. BAGIAN I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan DPR RI No.1/DPRRI/I/2014-2019 tentang Tata Tertib, maka Komisi VII DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014 - 2015 telah membentuk 3 (dua) Tim Kunjungan Kerja (Kunker), yaitu ke Provinsi Maluku, Propinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu tujuan Kunker Masa Reses Komisi VII DPR RI, diantaranya pertama banyaknya isu strategis yang perlu segera diselesaikan terutama kaitanya dengan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara. Hal ini menunjukkan masih lemahnya tata kelola perijinan pertambangan di Indonesia. Kedua, persoalan optimalisasi penerimaan negara sub sektor Mineral dan Batubara yang perlu segera ditindaklanjuti agar PNBP sub sektor Mineral dan Batubara meningkat. Ketiga, perlu segera dilakukan sistem informasi Mineral dan Batubara yang terintegrasi secara Nasional antara Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Walikota dan seluruh instansi terkait. Kelima, provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang kaya akan sumber daya mineral dan Batubara sebagai energi primer PLTU, namun kondisi kelistrikan di Kalimantan Selatan masih defisit, akibatnya sering terjadi pemadaman listrik.
1.2. DASAR KUNJUNGAN
Dasar Hukum
dari pelaksanaan Kunker Masa Reses adalah Hasil
Keputusan Rapat Komisi VII DPR RI tentang Agenda agenda kerja Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015 dan merujuk pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.
1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN Maksud diadakannya Kunker Masa Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral, Ketenagalistrikan, Lingkungan Hidup serta Riset dan Teknologi. Adapun tujuan Kunker ini adalah sebagai berikut: a. Mendapatkan informasi up to date dan melihat secara langsung perkembangan
sektor
Energi
dan
Sumber
Daya
Mineral,
Ketenagalistrikan, Lingkungan Hidup serta Riset dan Teknologi.. b. Mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Ketenagalistrikan, Lingkungan Hidup serta Riset dan Teknologi. c. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
dalam
mengatasi
berbagai persoalan Energi, Ketenaglistrikan dan Lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat di Kalimantan Selatan.
1.4. AGENDA PERTEMUAN DALAM KUNJUNGAN Agenda pertemuan Kunker ke Provinsi Kalimantan Selatan adalah: 1.
Pertemuan
dengan
Gubernur,
DPRD,
Dinas
Pertambangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Direktur Utama PT PLN (Persero), Manajemen PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VI, dan instansi terkait lainnya. 2.
Pertemuan dengan Direksi PT Adaro Indonesia, PT Makmur Sejahtera Wisesa, Direksi PT PLN (Persero), Bupati Tabalong dan instansi terkait lainnya.
3.
Pertemuan dengan Direksi dan Manajemen PT PLN (Persero) wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, BPH Migas, PT Pertamina (Persero) MOR VI dan Direksi PT Meratus Jaya Iron & Steel, Manajemen PT Aneka Tambang serta instansi terkait lainnya.
2
1.5. SUSUNAN ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA Anggota Tim Kunker Masa Reses Komisi VII DPR RI yang melakukan Kunker ke Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 14 (sembilan belas) orang dan dibantu 1 (satu) orang Tenaga Ahli,
3 (tiga) orang staff
sekretariat dan 1 (satu) orang dari Parlementaria.
