BAGIAN I PENDAHULUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAGIAN I PENDAHULUAN 1.1

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Dalam aspek pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan Laporan

pertanggungjawaban

dimaksud

disusun

sesuai

dengan

Sistem

Akuntansi Pemerintahan. Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah : 1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung selama satu periode pelaporan. 2. Menyajikan

pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBD

dalam

rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. 3. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan : 1.

Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.

2.

Menyediakan

informasi

mengenai

ketaatan

realisasi

terhadap

anggarannya. 3.

Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

1

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDUNG 2014


1.2

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Landasan

hukum

penyusunan

laporan

keuangan

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung atas pelaksanaan APBD Tahun 2014 adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 058 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan

dan

Penyusunan

Laporan

Pertanggungjawaban

Bendahara Serta Penganggaran. 10. Peraturan

Walikota Bandung Nomor 835 Tahun 2010 tentang

Kebijakan Akuntasi Pemerintah Kota Bandung

2



1.3

SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGIAN I

BAGIAN II

PENDAHULUAN 1.1

Maksud dan Tujuan Penyusunan laporan Keuangan

1.2

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAGIAN III

2.1

Kebijakan Keuangan

2.2

Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

KEBIJAKAN AKUNTANSI 3.1

Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

3.2

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Pelaporan Keuangan

3.3

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAGIAN IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 4.1

Pendapatan

4.2

Belanja

5.3

Pembiayaan

BAGIAN V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAGIAN VI

PENUTUP

3



BAGIAN II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 2.1

KEBIJAKAN KEUANGAN Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan. Hal tersebut menjadikan Keuangan Daerah merupakan salahsatu faktor penentu

dalam

penyelengaraan

fungsi-fungsi

pemerintah,

pelaksanaan

pembangun dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal Tersebut di tempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Untuk belanja melakukan efisiensi terhadap Belanja Administrasi Umum dan Operasional/Pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada daerah yang diprioritaskan. Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proposional. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang dibiayai oleh APBD

Kota Bandung tahun Anggaran 2015 sebesar Rp

17.038.817.070,67,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 7.922.620.456,67,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 9.116.196.614,-. Dari total Anggaran tahun 2015 tersebut direalisasikan sebesar Rp 15.600.550.795,-(91,55%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 7.578.416.684,- (95,66%) dan Belanja Langsung sebesar Rp 8.022.134.111,- (88,00%) dengan kondisi belanja tersebut diatas total diserap sebesar 91,63%

4



2.2

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN Ikhtisar

pencapaian kinerja

keuangan

Badan

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung Tahun 2015 dipengaruhi oleh realisasi belanja. Realisasi belanja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung adalah sebesar Rp 15.600.550.795,- dari anggaran belanja sebesar Rp 17.038.817.070,67,- atau terealisasikan sebesar 91,55% adapun perincian realisasi belanja tersebut adalah sebagai berikut : a.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 15.010.905.775,- dari anggaran sebesar Rp. 16.318.817.070,67,- atau terealisasikan sebesar 92,06%, dengan perincian terdiri dari : 1. Belanja

Pegawai

dari

Belanja

Tidak Langsung, terealisasi Rp.

7.578.416.684,- dari anggaran sebesar Rp. 7.922.620.456,67,- atau terealisasi sebesar 95,66%. 2. Belanja Pegawai dari Belanja Langsung, terealisasi Rp. 821.284.000,dari anggaran sebesar Rp. 870.800.000,- atau terealisasi sebesar 94,31%. 3. Belanja Barang/Jasa terealisasi sebesar Rp. 7.410.830.091,- dari anggaran sebesar Rp. 8.373.496.614,- atau terealisasi 88,50%. b.

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 589.645.020,- dari anggaran sebesar Rp. 720.000.000,- atau terealisasi 81,90%, dengan perincian terdiri dari : 1. Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi Rp. 411.070.000,- dari anggaran sebesar Rp. 538.000.000,- atau terealisasi sebesar 76,41%. 2. Belanja Bangunan dan Gedung terealisai sebesar Rp. 178.575.020,dari anggaran sebesar Rp. 182.000.000,- atau terealisasi sebesar 98,12%. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung berupa Program dan Kegiatan yang dapat kami sampaikan sebagai berikut :

