BAGIAN I ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN BMT PENGERTIAN BMT BMT merupakan singkatan dari “Baitul Maal Wat Tamwil”, yang diambil dari khasanah muamalah sesuai dengan risalah Islam. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil dalam artian bahasa adalah “Rumah Harta (sosial) dan Niaga”. Dalam pengertian yang lebih luas adalah lembaga yang melakukan kegiatannya untuk tujuan social dan niaga dalam rangka mensejahterakan umat yang dilakukan baik dengan menghimpun dana dari umat/masyarakat dan melakukan penyaluran/pembiayaan dalam sector usaha riil (fungsi Baitul Tamwil) dan penyaluran dana/harta kepada yang berhak (fungsi Baitul Maal). Dengan demikian BMT pada dasarnya merupakan gabungan antara Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang masingmasing memiliki karakteristik yang berbeda.
Baitul Maal Pengertian Baitul Maal menurut para ulama ialah pihak yang mengelola keuangan Negara, mulai dari menghimpun, mengembangkan, memelihara hingga menyalurkan. Definisi tersebut ditegaskan oleh Imam Mawardi dalam kitab Ahkam Sulthoniyyah dengan mendefinisikan sebagai tempat atau wadah untuk memelihara dan menjaga keuangan Negara.
Istilah Baitul Maal telah ada sejak zaman Rosulullah SAW, lebih-lebih pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Baitul Maal telah terbentuk sebagai lembaga ekonomi atas usulan seorang ahli fiqh Walid bin Hisyam. Sejak masa itu dan masa selanjutnya (Dinasti Abasiyah dan Umayyah) Baitul Maal telah menjadi lembaga penting bagi Negara. Meskipun tidak semua sumber uang Negara milik Baitul Maal, tetapi Baitul Maal merambah banyak urusan Negara, mulai dari penarikan zakat (juga
pajak), ghonimah sampai membangun jalan, menggaji tentara dan juga pejabat Negara serta membangun sarana social. Dilihat dari konteks masa sekarang, Baitul Maal dimasa itu menjalankan fungsi sebagai lembaga Keuangan, lembaga Pajak, lembaga Sosial dll.
Namun, pengertian Baitul Maal tersebut di atas kini lebih menyempit maknanya dalam konteks BMT. Baitul Maal dalam konteks BMT hanya menjalankan fungsi social yang lepas dari kaitan politik Negara. Baitul Maal dalam kaitan BMT mempunyai kegiatan menerima dan menyalurkan zakat, infak, shodaqoh (ZIS) dalam umat Islam yang bersifat komersial. Penyaluran memang tidak boleh keluar dari jalur syari’at yang ada, terutama untuk zakat yang ditentukan mustahiknya (delapan asnaf). Baitul Maal dalam kaitan BMT juga menyalurkan dana Qordhul Hasan yang tidak komersial untuk keperluan kesejahteraan dan pengembangan umat.
Ciri-ciri operasional Baitul Maal: •
Visi dan Misi Sosial
•
Memiliki fungsi sebagai mediator antara pemberi zakat (Muzakki) dan penerima zakat (Mustahik)
•
Tidak
diperbolehkan
mengambil
profit
apapun
dalam
operasionalnya •
Pembiayaan operasi mengambil hak sebagai Amilin maksimal sebesar 12,5% dari keseluruhan dana zakat yang diterima.
Baitul Tamwil Adalah suatu institusi/lembaga keuangan Islam yang usaha pokoknya menghimpun
dana
dari
pihak
ketiga
(anggota
penyimpan)
dan
menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitul Tamwil berasal dari simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) yang meliputi tabungan, simpanan berjangka, modal dan simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu
dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.