Daftar selengkapnya
tertera pada Tabel di bawah ini. Tabel 1. Daftar Anggota Tim Kunker Ke Provinsi Kalimantan Selatan
3
BAGIAN II HASIL PERTEMUAN TIM KUNKER MASA RESES KOMISI VII DPR RI
1.1. PERTEMUAN DENGAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Beberapa point penting hasil pertemuan Anggota Tim Kunker Masa Reses Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Kalimantan Selatan secara keseluruhan dapat diringkas menjadi 5 (lima) point yaitu: 1. Mineral dan Batubara. Sejak 2 Oktober 2014 kewenangan ijin pertambangan ada di Pemerintah Provinsi. Namun kewenangan tersebut belum dapat dilaksanakan
secara
optimal
karena
terkendala
kewenangan
pengurusan CnC yang masih berada di Kementerian sehingga mata rantai birokrasinya semakin panjang. 2. Ketenagalistrikan Sistem kelistrikan di Provinsi Kalimantan Selatan terintegrasi dengan Kalimantan Tengah atau WKSKT (Wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah) sehingga resources ketenagalistrikan yang ada didistribusikan hingga ke Provinsi Kalimantan Tengah. Per Maret 2015, Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Kalimantan Selatan cukup tinggi yaitu sebesar 89,67 %. Namun, disisi lain neraca dayanya masih defisit sehingga sering mengalami pemadaman listrik. Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu dibangun pembangkit baru. Namun, dalam realisasinya pembangunan pembangkit mengalami banyak kendala diantaranya persoalan perijinan yang memakan waktu cukup lama. Sebagai contoh, PT Adaro Indonesia melalui anak usahanya merencanakan pembangunan PLTU Mulut Tambang tetapi ijin administrasinya sudah 4 (empat) tahun namun belum selesai. 3. Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg Konversi BBM jenis tertentu (Minyak Tanah) ke LPG 3 Kg di 5 (lima) Kabupaten yaitu Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Tabalong, Tanah Umbu 4
dan Tanah Laut) belum terlaksana. Kendalanya adalah belum ada ijin penugasan dari Kementerian ESDM kepada PT Pertamina (Persero). 4. Lingkungan Hidup Isu lingkunga hidup yang menjadi perhatian pemerintah provinsi Kalimantan Selatan adalah reklamasi pasca tambang yang menjadi kewajiban perusahan pertambangan. 5. Riset dan teknologi Sedangkan isu Riset dan Teknologi praktis tidak mendapatkan perhatian. Karena, manfaat hasil penelitian selama ini belum mampu menyentuh dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
1.2. HARAPAN
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN KEPADA TIM
KUNKER KOMISI VII DPR RI a. Untuk memperpendek mata rantai birokrasi agar lebih efektif dan efisien, Gubernur Kalimantan Selatan meminta kepada Tim Kunker Komisi VII DPR RI untuk mendukung agar kewenangan pengurusanan CnC sebaiknya diserahkan ke Pemerintan Daerah Provinsi. Karena hal ini sesuai dengan semangat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. b. Gubernur Kalimantan Selatan meminta kepada Tim Kunker Komisi VII DPR RI agar mendukung peningkatan bagi hasil royalti sektor pertambangan. Royalti Batubara PKP2B sebesar 13,5% sementara Daerah mendapatkan 3% dengan rincian 40% untuk Pemerintah Daerah Provinsi sedangkan 60% bagi Kabupaten Penghasil. Produksi Batubara Kalimantan Selatan sebesar 171 Juta ton/tahun atau ekivalen dengan Rp3,8
triliun sehingga royalti yang diterima Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 40% dari 3% atau Rp 574 miliar/tahun. c. Gubernur Kalimantan Selatan meminta kepada Tim Kunker Komisi VII DPR RI agar melakukan pembahasan dengan Menteri terkait mengenai proses perijinan pembangunan pembangkit yang terlau panjang birokrasinya yaitu sebanyak 52 ijin.
