BAGIAN I PENDAHULUAN

BAGIAN I PENDAHULUAN LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI KE PROVINSI SULAWESI SELATAN RESES MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2010 - 2011

1.1.

DASAR HUKUM 1. Amandemen

Undang-Undang

Dasar

1945;

pada

perubahan

Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23; 2. Undang-Undang

RI

Nomor

27

Tahun

2009

tentang

Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 4. Surat Pimpinan Komisi V DPR RI kepada pimpinan DPR RI nomor PW/02/8638/DPR-RI/XI/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Daerah Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011. 5. Surat Pimpinan Komisi V DPR RI kepada pimpinan DPR RI nomor PW/02/8870/DPR-RI/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Perubahan Daerah Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011. 6. Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: 16/PIMP/II/2010-2011 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Kelompok pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011.

1.2.

TUJUAN DAN MAKSUD Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI dilakukan dalam rangka pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dewan sesuai peraturan perundangan. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, pada Pasal 53 tentang Tugas Komisi, disebutkan bahwa: 1. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang (legislasi) 2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting) 3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan Kemudian terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3) tentang Tugas Komisi, terdiri atas beberapa hal berikut ini: butir a.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

butir c.

Melakukan pemerintah.

pengawasan

terhadap

kebijakan

Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, maka Komisi V DPRRI dapat mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan dimana pelaksanaan kunjungan kerja tersebut sesuai dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf f yang berbunyi: ”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 53 ayat (3), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, dapat: mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”.

Ada beberapa maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR R ke Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya adalah:

Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

a. Untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan di daerah,

dengan

melihat

secara

langsung

hasil-hasil

pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya terkait dengan lingkup bidang Komisi V DPR-RI yang terdiri atas: Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perhubungan, Bidang Perumahan Rakyat,

Bidang

Pembangunan

Daerah

Tertinggal,

Bidang

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Bidang SAR Nasional. b. Untuk

mengetahui

permasalahan-permasalahan

di

Provinsi

Sulawesi Selatan, utamanya bagi pembangunan Infrastruktur yang pembiayaannya berasal dari dana APBN 2009, maupun bagi pembangunan Infrastruktur tahun anggaran berjalan, yaitu sesuai APBN 2010. c. Untuk menyerap aspirasi di masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan terkait pembangunan infrastruktur dan pembiayaannya melalui APBN 2011. 1.3.

LOKASI DAN WAKTU Dalam Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2010 - 2011, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 21-23 Desember 2010. Dalam masa kunjungan yang dilakukan selama 3 hari tersebut, Komisi V DPR RI melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, serta masyarakat. Adapun pelaksanaan kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 13 Agenda, diantaranya adalah sebagai berikut: 1.

Pemaparan PDAM Maros

2.

Peninjauan Proyek Jalan Maros - Pare-pare

3.

Pemaparan

dan

Peninjauan

Rencana

Pengembangan

Pelabuhan Laut Garongkong


4.

Pemaparan

dan

Peninjauan

Rencana

Pengembangan

Pelabuhan Penyeberangan Andi Matalatta Garongkong 5.

Pemaparan dan Peninjauan Stamet Maros

6.

Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan didampingi Pimpinan DPRD, Muspida, dan dinas-dinas terkait.

7.

Pemaparan dan Peninjauan Bandar Udara Hasanuddin

8.

Pemaparan Kantor SAR Makasar

9.

Pemaparan dan Peninjauan Hasil Bantuan Pengembangan Rumah Swadaya Makasar

10.

Pemaparan dan peninjauan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makasar

11.

Pemaparan dan Peninjauan Rusunawa UNHAS

12.

Pemaparan

dan

Peninjauan

Rencana

Pengembangan

Revitalisasi Pantai Losari dan Centre Of Indonesia 13.

Pemaparan Rencana Pembangunan Bandar Udara Tana Toraja

Tim Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan pada Hari Selasa sampai dengan Kamis, 21-23 Desember 2010 adalah sebagai berikut: 1. H. Muhidin M Said, Mba

Ketua Tim/ F-P.Golkar

2. Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow

Pimpinan/ F-PAN

3. Drs. Riswan Tony DK.

Anggota/ F-PG

4. Drs. Eldie Suwandie

Anggota/ F-PG

5. Drs. H. Roem Kono

Anggota/ F-PG

6. H.M. Malkan Amin

Anggota/ F-PG

7. Irvansyah, S.IP

Anggota/ F-PDIP

8. Hj. Hanna Gayatri, SH.

Anggota/ F-PAN

9. A. Taufan Tiro, ST.

Anggota/ F-PAN

10. Capt. H.M. Epyardi Asda, M.Mar

Anggota/ F-PPP

11. Dra. Hj. Norhasanah, M.Si

Anggota/ F-PPP

12. H. Marwan Ja’far, SE, SH

Anggota/ F-PKB

13. Fary Djemi Francis, M.MA.

Anggota/ F-Gerindra Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

14. Haryanti, S.AB

Sekretariat Komisi V DPR RI

15. Aris Munandar


16. Rudy Haryanta


17. Luki Kusumawardhani, ST. MT.

Staf Ahli Komisi V

Sedangkan mitra kerja Komisi V DPR-RI yang ikut serta dalam kegiatan Kunjungan Kerja Ke Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tim Pendamping, adalah sebagai berikut: A. Kementerian Pekerjaan Umum: 1. Ir. Chaerul Taher, M.Sc

Direktur Bina Pelaksana Wilayah I, Ditjen Bina Marga

2. Ir. Nurdin Samaila

Kepala Balai Jalan Nasional VI, Makasar

3. Ir. Prasetyo, M.Sc

Kepala Balai Sda Pompengan Jeneberang

4. Ir. N. Sardjiono

Kasubdit Wilayah II, Ditjen Cipta Karya

5. Ir. Suprapto, M.Eng

Kasubdit Pantai Ditjen SDA

6. Ir. Syamsul Hadi

Kasubdit Peningkatan Permukiman Wilayah II

7.

Kasie Pembinaan Perenc Tata Ruang

Shafiq Ananta Inum, St.

Kabuaten 8.

Warjono, S. Sos, Mm

Kasubdit Hubungan Antar Lembaga, Puskom

B. Kementerian Perhubungan : 1. Wahyu Satrio Utomo

Sekretaris Badan Pengembangan SDM

2. Ir. M Tohir

Kasubdit Perancangan Fasilitas Pelabuhan Ditjen Hubla

3. Hadi Sukarlianto

Kasubdit Tehnik Pelabuhan Penyeberangan Ditjen Hubdat

4. Nur Isnin Istiartono

Kasubdit Personil Dan Operasi Bandara Ditjen Hubud

5. Rukmalan Sumantri

Kabag TU Departemen Setjen Perhubungan

6. Hardjana

Kasubag AE Transportasi Laut Setjen Perhubungan


7. Erwin Nurhasan

Staf Bagian Ditjen Hubud, Staf Bag Ren

8. Marganda

Staf Bagian Ditjen Hublu

C. Kementerian Perumahan Rakyat: 1.

Ismail Datau

Asdep Pengindaan Perumahan Swadaya

2.

Ir. Rinza Ekoyanto, MT

Kabid Tata Rumah Dan Lingkungan Perumahan

D. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Pdt): 1. Ir. Fatimah Dahlan, MM

Asdep Urusan Infrastruktur Infotel

2. Nanang Soemantri, S Sos,

Kasubag Penyusunan Anggaran

M.Si 3. Franky Eka Paendong, ST

Staf Biro Perencanaan Anggaran

E. Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika: 1.

Drs. Untung Merdjianto,

Kepala Biro Perencanaan

M.Si 2.

Ili Djuheri M, Ba

Kepala Sub Bagian Program dan Penyusunan Anggaran III

3.

Eka Edi Susanta, Se

Staf Sub Bagian Program dan Penyusunan Anggaran III

F. Badan Sar Nasional: 1.

Supena

Sekretarsi Korpri Basarnas


BAGIAN II GAMBARAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI KE PROVINSI SULAWESI SELATAN RESES MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2010 - 2011

2.1. SEJARAH PEMBENTUKAN Lima (5) tahun setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 1950, yang menjadi dasar hukum berdirinya Propinsi Administratif Sulawesi. 10

tahun

kemudian,

pemerintah

mengeluarkan UU Nomor 47 Tahun 1960 yang

mengesahkan

terbentuknya

Sulawesi Selatan dan Tenggara. 4 tahun kemudian, melalui UU Nomor 13 Tahun 1964 pemerintah memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan. Terakhir, pemerintah memecah Sulawesi Selatan menjadi dua, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun

2004.

Sulawesi

Selatan

adalah

sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar, dahulu disebut Ujungpandang. 2.2. KONDISI FISIK DAN GEOGRAFIS Provinsi Sulawesi Selatan

berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI),

terletak pada 0o12’ sampai 8o Lintang Selatan dan 116o48’ sampai 122o36’ Bujur memiliki wilayah seluas tercatat 45.574,48 km2. Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar memiliki lokasi yang


strategis karena dilalui oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal nasional maupun internasional Dari sisi geografis, Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Provinsi Sulawesi Selatan terletak dengan batasan wilayah sebagai berikut: -

Sisi Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara,

-

sisi Barat berbatasan dengan Selat Makassar,

-

sisi Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi

Tengah dan

Sulawesi Barat, -

sisi Selatan berbatasan dengan Laut Flores.

Wilayah Sulawesi Selatan terdiri dari 24 Kabupaten/Kota yaitu 21 kabupaten dan 3 kota, yaitu: TABEL PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011

NAMA KABUPATEN/KOTA

LUAS

IBUKOTA

JARAK KE IBUKOTA PROVINSI (KM) 123

Kabupaten Bantaeng

Bantaeng

(KM²) 396

Kabupaten Barru

Barru

1.175

102

Kabupaten Bone

Watampoe

4.559

174

Kabupaten Bulukumba

Bulukumba

1.155

153

Kabupaten Enrekang

Enrekang

1.786

236

Kabupaten Gowa

Sungguminasa

1.883

11

Kabupaten Jeneponto

Bontosunggu

903

91

Kabupaten Luwu

Belopa

3.000

326

Kabupaten Luwu Timur

Malili

6.945

565

Kabupaten Luwu Utara

Masamba

7.503

440

Kota Makassar

Makassar

142

Kabupaten Maros

Maros

1.619

Kota Palopo

Palopo

142

Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Pangkajene

1.112

Kota Pare-Pare

Pare-Pare

142

155

Kabupaten Pinrang

Pinrang

1.961

182

30 376 51


NAMA KABUPATEN/KOTA

LUAS

IBUKOTA

JARAK KE IBUKOTA PROVINSI (KM) 263

Kabupaten Selayar

Benteng

(KM²) 904

Kabupaten Sidenrengrappang

Rappang

1.883

188

Kabupaten Sinjai

Sinjai

820

220

Kabupaten Soppeng

Watansoppeng

1.359

192

Pada tahun 2008 Kabupaten Toraja Utara dijadwalkan terbentuk, menyusul terbitnya Amanat Presiden, bernomor R.68/Pres/12/2007 pada tanggal 10 Desember 2007, mengenai pemekaran 12 kabupaten/kota. Kondisi topografi Provinsi Sulawesi Selatan ditandai dengan bentuk wilayah yang datar sampai bergunung dengan rentang yang cukup lebar, mulai dari dataran dengan ketinggian 0 m di atas permukaan laut hingga dataran yang memiliki ketinggian di atas 1000 m di atas permukaan laut (dpl). Dataran yang terletak pada ketinggian 1000 m di atas permukaan laut sebagian besar terletak di bagian tengah hingga utara Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan ketinggian di Sulawesi Selatan terbentuk melalui keberadaan sejumlah gunung. Pada perbatasan kabupaten Gowa, Bantaeng, Sinjai dan

Bulukumba

membentang

gunung

Lompobattang

dengan

ketinggian 2.871 meter, juga terdapat gunung Bawakaraeng dengan ketinggian 2.830 meter di perbatasan Kabupaten Gowa dan Sinjai. Di wilayah

Luwu

terdapat

gunung

Bukit

Rantai

Kombala

dengan

ketinggian 3.103 meter, gunung Kambuno (2.900 meter) dan gunung Balease (3.016 meter). Pada wilayah perbatasan Kabupaten Luwu dan nrekang terdapat gunung Rante Mario dengan ketinggian 3.470 meter dan gunung Latimojong dengan ketinggian 3.305 meter. Sulawesi Selatan juga ditandai oleh keberadaan bukit Kars di sekitar Kabupaten Pangkep dan Maros.


Kondisi

temperatur, kelembaban, curah hujan, penyinaran matahari

dan kecepatan angin antara dua wilayah tersebut berbeda pada periode yang sama. Temperatur maksimum di sekitar Makassar adalah 34,5 derajat dan temperatur minimum 22,3 derajat, kelembaban nisbi 66-87 persen, rata-rata penyinaran matahari antara 41-98 persen, serta kecepatan angin rata-rata 3,6 - 7,2 km/jam. 2.3. KONDISI SOSIAL BUDAYA A. Suku dan Bahasa Sulawesi Selatan memiliki keragaman pada

beberapa potensi untuk berkembangnya

tatanan internalnya. Tatanan internal dimaksud

dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis.

Pertama, adalah

tatanan wilayah atau komunitas, yaitu tatanan yang mewujud sebagai hasil interaksi antara masyarakat dengan sumberdaya dan kondisi lingkungan geografis setempat. Interaksi yang bersifat unik itu berkembang sedemikian rupa membentuk kelembagaan masyarakat (tata organisasi kemasyarakatan dan nilai-nilainya serta pengetahuan lokal) yang merupakan soft-structure dari komunitas bersangkutan dalam memelihara keberlangsungan keberadaannya. Kedua, adalah tatanan fungsional, yaitu tatanan yang tidak berbasis kepada wilayah

tetapi memiliki identitas yang spesifik. Dalam

kehidupan sehari-hari, tatanan ini mewujud sebagai organisasi kemayarakatan

lintas

wilayah

yang

berperan

(misi)

untuk

menghasilkan berbagai pilihan (choice) bagi masyarakat serta meningkatkan kemampuan memilih dan menyalurkan aspirasi (voice) dari masyarakat pada bidang kehidupan tertentu. Umumnya, tatanan jenis ini mengacu kepada seperangkat nilai yang bersifat spesifik, yang membuatnya berbeda dengan tatanan lain, walaupun mungkin memiliki visi dan misi yang sama. Keragaman sosial budaya dalam tatanan Sulawesi Selatan sangat tinggi. Sulawesi Selatan pada awalnya mencakup empat etnis besar yakni Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar serta berbagai sub-etnis Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

seperti Duri, Konjo, Bajo dan sebagainya. Dalam perkembangannya, Sulawesi Selatan mengalami pemekaran wilayah, Kabupaten, Polewali Mamasa,

Mamuju

dan

Majene

yang

dominan

etnis

Mandar

tergabung dalam propinsi baru yakni Sulawesi Barat. Etnis Bugis dominan berada di Kabupaten pada wilayah Utara Sulawesi Selatan, sementara etnis Makassar dominan berada di Kabupaten pada wilayah Selatan Sulawesi Selatan. Etnis Toraja tersebar di Kabupaten Tana Toraja dan Luwu, etnis Duri di Kabupaten Enrekang. Gambaran ini menunjukkan keragaman etnis yang tersebar secara relatif pada keragaman wilayah pula. Di balik keragaman etnis tersebut, terdapat pula keragaman dalam sistem nilai dan norma serta adat-istiadat yang spesifik. Masing-masing etnis memiliki bahasa daerah dan mengembangkan pengetahuan asli sesuai setting ekologinya. Variasi-variasi ini terkait pula dengan potensi kearifan lokal yang bisa berkembang dalam tatanan. Selain itu, terkandung pula potensi berkembangnya interaksi sosial dan komunikasi lintas budaya, yang dapat mendorong dinamika perubahan secara lebih kreatif dalam menanggapi spirit zaman. Bahasa yang umum digunakan adalah Makassar, Bugis, Luwu, Toraja, Mandar, Duri, Konjo dan Pattae. Sedangkan Agama: Mayoritas beragama Islam, kecuali di Kabupaten Tana Toraja dan sebagian wilayah lainnya beragama Kristen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan tahun 2008 mencapai 70,22; Angka Harapan Hidup tahun 2008 sebesar 69,60; Penduduk miskin 12,31 persen pada tahun 2009 atau berjumlah 963,6 ribu; Tingkat Pengangguran 8,90 persen pada tahun 2009 atau berjumlah berjumlah 296.559 orang.

B. Kependudukan


Jumlah Penduduk Sampai dengan Juni 2006, jumlah penduduk di Sulawesi

Selatan

terdaftar

sebanyak

7.520.204

jiwa

dengan

pembagian 3.602.000 orang laki-laki dan 3.918.204 orang perempuan. Pada Tahun 2009, Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah berkisar 8 Juta Jiwa. TABEL JUMLAH PENDUDUK PROVINSI SULAWESI SELATAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2008-2009 TAHUN Jumlah Pria (jiwa) Jumlah Wanita (jiwa) Total (jiwa) Pertumbuhan Penduduk (%)

2009

2008

3.836.971 4.071.548 7.908.519 1

3.763.085 4.041.939 7.805.024 1

173

171

Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²) Sumber Data: Sulawesi Selatan Dalam Angka 2010

2.4. KONDISI PEREKONOMIAN Dalam

upaya

mengakomodasi

dinamika

pembangunan

ekonomi

wilayah dalam dua dasawarsa terakhir, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selalan telah menerapkan beberapa program pembangunan strategis, khususrnya berorientasi kepada pengembangan komoditi unggulan. Mulai dari Program Perwilayahan Komoditas yang menitik beratkan pada alokasi ruang pertanian dan Gerakan Ekspor Dua Kali Lipat yang menitikberatkan pada peningkatan produksi. Kedua program ini telah memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan ketahanan ekonomi wilayah yang cukup tangguh. Hal ini terbukti pada saat perekonomian Indonesia menghadapi keterpurukan yang berkepanjangan akibat krisis ekonomi, sementara perekonomian wilayah Sulawesi Selatan dapat pulih dalam waktu yang tidak terlalu lama. Menghadapi fenomena pembangunan saat ini, dimana peranan pemerintah tidak lagi sebagai penggerak pembangunan, telapi hanya


sebagai fasilitator pembangunan yang diikuti oleh keterbatasan sumbersumber

dana

pemerintah,

maka

dirasakan

program-program

pembangunan terdahulu perlu mendapat penyempurnaan melalui pendekatan baru. Di samping itu fokus pembangunan saat ini lebih berorienlasi kepada ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan usaha kecil, mikro dan koperasi, Menjawab keterbatasan dana pembangunan pemerintah menjadikan peranan perbankan sebagai sumber dana pembangunan yang utama. Tetapi disisi lain penyaluran dana kredit yang ditujukan kepada pengusaha kecil. mikro dan koperasi (UKMK) masih terbatas. Selama ini Lembaga-lembaga terkait meliputi lembaga produksi, distribusi, industri, dan perbankan masih berjalan sendiri-sendiri. Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 7,78 persen pada tahun 2008 dan tumbuh sebesar 6,20 persen tahun 2009 atau 7,34 persen (tanpa nikel);Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I tahun 2010 mencapai 7,77 persen dan diperkirakan pada Triwulan II mencapai 8,02 persen; PDRB tahun 2009 (ADHK)

sebesar

Rp

47,31

Triliun

dan

99,90

Triliun

(ADHB);

Pendapatan Perkapita Rp 12,63 Juta pada tahun 2009. Pada

sektor

mengkhususkan

perekonomian diri

di

bidang

wilayah, ini

lembaga-lembaga

menunjukkan

yang

kecenderungan

bertumbuh dengan laju yang cukup tinggi. Walaupun, dari sisi identitas umumnya mirip satu dengan lainnya. Dengan kata lain, kebanyakan lembaga dimaksud menyandang identitas sebagai lembaga ekonomi modern yang memposisikan keuntungan sebagai orientasi utama dengan seperangkat aturan dan nilai yang cenderung serupa pula. Keberadaan lembaga ini bukannya, menambah kualitas keragaman, tetapi justru sebaliknya, karena memarginalkan lembaga tradisional. Kehadiran lembaga ekonomi modern dalam bentuk Bank dan Koperasi telah menggeser lembaga tradisional. Demikian pula kehadiran lembaga pasar modern cenderung meminggirkan eksistensi pasar tradisional. Kehadiran pasar modern yang mestinya menambah keragaman, justru


melemahkan entitas yang sudah ada. Kehadiran perusahaan besar sebagai lembaga ekonomi yang lebih terkonsentrasi pada bidang otomotif dan konstruksi, kurang mendorong produksi manufaktur dan agroindustri, juga menjadi fenomena di balik rendahnya keragaman dalam kelembagaan ekonomi. Lembaga ekonomi dalam perdagangan komoditas utama seperti Kakao, Beras dan Rumput Laut, belum bergeser dari sekedar pedagang pengumpul kearah pencipta nilai tambah melalui industri pengolahan. Gerbang Emas adalah singkatan dan Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat, yaitu suatu program pembangunan Pemerinlah Propinsi Sulawesi Selatan dalam bidang ekonomi kerakyatan, khususnya bagi masyarakat pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya lokal secara optimal.

