BAGIAN ANGGARAN 089 JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KM 5,5 MEDAN 20122

BAGIAN ANGGARAN 089

LAPORAN KEUANGAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 TAHUN ANGGARAN 2010

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KM 5,5 MEDAN 20122

BAGIAN ANGGARAN 089

LAPORAN KEUANGAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR TANGGAL

: LAP- 269 /PW02/1/2011 : 17 JANUARI 2011

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KM 5,5 MEDAN 20122

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

Tahun

Anggaran

2009,

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu entitas akuntansi

di

bawah

Kementerian

Negara/Lembaga

yang

berkewajiban

menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2010 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut: 1.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara Tahun 2010 adalah sebesar Rp 95.140.717,- sedangkan anggaran penerimaannya tidak ditetapkan dalam DIPA Tahun 2010. Sementara

itu,

realisasi

Belanja

Negara

adalah

sebesar

Rp

19.898.995.460,- atau 93,67 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA dan SKPA TA 2010. 2.

Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2010. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp 106.708.309.476,- dan Kewajiban

Kata Pengantar -i-


sebesar Rp 104.775.836,- sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 sebesar Rp 106.603.533.640,3.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang halhal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan teknis, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, serta daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Medan, 17 Januari 2011

Kata Pengantar -ii-


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar

i

Daftar Isi

iii

Daftar Tabel

v

Daftar Grafik

vi

Daftar Lampiran

vii

Daftar Singkatan

viii

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan

ix

Pernyataan Tanggung Jawab

x

I. Ringkasan

1

II. Laporan Realisasi Anggaran (LRAKT perbandingan 2010 dan 2009)

4

III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2010 dan 2009)

5

IV. Catatan atas Laporan Keuangan

6

A. Penjelasan Umum

6

A.1. Dasar Hukum

6

A.2. Kebijakan Teknis Satuan Kerja

6

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

10

A.4. Kebijakan Akuntansi

11

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

16

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

16

B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran

16

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

26

C.1. Penjelasan Umum Neraca

26

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca

27

D. Pengungkapan Penting Lainnya

35

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 65 /PB/2010  LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan 

LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja



Neraca Percobaan

Laporan Barang Pengguna  Laporan Barang Pengguna Tahunan 

Laporan Kondisi Barang

Lampiran Laporan Penggunaan Rekening Pemerintah Daftar Isi – iii


Lampiran Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK

Daftar Isi – iv


DAFTAR TABEL Tabel 1

: Rincian Realisasi PNBP TA 2010

Tabel 2

: Rincian Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009

Tabel 3

: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

TA

2010 Tabel 4

: Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009

Tabel 5

: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2010

Tabel 6

: Perbandingan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2010 dan 2009

Tabel 7

: Daftar Aset Tetap

Daftar Tabel – v


DAFTAR GRAFIK Grafik 1

: Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dan 2009

Grafik 2

: Komposisi Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009

Grafik 3

: Komposisi Alokasi Belanja TA 2010 dan 2009

Grafik 4

: Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2010

Grafik 5

: Komposisi Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009

Grafik 6

: Komposisi Neraca

Grafik 7

: Perbandingan Aset Tetap TA 2010 dan 2009

Daftar Grafik – vi


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Neraca Percobaan Lampiran 2 : Laporan Realisasi Aggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN Lampiran 3 : Laporan Realisasi Aggaran Belanja Satuan Kerja melalui BUN Lampiran 4 : Laporan Realisasi Aggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN menurut format DIPA Lampiran 5 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN Lampiran 6 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja melalui BUN Lampiran 7 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN menurut Program dan Kegiatan

Daftar Lampiran – vii


DAFTAR SINGKATAN APBN

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN-P

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

BM

: Belanja Modal

BPK

: Badan Pemeriksa Keuangan

BUN

: Bendahara Umum Negara

DIPA

: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

LRA

: Laporan Realisasi Anggaran

MA

: Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran

PNBP

: Penerimaan Negara Bukan Pajak

SIMAK-BMN

: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

SAI

: Sistem Akuntansi Instansi

SAK

: Sistem Akuntansi Keuangan

SAP

: Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPA

: Surat Kuasa Pengguna Anggaran

UP

: Uang Persediaan

TA

: Tahun Anggaran

TAB

: Tahun Anggaran Berjalan

TAYL

: Tahun Anggaran Yang Lalu

TGR

: Tuntutan Ganti Rugi

TPA

: Tagihan Penjualan Angsuran

TUP

: Tambahan Uang Persedisaan

Daftar singkatan – viii


INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI APBN

Halaman

Pendapatan Negara dan Hibah Catatan B.2.1 Catatan B.2.1.1

Pendapatan Negara dan Hibah Penerimaan Negara Bukan Pajak

Belanja Negara Catatan B.2.2 Belanja Negara Catatan B.2.2.1 Belanja

15 16 18 19

NERACA ASET Catatan C.2.1.1 Catatan C.2.1.2 Catatan C.2.1.3

Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Persediaan

24 24 24

Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya

26 27 27 28 28

Kewajiban Jangka Pendek Uang Muka dari KPPN

28

Catatan C.2.4.1 Catatan C.2.4.2

Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang Cadangan Persediaan

28 29

Catatan C.2.5.1

Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

29

C.2.2.1 C.2.2.2 C.2.2.3 C.2.2.4 C.2.2.5

KEWAJIBAN Catatan C.2.3.1 EKUITAS

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan –

ix

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan, 17 Januari 2011

Pernyataan Tanggung Jawab --

x


RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsurunsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2010 s.d 31 Desember 2010. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 95.140.717,00, dan

tidak terdapat

anggaran

Pendapatan Negara dan Hibah selama tahun 2010. Realisasi Belanja Negara TA 2010 sebesar Rp 19.898.995.460,00 atau mencapai 93,67 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp 19.536.182.910,00 atau 94,01 persen dari anggarannya dan belanja pinjaman luar negeri sebesar Rp 362.812.550,00 atau 78,39 persen dari anggarannya.

