BADAN PERIZINAN TERPADU

PEMERINTAH KU

TE

TA

UD A

G YA W A N

BOGOR

BADAN PERIZINAN TERPADU

SA

GA R B ER IMAN

KABUPATEN

JALAN TEGAR BERIMAN No. 40 TELP. (021) 8751090 FAX. (021) 8750871 CIBINONG – 16914

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR Nomor

: ……………………..

Lampiran

: 1 (satu) dokumen

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;

b.

bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja dalam menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD;

Mengingat

:

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Bogor tentang Penetapan Renstra BPT Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagai pedoman dalam menyusun rancangan Renja BPT Kabupaten Bogor.

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

4

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7);

5

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5); MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU

: :

Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

6

KEDUA

:

KETIGA

:

KEEMPAT

:

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam menyusun rancangan Renja Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor sampai tahun 2018; Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Cibinong : Desember 2014

Plt. KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR,

Drs. BURHANUDIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196404181985031015

7

Rencana Strategis Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018

BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 Pemerintah Kabupaten Bogor Jl.Tegar Beriman No.40 Telp. (021) 8751090 Cibinong – 16914 Tahun 2011

KATA PENGANTAR

Puji

dan

tersusunnya

syukur

kami

panjatkan

ke

hadirat

Allah

SWT

atas

Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun

2013 – 2018. Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perizinan Terpadu. Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Perizinan Terpadu tahun 2013 – 2018. Dalam Renstra juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil. Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tertanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Demikian Renstra Badan Perizinan Terpadu disusun sebagai acuan bagi pelaksana tugas di Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor.

Cibinong,

Desember

2014

Plt. Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor,

Drs. BURHANUDIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196404181985031015

Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel

Iv

Daftar Gambar

vi

BAB

I

1

1.1

Latar Belakang ……………………………………………………………..

1

1.2

Landasan Hukum …………………………………………………………

2

1.3

Maksud dan Tujuan ……………………………………………….………

5

1.4

Sistematika Penulisan …………………………………………………….

6

BAB

II

8

Pendahuluan

Gambaran Pelayanan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perizinan

8

Terpadu Kabupaten Bogor..……………………………………………… 2.2

Sumber Daya Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor.………

15

2.3

Kinerja Pelayanan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor…

20

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

23

Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor………………..………………… BAB

III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

25 25

Pelayanan SKPD……………………………………………………………. 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati

25

Terpilih....................................................................................... 3.3

Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga (K/L) dan Renstra

32

Provinsi……………………………………………………………………….. 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

34

Hidup Strategis……………………………………………………………… 3.5

Penentuan Isu-isu Strategis………………………...……………………

36

BAB

IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

40

4.1

Visi dan Misi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor……..…

40

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah………………………….……

43

4.3

Strategi dan Kebijakan………………………………….…………………

44

BAB V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

46

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif………………..


ii

BAB VI

Indikator Kinerja BPT Yang Mengacu Pada Tujuan dan

47

Sasaran RPJMD ……………………………………………………… BAB VII

PENUTUP ...……………………………………………………………


48

iii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada BPT Kabupaten Bogor 2009-2013

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perizinan Terpadu

Tabel 2.a

Jumlah Pegawai Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2014

Tabel 2.b

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.c

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan

Tabel 2.d

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan/ Pangkat

Tabel 2.e

Anggaran dan Realisasi Tahun 2009-2013

Tabel 2.f

Tanah dan Bangunan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor

Tabel 2.g

Sarana dan Prasarana Badan

Tabel 2.h

Kendaraan Operasional Badan Perizinan Terpadu

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi izin tahun 2009-2012

Tabel 2.3.2

Rekapitulasi investasi penanaman modal tahun 2009-2012

Tabel 2.3.3

Rekapitulasi investasi penanaman modal tahun 2009-2012

Tabel 3

Faktor

Penghambat

dan

Pendorong

Pelayanan

Badan

Perizinan Terpadu Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perizinan Terpadu

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Bpt Kabupaten Bogor

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


iv

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Perizinan Terpadu


v

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :

RENCANA STRATEGIS BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sejalan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 dan Pasal 151 Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah

diwajibkan

menyusun

Rencana

Strategis

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra-SKPD dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Selain itu, ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD. Dalam ketentuan lainnya yaitu Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan. Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

I- 1

Sesuai

dengan

ketentuan-ketentuan

di

atas,

maka

Badan

Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perizinan Terpadu Tahun 20132018

sebagai

penjabaran

dari

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Renstra

Badan

Perizinan

Terpadu

ini

merupakan

dokumen

perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan dirumuskan

secara

sistematis

dan

berkesinambungan

dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 1.2

LANDASAN HUKUM Penyusunan Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 didasarkan kepada : 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan

Daerah-daerah

Kabupaten

Dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

I- 2

Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang

Nomor

32

tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005

Nomor

140,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741):


I- 3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah

beberapa

kali

diubah,

terakhir

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

I- 4

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan

dan

Kedudukan

Organisasi

Perangkat

Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bogor

Tahun

2005-2025

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor. 1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis (Renstra) Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

sesuai

Kabupaten

Bogor

tugas

dan

sebagaimana

fungsi

Badan

diatur

dalam

Perizinan Peraturan

Terpadu Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu. Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

I- 5

Tujuan Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah untuk dijadikan landasan/ pedoman/acuan dalam penyusunan Renja Badan Perizinan Terpadu, penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan Renja Badan Perizinan Terpadu, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor. 1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika

penulisan

Renstra

Badan

Perizinan

Terpadu

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Pada

bab

ini

menjelaskan

mengenai

latar

belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur

Organisasi,

Sumber

Daya

Tugas, Fungsi dan Badan

Perizinan

Terpadu, Kinerja Pelayanan Badan Perizinan Terpadu dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perizinan Terpadu. BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada

bab

ini

menjelaskan

mengenai

Identifikasi

permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,

Telaahan

Renstra

K/L,

Telaahan

RTRW

dan

Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Badan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor.


I- 6

BAB V

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan,

indikator

kinerja,

kelompok,

sasaran

dan

pendanaan indikatif. BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII

PENUTUP Menjelaskan

ringkasan

Renstra

langkah-langkah

yang

akan

dilaksanakan BPT kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan Renstra.


I- 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR

2.1

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perizinan dan penanaman modal daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan

Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : a.

perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan dan penanaman modal;

b.

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perizinan dan penanaman modal;

c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perizinan dan penanaman modal;

d.

penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;

e.

pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan;

f.

pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; dan

g.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Tugas Fungsi Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat Badan dan Bidang-bidang adalah sebagai berikut : 1.

Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis

Badan

sesuai

lingkup

tugasnya.

Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II- 8

teknis

sesuai

dengan

kebijakaan

umum

pelayanan

perizinan; b. Penyelenggaraan

penetapan

Program

kerja

dan

Perencanaan kegiatan Pelayanan Perizinan; c. Penyelenggaraan fasilitas pelayan perizinan; d. Penyelenggaraan

pembinaan

ketatausahaan

Badan

meliputi program,keuangan dan umum. 2.

Sekretariat Badan Sekretariat bertanggung

Badan jawab

mempunyai kepada

tugas Kepala

membantu Badan

dan

dalam

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan Badan; b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data Badan; c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan; d. pengelolaan administrasi keuangan Badan; e. pengelolaan situs web Badan; dan f. pelaksaaan

monitoring,

evaluasi

dan

penyusunan

pelaporan kinerja Badan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat dibantu oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu penyusunan

Sekretaris program

dalam dan

melaksanakan pelaporan

pengelolaan

Badan.

Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program Badan; b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data Badan; c. pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat; d. pelaksanaan pengelolaan situs web Badan; dan


II- 9

e. pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

penyusunan

pelaporan kinerja Badan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan pengelolaan administrasi

umum

dan

kepegawaian

Badan.

Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. pelaksanaan

pengelolaan

administrasi

umum,

urusan

rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan; c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan d. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan. Sub

Bagian

Sekretariat

Keuangan

melaksanakan

mempunyai

tugas

membantu

penyusunan

dan

pengelolaan

administrasi keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. pengelolaan administrasi keuangan Badan; b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Badan; dan c. pengelolaan

pengendalian

dan

pertanggungjawaban

administrasi keuangan Badan. 3.

Bidang Pelayanan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan perizinan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelayanan perizinan usaha; b. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelayanan perizinan non usaha. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Pelayanan Perizinan dibantu

oleh Sub Bidang Perizinan

Usaha dan Sub Bidang Non Perizinan Usaha.


II- 10

Sub Bidang Perizinan Usaha mempunyai tugas membantu Bidang Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan perizinan usaha. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Perizinan Usaha mempunyai fungsi : a. penyusunan

petunjuk

teknis

pelayanan

administrasi

dokumen perizinan usaha; b. pelaksanaan penelitian lapangan dan teknis perizinan bidang usaha dengan Tim Teknis; dan c. pelayanan proses penerbitan dokumen perizinan usaha. Sub

Bidang

Perizinan

Non

Usaha mempunyai

tugas

membantu Bidang Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan perumusan kebijakan pelayanan perizinan non usaha. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi: a. penyusunan

petunjuk

teknis

pelayanan

administrasi

dokumen perizinan non usaha; b. pelaksanaan penelitian lapangan dan teknis perizinan non usaha dengan Tim Teknis; dan c. pelayanan proses penerbitan dokumen perizinan non usaha. 4.

Bidang Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan penanaman modal daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah; dan b. perumusan kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Penanaman Modal dibantu oleh Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal; dan Sub Bidang Promosi dan Kerjasama. Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas

membantu

melaksanakan

Bidang

Penanaman

penyelenggaraan

kebijakan

Modal

dalam

pengembangan


II- 11

penanaman modal daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi: a. pelaksanaan

penyusunan

kebijakan

pengembangan

penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum dan rencana strategis; b. perumusan kebijakan regulasi penanaman modal; c. penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah; d. penyusunan kebijakan pemberian insentif penanaman modal diluar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan daerah; e. pemaduserasian dan/atau pengkoordinasian

penanaman

modal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah; f. penelitian dan pengkajian potensi-potensi pengembangan penanaman modal; g. identifikasi

sumber-sumber

potensi

daerah

untuk

kepentingan perencanaan perizinan dan penanaman modal; dan h. Pelaksanaan

pengkajian,

penilaian,

pengawasan

dan

evaluasi kebijakan pengembangan penanaman modal. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan penyelenggaraan

kebijakan

promosi

dan

kerjasama

penanaman modal. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai fungsi : a. penyusunan

petunjuk

teknis

promosi

dan

kerjasama

penanaman modal daerah; b. perumusan bahan hubungan kerja dan investasi, baik hubungan antar Pemerintah maupun swasta; c. pengajuan usulan dan penyiapan materi serta fasilitasi kerjasama

dan

promosi

dengan

hubungan

antar

Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat, Luar Negeri dan dunia usaha

serta

memproses

SP

PMA/PMDN

di

bidang

penanaman modal; dan Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II- 12

d. pelaksanaan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri 5.

Bidang Data dan Pengendalian Bidang

Data

dan

Pengendalian

mempunyai

tugas

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan data dan pengendalian perizinan dan penanaman modal. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Data dan Pengendalian mempunyai fungsi : a. perumusan

kebijakan

pengelolaan

data

dan

sistem

informasi perizinan dan penanaman modal; dan b. pelaksanaan

perumusan

pengendalian

perizinan

dan

penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terebut, Bidang Data dan Pengendalian dibantu oleh Sub Bidang Data; dan Sub Bidang Pengendalian. Sub Bidang Data mempunyai tugas membantu Bidang Data dan Pengendalian dalam melaksanakan penyelengaraan pengelolaan data perizinan dan penanaman modal. Untuk menyelenggarakan

tugas

tersebut,

Sub

Bidang

Data

mempunyai fungsi : a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data perizinan, kearsipan dan sistem informasi perizinan; b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data perizinan dan penanaman modal; c. pelaksanaan manajemen kearsipan dokumen perizinan dan penanaman modal; dan d. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal. Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas membantu Bidang

Data

dan

Pengendalian

dalam

melaksanakan

penyelenggaraan pengendalian perizinan dan pengaduan. Untuk

menyelenggarakan

tugas

tersebut,

Sub

Bidang

Pengendalian mempunyai fungsi: a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perizinan dan pengaduan atas kinerja pelayanan perizinan; Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II- 13

b. pengendalian proses pelayanan perizinan dan dokumen non perizinan; dan c. pelaksanaan

pengkoordinasian

penanganan

pengaduan

dalam pelayanan perizinan dan dan pelayanan penanaman modal. 2.1.2. Struktur Organisasi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu. Badan Perizinan Terpadu merupakan perangkat daerah sebagai unsur

pelaksana

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Badan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Sub Bagian, 3 (tiga) Bidang dan 6 (enam) Sub Bidang. Susunan organisasi Badan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan : 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Usaha; dan 2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Non Usaha. d. Bidang Penanaman Modal, membawahkan : 1. Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal; dan 2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama. e. Bidang Data dan Pengendalian, membawahkan : 1. Sub Bidang Data; dan 2. Sub Bidang Pengaduan dan Pengendalian.


