengelolaan keuangan BLM DOK Pelatihan Masyarakat ini. Tolok ukur ini untuk

selanjutnya

dapat

dijadikan

sebagai

pembanding

dalam

menilai

lokasi/kecamatan/desa lainnya, apakah ada di atas atau di bawahnya. Kesimpulan akhir dari hasil penilaian terhadap suatu kegiatan merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan parameter yang dinilai yang disampaikan secara kuantitatif dan disertai dengan penilaian secara kualitatif. No. 1

URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

T K C M S M M M M

a) Periksa dan pastikan bahwa di UPK terdapat rekening DOK Pelatihan Masyarakat. b) Pastikan bahwa yang menandatangani spesimen pada rekening DOK Pelatihan


Page 83


2

3

4

Masyarakat terdiri dari: Ketua UPK dan Fasilitator Kecamatan. a) Periksa dan pastikan UPK mempunyai buku pencatatan transaksi untuk BLM DOK Pelatihan Masyarakat berupa buku kas dan buku bank. b) Transaksi dicatat dengan jelas, cermat, dan didukung bukti-bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (ada yang mengeluarkan, yang menerima dan yang memverifikasi). c) Pastikan tidak ada pengeluaran non prosedural dengan meneliti transaksi demi transaksi. Periksa saldo masing-masing buku kas harian, apakah tidak ada salah perhitungan (sudah sesuai dengan penerimaan dikurangi pengeluaran). Lakukan cash opname apakah uangnya benar-benar ada di tangan UPK. Periksa buku rekening DOK. Cocokan saldonya dengan buku bank yang dibuat UPK. Periksa setiap penarikan yang ada dan cocokan dengan penerimaan di buku kas harian yang sama/sejenis. Pastikan penggunaannya telah sesuai ketentuan, termasuk bila ada sisa dana.

5

Periksa dan pastikan laporan yang dibuat UPK sesuai dengan ketentuan pembuatan pelaporan (Laporan Arus Dana)

6

a) Periksa bahwa ada proses musyawarah untuk memutuskan rencana penggunaan DOK Perencanaan yang difasilitasi oleh fasilitator serta SPC mengenai Rencana Penggunaan DOK. (ref.: dokumen Berita Acara dan SPC) b) Pastikan alokasi dan penggunaan dana DOK telah sesuai dengan peruntukanya. (ref.: dokumen RAB DOK Perencanaan)


Page 84


7

Pastikan alokasi dan penggunaan dana DOK telah sesuai dengan peruntukanya.

8

FK/FT telah memverifikasi penggunaan dana DOK, mengadministrasikan dan melaporkan setiap kegiatan pelatihan baik di tingkat desa/kecamatan, mengembangkan modul dan materi pelatihan.

9

Pastikan FKab/FT-Kab telah memverifikasi swadaya dan bantuan dari pihak lain sebelum penyaluran DOK tahap 1, FKab telah memverifikasi penggunaan dana DOK , FKab/FT-kab telah mengembangkan materi dan modul pelatihan, FKab telah memfasilitasi Forum BKAD/MAD berkoordinasi dengan TKPNPM Kab untuk kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten

10 Pastikan seluruh dokumen disimpan pada tempat yang aman serta memudahkan pencarian. Buatkan Kesimpulan atas Penilaian Tertib Administrasi dan Pelaporan serta pengelolaan DOK Peelatihan Masyarakat di UPK.

Kesimpulan hasil penilaian terhadap tertib administrasi dan pelaporan merupakan nilai rata-rata dari seluruh parameter yang dinilai, dengan rumusan : Total nilai dari parameter (1 - 10 parameter) 10 Hasil penilaian ini, selain secara kuantitatif dengan menggunakan angka sehingga kualitas administrasi dan pelaporan serta pengelolaan BLM Dana Operasional Kegiatan Pelatihan Masyarakat mendapat penilaian sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang memadai atau tidak memadai, juga dapat


Page 85


dibuat penilaian kualitatif


kemudian dibuat beberapa catatan atau rekomendasi. Dalam hasil audit juga dibuat catatan khusus apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan dana/korupsi serta rekomendasi tindak lanjutnya. Selain itu, untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi penyalahgunaan dana, maka dilakukan peneriksaan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana khususnya BLM Dana Operasional Kegiatan Pelatihan Masyarakat sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan BLM Dana Operaasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat Periode …… s.d. ………………………. Saldo Awal

Xxxx

PENERIMAAN Transfer dari KPPN (BLM DOK pelatihan)

Xxxx


Xxxx

Bunga Bank BLM PNPM-MP (Rek DOK)

Xxxx


Xxxx

Total Penerimaan

+ Xxxx

+

PENGELUARAN Penyaluran Kegiatan Pelatihan Xxxx Penyaluran Kegiatan Pelatihan KPMD

Xxxx

Penyaluran Kegiatan Pelatihan....

Xxxx

Penyaluran Kegiatan

Xxxx

Penyaluran Kegiatan

Xxxx

Penyaluran Kegiatan

Xxxx


Page 86


Pajak dan Adm. Bank BLM DOK Pelatihan Masyarakat Pengeluaran lain-lain *

Xxxx Xxxx

+

Total Pengeluaran

Xxxx


xxxx (A)

-

Hasil Pemeriksaan Rekening dan Kas DOK Pelatihan Masyarakat Saldo Rekening DOK Pelatihan Masy. No. Rek. .....

Rp

Total Uang Tunai (Cash on hand) + Jumlah Total

Rp

xxxxx xxxxx

Rp xxxxx (B)

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Sama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dana secara total hanya dipisah didasarkan pada jenis dananya masing-masing. Misalnya : ”Terdapat selisih dana pada dana DOK Pelatihan Masyarakat dimana saldo hasil pemeriksaan dana tidak sama dengan hasil pemariksaan rekening dan kas DOK Pelatihan Masyarakat. Setelah dilakukan klarifikasi terhadap UPK, penyebabnya adalah............................ .”

Catatan Penting ! Pengeluaran lain-lain harus diklarifikasi secara detail ke UPK karena item pengeluaran ini paling rawan dan sering digunakan untuk menyembunyikan pengeluaran-pengeluaran fiktif/non prosedural.


Page 87


Hasil Pemeriksaan Seluruh Dana DOK Periode ………………………...s.d. ……………………….


