CALK 2014
BAGIAN I PENDAHULUAN
1.1.
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Dalam
aspek
pengelolaan
Keuangan
Daerah
sesuai
dengan
Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Implementasi dari UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. catatan Atas Laporan Keuangan Laporan dimaksud disusun sesuai dengan sistem Akuntansi Pemerintahan. Adapun maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah : a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung selama satu periode pelaporan
1
CALK 2014
b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Realisasi Anggaran dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; b. Menyediakan
informasi
mengenai
ketaatan
realisasi
terhadap
anggarannya; c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
1.2.
LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2
CALK 2014
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
dan
Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009
3
CALK 2014
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung 11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 835 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandung 12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
1.3.
SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Bab I
PENDAHULUAN 1.1.
Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2.
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3.
Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
4
CALK 2014
Bab II
EKONOMI
MAKRO,
KEBIJAKAN
KEUANGAN
DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III
IHKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2
Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
Bab IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1
Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah
4.2
Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.3
Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.4
Penerapan
kebijakan
ketentuan
yang
pemerintahan
5
ada
akuntansi dalam
berkaitan standar
dengan akuntansi
CALK 2014
Bab V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Bab VI
5.1
Pendapatan
5.2
Belanja
5.3
Pembiayaan
5.4
Aset
5.5
Kewajiban
5.6
Ekuitas Dana
PENJELASAN
ATAS
KEUANGAN
Bab VII
PENUTUP
6
INFORMASI-INFORMASI
NON
CALK 2014
BAGIAN II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG 2.1. EKONOMI MAKRO Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Bandung , dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota, melalui Sekretaris Daerah. Rincian tugas pokok dan fungsi BKD sesuai Perda dimaksud adalah sebagai berikut; Badan Kepegawaian Daerah mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian meliputi perencanaan dan kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai, pendidikan dan pelatihan.
7
CALK 2014
Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian daerah menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai, serta pendidikan dan pelatihan; b. Pembinaan
dan
pelaksanaan
lingkup
perencanaan,
kesejahteraan
pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai, serta pendidikan dan pelatihan; c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota; e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.
2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan. Hal tersebut menjadikan Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor
8
CALK 2014
penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktural keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Untuk belanja melakukan efesiensi terhadap Belanja Administrasi Umum dan Operasional/ Pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada daerah yang diprioritaskan. Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan
keuangan
meliputi
komponen-komponen
dan
kinerja
pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintah
dan
peningkatan
pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efesien, efektif dan proposional. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah
9
CALK 2014
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Badan Kepegawaian daerah Kota Bandung yang dibiayai oleh APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. ........................, direalisasikan sebesar Rp. ..............., dengan kondisi Belanja tersebut diatas diserap sebesar ....%.
2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, urusan wajib yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013, berbentuk Program dan Kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Kegiatan NO.
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10
INDIKATOR KINERJA
CALK 2014
NO.
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Terselesaikannya administrasi
Menyurat
surat menyurat
1
Kegiatan Penyediaan Jasa 2
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Tersedianya fasilitas internet
Listrik Kegiatan Penyediaan Tersedianya STNK kendaraan 3
Pemeliharaan dan Perizinan dinas / operasional Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa
Terpeliharanya
Kebersihan
Kebersihan Kantor
Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa
Tersedianya Peralatan Kerja
Perbaikan Peralatan Kerja
yang telah diperbaiki
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Alat
Kantor
tersedia
Kegiatan Penyediaan Barang
Barang
Cetakan dan Penggandaan
Penggandaan yang tersedia
4
5
Tulis
Kantor
yang
6
Cetakan
dan
7
11
CALK 2014
NO.
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
Kegiatan Penyediaan Komponen 8
Instalasi Listrik/ Penerangan
Tersedianya Alat Penerangan
Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan
Tersedianya
peralatan
dan Perlengkapan Kantor
perlengkapan kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan
Jumlah
Rumah Tangga
tangga yang tersedia
dan
9
peralatan
rumah
10
Kegiatan Penyediaan Bahan 11
Bacaan dan Peraturan Perundang-
Tersedianya Bahan Bacaan
undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Makanan dan Minuman yang 12 Minuman
tersedia
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi
Pelaksanaan rapat koordinasi
dan Konsultasi Keluar Daerah
dan konsultasi keluar daerah
13
12
CALK 2014
NO.