II- 14

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

KEPALA BADAN Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Bidang Penanaman Modal

Bidang Pelayanan Perizinan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian n

Sub Bagian Keuangan

Bidang Data dan Pengendalian

Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal

Sub Bidang Pelayanan Perizinan Usaha

Sub Bidang Data

Sub Bidang Promosi dan Kerjasama

Sub Bidang Pelayanan Perizinan Non Usaha

Sub Bidang Pengaduan dan Pengendalian

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Perizinan Terpadu

2.2 SUMBER DAYA BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR 1.

Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor sebanyak 137 orang yang terdiri dari PNS 89 Orang, Outsourching 25 Orang, tenaga keamanan 12 Orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :


II- 15

Tabel 2.a Jumlah Pegawai Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2014 No

PEGAWAI

JUMLAH (

%

ORANG) 1.

PNS

89

64.8

2.

Outsorching

25

18.1

3.

Petugas Keamanan

12

8.6

4.

Petugas Kebersihan

9

6.3

5.

Petugas Mekanik

2

1.2

137

100

JUMLAH

Tabel 2.b Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan N0

Pendidikan

Jumlah (orang)

%

Strata-3 ( S3 )

1

0.7

2

Strata-2 ( S2 )

19

13.9

3

Strata-1 ( S1 )

50

36.6

4

Diploma 3

4

2.9

5

SLTA/SMK

15

10.9

B

Outsourching

1

Strata-1 ( S1 )

14

10.4

2

Diploma 3

8

5.7

3

SLTA/SMK

3

2.2

C

Petugas Keamanan

1

SLTA/SMK

12

8.5

D

Petugas Kebersihan

1

SLTA/SMK

3

2.2

2

SLTP/SMP

6

4.5

E

Petugas Mekanik

1

SLTA/SMK

1

0.7

2

SLTP/SMP

1

0.7

137

100

A

PNS

1

Jumlah


II- 16

Tabel 2.c Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan. N0

Jabatan/Staf

Jumlah (orang )

%

1.

Eselon II

1

1.1

2.

Eselon III

4

4.5

3.

Eselon IV

9

10.2

4

Fungsional

1

1.1

5

Staf / Pelaksana

74

83.1

89

100.00

Jumlah

Tabel 2. d Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan/ Pangkat Golongan

N0

PNS

Jumlah (orang )

%

1.

IV

5

5,6

2.

III

62

69.7

3.

II

21

23,6

4

I

1

1,1

89

100

JUMLAH 1. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2009-2013, sebagai berikut : Tabel 2.e Anggaran dan Realisasi Tahun 2009-2013 Tahun

Anggaran ( Rp .)

Realisasi

%

2009

17.960.009.000

15.174.720.285

84,49

2010

17.765.626.000

16.559.340.066

93,21

2011

15.017.098.000

14.311.382.505

95,30

2012

15.410.321.000

14.606.843.486

94,79

2013

18.633.900.000

17.151.478.561

92,04


II- 17

2. Kondisi Umum Sarana Kerja. Sarana dan prasarana Badan Perizinan Terpadu tahun 2013, dapat diuraikan sebagai berikut: Tabel 2.f Tanah dan Bangunan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor No

Uraian

Jumlah

Satuan

1

Tanah

1

1.579 m2

2

Gedung A dan Gedung B

2

Unit Gedung A. -.Lantai 1: 370 m2 .Lantai 2:175 m2. Gedung B. -. Lantai 1 : 243,75 m2 -. Lantai 2 : 243,75 m2 -. Lantai 3 : 243,75 m2.

3

Listrik

1

Jaringan

4

Air

1

Jaringan

5

Telpon

2

Jaringan

6

Area Parkir

1

m2

7

Ruang Rapat

1

8

Ruang Arsip

1

9

Koperasi

1

10

Taman Luar

1

11

Kantin

1

m2

Tabel 2.g Sarana dan Prasarana Badan. No

Uraian

Jumlah

Satuan

1

Lemari Buku

5

Unit

2

Lemari Besi

47

Unit

3

Kursi Tamu (sofa)

7

Buah

4

Kursi Rapat

22

Buah

5

Kursi putar

19

Buah

6

Kursi Kerja

93

Buah

7

Meja Kerja1/2 biro

91

Buah


II- 18

8

Filling Cabinet

14

Unit

9

Air Conditioner

39

Unit

10

Mesin Tik

15

Buah

11

White Board

5

Buah

12

Komputer

59

Unit

13

Kalkulator

2

Buah

14

Printer

34

Buah

15

Mesin Fax

1

Buah

16

Kursi Lipat

36

Buah

17

Alat Pemadam Kebakaran

7

Buah

18

Brangkas

1

Buah

19

OHP +layar

3

Buah

20

Wireless

2

Buah

21

Rak Arsip

25

Unit

22

Sound System

1

Unit

23

Pesawat Telepon

6

Unit

23

Mesin Potong Rumput

4

Buah

24

Scanner

4

Buah

25

Handycam

4

Buah

26

Pesawat Televisi

3

Buah

27

Lemari Es/Kulkas

2

Buah

28

Lemari Makan

8

Buah

29

Laptop

7

Buah

30

Vacum Cleaner

2

Buah

31

Meja Rapat

2

Buah

Tabel 2.h Kendaraan Operasional Badan Perizinan Terpadu No 1

Uraian Kendaraan roda 4

Jumlah 12

Keterangan 1

Unit Tahun 1996

1

Unit Tahun 2004

1

Unit Tahun 2005

1

Unit Tahun 2007

1

Unit Tahun 2009.


II- 19

2

2.3

Kendaraan roda 2

10

3

Unit Tahun 2010.

2

Unit Tahun 2011

1

Unit Tahun 2012

1

Unit Tahun 2013

2

Unit Tahun 2009

3

Unit Tahun 2005

5

Unit Tahun 2013

KINERJA PELAYANAN BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR Kewenangan

BPT

dalam

menyelenggarakan

pelayan

perizinan

mengacu Kepada Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, dimana dalam peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Badan Perizinan Terpadu

mempunyai

kewenangan

untuk

memberikan

pelayanan

perizinan kepada masyarakat dalam memperoleh izin. Pelayanan kinerja yang telah dicapai yang berkaitan dengan Perizinan dan Penanaman Modal adalah sebagai berikut (telampir dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2).