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

17.038.817.070,67

15.600.550.795,00

91,56%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

7.922.620.456,67

7.578.416.684,00

95,66%

Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG

7.922.620.456,67 9.116.196.614,00

7.554.889.490,00 8.022.134.111,00

95,36%

Non Urusan

3.240.863.614,00

2.787.098.711,00

86,00%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.405.363.614,00

1.135.656.742,00

80,81%

BELANJA

5


88,00%


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

87.863.614,00

48.188.432,00

54,84%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

25.000.000,00

14.493.700,00

57,97%

105.000.000,00

96.051.550,00

91,48%

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja

18.000.000,00

7.965.000,00

44,25%

Penyediaan alat tulis kantor

85.000.000,00

84.757.550,00

99,71%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

85.000.000,00

84.679.000,00

99,62%

538.000.000,00

411.070.000,00

76,41%

67.500.000,00

66.102.000,00

97,93%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

24.000.000,00

24.000.000,00

100,00%

Penyediaan makanan dan minuman

90.000.000,00

90.000.000,00

100,00%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

280.000.000,00

208.349.510,00

74,41%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

900.000.000,00

837.124.744,00

93,01%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

200.000.000,00

196.285.020,00

98,14%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

700.000.000,00

640.839.724,00

91,55%

Program peningkatan disiplin aparatur

240.500.000,00

222.231.600,00

92,40%

50.000.000,00

45.501.600,00

91,00%

190.500.000,00

176.730.000,00

92,77%

240.000.000,00

182.691.500,00

76,12%

Pembinaan Kinerja Aparatur

240.000.000,00

182.691.500,00

76,12%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

455.000.000,00

409.394.125,00

89,98%

147.500.000,00

129.341.925,00

87,69%

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00%

15.000.000,00

14.962.000,00

99,75%

277.500.000,00

250.090.200,00

90,12%

Urusan Wajib

5.875.333.000,00

5.235.035.400,00

89,10%

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.884.500.000,00

1.633.180.400,00

86,66%

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

85.000.000,00

75.850.000,00

89,24%

Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

85.000.000,00

75.850.000,00

89,24%

1.047.220.000,00

900.117.400,00

85,95%

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

263.000.000,00

179.769.500,00

68,35%

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

122.220.000,00

119.589.500,00

97,85%

451.000.000,00

415.645.000,00

92,16%

91.250.000,00

81.750.000,00

89,59%

Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender

119.750.000,00

103.363.400,00

86,32%

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan ahir tahun Penyusunan profil dinas

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

6



Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

327.280.000,00

323.912.000,00

98,97%

75.000.000,00

71.800.000,00

95,73%

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

252.280.000,00

252.112.000,00

99,93%

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

425.000.000,00

333.301.000,00

78,42%

Pembinaan organisasi perempuan

135.000.000,00

118.192.000,00

87,55%

70.000.000,00

67.000.000,00

95,71%

Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan

190.000.000,00

148.109.000,00

77,95%

BantuanBagi OPD Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BPPKB Kota Bandung) Banprop Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

30.000.000,00

0,00

0,00%

3.990.833.000,00

3.601.855.000,00

90,25%

1.090.833.000,00

1.041.797.000,00

95,50%

Pelayanan KIE

249.225.000,00

244.875.000,00

98,25%

Pembinaan Keluarga Berencana

150.000.000,00

149.738.600,00

99,83%

Pengelolaan SIDUGA

365.300.000,00

344.493.800,00

94,30%

Perencanaan dan Pelaporan Program KB

301.308.000,00

278.139.600,00

92,31%

25.000.000,00

24.550.000,00

98,20%

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

375.000.000,00

328.250.000,00

87,53%

375.000.000,00

328.250.000,00

87,53%

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Pembinaan Institusi Masyarakat Pengelola KB Pertemuan Forum Pos KB Tingkat Kota

1.835.000.000,00

1.661.996.000,00

90,57%

384.000.000,00

383.884.000,00

99,97%

150.000.000,00

148.928.000,00

99,29%

916.000.000,00

914.103.150,00

99,79%

Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Program Keluarga Berencana

Pemberian penghargaan peserta KB Lestari

Pembinaan Petugas Lini Lapangan Pembinaan Pemberdayaan Keluarga

385.000.000,00

215.080.850,00

55,87%

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat

115.000.000,00

115.000.000,00

100,00%

115.000.000,00

115.000.000,00

100,00%

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

70.000.000,00

69.998.000,00

100,00%

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah Pengembangan KRR melalui jalur sekolah

30.000.000,00

30.000.000,00

100,00%

40.000.000,00

39.998.000,00

100,00%

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

505.000.000,00

384.814.000,00

76,20%

Pembinaan Kelompok Bina Keluarga

505.000.000,00

384.814.000,00

76,20%

(17.038.817.070,67)

(15.600.550.795,00)

91,56%

SURPLUS/DEVISIT

7



BAGIAN III KEBIJAKAN AKUNTANSI 3.1

ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kepala Badan Pemberdyaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung sebagai entitas akuntansi menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Lapran Realisasi APBD, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

3.2

BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN a.

