STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/7/2017
Tanggal terbit : 05 Januari 2017
Revisi: 05
Halaman 8 dari 8
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/7/2017
1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta
Tanggal terbit : 05 Januari 2017
Revisi: 05
Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang
unggul,
kompetitif
dan
bertaraf
internasional tahun 2035 Misi : 1.
Menyelengarakan tinggi
kesehatan
program yang
pendidikan unggul
dan
kompetitif sebagai center of excellent 2.
Menyelenggarakan
penelitian
yang
mendukung program pendidikan 3.
Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah
4.
Menyelenggarakan penyelenggaraan
tata
kelola
pendidikan
yang
akuntabel dengan jaminan mutu 5.
Mengembangkan
kemitraan
dengan
berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6.
2. Rasional
Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan standar pengelolaan Poltekkes Surakartayang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi institusi pendidikan tenaga kesehatan sehingga lulusan yang berkualitas dan mandiri dapat dihasilkan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan
Halaman 8 dari 8
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/7/2017
Tanggal terbit : 05 Januari 2017
Revisi: 05
tuntutan kepuasan masyarakat maupun tuntutan program pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. 3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar
1.
Direktur Poltekkes Surakarta
2.
Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi
3.
Pemangku kepentingan internal
4. Definisi Istilah
1. Pemangku kepentingan internal: tenaga pendidik, non kependidikan, dan mahasiswa. 2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasiprofesi, dunia usaha,pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/ wali mahasiswa, masyarakat secara umum. 3. Standar pengelolaan: adalah standar yang menguraikan kegiatan managerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasiserta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 4. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 5.
Statuta: pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangakan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Poltekkes Surakarta.
6. Jurusan: unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu kesehatan, pengetahuan, dan teknologi tertentu sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi. 7. Program Studi: kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar
Halaman 8 dari 8
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/7/2017
Tanggal terbit : 05 Januari 2017
Revisi: 05
mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. 8. Senat: badan normatif dan perwakilan tertinggi di Poltekkes Surakarta 9. Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan di Poltelkkes Surakarta dengan tugas utama menstransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 10. Mahasiswa: peserta didik yang terdaftar dan belajar di Poltekkes Surakarta 5. Pernyataan Isi Standar
1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi atau perguruan tinggi dan Jurusan/Program Studi 2. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun perencanaan program institusi (Visi, misi, tujuan, strategi pencapaian, rencana kerja) a. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi bersama senat harus menyusun visi misi dan statuta Poltekkes Surakarta dan akan dievaluasi setiap 4 tahun b. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan tujuan dan sasaran institusi Poltekkes Surakarta yang akan dievaluasi setiap tahun c. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan strategi pencapaian setiap tahun d. Poltekkes Surakarta harus mempunyai rencana strategi 5 tahun dan rencana kerja setiap tahun 3. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun Pengorganisasian Institusi Pendidikan
Halaman 8 dari 8
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/7/2017
Tanggal terbit : 05 Januari 2017
Revisi: 05
a. Poltekkes Surakarta harus mempunyai pedoman pengelolaan Poltekkes Surakarta yang akan dievaluasi setiap tahun. b. Direktur harus menetapkan struktur organisasi Poltekkes Surakarta yang akan dievaluasi setiap tahun. c. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus mengelola pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, kurikulum dan pembelajaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sistem informasi, kemitraan dan peran serta masyarakat yang akan dievaluasi setiap tahun. 4. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus melaksanakan program-program Institusi Pendidikan a. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan persyaratan calon mahasiswa baru setiap tahun. b. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan mekanisme seleksi dan waktu pendaftaran mahasiswa baru setiap tahun. c. Mahasiswa harus melakukan pembayaran SPP dan mengisi KRS sebelum semester dimulai. d. Ketua Jurusan/Prodi harus mengelola pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (laboratorium, workshop, klinik dan perpustakaan) serta kegiatan penunjang kemahasiswaan setiap semester. e. Ketua Jurusan/Prodi harus mengembangkan minat dan bakat untuk mahasiswa baru. f. Ketua Jurusan/Prodi harus mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa tiap tahun.
Halaman 8 dari 8
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/7/2017
Tanggal terbit : 05 Januari 2017
Revisi: 05
g. Kegiatan kemahasiswaan harus didukung dengan fasilitas penunjang dan organisasi yang mengelola untuk dapat menampung berbagai aspirasi mahasiswa yang sangat beragam tiap tahun. h. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus membuat kebijakan dalam menciptakan suasana akademik dan melakukan evaluasi yang akan dievaluasi setiap tahun. i. Direktur harus mengelola secara profesional sumber daya perguruan tinggi untuk selalu mengembangkan IPTEK melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat j. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun persyaratan rekruitmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baru. k. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan penempatan pada tugas dan jabatan yang sesuai. l. Direktur harus melakukan penyusunan jenjang karier. m. Direktur harus membuat pemetakan pelatihan dan penguatan kapasitas diri. n. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus mengawal penegakan disiplin, pemberian penghargaan, dan persiapan pensiun. o. Pengembangan sumber daya manusia harus didukung dengan sistem administrasi yang rapi yang memungkinkan semua pihak untuk memperoleh akses informasi yang terkait dengan rencana pengembangan karir masingmasing.
Halaman 8 dari 8
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/7/2017
Tanggal terbit : 05 Januari 2017
Revisi: 05
p. Manajemen keuangan harus didukung dengan administrasi yang rapi, khususnya terkait dengan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta akuntabilitas publik yang dituntut masyarakat. 5. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Institusi Pendidikan a. Poltekkes Surakarta harus mempunyai sistem penjaminan mutu internal, yang terdiri atas penetapan standar, pelaksanaan standar, pengendalian dan mengembangkan standar Poltekkes Surakarta yang akan dievaluasi setiap satu tahun. 6. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib: a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
Halaman 8 dari 8
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/7/2017
Tanggal terbit : 05 Januari 2017
Revisi: 05
f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 7. Unit Pengelola Program studi wajib: a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 6. Strategi
1. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan berkoordinasi dengan senat dalam pengelolaan Poltekkes Surakarta 2. Direktur, Ketua Jurusan/Prodi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, dan stakeholder.
7. Indikator 8. Dokumen Terkait
9. Referensi
Pengelolaan Poltekkes Surakarta tercapai 100% setiap akhir tahun. 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: a. Formulir-formulir b. Standar pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) pengelolaan 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
Halaman 8 dari 8
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/7/2017
Tanggal terbit : 05 Januari 2017
Revisi: 05
2.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 855/MenKes/SK/IX/2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan.
3.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
4.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
5.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan Standar Pengelolaan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010
8.
Halaman 8 dari 8