Ciri-ciri operasional Baitul Tamwil: •
Visi dan Misi Ekonomi
•
Dijalankan sesuai dengan prinsip Islam
•
Memiliki fungsi sebagai mediator antara pemilik kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana
•
Merupakan wajib zakat
TUJUAN BERDIRINYA BMT Tujuan dibentuknya BMT pada dasarnya merupakan investasi dari kewajiban setiap muslim (khususnya) untuk beribadah semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT termasuk dalam kegiatan dalam bidang keuangan maupun perdagangan. Secara umum ada dua kepentingan yang mendasari dibentuknya BMT, yaitu:
Kepentingan Ibadah Hal ini merupakan manifestasi dari keimanan kepada larangan Allah SWT tentang pengharaman riba sebagaimana yang tercantum dalam surat AlBaqarah 275-279. Dalam beberapa hal, antara Lembaga Keuangan konvensional dan syariah memiliki persamaan, terutama pada sisi teknis penerimaan/simpanan uang, pelayanan dan teknologi. Namun terdapat banyak
perbedaan
mendasar
antara
keduanya.
Perbedaan
itu
menyangkut aspek legal, struktur organisasi, penyaluran dana, lingkungan kerja dan mekanisme penghitungan keuntungan atau bagi hasil. Penjelasan perbedaan tersebut sbb:
Aspek Legalitas dan Akad Perspektif akad atau perjanjian dalam Lembaga Keuangan syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Dalam hal ini aspek keimanan dan moral antara Lembaga Keuangan dengan nasabah merupakan hal yang sangat penting. Aspek hokum positif semata seringkali membuat anggota mempunyai keberanian untuk melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan
perjanjian
yang
telah
dilakukan.
Penyelesaikan
permasalahan yang timbul antara Lembaga Keuangan syariah dengan anggota diselesaikan dengan merujuk kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), dimana dasar dalam penyelesaian permasalahan merujuk kepada dasar hukum Islam.
Strukutur Organisasi Secara struktur organisasi hampir sama dengan Lembaga Keuangan konvensional dan umum. Perbedaan yang mendasar adalah di Bank Syariah terdapat Badan Pengawasan Syariah (BPS). Fungsi dan tugas dari BPS adalah mengawasi operasional dan produk-produk dari Bank Syariah sesuai dengan ketentuan syariah. Penetapan BPS untuk setiap Lembaga Keuangan harus mendapat rekomendasi dari Badan Syariah Nasional (BSN).
Penyaluran Dana/Pembiayaan Sebagai konsekuensi logis dari ketentuan bahwa Lembaga Keuangan syariah harus selalu senantiasa merujuk dan memenuhi ketentuan syariah dalam operasionalnya, maka dalam hal penyaluran dana/pembiayaan, Bank Syariah tidak menyalurkan dananya kepada usaha atau proyek yang bertentangan dengan ketentuan syariah seperti minuman keras, makanan yang mengandung alcohol atau babi dan sebagainya.
Lingkungan Kerja dan Budaya Kerja Budaya kerja dan lingkungan kerja Lembaga Keuangan syariah harus kondusif terhadap implementasi nilai-nilai islami. Dengan demikian nilainilai budaya kerja seperti amanah, shiddiq, jujur, adil, tabligh, fathonah, ikhlas dan nilai-nilai lainnya harus menjadi built ini system dalam kesehariannya.
Prinsip Mekanisme Keuntungan/Bagi Hasil
LEMBAGA KEUANGAN
LEMBAGA KEUANGAN
Syariah
Konvensional
Bapak
Abdullah
memiliki Bapak Bunyamin memiliki
deposito sebesar Rp.10.000.000
deposito
sebesar
Jangka waktu = 1 bulan
Rp.10.000.000
Nisbah deposan 57%
Jangka waktu = 1 bulan Bunga = 20%
Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito dalam satu bulan sebesar
Rp.
30.000.000
dan
rata-rata saldo saldo deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp. 950.000.000 Berapa
keuntungan
yang Berapa
bunga
yang
diperoleh bapak Abbullah?
diperoleh bapak Bunyamin?