Xxxx

PENERIMAAN Transfer KPPN DOK Perenc Transfer KPPN DOK Pelmas Transfer KPPN DOK Micro Transfer lainnya Bunga Bank DOK Perenc Bunga Bank DOK Pelmas Bunga Bank DOK Micro Penerimaan Lain-lain

Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx

+ Xxxx

Total Penerimaan

+

Xxxx PENGELUARAN Kegiatan Perencanaan (MAD Sos, PL, KPMD dll) Kegiatan Pelat Masy (UPK, BPUPK, KPMD dll) Kegiatan Micro (dirinci) Pajak & Adm Bank DOK perenc Pajak & Adm Bank Pelmas Pajak & Adm Bank Micro Pengeluaran lainnya Total Pengeluaran

Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx

Saldo ((Saldo Awal +Total Penerimaan) - Total Pengeluaran)


+ Xxxx

-

xxxx (A)

Page 88


Hasil Pemeriksaan Rekening dan Kas DOK Saldo Rekening DOK Perenc No. Rek........................ Saldo Rek DOK Pelmas No rek ……………………… Saldo Rek DOK Micro No rek ……………………….

Rp xxxxx Rp xxxxx Rp xxxxx

Total uang tunai (cash on hand) DOK Perenc -------

Rp xxxxx

Total uang tunai (cash on hand) DOK Pelmas ------

Rp xxxxx

Total Uang Tunai (Cash on hand) DOK Micro

Jumlah Total


Rpxxxxx

+

Rpxxxxx (B)

Page 89


BAGIAN VI PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT DANA BERGULIR

A. Latar Belakang Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP khususnya penjelasan X mengenai Pengelolaan Dana Bergulir, bahwa sistem pengendalian Dana Bergulir dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan, efektifitas perguliran, penentuan wilayah perguliran, kelembagaan UPK, pelaporan kegiatan dana bergulir dan pemahaman fasilitator pada Fasilitasi kelompok, Pengelolaan Pinjaman Bermasalah dan pengembangan Jaringan serta Penilaian UPK. Dalam memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap kualitas pengelolaan dana

bergulir

oleh

UPK,

serta

pemeriksaan

ada

tidaknya

tindakan

penyalahgunaan dana/korupsi, maka audit Audit Dana Bergulir perlu dilakukan secara rutin/periodik, semakin sering dilakukan semakin baik karena tindakan penyalahgunaan dana dapat diantisipasi sedini mungkin, agar pelestarian program dapat dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuannya.

B. Tujuan 1) Untuk memastikan bahwa mekanisme pengelolaan dana bergulir telah mengikuti dasar-dasar dan aturan pokok perguliran sesuai ketentuan. 2) Untuk memastikan bahwa pola perguliran yang dijalankan telah efektif dan sesuai dengan cakupan wilayah serta berpedoman pada prinsip-prinsip PNPM MP. 3) Untuk mengetahui bahwa pengelolaan dana bergulir telah diarahkan pada upaya pelestarian dan pengembangan permodalan usaha yang berasal dari dana program sebelumnya (PPK dan PNPM – Mandiri Perdesaan) yang sesuai dengan tujuan program sebelumnya (PPK dan PNPM – Mandiri Perdesaan);


Page 90


4) Memastikan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan; 5) Memastikan sasaran program sesuai dengan jenis dan fungsi kelompoknya. 6) Untuk memastikan telah dilakukan upaya penanganan terhadap pinjaman bermasalah (bila ada pinjaman bermasalah).

C. Parameter 1)

UPK telah menerima dan memahami PTO Penjelasan X Pengelolaan Dana bergulir.

2)

UPK telah memiliki aturan dan prosedur yang telah disepakati dalam MAD, terhadap mekanisme perguliran yang didasarkan pada pelestarian kegiatan pinjaman

(tersedianya

dana

pinjaman

produktif

dan

berkembang),

pelestarian prinsip PNPM MP, pelestarian kelembagaan (sasaran tetap kelompok bukan individu, ada verifikasi, dll), serta pengembangan kelompok (berkaitan dengan pola angsuran). 3)

BKAD dan UPK telah mempunyai perangkat dalam upaya penguatan kelembagaan berkaitan dengan aspek hukum, seperti AD/ART dan juga SOP UPK yang sudah disahkan oleh MAD dan melalui proses notarial, SK Bupati atau Perda. Semua perangkat itu tetap berpedoman pada prinsipprinsip PNPM MP.

4)

Ketentuan pendanaan mengacu kepada AD/ART, aturan perguliran, SOP yang disepakati dan PTO Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir.

5)

Tahapan pengelolaan dana bergulir mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir, (sudah sesuai dengan Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok, Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK, Verifikasi oleh Tim Verifikasi dan Keputusan Pendanaan).

6)

Penetapan persyaratan mengacu pada ketentuan:

adanya Persyaratan

Kelompok, penentuan jasa pinjaman, Jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran dengan sumber dana bergulir mengacu pada fungsi kelompok, penetapan Daftar Tunggu Kellompok.


Page 91


7)

Pola

perguliran

yang

ada

telah

disepakati

dalam

MAD,

telah

mempertimbangkan hasil pemetaan kelompok, oleh UPK, Rencana Anggaran Pendapatan dan biaya UPK (RAPB), Cash Flow, Rencana Perguliran, estimasi pendapatan jasa pinjaman , tingkat pengembalian serta cakupan dan kondisi wilayah. 8)

UPK pada setiap tahun anggaran telah memiliki rencana kerja dan membuat Laporan pertanggungjawaban kepada BKAD atau MAD. Dalam rencana kerja berisi rencana kegiatan dan Perencanaan Keuangan termasuk perencanaan

pendapatan dan biaya

(RAPB, Cash

Flow, Rencana

Perguliran) 9)

Ketentuan pendanaan operasional UPK berdasarkan pada kewajaran, ketersediaan dana dan mengacu kepada batasan maksimal 75 % dari pendapatan UPK.

10) Penggunaan Surplus Operasional UPK tahunan setelah mempertimbangkan risiko pinjaman (sesuai dengan Laporan Kolektibilitas) mengacu pada ketentuan yang berlaku. 11) Ketentuan pendanaan kelembagaan pendukung UPK mengacu pada ketentuan yang berlaku (PTO dan SOP UPK). 12) Ketentuan Penghapusan Pinjaman diatur sesuai dengan jenis dan syarat penghapusan pinjaman. 13) Pengelolaan Hadiah Bank sesuai dengan ketentuan dalam SOP UPK dan penjelasan X. 14) Kelembagaan pengelolaan sudah mengacu pada penjelasan yang ada. 15) Adanya Konsistensi dan keakuratan atas Laporan Dana Bergulir 16) Adanya konsistensi dan keakuratan atas Laporan Keuangan khusus kegiatan Dana Bergulir, yaitu Neraca Microfinance dan Laporan Rugi/Laba, sudah sesuai dengan tujuan, format dan fungsinya. 17) Adanya kegiatan fasilitasi kelompok yang sesuai dengan ketentuan. 18) Adanya penanganan dan penyehatan pinjaman bermasalah yang sesuai dengan ketentuan, 19) Adanya kegiatan Pengembangan Jaringan.