5
1.3. PERTEMUAN DENGAN DIREKSI PT ADARO INDONESIA DAN MANAJEMEN PT MAKMUR SEJAHTERA WISESA (MSW) a. PT Adaro Indonesia PT Adaro Indonesia merupakan perusahaan pertambangan pemegang Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi I No. J2/J.i.DU/52/82 tanggal 16 November 1982. Masa kontrak 30 tahun sejak produksi komersial tahun 1992 dan dapat diperpanjang 2 x 10 tahun. Salah satu supplier utama kebutuhan Batubara dalam negeri terutama untuk kebutuhan PLTU di Pulau JawaBali (PLTU PEC, PLTU Paiton 3, PJB Paiton, Paiton 7 / 8, Jawa Power, PLTU, Indonesia Power, PLTU Jeneponto dan Sumbawa), Industri Semen dan Industri Pulp & Paper. PT Adaro Indonesia mempekerjakan ± 52% tenaga lokal. Kegiatan PT Adaro Indonesia dalam pengelolaan lingkngan hidup diantaranya melakukan pemantauan berbagai komponen lingkungan yang
dipersyaratkan
melaporkan
dalam
kecelakaan
menyelesaikan
masalah
dokumen
lingkungan gangguan
amdal,
menyelidiki
dan
dan
memeriksa
dan
lingkungan
yang dikeluhkan
masyarakat. Sedangkan kegiatan CSR PT Adaro Indonesia yaitu pengembangan kebun Karet, UKM, Lembaga Keuangan Mikro serta program beasiswa bagi siswa kurang mampu dan siswa berprestasi. Saat ini kondisi pertambangan PT Adaro Indonesia mengalami penurunan performa akibat harga komoditas pertambangan yang anjlok. Karena itu, manajemen perusahaan melakuan minimize cost agar perusahaan mampu survive dalam kondisi yang sulit tanpa mengurangi komitmen pelaksanaan humanity program. b. PT Makmur Sejahtera Wisesa (MSW) adalah PLTU batubara dengan kapasitas 2x30 MW yang berlokasi di Tanjung sebagai penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di lingkungan PT Adaro Indonesia. Excess power PT MSW dijual ke PT PLN (Persero) berdasarkan kontrak tahunan.
6
1.4. PERTEMUAN DENGAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) 1. Sistem Kelistrikan di Kalimantan Selatan Sistem kelistrikan provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari dua yaitu interkoneksi dan isolated. Wilayah kerjanya meliputi Kalimantan Tengah. Tabel 2. Sistem kelistrikan di Klaimantan Selatan Sistem
Demand (MW)
Barito Kotabaru Buntok Muara Teweh Purukcahu Kuala Kurun Lamandau Sukamara Pangkalan Bun K. Pembuang Isolated
523 12.55 10.90 8.7 4.8 3.0 4.5 2.5 31.25 3.10 18.50
Beban Puncak (MW) 505 10.58 9.2 7.9 3.8 2.8 3.8 2.3 27.25 3.0 17.0
Cadangan (MW) 18.5 2.0 1.5 0.8 0.1 0.2 0.7 0.2 4.0 0.1 1.5
Sumber PT PLN (Persero) 2015
2. Rasio Elektrifikasi Rasio Elektrifikasi (RE) di provinsi Kalimantan Selatan mencapai 89,67 %. Daftar RE per akabupaten tertera pada Tabel di bawah ini: Tabel 3. Rasio Elektrifikasi 2014 Per Kabupaten KABUPATEN/KOTA
Rasio Elektrifikasi (%)
TANAH BUMBU KOTABARU
82.72
KAB. BANJAR HSS
82.12
BALANGAN HST
73.34
TABALONG HSU
97.85
TAPIN BATOLA
98.34
ANAH LAUT KOTA BANJARMASIN
94.89
KOTA BANJARBARU
84.00
56.73 80.44 91.17 89.94 91.25 93.75
7
3. Perkembangan Fuel Mix Komposisi fuel mix 20111-2014 tertera pada Tabel di bawah ini Tabel 4. Perkembangan Fuel Mix 2011-2014 Fuel Mix Hydro Batubara Pembelian IPP (Coal+EBT) BBN MFO HSD
2011 4,3 38,8
2012 4,37 35,6
2013 4,61 51,9
2014 2,79 49,8
5,0
6,9
9,1
13,85
0 6,36 45,06
0 3,6 49,03
1,01 2,03 31,36
0,77 1,55 31,13
Sementara fuel mix per Maret 2015 adalah
Hydro
: 5,36 %