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan
Terpenuhinya selter sepeda
Gedung Kantor 15
Kegiatan Pengadaan Mebeulair
Tersedianya sarana mebeulair kantor
16
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan
Tersedianya
Peralatan Aparatur
perlengkapan
pengadaan peralatan
aparatur 17
18
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /
Tersedianya
pemeliharaan
Berkala Gedung Kantor
rutin/ berkala gedung kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /
Terpenuhinya
Berkala Kendaraan Dinas /
dinas secara optimal
kendaraan
Operasional 19
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /
Terpeliharanya perlengkapan
Berkala Perlengkapan gedung
gedung kantor
kantor
13
CALK 2014
NO.
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
20
Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat
Tersedianya gedung kantor
gedung kantor
yang refresentatif
Kegiatan Dekorasi Ruang Kantor
Meningkatnya
keindahan
kenyamanan
ruang
21
/
kerja
kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
22
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Tersedianya
Dinas beserta perlengkapannya
Pakaian
Pengadaan Dinas
beserta
perlengkapannya 23
24
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Tersedianya
KORPRI
KORPRI
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Tersedianya
Khusus Hari-hari tertentu
Pakaian tertentu
14
pakaian
Khusus
dinas
Pengadaan Hari-hari
CALK 2014
NO.
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS
25
Kegiatan Pemindahan Tugas PNS
Jumlah
pegawai
berpindah komposisi
yang
tugas dan
sesuai
kompetensi
jabatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
26
Kegiatan Sosialisasi Peraturan
Terlaksananya
Perundang-Undangan
Peraturan
Sosialisasi Perundang-
Undangan bagi aparatur 27
Kegiatan Bimbingan Teknis
Terselenggaranya
Implementasi Peraturan
implementasi
Perundang-Undangan
perundang-undangan aparatur
15
bimtek peraturan bagi
CALK 2014
NO.
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28
29
30
Kegiatan Penyusunan Laporan
Tersedianya Laporan Capaian
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD
Kegiatan Penyusunan Pelaporan
Tersedianya
Keuangan Semesteran
Keuangan Semesteran
Kegiatan Penyusunan Pelaporan
Tersedianya
Keuangan Akhir Tahun
Keuangan Akhir Tahun
Laporan
Laporan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 31
Kegiatan Penyusunan Renstra dan
Tersusunnya
Renja SKPD
Renja
Badan
Renstra
Kepegawaian
Daerah Kota Bandung
16
dan
CALK 2014
NO.
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
32
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
-
Struktural Bagi PNS Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tk II
-
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tk III
-
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tk IV
17
CALK 2014
NO.
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN
33
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
INDIKATOR KINERJA -
Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS
Diklat
Penyusunan RAPERDA -
Daerah
Terlaksananya
Terlaksananya
Diklat
Penyusunan Anggaran -
Terlaksananya Diklat-diklat Teknis lainnya
-
Terlaksananya Penyusunan
Bimtek Laporan
Keuangan Berbasis Akrual -
Terlaksananya
Diklat
Service dan Comunication From heart (ACT-ESQ) -
Terdidik dan Terlatihnya Aparatur Pelayanan publik
18
tentang
CALK 2014
NO.
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
34
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Terlaksananya
Fungsional Bagi PNS Daerah
Fungsional :
Diklat
1. Diklat penguatan Kepala Sekolah 2. Diklat
Calon
Kepala
Sekolah 3. Diklat PAK P2UPD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
35
Kegiatan Penyusunan Rencana
Terwujudnya
tertib
Pembinaan Karir PNS
administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
19
CALK 2014
NO. 36
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA -
Kegiatan Pembangunan/
Terlaksananya
Pengembangan Sistem Informasi
pengembangan
Kepegawaian Daerah
kepegawaian daerah -
sistem
Terlaksananya scan photo dan upload photo PNS
-
Terlaksananya pengolahan data pelaporan kehadiran PNS
-
Terlaksananya monitoring kehadiran PNS di seluruh SKPD
di
lingkungan
Pemerintah Kota Bandung 37
Kegiatan Penyusunan Instrumen
Terlaksananya
Analisis Jabatan PNS
Instrumen
Penyusunan
Analisis
Jabatan
PNS 38
Kegiatan Seleksi dan Penetapan
Terlaksananya
PNS untuk Tugas Belajar
penetapan PNS untuk tugas belajar
20
seleksi
dan
CALK 2014
NO.
