STANDAR 8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STANDAR 8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN Standar pembiayaan pembelajaran adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar pembiayaan terdiri dari: 1.

Standar biaya investasi perguruan tinggi

2.

Standar biaya operasional perguruan tinggi

3.

Standar biaya personal mahasiswa

STANDAR 1-‐8 – PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 1

STANDAR BIAYA INVESTASI PERGURUAN TINGGI 1.Visi dan Misi POLNAM

Visi Politeknik Negeri Ambon: “Menjadikan Politeknik Negeri Ambon sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi yang Profesional, Unggul dan Berintegritas berorientasi Kepulauan”. Misi Politeknik Negeri Ambon: 1. Menyelenggarakan sistem Pendidikan Tinggi Vokasi yang menghasilkan lulusan berkualitas, inovatif dan berdaya saing. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS sebagai bentuk pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat kepulauan. 3. Menyelenggarakan sistem pengelolaan pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata pamong dan tata kelola.

2. Rasional

Dalam penyelenggaraan kegiatan Polnam, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan. pembiayaan penyelenggaraan Polnam membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat berjal;an sesuai hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi serta tujuan Polnam, transparan, akuntabel dan bermutu. Salah satu dari pembiayaan Polnam adalah biaya investasi. Para penganut teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan Standar Biaya Investasi.

3. Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar

1. 2. 3. 4.

4. Definisi Istilah

Biaya investasi Perguruan Tinggi adalah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap dari Perguruan Tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Biaya penyediaan sarana dan prasarana mencakup bangunan, perabotan, peralatan (perangkat keras dan lunak), dan sistem pengamanan aset kampus: a. Perlu adanya sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan,

Direktur Politeknik Negeri Ambon\ Pembantu Direktur I Pembantu Direktur II\ Ketua Jurusan/Program Studi

2 STANDAR 1-‐8 – PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

2.

3. 4. 5.

pemeliharaan, penghapusan, serta pemutahiran. b. Perlu adanya panduan khusus mengenai kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk sistem klasifikasi, inventarisasi dan informasi keberadaannya. c. Bentuk kepemilikan lain seperti sewa, pinjam atau hibah harus dinyatakan dalam surat kesepakatan antara POLNAM dan pihak terkait dengan kepastian hukum yang jelas. Biaya pengembangan sumber daya manusia harus diperuntukkan bagi pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan serta mahasiswa yang berprestasi. Biaya modal kerja tetap harus tersedia setiap saat bila dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan. Pelaporan harus dilakukan terhadap setiap biaya yang telah dikeluarkan paling lambat 1 minggu setelah selesainya kegiatan tersebut oleh pelaksana kegiatan Evaluasi dilakukan oleh Pembantu Bidang II per bulan, triwulan, semesteran dan per tahun terhadap fasilitas yang digunakan jurusan.

6. Strategi

Biaya investasi disusun berdasarkan urutan prioritas yang telah direncanakan oleh pimpinan POLNAM/jurusan/unit dalam RKAT/RKT.

7. Indikator

Adanya perencanaan dan pertanggungjawaban secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

8. Dokumen Terkait

1. 2. 3. 4.

9. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Undang-undang Perguruan Tinggi Tahun 2012 4. Renstra Polnam

Rencana Kinerja Tahunan Pengukuran Pencapaian Sasaran Pengukuran Kinerja Kegiatan LAKIP


STANDAR BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI 1. Visi dan Misi POLNAM


2. Rasional

Untuk menwujudkan Visi, Misi dan tujuan Politeknik Negeri Ambon yakni, antara lain, mencerdaskan generasi muda melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif, jelas dibutuhkan biaya operasi. Terdapat korelasi antara biaya operasi terhadap mutu proses belajar mengajar. sehubungan dengan itu maka ditetapkan Standar Biaya Operasi.


2. 3. 4. 5.

4. Definisi Istilah

Biaya operasional perguruan tinggi meliputi : a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.


1. Standar biaya operasi pendidikan harus ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). 2. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan harus diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sehingga mereka dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya. 3. Usaha kesejahteraan harus meliputi Askes, Asuransi Kecelakaan Kerja, Taspen, Taperum, Cuti, kemudahan transportasi, kemudahan alat pembelajaran, orang sakit, meninggal dunia, dll. 4. Pembayaran uang lauk pauk harus dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berjalan. 5. Pembayaran tunjangan serdos harus dilakukan pada tanggal

Direktur Politeknik Negeri Ambon Pembantu Direktur I Pembantu Direktur II Ketua Jurusan/Program Studi