Program

ini

merupakan

kelanjutan

sekaligus

melengkapi

program-program pembangunan terdahulu, dengan tltik berat pada aspek produksi, pengolahan dan pemasaran dalam satu sistem yang terintegrasi. Tujuan yang ingin dicapai melalui gerakan ini adalah 1. Meningkatkan

produktifitas,

kualitas

serta

nilai

tambah

komoditi melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat lokal. 2. Meningkatkan aksesibilitas petani dan pengusaha kecil dan menengah ke perbankan dan lembaga keuangan 3. Merangsang tumbuhnya aktifitas agroindustri 4. Meningkatkan

peranan

pemerintah

sebagai

fasilitator

pembangunan


Beberapa sektor unggulan Provinsi Sulawesi Selatan 1. Pertanian Sulawesi selatan merupakan penghasil tanaman panan dikawasan timur Indonesia. Predikat sebagai lumbun padi nasional mengukuhkan posisi sulawesi selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial. Selain ini padi sebagi komoditasi tanaman pangan andalan, tanaman pangan lainnya yang dihasilkan sulawesi selatan adalah jagun, ubi kayu, ubi jalar dan kacang – kacangan. Produksi padi sul-sel tahun 2004 sebesar 3.229.912 ton yang dipanen dari area seluas 704.775 ha atau rata-rata 4,58 ton perhektar yang berarti turun sekitar 1,24 persen dibandingkan dengan tahun 2003, yang menghasilkan 4.003.078 ton padi dengan luas panen 847.305 ha dengan rata-rata produksi 4,72 ton per hektar. Sebagian besar produksi padi di sul-sel dihasilkan oleh jenis padi sawah. Jenis padi ini menyumbang 99,65 persen dari seluruh produksi padi atau sebesar 3.218.651 ton sedangkan sisanya dihasilkan oleh padi lading. Produksi jagung sul-sel pada tahun 2004 sebesar 661.249 ton dengan luas panen 192.456 ha atau menghasilkan rata-rata 3,44 ton / ha. Produktivitas tanaman ini relative naik jika dibangdingkan dengan tahun 2003 yang berproduksi rata-rata 2,86 ton/ha. Produksi ubi jalar, ubi kayu dan kacang – kacangan 2. Kehutanan Hutan di sulawesi selatan pada tahun 2004 seluas 3.264.713 ha yang antara lain terdiri dari 1.207.301,90 ha hutan lindung, 488.551,00 ha hutan produksi terbatas, dan 131.041,10 ha hutan produksi biasa. Produksi hasil hutan terdiri dari kayu dan non kayu (seperti rotan dan dammar). Produksi hutan Sul-Sel pada tahun 2004 yang berupa kayu sebesar 147.739,24 kubik. Hasil lainnya yakni rotan 6.478,67 pon dan getah pinus 180.126,000.


3. Perindustrian Sektor industri dapat dibedakan atas industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Data mengenai industri esar dan besar tersedia setiap tahun yang di kumpulkan dengan cara sensus lengkap, sedangkan data industri kecil dan rumah tangga tidak tersedia setiap tahun. Perusahaan Sulawesi Selatan tahun 2004 tercatat sebanyak 65.906 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 210.689 orang jumlah perusahaan ini mengalami penurunan diandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana tercatata 74.212 buah dengan tenaga kerja 209.319. 4. Pertambangan Jenis bahan tambang atau galian yang banyak terdapat di Sulawesi Selatan adalah batu gamping sebanyak 3.443.640,95 ton. Jenis tambang lainnya berupa tanah liat, nikel, pasir, dan marmer. 5. Perikanan Kontribusi sub sektor perikanan pada tahun 1994 terhadap PDRB sebesar 7,67 persen, meningkat menjadi 9,20 persen pada tahun 1999. Sedangkan kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian pada tahun 1994 sebesar 19,98 persen dan meningkat menjadi 21,94 persen pada tahun 1999. Produksi perikanan laut pada tahun 1994 sebesar 394,4 ribu ton dan pada tahun 1999 meningkat menjadi 429,9 ribu ton dengan rata?rata perturnbuhan sebesar 4,23 persen. Produksi perikanan mengalami peningkatan sekitar 4,43 % pertahun yang berhasil dari penangkapan di laut, dan perairan umum, budidaya tambak, kolam dan mina padi. Sedangkan perdagangan hasil perikanan ke luar negeri adalah udang beku, teripang, rumput laut dan telur-telur ikan terbang.


Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada triwulan IV-2010, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun triwulan IV-2009 (sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2010 tercatat sebesar 8,93% (yoy), sementara pada triwulan III-2010 sebesar 7,48%, dan pada triwulan triwulan IV-2009 sebesar 6,53%. Secara tahunan hampir semua sektor

mengalami

peningkatan

pertumbuhan,

sementara

perlambatan pertumbuhan hanya dialami oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan. Laju inflasi tahunan Sulsel pada triwulan IV-2010, masih sejalan dengan proyeksi inflasi di kisaran 6,39 ± 0,5%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi pada triwulan IV-2010 sebesar 6,56% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV-2009 sebesar 3,39% (yoy) namun menurun

dibandingkan

triwulan

III-2010

sebesar

6,58%

(yoy).

Sementara itu, dibandingkan inflasi Nasional sebesar 6,96% (yoy)[1], Inflasi tahunan Sulsel masih tercatat lebih rendah. Kinerja perbankan Sulsel pada triwulan IV-2010 secara umum mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan triwulan III-2010. Hal ini tercermin dari penurunan beberapa indikator perbankan seperti penghimpunan DPK (Dana Pihak Ketiga) dan penyaluran

kredit.

Penyebab

melambatnya

kinerja

perbankan

tersebut terutama karena perlambatan pertumbuhan di sisi kredit dan DPK pada Bank Umum konvensional, sebaliknya kinerja Bank Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih menunjukan peningkatan pertumbuhan pada penghimpunan DPK maupun penyaluran kredit. Sejalan dengan itu, kinerja intermediasi perbankan yang dicerminkan oleh nilai LDR (Loan to Deposit Ratio) secara keseluruhan mengalami perlambatan pertumbuhan, terutama karena pertumbuhan DPK melebihi pertumbuhan kredit. Sedangkan NPLs (Non Performing Loans) pada triwulan laporan secara gross adalah sebesar 2,94%, masih berada dibawah batas aman 5,00%. Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

2.5. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Di wilayah Sulawesi Selatan terdapat 65 sungai yang mengalir dari dataran tinggi. Di wilayah Luwu terdapat 25 aliran sungai. Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, dan Pinrang dialiri oleh sungai terpanjang yakni sungai Saddang (150 km). Sungai WalanaE- CendranaE mengalir di kawasan Bone, Soppeng dan Wajo, di Kawasan Gowa dan Makassar mengalir sungai Jeneberang. Sedangkan untuk danau, yakni danau Tempe dan Sidenreng terdapat di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, sementara di wilayah Luwu terdapat danau Matana dan Towuti. Secara alamiah, wilayah Sulawesi Selatan terdiri atas beberapa Daerah Aliran

Sungai

(DAS),

tepatnya

53

DAS

yang

pengelolaannya

dikelompokkan ke dalam 4 (empat) Wilayah Pengelolaan DAS, yaitu WPDAS Jeneberang, Bila-WalannaE, Saddang, dan Rongkong. Wilayah Sulawesi Selatan dibagi habis oleh WP-DAS tersebut. Pada kawasan pesisir,

termasuk

perairan

yang

ada

dihadapannya,

masih

mendapatkan pengaruh dari DAS yang berada di hilirnya. Dengan kata lain, keberadaan DASDAS ini membuat adanya keterkaitan ekologis yang sangat erat di antara kawasan dan daerah Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan. WP DAS Jeneberang meliputi wilayah 8 (delapan) kabupaten di bagian selatan Sulawesi Selatan, termasuk kota Makassar, mencakup wilayah seluas 825.607 Ha dan kawasan hutan seluas 204.427 Ha. Sekitar 38 persen kawasan hutan di wilayah ini (77.092 ha) merupakan lahan kritis. Dampaknya terlihat pada meningkatnya kerentanan wilayah terhadap banjir dan longsor. Dampak ini mengakibatkan longsor dalam skala besar yang terjadi di hulu DAS Jenebereng pada tahun 2006. Kejadian ini memengaruhi kualitas air baku bendungan Bili-Bili yang memasok kebutuhan air baku bagi penduduk kota Makassar dan sekitarnya. WP DAS Bila-WalannaE mencakup empat kabupaten di bagian tengah Sulawesi Selatan, yaitu kabupaten Sidrap, Wajo, Soppeng dan Bone. Luas lahan kritis di wilayah ini pada tahun 2007 adalah 115.696 ha. Penurunan Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

fungsi lindung kawasan ini telah berlangsung lama dan intensitasnya semakin tinggi dengan dampak langsung yang terjadi adalah semakin mendangkalnya danau Tempe. Akibat pendangkalan tersebut danau Tempe tidak mampu lagi menampung air dari sungai CenranaE sehingga diteruskan ke sungai Walannae yang mengakibatkan banjir setiap tahun di sepanjang sungai di Wajo dan Bone. Selain itu, terjadi juga

banjir

setiap

tahun

di

sekeliling

danau

Tempe

yang

menenggelamkan sejumlah kecamatan di kabupaten Soppeng, Sidrap dan Wajo. WP DAS Saddang terletak di sebelah Utara DAS BilaWalannaE mencakup 5 (lima) kabupaten yaitu Tanatoraja, Enrekang, Sidrap, Pinrang, dan kota Parepare. Sekitar 47,6% lahan kritis Sulawesi Selatan (176.084 ha) terdapat di kawasan hutan wilayah ini. Padahal,

dua bendungan besar yang

memasok sebahagian besar kebutuhan listrik dan mengairi sawah sentra produksi Sulawesi Selatan, yaitu bendungan Benteng dan bendungan Bakaru,

bergantung pada DAS ini. Dampak dari kondisi DAS yang

memburuk itu menimbulkan gangguan serius terhadap kinerja PLTA Bakaru yang pada beberapa tahun yang lalu sempat mengganggu pasokan listrik bagi seluruh wilayah Sulawesi Selatan. WP DAS Rongkong meliputi wilayah di 4 (empat) kabupaten di wilayah Utara Sulawesi Selatan, yaitu Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu dan kota Palopo. Tekanan terhadap DAS ini semakin besar dalam dua dekade terakhir ini setelah pembukaan lahan untuk perkebunan Kakao dan Cengkeh dilakukan secara besar-besaran dan setelah pembangunan infrastruktur transpotasi dilakukan secara intensif. Akibatnya, terjadi banjir setiap tahun yang sebelumnya tidak ada. 2.6. STRUKTUR TATA RUANG DAN WILAYAH Struktur tata ruang Propinsi Sulawesi Selatan menentukan kualitas interkoneksi antar daerah dan antarkawasan, sekaligus merupakan suatu komunitas yang utuh yang memungkinkan Sulsel berartikulasi secara


optimal terhadap dinamika lingkungan eksternalnya. Struktur dimaksud terdiri atas jaringan transportasi, jaringan irigasi dan air baku, jaringan energi (listrik), serta jaringan telekomunikasi. Sulawesi Selatan sangat diharapkan akan menjadi acuan dalam pembangunan di Wilayah Timur Indonesia, yang membuka jalan baik untuk

pembangunan

wilayah

maupun

ruang.

Pengembangan

sumberdaya di Propinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada berbagai isu yang perlu ditangani secara terpadu berdasarkan potensi dan kondisi wilayah

yang

didasarkan

pada

sumberdaya

alam

perlu

lebih

dipromosikan demi perluasan ekonomi, peningkatan pendapatan penduduk, dan pengentasan kemiskinan. Potensi wilayah Sulawesi Selatan yang terletak di Jalur Pembangunan Sumberdaya di Kawasan Timur Indonesia, antara Kalimantan dan Papua membuka peluang Sulawesi Selatan agar dapat memainkan perannya secara maksimal sebagai pusat pemasok sumberdaya dan berfungsi sebagai pusat pengolahan dan perdagangan untuk industri-industri berbasis sumberdaya. Tata Ruang Wilayah Sulawesi Selatan mengharuskan terciptanya pengelolaan kawasan lindung yang mantap sehingga fungsi lindungnya dapat optimal. Adanya arahan pengelolaan dan pengembangan kawasan

budi

daya

yang

dapat

mengakomodasi

kebutuhan

pengembangan seluruh sektor pembangunan yang potensial secara optimal dalam beberapa kawasan andalan. Terciptanya sistem pusat pemukiman di setiap kawasan andalan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan daerah hinterlandnya. Terciptanya sistem

prasarana

wilayah

terpadu

yang

dapat

mendukung

pengembangan sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Tersedianya kebijaksanaan pembangunan yang menyangkut tata guna tanah,tata guna air,dan tata guna sumber daya alam serta kebijaksanaan penunjang pemanfaatan ruang lainnya.


2.7. KONDISI INFRASTRUKTUR Senyatanya, tatanan merupakan perwujudan Dengan

demikian,

Sulawesi

Selatan

dari interkoneksitas.

semestinya

dilihat

sebagai

perwujudan dari berbagai ragam interkoneksitas, mulai dari yang berupa fisik ekologis yang umumnya bersifat terberi

(given), interkoneksitas

buatan (interkoneksitas teknologis), berupa jaringan prasarana wilayah seperti jalan, irigasi, energi dan telekomunikasi, yang kemudian memicu atau mendukung mewujudnya interkoneksitas sosial, baik yang berbasis ekonomi maupun yang berbasis budaya. 1. Jaringan Transportasi Pada saat ini, seluruh ibu

kota kabupaten telah saling terhubung

melalui jalan raya yang pada umumnya memiliki kualitas yang cukup baik, walaupun kapasitasnya mulai di rasakan tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan arus barang dan penumpang, khususnya poros MakassarParepare. Ini membuat waktu jelajah (traveling time) dan fluktuasinya meningkat, khususnya pada musim hujan di mana banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan atau tergenang banjir, pada

musim

liburan

dan

panen

akibat

meningkatkan

arus

penumpang dan barang. 2. Jaringan Energi Jaringan interkoneksitas energi di Sulawesi Selatan telah dapat dilihat sebagai suatu entitas yang utuh, karena telah memiliki jaringan listrik, grid

PLN

20

KV,

yang

mencakup hampir seluruh wilayahnya,

termasuk daerah-daerah terpencil dan pulau Selayar. Sebagian wilayah Luwu Timur memang belum termasuk ke dalam jaringan itu, tetapi kebutuhan listriknya dapat terpenuhi oleh pasokan dari PT. INCO.


3. Jaringan Irigasi dan Air BAku Jaringan Irigasi Sulawesi Selatan yang mencakup 4 (empat) Satuan Wilayah Sungai (SWS) dengan panjang sungai 1922,70 km dan mengairi 207.928 Ha sawah dengan jaringan primer sepanjang 521,86 km dan sekunder 1.823,97 km. Sebagian

besar

jaringan

ini

berada

di

bawah

pengelolaan

pemerintah pusat, yaitu sepanjang 371,34 km dan 1.617,16 km masing-masing unntuk jaringan primer dan jaringan sekunder yang mampu mengairi areal sawah seluas 171,74 Ha. Sisanya, yaitu 124,56 km untuk jaringan primer dan 184,52 km untuk jaringan sekunder, dikelola oleh pemerintah provinsi, dengan luas cakupan area 31.168 Ha. Di antara jaringan irigasi yang disebutkan di atas terdapat jaringan primer sepanjang 25,96 km dan jaringan sekunder sepanjang 21,61 km yang bersifat lintas Kabupaten/Kota yang berada di bawah kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, dengan kapasitas 5.016 Ha.


BAGIAN III HASIL PENINJAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI KE PROVINSI SULAWESI SELATAN RESES MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2010 - 2011 TANGGAL 21-23 DESEMBER 2010

3.1.

SEKTOR PEKERJAAN UMUM Pada Tahun Anggaran 2009 Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan alokasi dana ABPN untuk bidang Ke-PU-an sebesar Rp 2,053.33 Milyar termasuk dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 395.87 Milyar. Besaran alokasi dana pelaksanaan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum untuk Provinsi Sulawesi Selatan TA 2009 bersumber dari APBN adalah sebagai berikut: 1. Sumber Daya Air Sebesar Rp 218.36 Milyar 2. Bina Marga sebesar Rp 710.00 Milyar 3. Cipta Karya sebesar Rp 300.56 Milyar 4. Penataan Ruang sebesar Rp 2.85 Milyar Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp 1,754.01 Milyar yang terdiri dari dana yang bersumber dari APBN Rp 1,535.65 Milyar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 218.36 Milyar. Besaran alokasi dana pelaksanaan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum untuk Provinsi Kalimatan Tengah TA 2010 bersumber dari APBN adalah sebagai berikut: 1.

Sumber Daya Air Sebesar Rp 486.15 Milyar

2.

Bina Marga sebesar Rp 755.53 Milyar

3.

Cipta Karya sebesar Rp 288.83 Milyar

4.

Penataan Ruang sebesar Rp 5.15 Milyar Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

Pada APBN Tahun 2010 tingkat daya serap fisik kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan sangat beragam, dengan daya serap tertinggi dilakukan dalam bidang keciptakaryaan yaitu sebesar 100%. Namun demikian sangat disayangkan dalam bidang bina marga dan sumber daya air, tingkat daya serap fisik tergolong rendah, yaitu sebesar 63,24 % untuk sektor Bina Marga dan 85,14% untuk Sumber Daya Air. Rendahnya daya serap fisik tersebut diakibatkan oleh adanya revisi desain dan realokasi anggaran yang tidak mencukupi sesuai kebutuhan pendanaan. Untuk sektor Bina Marga secara umum besaran dan alokasi pada APBN TA. 2010 Provinsi Sulawesi Selatan yang share dengan APBD khususnya

pembangunan

jalan

&

jembatan

terkait

masalah

pembebasan lahan sebesar Rp. 378,18 Milyar diantaranya adalah untuk Program Lintas Barat sumber dana APBN Murni sepanjang 118 KM untuk pembangunan jalan dan 742 Meter untuk Pembangunan Jembatan. TABEL ALOKASI DANA APBN UNTUK SEKTOR PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2005-2010 PROGRAM

TA 2005

TA 2006

TA 2007

TA 2008

TA 2009

TA 2010

APBN

476.53

893.87

1,081.90

1,514.19

1,657.46

1,535.65

DAK

133.62

275.79

321.73

413.45

395.87

218.36

TOTAL

610.15

1,169.66

1,403.63

1,927.64

2,053.33

1,754.01

Ket: Dalam Milyar Rupiah

3.1.1. SUBSEKTOR SUMBER DAYA AIR A. Umum Sumber daya air meliputi air permukaan dan air bawah tanah. Oleh karena itu sumber daya air yang terdapat dalam suatu wilayah adalah pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah. Wilayah Sungai (WS) telah ditetapkan secara nasional


berdasarkan Peraturan Menteri PU No.11A/PRT/M/2006, sementara cekungan air tanah masih perlu diidentifikasi melalui kajian yang seksama. Konservasi sumber daya air menyangkut upaya untuk menjaga kuantitas dan kualitas air, yang sangat terkait dengan upaya pelestarian lingkungan berupa menjaga dan/atau meningkatkan kualitas

kawasan

lindung

dan

mengendalikan/membatasi

kegiatan di kawasan budidaya yang dapat menurunkan kuantitas dan kualitas air. Pendayagunaan sumber daya air meliputi: irigasi/pengairan untuk kepentingan kegiatan pertanian, penyediaan air untuk kebutuhan air bersih yang mendukung permukiman penduduk dan berbagai kegiatan lainnya seperti industri dalam wilayah, kebutuhan khusus lainnya seperti pembangkit tenaga listrik, penggelontoran saluran pada

kawasan

perkotaan,

air

tawar

untuk

tambak,

dan

sebagainya. Sementara pengendalian daya rusak air terkait dengan upaya mengantisipasi bencana yang disebabkan oleh air, terutama berbentuk banjir. Dengan demikian pengembangan prasarana sumber daya air dalam rangka pengembangan praasrana sumber daya air di wilayah Republik Indonesia, maka program utama Direktorat Sumber Daya Air terdiri dari 4 (empat), yaitu: 1. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber air 2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan pengairan Lainnya. 3. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. 4. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai. Adapun kondisi prasarana sumber daya air di Provinsi Sulewesi Selatan adalah sebagai berikut:


TABEL KONDISI PRASARANA SUMBER DAYA AIR DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO

Luas (Ha)

Kab/Kota

1

Daerah Irigasi Nasional

2

Daerah Irigasi Rawa Nas.