II- 20

Sampai dengan tahun 2014 dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan BPT Kabupaten Bogor telah menangani 71 jenis pelayanan perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2014 tentang

Pendelegasian

Kewenangan

Penandatanganan

Dokumen

Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari; 1. Izin Lokasi; 2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT); 3. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG); 4. Izin Gangguan (HO); 5. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi; 6. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi; 7. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata; 8. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata; 9. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata; 10. Tanda Daftar Usaha Perjalanan Wisata; 11. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman; 12. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi; 13. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; 14. Tanda

Daftar

Usaha

Penyelenggaraan

Pertemuan,

Perjalanan

Insentif, Konfrensi dan Pameran; 15. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata; 16. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata; 17. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata; 18. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta; dan 19. Tanda Daftar Usaha Spa. 20. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 21. Izin Penyelenggaraan Reklame; 22. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL); 23. Persetujuan Prinsip Industri; 24. Izin Usaha Industri (IUI); 25. Tanda Daftar Industri (TDI); 26. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 27. Tanda Daftar Gudang (TDG); 28. Izin Perluasan Industri; Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II- 21

29. Persetujuan Prinsip Kawasan Industri; 30. Izin Usaha Kawasan Industri; 31. Izin Perluasan Kawasan Industri; 32. Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 33. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); 34. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan; 35. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional; 36. Izin Pemakaian Air Tanah (IPk); 37. Izin Pengusahaan Air Tanah (IPh); 38. Izin Pemakaian Air Tanah Eksplorasi (IPk-E); 39. Izin Pengusahaan Air Tanah-Eksplorasi (IPh-E) 40. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA); 41. Izin Salon Type C dan D; 42. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta; 43. Izin Toko Obat; 44. Izin Mendirikan Klinik; 45. Izin Operasional Klinik; 46. Izin Apotek; 47. Izin Klinik Kecantikan Estetika; 48. Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH) 49. Usaha Budidaya Ternak; dan 50. Usaha Pembibitan. 51. Usaha Budidaya Ikan di Perairan Umum; 52. Usaha Budidaya Kolam Air Deras; 53. Usaha Budidaya Ikan Kolam Air Tenang; 54. Usaha Budidaya Ikan Hias; dan 55. Usaha Penampungan Ikan. 56. Izin Pemakaian Tanah Daerah Milik Jalan (Damija); 57. Izin Pemakaian Tanah Daerah Manfaat Jalan (Damaja); 58. Izin Pemakaian Tanah Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja); 59. Izin Usaha Obat Hewan; 60. Izin Pemakaian Instalasi Penangkal Petir; 61. Izin Optikal; 62. Izin Klinik Radiologi; 63. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 64. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;dan Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II- 22

65. Izin Usaha Penggabungan (merger) Penanaman Modal. Non Perizinan, terdiri atas : 1. Surat Keterangan Penyimpanan Barang; 2. Surat Pengantar Pengalihan Kepemilikan Asing; 3. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT); 4. Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang; 5. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga; dan 6. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. 2.4

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR. Sebagai

Lembaga

yang

menangani

administrasi

Perizinan

di

Kabupaten Bogor, tentunya terdapat beberapa tantangan dalam melaksanakan menjadikan

tugas

dan

penghambat

fungsinya,

dalam

tantangan

melaksanakan

tersebut

pelayanan

tidak publik

namun harus dapat dieliminalisir.demikian pula dengan peluang yang ada harus dapat dikembangkan sebagai perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam reformasi birokrasi. Berdasarkan

kondisi

lingkungan

Terpadu, maka untuk menyusun diperlukan

analisis

strategis Badan Perizinan

strategi pencapaian visi dan misi,

lingkungan internal dan eksternal

(SWOT

Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Oppurtunity)

dan

Ancaman

(Threaths).

Masing-masing

kondisi

lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut : 1. Lingkungan Internal KEKUATAN (S): 1).

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu;

2).

Kerjasama SDM cukup baik;

3).

Telah tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Grand Design Pelayanan Perizinan;

4).

Koordinasi dalam perencanaan penanaman modal dengan aparat kecamatan telah terjalin;

5).

Tingginya komitmen pimpinan untuk meningkatkan pelayanan. Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II- 23

KELEMAHAN (W): 1).

Kuantitas dan kualitas SDM masih kurang;

2).

Sarana prasarana kerja belum memadai;

3).

Belum tersedianya data base potensi investasi dan perizinan daerah;

4).

Kebijakan penanaman modal masih ditangani pusat;

5).

Regulasi di bidang perizinan dan penanaman modal masih tumpang tindih.

2.

Lingkungan Eksternal PELUANG (O): 1).

Tersedianya potensi investasi di Kabupaten Bogor;

2).

Teknologi infomasi berkembang pesat;

3).

Tersedianya Perda 19 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bogor;

4).

Operasionalisasi

pelayanan

perizinan

di

Badan

Perizinan

Terpadu sangat diharapkan oleh masyarakat; 5).

Dukungan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pelayanan prima.

ANCAMAN (T): 1).

Adanya persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain;

2).

Koordinasi antar instansi dalam penyelanggaraan penanaman modal di daerah belum optimal;

3).

Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberadaan investor di Kabupaten Bogor;

4).

Wilayah Kabupaten Bogor yang luas, rentang kendali pelayanan perizinan dan pengawasan serta pengendalian penanaman modal;

5).

Peraturan tingkat pusat sering berganti dan tidak konsisten.


II- 24

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain : 1.

Kuantitas dan kualitas SDM masih kurang;

2.

Sarana prasarana kerja belum memadai;

3.

Belum tersedianya data base potensi investasi dan perizinan daerah;

4.

Kebijakan penanaman modal masih ditangani pusat;

5.

Regulasi di bidang perizinan dan penanaman modal masih tumpang tindih;

6.

Adanya persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain;

7.

Koordinasi antar instansi dalam penyelanggaraan penanaman modal di daerah belum optimal;

8.

Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberadaan investor di Kabupaten Bogor;

9.

Wilayah Kabupaten Bogor yang luas, rentang kendali pelayanan perizinan dan pengawasan serta pengendalian penanaman modal;

10. Peraturan tingkat pusat sering berganti dan tidak konsisten. 3.2

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan


III- 25

umum

mengenai

keadaan

yang

diinginkan

pada

akhir

periode

perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Visi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk periode tahun 2013-2018 adalah : “Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia” Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas adalah : 1. Kabupaten Bogor adalah batas adminsitrasi Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. 2. Termaju adalah

bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai atau

berada pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju ke arah yang lebih baik maupun berkembang ke arah yang lebih baik. termaju juga berarti bahwa Kabupaten Bogor sebagai suatu wilayah terus melakukan pengembangan diri untuk menyesuaikan diri

terhadap perubahan yang terjadi di dalam

maupun di luar. 3. Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) . Kondisi termaju di Indonesia pencapaiannya dapat diukur dengan melihat beberapa indikator sebagai berikut : 1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); 3. Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku; 4. Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD); 5. Indikator Kesalehan Sosial

: Zakat, Infak dan Sodakoh (ZIS),

Keamanan dan Ketertiban.


