BAGIAN I. PENDAHULUAN

BAGIAN I . PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

1. Kegiatan di sektor ketenagalistrikan sangat berkaitan dengan masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah. Selama ini keberadaan industri ketenagalistrikan telah memberikan dampak yang positif, baik bagi masyarakat lokal, Pemerintah Daerah maupun bagi kepentingan nasional secara keseluruhan. Namun demikian dalam pelaksanaannya di lapangan, kendala dan hambatan dalam berbagai variasi selalu dihadapi. Kendala dan hambatan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat lokal. 2. Pada beberapa tahun belakangan ini ada kecenderungan bahwa permasalahan yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia berkaitan dengan masalah komunitas masyarakat lokal cenderung meningkat. Disadari bahwa terjadinya masalah (konflik) dapat menjadi suatu hambatan yang sangat mengganggu kinerja. 3. Kesadaran kolektif yang terbangun oleh karena tinggi dan bebasnya arus informasi selama ini telah menimbulkan berbagai permasalahan di sektor ketenagalistrikan. Disamping itu, isu-isu mengenai lingkungan hidup, demokratisasi, dan hak asasi manusia sangat berpengaruh terhadap sektor ketenagalistrikan.

Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Maret 2003

1

4. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meniadakan atau setidaknya mengurangi hambatan-hambatan tersebut di atas dapat dilakukan melalui program Community Development. Namun demikian perlu disadari bahwa community development ini bukan sebagai wahana untuk meredam tuntutan masyarakat lokal. B. Pengertian Community Development 5. Definisi atau pengertian tentang community development telah banyak dikemukakan, di antaranya adalah : •

Arief Budimanta (ICSD) mendefinisikan pengembangan masyarakat (Community Development) adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan sehingga masyarakat menjadi mandiri dan kualitas kehidupan menjadi lebih baik.

•

United Nation Bureau of Social Affairs mendefinisikan community development adalah suatu proses pengembangan sosial-ekonomi masyarakat yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

•

Amri Mazali mengemukakan bahwa community development adalah sebuah proses sosial di mana manusia dapat menjadi lebih kompeten untuk hidup dengan dan mempunyai sejumlah kontrol atas sumber daya lokal.


2

•

Prof. Surna T Djajadiningrat mengemukakan bahwa community development bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat di mana transformasi sosial dapat berlangsung secara berkelanjutan.

6. Dari definisi-definisi di atas dapat disarikan bahwa pada dasarnya community development adalah upaya pemberdayaan untuk mendukung kesejahteraan dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. C. Community Development Sektor Ketenagalistrikan 7. Sektor ketenagalistrikan sudah sejak lama melaksanakan program community development, namun pelaksanaannya belum terstruktur dengan baik dan tidak sinergi dengan kebutuhan masyarakat. Pada umumnya kegiatan yang dilakukan masih bersifat hadiah (charity) seperti pemberian bantuan untuk korban bencana alam, bantuan pembangunan sarana ibadah, bantuan bea siswa dan lain sebagainya. 8. Konsep charity dalam pelaksanaan community development sektor ketenagalistrikan sudah tidak memadai lagi, karena tidak melibatkan kemitraan antara perusahaan dengan stakeholders lainnya. Di masa depan, community development sektor ketenagalistrikan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat local dan kemitraan (partnership) dengan pendekatan partisipatif (bottom-up) sehingga jenis kegiatannya sesuai dengan kebutuhan


3

masyarakat. Namun demikian, kegiatan yang bersifat charity masih tetap diperlukan tetapi porsinya dikurangi. 9. Community Development sektor ketenagalistrikan merupakan suatu tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang diperlukan guna menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan hidup dan jalinan kemitraan timbal balik antara perusahaan dan stakeholders. 10. Dengan demikian, secara substansial kegiatan community development sektor ketenagalistrikan harus merupakan salah satu bagian dari aktifitas bisnis yang harus dilaksanakan sebagai suatu syarat perlu (necessary condition) bagi terciptanya iklim bisnis yang sehat. Konsep community development sektor ketenagalistrikan harus dikembangkan menjadi suatu konsep penyelarasan hubungan antara pelaku usaha sektor ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat lokal. Program Community Development diharapkan akan menjadi bagian asuransi sosial (social insurance) yang akan menghasilkan keharmonisan dan persepsi masyarakat yang baik terhadap keberadaan perusahaan. 11. Community development bersifat site spesific. Kondisi sosial-ekonomi daerah dan karakteristik usaha akan membawa implikasi kepada strategi dan teknik pelaksanaan program yang dilakukan di lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan community development sektor ketenagalistrikan akan berbeda dengan community development sektor migas dan pertambangan. Industri ketenagalistrikan berbeda dengan sektor pertambangan dan migas karena pada umumnya sektor ketenagalistrikan tidak Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Maret 2003