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung, adalah basis kas untuk pengakuan belanja dan pembiayaan dalam Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

b.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, berarti bahwa belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

c.

Basis Akrual untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana siakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Bandung, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah

d.

Asas Bruto, berrati pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenalkan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi

3.3

BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut : a.

Penyusunan Neraca Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung menganut Substansi mengungguli bentuk formatnya (substansi overform).

b.

Asas yang digunakan adalah akrual yang di modifikasi (modified, accrual basis)kas yang di modifikasi (modified cash basis).

c.

Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota

8



Bandung adalah tahun anggaran 2015 (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015) d.

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

e.

Kas 

Pecatatan Kas menggunakan asas dasar kas;



Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah;



Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masingmasing bendahara.

f.

Persediaan 

Persediaan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota bandung adalah barang yang diperoleh dari Pembelian dan atau mutasi dari SKPD lain dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.



Persediaan

dicatat

pada

akhir

periode

akuntansi

dihitung

berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara : 

Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian



Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri



Harga/nilai

wajar

atau

estimasi

nilai

penjualannya

apabila

diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. 

Jenis-jenis persediaan : 

Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.



Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali.

g.

Aset Tetap Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan.

9



Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyusunan Neraca Awal mengunakan nilai wajar pada saat penyusunan. Dalam hal penyusunan Aset Tetap, penerapan akuntansi penyusutan belum dilakukan karena kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat aset dan metode penyusutan belum ditetapkan.

3.4

PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH 3.4.1

Kebijakan Akuntansi Anggaran (1)

Kebijakan

akuntansi

anggaran

bertujuan

untuk

mengatur

perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran / penilaian. (2)

Anggaran

merupakan

pedoman

dilaksanakan Kota Bandung

meliputi

tindakan

yang

akan

rencana pendapatan,

belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. (3)

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(4)

Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang selaku pejabat / pelaksana tugas Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta pada saat anggaran dialokasikan.

3.4.2

Kebijakan Akuntansi Belanja (1)

Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakukan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran / penilaiain dan pengungkapan belanja.

(2)

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

tidak

akan

diperoleh

pembayarannya

kembali

oleh

pemerintah Kota Bandung atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi. (3)

Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sedangkan

10



pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung. (4)

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan.

(5)

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah pada SKPD berkenaan.

(6)

Kelompok dianggarkan

belanja terkait

langsung secara

merupakan

langsung

belanja

dengan

yang

pelaksanaan

program dan kegiatan pemerintah pada SKPD berkenaan. (7)

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

(8)

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.

(9)

Belanja barang dan jasa serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah.

(10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya). (11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya belanja. 3.4.3

Kebijakan Akuntansi Aset (1)

Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi definisi, pengakuan, pengukuran / penilaian dan pengungkapan aset.

(2)

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi / sosial dimasa depan

11



diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota Bandung maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Pemerintah Kota Bandung tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kota Bandung. (3)

Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kota Bandung namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi.

(4)

Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut

harus

diungkapkan

dalam

Catatan

Atas

Laporan

Keuangan. Nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran. (5)

Suatau aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi pada saat aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

(6)

Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah. Jika terdapat aset yang dipeoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

(7)

Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

(8)

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu

aset

pada

saat

perolehan

atau

suatu

konstruksi

mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset

tersebut

dalam

kondisi

dan

tempat

siap

untuk

diperguanakan. (9)

Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin dipeoleh Pemerintah Kota Bandung setelah periode akuntansi berjalan.

(10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

12



(11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan

yang

diberikan

untuk

memperoleh

aset

tersebut.

Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan. (12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kota Bandung.