3

374.464

Kondisi Rusak Ringan

Baik 338.820

Rusak Berat

20.640

15.004

1.800

-

-

-

Daerah Irigasi Provinsi

61.504

31.963

17.846

11.695

4

Daerah Rawa Provinsi

24.152

13.283

3.623

7.246

5

Daerah Irigasi Kab/Kota

859.220

182.197

24.42 6

36.639

6

Daerah Rawa Kab/Kota

15,501

7,750

3,099

4,652

B.

Anggaran Pada sub sektor Sumber Daya Air, besaran anggaran yang diterima untuk provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuatif setiap tahunnya dan cenderung menurun. Pada tahun 2007 besaran anggaran yang diterima oleh provinsi ini adalah sebesar Rp 513.62 Milyar, sedangkan

pada

Tahun

berikutnya

mengalami

peningkatan

sebesar 17,65% atau mengalami penambahan sebesar Rp 90,66 Milyar. Peningkatan anggaran pada Tahun 2008 yang dialokasikan untuk Subsektor Sumber Daya Air mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu hanya sebesar 6,58% atau sebesar Rp 39,77 Milyar. Pada Tahun 2010 dan Tahun 2011, alokasi anggaran mengalami penurunan, pada Tahun 2010 anggaran yang diterima adalah sebesar Rp 486.15 Milyar dan direncanakan pada Tahun 2011 (Sesuai dengan Renja-KL), alokasi anggaran di provinsi Sulawesi Selatan pada Sub Bidang Sumber Daya Air akan mengalami penurunan kembali sebesar 1,6 % dibanding dengan Tahun 2010, atau hanya memperoleh anggaran sebesar Rp 478.31 Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

Milyar. Untuk lebih jelasnya besaran anggaran yang diterima Provinsi Sulawesi Selatan mulai dari Tahun 2007 hingga Tahun 2011 berdasarkan sumber anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut. TABEL BESARAN ANGGARAN SUBSEKTOR SUMBER DAYA AIR TAHUN 2007-2011 TAHUN 2007 2008

RP-MURNI 177.22 315.01

PLN 336.40 289.27

TOTAL 513.62

2009

279.40

364.65

604.28 644.05

2010

282.69

203.46

486.15

2011 (sesuai Renja-KL)

478.31

-

478.31

Keterangan: Dalam Miliyar Rupiah

Alokasi anggaran sub sektor sumber daya air di Provins Sulewesi Selatan yang bersumber dari PHLN terbagi atas beberapa kegiatan. Kegiatan

yang memperoleh anggaran dari PHLN diantaranya

adalah Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai,

Danau

Dan

Sumber

Air

Lainnya

dan

Program

Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irgasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya. Biaya yang dialokasikan pada APBN tahun 2010 sebanyak Rp 450,87 milyar, dikelola oleh Balai Besar WS Pompengan Jeneberang dan SNVT WS Pompengan Jeneberang. Sedang yang dikelolah oleh Dinas PSDA Provins di Sulawesi Selatan sebanyak Rp. 64,92 milyar. Alokasi

terbesar

didominasi

pembiayaan

pada

program

pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber

air

lainnya

dengan

kegiatan

terutama

adalah

pengendalian sedimen Gunung Bawakaraeng dan pembiayaan pada program pengembangan, pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lannya. Sumber pembiayaan pada program konservasi adalah pinjaman luar negeri sebanyak Rp. 147, 10 milyar dan APBD provinsi sebanyak Rp. 13,02 milyar. Dan pada program pengembangan jaringan irigasi dengan dana sebanyak Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

Rp. 116,66 sebagian dibiaya dengan pinjaman luar negeri dan sebagian dari rupiah murni sedangkan APBD provinsi sebanyak Rp. 33,73 milyar. TABEL ALOKASI ANGGARAN SUB SEKTOR SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2010 SUMBER PHLN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

NO

BELANJA BARANG

BELANJA MODAL

JUMLAH

04.04.01

Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Air Lainnya

2.635.207

240.000

2.875.207

04.04.03

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irgasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya

1.186.062

19.402.043

20.588.105

4464

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Wismp)

150.000

600.000

750.000

4465

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pisp)

1.036.062

18.802.043

19.838.105

Total Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan

3.821.269

19.642.043

23.463.312

Keterangan: Dalam ribuan rupiah

Tujuan pembangunan pengendali sedimen Gunung Bawakaraeng adalah untuk meminimalisir kekeruhan air sungai Jeneberang sebagai sumber air baku untuk air domestik, industri dan perkotaan dan sumber air baku untuk irigasi. Target pembangunan sebanyak 8 unit sabo dam dan 4 unit bangunan penahan sedimen yang berfungsi sebagai bangunan pelintasan di sungai, dan 1 unit giant sabo

dam,

pengerukan

sedimen

di

dalam

waduk,

yang

seluruhnya berada di sepanjang aliran sungai Jeneberang. Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2010 sudah mencapai dalah sabo dam 8 unit dan 4 unit bangunan pengendali sedimen. Kemudian program prioritas yang telah dilaksanakan dengan pembiayaan APBN/PHLN tahun anggaran 2010 dan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 diantaranya adalah: Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

a. Program

Pengembangan,

pengelolaan

dan

konservasi

sungai, danau, dan sumber air lainnya adalah sebagai berikut : 1). Pembangunan sabo dam di sungai Jeneberang untuk melindungi waduk Bili-bili dan sabo dam sungai Tinco untuk melindungi waduk Ponre-ponre 2)

Pembangunan bendung gerak di Sungai Cenranae yaitu bendung gerak Danau Tempe.untuk mempertahankan muka air di Danau Tempe

3). Pembangunan bendungan di sungai Gilireng, yaitu pembangunan bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo. 4). Pembangunan bendungan di sungai Kelara-Karalloe, yaitu

pembangunan

bendungan

Kelara-Karalloe

di

Kabupaten Jeneponto, dan Gowa. 5). Pembangunan tampungan air di wilayah Mamminasata, yaitu

pembangunan

bendungan

Pamukulu

di

Kabupaten Takalar dan pembangunan bendungan Bontosunggu di Kabupaten Maros. 6). Pembangunan tampungan air di sungai Walanae, yaitu pembangunan bendungan Walimpong di Kabupaten Soppeng, dan Bone. 7). Pembangunan bendungan di Sungai Saddang, yaitu pembangunan bendungan Buntu batu di Kabupaten Enrekang. 8). Pembangunan waduk tunggu di sungai Tallo, yaitu pembangunan waduk tunggu Nipa-nipa di Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa 9). Pembangunan dan normalisasi di sungai Tallo, yaitu pembangunan dan pengembangan sungai Tallo di Kotamadya Makassar.


10).Pembangunan embung 10 unit per tahun di setiap kabupaten b. Program pengembangan, pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. 1). Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Sadang, DI Kalaena, DI Balease, DI Langkeme, DI Bila Kalola, DI Bila. 2). Pembangunan DI Gilireng, DI Matajang, DI Bayangbayang, DI Bajo Makawa, DI Malangke 3). Pembangunan bendungan Torere dan DI Torere 4). Pembangunan bendungan rongkonb dan DI Rongkong 5). Pembangunan Daerah Irigasi bantaran Danau Tempe di Kabupaten Wajo, Soppeng, Sidrap dan Kabupaten Bone c. Program pengembangan dan pengelolaan air baku 1)

Pembangunan air baku Kota Enrekang dan sekitarnya

2)

Pembangunan air baku kota Makale dan sekitarnya

3)

Pembangunan air baku kota Rantepao dan sekitarnya

C. Objek Yang Dikunjungi C.1.Revitalisasi Pantai Losari Sulawesi

selatan

memiliki

panjang

pantai

berkisar

79.000

km

terbentang dari Kabupaten Pinrang sebelah barat sampai dengan Kabupaten Luwu Timur di Bagian Timur, itu belum termasuk panjang pantau pulau-pulau terkecil seperti Pulau Selayar, Pulau Baranglompo, pulau Jampea dan lain-lain. Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan SID/DD Pantai dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pantai di Sulawesi Selatan sejak Tahun 2002 sampai dengan 2008, tersebar pada 7 (Tujuh) Kabupaten, dengan Kegiatan meliputi: - SID sepanjang 90 Km


- Pembangunan fisik (Tembok Laut/ Revetmen) sepanjang 7,072 Km; dan - OP Bangunan Pantai dengan panjang 1,00 Km Pantai Losari yang terletak di Kota Makasar dengan panjang 950m menghadap Barat, merupakan ikon pemeritah Kota Makassar dan merupakan tempat rekreasi. Pengembangan pantai Losari dengan melakukan Revitalisasi ini dilakukan untuk mengamankan Pantai Losari sebagai ruang publik dari abrasi yang disebabkan oleh kekuatan gelombang laut dengan perkuatan dinding sheet Pile dan Balok yang dihubungkan ke tiang pancang sebagai konstruksi pelindung/ angker. Konsep pengembangan Pantai Losari Kota Makasar berawal dari desin ide yang dimunculkan pada tahun 1982, kemudian dilakukan desian awal oleh Tim Jurusan Arsitektur UNHAS pada Tahun 1994, lalu Tahun 2000 dibentuk tim 17 untuk mengaplikasikan rencana Revitalisasi Pantai Losari yang terletak di Kota Makasar. Penentuan desain dilakukan melalui sayembara Nasional desain Revitalisasi Pantai Losari Kota Makasar dan Tahun 2001 Detail Engineering (DED) selesai dilaksanakan oleh pemenang sayembara. Pemancangan pertama dimulai pada tanggal 9 November 2004, pada pekerjaan Struktur Pelataran Bahari (Section B) dan Tahap I Struktur Pelataran Bugis Makassar (Section C) telah selesai dibangun oleh kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2007. Keberlanjutan pembangunan tahap II section C (Pelataran Bugis Makassar) dan pekerjaan pembuatan struktur Pelataran Mandar Toraja (Section A) dan Pelataran Metro Tanjung Bunga (Section D), yang meliputi; Pengadaan Sheet Pile Cap, Pembuatan Balok Beton Pengikat dan Plat Cantilever, Pekerjaan tersebut telah mencapai progress 46,73% per 31 Maret 2009.


MANFAAT PEKERJAAN Pembangunan Revitalisasi Pantai Losari Kota Makassar akan mengamankan 400 Ha permukiman dan menciptakan ruang baru seluas 11 Ha, dengan eperuntukan ruang 30% sebagai Parkir dan pelebaran jalan, 30% sebagai taman

kota

dan

40%

sebagai

pedestiran, Pelataran serta fasilitas penunjang. SUMBER DANA 1.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp 24,287 Milyar (DIPA 2005-2007)

2.

Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 40,00 Milyar (DIPA BBWS Pompengan Jeneberang TA 2008-2009)

C.2.Pembangunan Center Point Of Indonesia Di LOSARI Center Point of Indonesia (CPI), yang terletak di sekitar pantai losari dan Tanjung Bunga telah diawali dengan reklamasi total Pantai Losari, yang sudah dimulai sejak Maret lalu. Nantinya, di kawasan dengan luas total 600 hektar itu akan terdapat bangunan bangunan menjulang tinggi, pusat bisnis dan pemerintahan, kawasan hiburan, hotel hotel kelas dunia yang dilengkapi dengan lapangan golf dengan view ke laut lepas dan pemandangan menakjubkan ke pulau pulau di Teluk Makassar. Center point diperlukan, dalam rangka pengembangan Indonesia bagian Timur dengan tujuan utama: 1. Ikut membangun peradaban Indonesia 2. Mewujudkan Makassar sebagai pusat peradaban nusantara 3. Menjadi pemicu kebangkitan “indonesia Baru”


4. Mewujudkan pusat edukasi sejarah nusantara bagi generasi sekarang dan yang akan datang 5. Mengembalikan Makassar sebagai “kota dunia” 6. Mengembangkan kawasan “kota baru” berstandar global 7. Mewujudkan kota hijau terbaik di Indonesia 8. ICON baru Indonesia 9. Mewujudkan YY No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, UU no 27 Tahun 2007 tentang tata ruang pesisir dan perda no 6 Tahun 2006 tentang rencana tata ruang wilayah makassar. Di kawasan ini direncanakan akan dibangun Istana Presiden, yang berdiri di atas laut. Di kawasan CPI juga akan dibangun Masjid Termegah di Asia, sekelas Taj Mahal di India. Ada juga The Makassar Notradamus, yaitu taman 1000 patung Pahlawan Indonesia. Masih di lokasi yang sama, Makassar juga akan membangun Public Space atau area publik terluas di Dunia. Di lapangan nan luas ini, akan terdapat banyak kawasan hijau, tempat bermain, taman bunga, tempat beristrahat, dan tentunya pantai buatan. Di sekitar kawasan ini juga akan terdapat Waterfront dan Marinas. Center Point Of Indonesia akan dilengkapi dengan dua jalan layang selebar masing masing 40 meter, waterway, monorail dan busway. Monorail di CPI akan menghubungkan kawasan megah ini ke Pusat Kota Makassar, hingga ke Bandara International Sultan Hasanuddin. Di lokasi ini direncanakan akan dilengkapi dengan sebuah menara yang menyerupai Oriental Pearl Tower di Shanghai. Menara setinggi 300 meter itu akan difasilitasi dengan dek anjungan berputar. Menara itu akan dibangun tepat di tengah tengah proyek CPI. Selain itu, Center Point of Indonesia akan memanjakan pengunjung karena sudah terintegrasi dengan Trans Studio Indoor Theme Park, karena akan dilewati oleh jalur Monorail. Nantinya beberapa pantai dan pulau pulau buatan di CPI juga akan dihubungkan dengan kereta gantung (Gondola) terpanjang di Asia. Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

Dinamakan Center Point of Indonesia karena letak Makassar secara geografis terletak tepat di tengah tengah Indonesia. Jika di ukur dari Ujung Sumatera yang jaraknya 2500 Kilometer dan dari Ujung Papua sepanjang 2300 Kilometer, maka Makassar adalah daratan terdekat dari titik pusat Indonesia, yang terletak di antara Laut Jawa dan Selat Makassar. Rencananya tahap awal pembangunan CPI, akan selesai pada tahun 2012. Jika proyek ini selesai, maka Makassar akan melesat menjadi kota metropolitan modern dan terbesar kedua di Indonesia, melampaui Surabaya. Obsesi itu jugalah yang membuat Makassar bertekat untuk menjadi kota dunia di tahun 2030. Tahapan pembangunan Center Point Of Indonesia dari Tahun 2008 sampai Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Ide Dasar dan visi perencanaan (Tahun 2008) 2. Pekerjaan Perencanaan: Feasibility study, Master Plan dan DED. (Tahun 2008-2011) 3. Pekerjaan Amdal dan Sosialisasi (Tahun 2008-2009) 4. Pekerjaan Marketing Investasi (Tahun 2008-2012) 5. Pekerjaan Perijinan dan Regulasi (Tahun 2008-2010) 6. Pekerjaan

Infrastruktur

Dasar

dan

Konstruksi

dasar

(oleh

Pemerintah) yang dilaksanakan mulai Tahun 2008 sampai Tahun 2012. 7. Pekerjaan Infrastruktur lanjutan dan konstruksi lanjutan (Investasi) yang dilaksanakan mulai Tahun 2009 sampai Tahun 2012. Total Anggaran yang dibutuhkan dalam membangun center point of indonesia adalah sebesar RP 907 Milyar yang sumber dananya dapat dilihat pada Tabel berikut:


TABEL RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN CENTER POINT OF INDONESIA TAHUN 2008-2012 URAIAN PEKERJAAN Struktur 1.1 Sheet Pile 1.2 Tiang Pancang 1.3 Inland Cost 1.4 Balok Beton 1.5 Plat Beton 1.6 Talud 2. Penimbunan Darat 3. Penimbunan di Laut 4. Street 5. Jembatan 6. Drainase 7. STP 8. Landscape 9. Land Accuisition 10. Museum 1000 Indonesia Heros 11. Masjid Indonesia Rohimakumullah 12. Menara dari Timur Indonesia Bangkit 183 m TOTAL

BIAYA

1.

SUMBER DANA Pemprov

134.062.500.000,4.500.000.000,200.000.000,7.171.875.000,4.250.000,827.577.000,21.230.953.229,291.192.719.778,57.062.520.000,30.000.000.000,3.600.000.000,3.000.000.000,2.300.000.000,30.000.000.000,21.553.650.000,14.112.000.000,-

Tarkim PSDA Praswil Praswil Pemkot Makasar Pemkot Makasar Pemkot Makasar Pemkot Makasar Swasta Swasta

221.697.000.000,-

Swasta

Rp 907 Milyar

D. Permasalahan Dalam kunjungan kerja komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan sub sektor Sumber Daya Air, diantaranya adalah sebagai berikut: -

Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, dimana dari 7,2 juta ha luas daerah irigasi yang telah dibangun diperkirakan masih sekitar 1,34 juta ha daerah irigasi yang belum dapat berfungsi secara optimal karena adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

-

Kinerja pelayanan jaringan reklamasi rawa belum optimal, dimana dari 33,4 juta ha lahan rawa yang merupakan lahan rawa pasang surut dan rawa lebak termasuk lahan rawa bergambut, sampai saat ini hanya sekitar 1,8 juta ha jaringan reklamasi rawa yang telah dikembangkan

Pemerintah.

Perubahan

garis

pantai

akan

menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Negara -

Pengendalian Banjir Kota Makassar, Sungai Saddang, Sungai Maos & Sungai Rongkong dan Pengendalian Sedimen Bawakaraeng: Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi

-

Prasarana Konservasi Sumber Daya Air: Kondisi air di musim kemarau semakin kecil, sementara terjadi bencana banjir di musim hujan; dan Diperlukan pembangunan tampungan air untuk penyediaan air di musim kemarau dalam rangka menyediakan air baku untuk perkotaan, perdesaan, dan industri serta pengendalian banjir di musim hujan

-

Prasarana Pengendalian Banjir: Sungai di Sulsel saat ini masih 70% yang belum dilengkapi dengan prasarana pengendalian banjir dan saat ini mengalami kerusakan.

-

Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai: Pengembangan daerah rawa masih diperlukan untuk peningkatan produksi perikanan maupun pertanian. Kemudian pengendalian dan penanganan erosi pantai yang menimbulkan kerusakan pada prasarana wilayah maupun perkotaan.