4

mengeksploitasi sumber daya alam seperti yang terjadi pada industri pertambangan dan migas. 12. Program-program community development sektor ketenagalistrikan harus dimaknai juga sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan struktural yang timbul antara masyarakat dengan perusahaan dan mencegah terjadinya konflik. 13. Dengan adanya program community development, sektor ketenagalistrikan akan memperoleh beberapa manfaat, di antaranya adalah : • Perusahaan akan memperoleh informasi dini tentang masalah-masalah yang mungkin timbul; • Dapat menghindari terjadinya konflik dengan masyarakat lokal ataupun Pemerintah Daerah; • Dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik; dan • Hubungan kerja perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal terjalin dengan baik.


5

D. Visi dan Misi Visi 14. Visi Community Development Sektor Ketenagalistrikan adalah terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sekitar ketenagalistrikan secara berkelanjutan”.

“membantu perusahaan

MISI 15. Berdasarkan visi tersebut di atas, misi community development sektor ketenagalistrikan adalah : • memberikan nilai positif kepada masyarakat sekitar perusahaan ketenagalistrikan; • Mencegah sedini mungkin kemungkinan terjadinya konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan ketenagalistrikan; • Meningkatkan harmonisasi hubungan antara perusahaan ketenagalistrikan, masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah setempat; dan • Meningkatkan citra dan performa sektor ketenagalistrikan dalam rangka pelayanan publik yang lebih baik. Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Maret 2003

6

E.

Tujuan

16.

Tujuan dilaksanakannya community development sektor ketenagalistrikan adalah :

• mengembangkan dan meningkatkan kualitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar wilayah usaha penyediaan tenaga listrik; • mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana masyarakat di wilayah sekitar perusahaan penyedia tenaga listrik yang didasarkan pada skala prioritas dan potensi wilayah; • mengembangkan potensi kewirausahaan yang didasarkan pada potensi sumberdaya lokal; • mengembangkan kelembagaan lokal di sekitar wilayah industri ketenagalistrikan; dan • Meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan, masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah. F. Sasaran 17.

Sasaran community development sektor ketenagalistrikan adalah :

• terjalinnya hubungan yang harmonis dan kondusif antara perusahaan ketenagalistrikan dengan masyarakat lokal, Pemerintah Daerah dan stakeholders lainnya; • Meningkatnya citra dan performa sektor ketenagalistrikan sehingga masyarakat merasa ikut memiliki sektor ketenagalistrikan; dan • Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Maret 2003

7

BAGIAN II. PELAKSANAAN A. Metode 18. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan community development sektor ketenagalistrikan adalah metode partisipatif. Yang dimaksud dengan metode partisipatif adalah suatu cara untuk menumbuhkembangkan potensi daerah (sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan) yang ada secara swadaya agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan, penghasilan dan kemakmuran secara berkelanjutan. 19. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatanpendekatan terhadap pemimpin formal (kepala desa, pamong desa dan sebagainya), pemimpin non-formal (tokoh masyarakat) dan pendekatan langsung kepada masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 20. Ada beberapa teknik pendekatan partipasi yang dapat digunakan dalam community development, di antaranya adalah metode Riset Aksi secara Partisipatif (Participatory Action Research). 21. Metode pendekatan ini merupakan gabungan antara kegiatan penelitian atau riset konvensional dengan kegiatan aksi pengembangan. Suatu kegiatan penelitian yang Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Maret 2003