5 setiap bulan. 6. Pembayaran gaji harus dilakukan pada tanggal 1 setiap bulan. 7. Pembayaran operasional pelaksanaan wisuda harus dilakukan 1 bulan sebelum wisuda diadakan. 8. Pembayaran honor tim/panitia harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah selesai kegiatan tersebut. 9. Pembayaran biaya perjalanan dinas meliputi lumpsum, tiket, akomodasi, transportasi harus dibayarkan 2 hari sebelum keberangkatan, sesuai peraturan dan golongan. 10. Pembayaran penelitian harus dilakukan tahap 1 pada bulan Juni dan tahap 2 pada bulan oktober tahun berjalan. 11. Pembayaran Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan tahap 1 pada bulan Juni dan tahap 2 pada bulan oktober tahun berjalan. 12. Pembayaran lembur tenaga kependidikan harus dibayarkan setelah kegiatan dilakukan. 13. Pelaporan harus dilakukan terhadap setiap biaya yang telah dikeluarkan paling lambat 1 minggu setelah selesainya kegiatan tersebut oleh pelaksana kegiatan. 14. Biaya operasional pimpinan dan unit-unit Pengelola POLNAM dibayar paling lambat setiap tanggal 10 bulan berjalan. 15. Evaluasi biaya operasional dilakukan oleh Pembantu Bidang II/Jurusan per bulan, triwulan, semesteran dan per tahun. 6. Strategi

7. Indikator 8. Dokumen Terkait

9. Referensi

1. Dana pendidikan harus ditingkatkan secara siginifikan minimal 25% per tahun. 2. Penggalangan usaha dana dari sumber intern dan ekstern. 3. Pembayaran biaya operasional dilakukan tepat waktu. 1. Adanya kepuasan tentang kesejahteraaan dari tenaga pendidik dan kependidikan. 2. Kegiatan berjalan lancar dan tidak terburu-buru. 1. Absensi tenaga pendidik dan kependidikan 2. Absensi mengajar 3. Absensi ujian tugas akhir 4. Absensi seminar proposal 5. Berita cara pemeriksaan 6. Berita acara mengawas ujian akhir semester 7. Kontrak penelitian 8. Kontrak pengabdian kepada masyarakat. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-undang Perguruan Tinggi Tahun 2012 Pasal 83 s.d. 89. 3. Renstra POLNAM 2013-2017


STANDAR BIAYA PERSONAL MAHASISWA 1. Visi dan Misi POLNAM


2. Rasional

Untuk kelancaran pembiayaan proses belajar mengajar, operasional maka diperlukan penerimaan dari mahasiswa yang merupakan biaya personal. Biaya personal ini ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan lembaga dalam menyerap dana yang lalu, kemampuan orangtua, kemahalan wilayah. Agar tidak melampaui hal-hal tersebut maka ditetapkan standar biaya personal.


1. 2. 3. 4. 5.

Direktur Politeknik Negeri Ambon Pembantu Direktur I Pembantu Direktur II Ketua Jurusan/Program Studi Mahasiswa

4. Definisi Istilah

Biaya personal mahasiswa adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.


1. Pembayaran ujian masuk mahasiswa harus ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya masuk PT lain. 2. Pembayaran Orientasi Sosialisasi Kehidupan Kampus (OSKK) harus ditetapkan dengan memperhitungkan semua biaya yang termasuk dalam kegiatan OSKK dan memperhatikan biaya OSKK tahun lalu, seperti jaket mahasiswa, baju kaos POLNAM, dan konsumsi. 3. Pembayaran uang pendaftaran harus dilakukan tepat waktu, tanpa membuka waktu perpanjangan agar perkuliahan berjalan tepat waktu sesuai dengan politeknik yang lain di Indonesia. 4. Pembayaran kartu mahasiswa dan perpustakaan POLNAM harus dilakukan dan mahasiswa menerima bukti/kartu tersebut. 5. Pembayaran kartu asuransi kecelakaan harus dilakukan dan POLNAM turut bertanggungjawab bila terjadi kecelakaan


6. 7. 8. 9.

terhadap mahasiswa tersebut. Pembayaran biaya wisuda dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian tugas akhir. Pembayaran sewa pakaian wisuda harus dilakukan kepada pengelola/dharma wanita dengan mempertimbangkan uang jaminan. Pembayaran pakaian seragam/praktek harus dilakukan dalam semester kedua. Pembayaran ujian toefl dan ujian kompetensi harus dilakukan pada semester terakhir.

6. Strategi

Tidak diadakan perpanjangan waktu pembayaran agar mahasiswa membayar tepat waktu

7. Indikator

1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien 2. Kelancaran proses belajar mengajar, bahan praktek, peminjaman buku di perpustakaan, p[engurusan asuransi kecelakaan, OSKK, seminar, ujian tugas akhir, wisuda.

8. Dokumen Terkait

1. Kwitansi pembayaran pada Institusi 2. Kwitansi pembayaran pada Jurusan 3. Slip, kuitansi, bukti transfer pembayaran. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-undang Perguruan Tinggi Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Renstra Polnam 2013-2017

9. Referensi


STANDAR 8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Recommend Documents