Ringkasan -1-


Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut: Uraian Pendapatan Negara

TA 2010 Anggaran

TA 2009 Realisasi

Anggaran

Realisasi

0

95.140.717

0

15.345.098

Belanja Rupiah Murni

20.780.431.000

19.536.182.910

20.892.969.000

19.568.205.010

Belanja Pinjaman LN

462.834.000

362.812.550

0

0

dan Hibah

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset sebesar Rp 106.708.309.476,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 220.103.348,00 dan Aset Tetap sebesar Rp 106.488.206.128,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 104.775.836,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 106.603.533.640,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 115.327.512,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 106.488.206.128,00.

Ringkasan -2-


Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam rupiah) % kenaikan/

Aset

31-12-2010

31-12-2009

106.708.309.476

106.188.542.245

0.48

220.103.348

239.066.117

(7.93)

106.488.206.128

105.949.476.128

0,50

0

0

0

104.775.836

135.766.602

(22,82)

104.775.836

135.766.602

(22,82)

106.603.533.640

106.052.775.643

0.62

115.327.512

103.299.515

11,64

106.488.206.128

105.949.476.128

0.50

Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

(penurunan)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan. Laporan Keuangan ini dilengkapi dengan pengungkapan informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan. Ringkasan -3-


Pendapatan secara Akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Belanja secara Akrual adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Ringkasan -4-

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 (Dalam Rupiah) NO.

A

URAIAN

PENDAPATAN ■ Penerimaan Perpajakan ■ Penerimaan Negara Bukan Pajak

Catatan

B.2.1.1

TOTAL PENDAPATAN B B.1

BELANJA Rupiah Murni ■ Belanja Pegawai ■ Belanja Barang ■ Belanja Modal

TOTAL BELANJA

31 DESEMBER TAHUN 2010 REALISASI DI REALISASI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

ANGGARAN

% REALISASI THD ANGGARAN

31 DESEMBER TAHUN 2009 REALISASI DI REALISASI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

ANGGARAN

% REALISASI THD ANGGARAN

0 0

0 95.140.717

0 95.140.717

-

0 0

0 69.826.968

0 69.826.968

-

0

95.140.717

95.140.717

-

0

69.826.968

69.826.968

-

21.243.265.000 11.871.732.000 8.721.533.000 650.000.000

19.898.995.460 11.218.374.125 8.141.891.335 538.730.000

(1.344.269.540) (653.357.875) (579.641.665) (111.270.000)

93,67 94,50 93,35 82,88

20.892.969.000 12.570.693.000 8.052.276.000 270.000.000

19.568.205.010 11.471.673.557 7.835.337.709 261.193.744

(1.324.763.990) (1.099.019.443) (216.938.291) (8.806.256)

93,66 91,26 97,31 96,74

21.243.265.000

19.898.995.460

(1.344.269.540)

93,67

20.892.969.000

19.568.205.010

(1.324.763.990)

93,66

B.2.2.1

Laporan Realisasi Anggaran - 4

III. N E R A C A PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA NERACA PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 ( DALAM RUPIAH )

NAMA PERKIRAAN

Catatan

1 ASET

2

JUMLAH 31-Des-10 3

Kenaikan (Penurunan) 31-12-2009 4

Jumlah 5

% 6

ASET LANCAR ■ Kas di Bendahara Pengeluaran ■ Kas Lainnya dan Setara Kas ■ Bagian Lancar Tagihan TGR ■ Persediaan JUMLAH ASET LANCAR

C.2.1.1 C.2.1.2 C.2.1.3 C.2.1.4

220.103.348 220.103.348

100.500 5.450.000 233.515.617 239.066.117

(100.500) (5.450.000) (13.412.269) (18.962.769)

(5,74) (7,93)

ASET TETAP ■ Tanah ■ Peralatan dan Mesin ■ Gedung dan Bangunan ■ Jalan, Irigasi dan Jaringan ■ Aset Tetap Lainnya ■ Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH ASET TETAP

C.2.2.1 C.2.2.2 C.2.2.3 C.2.2.4 C.2.2.5 C.2.2.6

65.647.317.195 5.401.406.098 35.042.323.283 386.632.989 10.526.563 106.488.206.128

65.647.317.195 5.381.782.098 34.523.217.283 386.632.989 10.526.563 105.949.476.128

19.624.000 519.106.000 538.730.000

0,36 1,50 0,50

ASET LAINNYA ■ Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA

C.2.3

-

-

-

-

106.708.309.476

106.188.542.245

519.767.231

0.48

C.2.4.1 C.2.4.2 C.2.4.3

88.275.836 16.500.000 104.775.836

101.166.102 34.500.000 100.500 135.766.602

(12.890.266) (18.000.000) (100.500) (30.990.766)

(12,74) (52,17) ###### (22,82)

■ Cadangan Piutang

C.2.5.1

-

5.450.000

(5.450.000)

######

■ Cadangan Persediaan

C.2.5.2

220.103.348

233.515.617

(13.412.269)

(5,74)

■ Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang

C.2.5.3

(104.775.836)

(135.666.102)

30.890.266

(22,77)

115.327.512

103.299.515

12.027.997

11,64

JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ■ Utang Kepada Pihak Ketiga ■ Pendapatan Diterima Dimuka ■ Uang Muka dari KPPN JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI ■ Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

C.2.6.1

106.488.206.128

105.949.476.128

538.730.000

0,50

■ Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

C.2.6.2

-

-

-

-

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

106.488.206.128

105.949.476.128

538.730.000

0,50

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

106.708.309.476

106.188.542.245

519.767.231

0,48

Neraca - 5


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 7. Peraturan

Menteri

171/PMK.05/2007

Keuangan tentang

Republik

Sistem

Indonesia

Akuntansi

dan

Nomor

Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat; 8. Peraturan

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan

Nomor

PER-

65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; A.2. KEBIJAKAN TEKNIS Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non departemen, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan

Catatan atas Laporan Keuangan - 6


Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dinyatakan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP berperan mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk mewujudkan tujuan akhir (goals) tersebut di atas, komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi, yaitu sebagai Presiden

yang

responsif,

interaktif,

dan

terpercaya,

“Auditor untuk

mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas” Misi BPKP dirumuskan dalam kesadaran bahwa misi pada dasarnya merupakan rumusan yang menunjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam sistem manajemen pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, misi BPKP ditetapkan dalam 4 (empat) rumusan, yaitu: 1. Menyelenggarakan

pengawasan

intern

terhadap

akuntabilitas

keuangan Negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN;



2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang handal bagi presiden/pemerintah;

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, diatur dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor : Kep-06.00.00080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

posisi 31 Desember 2010

adalah sebagai berikut:  Kepala Perwakilan  Kepala Bagian Tata Usaha  Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat  Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah  Kepala Bidang Akuntan Negara  Kepala Bidang Investigasi  Kepala Sub Bagian Prolap  Kepala Sub Bagian Keuangan  Kepala Sub Bagian  Kepala Sub Bagian Bagian Umum

: Mohammad Yusup : Edi Mulia : Samidan Angkasa Wijaya : Binsar Sirait : : : : : :

Fatdjeri Ernadhi Sudarmanto Agust Yulian Darmawan Harsono Gusmah Yuzar

Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2010 sebanyak 223 orang yang dapat diuraikan menurut (1) jabatan dan (2) tingkat pendidikan:



(1) menurut jabatan: Jabatan

Jumlah

Struktural

%

10 orang

4.5

168 orang

75.3

Fungsional Analis Arsiparis

5 orang

2.2

Fungsional Analis Pranata Komputer

2 orang

0.9

38 orang

17.1

Fungsional Auditor

Fungsional Analis Umum Jumlah

223 orang

100

(2) menurut tingkat pendidikan: Pendidikan S. 2 D. IV/ S. 1 D. III/ Sarmud D.I SLTA SD Jumlah

Pendapatan

Jumlah 15 orang 117 orang 56 orang 1 orang 30 orang 4 orang 223 orang

% 6.7 52.5 25.1 0.4 13.5 1.8 100

PENDAPATAN Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyai PNBP yang berasal dari pelaksanaan tugas pokoknya. Realisasi pendapatan TA 2010 adalah sebesar Rp 95.140.717,00 berasal dari pendapatan sewa rumah dinas dan pengembalian belanja tahun yang lalu.

Belanja

BELANJA Realisasi belanja TA 2010 adalah sebesar Rp19.898.995.460,00 atau mencapai 93.67 persen dari anggaran sebesar Rp21.243.265.000,00. Realisasi belanja Tahun 2010 dibandingkan periode yang sama tahun



sebelumnya sebagai berikut : Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja

Realisasi Belanja Sem II TA Sem II TA 2010 2009

Persen Naik/(Turun)

51

Belanja Pegawai

11.218.374.125 11.471.673.557

(2,21)

52

Belanja Barang

8.141.891.335

53

Belanja Modal

538.730.000

Jumlah

3,91

7.835.337.709 261.193.744

106,26

19.898.995.460 19.568.205.010

1,69

Penurunan realisasi belanja pegawai sebesar Rp 253.299.432,00 atau 2,21 persen antara lain disebabkan adanya mutasi dan pensiun pegawai (PNS). Realisasi belanja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per program dalam Tahun 2010 adalah sebagai berikut : Kode Program 01.01.09 01.01.10

01.01.17

Uraian Program Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Jumlah

Anggaran Setelah Revisi

Realisasi Belanja

14.002.828.000 13.217.885.233

%

94.39

6.590.437.000

6.142.380.227 93.20

650.000.000

538.730.000 82.88

21.243.265.000

19.898.995.460 93.67

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp20.780.431.000,00 ditambah SKPA dari Kantor Pusat sebesar Rp462.834.000,00.



A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK

Tahun 2010 telah mengacu pada Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor

71

Tahun

2010

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah: Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan



diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas



dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas dibedakan menjadi Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya dan Setara Kas. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas/bank yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Umum Negara pada tanggal neraca. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan saldo kas/bank selain Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dikelola oleh Bendahara Pengeluaran belum dipertanggungjawabkan pada tanggal neraca yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan

hak

yang

telah

dikeluarkan

surat

keputusan

penagihannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TGR. Persediaan perlengkapan

adalah yang

aset

lancar

dimaksudkan

dalam untuk

bentuk

barang

mendukung

atau

kegiatan

operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, atau harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

b. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai



masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2010 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a.)Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah

raga

yang

nilainya

sama

dengan

atau

lebih

dari

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b.)Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Periode waktu perolehan bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat,



lembaga

keuangan,

entitas

pemerintahan

lain,

atau

lembaga

internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu habis dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat

pertama

kali

transaksi

berlangsung.