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
39
Kegiatan Pemberian Penghargaan
Terlaksananya
bagi PNS yang Berprestasi
penghargaan bagi PNSD yang
pemberian
berprestasi 40
Kegiatan Proses Penanganan
Terlaksananya
Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin
dan
PNS
Kasus-Kasus Disiplin
pembinaan
Penanganan
Pelanggaran
PNS
perkawinan
proses
dan
serta
ijin
perceraian
PNS. 41
42
Kegiatan Pemberian Bantuan
Tersedianya Bantuan Tugas
Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Belajar dan Ikatan Dinas
Kegiatan Pemberian Bantuan
Terlaksananya seleksi calon
Penyelenggaraan Penerimaan
Praja IPDN
Praja IPDN
21
CALK 2014
NO. 43
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
Kegiatan Pengembangan Diklat
Terlaksananya
kegiatan
(Analisis Kebutuhan Diklat,
evaluasi pasca diklat
Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) 44
Kegiatan Penataan takah PNSD
Terlaksananya
penataan
takah PNSD di Kota Bandung 45
Kegiatan Pembinaan
Terlaksananya
Kesejahteraan Pegawai
pemberian
peningkatan kesejahteraan
pegawai dengan tersusunnya kebijakan
hukum
meningkatnya
dan standar
pelayanan kepegawaian 46
Kegiatan Penetapan Standar
Terlaksananya
Kompetensi Jabatan
propertest struktural
22
bagi
fit
and pejabat
CALK 2014
NO. 47
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
Kegiatan Administrasi Mutasi
Terlaksananya
Kepegawaian Fungsional
mutasi
administrasi kepegawaian
fungsional 48
49
50
Kegiatan Administrasi Mutasi
Terlaksananya
administrasi
Kepegawaian Struktural dan Non
mutasi kepegawaian struktural
Struktural
dan non struktural
Kegiatan Pengembangan Sistem
Tersedianya sistem informasi
Informasi Gaji
penggajian pegawai
Kegiatan Penerimaan Calon PNS
Terseleksi
dan
dan Seleksi Penerimaan PTT
kebutuhan
pegawai
tersedianya sesuai
formasi 51
Kegiatan Penyegaran Mindset Pola
Terciptanya pola kerja yang
Kerja
dinamis
23
CALK 2014
BAGIAN III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efesiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2013. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut : No.
Program/ Kegiatan
Anggaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan 1 Jasa Surat Menyurat
24
Realisasi
%
CALK 2014
No.
Program/ Kegiatan
Anggaran
Kegiatan Penyediaan 2
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan dan
3 Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Penyediaan 4 Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan 5
Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat
6 Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan 7
Barang Cetakan dan Penggandaan
25
Realisasi
%
CALK 2014
No.
Program/ Kegiatan
Anggaran
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 8 Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan 9
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan
10 Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan 11 Peraturan Perundangundangan Kegiatan Penyediaan 12 Makanan dan Minuman
26
Realisasi
%
CALK 2014
No.
Program/ Kegiatan
Anggaran
Kegiatan Rapat-Rapat 13
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
15
Kegiatan Pengadaan Mebeulair
16
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
17
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
27
Realisasi
%
CALK 2014
No.
Program/ Kegiatan
18
Kegiatan Pemeliharaan
Anggaran
Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 19
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung kantor
20
Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
21
Kegiatan Dekorasi Ruang Kantor
28
Realisasi
%
CALK 2014
No.
Program/ Kegiatan
Anggaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (LINMAS)
23
Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI
24
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (Pakaian Olahraga)
29
Realisasi
%
CALK 2014
No.
Program/ Kegiatan
Anggaran
Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS
25
Kegiatan Pemindahan Tugas PNS
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
26
Kegiatan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
27
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
30
Realisasi
%
CALK 2014
No.
Program/ Kegiatan
Anggaran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
29
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
30
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
31
Realisasi
%
CALK 2014
No.
Program/ Kegiatan
Anggaran
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 31
Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
32
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
33
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah
32
Realisasi
%
CALK 2014
No.