Page 92


20) Adanya penilaian UPK dengan tujuan evaluasi kondisi UPK dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan dana bergulir, yang berupa Pemetaan UPK dan Penilaian kesehatan UPK sesuai dengan mekanisme program.

D. Langkah Kerja Langkah kerja merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan penilaian terhadap pengelolaan dana bergulir sesuai dengan parameter yang telah ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara kuantitatif (angka) dengan range score antara 0 – 50 = tidak memadai (TM), 51 – 60 = kurang memadai (KM), 61 – 75 cukup memadai (CM), 76 – 90 = memadai (M) dan 91 – 100 = sangat memadai (SM). Untuk memberikan penilaian terhadap paramater-paramater dalam fokus audit pengelolaan dana bergulir, terlebih dahulu ditentukan lokasi kecamatan yang akan dijadikan benchmark/tolok ukur dalam fokus audit pengelolaan dana bergulir ini. Tolok ukur ini untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai pembanding dalam menilai lokasi kecamatan lainnya, apakah ada di atas atau di bawahnya. Kesimpulan akhir dari hasil penilaian terhadap suatu kegiatan merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan parameter yang dinilai yang disampaikan secara kuantitatif dan disertai dengan penilaian secara kualitatif.

PENILAIAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PNPM MANDIRI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN .......... ----------------------------------------------------------------------------------Kabupaten

:

Kecamatan

:

Desa

:


Page 93


No.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pastikan apakah UPK telah menerima dan memahami PTO Penjelasan X.

2.

Periksa dan pastikan, apakah UPK telah mempunyai aturan dan prosedur perguliran baik secara tertulis maupun tidak yang telah disepakati dalam MAD. Pelajari poin-poin yang ada dalam aturan tersebut, apakah telah mengikuti dasar-dasar dan aturan pokok perguliran (sesuai dengan prinsip PNPM MP, disalurkan pada kelompok, melalui proses verifikasi oleh Tim Verifikasi, pola angsuran kelompok).

3.

Periksa dan Pastikan apakah BKAD dan UPK telah mempunyai perangkat dalam upaya penguatan kelembagaan berkaitan dengan aspek hukum, seperti AD/ART dan juga SOP UPK yang sudah disahkan oleh MAD dan melalui proses SK Bupati atau Perda. Semua perangkat itu tetap berpedoman pada prinsip-prinsip PNPM MP.

4.

Pastikan apakah Ketentuan pendanaan dana bergulir mengacu kepada AD/ART, aturan perguliran dan SOP yang disepakati dan PTO Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir. (Misalnya : Pendanaan tidak diperbolehkan kepada individu tetapi kelompok)

5.

Periksa dan Pastikan apakah tahapan pengelolaan pendanaan dana bergulir mengacu pada mekanisme, (sudah sesuai dengan Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok, Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK, Verifikasi oleh Tim


Catatan Temuan

T K C S M M M M M

Page 94


Verifikasi dan Keputusan Pendanaan). 6.

Periksa dan Pastikan persyaratan pendanaan sudah mengacu pada ketentuan: adanya Persyaratan Kelompok, penentuan jasa pinjaman, Jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran dengan sumber dana bergulir mengacu pada fungsi kelompok, penetapan Daftar Tunggu Kelompok.

7.

Tanyakan kepada UPK dan FK apakah pola perguliran yang ada telah disepakati dalam MAD, telah mempertimbangkan hasil pemetaan kelompok, oleh UPK, Rencana Anggaran Pendapatan dan biaya UPK (RAPB), Cash Flow, Rencana Perguliran, estimasi pendapatan jasa pinjaman , tingkat pengembalian serta cakupan dan kondisi wilayah

8.

UPK pada setiap tahun anggaran telah memiliki rencana kerja dan membuat Laporan pertanggungjawaban kepada BKAD atau MAD. Dalam rencana kerja berisi rencana kegiatan dan Perencanaan Keuangan termasuk perencanaan pendapatan dan biaya (RAPB, Cash Flow, Rencana Perguliran)

9.

Periksa dan pastikan apakah ketentuan pendanaan operasional UPK berdasarkan pada kewajaran, ketersediaan dana dan mengacu kepada batasan maksimal 75 % dari pendapatan UPK. Periksa dan pastikan apakah penggunaan Surplus Operasional UPK tahunan setelah mempertimbangkan risiko pinjaman (sesuai dengan Laporan Kolektibilitas) mengacu pada ketentuan yang berlaku. Misal : - Penambahan Modal minimal 50 % dari surplus tahunan setelah

10.


Page 95


11.

memperhitungkan resiok Pinjaman; - Bantuan Langsung RTM minimal 15 % dari surplus tahunan; - Pengembangan kelembagaan yang mencakup penguatan status kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaku masyarakat maksimal maksimal 10% dari surplus tahunan. - Bonus Pengurus UPK maksimal yang lebih rendah daripada 5 % dari surplus atau maksimal 2 kali honor/insentif yang diterima setiap bulan; (Bagi UPK yang belum melakukan tutup buku secara tahunan tidak diperkenankan melakukan pembagian Surplus Operasional) Periksa dan pastikan apakah Ketentuan pendanaan kelembagaan pendukung UPK mengacu pada ketentuan yang berlaku (PTO dan SOP UPK). Misalnya : - Pendanaan Tim Verifikasi Perguliran maksimal 0,5 % dari dana yang akan digulirkan dan dibebankan pada biaya lain-lain; - Pendanaan Badan Pengawas UPK maksimal 5 % dari anggaran biaya tahunan UPK dan diberikan pada saat pelaksanaan Pengawasan UPK dan bukan bersifat insentif bulanan. - Pendananan Tim Penyehatan Pinjaman maksimal 2 % dari nilai tunggakan di atas 6 bulan yang berhasil ditagih dan dibebankan pada biaya lain-lain; - Pendanaan pemberian IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) dapat diberikan untuk pengembangan permodalan kelompok bukan untuk individu pengurus kelompok atau bukan untuk jasa penagihan. Pendanaan ini diberikan setelah kelompok melunasi


Page 96


12.

13.