Aliran

ekonomi

sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas



Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.



B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada

TA 2010 sebesar

Rp95.140.717,00 yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa PNBP Lainnya. Sementara itu realisasi Belanja Negara TA 2010 sebesar Rp 19.898.995.460,00 atau 93,67 persen dari anggaran sebesar Rp 21.243.265.000,00, dengan rincian sebagai berikut : No

Uraian

Anggaran

1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp95.140.717,-

% Real. Angg.

Realisasi

Rp

-

Rp

95.140.717

-

- Penerimaan Pajak

Rp

-

Rp

-

-

- Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp

-

Rp

95.140.717

-

- Penerimaan Hibah

Rp

-

Rp

-

2 Realisasi Belanja Negara - Belanja Rupiah Murni

Rp

21.243.265.000

Rp

19.898.995.460

93,67

Rp

20.780.431.000

Rp

19.536.182.910

94,01

- Belanja Pinjaman LN

Rp

462.834.000

Rp

362.812.550

78,39

- Belanja Rupiah Pendamping

Rp

-

Rp

-

-

- Belanja Hibah

Rp

-

Rp

-

-

-

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 adalah sebesar Rp 95.140.717,00. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

100.000.000 90.000. 000 T A 2009, 95.140.717

80.000. 000 70.000. 000 60.000. 000

TA 2010

50.000. 000 40.000. 000 30.000. 000 20.000. 000

TA 2009

I T A 2009, 69.826.968

10.000. 000 0

Grafik 1 : Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dan 2009



B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Realisasi Penerimaan PNBP pada TA 2009 sebesar Rp 95.140.717,00 terdiri dari : Tabel 1 Rincian Realisasi PNBP TA 2010

Realisasi PNBP Rp95.140.717,-

Uraian Jenis PNBP

Anggaran

Realisasi

 Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan

%

3.600.000

-

 Pendapatan Sewa Rumah Dinas

-

19.983.356

-

 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

-

3.343.242

-

 Pendapatan Jasa

-

0

-

-

16.634.119

-

Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL

-

46.130.000

-

Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian Yang Diderita Oleh Negara

-

5.450.000

-

-

95.140.717

-

 Pendapatan Lain-Lain  Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL 



Jumlah

Pendapatan Pelunasan Piutang sebesar Rp 5.450.000,00 merupakan cicilan TGR atas mobil Toyota Kijang yang hilang pada tahun 2006 dan telah ditetapkan ganti ruginya dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-14/K/SU/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pembebanan Ganti Rugi. Dibandingkan dengan TA 2009 terdapat kenaikan jumlah realisasi PNBP TA 2010 sebesar Rp 23.313.749,00 atau 36,25 persen.



Perbandingan Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009 per jenis PNBP dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2 Rincian Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009

2010  Pendapatan Penjualan Aset Lainnya  Pendapatan Penjualan Dokumendokumen Pelelangan  Pendapatan Sewa Rumah Dinas  Pendapatan Sewa Benda –benda Tak Bergerak Lainnya  Pendapatan jasa Giro  Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah  Pendapatan Lainlain :  Pendapatan penerimaan kembali Pegawai Pusat TAYL  Pendapatan pelunasan piutang  Pendapatan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL  Pendapatan Bunga lainnya Jumlah

Kenaikan (Penurunan) Jumlah %

Tahun

Uraian Jenis PNBP

2009 -

5.000.000

(5.000.000)

(100)

3.600.000

-

3.600.000

100

19.983.356

22.495.998

(2.512.642)

(11,17)

36.000.000 (36.000.000)

(100)

-

32.069

(32.069)

(100)

3.343.242

1.126.762

2.216.480

196,71

16.634.119

622.139

16.011.980

2573,69

5.450.000

4.550.000

900.000

19,78

46.130.000

-

46.130.000

100

-

-

-

-

95.140.717

69.826.968

-

-



Komposisi perbandingan realisasi PNBP Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini: TA 2010 TA 2009

70.000.000

62.764.119

60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000

9.014.128 23.583.356 32.069 -

-

4.550.000 622.139

1.126.762

3.343.242 5.450.000

TA 2009 TA 2010

Grafik 2 : Komposisi Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009 Dibandingkan dengan TA 2009, terdapat peningkatan

jumlah realisasi

pendapatan negara dan hibah TA 2010 sebesar Rp 23.313.749,00 atau 36,25 persen. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan pendapatan sewa rumah dinas dan adanya pendapatan pelunasan TGR atas mobil yang hilang. B.2.2. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara Rp19.898.995.460

Belanja Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja negara, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL). Realisasi belanja pada TA 2010 bruto sebesar Rp 19.924.361.167,00 atau 93,79 persen dari anggarannya dan pengembalian belanja sebesar Rp25.365.707,00

sehingga

realisasi

belanja

neto

sebesar

Rp19.898.995.460,00 atau 93,67 persen. Realisasi Belanja tersebut terdiri Catatan atas Laporan Keuangan - 19


dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp 19.536.182.910,00 dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 362.812.550,00. Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana TA 2010 Uraian Belanja  Belanja Rupiah Murni  Belanja Pinjaman LN  Belanja RM Jumlah