Program/ Kegiatan
34
Kegiatan Pendidikan dan
Anggaran
Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
35
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
36
Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
37
Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
33
Realisasi
%
CALK 2014
No. 38
Program/ Kegiatan
Anggaran
Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
39
Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
40
Kegiatan Proses Penanganan KasusKasus Pelanggaran Disiplin PNS
41
Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
42
Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
34
Realisasi
%
CALK 2014
No. 43
Program/ Kegiatan
Anggaran
Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
44
Kegiatan Penataan takah PNSD
45
Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Pegawai
46
Kegiatan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
47
Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional
35
Realisasi
%
CALK 2014
No. 48
Program/ Kegiatan
Anggaran
Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural
49
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji
50
Kegiatan Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT
51
Kegiatan Penyegaran Mindset Pola Kerja
36
Realisasi
%
CALK 2014
Ada beberapa realisasi anggaran kegiatan yang capaiannya kurang dari 90% untuk efesiensi anggaran tahun 2014, yaitu : 1. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (78,53%) Disebabkan
oleh
tidak melakukan
pencairan
atas Belanja
Modal
pengadaan peralatan dapur. 2. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (75,74%) Disebabkan
oleh
tidak melakukan
pencairan
atas
Belanja Modal
Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan. 3. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (0 %) Disebabkan terbatasnya pelaksanaan waktu anggaran tahun 2013 pengadaan perlengkapan Gedung kantor tidak direalisasikan, yaitu pembuatan shelter sepeda 4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (0 %) Disebabkan oleh tidak melakukan pencairan atas kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. 5. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (27,56%)
37
CALK 2014
Rencana sosialisasi UU tentang ASN tidak jadi dilaksanakan, karena masih berupa rancangan UU. Adapun UU tesebut ditetapkan pada tanggal 15 Januari dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Januari 2014. 6. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD (81,24%) Disebabkan oleh penyusunan Renstra BKD yang belum tuntas karena harus menunggu RPJMD Kota Bandung ditetapkan, terlebih dahulu. 7. Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) (89,75%) Disebabkan oleh adanya efesiensi Anggaran untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa. 8. Kegiatan Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT (85,85%) Disebabkan Alokasi anggaran sebelumnya direncanakan untuk seleksi penerimaan CPNS dari pelamar umum, namun ada kebijakan dari kementerian PAN & RB, bahwa disamping penerimaan CPNS dari pelamar umum, Pemerintah Kab/ Kota harus menyelenggarakan seleksi tenaga honorer kategori II (2.224 orang tenaga honorer), Pemerintah kota Bandung hanya menyelenggarakan seleksi tenaga honorer kategori II dan tidak melaksanakan seleksi CPNS dari pelamar umum, sehingga ada beberapa alokasi anggaran yang tidak terserap. 9. Kegiatan Penyegaran Mindset Pola Kerja (86,53%)
38
CALK 2014
Disebabkan efesiensi anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat sempit karena mendekati batas akhir tahun anggaran, dengan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi.
3.2.
HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannnya kurang sehingga harus ada pergeseran
di
perubahan
anggaran
sehingga
menimbulkan
tidak
terserapnya sebagian anggaran karena keterbatasan waktu. 2. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih dahulu menunggu disahkannya anggaran, sehingga kegiatan yang semestinya telah dilaksanakan pada awal tahun mundur pelaksanaannya sampai anggaran
disahkan.
Hal
tersebut
mengakibatkan
tenggang
waktu
pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sampai dengan akhir tahun. Sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
39
CALK 2014
Solusi Pemecahan Masalah Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan strategi sebagai berikut: 1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir. 2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA. 3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.
40
CALK 2014
BAGIAN IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai entitas akuntansi menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2012 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
4.2. BASIS
AKUNTANSI YANG MENDASARI
PENYUSUNAN
LAPORAN
KEUANGAN a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran
41
CALK 2014
dan akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca. b. Basis
kas
untuk
Laporan
Realisasi
Anggaran,
berarti
bahwa
pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. c.
Basis akrual untuk Neraca, berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Bandung, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
d. Asas Bruto, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenalkan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.
4.3. BASIS
PENGUKURAN YANG MENDASARI
PENYUSUNAN
LAPORAN
KEUANGAN Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
42
CALK 2014
1) Penyusunan Neraca Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya (substansi overform). 2) Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (modified accrual basis) / kas yang dimodifikasi (modified cash basis). 3) Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung adalah tahun anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. 4) Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 5) Kas Pencatatan kas menggunakan asas dasar kas Kas di Bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.