13



BAGIAN IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 4.1.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2015, Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tidak ada realisasi pendapatan. Realisasi Belanja sebesar Rp 15.577.023.601,- Atau 91,42% dari anggaran Tahun 2015 sebesar Rp 17.038.817.070,- sehingga terdapat defisit sebesar Rp (15.577.023.601,-). Laporan realisasi APBD pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 memperlihatkan realisasi belanja sebagai berikut :

URAIAN BELANJA

ANGGARAN 2015

REALISASI 2015

REALISASI 2014

%

17.038.817.070,67

15.600.550.795,00

91,56%

17.843.915.507,00


7.922.620.456,67

7.578.416.684,00

95,66%

6.788.005.133,00

Belanja Pegawai

7.922.620.456,67

7.578.416.684,00

95,66%

6.788.005.133,00

BELANJA LANGSUNG

9.116.196.614,00

8.022.134.111,00

88,00%

11.055.910.374,00

870.000.000,00

821.284.000,00

94,40%

609.679.000,00

7.525.396.614,00

6.611.205.091,00

87,75%

8.937.841.249,00

720.000.000,00

589.645.020,00

81,89%

1.508.390.125,00

(17.038.817.070,67)

(15.600.550.795,00)

91,56%

(17.843.915.507,00)

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS/(DEFISIT)

Realisasi belanja pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung sebesar Rp. 15.600.550.795,- Atau 91,56% dari anggaran belanja tahun 2015 sebesar Rp. 17.038.817.070,- adalah merupakan kondisi realisasi balanja APBD. Kategori Belanja menurut Standar Akuntansi Pemerintah dibagi 2 (dua) yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung tahun anggaran 2015 akan dijelaskan senagai berikut : URAIAN

ANGGARAN 2015

REALISASI 2015

%

REALISASI 2014

BELANJA

17.038.817.070,67

15.600.550.795,00

91,56%

17.843.915.507,00

BELANJA OPERASI

16.318.817.070,67

15.010.905.775,00

91,99%

16.335.525.382,00

Belanja Pegawai

8.792.620.456,67

8.399.700.684,00

95,52%

7.397.684.133,00

Belanja Barang dan Jasa

7.525.396.614,00

6.611.205.091,00

87,85%

8.937.841.249,00

BELANJA MODAL

720.000.000,00

589.645.020,00

81,89%

1.508.390.125,00

Belanja Peralatan dan Mesin

538.000.000,00

411.070.000

76,41%

1.255.147.025,00

Belanja Bangunan dan Gedung

182.000.000,00

178.575.020,00

98,12%

253.243.100,00

(17.038.817.070,67)

(15.600.550.795,00)

91,56%

(17.843.915.507,00)

SURPLUS/(DEFISIT)

14



4.1.1. BELANJA OPERASI Jumlah realisasi Belanja Operasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 15.010.905.775,- Atau 91,99%, dari anggaran belanja sebesar Rp. 16.318.017.070,67,Belanja Operasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN

ANGGARAN 2014

REALISASI 2015

REALISASI 2014

%

16.318.017.070,67

15.010.905.775,00

91,99%

16.335.525.382,00


7.922.620.456,67

7.578.416.684,00

95,66%

6.788.005.133,00

Belanja Pegawai

7.922.620.456,67

7.578.416.684,00

95,66%

6.788.005.133,00

BELANJA LANGSUNG

8.395.396.614,00

7.432.489.091,00

88,53%

9.547.520.249,00

870.000.000,00

821.284.000,00

94,40%

609.679.000,00

7.525.396.614,00

6.611.205.091,00

87,85%

8.937.841.249,00

(16.318.017.070,67)

(15.010.905.775,00)

91,99%

(16.335.525.382,00)

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa SURPLUS/(DEFISIT)

4.1.2. BELANJA MODAL Jumlah realisasi Belanja Modal pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 589.645.020,- atau sebesar 81,89%, dari anggaran belanja sebesar Rp. 720.000.000,Belanja Modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN

ANGGARAN 2014

REALISASI 2014

REALISASI 2013

%

BELANJA MODAL

720.000.000,00

589.645.020,00

81,89%

1.508.390.125,00

Belanja Peralatan dan Mesin

538.000.000,00

411.070.000

76,41%

1.255.147.025,00

Belanja Bangunan dan Gedung

182.000.000,00

178.575.020,00

98,12%

253.243.100,00

(720.000.000,00)

(589.645.020,00)

81,89%

(1.508.390.125,00)

SURPLUS/(DEFISIT)

15



4.2.