III- 26

Pernyataan Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak

yang

mengenal

berkepentingan

keberadaan

(stakeholders)

dan

peran

penyelenggaraan pemerintahan.

dapat

instansi

mengetahui

pemerintah

dan

dalam

Misi suatu instansi harus jelas dan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor

05

Tahun

2014

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan

daya

saing

perekonomian

masyarakat

dan

pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata. 3. Meningkatkan

integrasi,

koneksitas,

kualitas

dan

kuantitas

infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 4. Meningkatkan

aksesibilitas

dan

kualitas

penyelenggaraan

pendidikan dan pelayanan kesehatan. 5. Meningkatkan

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas serta keseselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:


III- 27

1. Misi Pertama, yaitu Meningkatkan kesalehan dan kesejahteraan sosial

masyarakat.

Misi

ini

merupakan

upaya

Pemerintah

Kabupaten Bogor untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keagamaan dengan menjamin sepenuhnya hak-hak dasar masyarakat. Misi ini Provinsi

Jawa

Barat,

terkait dengan Misi Kelima Pemerintah

yaitu

Mengokohkan

Kehidupan

Sosial

Kemasyarakatan melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. 2. Misi

Kedua,

yaitu

Meningkatkan

daya

saing

perekonomian

masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan pertumbuhan

di

bidang

ekonomi

ekonomi

yang

stabil

yang dan

dicapai

melalui

berkelanjutan

serta

meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan.

Misi ini terkait dengan Misi Kedua

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. 3. Misi Ketiga, yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuatitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Misi ini merupakan upaya Kabupaten Bogor

dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan

swadaya

masyarakat

dalam

memelihara

dan

membangun kualitas sarana dan prasarana publik. Misi ini terkait dengan Misi Keempat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. 4. Misi Keempat yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan

pelayanan kesehatan.

Misi ini

merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 28

akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi

Jawa

Barat,

yaitu

Membangun

Masyarakat

yang

Berkualitas dan Berdaya Saing. 5. Misi

Kelima,

yaitu

Meningkatkan

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi ini merupakan upaya

Pemerintah Kabupaten Bogor dalam terus menjaga cita-cita dalam pelaksanaan

pemerintahan

dan

pembangunan

yang

mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik. Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah

di

bidang

perizinan

dan

penanaman

modal

daerah,dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan dan penanaman modal; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perizinan dan penanaman modal; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perizinan dan penanaman modal; d. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan; e. pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan; f.

pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ditinjau dari sisi tugas penanaman modal, secara umum tugas BPT terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Bupati dan Wakil Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 29

Bupati, namun secara khusus, tugas dan fungsi BPT berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 2 yaitu Meningkatkan daya

saing

perekonomian

masyarakat

dan

pengembangan

usaha

berbasis sumberdaya alam dan pariwisata dan misi ke 5 yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola Pemerintahan yang baik. Dalam mencapai Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terdapat

faktor

pendorong

dan

penghambat

pelayanan

BPT

selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 3 sebagai berikut: Tabel 3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Perizinan Terpadu Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Visi : “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”

No (1) 1.

Faktor

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan OPD

Penghambat

Pendorong

(2)

(3)

(4)

(5)

Misi 2 Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dan pengembangan

usaha

berbasis sumberdaya alam dan pariwisata Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Terwujudnya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

1.Kuantitas

1.Adanya

dan kualitas Peraturan SDM

masih Daerah

kurang;

Kabupaten

2.Sarana

Bogor

Nomor

prasarana

23

Tahun

kerja

belum 2008 tentang

memadai;

Pembentukan

3.Belum

Badan

tersedianya data

Perizinan

base Terpadu;

potensi

2.Koordinasi

investasi

dalam


III- 30

dan

perencanaan

perizinan

penanaman

daerah;

modal dengan

4.Kebijakan

aparat

penanaman

kecamatan

modal

telah terjalin;

masih

3.Tingginya

ditangani

komitmen

pusat;

pimpinan untuk

5.Regulasi di

meningkatk

bidang

an

perizinan

pelayanan.

dan penanaman

4.Kerjasama

modal

SDM cukup

masih

baik;

tumpang tindih.

5.Standar Operasional Prosedur (SOP)

dan

Grand Design Pelayanan Perizinan; 2.

Misi 5 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan

dan

kerjasama antar daerah dalam

kerangka

tatakelola pemerintahan yang baik Mewujudkan perangkat daerah yang berorientasi terhadap pelayanan publik;

Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi

Belum tersedianya data base potensi

Standar Operasional


III- 31

Perizinan

investasi dan perizinan daerah;

Prosedur (SOP)

dan

Grand Design Pelayanan Perizinan;

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROVINSI Dalam Renstra Badan Pelayanan Perizinan (BPPT) Provinsi Jawa Barat bahwa salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia adalah birokrasi perizinan. Kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan

efisien

serta

belum

sesuai

dengan

tuntutan

dan

harapan

masyarakat, terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Jawa Barat pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan

pelayanan

prima

kepada

masyarakat

secara

berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional. Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Pemerintah Kabupaten Bogor 2013-2018), prioritas pembangunan Kabupaten Bogor diarahkan pada: 1. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata


III- 32

3. Meningkatkan

integrasi,

koneksitas,

kualitas

dan

kuantitas

infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 4. Meningkatkan

aksesibilitas

dan

kualitas

penyelenggaraan

pendidikan dan pelayanan kesehatan 5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakantindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sesuai dengan hasil analisa SWOT, dimana Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Provinsi

Jawa

Barat

perlu

mengambil

strategi

dan

memunculkan kebijakan yang bersifat diversifikasi dalam melaksanakan Tugas, Fungsi pada organisasi untuk mendukung terhadap tujuan dan sasaran organisasi, maka kebijakan yang akan diambil yaitu : 1. Meningkatkan kinerja aparatur menjadi aparatur di bidang pelayanan perizinan yang handal dan professional. 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang memadai untuk mencapai SPM sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. 3. Mengoptimalkan fungsi pemusatan database perizinan kewenangan provinsi Jawa Barat selain digunakan untuk kepentingan pelayanan perizinan juga digunakan sebagai alat pengendalian dan pembinaan oleh pemangku kepentingan di Jawa Barat. 4. Menerapkan prosedur yang jelas dan meningkatkan standard mutu dalam

pengelolaan

pelayanan

perizinan

guna

menciptakan

transparasi dan menghindari terjadinya KKN. 5. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelayanan perizinan melalui koordinasi dan sinergitas pelayanan dengan OPD teknis. 6. Menciptakan kesadaran terpadu

peran

untuk

agar

aktif

masyarakat

mengoptimalkan

budaya

izin

sesuai

dalam

fungsi

menumbuhkan

pelayanan

tuntutan

dan

perizinan

kepentingan

masyarakat. 7. Meningkatkan pengolahan informasi perizinan untuk kepentingan publik Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Pemerintah Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 33

