BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

8.1

Indikator Kinerja Daerah Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan

secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator hasil (outcomes) organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kepuasan bagi masyarakat banyak. Penetapan indikator kinerja daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014, sebagaimana tertera pada tabel 8.4. Penjelasan isi tabel tersebut, sebagai berikut : 1.

Kolom 1 (Kode) diisi dengan kode Fungsi/ Urusan Pemerintah Daerah/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program.

2.

Kolom 2 (Fungsi/ Urusan Pemerintah Daerah/ Bidang Umum Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan), diisi dengan :

3.

-

Uraian nama fungsi

-

Uraian nama urusan pemerintah daerah (wajib/ pilihan)

-

Uraian nama bidang umum pemerintahan daerah

-

Uraian nama program

Kolom 3 (Indikator Kinerja/ Sasaran Hasil Pembangunan) diisi sebagai berikut : Indikator Kinerja Program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya bahan kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

4.

Kolom 4 (Tahun 2009-2014) diisi dengan akumulasi jumlah/ besaran target kinerja program dan kegiatan, serta akumulasi jumlah anggaran (biaya) yang dibutuhkan pada setiap program dan kegiatan.

Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009 – 2014

VIII - 1

5.

Kolom 5 (SKPD Penanggung jawab) diisi dengan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan bertanggung jawab dan melaksanakan program dan/ atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah jo. Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan capaian indikator kinerja makro ditampilkan pula untuk tahun

2004-2008 sebagai pembanding untuk tahun 2009 – 2014 sebagaimana dapat di lihat pada tabel 8.1. Tabel 8.1. Indikator Makro Kabupaten Lebak NO

INDIKATOR PEMBANGUNAN

2004 – 2008*

2009 – 2014

Rp. 3.703.797.000.000 Rp.6.749.936.000.000

Rp. 4.847.924.000.000 Rp. 10.673.874.000.000

Rp. 3.000.233 Rp. 5.467.929

Rp. 3.505.864 Rp. 7.719.005

4,07 %

4,60 %

67,04 %

68,84 %

1

PDRB (adh. Konstan Th.2000) PDRB (adh. Berlaku)

2

PDRB per Kapita (adh.Konstan) PDRB per Kapita (adh. Berlaku)

3

Laju Pertumbuhan Ekonomi

4

Indeks Pembangunan Manusia

5

Angka Kematian Bayi

42,27/1.000 KH

34,12/1.000 KH

6

Angka Kematian Ibu

246/100.000 KH

134,59/100.000 KH

7

Usia Harapan Hidup (UHH)

63,33 Tahun

64 Tahun

8

Angka Partisipasi Murni SD / MI

94,86 %

97%

9

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs

94,89 %

97 %

10

APK SMA / SMK / MA

30,63 %

60 %

Keterangan: 2004-2008, capaian Renstra Tahun 2004-2009 (kondisi tahun 2008) 2009-2014, target capaian RPJMD Tahun 2009-2014 (kondisi tahun 2014) Uraian lengkap mengenai pencapaian target tahunan dari indikator makro Kabupaten Lebak tercantum dalam table 8.2, sedangkan untuk penetapan indikator kinerja daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lebak dapat dilihat pada tabel 8.3 berikut ini.


VIII - 2

Tabel 8.2 Proyeksi Indikator Pembangunan di Kabupaten Lebak Tahun 2009 – 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Pembangunan PDRB (Adh. Konstan Th. 2000) PDRB (Adh. Berlaku Th. 2000) PDRB Per Kapita (Adh. Konstan Th. 2000) PDRB Per Kapita (Adh. Berlaku Th. 2000) Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Usia Harapan Hidup (UHH) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA

Tahun

Kondisi 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3.703.797 6.749.936

3.839.630 7.472.179

4.003.905 8.204.453

4.185.510 8.795.173

4.385.784 9.349.269

4.604.208 10.022.417

4.847.924 10.673.874

3.000.233

3.032.358

3.107.692

3.192.341

3.286.685

3.389.680

3.505.864

5.467.929

5.901.172

6.368.010

6.708.189

7.006.297

7.378.639

7.719.005

4,07

3,26

3,79

4,00

4,20

4,35

4,60

67,04%

67,30%

67,64%

67,94%

68,24%

68,54%

68,84%

42,27/1000 KH 246,00/100.000 KH 63,20 Tahun

40,82/1000 KH 219,85/100.000 KH 63,33 Tahun

39,41/1000 KH 201,73/100.000 KH 63,47 Tahun

38,03/1000 KH 184,15/100.000 KH 63,60 Tahun

36,69/1000 KH 167,11/100.000 KH 63,73 Tahun

35,39/1000 KH 150,60/100.000 KH 63,87 Tahun

34,12/1000 KH 134,59/100.000 KH 64 Tahun

94,86%

95,24%

95,59%

95,94%

96,29%

96,64%

97%

94,89%

95,24%

95,59%

95,94%

96,29%

96,64%

97%

30,63%

35,53%

40,42%

45,32%

50,21%

55,11%

60%


Ket.

VIII - 3

Tabel 8.3 Penetapan Indikator Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Lebak


VIII - 4


VIII - 5


VIII - 6


VIII - 7


VIII - 8

8.2

Indikasi Program Prioritas Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang

telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka disusunlah program-program prioritas pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang terkandung dalam 5 (lima) misi RPJMD, sebagai berikut : Misi I : Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Lebak yang produktif dan berdaya saing. 1) Bidang Pendidikan melalui program prioritas sebagai berikut : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun c. Program Pendidikan Menengah d. program pendidikan Non Formal e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan g. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2) Bidang Kesehatan melalui program prioritas sebagai berikut : a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat d. Program Pengembangan Lingkungan Sehat e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular f.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

g. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin h. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya i.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

j.

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

k. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak l.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

m. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan


VIII - 9

3) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui program prioritas sebagai berikut : a. Program Keluarga Berencana b. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR c. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga d. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 4) Bidang Ketransmigrasian melalui program prioritas transmigrasi regional. 5) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program prioritas penataan administrasi kependudukan. 6) Bidang Sosial melalui program prioritas sebagai berikut : a. Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial b. Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial c. Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya d. Program Pembinaan anak terlantar e. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma f. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo g. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 7) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui program prioritas sebagai berikut : a. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak b. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 8) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga melalui program prioritas sebagai berikut : a. Program peningkatan peran serta kepemudaan b. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga 9) Bidang Ketenagakerjaan melalui program prioritas sebagai berikut : a. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan


VIII - 10

b. Program

Peningkatan

kesempatan

kerja,

dengan

sasaran

meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa c. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 10) Bidang Kebudayaan melalui program prioritas pengelolaan keragaman budaya. Misi II : Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. 1) Bidang Pertanian melalui program prioritas sebagai berikut : a. Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan b. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan c. Peningkatan kesejahteraan petani d. Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan e. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian f.

Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

g. Peningkatan produksi hasil pertanian (peternakan) h. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2) Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan melalui program prioritas : a. Pengembangan perikanan tangkap b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan d. Pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan e. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan f.

Pengembangan budidaya perikanan

g. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar h. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan 3) Bidang kehutanan yang dilaksanakan melalui program program prioritas : a. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan b. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan


VIII - 11

4) Bidang Pariwisata yang dilaksanakan melalui program prioritas : a. Pengembangan pemasaran pariwisata b. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan 5) Bidang Koperasi dan Usaha Menengah melalui program prioritas sebagai berikut : a. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi b. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif c. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah d. Program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) 6) Bidang Perdagangan melalui program prioritas sebagai berikut : a. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri b. Program Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi c. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 7) Bidang Ketahanan Pangan yang dilaksanakan melalui program Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan. 8) Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui program prioritas : a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi c. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Misi III : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah. Kebijakan : 1) Bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan melalui program prioritas : a. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan c. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan d. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan f.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

g. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ


VIII - 12

h. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas i.

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

j.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

k. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya l.

Program Pengendalian Banjir

2) Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang dilaksanakan melalui program prioritas pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 3) Bidang Perumahan dilaksanakan melalui program prioritas sebagai berikut : a. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan b. Program Lingkungan Sehat Perumahan c. Program Pengembangan Perumahan d. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan f.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Misi IV : Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan : 1) Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan melalui program prioritas : a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam c. Program Rehabilitasi hutan dan lahan d. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan e. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) f.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

g. (sasaran 19) h. Program Rehabiltasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam i.

Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

j.