Jawab:
Jawab:
Rp.(10.000.000 : 950.000.000) x Rp.(10.000.000 x (31/365) x Rp.
30.000.000
Rp.180.000
x
57%
= 20%) = Rp. 169.863
Kepentingan Muamalat Melaksanakan
kegiatan
usaha
untuk
meningkatkan
taraf
hidup
masyarakat. Hal ini menyangkut: •
Potensi dana umat Islam
•
Peran serta umat Islam dalam pengerahan dana masyarakat
•
Terbukanya
peluang-peluang
usaha
yang
membutuhkan
pendanaan/pembiayaan •
Jaminan umat non muslim dalam menggunakan jasa Lembaga Keuangan Islam
ASPEK LEGAL DAN PERATURAN PENDUKUNG Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, kedudukan koperasi sebagai model badan usaha dianggap paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang dalam pelaksanaannya telah diatur dan dikembangkan dalam berbagai peraturan. Sesuai dengan pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, fungsi koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
BMT secara umum mempunyai misi dan fungsi dalam penerapan prinsipprinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro, serta membina kepedulian aghnia kepada Dhuafa/Mustad’afin secara terpola dan berkesinambungan. BMT juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha kecil menengah dengan pelaku ekonomi yang lain. Pada awalnya pendirian BMT didasari oleh legalitas hukum sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan PINBUK diberikan wewenang oleh Lembaga Keuangan indonesia (BI) berdasarkan naskah kerjasama antara BI
dengan PINBUK. Sementara pada prakteknya kegiatan BMT menyerupai koperasi dan terdapat beberapa kenyataan yang memberikan landasan yang kuat pada BMT sebagai gerakan koperasi antara lain: 1. BMT didirikan dengan semangat koperasi, yaitu semangat kekeluargaan untuk meningkatkan kualitas masyarakat 2. BMT lebih menyebar ke akar rumput dengan skala ekonomi yang kecil 3. BMT didirikan dengan semangat kemandirian untuk memperkuat Lembaga Keuangan masyarakat di akar rumput 4. BMT
didirikan
dengan
motivasi
moral
keagamaan
yang
mendorong adanya komitmen moral dari para pendirinya 5. BMT bekerjasama dengan lembaga-lembaga setempat 6. BMT memiliki potensi dana pendukung social yaitu dana zakat, infak dan shodaqoh yang memiliki prospek untuk pengembangan ekonomi kecil.
Berdasarkan misi dan tujuan BMT secara umum maka badan ekonomi yang menaungi aspek legal dari BMT yang sesuai adalah KOPERASI dengan dua model aplikasinya, yaitu: Model Pertama berupa Koperasi Serba Usaha (KSU) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan Model Kedua, dalam bentuk Unit Simpan Pinjam (USP) yaitu dikelola di bawah pengawasan koperasi induk.
BMT sebagai untui usaha koperasi BMT syariah merupakan unit usaha yang mempunyai fungsi utama untuk melayani kebutuhan anggota BMT dan anggota di luar BMT dalam melakukan kegiatan simpan pinjam.
Aspek Legal Untuk lingkup usaha koperasi dan BMT mengacu kepada ketentuan yang terdapat didalam UU no 25 tahun 1992 pasal 43 dan 44 meliputi; 1. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan dengan dengan kepentingan
anggota
untuk
meningkatkan
usaha
dan
kesejahteraan anggota. 2. Kelebihan kemampuan pekayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi 3. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan rakyat 4. Koperasi dapat menyalurkan segala kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi bersangkutan dan koperasi lain dan atau anggotanya 5. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi 6. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Selain mengikuti UU no 25 tahun 1992 diatas, legalitas KSP/USP juga diperkuat lagi oleh peraturan pemerintah no 0 tahun 1995. berdasarkan peraturan tersebut maka berlaku ketentuan umum sebagai berikut: 1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan nya melalui Kegiatan usaha
simpan
bersangkutan,
pinjam calon
dari
anggota
dan
untuk
koperasi
anggota yang
koperasi
bersangkutan,
koperasi lainnya dan atau anggotanya. 2. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam 3. Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam sebagai begiandari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan
4. Sesuai dengan PP no 9 tahun 1995 pasal 5, dijelaskan bahwa koperasi yang sudah berbadan hokum usahanya di bidang simpan pinjam wajib mengadakan perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usahanya.