14.

seluruh kewajiban secara tepat waktu; - Dll Periksa dan pastikan apakah ketentuan Penghapusan Pinjaman diatur sesuai dengan jenis dan syarat penghapusan pinjaman. Periksa apakah pengelolaan Hadiah Bank sesuai dengan ketentuan dalam SOP UPK dan PTO penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir. Apakah Pengendalian kelembagaan sudah berjalan mengacu pada penjelasan yang ada, baik kepada masyarakat, maupun pemerintah daerah, misal : -

15.

Apakah ada rekomendasi-rekomendasi yang mengarah kepada perbaikan dari fasilitator (kecamatan dan kabupaten), PUPK, dan tim koordinasi (kabupaten, provinsi) di mana dalam melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan dana bergulir menemukan yang hal-hal tidak sesuai dengan ketentuan program atau mengancam pelestarian (contoh : penghentian operasional sementara sampai ada upaya perbaikan yang sesuai ketentuan program, atau penggantian pengurus UPK). - Apakah ada fasilitasi dari fasilitator kepada pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan aturan/ ketentuan sesuai dengan program yang telah dibuat oleh masyarakat melalui perangkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dsb. Verifikasi dan validasi konsistensi dan keakuratan antar jenis laporan dan administrasi


Page 97

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN 16.

Verifikasi dan validasi antara rekening bank dan administrasi lainnya. Misalnya : transaksi pengambilan rekening sesuai dengan realisasi pencairan ke kelompok, penyetoran ke rekening pengembalian sesuai dengan catatan buku kas, antara buku kas dan buku bank,

17.

Verifikasi dan validasi antara buku pengembalian dengan kartu pinjaman kelompok. Verifikasi dan validasi kartu pinjaman dengan kelompok peminjam. Verifikasi dan validasi ke kelompok tentang jumlah pinjaman, besaran jasa pinjaman, mekanisme perguliran. Periksa dan pastikan konsistensi dan keakuratan atas Laporan Keuangan khusus kegiatan Dana Bergulir, yaitu Neraca Microfinance dan Laporan Rugi/Laba, sudah sesuai dengan tujuan, format dan fungsinya.

18.

19.

20.

21.

Verifikasi dan validasi kelompok pinjaman bermasalah berkaitan dengan jumlah pinjaman, permasalahan, rencana penyehatan, dsb.

22.

Tanyakan ke UPK apakah telah dilakukan upaya-upaya penanganan yang tepat, berkaitan adanya pinjaman bermasalah, seperti pembentukan Tim Penyehatan, identifikasi kelompok dan pengkategorisasian permasalahan kelompok. Kemudian penentuan pola penyehatan yang tepat.

23.

Lakukan penilaian bapakah terjadi fasilitasi Pengembangan Jaringan.

24.

Apakah telah ada asosiasi UPK di kabupaten / provinsi, yang merupakan forum pelaku UPK untuk tujuan penguatan dan


Page 98


pengembangan aspek teknis pengelolaan usaha, namun bukan aspek kebijakan yang merupakan kewenangan BKAD atau MAD. 25.

Periksa apakah telah dilakukan penilaian UPK dengan tujuan evaluasi kondisi UPK dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan dana bergulir, yang berupa Pemetaan UPK dan Penilaian kesehatan UPK sesuai dengan mekanisme program. Buat Kesimpulan Hasil Penilaian atas Pengelolaan Dana Bergulir.

Kesimpulan hasil penilaian terhadap pengelolaan dana bergulir di suatu kecamatan merupakan nilai rata-rata dari seluruh parameter yang dinilai, dengan rumusan : Total nilai dari parameter 1 - 25

=

25 Hasil penilaian ini, selain secara kuantitatif dengan menggunakan angka sehingga suatu pengelolaan dana bergulir di kecamatan tertentu mendapat penilaian sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang memadai atau tidak memadai, juga dapat dibuat penilaian kualitatif berdasarkan penilaian dari pemeriksa/auditor yang kemudian dibuat beberapa catatan atau rekomendasi.

E. PEMERIKSAAN DANA-DANA Selain parameter-parameter tersebut di atas, dalam melakukan audit atas pengelolaan Dana bergulir perlu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak adanya indikasi penyalahgunaan dana. Selain rekonsiliasi rekening, pemeriksaan dana dapat dilakukan dengan menggunakan instumen di bawah ini.


Page 99


Instrumen ini memudahkan untuk dilakukan pemeriksaan secara periodik dan lebih rutin. Dengan adanya pembatasan periode keuangan yang diperiksa maka baik akumulasi penerimaan maupun akumulasi pengeluaran dapat dibatasi sesuai dengan kebutuhan periode mana yang akan diperiksa. Saldo hasil pemeriksaan dana pada periode tertentu dapat dijadikan saldo awal pada pemeriksaan berikutnya dan demikian seterusnya. Kabupaten

:

Kecamatan

:


Xxxx

PENERIMAAN Pengembalian Pokok Pengembalian Jasa Bunga rekening Penerimaan Lain-lain * Total Penerimaan PENGELUARAN Perguliran Transfer ke Rek. Operasional Pajak dan Adm. Rek. Pengeluaran lain-lain * Total Pengeluaran

xxxx xxxx xxxx xxxx +

xxxx

+

Xxxx xxxx (A)

-

xxxx xxxx xxxx



Xxxx Xxxx

+

Page 100


HASIL PEMERIKSAAN DANA BERGULIR (SPP) PNPM MANDIRI PERDESAAN PERIODE ..........

Hasil Pemeriksaan Rekening dan Kas SPP Saldo Rekening No. Rek.........................

Rp

xxxx

Total Uang Tunai (Cash on hand) SPP

Rp

xxxx +

Jumlah Total

Rp

xxxx (B)






penerimaan

atau

kekurangan

catat

biaya.

Hal

ini

bisa

juga




Misalnya : ”Terdapat selisih dana pada dana SPP dimana saldo hasil pemeriksaan dana tidak sama dengan hasil pemeriksaan rekening dan kas SPP. Setelah

dilakukan

klarifikasi

terhadap

UPK,

penyebabnya

adalah............................ .”


Page 101


HASIL PEMERIKSAAN DANA BERGULIR (UEP) PNPM MANDIRI PERDESAAN PERIODE .......... Kabupaten

:

Kecamatan

:


xxxx

PENERIMAAN Pengembalian Pokok

xxxx

Pengembalian Jasa UEP

xxxx

Bunga rekening UEP

xxxx

Penerimaan Lain-lain *

xxxx

+

Total Penerimaan

xxxx

+

xxxx PENGELUARAN Perguliran

xxxx

Transfer ke Rek. Operasional

xxxx

Pajak dan Adm. Rek. UEP

xxxx


xxxx

+

Total Pengeluaran

xxxx


xxxx (A)


-

Page 102


Hasil Pemeriksaan Rekening dan Kas UEP Saldo Rekening UEP No. Rek........................