Kabupaten Bogor 2013-2018), prioritas pembangunan Kabupaten Bogor diarahkan pada: 1. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata 3. Meningkatkan

integrasi,

koneksitas,

kualitas

dan

kuantitas

infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan 5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik 3.4. TELAHAAN

RENCANA

TATA

RUANG

WILAYAH

DAN

KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah

untuk mewujudkan : (a)

terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi;(b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu infrastruktur

fungsi yang

kawasan;

dapat

(c)

tercapainya

mendorong

perkembangan

pembangunan wilayah

dan

perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan pengembangan

desa–desa perkotaan

potensial; berhirarkis

(d) yang

pembangunan dibentuk

oleh

dan sistem

jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang


III- 34

yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya

dalam

RTRW

juga

telah

ditetapkan

kebijakan

pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang.Kebijakan

pengembangan

struktur

ruang

meliputi

:

(a)

peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya

dukung

dan

daya

tampung

lingkungan;

(c)

kebijakan

pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi : (a) strategi

pengembangan

struktur

ruang

wilayah;

(b)

strategi

pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; (c) strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan; (d) strategi

pengembangan

sistem

prasarana

wilayah;

(e)

strategi

pengembangan pola ruang wilayah; (f) strategi penatagunaan tanah, Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 35

penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Perumusan Isu-Isu strategis sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bogor 2005-2025, maka RPJM Daerah tahap ketiga (periode 2013-2018) ditujukan untuk merealisasikan visi pembangunan daerah hingga tahun 2025, yaitu “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia”. Sasaran pokok pembangunan yang ingin dicapai meliputi: 1. Tuntasnya ketersediaan listrik di seluruh desa. 2. Kunjungan wisata termasuk tertinggi di Indonesia. 3. Seluruh perijinan berstandar ISO. 4. Tuntas Angka Melek Huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-65 tahun. 5. Seluruh masyarakat mempunyai KTP elektronik (e-KTP). 6. Tidak ada daerah terisolir. 7. Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 8. Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan. 9. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten tertinggi di Indonesia. 10. Seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan seluruh Puskesmas terakreditasi. 11. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor melebihi LPE provinsi dan nasional. 12. Penduduk miskin turun menjadi 5 (lima) persen. 13. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Berlaku termasuk tertinggi di Indonesia. 14. Terbangunnya mesjid raya di setiap kecamatan. 15. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 16. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi terbanyak di Indonesia. 17. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga berskala internasional. 18. Angka Harapan Hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia. 19. Tuntasnya pembangunan poros utara-tengah-timur. 20. Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 36

21. Tersedianya jaringan intranet/internet di seluruh kecamatan. Prioritas

dan

fokus

pembangunan

daerah

tahun

2015

harus

diarahkan untuk mendukung tercapainya seluruh target penciri termaju di Kabupaten Bogor dengan sinergi sebagai berikut : 1. Prioritas

pertama

diarahkan

untuk

mendukung

tercapainya

mendukung

tercapainya

mendukung

tercapainya

mendukung

tercapainya

untuk

mendukung

tercapainya

untuk

mendukung

tercapainya

mendukung

tercapainya

indikator penciri termaju ke-14 dan 17. 2. Prioritas

kedua

diarahkan

untuk

indikator termaju ke-1 dan ke-2. 3. Prioritas

ketiga

diarahkan

untuk

indikator termaju ke-12 4. Prioritas

keempat

diarahkan

untuk

indikator termaju ke-6, 7, dan 19. 5. Prioritas

kelima

diarahkan

indikator termaju ke-20. 6. Prioritas

keenam

diarahkan

indikator termaju ke-4, 8, 10, dan 18. 7. Prioritas

ketujuh

diarahkan

untuk

indikator termaju ke-3, 5, 9, 11, 13, 15, dan 21. 8. Prioritas kedelapan diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator termaju ke-16. Jika dicermati pencapaiannya sampai saat ini, maka seluruh sasaran tersebut di atas perlu dicapai secara optimal. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis faktor internal (strengths, weakness) dan faktor eksternal (opportunities, threats). Oleh karena itu dalam upaya melaksanakan Tugas dan Fungsi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor tersebut, aparatur BPT harus berkemampuan tinggi dan Profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terbebas dari unsur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan transparan dalam melakukan segala sesuatu kegiatan. Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi BPT, baik yang bersifat internal maupun eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya.


III- 37

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Strategi S-O

1).

Meningkatkan peran BPT dalam pengembangan potensi investasi di Kabupaten Bogor;

2).

Memanfaatkan

teknologi

informasi

dalam

melaksanakan

pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 3).

Pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilakukan secara pofesional berdasarkan SOP, grand design serta berpedoman kepada RTRW Kabupaten Bogor;

4).

Operasionalisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu segera dilaksanakan;

5).

Dukungan Pemerintah Pusat maupun komitmen pimpinan daerah sebagai pendorong untuk segera melaksanakan perizinan terpadu satu pintu.

2. Strategi W-O

1).

Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur dalam merencanakan pengembangan penanaman modal berdasarkan potensi investasi di Kabupaten Bogor;

2).

Meningkatkan penyediaan sarana prasarana BPT sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada;

3).

Menyiapkan data based potensi investasi dan perizinan daerah yang disinergikan dengan RTRW Kabupaten Bogor;

4).

Pelayanan perizinan dilaksanakan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dengan tetap memperhatikan kebijakan pusat;

5).

Mengkaji

regulasi

perizinan

dan

penanaman

modal

yang

tumpang tindih dengan memperhatikan peraturan diatasnya. 3. Strategi S-T

1)

Meningkatkan profesionalisme aparat BPT guna menghadapi persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain; Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 38

2)

Meningkatkan koordinasi dan meningkatkan pelibatan instansi terkait dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah;

3)

Meningkatkan

sosialisasi

kepada

masyarakat

tentang

arti

pentingnya keberadaan investor di daerah dengan melibatkan seluruh aparat BPT; 4)

Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam perizinan dan pengawasan serta pengendalian penanaman modal;

5)

Dukungan komitmen pimpinan untuk meningkatkan pelayanan perizinan diperkuat dengan pengkajian peraturanperundangan terkait.

