BAB VII STANDAR PENGELOLAAN Bagian Kesatu Tata Kelola
Pasal 34 Pengelolaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Pasal 35 Pengelolaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dipimpin oleh Rektor sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.
Pasal 36 (1) Pengambilan keputusan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di bidang akademik dilakukan oleh rapat senat yang dipimpin oleh Ketua Senat. (2) Pengambilan keputusan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di bidang nonakademik dilakukan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) yang dihadiri oleh Rektorat. (3) Rapat senat dan Badan Pelaksana Harian (BPH) dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.
Pasal 37
(1) Universitas harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: a. Kurikulum Universitas dan silabus;
18
b. Kalender akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; c. Struktur organisasi Universitas; d. Pembagian tugas dosen; e. Pembagian tugas karyawan; f. Peraturan akademik; g. Kebijakan akademik h. Standar akademik i. Tata tertib Universitas, yang minimal meliputi tata tertib dosen, karyawan dan mahasiswa, serta Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; j. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan universitas dan hubungan antara warga universitas dengan masyarakat; k. Biaya operasional Universitas. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, d, e, f, dan i, h diputuskan oleh rapat senat dan ditetapkan oleh Rektor. (3). Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b diputuskan dan ditetapkan oleh Wakil Rektor 1. (4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan j diputuskan oleh BPH dan ditetapkan oleh Rektor. (5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g ditetapkan oleh Rektor setelah mempertimbangkan masukan dari rapat senat dan BPH. (6) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir j ditetapkan oleh Rektor.
Pasal 38 (1) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari renstra Universitas yang meliputi masa 4 (empat) tahun. (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kalender akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur; b. Jadwal penyusunan kurikulum universitas untuk tahun ajaran berikutnya; c. Mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, dan semester genap.
19
d. Penugasan dosen pada mata kuliah dan kegiatan lainnya; e. Buku teks mata kuliah yang dipakai pada masing-masing mata kuliah; f. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran; g. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai; h. Program peningkatan mutu dosen dan karyawan yang meliputi sekurangkurangnya jenis, durasi, peserta, penyelenggara program, rencana pelaksanaan dan target hasil dari kegiatan tersebut; i. Jadwal rapat senat, rapat konsultasi universitas dengan wali mahasiswa, dan rapat universitas dengan Badan Pelaksana Harian (BPH); j. Jadwal rapat Dosen dan rapat Senat Akademik untuk jenjang pendidikan tinggi; k. Rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas untuk masa kerja satu tahun; l. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja universitas untuk satu tahun terakhir. (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh Rektor.
Pasal 39 (1) Pengelolaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. (2) Pelaksanaan
pengelolaan
Universitas
Muhammadiyah
Sidoarjo
dipertanggungjawabkan oleh Rektor kepada senat universitas dan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Pasal 40 (1) Pelaporan dilakukan oleh Dosen, Karyawan, Biro/Lembaga, Dekan, dan Rektor. (2) Laporan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (3) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan
pendidikan,
termasuk
memberikan
sanksi
atas
pelanggaran
yang
ditemukannya.
20
Bagian kedua Sistem Informasi
Pasal 41 (1) Sistem informasi harus mendukung pengelolaan dan pengembangan program serta untuk kegiatan operasional untuk mewujudkan manajemen pendidikan yang effektif dan effisien. (2) Sistem informasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo terdiri atas pengumpulan data, analisa, penyimpanan, presentasi data dan informasi untuk digunakan bagi pihak yang berkepentingan. (3) Sistem informasi harus didukung dengan piranti perangkat keras dan perangkat lunak serta sumber daya manusia yang kompeten. (4) Sistem informasi harus memuat data – data: a. Kemahasiswaaan b. Sumber daya manusia c. Sarana dan prasarana d. Administrasi dan keuangan e. Data akademik f. Data alumni (5) Universitas, Fakultas, Program studi harus menjamin ketersediaan sarana informasi dan akses bagi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Bagian Ketiga Sistem Penjaminan Mutu
Pasal 42 (1) Evaluasi kinerja pendidikan dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. a. Evaluasi pihak internal dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Tim Penjaminan Mutu Program studi (TPMP). b. Evaluasi pihak eksternal dilakukan oleh pemerintah dan atau Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, International Organization for Standardization (ISO).
21
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. tingkat kehadiran mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan; b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler; c. hasil belajar mahasiswa, d. kelulusan; e. realisasi anggaran; f. Status akreditasi (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (4) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 2 dilakukan sekurang kurangnya sekali dalam setahun. (5) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sekurang-kurangnya: a. Tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional; b. Tingkat relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan kompetitif; c. Tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan; d. Tingkat efisiensi dan produktivitas pendidikan; e. Tingkat daya saing pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global. (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Kementrian Pendidikan Nasional. (7) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3), Menteri melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai: a. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional; b. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan berdayasaing; c. Tingkat mutu dan daya saing pendidikan lokal, nasional, dan global; d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan; e. Tingkat pemerataan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan; dan f. Tingkat efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas pendidikan nasional.
22