Rp xxxx

Total Uang Tunai (Cash on hand) UEP

Rp xxxx

Jumlah Total

Rp xxxx (B)

+






penerimaan

atau

kekurangan

catat

biaya.

Hal

ini

bisa

juga




Misalnya : ”Terdapat selisih dana pada dana UEP dimana saldo hasil pemeriksaan dana tidak sama dengan hasil pemeriksaan rekening dan kas UEP. Setelah dilakukan klarifikasi terhadap UPK, penyebabnya adalah............................ .”


Page 103


BAGIAN VII PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

A. Tujuan Audit 1) Untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa oleh masyarakat : a) Sesuai dengan RAB kebutuhan baik jenis, jumlah/volumenya dan kualitasnya. b) Kewajaran harga barang dan jasa pada lokasi setempat. c) Telah direncanakan dan disepakati sesuai dengan kebutuhan. d) Proses pengadaaan sesuai dengan ketentuan. e) Jika dilakukan pelelangan dipastikan supplier yang telah memenuhi syarat ketentuan dan bukan hanya bersifat broker atau perantara. 2) Untuk memastikan bahwa jenis bahan atau material tidak termasuk komponen yang dapat merusak lingkungan atau daftar larangan dari pemerintah. 3) Untuk memastikan bahwa proses pelelangan telah memenuhi persyaratan PTO/Penjelasan PTO. 4) Untuk memastikan dalam proses pelelangan telah dibentuk Panitia Pelelangan yang mempunyai legitimasi. 5) Untuk memastikan bahwa proses pengadaan transparan dan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dan supplier. 6) Untuk memastikan bahwa administrasi, dokumentasi, laporan dikelola secara tertib, akuntabel dan transparan. 7) Untuk memastikan bahwa supplier atau pemenang lelang telah memenuhi kontrak dengan baik.

B. Ruang Lingkup Audit Audit meliputi pemeriksaan dan penilaian terhadap proses pengadaan barang dan jasa oleh masyarakat yang mencakup :


Page 104


1) Pengadaan barang dan jasa untuk semua jenis kegiatan yang memerlukan

proses pengadaan (pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, dll). 2) Pengadaan barang dan jasa dengan nilai di bawah 15 juta. 3) Pengadaan barang dan jasa di atas 15 juta rupiah. 4) Pemeriksaan

keuangan

untuk

mengetahui

ada

tidaknya

indikasi

penyalahgunaan dana.

C. Parameter 1) Pelaku program memahami aturan pengadaan dan pelelangan . 2) Barang/bahan/alat dan jasa sesuai dengan RAB dan memenuhi standart kualitas yang ditetapkan. 3) Proses pengadaan transparan dan melibatkan masyarakat sebanyak mungkin. 4) Proses pelelangan memenuhi ketentuan PTO. 5) Kewajaran harga barang dan jasa pada lokasi. 6) Pemasok adalah supplier bukan broker atau perantara. 7) Pemasok memenuhi kontrak. 8) Administrasi dan dokumen dikelola secara akuntabel.

D. Tahapan Pemeriksaan 1) Meminta dokumen pendukung pemeriksaan : a) SPC dan seluruh RAB pada siklus b) Seluruh Dokumen Pelelangan di UPK c) Daftar Harga Satuan d) Daftar pengurus TPK untuk sampling audit e) Dokumen pendukung lainnya.

2) Menentukan responden audit : a) Pengurus TPK b) Supplier c) Tim lelang d) Kader/KMPD e) Masyarakat penerima manfaat. f) Fasilitator Kecamatan/Teknik


Page 105


g) Pendamping Lokal h) Pengurus UPK.

3) Melakukan interview tentang praktek pengadaan dan pelelangan yang dilakukan di kecamatan dengan FK/FT dan UPK. 4) Memeriksa RAB. 5) Memeriksa dokumen pengadaan barang dan jasa di UPK pada pelaksanaan siklus tertentu kemudian menjumlahkan nilai pengadaan yang dilakukan dengan pelelangan. 6) Menghitung nilai pengadaan yang dilakukan melalui proses pelelangan. 7) Menentukan sejumlah TPK yang akan dilakukan sampling audit pelelangan dengan ketentuan minimal 50 % nilai pelelangan. 8) Melakukan proses audit melalui pemeriksaan dokumen, verifikasi , validasi, wawancara dengan pelaku program, supplier, dsb. 9) Pemeriksaan-pemeriksaan khusus, seperti Indikasi mark-up, pemotongan dana, adanya broker yang menjadi pemasok, adanya permintaan dana oleh pihak lain yang tidak ada hubungan dengan pengadaan, adanya intervensi yang negatif terhadap proses pengadaan dan pelelangan.

E. Langkah Kerja Langkah kerja merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan penilaian terhadap proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan parameter yang telah ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara kuantitatif (angka) dengan range score antara 0 – 50 = tidak memadai (TM), 51 – 60 = kurang memadai (KM), 61 – 75 cukup memadai (CM), 76 – 90 = memadai (M) dan 91 – 100 = sangat memadai (SM). Untuk memberikan penilaian terhadap paramater-paramater dalam fokus audit proses

pengadaan

barang

dan

jasa,

terlebih

dahulu

ditentukan

lokasi/kecamatan/desa yang akan dijadikan benchmark/tolok ukur dalam fokus audit proses pengadaan barang dan jasa ini. Tolok ukur ini untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai pembanding dalam menilai lokasi/kecamatan/desa lainnya, apakah


Page 106


ada di atas atau di bawahnya. Kesimpulan akhir dari hasil penilaian terhadap suatu kegiatan merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan parameter yang dinilai yang disampaikan secara kuantitatif dan disertai dengan penilaian secara kualitatif. No. 1.

2.

3.

URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

T K C S M M M M M

Pemahaman Pelaku Program : a) Melakukan wawancara/verifikasi dengan FK/FT tentang proses pengadaan. b) Melakukan wawancara/verifikasi dengan pengurus UPK tentang proses pengadaan. c) Melakukan wawancara/verifikasi dengan Pendamping Lokal tentang proses pengadaan. d) Melakukan wawancara/verifikasi dengan KPMD tentang proses pengadaan a) Melakukan pemeriksaan daftar barang/bahan/alat dan jasa sesuai dengan RAB. b) Memeriksa komponen barang/bahan/alat dan jasa dalam RAB. c) Memeriksa dokumen berita acara keputusan/keputusan tentang Tim Penerima Barang/bahan/alat dan jasa. d) Memeriksa tanda terima realisasi pengadaan barang/bahan/alat dan jasa sesuai dengan jumlah/unit/volumre dan jenis sesuai dengan pesanan atau kontrak. e) Melakukan sampling verifikasi atau validasi kualitas barang/bahan/alat dan jasa yang diterima dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. a) Melakukan pemeriksaan proses pengadaan yang transparan dan


Page 107


No.

URAIAN KEGIATAN

b) c)

d)

e)

f)

g)

4.

a) b) c)

d) e)

Catatan Temuan

T K C S M M M M M

melibatkan masyarakat sebanyak mungkin. Memeriksa berita acara Rencana Pengadaan Memeriksa ketaatan terhadap ketentuan pengadaan dikaitkan dengan nilai batasan Rp.15 Juta. Memeriksa berita acara atau notulensi pertemuan tentang keputusan cara pengadaan berdasarkan RAB. Memeriksa adanya pemberitahuan atau pengumuman kepada masyarakat yang memungkinkan masyarakat sebanyak mungkin mengetahaui tentang kebutuhan barang/bahan/alat dan jasa. Memeriksa kewajaran/kesesuaian tentang waktu, media, dan lokasi untuk pemberitahuan atau pengumuman kepada masyarakat tentang kebutuhan barang/bahan/alat dan jasa. Memeriksa dokumen hasil survey harga dan survey supplier/pemasok untuk nilai barang/jasa di bawah 15 juta. Minimal ada 3 harga pembanding. Proses pelelangan memenuhi ketentuan PTO. Memeriksa Pola Pelelangan. Berita Acara atau notulensi pertemuan tentang keputusan pengadaan barang/bahan/alat dan jasa dilakukan pelelangan. Memeriksa dokumen tentang panitia/Tim lelang. Memeriksa pengumuman tentang adanya pelelangan secara terbuka kepada masyarakat yang menjamin dapat diakses dengan mudah oleh


Page 108


No.

URAIAN KEGIATAN

f) g)

h) i)

j) k)

l)

m) n) o)

5.

a) b) c) d)

Catatan Temuan

T K C S M M M M M

masyarakat. Memeriksa Paket Dokumen Pelelangan. Memeriksa daftar hadir calon atau daftar calon pemasok yang telah mengambil Paket Dokumen Lelang. Memeriksa dokumen Surat Penawaran dari calon pemasok atau supplier. Memeriksa dokumen/berita acara proses keputusan/penetapan pemenang lelang. Memeriksa pengumuman pemenang lelang. Memeriksa kewajaran nilai atau harga pemenang lelang dibandingkan dengan daftar harga satuan dan RAB. Memeriksa kontrak antara TPK dan Supplier telah memuat satuan, nilai kontrak, jadwal penyerahan, denda keterlambatan penyerahan/pekerjaan, dan sanksi tegas yang menguntungkan masyarakat. Memeriksa realisasi kontrak supplier. Melakukan verifikasi proses pelelangan dengan TPK, KPMD, PL, dsb. Melakukan verifikasi dan validasi pemenang lelang adalah supplier/pemasok yang telah mengambil Paket Dokumen Lelang dan menghadiri dalam pertemuanpertemuan lelang. Kewajaran harga pemasok/pemenang lelang. Memeriksa hasil survey harga satuan. Memeriksa harga penawaran peserta lelang Memeriksa harga pemasok/pemenang lelang


Page 109


No.

6.

7.

URAIAN KEGIATAN

T K C S M M M M M

e) Memeriksa harga yang ada di kontrak f) Verifikasi dan validasi harga ke pemasok/pemenang lelang a) Status Pemasok adalah supplier/pemasok bukan broker atau perantara. b) Memeriksa dokumen identitas pemasok, jika badan usaha atau badan hukum maka pengurus harus sesuai dengan yang menandatangai kontrak. c) Verifikasi kegiatan kesesuaian usaha dikaitkan dengan pasokan barang/bahan/alat dan jasa pada lokasi domisili pemasok. d) Memeriksa bukti/daftar pesanan. e) Memeriksa bukti penerimaan barang. f) Memeriksa tanda terima pembayaran uang. a) Pemasok memenuhi kontrak. b) Pemasok menyelesaikan kontrak yang c)

d) 8.

Catatan Temuan

a) b)

c) d)

telah ditandatangani. Pemasok tidak berganti atau tidak men-sub-kan (memindah tangankan) kewajiban atas perjanjian/kontrak. Pemasok tidak mengganti kualitas dan kuantitas batang/bahan/alat dan jasa. Administrasi dan dokumen pelelangan dikelola secara akuntabel. Seluruh Administrasi dan dokumentasi tentang pengadaan/pelelangan masing-masing TPK ada di TPK. Seluruh dokumen-dokumen proses lelang di kecamatan ada di UPK. Dokumen harga satuan dan daftar survey harga ada di UPK.


Page 110


No. 9

Catatan Temuan

URAIAN KEGIATAN

T K C S M M M M M

Pemeriksaan-pemeriksaan khusus : b. Indikasi mark-up c. Indikasi pemotongan dana. d. Indikasi bahwa broker yang menjadi pemasok. e. Indikasi permintaan dana oleh pihak lain yang tidak ada hubungan dengan pengadaan. f. Indikasi adanya intervensi yang negatif terhadap proses pengadaan dan pelelangan. Buat Kesimpulan Hasil Penilaian atas Pengadaan Barang dan Jasa

Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses pengadaan dan pelelangan barang dan jasa oleh masyarakat di suatu kecamatan merupakan nilai rata-rata dari seluruh parameter yang dinilai, dengan rumusan : Nilai dari parameter 1 – 9 9 Bila

dalam

satu

parameter

terdapat

beberapa

point

yang

harus

dijawab/dilakukan, maka nilai total parameter tersebut merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan point (Nilai total seluiruh point/jumlah point). Hasil penilaian ini, selain secara kuantitatif dengan menggunakan angka sehingga suatu proses pelaksanaan pengadaan dan pelelangan barang & jasa di kecamatan tertentu mendapat penilaian sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang memadai atau tidak memadai, juga dapat dibuat penilaian kualitatif

berdasarkan penilaian dari pemeriksa/auditor yang kemudian dibuat

beberapa catatan atau rekomendasi.