-

Jaringan Irigasi: Luas Jaringan Irigasi : 647.894 Ha terdiri atas Irigasi Teknis : 374.464 Ha, Semi Teknis : 61.504 Ha, Sederhana : 211.626 Ha,. (sumber data Kepmen Pu No. 390/2007) Tingkat pelayanan irigasi teknis dan semi teknis tinggal 60% sehingga diperlukan adanya


rehabilitas; Masih banyak areal persawahan yg belum terlayani jaringan irigasi. -

Penyediaan Jaringan Air Baku: Diperlukan adanya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan air baku yang sudah ada, Pengembangan jaringan air baku diperlukan untuk pemenuhan

kebutuhan air

minum sesuai target MDGs 2015. -

Terjadi alih fungsi lahan beririgasi teknis: Hanya ada sekitar 30.000 ha yang penyediaan airnya dijamin melalui waduk, selebihnya sangat rentan terhadap kekeringan, Luas lahan pertanian yang gagal panen akibat banjir mencapai sekitar 25.000 Ha per tahun (Sul – Sel )

-

Kinerja jaringan irigasi senantiasa mengalami penurunan akibat kebutuhan dana OP jaringan irigasi hanya dapat terpenuhi sekitar 50% - 60% dari AKNOP.

-

Rata-rata ketersediaan air permukaan (utamanya dari sungai) di Sulawesi Selatan 10.000 m3/ kapita/ Th, tetapi tidak merata di setiap wilayah dan setiap waktu.

-

Tingkat kebutuhan air baku per tahun semakin meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, industri, dan perluasan lahan pertanian.

-

Indeks Penggunaan Air (IPA) atau Rasio Kebutuhan/Ketersediaan masih rendah

CENTER POINT OF INDONESIA DI LOSARI -

Membutuhkan anggaran sebesar Rp 60 Milyar untuk memasang site pile di area seluas 16 Ha.

-

Masyarakat mengklaim akan tanah-tanah sekitar CPI

-

Proses perijinan yang berbelit

-

Terjadi akselerasi pendanaan

-

Belum memanfaatkan sumber-sumber dana lain secara maksimal

-

Terdapat komunitas nelayan kerang yang belum terencana


-

Kepemilikan jalan metro oleh pihak swasta, sedangkan jalan tersebut merupakan jalan yang memiliki koneksi dengan CPI

-

Prediksi dapat terjadi pencemaran lingkungan

GAMBAR PENINJAUAN CENTER POINT OF INDONESIA LOSARI

3.1.2. SUBSEKTOR BINA MARGA A. Umum Total panjang jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 115.106 Km, dengan panjang jalan nasional, provinsi serta jalan kabupaten kota sebagai berikut: Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

1. Jalan Nasional

: 34.628 Km

2. Jembatan Pada jalan nasional

: 14.265 Km

3. Jalan Provinsi

: 48.680 Km

4. Jalan Kab/Kota

: 17.533 Km

Saat ini Kondisi Jalan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kondisi baik sebanyak 58,4 %, sedang 32,3 %,rusak ringan 7,1 %, rusak berat 2,2 %. Untuk panjang jalan provinsi 30,2% dengan kondisi baik, sedang 34,5%, rusak ringan 24,4 %, rusak berat 9,1 %, dan belum tembus 1,8 %. B. Anggaran Pada sub sektor Bina Marga, besaran anggaran yang diterima untuk provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2007-2011 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2007 besaran anggaran yang diterima oleh provinsi ini adalah sebesar Rp 340.77 Milyar, sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu Tahun 2008, mengalami peningkatan sang sangat besar hingga mencapai 102,32 % dari tahun sebelumnya atau mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 348,68 Milyar. TABEL BESARAN ANGGARAN SUBSEKTOR BINA MARGA TAHUN 2007-2011 TAHUN 2007 2008

RP-MURNI 294.48 689.45

PLN 46.29 -

2009

534.89

175.12

689.45 710.00

2010

520.81

234.71

755.53

1,003.16

-

1,003.16


TOTAL 340.77


Pada Tahun 2009 dan Tahun 2010, anggaran yang dialokasikan untuk Subsektor Bina Marga mengalami peningkatan, secara berturut-turut dari satu tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 2,98% dan 6,4%. Direncanakan pada Tahun 2011 (Sesuai dengan Renja-KL), alokasi anggaran di provinsi Sulawesi Selatan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 247,63 Milyar atau


peningkatan anggaran sebesar 32,77%. Untuk lebih jelasnya besaran anggaran yang diterima Provinsi Sulawesi Selatan untuk Sub sektor Bina Marga mulai dari Tahun 2007 hingga Tahun 2011 berdasarkan sumber anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut. PROGRAM PRIORITAS 2011 Usulan program/kegiatan PRIORITAS yang menjadi usulan pada RAPBN 2011 antara lain :  Lanjutan pembangunan jalan Lintas Barat  Lanjutan Program EINRIP  Penanganan standarisasi lebar jalan minimal 6 m pada ruas jalan strategis  Penanganan Metro MAMMINASATA C. Permasalahan Beberapa permasalahan yang terkait dengan sub sektor Bina Marga di Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: -

Beberapa kabupaten mengalami kesulitan dalam memenuhi dana pembebasan lahan, sehingga membutuhkan bantuan pemerintah provinsi dan pusat diantaranya yaitu daerah kabupaten Maros, kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru.

-

Kontraktor yang on going sampai sekarang masih terkendala oleh lahan, sehingga masih diperlukan perpanjangan waktu sampai akhir T.A 2010 dan dimungkinkan sampai akhir 2011 jika lahan belum tuntas secepatnya.

-

Beberapa

kontraktor

mengajukan

optimasi

kontrak

jika

pembebasan lahan masih terkendala, sehingga jika hal itu terjadi kemungkinan akan dilakukan pelelangan ulang setelah lahan bebas.


-

Alokasi anggaran untuk kontrak original, maupun kontrak amandemen,

serta

eskalasi

belum

terpenuhi

secara

keseluruhan T.A 2010, sementara kontrak berakhir 2010 -

Beberapa paket pekerjaan harga satuan rendah, sehingga menyulitkan mencari material dan tenaga.

-

Belum tuntasnya pembangunan lintas utama (lintas barat) dan jalan lintas timur sulawesi selatan untuk pemenuhan standar lebar menuju standar minimal. (Makassar -Maros Pare-Pare - Bts. Sulbar; Makassar - Takalar - Jeneponto Bantaeng -; Bulukumba - Sinjai - Sengkang - Tarumpakkae; Sidrap - Enrekang - Tator – Palopo); ruas jalan Maros – Bone.

-

Rendahnya pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan pada

kawasan

metropolitan

mamminasata

(Maros,

Sungguminasa, Makassar, Takalar). 3.1.3. SUBSEKTOR CIPTA KARYA A.

Umum Bertambahnya jumlah penduduk berdampak pada peningkatan jumlah

kebutuhan

akan

papan

(rumah)

yang

sehat

dengan

lingkungan yang baik dan didukung oleh infrastruktur yang layak. Program prioritas pemerintah adalam pemenuhan rumah bagi masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan di Provinsi Sulawesi Selatan, maka dibangunlah Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) menggunakan dana APBN yang diharapkan dapat menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat khusunya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).


B.

Anggaran Pada sub sektor Cipta Karya, besaran anggaran yang diterima untuk provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2007-2011 sangat fluktuatif. Pada Tahun 2008 mengalami penupenurunan, Tahun 2009 mengalami Peningkatan, pada Tahun 2010 alokasi anggaran bagi pembangunan di bidang Cipta Karya mengalami penurunan dan kemudian meningkat lagi pada Tahun 2011. Pada Tahun 2007 besaran anggaran yang diterima oleh provinsi ini adalah sebesar Rp 227.51 Milyar, sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu Tahun 2008, mengalami penurunan sebesar 4,11% atau sebesar Rp 9,37 Milyar. Pada Tahun 2009, anggaran yang dialokasikan untuk Subsektor Cipta Karya mengalami peningkatan sebesar 37,78 %, namun demikian pada Tahun 2010 anggaran yang diterima berkurang sebesar Rp 11,73 Milyar atau sebesar

3,9%. Direncanakan pada Tahun 2011 (Sesuai

dengan Renja-KL), alokasi anggaran di provinsi Sulawesi Selatan mengalami

penambahan

anggaran

sebesar

Rp

146,12

Milyar

(peningkatan sebesar 50,59%). Untuk lebih jelasnya besaran anggaran yang diterima Provinsi Sulawesi Selatan untuk Sub sektor Cipta Karya mulai dari Tahun 2007 hingga Tahun 2011 berdasarkan sumber anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut. TABEL BESARAN ANGGARAN SUBSEKTOR CIPTA KARYA TAHUN 2007-2011 TAHUN 2007 2008

RP-MURNI 143.84 183.59

PLN 83.67 34.55

TOTAL 227.51

2009

169.18

131.38

218.14 300.56

2010

190.42

98.41

288.83


434.95

-

434.95



C.

Objek Yang Dikunjungi

C.1 Rusunawa Mariso - Makassar Rusunawa Mariso-Makasar dibangun dalam rangka peremajaan kota, serta dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rusunawa Mariso dibangun dengan menggunakan anggaran Tahun 2008-2009 sebesar Rp Rp. 28.307.653.000,- Jumlah total unit sarusun yang dibangun adalah sebanyak 198 unit, dengan infrastruktur pelengkap berupa listrik dari PLN dan air minum dari PDAM. DATA PEKERJAAN Lokasi

: Kawasan Mariso

Jumlah Bangunan

: 2 Twin Blok, 5 Lantai

Type Unit Hunian

: 24 M2

Jumlah Unit Hunian

: 198 Unit

Struktur Bawah

: Pondasi Tiang Pancang

Struktur Atas

: Priska System

Kontraktor

: PT. Putra Jaya

SPESIFIKASI MATERIAL BANGUNAN Dinding Luar

: Batako + Plester + Aci + Cat

Dinding Dalam

: Batako + Plester + Aci + Cat

Lantai Hunian

: Keramik 30 X 30 Cm

Kamar Mandi

: Lantai Dinding

: Keramik 20 X 20 Cm : Keramik 20 X 25 Cm

Dapur

: Kitchen Zink + Keramik

Kusen

: Alumunium

Pintu

: Alumunium + Calsiboard

Plafond

: Beton Ekspose S/D Lantai 4 Hollow + Grc Pada Lantai 5


C.2 PDAM Kabupaten Maros Sumber air baku yang dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan air bersih di kabupaten Maros adalah berasal dari IPA Bantimurung dan Bendungan Carangki. IPA Bantimurung memiloiki kapasitas debit air 500 liter/detik, namun yang dapat diusahakan baru mencapai 70 liter/detik. Sedangkan Bendungan Carangki hanya dimanfaatkan 50 liter/detik, meskipun kapasitas IPA Carangki tersebut dapat mencapai lebih 1000 liter/detik. Potensi air baku pada Bendungan Carangki sudah tidak dapat dikembangkan

lagi

karena

sebagian

besar

potensinya

diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah Kota Makassar dengan kapasitas terpasang 1.000 liter/detik. Oleh karena itu, PDAM

Kabupaten

Maros

hanya

dapat

mengembangkan

kapasitas IPA Bantimurung, mengingat pertumbuhan penggunaan air bersih yang semekin meningkat. Kawasan Bandar Udara Sultan Hasanuddin yang baru membutuhkan suplai air sebanyak 80 liter/detik, sehingga dalam pengembangannya, PDAM Kabupaten Maros terus melakukan peningkatan kapasitas. Kendala

yang

dihadapi

pada

pemanfaatan

air

baku

di

Kabupaten Maros sebagai air bersih adalah investasi yang tinggi, sementara potensi sumber air baku di wilayah ini cukup banyak PAPARAN PDAM MAROS


dan belum dimanfaatkan, sebagaimana

pada sumber air

Panttontongan yang juga berlokasi di Kecamatan Bantimurung. Pada Tahun 2010, PDAM Kabupaten Maros hanya mampu melayani 18% penduduk yang ada. Sedangkan di prediksi pada Tahun 2030 jumlah penduduk akan meningkat sekitar 5 (lima) kali dari penduduk saat ini. Ini berarti PDAM Kabupaten Marus harus mampu meningkatkan kinerjanya dalam menyediakan air bersih, agar tingkat pelayanan tidak menurun, bahkan dapat memenuhi target, yaitu melayani penduduk sebesar 76%. TABEL KEBUTUHAN PELAYANAN AIR BERSIH TAHUN 2009-2030 URAIAN

SAT

2009

2010

2011

2016

2020

2025

2030

Penduduk Terlayani Tingkat Pelayanan Jumlah Sambungan SR Jumlah Sambungan HU Kebutuhan Air Ratarata Kap. IPA yg dibutuhkan Kap. Distribusi NRW

Jiwa % Unit Unit

56.544 18 8.874 33

56.718 18 8.903 33

58.370 19 9.145 35

190.722 56 30.287 90

225.081 69 38.301 111

251.541 73 54.119 126

270.356 76 58.213 135

L/dt L/dt L/dt %

114 137 171 27

115 138 172 23

127 153 191 20

373 448 559 20

482 579 724 20

542 651 813 20

589 708 884 20

SPESIFIKASI Luas wilayah pelayanan

: 259 km2

Area pelayanan

: 9 kec. & 23 kel/desa

Penduduk terlayani

: 68.096 jiwa

Cakupan daerah pelayanan

: 49,33 %

Cakupan pelayanan kabupaten : 22,20 % Kapasitas produksi

: 130 l/s

Air produksi

: 3.012.494 m3

Air distribusi

: 2.823.432 m3

Air terjual

: 2.036.276 m3

Kehilangan air

: 27, 87 % ( 787.156 m3 )


Tarif dasar

: Rp. 2.300

Jumlah pelanggan

: 9. 375 sl

Rasio karyawan

: 9,88 karyawan /1000 plgn

Harga pokok produksi

: Rp. 4.371 /m3

Tarif rata-rata

: Rp. 3.554 /m3

Full cost recovery ( fcr)

: 81 %

Efesiensi penagihan

: 87,41 %

Panjang jaringan

: 260.021 m

Pipa transmisi

: 2.410 m

Pipa distribusi

: 257.611 m

Waiting list ( daftar tunggu)

: 17. 244 sl , bandara hasanuddin 20 l/dt, auri 10 l/dt

Untuk meningkatkan pelayanan akan air bersih, maka PDAM harus melakukan pengembangan yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Total anggaran yang diperlukan untuk mengembangkan SPAM adalah sekitar Rp 114 Milyar. TABEL RENCANA ANGGARAN PENGEMBANGAN SPAM PROVINSI SULAWESI SELATAN JUMLAH BIAYA (RP.000.000)

URAIAN PEKERJAAN A. Transmisi Air Baku ke IPA Baru: Dari Intake S. Bantimurung – Lokasi IPA Baru

41.185

B. Transmisi Air Minum: dari Reservoir ke B-Pump Mandai

19.864

Pelayanan SPAM Bantimurung JDU Lau; Bontoa; dan Turikale

12.168

JDU Maros Baru; Lau; dan Turikale

5.167

JDU Marusu dan Mandai/Bandara Hasanuddin

12.532

JDU Marusu; Maros Baru; Turikale; Simbang; dan Mandai

14.875


JUMLAH BIAYA (RP.000.000)

URAIAN PEKERJAAN Pelayanan SPAM Pattontongan JDU Moncongloe; dan Tanralili

8.785 114.576

Jumlah (belum termasuk pajak berlaku dan Reservoir/IPA/Bangunan Pendukung) D. Permasalahan

Beberapa Permasalahan yang ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan sub sektor Cipta Karya adalah sebagai berikut: -

Masih

terdapat

1.838

Ha

Luas

genangan

lingkungan

permukiman yang belum tertangani secara optimal. -

Cakupan pelayanan persampahan saat ini sudah mencapai 72 % (6.151.250 jiwa)

-

Cakupan pelayanan air limbah saat ini baru mencapai 29,16 % (1.971.554 Jiwa)

-

Luasan kawasan kumuh saat ini mencapai 6.134,22 Ha (15%) yang belum tertangani secara optimal.

-

Kesenjangan pemenuhan kebutuhan rumah (Backlog) cukup besar yaitu 340.975 unit rumah.

-

Kondisi PDAM saat ini didominasi oleh kategori kurang sehat 16 Kab./Kota, Kategori sehat 5 Kab./Kota dan sakit 3 Kab./Kota .

-

Rendahnya cakupan pelayanan air limbah, rendahnya perilaku masyarakat dalam penanganan air limbah, menurunnya kualitas pengelolaan persampahan, pencemaran udara dan air yang diantaranya disebabkan oleh menurunnya kualitas pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

-

Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih perkotaan yaitu 38 %, dimana cakupan pelayanan air bersih oleh PDAM baru mencapai 20,23% sedangkan pemenuhan kebutuhan air bersih


masyarakat yang bersumber dari sumber air terlindungi maupun tidak terlindungi adalah 56%. Permasalahan PDAM Kabupaten Maros

3.1.4. A.

-

Kapasitas sangat terbatas

-

tarif belum full cost recovery (fcr)

-

rasio karyawan belum ideal/ sumber daya manusia masih rendah

-

tingginya biaya produksi

-

klasifikasi pelanggan belum sesuai

-

tingkat kehilangan air masih tinggi

-

besarnya beban hutang jangka panjang

SUBSEKTOR TATA RUANG Umum Propinsi

Sulawesi

Pekerjaan

Umum

Selatan (Ditjen

bekerja Cipta

sama

Karya).

dengan

Departemen

Penataan

ruang

kota

dankabupaten secara formal dipelopori dengan penyusunan RIK Kota Ujungpandang (Makassar) pada tahun 1984 oleh konsultan PT. BIEC, Bandung. Setelah itu, diikuti oleh 22 daerah

lainnya sertaibukota

kecamatan di tiap kota/kabupaten sekitar dekade 1980-1990an. Berdasarkan

RTRW

Provinsi

Sulawesi

Selatan

Tahun

2009-2029,

disebutkan bahwa Tujuan umum penataan ruang wilayah Provinsi ini adalah untuk menata ruang wilayah Sulawesi Selatan termasuk pesisir dan

pulau-pulau

kecilnya

menjadi

simpul

transportasi,

industri,

perdagangan, pariwisata, permukiman, pertanian, lahan pangan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan daerah aliran

sungai, secara sinergis antar sektor maupun antar wilayah,

partisipatif, demokratis, adil dan seimbang, dalam sistem tata ruang wilayah

nasional,

yang

bermuara

pada

kesejahteraan rakyat, khususnya warga

proses

peningkatan

Sulawesi Selatan secara

berkelanjutan. Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

Sedangkan tujuan khusus dari disusunnya RTRW Provinsi Sulawesi Selatan adalah: mengembangkan fungsi Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi; mengarahkan

peran

Sulawesi

Selatan

sebagai

lahan

pangan

berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Sulawesi Selatan, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat; mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro,

maupun wisata

belanja; memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut dan udara, serta terpadu antara wilayah Kabupaten/kota; meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah Kabupaten/kota yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan daerah, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya; secara khusus mengarahkan penataan ruang

wilayah pesisir dan

kepulauan menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan Saat ini 24 kab/kota di Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan revisi RTRW, dan kondisi akhir RTRW kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 2 Kab/kota tahap persetujuan substansi di BKPRN 12 Kab/kota dalam pembahasan BKPRD Provinsi 10 Kab/kota tahap penyelesaian Revisi RTRW


B.