Dalam hal ini unit usaha simpan pinjam BMT sudah sesuai dengan anggaran dasar dari Koperasi yang sudah mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu kegiatan usahanya.
STRUKTUR DAN ALAT ORGANISASI Dalam organisasi BMT yang berlegalitas koperasi memiliki komponen atau alat organisasi yang terdiri dari:
RAT (Rapat Tahunan Anggota) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BMT sehingga seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan BMT. Pelaksanaan Rapat anggota dilaksanakan paling sedikit 1 tahun sekali. Rapat anggota akan membahas dan menetapkan antara lain: •
Anggaran Dasar
•
Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha BMT
•
Pemilihan dan pemberhentian pengurus dan pengawas
•
Rencana kerja dan anggran pendapatan dan belanja BMT
•
Pengesahan laporan
•
Pengesahan,
pertanggungjawaban
pelaksanaan tugasnya •
Pembagian sisa hasil usaha
pengurus
dalam
•
Penggabungan dan peleburan pembagian dan pembubaran BMT.
Pada BMT, RAT dilakukan pada tingkat koperasi dan yang berhak mengikuti adalah anggota biasa dan anggota luar biasa yang diundang
Badan Pengawas Syariah Badan ini wajib untuk diadakan dan dioperasional untuk lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para ahli dibidang syariah muamalah yang didukung oleh pemahaman terhadap pengetahuan umum di bidang oprasional lembaga keuangan syariah. Secara umum tugas dan tanggung jawab dari Badan Pengawas Syariah adalah: 1. Mengawasi kegiatan usaha BMT agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah 2. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus, pengelola, dan pengawas keuangan yang berkaitan dengan aspek syariah 3. Menelaah aspek syariah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh BMT
Pada saat in BMT belum memiliki badan pengawas syariah akan tetapi fungsinya menyatu kepada badan pengawas.
Badan Pengawas Badan ini diadakan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian (prudential) bagi
BMT
dalam
melaksanakan
operasionalnya.
Anggota
badan
pemeriksa/pengawas dipilih oleh Rapat anggota. Badan pengawas bertanggung jawab kepada Rapat anggota. Secara umum tugas dan tanggung jawab Badan Pemeriksa adalah:
•
Membuat
kebijakan
umum
dan
melakukan
pengawasan
pelaksanaan kegiatan operasional sehingga sesuai dengan tujuan lembaga •
Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pengelola BMT.
•
Melakukan pengawasan kegiatan operasional
•
Membuat laporan hasil pengawasan
Pengurus Pengurus adalah orang-orang yang dipilih oleh anggota BMT dalam Rapat anggota. Pada
tahap awal pendirian, pengurus biasanya dipilih dari
badan pendiri. Persyaratan pemilihan pengurus dicantumkan dalam AD/ART secara umum. Pada BMT ketentuan pengurus adalah sebagai berikut: •
Pengurus BMT dipilih dari dan oleh anggota BMT
•
Pengurus BMT merupakan pula pengurus dari koperasi. Pengurus BMT terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara.
•
Pengurus bertanggungjawab atas perkembangan BMT dalam : Memeriksa BMT, memberi pengarahan, mengontrol pengelola, membantu pengelola menyelesaikan masalah yang dihadapi serta memberikan laporan kepada badan pendiri dan anggota BMT
•
Pada BMT masa kerja Pengurus adalah 5 tahun sekali. Setiap tahun Pengurus BMT dan pengelola harus membuat laporan pertanggungjawaban.