Page 111


Terhadap temuan pada pemeriksaan khusus maka dilakukan pelaporan dengan format tersendiri dan dilakukan verifikasi/konfirmasi/validasi yang memadai sehingga dapat menguatkan pada indikasi-indikasi pemeriksaan khusus.


Page 112


BAGIAN VIII PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT PROSES PEMELIHARAAN, PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN A. Tujuan Audit 1. Untuk mengetahui sejauh mana hasil kegiatan PNPM MP baik dalam bentuk sarana prasarana maupun dalam bentuk kegiatan lainnya (Kesehatan, Pendidikan dan Pelatihan) bermanfaat bagi masyarakat penerima bantuan. 2. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pelestarian (pemeliharaan) atas hasil-hasil kegiatan PNPM MP

B. Ruang Lingkup Audit Audit meliputi pemeriksaan dan penilaian terhadap proses pemeliharaan, pemanfaat dan pelestarian yang mencakup : 1. Keberadaan Tim Pemelihara dan kinerjanya. 2. Rencana Kerja Pemeliharaan dan sumber dananya. 3. Proses pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, pemanfatan dan pelestarian.

C. Parameter -

Bidang Pendidikan Masyarakat

1) Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan telah

disetujui dalam MAD. 2) Kegiatan berjalan efektif dan memberikan banyak manfaat (nilai tambah) atau

pening-katan skill khususnya bagi kelompok penerima bantuan atau masyarakat secara umum. 3) Sudah tersusun rencana kerja dan sumber dana yang akan menjamin

kelangsungan kegiatan pendidikan. -

Bidang Kesehatan Masyarakat


Page 113


1) Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan telah

disetujui dalam MAD. 2) Kegiatan berjalan efektif dan memberikan banyak manfaat atau peningkatan

derajat kesehatan bagi kelompok penerima bantuan / kegiatan. 3)

Sudah tersusun Tim Pemelihara, rencana kerja dan sumber dana yang akan menjamin kelangsungan kegiatan pendidikan.

-

Bidang Prasarana Masyarakat

1) Prasarana yang dibangun/kegiatan/bantuan memberikan manfaat kepada

masyarakat luas secara optimal 2) Prasarana dalam kondisi baik, terawat, dan berfungsi optimal 3) FK dibantu oleh FD telah memberikan pelatihan pemeliharaan kepada

masyarakat 4) Telah terbentuk organisasi pemeliharaan dan memiliki rencana kerja yang

konkrit 5) Masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pemeliharaan

D. Langkah Kerja Langkah kerja merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan penilaian terhadap proses Pemeliharaan, Pemanfaatan dan Pelestarian sesuai dengan parameter yang telah ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara kuantitatif (angka) dengan range score antara 0 – 50 = tidak memadai (TM), 51 – 60 = kurang memadai (KM), 61 – 75 cukup memadai (CM), 76 – 90 = memadai (M) dan 91 – 100 = sangat memadai (SM). Untuk memberikan penilaian


audit proses Pemeliharaan, Pemanfaatan dan Pelestarian, terlebih dahulu ditentukan lokasi/kecamatan/desa yang akan dijadikan benchmark/tolok ukur dalam fokus audit proses Pemeliharaan, Pemanfaatan dan Pelestraian ini. Tolok ukur ini untuk selanjutnya

dapat

dijadikan

sebagai

pembanding

dalam

menilai

lokasi/kecamatan/desa lainnya, apakah ada di atas atau di bawahnya. Kesimpulan akhir dari hasil penilaian terhadap suatu kegiatan merupakan nilai rata-rata dari


Page 114


keseluruhan parameter yang dinilai yang disampaikan secara kuantitatif dan disertai dengan penilaian secara kualitatif. No.

URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

T K C S M M M M M

1. Lakukan interview secara acak dengan anggota masyarakat untuk mengetahui apakah hasil kegiatan yang dilaksanakan betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan. 2. Lakukan wawancara dengan pemanfaat langsung kegiatan (kesehatan, pendidikan, prasarana), apakah ada manfaat yang dirasakan, seperti kemudahan transportasi hasil pertanian dan akses pemasaran, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kelancaran proses belajar mengajar dan kegiatan pendidikan lainnya, penambahan modal usaha dan peningkatan kapasitas serta pendapatan. Bagaimana perbandingannya dengan sebelum ada PNPM Mandiri Perdesaan. 3. Periksa apakah dalam setiap dokumen penyelesaian telah disediakan garis besar rencana pemeliharaan (wajib dilampirkan dalam SKMP) 4. Periksa apakah sudah terbentuk Tim Pemelihara, Rencana Kerja serta sumber dana untuk menjamin kelangsungan fungsi/kegiatan yang sebelumnya sudah didanai PNPM Mandiri Perdesaan. 5. Periksa apakah Fasilitator dibantu oleh FD telah melaksanakan pelatihan kepada masyarakat dalam hal pemeliharaan. Dalam acara tersebut masyarakat diberikan penjelasan mengenai kepentingan pemeliharaan dan teknik-


Page 115


No.

URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

T K C S M M M M M

teknik seperti teknik membuat inventarisasi masalah dan teknik memperbaikinya. Lakukan wawancara denga Tim Pemelihara yang terbentuk. 6. Periksa apakah PjOK dilibatkan dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan rutin 7. Periksa apakah sarana/prasarana yang dibangun, kegiatan yang menunjang kualitas hidup masyarakat bidang pendidikan serta kesehatan masih berfungsi optimal dan terpelihara (kondisinya baik). 8. Buatkan Kesimpulan Hasil penilaian atas kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan

Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses pemanfaatan dan pemeliharaan di suatu kecamatan merupakan nilai rata-rata dari seluruh parameter yang dinilai, dengan rumusan : Total nilai dari parameter 1 - 7 7 Hasil penilaian ini, selain secara kuantitatif dengan menggunakan angka sehingga suatu proses pemanfaatan dan pemeliharaan di kecamatan tertentu mendapat penilaian sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang memadai atau tidak memadai, juga dapat dibuat penilaian kualitatif berdasarkan penilaian dari pemeriksa/auditor yang kemudian dibuat beberapa catatan atau rekomendasi.