8

rekomendasinya disusun bersama-sama masyarakat yang kemudian menjadi dasar untuk menyususun kegiatan aksi pembangunan bersama-sama masyarakat. 22. Pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan community development ketenagalistrikan adalah :

sektor

• Berbasis masyarakat (community based) yaitu masyarakat bertindak sebagai subjek dalam perencanaan dan pelaksanaan; • Berbasis sumberdaya setempat (local resource based) yaitu kegiatan yang dilakukan harus mengutamakan pemanfaatan sumberdaya setempat dan penggunaan tenaga lokal; • Berkelanjutan (sustainable) yaitu program community development harus berfungsi sebagai penggerak awal dalam pembangunan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan; dan • Community development yang dilakukan harus sejalan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah setempat. B. Prinsip-prinsip 23. Asas community development sektor ketenagalistrikan adalah “dari-oleh-dan untuk masyarakat”. Artinya program yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan arti lain, kegiatan community development sektor ketenagalistrikan bukan hadiah perusahaan kepada masyarakat tetapi kegiatan masyarakat yang dibantu oleh perusahaan. Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Maret 2003

9

24. Titik berat program community development sektor ketenagalistrikan adalah pemberdayaan masyarakat dengan prinsip kemitraan yang berfungsi sebagai penggerak awal (prime mover) dalam pembangunan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. 25. Untuk itu prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengelolaan community development adalah : • demokratis, yaitu setiap pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; • transparan, yaitu pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui secara luas oleh masyarakat; • akuntabilitas, yaitu pengelolaan program harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan finansial; dan • responsif, yaitu pemilihan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 26. Program community development di suatu wilayah dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : • Adanya keinginan dan kebutuhan dari sebagian besar masyarakat lokal; • Adanya dukungan sosial kapital masyarakat; • Adanya peranserta masyarakat yang maksimal mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemantauannya; dan Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Maret 2003

10

• Adanya program pengembangan dari Pemda setempat, yaitu program community development harus sinergi dengan program Pemerintah Daerah setempat C. Program 27. Program community development sektor ketenagalistrikan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal dan program kemitraan yang melibatkan segenap stakeholder. Bentuk kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan program pembangunan daerah. 28. Program community development yang dilakukan pada dasarnya meliputi empat aspek, yaitu : • fisik, seperti pembangunan prasarana fisik berupa pemasangan pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi energi setempat, pembangunan jalan, rumah ibadah sosial, dan sarana lainnya yang dibutuhkan masyarakat; • sumberdaya manusia, seperti pemberian bea siswa, capacity building, peningkatan pengetahuan siswa dan mahasiswa di bidang ketenagalistrikan dan lain sebagainya; • ekonomi, seperti pengembangan usaha kecil dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat; dan • sosial-budaya, seperti pelestarian budaya setempat, peningkatan kesehatan masyarakat dan lain sebagainya.


11

29. Tahap-tahap kegiatan program community development sektor ketenagalistrikan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : • • • • • •

Identifikasi program Perancangan program Penilaian Program Persetujuan. Pelaksanaan Evaluasi

30. Identifikasi program dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, Pemerintah Daerah dan Divisi Community Development Perusahaan. Hasil dari identifikasi ini adalah skala prioritas program yang akan dilaksanakan dan sumber-sumber pendanaan program yang mungkin dapat diperoleh. 31. Kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengajukan program community development diberikan panduan mengenai rancangan program yang meliputi : • • • •

proposal yang harus diajukan pagu dana yang dapat diberikan tipe-tipe program yang akan digulirkan skala waktu penerimaan proposal sampai dengan proposal disetujui


12

32. Rancangan program yang dibuat oleh kelompok masyarakat sekurang-kurangnya harus berisikan : • • • • •

tujuan program kegiatan yang akan dilakukan hasil yang diharapkan sumber daya yang digunakan dana yang dibutuhkan

33. Penilaian program dilakukan oleh suatu Tim berdasarkan pada kriteria dan indikator yang telah disepakati. Apabalia program yang diajukan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, perusahaan dapat menolak program yang diusulkan. 34. Hasil dari penilaian adalah merupakan persetujuan bahwa program tersebut dapat disetujui untuk dijalankan termasuk didalamnya persetujuan tentang pendanaan dan lembaga-lembaga yang akan terlibat. 35. Pelaksanaan program dimulai setelah naskah perjanjian ditandatangani. Dalam pelaksanaan program ini harus dilakukan pemantauan oleh Tim dan Stakeholder secara periodik. Hasil pemantauan dijadikan acuan dalam kegiatan evaluasi program lainnya. 36. Evaluasi program dilakukan ketika program tersebut selesai dilaksanakan. Hasil evaluasi ini merupakan umpan balik untuk program-program selanjutnya. Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Maret 2003