4. Strategi W-T

1).

Meningkatkan

kualitas

SDM

aparatur

dalam

pelayanan

penanaman modal; 2).

Menyediakan data based potensi investasi daerah dalam rangka menunjang

koordinasi

dengan

instansi

terkait

dalam

penyelenggaraan penanaman modal di daerah; 3).

Mengkaji peraturan perundangan pelayanan perizinan yang berlaku;

4).

Meningkatkan

penyediaan

sarana

prasarana

BPT

guna

meningkatkan pemahaman investasi kepada instansi terkait mapun kepada masyarakat.


III- 39

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

VISI DAN MISI BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR 4.1.1 Visi Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

Visi

adalah

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Visi

Kabupaten

Bogor

adalah

”Kabupaten

Bogor

menjadi

Kabupaten termaju di Indonesia ”. Dalam rangka mendukung dan mewujudkan, Visi Kabupaten Bogor dan Program-Program yang sedang dilaksanakan,maka Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor menetapkan Visi : “Terwujudnya Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Terbaik di Indonesia”

Makna Visi ini adalah sebagai berikut : Terwujudnya

iklim

adalah

terlaksananya

kondisi

stabilitas

ekonomi pada suatu daerah. penanaman modal : adalah kondisi internal maupun eksternal yang mempengaruhi kegiatan penanaman modal. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Satu

Pintu:

adalah

untuk

menyelenggarakan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang prima, sehingga hal tersebut dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat. Terbaik di Indonesia : adalah pelayanan perizinan yang paling baik di Indonesia. Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV- 40

4.1.2 Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi suatu

instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Bogor adalah : 

Misi Pertama : Meningkatkan

kesalehan

dan

kesejahteraan

sosial

masyarakat. 

Misi Kedua : Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan

usaha

berbasis

sumberdaya

alam

dan

pariwisata. 

Misi Ketiga : Meningkatkan

integrasi,

koneksitas

dan

kualitas

infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

Misi Keempat Meningkatkan

derajat

pendidikan

dan

kesehatan

masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. 

Misi Kelima Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama

antar

daerah

dalam

kerangka

tatakelola

pemerintahan yang baik.


IV- 41

Badan Perizinan Terpadu mendukung misi Kabupaten Bogor secara khusus misi ke 2 yaitu Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya Meningkatkan

alam

dan

kinerja

pariwisata.dan penyelenggaraan

misi

ke

5

pemerintahan

yaitu dan

kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 20132018 dan Visi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, tugas dan fungsi Badan Perizinan Terpadu serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor sebagai berikut:

Misi Pertama ”Meningkatkan Potensi, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal’’ Misi 1 mengandung makna mengandung makna Bahwa perlunya meningkatkan Iklim investasi di Kabupaten Bogor. Misi Kedua ”Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan”. Misi 2 mengandung makna bahwa perlunya meningkatkan kerjasama investasi dengan dunia usaha,antar daerah maupun Luar Negeri. Misi Ketiga ”Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Perizinan” Misi 3 mengandung makna bahwa perlunya meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme dalam Pelayanan Perizinan. Misi Keempat ”Meningkatkan kualitas Aparatur, sarana prasarana dan tertib administrasi” Misi 4 mengandung makna bahwa perlunya meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme dalam Pelayanan Perizinan. Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV- 42

4.2

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan,

Badan

Perizinan

Terpadu

Kabupaten

Bogor

akan

mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan

yang

mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan,

semesteran,

triwulanan

atau

bulanan.

Sasaran

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan

untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan

fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran-sasaran Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor

telah

merumuskan

sasasan-sasaran

berikut

indikator

keberhasilannya. Perumusan tujuan strategis Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut; Misi Pertama ”Meningkatkan Potensi, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal’’ Tujuan : Meningkatkan investasi di Kabupaten Bogor. Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan investasi. Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV- 43

Misi Kedua ”Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan”. Tujuan : Meningkatnya

kerjasama

investasi

dengan

dunia

usaha,antar

daerah maupun Luar Negeri. Sasaran : 1. Meningkatkan kerjasama investasi 2. Meningkatkan kualitas data,informasi dan promosi. Misi Ketiga ”Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Perizinan” Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan. Sasaran : 1. Terlaksananya program peningkatan hasil kerja dan kualitas kerja Sumber Daya Manusia pelayanan perizinan; 2. Terbangunnya jaringan kerja pelayanan perizinan; 3. Terlaksananya peningkatan Sumber Daya Manusia yang prima dalam pelayanan perizinan.. Misi Keempat ”Meningkatkan kualitas Aparatur,

sarana prasarana dan

tertib

administrasi” Tujuan

:

Meningkatkan

Administrasi

dan

Kerumahtanggaan

Kantor. Sasaran : 1.

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

2. Meningkatnya sapras dan pemeliharaan sapras kantor 3. Meningkatnya disiplin pegawai BPT 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kantor 4.3

Strategi Dan Kebijakan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV- 44

pemerintah. Kebijakan

Menurut adalah

Undang-undang

arah/tindakan

yang

Nomor diambil

25

Tahun

oleh

2004,

Pemerintah

Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi dan kebijakan pada Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut : Strategi

1:

Meningkatkan upaya-upaya menarik minat investor ditekankan pada dua hal, yaitu: (1) penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi investor dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana, pemberian pelayanan perijinan secara profesional, transparan dan tepat waktu; serta (2) peningkatan kualitas sistem informasi, promosi dan kerjasama investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah.

Arah

kebijakan

dan

pelaksanaan

strategi ini termasuk ke dalam urusan penanaman modal. Strategi 2 :

Meningkatkan diprioritaskan

kualitas pada

pelayanan

perwujudan

perizinan

pelayanan

prima

perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah (penanaman modal). Strategi dan kebjakan tersebut dirumuskan dalam kerangka mewujudkan pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor.


IV- 45

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra BPT Kabupaten Bogor tahun 2013-2018, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/Kegiatan lokalitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan BPT Kabupaten Bogor tahun 2013-2018. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPT Kabupaten Bogor 2013-2018, lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel 5.1 (terlampir).


V- 46

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Peran perizinan dan penanaman modal dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja sebagai berikut ( Data Terlampir pada tabel 6).


VI- 47

BAB VII PENUTUP

Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Perizinan Terpadu, penyusunan program kerja bagi pejabat eselon III dan IV dan staf,

penguatan peran

stakeholders Badan Perizinan Terpadu maupun Pemerintah Kabupaten Bogor; serta merupakan dasar dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan maupun lima tahunan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor. Dengan tersusunnya Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ini akan meningkatkan kinerja Badan Perizinan Terpadu

dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

Badan

dalam

pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan, monitoring dan evaluasi penanaman modal di Kabupaten Bogor.