Anggaran Untuk sub sektor Tata Ruang anggaran yang diterima oleh Provinsi Sulawesi Selatan, bersumber dari rupiah murni, tidak ada yang bersumber dari PLN. Besaran anggaran yang diterima untuk sub sektor tata ruang tidak sebesar sub sektor lainnya, namun tetap mengalami perubahan bersaran anggaran yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Anggaran yang diterima pada Tahun 2007 adalah sebesar Rp 5,89 Milyar dan pada Tahun 2008 mengalami penurunan anggaran sehingga anggaran yang diterima adalah sebesar Rp 2,32 Milyar. Namun demikian mulai Tahun 2009 hingga Tahun 2011, anggaran sub sektor

tat

riuang

mengalami

peningkatan,

dengan

besaran

peningkatan untuk setiap tahunnya secara berturut-turut adalah sebesar 22,84%, 80,70% dan 11,61%. TABEL BESARAN ANGGARAN SUB SEKTOR TATA RUANG TAHUN 2007-2011 TAHUN 2007 2008

RP-MURNI 5.89 2.32

PLN

2009

2.85

-

2.32 2.85

2010

5.15

-

5.15


6.16

-

6.16

-

TOTAL 5.89


C. Permasalahan -

RTRW Provinsi Sulawesi Selatan merupakan RTRW Provinsi Pertama yang selesai di PERDA kan di Indonesia, namun pada akhir tahun 2010 belum satupun dari Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang menyelesaikan PERDA RTRW nya. Sehingga perlu segera dilakukan dorongan kepada setiap Pemerintah Kabupaten/ Kota agar segera direalisasikan agar


kondisi Penataan ruang di Sulawesi Selatan menjadi lebih terarah dan terpadu dalam pelaksanakan pembangunan. -

Masih perlunya dukungan perencanaan tata ruang dan pengembangan infrastruktur di Kawasan Strategis Nasional (Mamminasata, Kapet Pare-pare, Kawasan Sorowako dsk, dan Kawasan Toraja dsk)

-

Masih

terkendalanya

target

penyusunan

revisi

RTRW

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sampai batas waktu yang ditetapkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni 3 (tiga) tahun setelah UU tsb ditetapkan, disebabkan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah baik di bidang pendanaan, informasi, maupun kapasitas SDM. -

Kawasan strategis provinsi: Belum ditindaklanjutinya Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk rencana rinci kawasan strategis provinsi disebabkan keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

3.2.

SEKTOR PERHUBUNGAN Keberhasilan

pembangunan

sangat

dipengaruhi

oleh

peran

perhubungan sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya,

dan

pertahanan

keamanan.

Keberhasilan

Sistem

perhubungan dapat dilihat dari segi efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan sistem. Oleh karena itu, pengembangan

transportasi

sangat

penting

artinya

dalam

menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, karena transportasi

berfungsi

sebagai

katalisator

dalam

mendukung

pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.


Sektor perhubungan merupakan salah satu sektor pilar dalam mendukung percepatan pembangunan Indonesia karena berbagai alasan. Pertama pembangunan sektor perhubungan meningkatkan interaksi dan membuka terjadinya pemahaman antar masyarakat. Kedua, dari segi ekonomi, pembangunan perhubungan membuka peluang terjadinya perdagangan antar wilayah sehingga dapat mengurangi perbedaan harga antar wilayah. Ketiga, pembangunan perhubungan

meningkatkan

mobilitas

tenaga

kerja

sehingga

mengurangi konsentrasi keahlian dan ketrampilan pada beberapa wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan telah dan akan terus melaksanakan berbagai program pembangunan perhubungan untuk mendukung program pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam rangka mengembangkan sektor perhubungan di Provinsi Sulawesi Selatan, maka pada Tahun Anggaran 2009, Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan anggaran Untuk sebesar

Rp 580,697 Milyar,

dengan rincian: a) Perhubungan Darat

: Rp 36,483 Milyar

b) Perhubungan Laut

: Rp 165,877 Milyar

c) Perhubungan Udara

: Rp 378,337 Milyar

Besaran Alokasi Dana APBN bidang perhubungan tahun 2010 tersebut terdiri atas 4 bidang dan 28 satuan kerja. Besaran dan alokasi untuk Bidang Darat dialokasikan pada pengadaan/pemasangan ramburambu jalan, marka dan traffic light. Adapun untuk sharing dengan APBD pada bidang udara yaitu : Master

Plan

Bandara

Baru

Tana

Toraja

(Buntu

Kunik)

dan

pembangunan pagar di Bandara Bua Sedangkan pada Tahun 2010, penerimaan anggaran untuk sektor perhubungan mengalami adalah sebesar Rp 304,744 Milyar, dengan rincian: a) Perhubungan Darat

: Rp 36,705 Milyar Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

b) Perhubungan Laut

: Rp 131,786 Milyar

c) Perhubungan Udara

: Rp 136,253 Milyar

3.2.1. SUBSEKTOR PERHUBUNGAN UDARA A. Umum Perhubungan

udara

memegang

peranan

penting

dalam

menghubungkan antar daerah di Wilayah Indonesia Bagian Timur, mengingat lokasi Sulawesi Selatan yang strategis serta dapat menjadi pusat pelayanan bagi provinsi-provinsi sekitarnya, sehingga angkutan penerbangan menjadi alat transportasi yang sangat penting terutama untuk mendorong pergerakan jasa, barang dan manusia terutama dalam kegiatan perekonomian.

B.

Objek yang Ditinjau

B.1. Bandar Udara Hasanuddin- Makasar Bandar Udara Hasanuddin pada tahun 1935 dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan nama Lapangan Terbang Kadieng, yang terletak sekitar 22 kilometer disebelah utara kota Makassar dengan konstruksi lapangan terbang rumput. Diresmikan pada tanggal 27 September 1937. Saat ini Bandar Udara Hasanuddin dengan kelas IA ini, dikelola oleh PT.Angkasa Pura I. Anggaran pembangunan Bandar Udara pada TA 2010 adalah sebesar Rp 34,68 Milyar dengan program berupa: -

Pembangunan

Transportasi

Udara,

yang

terdiri

atas:

Pembangunan gedung kantor tahap II, pembangunan jalan arteri akses Bandara Internasional Hasanuddin Makassar dengan semen beton (5000 m x 5 m), pembuatan talud penahan tanah dengan batu kali 1713 m3, pembangunan gedung operasional TYPE 45 (36 UNIT, LANJUTAN); -

Restrukturisasi kelembagaan dan peraturan transportasi udara; serta Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

-

Penerapan kepemerintahan yang baik

SPESIFIKASI Data-data Bandara Hasanuddin sebagai berikut : Jarak dari kota

: 22 km (Kota Makassar)

Kemampuan

: B-7379 / B-734

Koordinat / elevasi

: 050 03’39” LS – 1190 33’16” BT/47 FEET

Pelayanan LLU

: ADC, APP, ACC, RDARA

Panjang Landasan / Arah / PCN

: 3.100 m x 45 m/13-31/63 FCXU

Taxiway

: 346.846 m²

~ T/W E&F (Exit T/W)

: 135 m x 28 m

~ T/W J (Exit T/W)

: 250 m x 45 m

~ T/W (Paralel)

: 181 m x 23 m

Apron

: Flexible : 37.765 m² Rigid : 228.392 m²

Terminal (dom)

: 53.045 m²

Terminal (int)

: 8.770 m²

Terminal (kargo)

: 1.728 m²

Tahapan pembangunan Bandar Udara Sultan Hasanuddin adalah sebagai berikut: 1) Tahun 2007 Pembangunan Transportasi Udara dengan melakukan Pekerjaan Konstruksi dan supervisi, Pengembangan/ Pembangunan Bandara Hasanuddin-Makassar 2)

Tahun 2008

Pembangunan Transportasi Udara dengan kegiatan berupa Pekerjaan Konstruksi Sisi Udara Tahap II (Multi Years: 2 PKT), Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Peralatan Navigasi Udara (Multi Years)

3)

Tahun 2009 Pembangunan Transportasi Udara dengan kegiatan berupa Lanjutan Pekerjaan Konstruksi Tahap II (Multy Years) Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

4)

Tahun 2010 Pembangunan Transportasi Udara dengan melakukan Pembayaran Sisa Konstruksi Sisi Udara Tahap II

TABEL REKAPITULASI ANGGARAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN No 1

2

3

4

Tahun Anggaran / Program

2006

Pembangunan Transportasi Udara Rehabilitasi Dan Pembangunan Transportasi Udara

0

Restrukturisasi Kelembagaan Dan Peraturan Transportasi Udara

0

Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Total

0

2007

2008

2009

2010

151.199.930

283.038.380

307.863.811

28.894.990

0 0

1.073.656

4.711.647 0

151.199.930

283.038.380

307.863.811

Adapun Program kegiatan dan kebutuhan anggaran

34.680.293

pada Tanun 2011

adalah sebagai berikut: 1) Program Dukungan manajemen & dukungan teknis lainnya ditjen perhubungan udara berupa belanja pegawai, belanja barang, dan PNBP dengan kubutuhan anggaran sebesar Rp19.236.643.000 2) Program Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara berupa: pembuatan pelataran parkir kendaraan, pemasangan

paving

block

garasi

kendaraan

operasional,

pembuatan pagar brc tinggi 1,75 meter, lanjutan pembangunan Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

gedung (selesai rumah

kantor

termasuk

100%),

lanjutan

operasional

Anggaran

yang

pengawasan pembangunan

(type

45,

10

dibutuhkan

unit). adalah

Rp14.361.206.000 3) Program

Pembangunan,

pemeliharaan penerbangan,

rehabilitasi

prasarana dengan

dan

keamanan

kegiatan

berupa

pengadaan perlengkapan personil security, pengadaan alat monitoring pengawasan dengan cctv bandara, pengadaan tabung pemadam kebakaran 5 kg, dan pengadaan mobil patroli. Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut adalah sepesar Rp 20.094.000.000.

B.2. Bandar Udara Tana Toraja PAPARAN DAN PENINJAUAN BANDAR UDARA HASANUDDIN

LATAR BELAKANG Sampai tahun 1996, toraja sudah menjadi second destination tourism secara nasional.

Akibat permintaan pasar yang tinggi, terbangun pula hotel-hotel mulai kelas melati hingga bintang lima dengan manajemen international dan tingkat hunian di atas 90 persen. Sebagai bahan perbandingan, pada saat krisis moneter yang dibarengi dengan bom Bali I dan II, berdampak signifikan terhadap kepariwisataan tanah air. Di masa recovery pariwisata bali dan tempat lain secara nasional dapat dipulihkan dengan baik. Namun kondisi ini tidak sama terjadi di tana toraja, 10 tahun pasca krisis moneter dan 5 tahun pasca bom bali II, tingkat hunian hotel


bertahan pada occupancy rate tidak mencapai 10 persen, bahkan beberapa hotel bintang lima sudah merumahkan karyawannya. Lambatnya perkembangan Kabupaten Tana Toraja yang memiliki potensi

wisata

yang

transportasi. Sejak

tinggi

adalah

tahun 2008

karena

adanya

kendala

dicanangkan gerakan lovely

december

untuk

mengangkat

kepariwisataan toraja, hasilnya ternyata kurang signifikan. Kendala utama yang dihadapi ternyata tidak pada promosi dan pengembangan jaringan, tapi pada sektor transportasi. Waktu tempuh lewat darat dari makassar ke toraja adalah 9 jam pada kondisi normal dan akibat dimulainya pengerjaan jalan sektor barat jarak tempuh menjadi 11 jam. Untuk meningkatkan kembali permintaan pasar yang tinggi maka perlu adanya dukungan

sarana

dan

prasarana,

terutama akses penghubung Kabupaten Tana Toraja ke wilayah lain salah satunya dengan

mengembangkan

sarana

perhubungan udara. Sarana perhubungan udara yang telah ada di Kabupaten Tana Toraja yaitu Bandara berbagai

macam

kegiatan,

Pongtiku

yaitu

saat

kegiatan

ini

memiliki

pengangkutan

penumpang, barang dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penerbangan milik nasional. Saat ini pesawat yang digunakan adalah pesawat-pesawat yang berbadan kecil dan cassa 212 yang 25 seat dengan Frekuensi penerbangan 2 kali seminggu.


Tuntutan dunia mengharuskan pelayanan transportasi yang lebih nyaman, lebih efisien dan lebih cepat, dengan pengembangan interkoneksitas antar dtw nasional. Kondisi Bandara Pongtiku yang berbatasan langsung dengan jurang di ujung landasan tidak memungkinkan lagi penambahan runway. Selain itu terdapat 4 – 5 bulan yg berkabut dalam setahun, dan pada waktu tertentu dapat bertahan hingga pukul 12.00 siang hari. Solusi yang paling diandalkan adalah relokasi bandara, untuk memenuhi kebutuhan penambahan kapasitas. RENCANA RELOKASI BANDARA • Lokasi yang direncakan di buntu-kunik desa tampo kecamatan mengkendek kabupaten tana toraja, yaitu arah landasan th-04 dan titik koordinat 03 11’ 51.347” ls dan 119 54’ 29,275” bt serta arah landasan th-22 dan titik koordinat 03 10’ 57,495” ls dan 119 55’ 13,663” bt • Luas lahan yang dibutuhkan utk pengembangan hingga 2.500 m runway adalah 225 ha dan diselesaikan pembayaran pada bln januari 2011 serta penyelesaian sertifikat paling lambat april 2011 • Pembangunan Bandar Udara pariwisata nasional di Tana Toraja ini memerlukan biaya sekitar Rp 310,131,249,000. RENCANA TATA LETAK BANDARA - Posisi landasan: azimuth 39°48’16.806” / 04-22, dimensi 1700m x 30m (Tahap I) dan 1.900m x 45m (Tahap II) - Taxiway: tahap I 145,5m x 18m, tahap II 139,5m x 18m - Apron: tahap I 92m x 67m, tahap II 142m x 73m - Jalan akses ke arah tenggara - Fasilitas sisi darat sebelah tenggara sisi udara


C.

Permasalahan - Dari 7 (tujuh bandara perintis yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dilaporkan bahwa panjang landasan pacu tidak merata antara 900 m, 1.200 m dan 1.400 m. Pada kondisi ini hanya mampu didarati pesawat jenis Casa 212 dengan seat terbatas (20 seat).


- Panjang landasan minimum diharapkan dapat mencapai 1.650 m untuk dapat didarati pesawat jenis ATR 42 sehingga tidak lagi terikat pada subsidi penerbangan, sekaligus menjadi solusi atas berkembangnya

minat

maskapai

swasta

untuk

melakukan

penerbangan komersial. - Pengembangan Pembangunan Bandara Bua-Luwu dan Seko dan Rampi dalam rangka membuka daerah-daerah terpencil dan terisolasi - Diperlukannya subsidi bagi angkutan udara perintis BANDAR-UDARA SULTAN HASANUDDIN: Rencana pemisahan ATS single

provider dari pt. Angkasa pura I

yang belum jelas pengelolaannya membawa dampak psikologis bagi SDM lalu lintas penerbangan BANDAR UDARA TANA TORAJA: - Bandar Udara Pongtiku yang hanya dapat melayani jenis pesawat tipe C-212, tentunya memberikan batasan pelayanan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kepariwisataan. - Khusus untuk Bandara Pongtiku di Tana Toraja dengan panjang landasan 1.270 m, kondisinya sudah sulit dikembangkan karena terlepas diantara 2 (dua) bibir ngarai dengan kondisi berkabut pada 4 sampai 5 bulan dalam setahun dan bahkan biasa mencai jam 12 siang pada waktu tertentu. Kondisi ini sulit diharapkan untuk mendukung pengembangan wisata nasional di Tana Toraja. - Pengembangan Bandar Udara Pongtiku sulit dilakukan juga karena

faktor

topografi

bandar

udara

berada

daerah

pegunungan sehingga berpengaruh terhadap perpanjangan landasan karena areal tanah yang terbatas dan ini terkait dengan Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

3.2.2. A.

SUBSEKTOR PERHUBUNGAN DARAT Umum Perhubungan darat merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Di samping itu perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya karena kontribusinya untuk menembus isolasi suatu daerah untuk pemerataan pembangunan seluruh daerah. Angkutan Penyeberangan merupakan jembatan bergerak yang menghubungkan

kedua

sisi

angkutan

darat

(terdapat

lintas

penyeberangan) point to point. Selain melayani angkutan orang dan barang, pada lintas tertentu terdapat lintas penyeberangan khusus untuk

penumpang

saja.

Sebagai

jembatan

bergerak,

maka

angkutan penyeberangan umumnya menggunakan kapal jenis Roll On Roll Off atau Ro-Ro yang memuat kendaraan dari salah satu sisi daratan.


Kondisi Lalu lintas dan Angkutan Jalan

di

Provinsi Sulsel adalah sebagai berikut: -

Panjang Jalan di Sulsel sebesar 32.432 Km

-

Jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan sebesar 1.792.361 unit dengan tingkat

pertumbuhan

mencapai

16,9%,

kawasan

rata-rata

sedangkan

MAMMINASATA

untuk jumlah

kendaraan bermotor sebesar 645249 kendaraan,

dengan

pertumbuhan

tingkat

kendaraan

bermotor

untuk roda empat mencapai 8% roda dua mencapai 20%. -

Jumlah Kecelakaan lalu lintas

tahun

2009, 1.709 kejadian, meninggal dunia 1031 jiwa, Luka berat 463, luka ringan 931

orang,

kerugian

Materi

3.956.670.000,- (Korban MD 3 orang/hari) -

Rendahnya

kesadaran

masyarakat

pengguna jalan dalam berlalu lintas di jalan; -

kemacetan dan kesemrautan lalu lintas khususnya

pada

wilayah

perkotaan

(data menunjukkan: Kerugian materi akibat kemacetan lalu lintas di kota Makassar berdasarkan hasil penelitian

PENINJAUAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN ANDI MATALATTA GARONGKONG

oleh MTI adalah sebesar 1 Milyar rupah per hari); -

Masih minimnya infrastruktur keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (rambu, marka, guardrail, deliniator, safety


mirror, paku jalan, RPPJ, Traffic Light, Lampu penerangan jalan (LPJU) dan lain sebagainya) B.

Objek yang Ditinjau (Pelabuhan Penyeberangan Andi Mattalatta Garongkong) NILAI HISTORIS LOKASI PELABUHAN PENYEBERANGAN GARONGKONG Pembangunan Dermaga Penyeberangan sangat penting untuk dilakukan agar memudahkan mobilitas pergerakan penumpang dan barang antar pulau, serta meningkatkan percepatan hasil-hasil pembangunan di wilayah Sulawesi Selatan. Lokasi Pembangunan pelabuhan Ferry Andi Mattalata

dan

Pelabuhan Laut Garongkong ini berada sekitar tugu Monumen Andi Mattalata. Tempat ini memberi makna sejarah dalam goresan perjuangan merebut dan mempertahankan Kemerdekaan RI pada masa revolusi dan tempat ini juga menjadi pendaratan Komando I Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS) pada tanggal 27 Desember 1946 dari pulau Jawa,yang dipimpin oleh Andi Mattalata, misinya : 1. Membawa mandat dari Panglima Jenderal Soedirman 2. Menggalang kekuatan bersama laskar pejuang dan potensi masyarakat waktu itu untuk melawan penjajah. 3. Membentuk satu

Resimen

Tentara

Repulik Indonesia di

Sulawesi melalui konferensi Paccekke Kab Barru 20 Januari s/d 22 Januari 1947. LOKASI

PEMBANGUNAN

PELABUHAN

PENYEBERANGAN

GARONGKONG 1.

Keputusan Bupati Barru No.284 Tahun 2005 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Penyeberangan Garongkong seluas 4 Ha


2.

Keputusan Bupati Barru Nomor 357 Tahun 2005 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga Ferry Garongkong seluas 32.000 m²

3.

Rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Garongkong Kabupaten Barru Tanggal 07 Oktober 2005

4.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.8 Tahun 2006 Tentang

Penetapan

Lokasi

Pelabuhan

Penyeberangan

Garongkong di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan. Sesuai Perencanaan Detail (DED) Pelabuhan Penyeberangan Andi Mattalatta

Garongkong

Tahun

2004,

bahwa

pelabuhan

penyeberangan ini akan dilayari kapal berukuran maks. 1000 GRT dengan lintasan Barru (Sulsel) – Batulicin (Kalsel). Direncanakan Pelabuhan Penyeberangan ini dapat melayani lebih dari

1

(satu)

lintas

penyeberangan,

dengan

lintasan

yang

direncanakan : 1.

Garongkong – Balikpapan (Kaltim)

2.

Garongkong – Paciran (Jatim)

3.