13

37. Kegiatan program community development dinyatakan berakhir apabila kegiatannya sudah selesai atau dibatalkan oleh pihak perusahaan karena suatu alasan yang kuat. Pembatalan kegiatan ini harus dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan Pemerintah Daerah setempat. 38. Suatu kegiatan community development tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan apabila bertentangan dengan program pembangunan daerah dan pelaksanaannya dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan perusahaan dan Pemerintah Daerah. D. Kelembagaan 39. Community Development Sektor Ketenagalistrikan dilaksanakan oleh perusahaan ketenagalistrikan dan masyarakat setempat, sedangkan Pemerintah berperan sebagai fasilitator antara kepentingan perusahaan dan masyarakat. 40. Untuk melaksanakan perogram Community Development dibentuk organisasi yang dapat berbentuk komisi yang beranggotakan wakil-wakil perusahaan, masyarakat dan Pemerintah Daerah. 41. Organisasi yang dibentuk mempunyai fungsi sebagai koordinator dari seluruh kegiatan yang diajukan oleh masyarakat; forum konsultasi dan penentuan program yang akan dilaksanakan; dan sebagai pengawas atas pelaksanaan program yang sedang berjalan. Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Maret 2003

14

Sedangkan tujuannya adalah merumuskan usulan masyarakat, dan mensosialisasikan program kepada masyarakat. Peran Perusahaan 42. Dalam rangka pelaksanaan community development, setiap perusahaan ketenagalistrikan diwajibkan untuk membentuk Divisi Community Development yang tugasnya adalah : • • • • • •

mengidentifikasi program ; merumuskan program yang akan dilaksanakan; menilai kelayakan program; menyusun anggaran biaya; melakukan kerjasama dengan para stakeholders dalam pelaksanaan program; dan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program.

43. •

Hak perusahaan dalam pelaksanan community development adalah :

menolak dan menangguhkan program yang diusulkan masyarakat jika tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan dan atau tidak selaras dengan program Pemerintah Daerah.


15

• memilih beberapa sektor kegiatan yang diusulkan sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia; Peranserta Masyarakat 44. Salah satu kunci suksesnya program community development sektor ketenagalistrikan adalah adanya peranserta masyarakat. Peranserta masyarakat diartikan sebagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri untuk bergerak dalam penyelenggaraan program community development . 45. Bentuk peranserta masyarakat yang diharapkan dalam pelaksanaan community development sektor ketenagalistrikan di antaranya adalah : • pemberian masukan untuk menentukan arah program community development yang akan dilaksanakan; • pemberian masukan untuk merumuskan perencanaan program community development ; • pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan setiap pelaksanaan program community development ; dan • pengajuan keberatan terhadap rencana program community development; 46. Dalam pelaksanaan program community development , masyarakat mempunyai hakhak sebagai berikut : • berperanserta dalam proses perencanaan kegiatan program; Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Maret 2003

16

• mengetahui rencana program secara umum dan rencana program secara rinci; menikmati manfaat dari hasil pelaksanaan program yang dilakukan oleh perusahaan; dan • memperoleh bantuan yang layak atas kondisi yang dialami masyarakat sehubungan adanya kegiatan program oleh perusahaan. 47.

Selain mempunyai hak, masyarakat juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

• berperanserta dalam memelihara kualitas hasil pelaksanaan program; • mentaati program yang telah ditetapkan; dan • memelihara keamanan atas kelangsungan perusahaan usaha penyediaan tenaga listrik yang berada di wilayahnya. Peran Pemerintah 48. Tugas Pemerintah dalam pelaksanaan community development sektor ketenagalistrikan adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Sedangkan perannya adalah sebagai fasilitator antara perusahaan dan masyarakat dan sebagai arbitrator apabila terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat. E. Pendanaan 49. Setiap perusahaan ketenagalistrikan diwajibkan untuk menyediakan dana untuk program community development. Besarnya disesuaikan dengan kondisi perusahaan Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Maret 2003