43
CALK 2014
Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masingmasing bendahara. 6) Piutang Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada pemerintah daerah yang belum dilunasi, seperti pajak/restribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan. Piutang dinilai sebesar nilai nominal Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut Pengakuan Piutang Pajak/ retribusi diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan dasar ketetapan pajak/ retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak Daerah/ Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD). 7) Persediaan Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
44
CALK 2014
Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil investarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
Harga/ nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
Jenis-jenis persediaan :
Persediaan
Habis Pakai,
adalah
barang-barang
yang
bekas
penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK;
Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misalnya file box;
Persediaan Bekas Pakai, adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan, misalnya whiteboard.
Persediaan untuk dijual, misal aspal dalam drum, obat-obatan, alatalat kedokteran, bibit, benih ikan dlsb.
8) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan Negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki
45
CALK 2014
kepentingan
yang
berdasarkan
perjanjiannya
dinyatakan
sebagai
penyertaan modal. 9) Aset Tetap Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Asset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan asset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan. Kebijakan penilaian asset tetap telah mengacu pada PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan. Dalam hal penyusutan Aset Tetap, penerapan akuntansi penyusutan belum dilakukan karena kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat asset dan metode penyusutan belum ditetapkan. 10) Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai asset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan. Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta
46
CALK 2014
asing, maka nilai rupiah asset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut. 11) Dana Bergulir Dana Bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada
pihak
ketiga
sesuai
dengan
program
pemerintah
daerah.
Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis / Bank Jabar Cabang Kota Bandung. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari pemerintah daerah ke tim teknis/ bank Jabar. 12) Kewajiban Jangka Pendek Merupakan utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca. Dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari : Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat
47
CALK 2014
Merupakan Bagian utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Merupakan utang jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam periode akuntansi Utang Bunga, Denda dan Commitment Fee
Utang Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Lender
melalui DP3 karena telah
menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo.
Denda adalah kewajiban yang timbul karena pemerintah daerah tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak.
Commitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pemerintah daerah sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/ tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.
48
CALK 2014
13) Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. Utang kepada Pemerintah Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi. Utang Bunga Jangka Panjang Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo. 14) Ekuitas Dana Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih daerah yang merupakan selisih antara asset dengan utang pemerintah. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai asset lancar dengan jumlah nilai hutang lancar. Ekuitas Dana Lancar, terdiri atas Sisa
49
CALK 2014
Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Cadangan untuk Piutang, Cadangan untuk Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana yang diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjang, asset tetap, asset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang. Ekuitas Dana yang diinvestasikan meliputi dana yang diinvestasikan dalam
Investasi
Permanen,
diinvestasikan
dalam
Aset
Tetap,
Diinvestasikan dalam Aset lainnya, dan sebagai perkiraan yang mengurangi (contra account) adalah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam dana cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Jadi perkiraan ini merupakan pasangan perkiraan dana cadangan.
50
CALK 2014
4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTASI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran 1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/ penilaian. 2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Kota
Bandung
meliputi
rencana
pendapatan,
belanja
dan
pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. 3) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian
manajemen
yang
digunakan
untuk
membantu
pengelolaan pendapatan belanja dan pembiayaan. 4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat / pelasana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran dialokasikan.
51
CALK 2014
4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 1) Kebijakan
akuntansi
pendapatan
bertujuan
untuk
mengatur
perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/ penilaian dan pengungkapan pendapatan. 2) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bandung, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Bandung. 3) Pendapatan
diklasifikasikan
pertanggungjwaban. kelompok,
jenis
Sumber
dan
objek
menurut
sumber
Pendapatan
dirinci
pendapatan,
dan
pusat
berdasarkan
sedangkan
pusat
pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung. 4) Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. 5) Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya. 6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode
52
CALK 2014
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan. 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut. 9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan.
4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja 1) Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/ penilaian dan pengungkapan belanja.
53
CALK 2014
2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Bandung atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi. 3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung. 4) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan. 5) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
54
CALK 2014
6) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan. 7) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. 8) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah. 9) Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah. 10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai menambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya).
55
CALK 2014
11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya belanja.
4.4.4. Kebijakan Akuntansi Aset 1) Kebijakan Akuntansi Aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi asset meliputi definisi, pengakuan, pengukuran/ penilaian dan pengungkapan asset. 2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah kota Bandung maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud asset Pemerintah Kota Bandung tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kota Bandung. 3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kota Bandung namun belum didukung dengan bukti kepemilikan
56
CALK 2014
formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian asset, agar semua asset terdaftar dan terawasi. 4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun asset tersebut
harus
diungkapkan
dalam
Catatan
atas
Laporan
Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran. 5) Suatu asset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi kala asset tersebut
mempunyai
manfaat
ekonomi
masa
depan
dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 6) Semua asset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat asset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia. 7) Untuk pertanggungjawaban, asset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan asset
57
CALK 2014
yang
bersangkutan
sesuai
dengan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan. 8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan samapai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan. 9) Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat
ekonominya
dipandang
tidak
mungkin
diperoleh
Pemerintah Kota Bandung setelah periode akuntansi berjalan. 10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. 11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan
yang
diberikan
untuk memperoleh
asset
tersebut.