Garongkong – Sumbawa (NTB)

Pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Barru didukung Direktorat LLASDP Ditjen Perhubungan Darat berinisiatif merubah kapasitas dermaga

menjadi

3.000

GRT

untuk

dapat

melayari

lintas

penyeberangan Garongkong Kab. Barru (Sulsel) – Paciran Kab. Lamongan (Jatim). Peningkatan kapasitas dermaga ini didukung pula oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana sesuai perencanaan daerah bahwa Pelabuhan Laut Makassar kedepannya akan diperuntukkan bagi kegiatan penumpang, peti kemas dan general cargo, sedangkan untuk penyeberangan antar pulau antar provinsi akan


dialihkan

ke

Pelabuhan

Penyeberangan

Andi

Mattalatta

Garongkong di Kab. Barru. Kondisi saat ini kapal-kapal penyeberangan (fery) dengan bobot diatas 3.000 GRT dengan ramp door samping sandar di Pelabuhan Laut Makassar. Hal yang sama terjadi pula di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pelabuhan Fery Andi Mattalatta di Garongkong, yang terletak di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru yang nantinya akan menghubungkan Pelabuhan Batu Licin Kalimantan Selatan dan Pelabuhan - pelabuhan lainnya, menjadikan Kabupaten Barru sebagai sasaran berinvestasi. Adapun Potensi investasi yang dapat dikembangkan

meliputi

pengembangan

fasilitas

pelabuhan

dengan mengupayakan pengadaan Kapal, Pergudangan, Bongkar muat dan alat teransportasi darat. TAHAPAN PEMBANGUNAN 1.

“Pembangunan Pelabuhan Ferry Andi Mattalatta Garongkong ini di mulai pembangunan fisiknya tahap pertama pada tahun 2005 sampai dengan Tahap VI pada

tahun 2010 (Anggaran

APBN). 2.

Pengadaan Kapal Motor Penyeberangan. AWU-AWU dengan tonase 600 GRT tahun 2009 (Anggaran APBN) telah beroperasi dengan lintasan Garongkong – Batu licin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Sejak 1 Maret 2010

3.

Pelabuhan Ferry ini dapat melayani kapal Ferry sampai 12000 GRT dengan Sistem Sandar Samping dan Pelencengan.

DANA SHARING PEMERINTAH PUSAT 1.

Pembiayaan

pra Kontruksi Pembangunan

Pelabuhan Ferry

Garongkong berupa : Survey Investigasi dan Design tahun 2003 ,

Amdal, tahun 2005 , Review Investigasi Design serta

Penyusunan Master Plan Kawasan Pelabuhan.


2.

Pemerintah Kabupaten Barru telah menyiapkan lokasi Kawasan Pelabuhan Ferry juga akan menyiapkan sarana air bersih, listrik dan telekomunikasi serta pembangunan fasilitas jalan.

SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN FERRY GARONGKONG 

Causeway

: 100 m x 80 m



Trestel

: 65,5 m



Dermaga

: 139,50 m x 31,30 m



System Dermaga

: Platform dan Pelencengan



Dapat disandari Kapal Motor Penyeberangan (Ro-ro) sampai dengan 12.000 Gross Tonase (GRT)



Gedung Operasional

: 420 m²



Pintu Gerbang

: 1 unit



Pos Jaga

: 2 unit



Rumah Tipe 45

: 2 unit



Reserpoir

: 1 unit



Menara Air

: 1 unit



Rumah Genset + Genset

: 60 KVA



Lapangan Parkir Penumpang



Lapangan Parkir Truk



Tangki BBM



Rumah Ibadah



Koperasi



Lampu Menara Mercusuar



Parkir Pegawai



Trotoar

PEMBUKAAN

LINTASAN

PENYEBERANGAN

PELABUHAN

FERRY

GARONGKONG 1.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 69 Tahun 2005 Tentang Penetapan Garongkong di Sulawesi Selatan – Batu Licin di Kalimantan Selatan sebagai Lintas Penyeberangan. Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

2.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.436 Tahun 2009 Tentang Penetapan Garongkong di Propinsi Sulawesi SelatanPaciran Jawa Timur Sebagai Lintas Penyeberangan.

3.

Garongkong Barru – Balikpapan Kalimantan Timur (Study Kelayakan) Tahun 2010

4.

Garongkong

Barru

–

Bontang

Kalimantan

Timur

(Study

Kelayakan ) Tahun 2010 5.

Garongkong Barru – Bima NTB (Study Kelayakan) Tahun 2011

POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DERMAGA PENYEBERANGAN Penyediaan sarana bongkar muat, Penyediaan sarana ekspedisi muatan kapal laut Pembangunan sarana akomodasi/penginapan/hotel Pembangunan sarana pergudangan Kawasan Ekonomi Khusus RENCANA KEBUTUHAN FASILITAS PELABUHAN FERRY GARONGKONG

C.

1.

Pengadaan jembatan bergerak (mobile bridge)

2.

Pembangunan Jembatan Timbang

3.

Pembangunan Fasilitas Air Bersih

4.

Pembangunan Rambu Suar Laut dan Rambu Suar Darat, 8 unit.

5.

Study Kelayakan (feasibility study) lintas Garongkong – Bima

6.

Pengadaan Kapal Ferry 2000 GRT

7.

Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C.

Anggaran Untuk membangun pelabuhan penyeberangan hingga Tahun 2010, Total Anggaran yang telah digunakan adalah sebesar Rp 54,43 Milyar, dengan Rincian pekerjaan Sebagai berikut:


TAHAP I

(2005): Rp 3,894 Milyar untuk kegiatan Penimbunan areal darat dan tanggul/causeway

TAHAP II (2006): Rp 5,413 Milyar untuk kegiatan Pemancangan tiang pipa baja sampai daerah pelencengan (45 titik). TAHAP III (2007): Rp 8,095 Milyar untuk kegiatan Lanjutan pemancangan tiang pipa baja dengan lantai plat beton trestle dan pemancangan tiang beton (95 titik) untuk platform. TAHAP IV (2008): Rp 6,474 Milyar untuk kegiatan Pemancangan tiang pipa baja untuk pelencengan, mooring dolphin, lantai beton untuk trestle dan pemancangan tiang beton (8 titik) untuk platform. TAHAP V (2009): Rp 14,588 untuk kegiatan Lanjutan pemancangan tiang beton (138 titik) untuk platform dan perkerasan jalan masuk, lapangan dan causeway. TAHAP VI (2010): Rp 15,968 untuk kegiatan Lanjutan pekerjaan platform (pengecoran plat) dan pekerjaan fasilitas darat. D.

Permasalahan Ada dua kelompok permasalahan, yaitu permasalahan umum dan permasalahan pelabuhan

terkait

dengan

Penyeberaan

objek

Garongkong.

yang

dikunjung

Permasalahan

yaitu umum

perhubungan darat di provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: - Kemacetan terjadi hampir di semua jalan utama dan manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas sudah tidak lagi

memadai untuk memecahkan masalah kemacetan di kota. - Tidak seimbangnya kapasitas akses jalan dengan jumlah kendaraan yang berada di jalan per satuan waktu.


- Telah dilakukan pembentukan kawasan keselamatan jalan pada kab/kota di Sulsel sebagai Zona Pendidikan, Zona Tertib Lalu

Lintas

Zona

Keselamatan

dan

Zona

Kenyamanan

berkendara dan hasilnya tidak maksimal karena kendala daya dukung jalan dan ketidakmampuan rekayasa menyelesaikan masalah serta belum sepenuhnya didukung oleh prilaku pemakai jalan. - Kendala lain adalah lingkungan transportasi yang belum sepenuhnya kondusif untuk menciptakan kelancaran arus lalu lintas (Mis. dengan terus berkembangnya pedagang K5, serta prilaku Angkot yang kurang disiplin. Diperlukan langkah promote dengan mempertimbangkan solusi lintas moda dan angkutan missal (Mis. BRT, MRT atau Kereta Api Perkotaan). - Pertimbangan ini menjadi makin penting untuk menciptakan solusi alternatif dengan kota Makassar dan kota lain di kawasan Mamminasata yang merupakan kota tua dengan kendala keterbatasan lahan. Adapun permasalahan pelabuhan penyeberangan Garongkong diantaranya adalah: - Pengembangan memperkuat

Pelabuhan

peran

Makassar

Pelabuhan

dibutuhkan

Makassar

sebagai

untuk Hub

International di Kawasan Timur Indonesia, karena kondisi pelabuhan saat ini terkendala oleh keterbatasan lahan untuk pengembangan - Fasilitas dermaga pada penyeberangan kurang refresentatif lagi, kondisinya mengalami pendangkalan kolam pelabuhan di Penyeberangan Bira yang mengakibatkan perjalanan tertunda sampai mencapai 8 jam sehingga menimbulkan dampak

gejolak

dari

masyarakat

pengguna

jasa

penyeberangan di Bira.


- Sarana dan prasarana penyeberangan yang ada saat ini, sesuai dengan perencanaan awal hanya diperhitungkan hingga kapasitas kapal ferry

600 GRT. Sedangkan saat ini

sudah harus melayani kapal ferry dengan kapasitas 1000 GRT. - Pada

masa awal pengoperasian dermaga Bira hanya

melayani 1 kapal ferry dengan penyeberangan 2 x seminggu yang

kemudian terus

mengalami peningkatan frekuensi

menjadi setiap hari dalam seminggu kemudian pada Tahun 2010 2 x sehari, 7 hari dalam seminggu dan melayani 3 (tiga) kapal ferry. - Pada Tahun 2011 direncanakan pengoperasian tambahan kapal ferry dengan kapasitas lebih dari 1000 GRT untuk melayani permintaan penumpang yang terus meningkat serta kemungkinan terjadinya tambahan rute baru. - Pada kondisi seperti ini dirasakan sangat mendesak untuk segera

dilakukan

revitalisasi

kolam

pelabuhan

melalui

pengerukan, penggantian mobile bridge yang sudah rusak serta perluasan kolam pelabuhan hingga bisa dimasuki 2 (dua) kapal ferry pada waktu bersamaan. 3.2.3. SUBSEKTOR PERHUBUNGAN LAUT (Pelabuhan Laut Garongkong) A.

Umum Perhubungan Laut juga memiliki arti penting dan strategis bagi Provinsi Sulawesi Selatan karena angkutan laut menjadi alternatif angkutan yang banyak diminati untuk antar Pulau antar wilayah. Untuk itu pembangunan pelayanan terus ditingkatkan dan diperluas termasuk penyempurnaan manajemen dan dukungan fasilitas pelabuhan. Berdasarkan Keputusan Bupati Barru No.315 Tahun 2008 Tentang Penetapan

I

Lokasi

Pembangunan

Pelabuhan

Laut/Curah

Garongkong Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dan Surat Dirjen Perhubungan Laut Nomor: PC. 03/1/08/-08, Tanggal 28 Juli 2008 Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

Perihal

Percepatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut/Curah

Garongkong

Provinsi

Sulawesi

Selatan, maka

dikembangkanlah

Pelabuhan Laut Garongkong. Pemilihan

Garongkong

Kabupaten

Barru

sebagai

pelabuhan,

dikarenakan kondisi strategis dan keunggulan yang dimiliki pelabuhan laut/curah garongkong 

Areal darat yang masih kosong untuk pengembangan pelabuhan



Diusulkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seluas 500 Ha.



Berada tidak jauh dari jalan lintas Makassar – Parepare, sekitar 2 km.



Areal laut yang terlindungi dari laut lepas dengan adanya Pulau Panikiang sebagai pelindung alami dan kondisi air laut yang tenang dengan kedalaman 15 m.



Berada di posisi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2


GAMBAR LOKASI PELABUHAN LAUT GARONGKONG Pelabuhan Garongkong ini telah dilaksanakan sejak Tahun 2008 hingga Tahun 2010, dan rencana akan dilanjutkan pada Tahun 2011. Beberapa tahapan pembangunan yang dilakukan, yaitu: 

Pembangunan Tahap I (Tahun 2008) meliputi: Pekerjaan Trestel II 129 m X 8 m



Pembangunan Tahap II (Tahun 2009) meliputi: Pekerjaan Dermaga 50 m, Trestel I 135 m X 8 m dan Reklamasi 61 m



Pembangunan Tahap III (Tahun 2010): Pembangunan Dermaga 50 m X 20 m



Rencana Pembangunan

Tahap IV (Tahun 2011) Pembangunan

Dermaga 50 m dan reklamasi antara Trestel I dan Trestel II Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

Pembangunan pelabuhan laut ini tidak lepas dari sharing pemerintah kabupaten Barru, diantaranya: 

Survey, Investigasi dan Design (SID) Pembangunan Pelabuhan Laut/Curah Garongkong, Tahun 2007.



Study

Analisis

Mengenai

Dampak

Lingkungan

(AMDAL)

Pelabuhan Laut Garongkong Tahun 2008, 

Pembangunan Causeway Tahap I Tahun 2008.



Pembangunan Causeway Tahap II Tahun 2009



Pembangunan Causeway Tahap III Tahun 2010



Rencana induk Pelabuhan Garongkong Tahun 2009



Penyediaan Lokasi Kawasan Pelabuhan Garongkong



Penyediaan air bersih, listrik dan telekomunikasi



Pembangunan Fasilitas Jalan

SPESIFIKASI Sarana Dan Prasarana Pelabuhan Laut/Curah Garongkong 

Causeway

: 1.125 m X 15 m



Trestel I

: 135 m X 8 m



Trestel II

: 129 m X 8 m



Dermaga

: 250 m X 20 m



System Dermaga

: Multi Purpose



Dapat disandari Kapal Barang (General Cargo) sampai dengan 35.000 DWT dan Kapal Curah (Bulk Carries) sampai dengan 60.000 DWT.

RENCANA KEBUTUHAN FASILITAS PELABUHAN LAUT GARONGKONG 1.

Pembangunan Dermaga Segmen 3 (50 m X 20 m)

2.

Plat sambungan antara Cause way dan Trestel II

3.

Kajian penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)

4.

Pembangunan Dermaga Segmen 4 dan Segmen 5 (100m X 20 m)

5.

Reklamasi Kawasan Pelabuhan Garongkong (1.222.827 m)

6.

Pembangunan Tanggul Reklamasi Kawasan Pelabuhan Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

7.

Pembangunan Fasilitas Darat (perkantoran, pergudangan, fasilitas air bersih, listrik dan sarana pengolahan limbah).

B.

Anggaran Pembangunan

Pelabuhan

laut

Garongkong,

ditetapkan

akan

dibangun berdasarkan 3 (tiga) Tahapan rencana pengembangan. Setiap tahapan rencana membutuhkan besaran anggaran yang berbeda-beda yaitu: 1.

RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PENDEK Dilaksanakan mulai Tahun 2010 sampai dengan 2014, dan diperkirakan membutuhkan biaya pembangunan sekitar Rp. 220.000.000.000,-, yang diperuntukan bagi pembangunan: -

Sarana bantu navigasi berupa rambu suar, Leading Light dan Rambu suar penuntun

-

Fasilitas Darat: Lapangan Penumpukan 10 Ha, Gudang CFS 2,2 Ha, Bangunan Perkantoran 5000 m2 Fasilitas Penerimaan dan Pelayanan 5000 m2, Fasilitas Umum 20.000 m2 dan Lapangan Parkir 250.000 m2.

2.

-

Panjang dermaga 250 m

-

Fasilitas bongkar muat, dan lain-lain sesuai kebutuhan .

RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA MENENGAH Pengembangan

sejak

Tahun

2010

sampai

dengan

2019,

diperkirakan membutuhkan biaya pembangunan fasilitas sekitar Rp. 224.000.000.000,- yang diperuntukan bagi pembangunan: - Fasilitas Darat: Lapangan Penumpukan 20 Ha, Gudang CFS 4,5 Ha, Bangunan Perkantoran 10.000 m2 Fasilitas Umum 40.000 m2 dan Lapangan Parkir 375.000 m2. - Panjang dermaga 300 m - Pembangunan Breasting dolphin dan Mooring Dolphin serta areal tangki penampungan seluas 1 Ha.


3.

RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG Tahun rencana adalah Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2029, diperkirakan membutuhkan biaya pembangunan fasilitas sebesar Rp. 856.000.000.000,- yang diperuntukan bagi pembangunan: - Fasilitas Darat: Lapangan Penumpukan 50 Ha, Gudang CFS 12,8 Ha, Bangunan Perkantoran 25.000 m2 Fasilitas Umum 100.000 m2 dan Lapangan Parkir 500.000 m2. - Panjang dermaga 775 m - Penambahan areal tangki penampungan seluas 2 H

PENINJAUAN PELABUHAN LAUT GARONGKONG

TABEL ALOKASI ANGGARAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT PELABUHAN LAUT GARONGKONG TAHUN ANGGARAN 2009-2010 TAHUN

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN (Rp)

2009

Lanjutan Pembangunan Faspel Garongkong Tahap II

Satker Sementara Faspel Garongkong

50.000.000.000,-

2010

Lanjutan Pembangunan Faspel Garongkong Tahap III

Satker Faspel Laut Garongkong

24.323.150.000,-

Pembangunan Faspel Laut Marabombang


9.763.000.000,-

Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Garongkong Tahap III (APBN-P)


7.224.000.000,-


Anggaran untuk pembangunan perhubungan laut Garongkong pada Tahun 2009 adalah sebesar Rp 50 Milyar, sedangkan pada Tahun 2010 adalah sebesar Rp41,31 Milyar yang dipergunakan untuk: 1)

Lanjutan Pembangunan Faspel Garongkong Tahap III

2)

Pembangunan Faspel Laut Marabombang

3)

Pekerjaan

Lanjutan

Pembangunan

Fasilitas

Pelabuhan

Laut

Garongkong Tahap III ( APBNP) TABEL RENCANA KERJA SATKER SEMENTARA FASPEL GARONGKONG TAHUN 2011 KEGIATAN

C.

ANGGARAN (Rp.)

Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Garongkong Tahap IV termasuk supervisi

40.000.000.000,-

Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Muara Bombang Tahap II

6.001.043.000,-

Pembangunan Faspel Laut Liukang

10.000.000.000,-

Pembangunan Faspel Laut Sapuka

15.000.000.000.-

Permasalahan Beberapa permasalahan terkait dengan pengembangan pelabuhan laut Garongkong adalah sebagai berikut: -

Pemenuhan

Pembangunan

Dermaga

pada

Pulau-Pulau

terpencil belum terakomodir. -

Kondisi Pelabuhan yang

sudah ada sekarang sudah banyak

yang mengalami kerusakan dan penurunan utamanya pada Causeway dan lapangan penumpukan yang diabatkan karena distribusi anggaran yang dilakukan secara bertahap dan terbatas. -

Kuantitas kapal yang sandar pada pelabuhan di pare-pare cukup signifikan sedangkan sarana bongkar muat pada pelabuhan terbatas sehingga menimbulkan antrian kapal dan memakan waktu yang relatif lama.


3.2.4. SUBSEKTOR PERKERETAAPIAN Master Plan Pembangunan Kereta Api Perkotaan dalam Kawasan Mamminasata sepanjang 200 Km akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2011. Dalam rencana induk perkeretaapian nasional, terdapat 2 (dua) rencana prioritas di Sulsel yaitu Pembangunan Perkeretaapian dalam kawasan mamminasata dan Pembangunan Perkeretaapian Pulau Sulsel pada lintas Makassar-Parepare dan linta Manado – Bitung. Pemerintah Prov. Sulsel dan Pemerintah Kab/Kota terkait pada prinsipnya siap memberikan dukungan yang diperlukan khususnya untuk penyiapan lahan maupun dukungan lain yang dibutuhkan. Pada

Tahap

I

Pembangunan

Perkeretaapian

dalam

kawasan

Mamminasata dalam rangka memperlancar arus barang dan orang sudah sangat mendesak sehingga dibutuhkan dukungan untuk perampungan seluruh studi yang dibutuhkan serta percepatan pembangunan jaringan, stasiun maupun pengoperasian kereta api perkotaan,

diharapkan

fase

ini

juga

menjadi

titik

tumpu

pembangunan kereta api pulau Sulawesi khususnya pada lintas Makassar – Parepare.

3.2.5. SUBSEKTOR BADAN DIKLAT (Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar) A.

Umum Pemerintah (Dephub) bertanggungjawab terhadap penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai amanat Undangundang No.27 Tahun 2008 tentang pelayaran. Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang diamanatkan undang-undang tersebut adalah dibidang

angkutan

perairan,

kepelabuhan,

keselamatan

dan

keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim.