Struktur organisasi BMT RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
BADAN PENGAWAS SYARIAH
BADAN PENGAWAS
PENGURUS
MANAGER
TELLER/KASIR
PEMASARAN
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Pengelola BMT Keterangan lebih lanjut mengenai pengelola diterangkan dalam Kebijakan SDM dan UM
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi, maka salah satu syarat lain dalam alat organisasi di BMT adalah adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Hal ini merupakan dasar atau pedoman umum dalam pengambilan keputusan bagi pengurus dalam menjalankan kegiatannya.
Pada BMT AD/ART bersatu dengan AD/ART untuk koperasi.
PENDIRI BMT
Pendahuluan BMT didirikan dan dimiliki oleh masyarakat setempat, bukan oleh oran lain diluar masyarakat tersebut. BMT didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan anggota masyarakat lainnya. Tokoh masyarakat tersebut seperti tokoh informal (pimpinan ormas, pimpinan agama, pimpinan adapt, dll), pimpinan formal (camat, kepala desa, dst), usahawan, hartawan, dermawan dan lain-lain. Sebagai pendiri dapat juga mereka yang dibesarkan di lokasi BMT namun saat ini menjadi tokoh masyarakat di tempat lain. Tentu saja mereka ini harus mempunyai komitmen yang kuat untuk membangun daerah asal. Diperlukan minimal 20 orang, akan lebih baik jika lebih agar B MT dimiliki oleh orang banyak sehingga tidak didominasi dan tersebar merata.
Pendiri
KEANGGOTAAN DAN RAPAT ANGGOTA Pendahuluan Berdasarkan perundangan yang berlaku di Indonesia (UU no m25 tahun 1992 dan PP no 9 tahun 1995) terdapat dua badan yang secara syah mempunyai hak untuk menghimpun dana masyarakat yaitu Lembaga keuangan dan koperasi. Perbedaannya adalah Lembaga keuangan dapat menghimpun dana masyarakat secara luas dan mengacu pada peraturan Lembaga keuangan Indonesia, sedangkan koperasi dapat menghimpun dana anggota dan mengacu pada Peraturan Departemen koperasi.
BMT merupakan badan hukum koperasi sehingga untuk operasionalnya dan pelayanannya mengikuti aturan umum dari koperasi.
Khususnya
USP: PP no 9 tahun 1995. untuk kepentingan bersama maka keanggotaan dalam BMT dapat dibagi sebagai berikut:
Keanggotaan Setiap anggota masyarakat dapat menjadi anggota BMT dengan memenuhi semua syarat: a. Warga Negara Indonesia b. Memiliki kesinambungan usaha dengan kegiatan koperasi c. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum d. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau keputusan Rapat anggota. e. Menyetujui isi Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan ketetentuan yang berlaku dalam koperasi f. Bertempat tinggal kedudukan dan domisili diwilayah republic Indonesia Berdasarkan status anggota BMT dapat dibagi menjadi 4 kategori:
Anggota pendiri Yaitu mereka yang ikut mendirikan BMT dengan menyetorkan modal awal BMT yang disebut Simpanan Pokok Khusus. Hak dan kewajiban dari anggota pendiri sbb: a. Mempunyai hak untuk dipilih dan memilih pengurus b. Mempunyai hak untuk mengikuti RAT c. Mendapatkan Sisa Hasil Usaha sesuai dengan proposinya masingmasing setiap tahun
Anggota biasa Yaitu mereka yang memanfaatkan jasa BMT dan sudah melunasi Simpanan Pokok seta bersedia membayar simpanan wajib. Hak dan kewajiban dari anggota biasa BMT adalah: a. Anggota aktif BMT b. Mempunyai hak untuk dipilih dan memilih pengurus c. Mempunyai hak untuk mengikuti RAT d. Mendapatkan Sisa Hasil Usaha sesuai dengan proposinya masingmasing setiap tahun e. Tidak dapat dipindah tangankan