Pengakuan asset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan asset yang bersangkutan. 12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kota Bandung.
58
CALK 2014
BAGIAN V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, diketahui realisasi pendapatan
tidak ada karena Badan
Kepegawaian Daerah bukan merupakan SKPD Penghasil sehingga tidak terdapat target maupun realisasi pendapatan. Neraca Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2013, Neraca Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2013 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp. 11.773.953.025,00 atau naik, 95,96% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 11.297.846.603,00. Nilai Aset sebesar Rp. 11.773.953.025,00 tersebut, terdiri aset lancar Rp. 115.944.725,00, asset tetap Rp. 11.648.053.300,00 dan asset lainnya Rp. 9.955.000,00 sedangkan nilai kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp. 11.773.953.025,00 terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 39.930.000,00. Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 76.014.725,00 dan Ekuitas dana investasi sebesar Rp. 11.658.008.300,00.
59
CALK 2014
Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Keuangan 5.1. Pendapatan Realisasi pendapatan tidak ada karena Badan Kepegawaian Daerah bukan merupakan SKPD Penghasil sehingga tidak terdapat target maupun realisasi pendapatan.
5.2. Belanja Struktur Belanja dalam APBD Kota Bandung Tahun 2013 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Daerah terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Realisasi Belanja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 21.106.432.517,00 atau mencapai 94,25% dari anggaran tahun 2013, terdiri dari :
60
CALK 2014
URAIAN
APBD
BELANJA
REALISASI
22.393.657.935,45
21.106.432.517,00
a. Belanja Tidak Langsung
7.081.160.820,45
6.455.888.396,00
- Belanja Pegawai
7.081.160.820,45
6.455.888.396,00
15.312.497.115,00
14.650.544.121,00
- Belanja Pegawai
4.966.557.115,00
4.729.232.000,00
- Belanja Barang dan Jasa
9.782.385.000,00
9.439.998.321,00
563.555.000,00
481.313.800,00
b. Belanja Langsung
- Belanja Modal
5.3. Pembiayaan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung merupakan SKPD yang hanya mempunyai anggaran Belanja, khusus untuk pembiayaan ada di SKPKD.
61
CALK 2014
5.4. A s e t
5.4.1 Kas di Bendahara
31 Desember 2013
31 Desember 2012
0,00
0,00
Penerimaan
Nilai saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 0,00 dan nilai saldo per 31 Desember 2012 adalah Rp. 0,00. 5.4.2 Kas di Bendahara
0,00
0,00
Pengeluaran
Nilai saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013, adalah sebesar Rp. 0,00 yang terdiri dari : -
Bunga Bank
Rp. 0,00
-
UYHD
Rp. 0,00
Jumlah
Rp. 0,00
62
CALK 2014
Nilai saldo Kas per 31 Desember 2013 tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Opname Kas dan Register Penutupan Kas tanggal 31 Desember 2013 saldo kas tahun 2013 disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 20 bulan Desember 2013. Sedangkan saldo kas tahun 2012 telah disetorkan ke Kas Daerah tahun 2012. 5.4.3 Piutang Retribusi
0,00
0,00
Piutang Retribusi per 31 Desember 2013 adalah Rp. 0,00 dan nilai saldo per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00.
5.4.4 Persediaan
115.944.725,00
121.152.103,00
Saldo persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 115.944.725,00 dan saldo persediaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp 121.152.103,00. Saldo persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 115.944.725,00 terdiri dari : -
Persediaan Habis Pakai
Rp.
115.944.725,00
-
Persediaan Tak Habis Pakai
Rp.
0,00
Rp.
115.944.725,00
Jumlah
63
CALK 2014
Saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 115.944.725,00. Telah sesuai dengan Berita Acara Opname Persediaan tanggal 31 Desember 2013. PERSEDIAAN Saldo Akhir tahun 2012 Persediaan
Rp.