NERACA Neraca Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota

Bandung menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2014. Neraca Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp 11.280.089.914,atau naik 4,90% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp 10.727.257.803,4.2.1. ASET 4.2.1.1.

ASET LANCAR

4.2.1.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 0,dapat dijelaskan sebagai berikut : KAS Kas Per 31 Desember 2015 (Rp.)

URAIAN Kas pada Bendahara Pengeluaran

0

Kas Per 31 Desember 2014 (Rp.) 18.000

Kas per 31 Desember 2015 adalah Rp. 0,-. 4.2.1.1.2. PERSEDIAAN Persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 10.137.710,- dan saldo persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 110.672.958,- dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN Saldo Persediaan

PERSEDIAAN Persediaan Per 31 Desember 2015 (Rp.) 10.137.710,-

Persediaan Per 31 Desember 2014 (Rp.) 110.690.958,-

Persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp 10.137.710,- telah sesuai dengan Berita Acara Opname Persediaan tanggal 31 Desember 2015 adalah berupa barang habis pakai dengan rincian sebagai berikut : 1. Alat Tulis Kantor

: Rp.

5.913.710,-

2. Cetakan

: Rp.

4.224.000,-

__________________ JUMLAH ASET LANCAR

16

: Rp. 10.137.710,-



4.2.1.1.3. TANAH Tanah per 31 Desember 2015 sebesar Rp 2.353.000.000,- dapat dijelaskan sebagai berikut : TANAH TANAH PER 31 DESEMBER 2015 (Rp.)

URAIAN Tanah

TANAH PER 31 DESEMBER 2014 (Rp.)

2.353.000.000

BERTAMBAH / (BERKURANG)

2.353.000.000

0

4.2.1.1.4. PERALATAN DAN MESIN Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 7.650.001.876,dapat dijelaskan sebagai berikut : PERALATAN DAN MESIN PERALATAN DAN PERALATAN DAN MESIN PER 31 MESIN PER 31 DESEMBER 2015 DESEMBER 2014 (Rp.) (Rp.)

URAIAN Peralatan dan Mesin

7.650.001.876


7.238.931.876

411.070.000

Dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Mesin Absensi Wajah

: Rp.

8.140.000,-

2. Mebeulair

: Rp.

57.310.000,-

3. Pendingin Ruangan (AC Unit)

: Rp.

20.680.000,-

4. Televisi

: Rp.

6.710.000,-

5. Komputer PC Unit

: Rp.

53.625.000,-

6. Komputer Note Book

: Rp.

43.395.000,-

7. Printer

: Rp.

8.800.000,-

8. Alat Bantu Keamanan Camera CCTV

: Rp.

25.300.000,-

9. Foto Camera Elektronik

: Rp.

18.810.000,-

10. Peralatan Computing Comman Centre

: Rp. 168.300.000,__________________

Jumlah

: Rp. 411.070.000,-

4.2.1.1.5. GEDUNG DAN BANGUNAN Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.438.533.080,dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN

GEDUNG DAN BANGUNAN GEDUNG DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PER 31 BANGUNAN PER 31 DESEMBER 2015 DESEMBER 2014 (Rp.) (Rp.)


Gedung dan Bangunan 1.438.533.080 1.438.533.080 0 Dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 tidak terdapat penambahan aset tetap gedung dan bangunan.

17



4.2.1.1.6. JALAN, JARINGAN DAN INSTALASI Instalasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 76.934.000,- dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN

INSTALASI INSTALASI PER 31 INSTALASI PER 31 DESEMBER 2015 DESEMBER 2014 (Rp.) (Rp.)

Instalasi

76.934.000


76.934.000

0

4.2.1.1.7. ASET TETAP LAINNYA Aset tetap lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 240.575.020,- dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN

ASET TELAP LAINNYA ASET TELAP ASET TETAP LAINNYA PER 31 LAINNYA PER 31 DESEMBER 2015 DESEMBER 2014 (Rp.) (Rp.)