Batubara
: 51,97 %
Pembelian IPP (Batubara+EBT): 24,9 %
BBN
: 0,29 %
MFO
: 0,28 %
HSD
: 25,18 %
4. Penjualan Per Golongan Tarif Maret 2015 Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp1.430 per Kwh dengan rincian, harga jual Rp 862 per Kwh dan subsidi Rp 568 per Kwh. Data selengkapnya tertera pada diagram di bawah ini:
8
TOTAL
862
568
MULTIGUNA
1414
PUBLIK
1406
INDUSTRI
16 23
1110
BISNIS
320
1218
211
RUMAH TANGGA
692
738
SOSIAL
731
698
0
500
1000
Harga Jual Rp/kWh
1500
2000
2500
Rp Subsidi
5. Kendala yang Dihadapi Kondisi geografis yang luas, kerapatan penduduk relatif rendah Penyediaan
masih
tinggi,
karena
masih
mengoperasikan
pembangkit BBM Keterbatasan
kemampuan
investasi
untuk
pengembangan
kelistrikan Kendala
sosial
dalam
proses
pembangunan
Pembangkit,
Transmisi/Gardu Induk, jaringan distribusi
1.5. PERTEMUAN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) MOR VI DAN BPH MIGAS 1. Realisasi BBM Bersubsidi Kerosene dan Solar periode Januari-Maret 2015 di Kalimantan Selatan sebagai berikut: Kuota Kerosene tahun 2015
: 55.434 kilo liter
Kuota Ytd Maret 2015
: 13.600 kilo liter
Realisasi Ytd Maret 2015
: 13.358 kilo liter, masih dibawah 2%
dibanding kuota s.d. 31 Maret 2015) Kuota Solar tahun 2015
: 332.937 kilo liter
Kuota Ytd Maret 2015
: 82.094 kilo liter
Realisasi Ytd Maret 2015
: 57.198 kilo liter, masih dibawah 30
% dibanding kuota s.d 31 Maret 2015)
9
2. Realisasi Premium Penugasan dan BBK di Kalimantan Selatan 2015 Realisasi Premium Penugasan di Kalimantan Selatan periode Januari-Maret
2015
mengalami
penurunan
sebesar
4%
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014. Penyebabnya adalah peningkatan penjualan BBK Pertamax. Penjualan Pertamax di Kalimantan Selatan periode Januari-Maret 2015 mengalami peningkatan sebesar 142% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014.. Realisasi Pertamina Dex juga mengalami peningkatan 2652%
3. Realisasi LPG 3 Kg periode Januari-Maret 2015 di Kalimantan Selatan Kuota LPG 3 Kg tahun 2015 sebesar 53.628 MT (termasuk rencana daerah yang akan dikonversi tahun 2015) Realisasi distribusi LPG 3 Kg periode Januari- Maret 2015 sebesar 12.324 MT dari target 12.333 MT atau hampir 100%. Penjualan LPG 3 Kg periode Januari - Maret 2015 mengalami peningkatan sebesar 47 % dibandingkan periode yang sama tahun 2014 Penjualan produk non PSO LPG 12 Kg mengalami penurunan sebesar 27 %, disebabkan adanya peralihan konsumen LPG 12 Kg ke Bright Gas 3 Kg. Karena itu penjualan LPG Bright Gas dan LPG 50 Kg mengalami peningkatan sebesar 102 % dibandingkan periode yang sama tahun 2014.
4. Konversi KK di Kalimantan Selatan. Konversi BBM ke LPG 3 Kg di Kabupaten di wilayah provinsi Kalimantan Selatan sudah berjalan sejak tahun 2011. Namun hingga saat ini masih ada 5 (lima) Kabupaten dimana program konversi belum berjalan yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah laut. Penyebabnya adalah PT Pertamina (Persero) belum mendapat penugasan dari pemerintah. Oleh karena itu PT Pertamina (Persero) meminta kepada Tim Kunker Komisi VII DPR RI untuk mendorong pemerintah agar segera 10
memberikan penugasan sehingga program konversi BBM Ke LPG 3 Kg di 5 (lima) Kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan segera terlaksana.