Anggota luar biasa Yaitu mereka yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) atau WNI bermaksud menjadi anggota dan memiliki kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh koperasi namun tidak dapat memenuhi semua syarat sebagai anggota. Anggota luar biasa BMT mempunyai hak dan kewajiban sbb: a. Masyarakat yang telah menyatakan kesanggupan mengikuti persyaratan anggota luar biasa b. Melakukan simpanan pokok dan simpanan wajib c. Tidak Mempunyai hak untuk dipilih dan memilih pengurus d. Menghadiri dan berbicara dalam RAT
e. Mendapatkan Sisa Hasil Usaha sesuai dengan proposinya masingmasing setiap tahun f. Tidak dapat dipindah tangankan
Calon anggota Yakni calon anggota yang memanfaatkan jasa BMT namun belum melunasi Simpanan Pokok dan simpanan wajib / belum memenuhi semua syarat keanggotaan BMT. Masyarakat luar diluar BMT yang sudah mendaftarkan dan melakukan proses simpanan tabungan maupun simpanan berjangka. a. Tidak Mempunyai hak untuk dipilih dan memilih pengurus b. Tidak membayar simpanan pokok dan simpanan wajib c. Menghadiri dan berbicara dalam RAT d. Tidak Mendapatkan Sisa Hasil Usaha sesuai dengan proposinya masing-masing setiap tahun e. Tidak dapat dipindah tangankan f. Calon angota ini hanya berlaku selama 3 bulan dan akan diteruskan statusnya menjadi anggota luar biasa.
Rapat Anggota Rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam BMT Rapat anggota diikuti oleh anggota pendiri, pengurus serta anggota biasa BMT Rapat anggota sekurang-kurangnya diadakan setahun sekali Rapat anggota dapat diadakan bila 10% dari anggota yang berhak mengikuti meminta untuk mengadakan rapat anggota tersebut
VISI DAN MISI BMT Sebagai organisasi yang berorientasi ke depan (visionary organization), BMT
juga
mempersiapkan
kelengkapan
strategis
planning
yang
mengarahkan organisasi. Salah satu hal yang harus ada dalam visionary organization adalah ideology inti sebagai berikut:
Tujuan BMT Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah
Nilai-nilai BMT Menerapkan nilai-nilai Islami: Jujur, Cakap, Kreatif dan Inovatif
Jujur Pastikan bicara selalu benar, janji selalu ditepati, amanah dipenuhi, berani terbuka, transparan apa adanya, tak kenal licik dan dusta. Implementasi perilaku: •
Senantiasa memberi informasi benar apa adanya kepada stake holder
•
Memberikan laporan yang transparan dan tepat waktu
•
Menepati janji kepada anggota
•
Menjaga keamanan data anggota
•
Berani mengakui kesalahan
•
Tidak menerima suap
Cakap Lakukan segala sesuatu terbaik dan sempurnakan, kesuksesan adalah kalau sebanyak mungkin memuaskan hamba Allah. Implementasi perilaku: •
Bekerja keras, cerdas dan ikhlas
•
Bekerja sesuai prosedur
•
Selalu meningkatkan kemampuan diri
•
Meningkatkan kualitas pelayanan
•
Tepat dalam penghimpunan dan penyaluran dana
Kreatif dan inovatif Pastikan selalu belajar dan mengembangkan kemampuan diri, sehingga timbul ide, gagasan, dan wawasan yang baru dan solutif. Implementasi perilaku: •
Pandai dan tanggap menjawab peluang pasar
•
Belajar dan berlatih tiada henti
•
Keberanian mengambil langkah dan resiko
•
Berani mengambil langkah terobosan produk
Visi BMT Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang mandiri dan tangguh
Misi BMT Bisnis Mencapai standar lembaga keuangan mikro syariah dengan asset Rp. 1 Milliar.
Sosial Menjadi model lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.