Program Peningkatan pengendalian polusi

k. Program Efektifitas Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009 – 2014

VIII - 13

l.

Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

m.

Program Penelitian dan Pengendalian Geologi dan Air Tanah

4) Bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan melalui program Perencanaan Tata Ruang. . Misi V

: Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.

Kebijakan : 1) Bidang

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan b. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur c. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa d. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur e. Program Pendidikan kedinasan f. Program Pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan g. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah h. Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah i. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH j. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan k. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah l. Program Perencanaan Pembangunan Daerah m. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi n. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam o. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah p. Program

Pembinaan

dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan

kabupaten/kota q. Program meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat r. Program Pengembangan komunkasi, informasi dan media massa s. Program Pengembangan data/informasi/ statistik daerah t. Program Pengembangan Data/ Informasi Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009 – 2014

VIII - 14

u. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi v. Program penataan peraturan perundang-undangan w. Program Kerjasama Pembangunan 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan melalui program prioritas : a. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan b. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan c. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 3) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan melalui program prioritas sebagai berikut : a. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal b. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) c. Program pendidikan politik masyarakat d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

8.3

Indikator Kinerja Daerah Dalam merumuskan kerangka pendanaan bagi program dan kegiatan tahun

2009-2013, Pemerintah Kabupaten Lebak senantiasa berpedoman pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yang mensyaratkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas perencanaan anggaran, serta menjamin efektifitas, efisiensi, logis, dan realistis dalam penggunaannya sehingga pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian program prioritas pembangunan menjadi layak dikedepankan. Selain berorientasi pada program prioritas pembangunan, kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Lebak juga diupayakan untuk mendorong pencapaian target-target indikator makro sepertilaju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan mencapai 5% pada tahun 2013, dengan diiringi angka IPM yang menembus

68,84

dan

meningkatnya

angka

harapan

hidup

hingga

64

tahun.Sedangkan APM SD/MI hanya ditarget 98% mengingat keberadaan Masyarakat Baduy.


VIII - 15

Pencapaian program prioritas pembangunan dan target-target indikator makro dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif padapembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan bidangpenunjang lain, dengan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dasar pemerintah daerahseperti belanja gaji dan tunjangan serta belanja tetap (fixed cost). Secara umum kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut: 1. Prioritas anggaran diarahkan pada pelaksanaan urusan wajib dan pilihan pemerintahan

yang

menjadi

prioritas

pembangunan

guna

mendukung

pencapaian visi dan misi Bupati; 2. Kegiatan-kegiatan yang berorientasipada pemenuhan belanja tetap (fixed

cost),

Insentif

Berbasis

Kinerja,

dan

komitmen

pembangunan

yang

berkelanjutan (multi years) tetap menjadi prioritas pertama dalam anggaran belanja; 3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk kepentingan publik yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum; 4. Pengalokasian anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Anggaran APBD Kabupaten dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau; 5. Anggaran belanja bidang kesehatan didorong untuk upaya peningkatan pelayanan kesehatan, terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak,termasuk perbaikan fasilitas kesehatan; 6. Dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, anggaran belanja diarahkan pada pengembangan aktivitas ekonomi lokal di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, serta penguatan struktur ekonomi perdesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan dukungan infrastruktur perdesaan yang memadai; 7. Untuk menjaga daya dukung lingkungan, Pemerintah Kabupaten Lebak mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, mempertahankan fungsi kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi sumber daya alam;


VIII - 16

8. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja yang terukur dan telah disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran; 9. Efisiensi belanja dilakukan dengan melaksanakan properbudgeting melalui

costbenefitanalysis sehingga tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah dapat terpetakan; 10. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengalokasikan pembayaran hutang dan belanja bunga pada Bank JabarBanten berdasarkan perjanjian pinjaman daerah; c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk pemberian bantuan kepada organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat; d. Mengalokasikan

belanja

hibah

yang

diperuntukkan

bagi

lembaga/organisasi dan kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan; e. Mengalokasikan belanja tidak terduga sebagai bentuk antisipasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial. f.

Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa yang dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal desa;

g.

Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada partai politik yang diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak. Rincian pagu anggaran selengkapnya disajikan dalam tabel Indikasi

Rencana Program Prioritas berikut ini.


VIII - 17

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Recommend Documents