BUPATI BOGOR WAKIL,

Hj. NURHAYANTI


VI- 48

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

INDIKATOR

1

2 1 Jenis perizinan yang ditangani: Perizinan Usaha Perizinan Non Usaha

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

3 67

4 84

5 101

6 119

7 137

8

9

154

154

62 5

79 5

96 5

114 5

132 5

149 5

149 5

74,51

74,7

74,89

75,08

75,27

75,46

75,46

2

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan

3

Perizinan yang tersertifikasi ISO 2008-9001

20

28

35

42

49

58

58

4

Terselenggaranya outlet pelayanan perizinan

5

5

-

-

-

-

-

5

Terselenggaranya safari pelayanan perizinan

8

10

10

10

10

10

10

20

25

30

35

40

45

45

Tabel 2.3.1 REKAPITULASI IZIN TAHUN 2009-2012 Jenis izin Izin Lokasi (ILOK) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) IMBG Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Undang-Undang Gangguan (HO) Salon Type C & D Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) Izin Usaha Kepariwisataan (IUK) / TDUP Izin Pemakaian Tanah Daerah Milik Jalan (DAMIJA) Izin Pemakaian Tanah Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) Izin Pemakaian Tanah Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) Izin Optikal Izin Klinik Radiologi Izin Pemakaian Instalasi Penangkal Petir Sertifikat laik Sehat Depo Air Isi Ulang Sertifikat Kesehatan Makanan Jasa Boga dan Catering Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan Tanda Daftar Industri (TDI) Tanda Daftar Gudang (TDG) Izin Usaha Industri (IUI) Persetujuan Prinsip Industri (PPI) Izin Perluasan Industri (IPI) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persetujuan Prinsip Kawasan Industri (PPKI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Surat Keterangan Penyimpanan Barang Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Izin Pemakaian Air Tanah (IPk) / IUPPABT Izin Pengusahaan Air Tanah (IPh) / ABT Izin Pemakaian Air Tanah Eksplorasi (IPk-E) Izin Pengusahaan Air Tanah Eksplorasi (IPh-E) Izin Usaha Budidaya Ikan di Perairan Umum Izin Usaha Budidaya Kolam Air Deras Izin Usaha Budidaya Ikan Kolam Air Tenang Izin Usaha Budidaya Ikan Hias

2009 Berkas Masuk izin Tebit 34 720 11123 403 669 46

2010 Berkas Masuk izin Tebit 129 1671 21649 117 567 7672 78

2011 Berkas Masuk izin Tebit 988 127 23006 113 679 2483 119

2012 Berkas Masuk izin Tebit 699 111 18734 106 650 2469 144 216

321

23

124

52 24 8 1894 2193

76 39 15 3406 3104

35 85

65 109

102 5 67 39 12 3423 3613

68 10 75 40 8 2460 3745

62 49 285 1

248 37 149

1

1

Izin Usaha Penampungan Ikan Izin Usaha Budidaya Ternak Izin Usaha Pembibitan Rumah Potong Hewan (RPH) izin Laboratorium Klinik Swasta Izin Toko Obat Izin Usaha Obat Hewan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Izin Usaha Penggabungan (merger) Penanaman Modal Surat Pengantar Pengalihan Kepemilikan Asing Izin Pengambilan Air Bawah Tanah Izin Pengeboran Air Bawah Tanah Izin Klinik Izin Apotek Sertifikat laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga dan Catering Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran Surat Keterangan Penyimpanan Barang Surat Pengantar Pengalihan Kepemilikan Asing Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT)/BATRA

9

4 3 1

6 10

404 47

448 78

343 65

2013 Berkas Masuk izin Tebit 123 874 15827 52 747 5104 70 256

2 1 1

59 14 54 42 5 3297 3575

295 65 113 1 206

1

7 4

5

4 12 8

21

Tabel 2.3.2 REKAPITULASI INVESTASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2009-2012

Total Nilai Investasi PMA (Rupiah)

Total Nilai Investasi PMDN (Rupiah)

Jumlah Investasi (PMA + PMDN)

2009

857.230.000.000

673.377.000.000

2010

968.410.000.000

2011

Tahun

Jumlah Tenaga Kerja (Orang) PMA

PMDN

1.530.607.000.000

7,419

4,9

460.211.000.000

1.428.621.000.000

4,254

2,845

1.741.940.000.000

1.733.851.000.000

3.475.791.000.000

2,731

8,162

2012

1.784.510.000.000

628.810.000.000

2.411.320.000.000

7,929

4,147

2013

5.311.970.000.000

2.902.877.000.000

8.214.847.000.000

27,946

11,304

2009 s/d 2013

10.664.060.000.000

6.397.126.000.000

17.061.186.000.000

50,279

31,358

Jumlah Tenaga Kerja (Orang) (PMA + PMDN) 12,319 7,099 10,893 12,076 39,25 81,637

Tabel 2.3.3 REKAPITULASI INVESTASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2009-2012

NO JENIS IZIN

JUMLAH PERUSAHAAN

2009 TENAGA KERJA

NILAI INVESTASI

JUMLAH PERUSAHAAN

2010 TENAGA KERJA

NILAI INVESTASI

JUMLAH PERUSAHAAN

2011 TENAGA KERJA

2.428.728.150

58

NILAI INVESTASI

JUMLAH PERUSAHAAN

2012 TENAGA KERJA

589

4.211.734.750

134

1.299

11.967.124.050

101

2.626

1 TDI

32

2 IUI

39

3.617

114.363.234.043

31

2.460

73.786.987.600

89

9.427

239.777.064.362

101

2.626

3 IPI

5

485

22.862.300.841

6

575

20.849.613.700

10

1.343

44.749.613.000

9

234

4 PPI

10

406

13.649.376.000

19

702

55.733.391.000

48

2.959

142.613.484.220

43

1.118

3.461

34.610

3.368.604.573.058

3.288

32.880

2.604.128.941.148

3.593

93.418

3.575

38.936

3.523.186.300.108

3.569

47.908

3.043.236.226.780

3.847

100.022

5 SIUP JUMLAH

86

4.508

153.303.639.034

Catatan : untuk izin TDI, IUI, IPI dan PPI tahun 2010 hanya sampai bulan juni.

2012 NILAI INVESTASI 6.751.954.854 295.659.494.240 121.705.547.688 141.171.623.000

3.051.168.764.078 3.616.457.383.860

BADAN PERIZINAN TERPADU

Recommend Documents