STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
KodeDokumen : Revisi ke
:
Tanggal
: 15 April 2015
DiajukanOleh
: Tim PenjaminanMutu
Disetujui oleh
: Direktur
Naproni, S. T. , M. Kom. NIK. 0106003
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) AKMI BATURAJA 2015
SPMI-AKMI REVISI KE-
TANGGAL
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SPMI-AKMI/STD/
DISETUJUI OLEH: DIREKTUR
Naproni, S.T., M.Kom.
1. Defenisi Istilah Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. (Menristekdikti, pasal38). 2. Rasional Standar Dikti Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
Berdasarkan peraturan menteri riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, disebutkan bahwa Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 menyatakan: Pasal39 (1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi. (2) Unit Pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajarandalam setiap mata kuliah; b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
c. d.
e.
Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
(3) Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
3. Pernyataan Isi Standar Dikti a. Melakukan penyusunan kurikulum bersama stake holder guna mendapatkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan dan menyusun rencana pembelajaran secara periodik. b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan misi program studi yang telah ditetapkan; c. Melakukan evaluasi terhadap kurikulum dan rencana pembelajaran bekerjasama dengan badan penjamin mutu secara periodik.
d. Melakukan pelaporan terhadap pengelolaan pembelajaran setiap semester dan bekerja sama dengan bagian pengolahan data elektronik. 4. Strategi Pencapaian Standar Dikti a. Pengelola program studi menggundang stake holder dalam hal ini dosen, mahasiswa, yayasan dan para pengguna lulusan untuk merumuskan kurikulum yang sesuai dengan misi program studi. b. Pimpinan Akademi melakukan koordinasi dengan Pengelola unit program studi untuk memenuhi standar pengelolaan pembelajaran yang belum terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan. c. Pimpinan Akademi memberikan tugas kepada Badan Penjamin Mutu untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap standar pengelolaan pembelajaran. d. Pimpinan pengelola unit program studi bekerjasama dengan sekretaris unit program studi melakukan evaluasi secara periodik tentang standar kurikulum dan standar rencana pembelajaran. e. Pengelola Unit program studi melakukan kerjasama dengan bagian pengolahan data elektronik untuk membuat laporan setiap semester yang nantinya laporan tersebut akan diunggah pada pangkalan data 5. Indikator Pencapaian Standar Dikti a. Terbentukknya kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi program studi serta terbentuknya rencana pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; b. Tercapainya penyelenggaraan menyelenggarakan program pembelajaran program studi sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan ; c. Badan penjamin mutu membuat hasil evaluasi pengelolaan pembelajaran secara periodik dalam bentuk laporan audit tahunan pengelolaan pembelajaran. d. Pelaporan terhadap pengelolaan pembelajaran yang diunggah pada pangkalan data setiap semester berjalan dengan baik 6. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dikti a. Yayasan sebagai pemilik akademi b. Direktursebagaipimpinanakademi c. PembantuDirektur I d. Kepala Program Studi e. Civitas akademika f. Pengguna lulusan 7. Referensi a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang
b. c. d. e.
f.
Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2013 Tentang Pendidikan TInggi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor 49 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010