121.152.103,00
Penambahan selama tahun 2013
Rp. 1.111.829.930,00
Jumlah
Rp. 1.232.982.033,00
Dikeluarkan selama tahun 2013
Rp. 1.117.037.308,00
Saldo akhir per 31 Desember 2013
Rp
115.944.725,00
Perincian lihat lampiran Berita Acara Opname Persediaan
5.4.5 Aset Tetap
Saldo
Aset
11.648.053.300,00
Tetap
per
31
Desember
11.166.739.500,00
2013
sebesar
Rp.
11.648.053.300,00 dan Saldo Aset Tetap, per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 11.166.739.500,00. Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 11.648.053.300,00 berasal dari :
64
CALK 2014
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 terdiri dari : 1. Tanah
Rp.
6.600.000.000,00
2. Gedung
Rp.
0,00
3. Peralatan dan Mesin
Rp.
4.967.864.600,00
4. Aset Tetap Lainnya
Rp
80.188.700,0
5.4.5 Aset Lainnya
9.955.000,00
9.955.000,00
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 9.955.000,00 dan Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 9.955.000,00. Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 9.955.000,00 berasal dari : -
Aset Tidak Berwujud
-
Aset Rusak Berat/ Proses Penghapusan
65
Rp.
9.790.000,00
Rp.
165.000,00
CALK 2014
5.5. Kewajiban
5.5.1 Uang Muka dari BUD
31 Desember 2013
31 Desember 2012
0,00
0,00
Saldo Uang Muka (UP) dari BUD per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 0,00, karena seluruh penerimaan uang dari BUD setelah dikurangi belanja kegiatan sisanya telah diserahkan ke KASDA pada tanggal 20 Desember 2013.
5.5.2 Utang Pajak
4.356.000,00
0,00
Berdasarkan hasil audit BPK akibat dari adanya Belanja Langsung Pihak Ketiga sebesar Rp. 39.930.000,00 yang tidak cair maka BKD memiliki Utang pajak sebesar Rp. 4.356.000,00; yang terdiri dari PPh 22 Rp. 726.000,00 dan PPN Rp. 3.630.000,00.
66
CALK 2014
5.5.3 Utang Jangka Pendek
35.574.000,00
0,00
Lainnya
BKD per 31 Desember 2013 memiliki Utang Jangka pendek lainnya sebesar Rp. 39.930.000,00 dari Belanja Jasa Konsultan Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS (33.01) akibat dari akan dicairkan setelah penetapan perwal perubahan mendahului perda APBD 2014, SP2D sudah ada tapi di BJB belum ada datanya karena overload data.
5.5.2 Pendapatan Yang
0,00
0,00
Ditangguhkan
Saldo Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 0,00., Disebabkan BKD tidak mempunyai rekening pendapatan yang ditangguhkan karena bukan unit kerja penghasil.
67
CALK 2014
5.6. Ekuitas Dana
5.6.1 SILPA / (SIKDA)
31 Desember 2013
31 Desember 2012
0,00
0,00
Saldo SILPA/ SIKDA per 31 Desember 2013 sebesar Rp.0,00. Merupakan realisasi belanja selama tahun 2013. 5.6.2 Cadangan Piutang
0,00
0,00
Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 0,00 dan Cadangan Piutang tahun 2012 sebesar Rp. 0,00. 5.6.3 Cadangan Persediaan
115.944.725,00
121.152.103,00
Saldo Cadangan persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 115.944.725,00 merupakan saldo persediaan berdasarkan opname persediaan per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut :
68
CALK 2014
-
Persediaan Habis Pakai
Rp.
115.944.725,00
-
Persediaan Tak Habis Pakai
Rp.
0,00
Rp.
115.944.725,00
Jumlah 5.6.4 Ekuitas dana diinvestasikan
11.658.008.300,00
11.176.694.500,00
dalam Aset Tetap
Saldo Ekuitas dana diinvestasikan dalam asset tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 11.658.008.300,00 dan saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 11.176.694.500,00. Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 11.658.008.300,00.
69
CALK 2014
Tambahan untuk CALK pada BKD Kota Bandung : Penerimaan pada BKD : Jumlah Penerimaan SP2D UP/GU Rp.
9.066.483.633,00
Jumlah Penerimaan SP2D LS
Rp.
12.610.648.884,00
Jumlah Penerimaan Pajak
Rp.
648.586.625,00
Jumlah Total Penerimaan
Rp.