5. Kontribusi PBBKB PT Pertamina (Persero) di Kalimantan Selatan Kontribusi PBBKB PT Pertamina MOR VI pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai trend yang meningkata yaitu dari Rp 241 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 509 miliar tahun 2014 seperti terlihat pada Tabel di bawah ini: Tabel 5. PBBKB PT Pertamina MOR VI di Kalimantan Selatan PBBKB Pertamina (Rp miliar)
2010
2011
2012
2013
2014
241
456
455
454
509
Sumber: PT Pertamina MOR VI, 2015
Namun demikian, agar terjadi equal threatment, perlu kiranya Tim Kunker Komisi VII DPR RI untuk mengklarifikasi PBBKB distributor BBM non PSO selain PT Pertamina (Persero) MOR VI.
1.6. PERTEMUAN DENGAN PT MJIS DAN PT ANEKA TAMBANG PT Meratus Jaya Iron & Steel (MJIS) merupakan perusahaan joint venture antara PT Krakatau Steel dan PT Aneka Tambang dengan perbandingan saham
70:30.
Lokasinya
di
Batulicin
Kabupaten
Tanah
Bambu
Kalimantan Selatan. MJIS merupakan pabrik pengolahan bijih besi dengan teknologi Direct Reduction – Rotary Kiln yang berbasis Batubara dengan kapasitas 315.000 ton per tahun dengan menggunakan bahan baku lokal (iron ore & coal). Untuk keperluan proses produksi, MJIS membangun PLTU 2 x 60 MW sementara excess power-nya dijual ke PT PLN (Persero) untuk memperkuat sistem kelistrikan di kawasan ekonomi Batulicin.. Hambatan selama proses produksi diantaranya penyelesaian status tanah Inbreng yang belum kunjung selesai dimana dari luas lahan 200 Ha yang CnC baru 32 Ha. Dampaknya, MJIS kesulitan untuk memperoleh investor baru. Karena itu, MJIS meminta dukungan Tim Kunker Komisi VII DPR RI agar persoalan tanah Inbreng segera clear statusnya. 11
BAGIAN III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Tim Kunker Komisi VII DPR RI merekomendasikan kepada Komisi VII DPR RI agar melakukan Rapat Kerja dengan Kementerian terkait sebagai tindak lanjut atas harapan Gubernur Kalimantan Selatan terkait dengan persoalan kelistrikan, konversi BBM ke LPG 3 Kg di 5 (lima kabupaten yang belum terlaksana
serta
usulan
kewenangan
pengurusan
CnC
sebaiknya
diserahkan ke Pemerintah Provinsi sesuai dengan semangat UU No 23 Tahun 2014 dan usulan kenaikan royalti Batubara diatas 3 %. 2. Tim Kunker Komisi VII DPR RI merekomendasikan kepada Komisi VII DPR RI agar melakukan Rapat Kerja dengan Kementerian guna menindaklanjuti kendala pembangunan Transmisi dan Gardu Induk yang melalui kawasan hutan di Kalimantan Selatan. 3. Tim Kunker Komisi VII DPR RI meminta Direksi PT Pertamina (Persero) untuk segera melaksanakan konversi BBM ke LPG 3 Kg di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut. 4. Tim Kunker Komisi VII DPR RI meminta Direksi PT PLN (Persero) untuk memepercepat pengembangan sistem pembangkitan listrik energi baru terbarukan khususnya Biomassa di Kalimantan Selatan, NTB dan provinsi lainya di Indonesia.
Jakarta, 5 Mei 2015 Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR RI
Dr. H.M. Zairullah Azhar
12