Anggaran Setelah Revisi 20.780.431.000 462.834.000 21.243.265.000

Realisasi Belanja 19.536.182.910 19.898.995.460

% 94,01 78,39 93,67

Realisasi belanja TA 2010 dan TA 2009 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini : Tabel 4 : Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009 Uraian Belanja

TA 2010

 Belanja Rupiah Murni  Belanja Pinjaman LN  Belanja RM Jumlah

19.536.182.910 362.812.550 19.898.995.460

% Kenaikan/ TA 2009 (Penurun an) 19.568.205.010 (0,16) 100 19.568.205.010 1,69

Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:

20.000.000 .000 18.000.000 .000 16.000.000 .000 14.000.000 .000 12.000.000 .000 10.000.000 .000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 0

TA 2010 TA 2009

19 .568.205.010 19.536.1 82.910

36 2.812.550

0 0

Belanja Rupiah Murni Belanja Pinjaman LN TA 2010 Belanja Rupiah Pendamping

0

T A 2009

Grafik 3 : Komposisi Alokasi Belanja TA 2010 dan 2009



Realisasi Belanja Rp19.898.995.460

B.2.2.1. Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara pada TA 2010 mempunyai alokasi anggaran sebesar sampai dengan

Rp 21.243.265.000,00. Realisasi belanja

TA 2010 sebesar

Rp 19.898.995.460,00

atau 93,67

persen dari anggarannya. Komposisi realisasi per jenis belanja dapat dilihat pada Grafik berikut ini: Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Belanja Modal, 538.730.000 Belanja Barang, 8.141.891.335 Belanja Pegawai, 11.218.374.125

Grafik 4: Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2010 Anggaran dan realisasi belanja sampai dengan TA 2010 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2010 Kode Jenis Blj.

Uraian aggaraan Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi Belanja

(%)

51

Belanja Pegawai

11.871.732.000

11.218.374.125

94,50

52

Belanja Barang

8.721.533.000

8.141.891.335

93,35

53

Belanja Modal

650.000.000

538.730.000

82,88

Jumlah

21.243.265.000

19.898.995.460

93,67



Realisasi belanja

TA 2010 dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya sebagai berikut: Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2010 dan 2009 Persen Naik/ (Turun)

Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja

51

Belanja Pegawai

11.218.374.125

11.471.673.55

(2,21)

52 53

Belanja Barang Belanja Modal Jumlah

8.141.891.335 538.730.000

7.835.337.709 261.193.744

19.898.995.460

19.568.205.01

3,91 106,26 1,69

Realisasi Belanja TA 2010

TA 2009

Komposisi realisasi Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini: 14.000.000.000 12.000.000.000

11.218.374.125

10.000.000.000

11.471.673.557 8.141.891.3357.835.337.709

8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 538.730.000 261.193.744

2.000.000.000 0 Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

TA 2010 TA 2009

Grafik 5 : Komposisi Realisasi Belanja TA 2009 dan 2008

Belanja Pegawai Rp11.218.374.125

Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai pada TA 2010 bruto adalah sebesar Rp 11.218.389.832,00 atau mencapai

94,50 persen dari anggarannya

sebesar Rp 11.871.732.000,00. Jumlah pengembalian belanja pada tahun tersebut adalah Rp 15.707,00 sehingga realisasi belanja pegawai neto menjadi sebesar

Rp11.218.374.125,00. Dibandingkan dengan realisasi

TA 2009 terdapat penurunan belanja pegawai sebesar Rp 253.299.432,00 atau 2,21 persen yang disebabkan adanya mutasi dan pensiun pegawai Catatan atas Laporan Keuangan - 22


(PNS).

Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut: Uraian

Belanja Barang Rp8.141.891.335

TA 2010

% Naik/(Turun)

TA 2009

Bel. Gaji Pokok PNS

Rp

7.044.953.260

Rp

7.254.700.240

Bel. Pembulatan Gaji PNS

Rp

171.548

Rp

162.758

Bel. Tunj. Suami/Istri PNS

Rp

576.316.360

Rp

597.911.650

(3,61)

Bel. Tunj. Anak PNS

Rp

202.695.616

Rp

209.913.288

(3,44)

Bel. Tunj. Struktural PNS

Rp

143.210.000

Rp

154.750.000

(7,46)

Bel. Tunj. Fungsional PNS

Rp

1.302.225.000

Rp

1.449.140.000

(10,14)

Bel. Tunj. PPh PNS

Rp

210.811.388

Rp

231.715.641

(9,02)

Bel. Tunj. Beras PNS

Rp

496.982.160

Rp

405.369.480

22,60

Bel. Uang Makan PNS Bel. Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PN Bel. Tunjangan Umum PNS Bel. Uang Honor Tidak Tetap Bel. uang lembur Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Neto

Rp

696.550.000

Rp

520.545.000

33,81

Rp

10.452.000

Rp

9.495.000

10,08

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

109.110.000 424.912.500 11.218.389.832 15.707 11.218.374.125

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

125.335.000 512.635.500 11.471.673.557 11.471.673.557

(2,89) 5,40

(12,95) (17,11) (2,21) (2,21)

Belanja Barang Realisasi

belanja

barang

pada

TA

2010

bruto

adalah

sebesar

Rp8.167.241.335,00 atau mencapai 93,64 persen dari anggarannya sebesar Rp 8.721.533.000,00. Jumlah pengembalian belanja pada tahun tersebut adalah sebesar Rp25.350.000,00 sehingga realisasi belanja barang pada TA 2010 neto menjadi sebesar Rp8.141.891.335,00 atau mencapai 93,64 persen dari anggarannya. Dibandingkan dengan TA 2009 terdapat kenaikan realisasi belanja barang sebesar Rp 306.553.626,00 atau 3,91 persen yang disebabkan kenaikan realisasi belanja perjalanan dinas.