22.325.719.142,00
Jumlah Pengeluaran UP/ GU
Rp.
8.318.292.458,00
Jumlah Pengeluaran SP2D LS
Rp.
12.610.648.884,00
Jumlah Pengeluaran Pajak
Rp.
648.586.625,00
Jumlah Total Pengeluaran
Rp.
21.557.527.967,00
Pengeluaran pada BKD :
Terdapat selisih sebesar Rp. 748.191.175,00 yang terdiri dari Rp.
570.000.000,00
merupakan UP/ GU Nihil
Rp.
178.191.175,00
merupakan saldo kas yang dikembalikan ke KASDA (Rp. 177.491.175,00 dan Rp. 700.000,00)
70
CALK 2014
BAGIAN VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 6.1. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah pengembangan dari
Kantor Diklat Kota Bandung dan Bagian Kepegawaian Setda Kota
Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sejak tanggal 1 Januari 2008.
71
CALK 2014
Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan pegawai maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangan pegawai Kota Bandung. Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009, yang terdiri atas : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Program. 3. Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi : a. Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data; b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
72
CALK 2014
4. Bidang Pengembangan Karier Pegawai, membawahi : a. Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier b. Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan 5. Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahi : a. Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional; b. Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural. 6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi : a. Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan; b. Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung (berdasarkan Perda No. 12 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 12 Tahun 2009) adalah sebagai berikut : Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung (berdasarkan Perda No. 12 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 12 Tahun 2009) adalah sebagai berikut :
73
CALK 2014
KEPALA BADAN SEKRETARIS Jabatan Fungsional
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Kepala Bidang Perencanaan & Kesejahteraan Pegawai
Kepala Bidang Pengembangan Karier
Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Keuangan & Program
Kepala Bidang Pendidikan & Pelatihan
Pegawai
Kepala Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian & Informasi Data
Kepala Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier
Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional
Kepala Sub Bidang Perencanaan Diklat
Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
Kepala Sub Bidang Analisa Kompetensi & Penempatan
Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural & Non
Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Diklat
Struktural
74
CALK 2014
6.2. Keadaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, keadaan sampai dengan Bulan Desember 2013 sebanyak : 95 orang pegawai negeri sipil, dengan tingkat pendidikan beragam, mulai dari tingkat SD sampai tingkat S-3, data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.1. Kondisi Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Jumlah No
Pendidikan
% (Org)
1
SD
1
01,05
2
SLTP
1
01,05
3
SLTA
33
34,73
75
CALK 2014
Jumlah No
Pendidikan
% (Org)
4
D-2
1
01,05
5
D-3
3
03,15
7
D-4
1
01,05
8
S-1
34
35,78
9
S-2
20
21,05
10
S-3
1
01,05
95
100
JUMLAH
Apabila dilihat berdasarkan golongannya, 64,21 % atau 61 orang pegawai BKD Kota Bandung adalah golongan III, sisanya merupakan golongan IV (11 orang atau 11,57%) dan golongan II (22 orang atau 23,15%). Data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
76
CALK 2014
Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013 Berdasarkan Golongan NO
GOL. RUANG
JUMLAH
TOTAL
1.
I/a
0
0
2.
II/a
4
3.
II/b
11
4.
II/c
3
5.
II/d
4
6.
III/a
12
7.
III/b
36
8.
III/c
7
9.
III/d
7
10.
IV/a
5
11.
IV/b
3
12.
IV/c
3
13.
IV/d
0
22
62
11
JUMLAH
95
77
95
CALK 2014
Pegawai BKD Kota Bandung yang telah memperoleh jabatan berdasarkan esselonnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Data Jumlah Pegawai BKD Kota Bandung Tahun 2013 yang memiliki Esselon No
Tingkat Esselon
Jumlah
1
II.a
0
2
II.b
1
3
III.a
1
4
III.b
4
5
IV.a
10
JUMLAH
16
78
CALK 2014
BAB VII PENUTUP
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan APBD Kota Bandung tahun 2013 disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 835 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandung. Namun demikian, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini tetap disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan. Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang
79
CALK 2014
berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Lingkup Pemerintah Kota Bandung. Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini dibuat kembali didasarkan atas hasil audit dari BPK- RI pada Pemerintah Kota Bandung dengan LKPD No. 44.A/LHP/XVIII.BDG/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
Bandung, 10 Juni 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG,
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 19581228 197804 2 002
80