Aset Tetap Lainnya

240.575.020


62.000.000

178.575.020

Aset tetap lainnya yang ada di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah berupa buku-buku perpustakaan dan penambahannya pada tahun anggaran 2015 adalah aset tetap lainnya berupa renovasi gedung dan bangunan sebagai berikut : 1. Renovasi Bedung BPPKB dan UPT P2TP2A : Rp. 178.575.020,__________________ Jumlah

: Rp. 178.575.020,-

4.2.1.1.8. AKUMULASI PENYUSUTAN Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 3.899.330.386,dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN Aset Tetap Lainnya

ASET TELAP LAINNYA AKUMULASI AKUMULASI PENYUSUTAN PER PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2015 31 DESEMBER 2014 (Rp.) (Rp.) 3.899.330.386

0

BERTAMBAH / (BERKURANG) (3.899.330.386)

Akumulasi Penyusutan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah berupa Barang-barang Inventaris yang telah lama masa pakainya, rusak berat, hilang dan lainnya

18



4.2.2. KEWAJIBAN 4.2.2.1.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

4.2.2.1.1. UTANG BEBAN Kewajiban sebesar Rp. 185.073.595,- adalah utang beban Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung per 31 Desember 2015 adalah dapat dijelaskan sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK URAIAN

TAHUN 2015 (Rp.)

TAHUN 2014 (Rp.)

185.073.595

0

utang Beban

utang beban Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung per 31 Desember 2015 sebagaimana tertera dalam dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Tunjangan Penghasilan PNS Bulan Desember 2015

: Rp. 180.422.660,-

2. Jasa Listrik PLN Bulan Desember 2015

: Rp.

3.903.495,-

3. Jasa Air PDAM Bulan Desember 2015

: Rp.

126.500,-

4. Jasa Telepon Kantor Bulan Desember 2015

: Rp.

620.940,-

___________________ Jumlah

: Rp. 185.073.595,-

4.2.2.1.2. KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 15.600.532.795,- per 31 Desember 2015 adalah dapat dijelaskan sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK URAIAN Kewajiban untuk dikonsolidasikan

4.2.2.2.

TAHUN 2015 (Rp.)

TAHUN 2014 (Rp.)

15.600.532.795

18.000

EKUITAS

4.2.2.2.1. KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Investasi per 31 desember 2015 pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah sebesar Rp. 8.245.032.770,Dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN Kewajiban dan Ekuitas Dana

19

EKUITAS DANA TAHUN 2015 (Rp.)

TAHUN 2014 (Rp.)

7.915.755.090

11.280.089.914



4.2.3. KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA Kewajiban dan Ekuitas Dana terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,- Aset Lancar sebesar Rp. 10.137.710,-

Aset Tetap Rp. 7.859.713.590,-

Kewajiban

Jangka Pendek sebesar Rp. 185.073.595,- dan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp 7.869.851.300,-

20



BAGIAN V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan struktur organisasi pada Badan Pembedayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung. 5.1.

Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Lembaga Teknik Daerah Kota Bandung, Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung terdiri dari : a.

Kepala Badan

b.

Sekretariat, terdiri dari :

c.

1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2)

Sub Bagian Keuangan dan Program

Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari : 1)

Sub Bidang Pemberdayaan & Partisipasi Peran Serta Masyarakat & Organisasi Perempuan

2) d.

e.

Sub Bidang Perlindungan Hak Perempuan & Anak

Bidang Pengendalian KB & Kesehatan Reproduksi, terdiri dari : 1)

Sub Bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi

2)

Sub Bidang Informasi Keluarga

Bidang Ketahanan & Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari : 1)

Sub Bidang Ketahanan & Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

2)

Sub Bidang Pelembagaan Keluarga Kecil

f.

Jabatan Fungsional

g.

UPT P2TP2 1)

21

Sub Bagian Tata Usaha



STRUKTUR ORGANISASI BPPKB KOTA BANDUNG

5.2.

Keadaan Pegawai Jumlah Pegawai

Negeri Sipil

(PNS) di

Badan Pemberdayan

Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung, keadaan sampai dengan Desember 2014 sebanyak 87 orang, dengan rincian sebagai berikut : a.

Struktural : 15 orang

b.

Fungsional PKB : 40 orang

c.

PLKB : 3 orang

d.

Pelaksana : 23 orang

22



BAGIAN VI PENUTUP Catatan Atas laporan Keuangan (CALK) merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan APBD Kota Bandung Tahun 2015, disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Namun demikian, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini tetap disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan. Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan

penjelasan

pertanggungjawaban serta

dan

informasi

yang

berguna

sebagai

media

sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja

keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung.

Bandung, 31 Desember 2015 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung

Hj. SITI MASNUN SAMSIATI, SH. Pembina Utama Muda NIP. 19581130 198503 2 001

23


BAGIAN I PENDAHULUAN

Recommend Documents