Selain hal tersebut, saat ini terjadi Seafarer Shortage di dunia, kebutuhan pasar akan pelaut sangat tinggi dan dilain pihak produksi pelaut belum mencukupi, dalam lima tahun mendatang kekurangan perwira pelaut 83.900 orang. PIP Makassar mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai lembaga diklat kepelautan. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dalam merespon kondisi strategis internal dan eksternal sejak berdirinya telah mengalami banyak perubahan nama dan bentuk lembaga. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut : 1921 - 1946

: Sekolah Pelayaran Dasar

1946 - 1950

: Opleiding Scheepvaart School Celebes (OSC)

1947 - 1950

: Midlebare Zeepvaart School (MZS)

1950 - 1964

: Sekolah Penyeberangan Laut Sulawesi (SPLS)

1964 - 1972

: Sekolah Pelayaran Makasar (SPM)

1972 - 1979

: Sekolah Pelayaran Menengah Ujung Pandang (SPMUP)

1979 - 1999

: Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran Ujung Pandang :  1979 - 1982 : MPI/AMK-PI  1982 - 1984 : Crash Program  1983

-

1994

:

Program

Strata

A/Diploma III  1995 - 1999 : Program Diploma IV Pelayaran 1999 Sekarang

- : Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makasar, Diploma IV Pelayaran. PIP ini berdasar Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 81 Tahun 1999 Tanggal 13 Oktober 1999 dan KM. No.


70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja PIP. Kampus PIP Makassar terletak di Centre Point of Indonesia (CPI) dengan Luas kampus saat ini 2,8428 Ha, daya tampung 570 Taruna di asrama, jumlah kelas 33 ruang dan daya tampung total peserta didik 1.140 orang. Program/ Jenis Diklat yang dikembangkan di PIP Makassar adalah sebagai berikut: a. PROGRAM DIKLAT DIPLOMA IV 1) Program Studi Nautika 2) Program Studi Tehnika 3) Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan (KALK). b. PROGRAM DIKLAT TEKNIS KEPELAUTAN 1) Diklat Teknis Profesi Kepelautan Tingkat-II Nautika (TPK-II Nautika) 2) Diklat Teknis Profesi Kepelautan Tingkat-III Nautika (TPK-III Nautika) 3) Diklat Teknis Profesi Kepelautan Tingkat-II Tehnika (TPK-II Tehnika) 4) Diklat Teknis Profesi Kepelautan Tingkat-III Tehnika (TPK-III Tehnika). c. PROGRAM DIKLAT KETRAMPILAN KHUSUS PELAUT (DKKP) 1)

Pelatihan Dasar Keselamatan (Basic Safety Training)

2)

Keterampilan Menangani Sekoci/Rakit dan Perahu Penolong (Proficiency In Survival Craft And Rescue Boats)

3)

Pelatihan Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjut (Advanced Fire Fighting)

4)

Pelatihan Pertolongan Pertama Medis dalam Keadaan Darurat (Medical Emergency First Aid)

5)

Perawatan Medis (Medical Care)

6)

Simulasi Radar (Radar Simulator)

7)

Simulasi Arpa (Arpa Simulator)


8)

Operator Radio Umum untuk GMDSS (General Radio Operator’s For GMDSS/Global Maritime Distrees and Safety System)

9)

Operator Radio Restriksi Untuk GMDSS (Restricted Radio Operator’s (Roc) for The GMDSS)

10)

Pelatihan Familiarisasi Kapal Tangki (Minyak, Kimia Dan Gas)/Tanker Familiarization (Oil, Chemical And Gas Tanker)

B.

11)

Ship Security Officer (SSO)

12)

International Safety Management Code (ISM Code).

Anggaran Besaran alokasi anggaran untuk mengembangkan PIP pada Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp 28,05 Milyar, pada Tahun Anggaran 2010 sesuai APBN-P adalah sebesar Rp 235,76 Milyar, sedangkan rencana alokasi anggaran pada Tahun 2011 sesuai pagu definitif adalah sebesar Rp254,22 Milyar. Adapun lingkup kegiatan PIP Makassar adalah sebagai berikut: 1.

Tahun 2008 : Study Kelayakan dan SID;

2.

Tahun 2009: Pengadaan Lahan 74 Ha dan DED;

3.

Tahun 2010: AMDAL, DED lanjutan dan Pematangan sebagian Lahan;


4.

Tahun 2011-2014: Lanjutan Pematangan Lahan,Pembangunan Gedung Utama/Kantor, Kelas dan Fasilitas Belajar Mengajar, Gedung Laboratorium, Asrama, Gedung Praktek, serta Prasarana Olahraga, Pengadaan Peralatan Laboratorium, dan Peralatan Simulator

PENINJAUAN PIP MAKASAR

Kebutuhan pengembangan kampus untuk 1.250 Taruna di asrama, 113 ruang kelas, laboratorium, simulator, fasilitas olah raga dan latihan penyelamatan di pesisir pantai dengan kapasitas peserta didik 5.000 orang. Adapun anggarannya adalah sebagai berikut:


TABEL ANGGARAN SUB SEKTOR BADAN DIKLAT POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) MAKASSAR TAHUN 2010 NO.

PAGU ANGGARAN TA. 2010

KEGIATAN

1.

Pembangunan Saran dan Prasarana Lingkungan

Rp. 942,775 Juta

2.

Pembangunan Pendidikan

Gedung

Rp. 5,034 Milyar

3.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung

Rp.881,975 Juta

4.

Perawatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana

Rp.7,199 Milyar

Pada tahun 2011, direncanakan PIP Makassar akan memperoleh anggaran sebesar Rp 254.221.905. 000 yang dipergunakan untuk pengembangan kampus baru yang berada di kawasan center point of indonesia. C.

Permasalahan - Pekerjaan baru dapat dilaksanakan pada tanggal 14 september 2010, karena akses untuk masuk ke lokasi membutuhkan waktu 33 hari untuk negosiasi dengan warga sepanjang kalan salodong dan jalan Dg. Tawaia - Dari anggaran Rp 200 Milyar untuk pekerjaan pengembangan kampus baru, yang digunakan baru sebesar Rp 50 Milyar mengingat alokasi waktu tidak mencukupi dan RP 150 Milyar di dealokasi ke STTD Bekasi dan BP2IP Surabaya - Sehingga realisasi akhir kontrak per tanggal 13 desember 2010 hanya sebesar 49,764% atau sisa anggaran yang terealisasi sebesar 50,236% (Rp 20,232 Milyar) - Untuk pembangunan Tahap IV yang dilaksanakan pada Tahun 2011 dibutuhkan anggaran sebesar Rp 157 Milyar


3.3. A.

SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT Umum Pemanfaatan ruang terbesar dari kawasan perkotaan maupun perdesaan

adalah

perumahan

dan

permukiman,

maka

pembangunan perumahan dan permukima dilaksanakan dalam rangka pembangunan perkotaan ataupun perdesaan. Pembangunan

perkotaan

dilaksanakan

seiring

dengan

pembangunan perdesaan dimaksudkan agar terjadi keseimbangan antara pembangunan yang terjadi di perkotaan dan perdesaan, sehingga diharapkan dapat tumbuh secara bersamaan dan saling mendukung, sekaligus dapat ikut mengendalikan terjadinya migrasi penduduk yang senantiasa dapat memenuhi mutu dan daya dukung kawasan/ lingkungan. Perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan tentram merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kebutuhan akan rumah tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih belum memenuhi kriteria layak huni. Sepanjang periode 2005-2009, terdapat peningkatan jumlah rumah tangga baru menjadi 3,6 juta rumah tangga, namun hanya 2,5 juta unit rumah untuk

menampung

rumah

tangga

baru

tersebut.

Kurangnya

pemenuhan kebutuhan rumah ini juga didukung dengan fakta bahwa terdapat 4,8 juta unit rumah dalam kondisi rusak berat dan sekitar 6,7 juta unit rumah tidak layak huni serta meningkatnya luasan kawasan kumuh menjadi 5,7 Ha (BPS 2008)


B.

Objek yang di Kunjungi: B.1 Rusunawa Mahasiswa UNHAS Bertambahnya

jumlah

penduduk

berdampak

pada

tuntutan

kebutuhan papan (rumah) yang sehat dengan lingkungan yang baik. Salah satu fungsi kawasan di Provinsi Sulawesi Selatan,khususnya Kota Makasar, adalah sebagau pelayanan pendidikan dengan adanya kawasan

pendidikan

tinggi.

Untuk

menunjang

perikehidupan

mahasiswa tentunya membutuhkan fasilitas berupa temat tinggal bagi mahasiswa,

untuk

itu

dibangunlah

Rusunawa

Mahasiswa

di

Lingkungan Universitas Hasanuddin. DATA PEKERJAAN Progres Fisik Bangunan

: 100%

Konsultan Perencana

: PT. Cakra Manggilingan Jaya

Konsultan Supervisi

: PT. Wahanacipta Bangunwisma

Kontraktor Pelaksana

: PT. Bumi Rama Nusantara

Nomor/tanggal kontrak

: KU.08.08/PK-PP/P2P/RUSUN08-43/641 12 Desember 2008

Nilai Kontrak

: Rp. 10.879.714.000,-

Nomor/tanggal PHO

: KU.09.04/BA-PHO/PK-PP/P2P/ RUSUN0843/04 14 Agustus 2009

Jumlah Lantai Bangunan : 4 Lantai Jumlah Twin Block (TB)

: 1 TB

Jumlah Hunian (Unit)

: 98 Unit

Jumlah Unit Terhuni

:-

Tahun Pembangunan

: 2008

Jenis Konstruksi Bangunan : Beton Bertulang Ukuran Luas Rata-rata Unit: 24 m2 Luas Tanah

: 3.000 m2

Luas Bangunan

: 3.600 m2

Fasilitas Umum / fasilitas Sosial

-


GAMBAR PENINJAUAN RUSUNAWA MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR PENINJAUAN PROGRAM PERUMAHAN SWADAYA

B.2 Perumahan Swadaya Dengan

bertambahnya

penduduk

miskin

maka penanganan rumah dan lingkungan yang tidak layak huni harus dilakukan secara konseptual sejalan dengan upaya penanganan program kemiskinan melalui program pemberdayaan. Bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) Kementerian Perumahan Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan sejak Tahun 2006. Besarnya Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

bantuan tersebut dari Tahun 2006 hingga Tahun 2010 senilai berkisar Rp 24,8 Milyar. Program BSP2S dan PKP ini merupakan bantuan yang memiliki tujuan untuk merumahkan MBR agar dapat menempati rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, nyaman dan serasi. MBR yang mendapatkan bantuan adalah keluarga atau rumah tangga yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap sampai dengan Rp 2,5 Juta per bulan. Program BSP2S dan PKP ini terbagi atas 2 kelompok bantuan, yaitu: 1. Pembangunan Baru (PB) dengan bantuan sebesar Rp. 10 juta per unit rumah 2. Peningkatan Kualitas (PK) dengan bantuan sebesar Rp. 5 juta per unit rumah 3. Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan bantuan sebesar Rp. 4 juta per unit rumah Besaran anggaran yang diterima di Provinsi Sulawesi Selatan untuk setiap kegiatan sejak Tahun 2006 hingga 2010 adalah sebagai berikut: TABEL BESARAN ANGGARAN UNTUK SETIAP KEGIATAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2006- 2010 PROGRAM

TAHUN 2006

2007

2008

2009

2010

BSP2S PB

2.500

250

-

2.000

500

PK

750

2.000

1.000

4.000

2.500

PSU

550

300

96

700

715

PK

-

-

990

770

2.000

PSU

-

-

900

700

1.600

PKP

TOTAL

24.821

Keterangan: Dalam Juta Rupiah


Kota Makasar adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan program BSP2S dan PKP sejak Tahun 2006 s/d 2010. Besarnya nilai bantuan dari Tahun 2006 sampai dengan 2010 tersebut adalah sebesar Rp 3,834 Milyar. Penyaluran Dana Kegiatan BSP2S dan PKP dilakukan oleh LKM/LKnB setempat. Proses penyaluran dilakukan dalam

bentuk transfer

langsung dari kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) kepadan LKM. LKnB. Secara detail jumlah bantuan yang diterima dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL JUMLAH BANTUAN PERUMAHAN SWADAYA DI KOTA MAKASAR TAHUN 2006- 2010 TAHUN

JUMLAH BANTUAN

LOKASI

2006

150 unit, 300 Juta (PSU)

2007

- 50 unit (BSP2P-PK), 50 Juta (PSU) - Pembuatan Jalan Paving 94,3

Kel. Tamamaung

m1

- 50 unit (BSP2P-PK), 50 Juta (PSU)

Kel. Rappo Kaling

- Pembuatan Jalan Paving 99,3 m1 2008

- 50 unit (BSP2P-PK), 150 Juta (PSU) - Pembuatan Jalan Paving 175 m1

Kel. Bunga Ejaya

- Pembuatan Jalan Paving 77 m1 - Pembuatan Jalan Rabat Beton 58,5 m1 - Pembuatan Jalan Rabat Beton 50 m1 - Pembuatan Jalan Rabat Beton 60 m1 - Pembuatan Jalan Rabat Beton 54,9 m1 - Pembuatan Jalan Rabat Beton 24,7 m1 - Pembuatan Jalan Rabat Beton 14 m1 - Perbaikan Saluran Drainase - 50 unit (BSP2P-PK), 150 Juta (PSU) 2009

- Perbaikan Saluran Drainase

Kel. Tanjung Merdeka


Kel. Tamalabba

- Perbaikan Saluran Drainase 378,5 m1 - Pembuatan Jalan Paving 352,6 m1 - Pembuatan Jalan Rabat Beton 60 m1


TAHUN 2010

JUMLAH BANTUAN

LOKASI


Kel. Tammua

- Perbaikan Saluran Drainase 350 m1 - Pembuatan Jalan Paving 450 m1 - 50 unit (BSP2P-PK), 87 Juta (PSU)

Kel. Batua

- Pembuatan Jalan Paving dan pondasi jalan 450 m1

C. Permasalahan -

Sulitnya Infrastruktur perumahan (listrik dan air bersih) sehingga memperlambat proses penghunian rusunawa, termasuk rusunawa UNHAS

-

Agar Rusunawa UNHAS dapat segera di fungsikan sebagaimana mestinya, maka dibutuhkan dana sebesar Rp 1,125 Milyar untuk penyediaan air bersih

-

Banyaknya kawasan perumahan yang dibangun tidak sesuai dengan perencanaan akibatnya menimbulkan masalah seperti banjir.

-

Program pembangunan perumahan swadaya belum merata ke semua kabupaten/ Kota.

-

3.4.

Proses perizinan yang berbelit

SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

A. Umum Pembangunan daerah tertinggal di Indonesia diprioritaskan pada tiga aspek, yaitu pembangunan infrastruktur pedesaan, pengembangan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat. RPJM Nasional 2010-1014 telah menetapkan daerah tertinggal yang akan diberikan penanganan prioritas di dalam pembangunan, termasuk didalamnya adalah desa-desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun kegiatan prioritas yang dilakukan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:


1. Percepatan

Pembangunan

Kawasan

Produksi

Daerah

Tertinggal (P2KPDT) 2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT) 3. Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) 4. Percepatan

Pembangunan

Pusat

Pertumbuhan

Daerah

Tertinggal (P4DT) 5. DAK Sarana dan Prasarana Pedesaan B.

Anggaran Besaran anggaran untuk melakukan pembangunan di daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp 50.877,57 Milyar. Besaran anggaran untuk tiap kabupaten berdasarkan program pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut: TABEL BESARAN ANGGARAN UNTUK SETIAP KABUPATEN BERDASARKAN KEGIATAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2010

Provinsi/Kabupaten Sulawesi Selatan Selayar Jeneponto Pangkajene Kepulauan Toraja Utara (Dob) Sinjai Bulukumba Bantaeng Luwu Luwu Timur Luwu Utara Takalar Barru Maros Enrekang

DAK Sarana Prasarana Perdesaan

P4-DT

P2IPDT (APBN)

P2IPDT (APBNP)

P2KPDT

P2SEDT

500,00 1.199,80 987,20 1.233,50 826,20 1.066,90 983,30 940,30 1.009,10 1.013,40 1.041,30 1.052,90 1.039,60

1.400,00 813,60

100,00 100,00 100,00

700,00 2.686,80 300,00 510,00 550,00 1.360,00 1.857,080 300,00 300,00 1.000,00 500,00

350,00

885,00 930,00 930,00 930,00 1.300,00 960,00 1.300,00

100,00 152,60 152,60 152,60 152,60 152,60 152,60 152,60 152,60


TOTAL 500,00 2.699,80 1.900,80 2.033,50 4.498,00 2.449,50 2.575,90 2.572,90 3.821,70 4.333,08 1.600,00 1.493,90 2.205,50 500,00 1.192,20

Provinsi/Kabupaten

DAK Sarana Prasarana Perdesaan 1.041,70 981,10

Tana Toraja Pinrang TOTAL Keterangan: Dalam Juta Rupiah

P4-DT

P2IPDT (APBN)

P2IPDT (APBNP)

P2KPDT

2.686,797 4.500,00

P2SEDT

TOTAL

152,60 152,60

3.881,10 5.633,70

43.891,61

C. Permasalahan Permasalahan yang dialami oleh daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Selatan adalah rendahnya aksesibilitas dan keterbatasan Infrastruktur terutama bagi Kabupaten Selayar, Jeneponto dan Pangkep. Memerlukan program prioritas seperti: pembangunan infrastruktur jaringan

air

bersih,

pembangunan

embung,

peningkatan

dan

oembangunan jaringan jalanm pengadaan prasarana transportasi serta pengadaan prasarana penyulingan air laut. 3.5. A.

SEKTOR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Umum Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

(BKMG) adalah

Lembaga

yang

Pemerintahan

melaksanakan

tugas

Non

Departemen

pemerintahan

di

bidang

bertugas

Meteorologi,

Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofísika. Balai Besar MKG (BBMKG) Wilayah IV Makasar Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, pengolahan, analisis dan prakiraan serta riset dan kerja sama, kalibrasi dan pelayanan meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika. BBMKG ini melakukan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, pengolahan, analisis dan prakiraan serta riset dan kerja sama di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika yang bertanggungjawab atas:


1.

39 Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika, dan Sensor Seiscom

2.

Stasiun/Poskerja Sama

3.

Stasiun Geofisika Internasional

Adapun jenis pelayanan yang dilakukan oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Makasar adalah: 1. Pusat Cuaca dan Iklim regional, yang terdiri atas: Informasi Dini cuaca, Keselamatan penerbangan, Informasi kelautan, Prediksi awal musim dan Kekeringan. 2. Pusat Gempa regional, yang terdiri atas: Infromasi gempa, Peringatan dini tsunami, Tanda waktu. Beberapa produk dari BBMKG ini dipergunakan oleh: Dishub, Mabes Polri/Polda/Polres, Kodam, SAR Mks & Selayar, ASDP, Satkorlak/BNPB, Stamet Majene, Stamet Masamba, Stamet Tator, Pemda Sinjai, Tribun Timur, Fajar TV, Makassar TV, RRI Pro1 & Pro 2, Barata FM, Fajar FM, Delta FM, Celebes, dan Teropong Kota. TABEL LAYANAN BBMKG SULAWESI SELATAN LAYANAN

PRODUK

Prakiraan Cuaca dan Regional

-

Informasi dini cuaca Keselamatan penerbangan Informasi kelautan

Pusat Iklim Regional

-

Informasi iklim wilayah Prediksi awal musim Kualitas udara Perubahan iklim

Pusat Kalibrasi Regional

-

Melakukan kalibrasi peralatan MKG milik BMKG dan instansi lain

Pusat Gempa Regional

-

Informasi gempa Peringatan dini tsunami Tanda waktu


B.

Anggaran Besaran anggaran untuk BMKG di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2010 adalah sebesar Rp 17.125.447.000,- anggaran ini menurun cukup banyak jika dibanding dengan anggaran tahun 2009, yaitu sebesar tahun

Rp 35.802.904.000,- Namun demikian direncanakan pada Anggaran

2011

BMKG

Sulawesi

Selatan

memperoleh

anggaran sebesar Rp 41.507.853.000,-. Ini berarti Provinsi Sulawesi Selatan

medapatkan

peningkatan

dibanding dengan Tahun 2009.

anggaran

berkisar

142%

Adapun penggunaan anggaran

dibagi kedalam beberapa kelompok penganggaran, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. TABEL PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA BMKG PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN

C.