Rincian realisasi Belanja Barang sebagai berikut: Uraian

% Naik/ (Turun)

TA 2009

Bel. Keperluan Perkantoran Bel. Penambah daya tahan tubuh Bel. Pengiriman surat dinas pos pusat Honor Terkait Operasional Satker Bel. Barang Operasional Lainnya Bel.Barang Non Operasional Lainnya Bel. Langganan Daya dan Jasa

Rp

566.012.450

Rp

774.670.870

(26,94)

Rp

45.290.449

Rp

40.835.653

(10,91)

Rp

14.687.308

Rp

14.327.950

2,51

Rp

78.655.000

Rp

63.300.000

24,26

Rp

280.322.698

Rp

0

100

Rp

53.573.000

Rp

0

100

Rp

260.380.812

Rp

207.899.900

25,24

Belanja Jasa Profesi

Rp

22.250.000

Rp

0

100

Bel. Jasa Lainnya

Rp

31.200.000

Rp

21.600.000

0,44

Rp

530.321.525

Rp

536.731.972

(1,19)

Rp

257.647.514

Rp

260.098.264

(0,94)

Bel. perjalanan biasa

Rp

5.675.411.029

Rp

5.847.873.100

(2,95)

Belanja perjalanan lainnya

Rp

312.339.550

Rp

0

100

Honor terkait output kegiatan

Rp

39.150.000

Rp

68.000.000

(42,43)

Rp

8.167.241.335

Rp

7.835.337.709

4,23

Rp

25.350.000

Rp

-

100

Rp

8.141.891.335

Rp

7.835.337.709

3,91

Bel. Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Neto

Belanja Modal Rp538.730.000

TA 2010

Belanja Modal Realisasi belanja modal pada TA 2010 adalah sebesar Rp 538.730.000,00 atau mencapai 96,74 persen dari anggarannya sebesar Rp650.000.000,00. Dibandingkan dengan TA 2009 terdapat kenaikan realisasi belanja modal sebesar Rp 277.536.256,00 atau 106,26 persen disebabkan adanya pengadaan barang melebihi pengadaan di tahun anggaran sebelumnya.



Rincian realisasi Belanja Modal sebagai berikut: Uraian

Bel. Modal Tanah Bel. Modal Peralatan dan Mesin Bel. Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Bel. modal fisik lainnya Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Neto

TA 2010

% Naik/(Turun) 18.500.000 (100,00)

TA 2009

Rp

-

Rp

Rp

19.624.000

Rp

187.793.744

Rp

519.106.000

Rp

45.000.000

Rp Rp Rp Rp

538.730.000 538.730.000

Rp Rp Rp Rp

9.900.000 261.193.744 261.193.744

(89,55) 1.053,57 (100,00) 106,26 106,26



C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1. PENJELASAN UMUM NERACA Posisi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per tanggal 31 Desember 2010

sebagai berikut: Aset sebesar

Rp 106.708.309.476,00; Kewajiban sebesar Rp 104.775.836,00; dan Ekuitas Dana sebesar Rp 106.603.533.640,00. Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 dibandingkan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut: Uraian

31 Desember 2010

Aset

Rp

Kewajiban Ekuitas Dana

Jumlah

Aset

% Naik/ (Turun)

31-Des-09

106.708.309.476

Rp

Rp

104.775.836

Rp

135.766.602

Rp

106.603.533.640

Rp

106.052.775.643

per

31

Rp106.708.309.476,00

106.188.542.245

Desember

terdiri

dari

2010

Aset

Lancar

0,49 (22,83) 0,52

sebesar sebesar

Rp220.103.348,00, Aset Tetap sebesar Rp106.488.206.128,00. Jumlah

Kewajiban

per

31

Desember

2010

sebesar

Rp104.775.836,00 adalah Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian sebagai berikut : Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp88.275.836,00;

Pendapatan

diterima

di

muka

sebesar

Rp16.500.000,00. Jumlah

Ekuitas

Dana

Rp106.603.533.640,00 Rp115.327.512,00

31

Desember

2010

sebesar

terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar

dan

Ekuitas

Dana

Investasi

sebesar

Rp106.488.206.128,00

Catatan atas Laporan Keuangan – 26


50.000.000.000 0 Aset

Kewajiban

106.052.775.643

106.603.533.640

135.766.602

104.775.836

100.000.000.000

106.708.309.476

150.000.000.000

106.188.542.245

Grafik komposisi neraca disajikan berikut ini:

per 31 Desember 2010 per 31 Des 2009

Ekuitas Dana

Grafik 6 : Komposisi Neraca C.2. PENJELASAN PER POS NERACA C.2.1. Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,-

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009, masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 100.500,00. Rekening koran yang digunakan Bendahara Pengeluaran Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera

Utara untuk menampung

dana uang

persediaan adalah rekening giro nomor 0336.01.000865.30.6

pada

Bank BRI Cabang Iskandar Muda Medan sesuai dengan surat persetujuan pembukaan rekening dari Kepala Kantor Wilayah II DJPbN Nomor : S-1192/WPB.02/KP.1103/2008. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: 31-Des-10 Rp

31-Des-09 - Rp

100.500

% Naik / (Turun) (100)

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp 100.500,- telah disetorkan pada tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:



Penyetoran saldo per 31 Desember 2010 No. Tanggal Setor 1 06 Jan 2010

No. NTPN Nama Bank Jumlah 504.040.312.070.815 BRI Cab. Iskandar Muda Rp 100.500,00 Jumlah

Bagian Lancar

C.2.1.2

Rp

100.500,00

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan TGR Rp 0,-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal Neraca, yang berasal dari klaim tahun berjalan atau akan jatuh tempo dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar Tagihan TGR per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 5.450.000,00

Persediaan Rp220.103.348,-

C.2.1.3 Persediaan Persediaan

merupakan

jenis

aset

dalam

bentuk

barang

atau

perlengkapan (supplies) pada tanggal Neraca,

diperoleh dengan

maksud untuk mendukung kegiatan operasional

pemerintah

dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp 220.103.348,00 yang diperoleh dari hasil inventarisasi, terdiri dari:    

Bahan untuk konsumsi Bahan untuk Barang Baku Persediaan Lainnya Jumlah

Rp Rp Rp Rp

191.400.000,00 5.953.750,00 13.995.000,00 8.754.598,00

Rp

220.103.348,00


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Aset Tetap

C.2.2. Aset Tetap

Rp106.488.206.128,-

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp 106.488.206.128,00 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Posisi Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 6 Daftar Aset Tetap No.

Uraian

31-Des-10

31-Des-09

% Naik / (Turun)

1

Tanah

Rp

65.647.317.195 Rp

65.647.317.195

0,00

2

Peralatan dan Mesin

Rp

5.401.406.098 Rp

5.381.782.098

0,36

3

Gedung dan Bangunan

Rp

35.042.323.283 Rp

34.523.217.283

1,50

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp

386.632.989 Rp

386.632.989

0,00

5

Aset Tetap Lainnya

Rp

10.526.563 Rp

10.526.563

0,00

6

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp

- Rp

-

Jumlah

Rp

106.488.206.128

Rp

105.949.476.128

0,51

Posisi Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat disajikan

Rp30 Des 2010

Rp0

Rp10.000.000.000

Rp10.526.563 10.526.563

Rp20.000.000.000

Rp386.632.989 386.632.989

Rp30.000.000.000

Rp35.042.323.283 34.523.217.283

Rp40.000.000.000

Rp5.401.406.098

Rp50.000.000.000

5.381.782.098

Rp60.000.000.000

65.647.317.195

Rp70.000.000.000

Rp65.647.317.195

dalam Grafik berikut ini :

Tanah Peralatan dan Gedung Mesin dan Jalan, Bangunan Irigasi dan Aset Jaringan Tetap Konstruksi Lainnya dalam pengerjaan

31 Des 2009

Grafik 7 : Perbandingan Aset Tetap 31 Desember TA 2010 dan 31 Desember TA 2009



Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2010 No.

Uraian

Aset Tetap dalam

Aset Tetap dalam

Neraca

SIMAK BMN

Selisih

1.

Tanah

Rp

65.647.317.195,00

Rp

65.647.317.195,00

-

2.

Peralatan dan Mesin

Rp

5.401.406.098,00

Rp

5.401.406.098,00

-

3.

Gedung dan Bangunan

Rp

35.042.323.283,00

Rp

35.042.323.283,00

-

4.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp

386.632.989,00

Rp

386.632.989,00

-

5.

Aset Tetap Lainnya

Rp

10.526.563,00

Rp

10.526.563,00

-

6.

Konstruksi dalam Pengadaan

Rp

-

Rp

-

-

JUMLAH

Rp

106.488.206.128,00

Rp

106.488.206.128,00

-

C.2.2.1

Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut : Kenaikan / (penurunan) 31 Desember 2010 31 Desember 2009 Rp 65.647.317.195 Rp 65.647.317.195 Rp -



Luas tanah yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berdasarkan bukti kepemilikan yang ada sebagai berikut : N

Bukti Kepemilikan

Lokasi

Luas (m2)

o Untuk Bangunan Kantor 1.

Sertifikat Hak Pakai No.2

Jln. Jenderal Gatot

Tahun 2002

Subroto

15.110

Untuk Bangunan Rumah Negara 1 2


Jln. Mesjid Hj.Khairuna

Tahun 2003

Fauzi

Sertifikat Hak Pakai No. 6

Jln.Karya Budi Sari

Tahun 1996 3


Jln.Karya Budi Sari

Tahun 1996 4 5


Jln. Sunggal Kec.

Tahun 1995

Tj.Rejo

Sertifikat Hak Pakai No. 3

Jln. Merpati, Perumnas

Tahun 2008 (Kelebihan Tanah

Mandala Kec Mandala

915 679 1.785 18.615

353

Matang) 6

Akte Jual Beli No.7

tgl 07-08-

Jln. Borobudur No.16

1968

403 22.750

Jumlah luas tanah yang dimiliki dengan bukti kepemilikan

37.860

Pada tahun 2010 telah diterbitkan bukti kepemilikan tanah atas 4 (unit) rumah dinas Merpati II Nomor 483,484, 385 dan 486 Perumnas Mandala sesuai dengan Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai No.4 Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang. Disamping itu juga telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No 1282 Tahun 2010 oleh Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang atas rumah dinas di Jalan Borobudur Nomor 16 Medan dengan luas 306 m2 dari semula 403 m2. Selisihnya seluas 97 m2 berdasarkan hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kota Medan merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Catatan atas Laporan Keuangan – 31


Dalam rangka pencatatan pada SIMAK BMN telah dimohonkan penilaian kepada KPKNL Medan melalui surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor S-5212/PW.02/1/2010 tanggal 19 Oktober 2010. Menindak lanjut surat tersebut telah diterbitkan surat dari KPKNL Medan Nomor S-2607/WKN.2/KNL.01/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Hasil Penilaian BMN pada Satker Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dan untuk penetapan statusnya sedang dalam proses untuk pengusulan kepada Pengelola Barang.