Page 116


BAGIAN IX PENUTUP

Panduan Audit Internal Pelaksanaan Program menjadi salah satu tolak ukur adanya upaya untuk mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan secara umum. Oleh karenanya, semua pihak terkait harus melaksanakan Panduan Audit Internal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Page 117


DAFTAR ISI

BAGIAN I

BAGIAN II

PENDAHULUAN ………………………………………………………………………

1

A. Latar Belakang …………………………………………………………………. B. Pengertian Audit Internal ............................................... 2 C. Jenis-Jenis Audit Internal .............................................. 2 1. Audit Keuangan ...................................................... 2 2. Audit non-Keuangan ................................................ 2 3. Audit Tujuan Khusus ............................................... 2 D. Waktu Pelaksanaan Audit Internal dibedakan ................... 3 1. Audit berkala/Reguler .............................................. 3 2. Audit Insidentil ....................................................... 3 E. Sistematika Panduan Audit Internal Pelaksanaan Program ....... 1. Panduan Pelaksanaan Audit Proses Perencanaan …………… 2. Panduan Pelaksanaan Audit Proses Pelaksanaan Kegiatan 3. Panduan Pelaksanaan Audit Keuangan Dana Bantuan Langsung Masyarakat ………………………………………………… 4. Panduan Pelaksanaan Audit Pengelolaan Dana Bergulir 5. Panduan Pelaksanaan Audit Proses Pengadaan Barang dan Jasa ................................................................ 4 6. Panduan Pelaksanaan Audit Proses Pemeliharaan, Pemanfaatan Dan Pelestarian ……………………………………… F. Hasil Audit Internal ...................................................... 4

1

3 4

4

PROSUDER UMUM DAN PELAPORAN HASIL AUDIT ……………………

5

A.

5

Prosedur Pelaksanaan Audit Internal ………………………………….. 1. Pelaksanaan Audit Internal oleh Spesialis Internal Audit (NMC) ................................................................... 5 2. Pelaksanaan Audit Internal oleh FMS/Korprov (RMC) .... 3. Pelaksanaan Audit Internal oleh Fasilitator Kabupaten 7 B. Hasil Temuan Audit ………………………………………………………… 1. Temuan Audit …………………………………………………………… 2. Pengembangan Hasil Temuan Audit Internal ………………… 3. Monitoring Rekomendasi dan Tindak lanjut Hasil Audit Internal …............................................................... 9 4. Evaluasi Proses Audit dan Hasil Tindak Lanjut ……………… C. Pelaporan Audit Internal …………………………………………………… 1. Laporan Audit Kabupaten …………………………………………… 2. Laporan Audit Provinsi ………………………………………………… 3. Laporan Audit NMC ……………………………………………………

BAGIAN III

3 3 3

6 8 8 8

9 9 10 10 10

PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT PROSES PERENCANAAN ...........

12

A. B. C. D.

12

Tujuan Umum Audit Proses Perencanaan ………………………… Ruang Lingkup Audit ………………………………………………………… Tujuan Khusus Audit ……………………………………………………… Parameter Penilaian Proses Perencanaan …..................... 12 1. Penilaian / Audit atas Proses MAD Sosialisasi ……………


12 12 12

Page 118

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN 2.

E. BAGIAN IV

Penilaian / Audit atas Proses Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi ………………………………………………………………… 3. Penilaian / Audit atas Pelatihan Pelaku Tingkat Desa (KPMD dan TPK) ..................................................... 14 4. Penilaian /Audit atas Penggalian Gagasan ……….………… 5. Penilaian / Audit atas Musyawarah Desa Khusus Perempuan ............................................................ 16 6. Penilaian / Audit atas Musyawarah desa Perencanaan …… 7. Penilaian / Audit atas Penulisan Usulan Desa ………………… 8. Penilaian / Audit atas Verifikasi …………………………………… 9. Penilaian / Audit atas Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan ......................................................... 19 10. Penilaian / Audit atas Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Dan Desain RAB …………………………………………… 11. Penialaian / Audit atas Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan ........................................................... 12. Penilaian / Audit atas Musyawarah Desa (Musdes) Informasi Hasil MAD ....................................................... 13. Penilaian / Audit Pengesahan Alokasi Bantuan oleh Camat dan Pengesahan Dokumen SPPB ……………………… Langkah Kerja …………………………………………………………………

PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN A. B. C. D.

Tujuan Umum Audit ………………………………………………………… Ruang Lingkup Audit ………………………………………………………… Tujuan Khusus Audit ………………………………………………………… Parameter Penilaian Proses Perencanaan ……………………………

1.

Penilaian / Audit atas Proses Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan .............................................................

2.

Penilaian / Audit atas Proses Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan Masyarakat …………………………………………………

3. 4.

BAGIAN V

14

15

17 17 18

19 20 21 21 22 32 32 32 32 33

33

Penilaian / Audit atas Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan …………………………… Penilaian / Audit atas Proses Pelaksanaan Kegiatan Bidang Sarana Prasarana Masyarakat ……………………………

38 42 46

PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT KEUANGAN DANA BLM (BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT) ………………………………………

50

A. Tujuan Umum Audit ………………………………………………………… B. Ruang Lingkup Audit ………………………………………………………… C. Audit Dana BLM Kegiatan ………………………………………………… 1. Parameter …………………………………………………………………… 2. Langkah Kerja …………………………………………………………… D. Audit Dana DOK Perencanaan ……….………………………………… 1. Parameter …………………………………………………………………… 2. Langkah Kerja …………………………………………………………… E. Audit Dana DOK Pelatihan Masyarakat ………………………………… 1. Parameter ………………………………………………………………… 2. Langkah Kerja ……………………………………………………………

50 50 50 50 52 55 60 61 65 65 66


Page 119

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN BAGIAN VI

BAGIAN VII

PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT DANA BERGULIR ……………………

73

A. B. C. D. E.

73 73 74 75 81

PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT PROSES PENGADAAN BARANG / JASA ...................................................................... A. B. C. D. E.

BAGIAN VIII

Latar Belakang ………………………………………………………………… Tujuan ……………………………………………..……………………………… Parameter ………………………………………………………………………… Langkah Kerja ………………………………………………………………… Pemeriksaan Dana …………………………………………………………….

86

Tujuan Audit ………………………………………………………………… Ruang Lingkup Audit ………………………………………………………… Parameter ……………………………………………………………………… Tahapan Pemeriksaan ……………………………………………………… Langkah Kerja …………………………………………………………………

86 86 87 87 88

PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT PROSES PEMELIHARAAN, PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN …………….…………………………

94

A. B. C. D.

94 94 94 95

Tujuan Audit …………………………………………………………………… Ruang Lingkup Audit ………………………………………………………… Parameter ………………………………………………………………………… Langkah Kerja …………………………………………………………………

BAGIAN IX

FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL……………………………….

BAGIAN X

PENUTUP …………………………………………………………………………………


98 100

Page 120

BAGIAN I PENDAHULUAN

Recommend Documents