TOTAL ANGGARAN

2007

Rp 13,040 Milyar

2008

Rp 15,044 Milyar

2009

Rp 35,802 Milyar

2010

Rp 17,125 Milyar

2011 (Renja-KL)

Rp 41,507 Milyar

Permasalahan -

Untuk memperkuat jaringan data iklim hendaknya dipasang AWS disetiap kabupaten yang saat ini masih belum terpasang (19 kabupaten)

-

Data yang diperoleh dari pengamatan ini diharapkan dapat membantu setiap kabupaten dalam hal kesiapan informasi iklim yang akan berguna menunjang pembangunan di masing masing daerah

-

Idealnya untuk daerah rawan tsunami tiap jarak 100 km di sepanjang pantai diletakkan satu alat pemantau gempa & gelombang Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 1 PROVINSI SULAWESI SELATAN -107

-

System komunikasi yang belum memadai.

-

Radar Cuaca sudah tidak berfungsi dengan baik.

-

Automatic Weather Stastion (AWS) jumlahnya masih sangat minim (hanya 4 titik), belum menjangkau wilayah rawan bencana

-

Automatic Rain Gauge (ARG) belum ada

-

Ground sattellite receiver belum terpasang

PENINJAUAN BBMKG SULAWESI SELATAN

3.6. BADAN SAR NASIONAL A. Umum Basarnas berpartisipasi untuk melaksanakan operasi SAR pada saat kejadian dari suatu bencana dlm pencarian, pertolongan dan evakuasi korban. Kantor SAR merupakan unit pelaksana teknis di bidang


pencarian dan pertolongan (SAR) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan SAR nasional. Beberapa Tugas Pokok dari Basarnas adalah melaksanakan siaga SAR, pelatihan SAR, pembinaan potensi SAR, tindak awal dan Operasi SAR, serta pengerahan dan pengendalian potensi SAR ar dalam rangka operasi SAR yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana dan musibah lainnya. Pos SAR, adalah unit kerja satuan SAR di daerah wilayah kabupaten/ kota yang rawan bencana dan situasinya sulit dijangkau dari kantor SAR. Fungsi pos SAR adalah merupakan perwakilan kantor SAR pada lokasi wilayah kabupaten/ kota

yang bersangkutan. Untuk wilayah

kerja kansar makassar telah ditetapkan 3 pos SAR dengan luas wilayah kerja kansar makassar : 91.400,73 km², meliputi : Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah (sebagian hingga palu). Saat ini sumber daya manusia di Kantor SAR Makasar ada sebanyak 129 orang dengan adalah sebagai berikut: o

kakansar es. Iii

:1

o

kasi ops. Es. Iv

:1

o

kasubag. Tu. Es. Iv

:1

o

rescuer

: 63 termasuk pos dan rangkap jabat

o

petugas adm

: 23

o

cpns 2010

: 40

Pos sar merupakan unit kerja satuan sar non struktural di daerah wilayah kabupaten/ kota yang rawan musibah/bencana dan situasinya sulit dijangkau dari kantor sar,


•

pos

SAR

di

bentuk

dalam

rangka

mendukung

pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis diwilayah

kelancaran

secara cepat,

tepat dan handal. •

telah ditetapkan 3 pos SAR untuk wilayah kerja kansar makassar. TABEL SARANA DAN PRASARANA KANTOR SAR MAKASAR ROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2010 Fasilitas

Type

Jumlah

Lokasi

Rescue boat

fiber 22 m

1 unit

Pel. Soekarno – hatta, makassar

Sea rider

Fiber-rubber

1 unit

Pel. Soekarno – hatta, makassar

Rubber boat

Lcr

7 unit

4 – makassar 3 – pos sar (bone, palu, selayar)

Rescue car

Double cabin

5 unit

2 – makassar 3 – pos sar (bone, palu, selayar)

1 unit

Makassar

1 unit

Makassar

Rescue truck Truck personil B.

Angkut

Permasalahan - Sumber daya manusia jumlah SDM yg dimiliki Kansar Makassar masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan luas wilayah kerja (Masing-2 pos SAR baru diisi 9 personil dan masih menjabat rangkap) - status kelembagaan belum sinkron antara struktur organisasi kantor pusat basarnas dgn kantor SAR sebagai UPT Basarnas, sehingga diharapkan adanya peningkatan esselonering bagi kantor SAR. - Pos sar masih terbatas. Keberadaan pos SAR adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas kansar sbg upt Basarnas. Baru terdapat 3 pos SAR di wilayah kerja Kansar Makassar. Idealnya setiap kabupaten/kota terdapat pos SAR, atau minimal 3 kab/kota 1 pos SAR.


- Sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai secara kualitas maupun kuantitas untuk mencakup wilayah Indonesia yang sangat luas dan medan yang beraneka ragam kondisinya. - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung operasi sar, diantaranya : a. Rescue boat

20 m sangat tidak layak utk

menjangkau

daerah perairan yg pd saat-saat tertentu dgn cuaca yg sangat ekstrim (idealnya min. 40 m terbuat dari logam), b. Belum tersedia hellycopter c. Belum tersedia shelter utk rescue boat dan perahu karet d. Belum adanya gedung khusus tempat siaga rescuer


BAGIAN IV KESIMPULAN DAN SARAN LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI KE PROVINSI SULAWESI SELATAN RESES MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2010 - 2011 TANGGAL 21-23 DESEMBER 2010

Setelah disampaikan secara singkat mengenai gambaran umum serta hasil peninjauan Kunjungan kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disampaikan beberapa catatan Kesimpulan sebagai berikut: 1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas prestasi yang telah dan keberhasilan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan di Provinsi Sulawesi selatan, terutama terhadap penghargaan nasional yang telah diperolah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulawesi Selatan serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sulsel sebagai dinas terbaik pada bidang penataan ruang, sub bidang penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan, serta bidang pekerjaan umum, sub bidang sumber daya air. 2. Komisi V DPR RI mendukung seluruh mitra Komisi V DPR-RI, untuk memperjuangkan

alokasi

anggaran

pada

APBN

2011

dalam

memenuhi kebutuhan anggaran bagi Provinsi Sulawesi Selatan di seluruh bidang yang terkait dengan mitra kerja Komisi V DPR RI. 3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bagi wilayah Indonesia Bagian Timur, Komisi V DPR RI mendesak mitra kerja Komisi V DPR RI untuk memprioritaskan program-program yang dapat memberikan effect multiplier diantaranya adalah pembangunan Bandar Udara Toraja, revitalisasi Garongkong

pantai

Losari,

dengan

serta

kepastian

pengembangan sharing

pelabuhan

pendanaan

antara

Pemerintah pusat dan daerah.


4. Komisi V DPR RI mendorong seluruh mitra kerja Komisi V DPR-RI untuk selalu menyusun program-program yang berbasis kinerja, dengan skala prioritas agar hasil program secara jelas dapat dirasakan oleh masyarakat. 5. Dalam hal penyusunan rencana program/ kegiatan setiap sektor, Komisi V DPR RI mendesak seluruh mitra kerja Komisi V DPR-RI, untuk melakukan sinkronisasi program lintas sektor lintas kementerian terkait, agar

seluruh

program

dapat

berjalan

secara

sinergis

dan

berkelanjutan. Secara detail, rekomendasi/ saran bagi masing-masing sektor dapat disampaikan sebagai berikut: A. SEKTOR PEKERJAAN UMUM 1. SUBSEKTOR SUMBER DAYA AIR Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pembangunan di sub sektor sumber daya air adalah; 1. Harus adanya terobosan solusi yang inovatif mengenai sistem penyediaan air bersih di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku untuk perkotaan, perdesaan, dan industri serta pengendalian banjir di musim hujan 2. Meningkatkan

pelayanan

jaringan

irigasi

dengan

mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi yang sudah ada dengan melakukan rehabilitasi, pemeliharaan jaringan irigasi secara berkala, dan masih meningkatkan keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. 3. Mengembalikan

fungsi

seluruh

infrastruktur

SDA

yang

mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, atau gempa bumi. 4. Mengembalikan fungsi lahan beririgasi teknis, agar luas lahan pertanian yang gagal panen akibat banjir dapat berkurang.


5. Penetapan prioritas bagi program-program pembangunan dan pengembangan Daerah Irigasi di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi

sangat

penting,

mengingat

begitu

banyaknya

program pengembangan daerah irigasi Di Provinsi Sulawesi Selatan yang membutuhkan biaya besar. 6. Memperjuangkan anggaran sebesar Rp 60 memasang

Milyar untuk

site pile di area seluas 16 Ha di Center Point of

Indonesia Losari. 2. SUBSEKTOR BINA MARGA Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di sektor ini adalah; 1. Sebelum proyek pembangunan jalan dilakukan, diperlukan suatu kajian kelayakan terhadap lokasi jalan yang dipilih, baik layak secara fisik, ekonomi dan lingkungan, terutama terkait dengan lokasi yang rentan terhadap bencana alam, serta melakukan

perhitungan

anggaran

secara

rasional

agar

aproyek pembangunan jalan dapat dikerjakan secara optimal dan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. 2. Dalam

menyusun

rencana

program/

kegiatan,

harus

melakukan sinkronisasi lintas sektor lintas wilayah, agar seluruh program dapat berjalan secara sinergis dan berkelanjutan. 3. Mencari

terobosan

pembebasan

lahan

solusi dan

untuk

menyelesaikan

membuka

masalah

kesempatan

untuk

memperoleh perpanjangan waktu pekerjaan sampai akhir T.A 2010 dan jika dimungkinkan sampai akhir 2011 bagi Kontraktor yang memiliki kendala dalam pembebasan lahan, 4. Perlunya dukungan dana dari Pemerintah yang lebih maksimal untuk mempercepat pembangunan jalan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mempercepat pertumbuhan wilayah dan

meningkatkan

mobilitas

masyarakat

terutama

bagi


penuntasan lintas utama (lintas barat) dan jalan

lintas

timur sulawesi selatan, serta implementasi infrastruktur jalan dan jembatan pada kawasan metropolitan mamminasata (Maros, Sungguminasa, Makassar, Takalar). 3. SUBSEKTOR CIPTA KARYA Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di sektor ini adalah;

1. Perlu

adanya

pengembangan

TPA

Regional,

Sistem

Pengelolaan Air Limbah Terpadu dan drainase dalam rangka mendukung gerakan percepatan sanitasi nasional

2. Perlu

adanya

solusi

yang

invatif

dalam

meningkatkan

pelayanan dan kapasitas air minum baik di pedesaan maupun di perkotaan.

3. Segera melakukan penanganan bagi permukiman kumuh perkotaan serta infrastruktur pada kawasan potensial pedesaan dan desa tertinggal dengan Penyelenggaraan hunian vertikal dan dukungan aksesibilitas. 4. SUB SEKTOR TATA RUANG Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di sektor ini adalah; 1. Segera menyelesaikan amanat UU No 26 Tahun 2007 Tentang penataan

Ruang,

yaitu

dengan

menyelesaikan

RTRW

Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi sebuah Perda beserta turunananya, sehingga ada kepastian hukum bagi investor yang ingin datang berinvestasi. 2. Mencari

alternatif

solusi

dalam

mengatasi

keterbatasan

kemampuan pemerintah daerah baik di bidang pendanaan, informasi, maupun kapasitas SDM untuk menyelesaikan RTRW Kabupaten/Kota.


3. Segera

menyelesaikan

perencanaan

tata

ruang

dan

pengembangan infrastruktur di Kawasan Strategis Nasional (Mamminasata, Kapet Pare-pare, Kawasan Sorowako dsk, dan Kawasan Toraja dsk) yang mengacu pada PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan Perda No 9 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan. 4. Perlunya

dukungan

pendanaan

dari

pemerintah

untuk

mempercepat penyusunan rencana rinci kawasan strategis provinsi subsektor Kawasan strategis provinsi. B. SEKTOR PERHUBUNGAN 1. SUBSEKTOR PERHUBUNGAN UDARA Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pembangunan di subsektor perhubungan udara antara lain sebagai berikut;

1. Terkait dengan Bandar Udara di Kabupaten Tana Toraja, Komisi V

DPR

RI

mendorong

menindaklanjuti

Kementerian

kebijakan

Perhubungan

pengembangan

untuk

pembangunan

transportasi udara di Toraja Utara sesuai dengan Tatanan Kebandarudaraan Nasional guna menunjang pengembangan perekonomian

dan

pembangunan

wilayah

menuju

kesejahteraan masyarakat.

2. Pembangunan Transportasi Udara khususnya bandara-bandara perintis harus dimaksimalkan karena memiliki peran vital untuk menghubungkan beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan.

3. Segera melaksanakan Rencana pemisahan

ATS

single

provider dari PT. Angkasa pura I untuk meningkatkan kinerja SDM lalu lintas penerbangan di Bandar Udara Hasanuddin.


2. SUBSEKTOR PERHUBUNGAN DARAT Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pembangunan di subsektor perhubungan darat adalah sebagai berikut; 1. Memperkuat peran Pelabuhan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai hubungan International di Kawasan Timur Indonesia dengan mengembangkan Pelabuhan Garongkong. 2. Segera

melakukan

revitalisasi

kolam

pelabuhan

melalui

pengerukan, penggantian mobile bridge yang sudah rusak serta perluasan kolam pelabuhan hingga bisa dimasuki 2 (dua) kapal ferry pada waktu bersamaan. 3. Mengupayakan percepatan penggunaan System ATCS (Area Traffic Control System) di 4 simpul wilayah di kawasan Kota Makassar (Barat, Timur, Utara dan selatan) 4. Mendorong

terselenggaranya

Angkutan

umum

berbasis

angkutan massal pada lintas kawasan MAMMINASATA, baik berupa BUS, Kereta api dan atau mono rail. 5. Mempercepat pembangunan Fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada wilayah perkotaan; 6. Melaksanakan amanata undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada ruas jalan lintas Kabupaten/Kota 7. Penanganan daerah rawan kecelakann (DRK) dan daerah rawan

kemacetan

akibat

penggunaan

jalan

diluar

kepentingan jalan (parkir,pasar tumpah dan keramaian) 3. SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pembangunan di subsektor perhubungan laut adalah sebagai berikut:


-

Untuk membuka akses bagi pulau-pulau terpencil, maka diperlukan

pembangunan

Dermaga

pada

Pulau-Pulau

terpencil tersebut. -

Mencari alternatif pendanaan bagi pembangunan pelabuhan, agar kerusakan

pendanaan

Kondisi

Pelabuhan

tidak

mengalami kerusakan dan penurunan kualitas akibat distribusi anggaran pusat yang bertahap dan terbatas. -

Memprioritaskan

pengembangan

pelabuhan

Garongkong

untuk mengatasi ketidakmampuan pelabuhan lainnya dalam melayani angkutan kapal. 4. BADAN DIKLAT PIP MAKASAR Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di sektor ini adalah; 1.

Komisi V DPR RI mendesak Badan Diklat Perhubungan untuk melakukan terobosan dalam hal diklat

diantaranya

penyelenggara

menjalin

transportasi

penguatan pembiayaan

kerjasama sesuai

dengan

dengan

swasta

ketentuan

perundang-undangan. 2.

Meminta

Badan

Diklat

Kementerian

Perhubungan

untuk

berupaya meningkatkan daya serapnya, dan melakukan perencanaan/ pelaksanaan anggaran secara cermat dan tepat, agar penyerapan anggaran yang rendah serta alokasi waktu pembangunan kurang mencukupi, tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. 3.

Mengupayakan anggaran pembangunan sebesasr Rp 157 Milyar untuk pembangunan kampus PIP Tahap IV yang dilaksanakan pada Tahun 2011.


C. SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di sektor ini adalah;

1. Segera

melakukan

evaluasi

terhadap

program-program

pembangunan Rusunawa yang tidak berjalan sesuai rencana, dan kemudian melakukan pembenahan/ perbaikan atas kejadian tersebut.

2. Dalam menyusun rencana program/ kegiatan, kementerian perumahan rakyat harus melakukan sinkronisasi lintas sektor lintas kementerian terkait, agar seluruh program dapat berjalan secara sinergis dan berkelanjutan, terutama terkait dengan peyediaan infrastruktur bagi setiap sarusun.

3. Mengupayakan anggaran sebesar Rp 1,125 Milyar untuk membangun prasarana air bersih, agar Rusunawa UNHAS dapat segera di fungsikan sebagaimana mestinya.

4. Kementerian perumahan rakyat diminta untuk menyusun rencana program pembangunan perumahan swadaya yang lebih merata di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. D. SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di sektor ini adalah; 1. Mengoptimalkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan program-program Kementerian Pembangunan Daerah

Tertinggal

untuk

mendorong

kegiatan

ekonomi

masyarakat sehingga manfaat dapat langsung dinikmati oleh masyarakat. Untuk itu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal harus memiliki terobosan solusi dalam melibatkan masyarakat.


2. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam menyerap program-program pembangunan daerah tertinggal 3. Melakukan restrukturisasi kegiatan utama, agar tidak terkesan tumpang tindih, lebih sederhana, mudah dimengerti oleh semua

stakeholders,

berdasarkan

kriteria

serta yang

menentukan jelas,

agar

skala program

prioritas yang

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

E. SEKTOR BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di sektor ini adalah; 1. Menjadikan program Balai Besar Meteorologi Klimatiologi dan Geofisika (BBMKG) wilayah IV Makasar ini sebagai prioritas skala nasional, mengingat cakupan wilayah dan fungsi pelayanan yang sangat luas, membawahi 39 stasion BMG dan melayani wilayah Indonesia bagian Timur. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Stasiun BBMKG dalam rangka peningkatan pelayanan bagi sektor penerbangan, pelayaran, harian dan informasi cuaca lainnya. 3. Memperkuat jaringan data iklim dengan dipasangnya AWS (Automatic Weather Stastion) di 19 (sembilan belas) kabupaten yang saat ini masih belum terpasang, agar dapat menjangkau wilayah rawan bencana 4. Dalam

rangka meningkatkan kualitas wilayah pelayanan,

maka harus segera memasang satu alat pemantau gempa & gelombang di tiap jarak 100 km di sepanjang pantai rawan


tsunami, serta melakukan pengadaan alat Automatic Rain Gauge (ARG) dan Ground sattellite receiver. 5. Segera mengalokasikan anggaran bagi

perbaikan Radar

Cuaca yang saat ini sudah tidak berfungsi dengan baik. 6. Meningkatkan System komunikasi agar produk yang dihasilkan BBMKG dapat dirasakan oleh seluruh sektor, wilayah serta lapisan masyarakat yang membutuhkan. F. SEKTOR BADAN SAR NASIONAL Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di sektor ini adalah: 1.

Mengadakan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan adanya berbagaimacam pelatihan; serta Mengupayakan penambahan personil khususnya sebagai TIM RESCUE, sebagai tindakan prefentif bagi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang luas dan rawan gempa bumi.

2.

Memperkuat

kondisi

kelembagaan

dengan

melakukan

peningkatan esselonering bagi kantor SAR 3.

Menambah jumlah pos SAR untuk mendukung pelaksanaan tugas

kansar

sebagai

upt

Basarnas

dimana

setiap

kabupaten/kota seharusnya memiliki satu pos SAR, atau minimal 3 kabupaten/kota 1 pos SAR. 4.

Meningkatkan pelayanan dengan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung operasi sar, diantaranya dengan mengadakan Rescue boat

40 m,

Helikopter, shelter untuk rescue boat dan perahu karet, serta gedung khusus tempat siaga rescuer.


BAGIAN V PENUTUP LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI KE PROVINSI SULAWESI SELATAN RESES MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2010 - 2011 TANGGAL 21-23 DESEMBER 2010

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010 - 2011 yang dilaksanakan dari tanggal 21-23 Desember 2010. Semoga berbagai temuan yang telah dituangkan didalam laporan ini dapat menjadi masukan bagi peningkatan kualitas kerja komisi V DPR-RI terutama dalam bidang pengawasan, dan semoga temuan-temuan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan melakukan perbaikan

dan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

bagi

kesejahteraaan rakyat khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya.

Jakarta, Maret 2011 KETUA TIM KUNKER KOMISI V DPR-RI KE SULAWESI SELATAN

H. Muhidin Mohamad Said, SE.,MBA



BAGIAN I PENDAHULUAN

Recommend Documents