C.2.2.2

Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut : Kenaikan / (penurunan) 31 Desember 2010 31 Desember 2009 Rp 5.401.406.098 Rp 5.381.782.098 Rp 19.624.000

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 19.624.000,00 tersebut adalah sebagai berikut: Penambahan : Pembelian Transfer Masuk Pengembangan Reklasifikasi Masuk Koreksi Pendatatan Nilai/Kuantitas (Revaluasi) Jumlah

Penambahan

Peralatan

dan

Mesin

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

sebesar

19.624.000 19.624.000

Rp

19.624.000,00

merupakan Pembelian Kamera Digital senilai Rp 19.624.000,00. Pengadaan tersebut dilakukan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor S- 2398/PW02/1/2010 tanggal 24 Mei 2010 dengan CV. Irham Mulia.



Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2010 yaitu: MAK 532111

C.2.2.3

Uraian

Jumlah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp 19.624.000

Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebagai berikut : 31 Desember 2010 Rp 35.042.323.283

31 Desember 2009 Rp 34.523.217.283

Kenaikan / (penurunan)

Rp

519.106.000

Mutasi tersebut merupakan pengembangan nilai gedung sebesar Rp 519.106.000,- atas pekerjaan Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari : 1. Pekerjaan fisik Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor S- 4413/PW02/1/2010 tanggal 6

September

2010

dan

Addendum

Kontrak

Nomor

S-

4750/PW02/1/2010 tanggal 23 September 2010 dengan nilai Rp 477.606.000,00 kepada CV. Pamoto Maju Bersama. 2. Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Rumah dinas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor S- 2692/PW02/1/2010 tanggal 18 Juni 2010 dengan nilai Rp 22.500.000,00 dengan CV Biro Bangunan Sitompul. 3. Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor S- 4263/PW02/1/2010 tanggal 31 Agustus 2010 dengan nilai Rp 19.000.000,00 dengan CV Tri Karya Persada Konsultan.



Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2010 terdiri dari: MAK

Uraian

533121

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - Pekerjaan fisik Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Rumah Dinas - Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Rumah dinas - Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Rumah Dinas Jumlah

C.2.2.4

Jumlah

Rp 477.606.000,00

Rp 22.500.000,00

Rp 19.000.000,00

Rp 519.106.000,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut : 31 Desember 2010 Rp 386.632.989

31 Desember 2009 Rp 386.632.989


Rp

-

Tidak ada penambahan maupun pengurangan atas nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2010. C.2.2.5

Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut : 31 Desember 2010 Rp 10.526.563

31 Desember 2009 Rp 10.526.563


Rp

-

Tidak ada penambahan maupun pengurangan atas nilai Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2010.

Kewajiban Rp.104.775.836,-

C.2.3.

Kewajiban Jangka Pendek

C.2.3.1

Utang Kepada Pihak Ketiga.

Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp 88.275.836,00 terdiri dari : -

Rapel Kenaikan Tunjangan Beras Rp 67.293.000,00 Catatan atas Laporan Keuangan – 34


-

Biaya Listrik, Air dan telepon bulan Desember 2010 Rp 20.982.836,00

C.2.3.2

Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 16.500.000,00 merupakan biaya sewa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI untuk 11 bulan selama tahun 2011. C.2.3.3 Uang Muka dari KPPN Uang muka dari KPPN merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan Sisa Uang Persediaan.

Ekuitas Dana

C.2.4. Ekuitas Dana Lancar

Lancar Rp220.103.348,-

C.2.4.1 Cadangan Piutang Saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2010 Nihil. C.2.4.2 Cadangan Persediaan Saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009,

masing-masing

233.515.617,00.

sebesar

Perkiraan

ini

Rp

220.103.348,00

merupakan

dan

penyeimbang

Rp Akun

Persediaan. C.2.4.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang per 31 Desember 2010

sebesar

Rp

104.775.836,00.

Perkiraan

ini

merupakan

penyeimbang atas Utang kepada pihak ketiga.

Ekuitas Dana Investasi Rp106.488.206.128,-

C.2.5

Ekuitas Dana Investasi

C.2.5.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009, masing-masing sebesar Rp 106.488.206.128,00 dan Rp 105.949.476.128,00 perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Aset Tetap.



Pengungkapan

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Penting Lainnya

D.1 REKENING PEMERINTAH Sampai dengan saat ini Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara hanya memiliki satu rekening Bank sebagai tempat transaksi keluar dan masuk uang. Pembukaan rekening pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kantor Wilayah II DJPBN Medan Nomor : S-1192/WPB.02/KP.1103/ 2008. Rekening yang dimaksud adalah rekening di Bank BRI Cabang Iskandar

Muda

Medan

dengan

nomor

rekening

A/C

No.

0336.01.000865.30.6 D.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 Tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada laporan keuangan, satuan kerja kami telah menyusun Informasi

Pendapatan

dan

Belanja

secara

Akrual

dengan

memperhatikan ketentuan yang ada.


BAGIAN ANGGARAN 089 JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KM 5,5 MEDAN 20122

Recommend Documents