17

sehingga tidak menjadi beban perusahaan, namun demikian hendaknya tidak terlalu kecil agar dapat memberikan dampak sosial yang cukup berarti. 50. Khusus untuk PT PLN (Persero) sebagai perusahaan yang berbentuk badan usaha milik negara, besarnya dana untuk program community development mengacu pada surat Menteri BUMN No. S-366/M-MBU/2002 tanggal 6 Mei 2002. Dana untuk keperluan community development disisihkan dari laba PT PLN (Persero) maksimum 1% dari laba setelah pajak. Dana tersebut harus diadministrasikan dengan baik dan merupakan satu kesatuan dengan pengadministrasian dana Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). 51. Sumber pendanaan program community development sektor ketenagalistrikan berasal dari anggaran biaya perusahaan yang setiap tahunnya dialokasikan dalam rencana biaya operasional perusahaan; dan sumber biaya lainnya misalnya sumbangan karyawan. 52. Penggunaan dana program community development harus dilakukan dengan prinsip untuk mencapai kemandirian masyarakat yang bentuknya dapat berupa hibah; atau pinjaman modal kerja untuk keperluan pengembangan usaha. 53. Pengembangan usaha yang dilakukan berdasarkan pada prinsip optimasi pemanfaatan sumber daya alam ekonomi yang tersedia setempat. Pertimbangan lainnya adalah pemanfaatan tenaga kerja lokal, dan penerapan prinsip-prinsip kelayakan usaha yang dapat dikembangkan.


18

54. Dari total dana yang dialokasikan untuk program community development , sebagian hendaknya dialokasikan untuk kegiatan meningkatkan pengetahuan masyarakat; khususnya para pelajar dan mahasiswa, di bidang ketenagalistrikan. Kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya adalah pemberian bea siswa, penyelenggaraan wisata sadar listrik dan lain sebagainya. 55. Prinsip pengelolaan dana community development sektor ketenagalistrikan dilakukan sebagai berikut :

dapat

• transparan, yaitu harus jelas kepada siapa dan mengapa dana tersebut diberikan sehingga masyarakat luas mengetahuinya; • akuntabilitas, yaitu harus jelas pertanggungjawabannya dan dapat diverifikasi atau di audit; • fleksibel, yaitu penyalurannya harus jelas kriterianya; dan • azas manfaat, yaitu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. F. Indikator Keberhasilan 56. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan program community development sektor ketenagalistrikan diperlukan parameter atau indikator untuk mengukurnya. Salah satu indikator penting adalah terbentuknya suatu tingkatan sosial-ekonomi masyarakat di sekitar wilayah perusahaan ketenagalistrikan menuju kualitas yang lebih baik. Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Maret 2003

19

57.

Sekurang-kurangnya ada dua indikator keberhasilan yang dapat digunakan, yaitu :

• Indikator ekonomi. Indikator ekonomi ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan; terjadinya tingkatan kemandirian masyarakat dalam kehidupan ekonominya; dan adanya kehadiran prasarana dan sarana fisik dan non-fisik. • Indikator sosial. Indikator sosial ditunjukkan dengan tidak terjadinya gejolak sosial sehingga tercipta hubungan yang harmonis antar masyarakat, perusahaan dan Pemerintah Daerah; dan meningkatnya citra dan performa sektor ketenagalistrikan di mata masyarakat dan Pemerintah Daerah.


20

BAGIAN III. PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN A. Pelaporan 58. Setiap perusahaan usaha ketenagalistrikan diwajibkan melaporkan pelaksanaan program community development yang telah dilaksanakan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan Pemerintah Daerah setempat. 59. • • • • • •

Laporan harus berisikan hal-hal sebagai berikut :

Latar Belakang; Tujuan; Pelaksanaan; Jumlah Dana; Evaluasi Pelaksanaan; dan Lain-lain yang dianggap perlu


21

B. Pembinaan dan Pengawasan 60. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan community development. 61. Dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan di lapangan, perusahaan diwajibkan memberikan fasilitasi. Laporan hasil pemantauan di lapangan dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 62. Apabila dalam pelaksanaan program community development terjadi perselisihan antara perusahaan dan masyarakat local, maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi bertindak sebagai arbitrator.


22

BAGIAN IV. PENUTUP 63. Pedoman Community Development ini disusun agar dapat digunakan oleh perusahaanperusahaan penyediaan ketenagalistrikan dalam melaksanakan program community development. Namun demikian mengingat community development sektor ketenagalistrikan bersifat site specific, maka kepada perusahaan-perusahaan usaha ketenagalistrikan diberikan kebebasan untuk melaksanakan programnya masing-masing dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari pedoman ini.


23

BAGIAN I. PENDAHULUAN

Recommend Documents