BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR DAN ASPEK UTAMA Program dan kegiatan disusun berdasakan isu permasalahan dan strategi penanganan yang telah dirumuskan sebelumnya. Program dan kegiatan tersebut sudah diklasifikasikan menurut program dan kegiatan teknis operasional, manajemen/ kelembagaan, dan pembiayaan. 5.1.1. Program dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Berdasarkan pada beberapa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan air limbah maka dapat dirumuskan isu strategis yaitu pengelolaan air limbah (rumah tangga dan industri) yang belum ramah lingkungan. Dalam arti, limbah yang dihasilkan belum sepenuhnya dikelola dengan benar sehingga masih menimbulkan pencemaran lingkungan. Beberapa program dan kegiatan dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan sistem pengelolaan limbah terpadu, kegiatannya antara lain: a) Penyusunan Masterplan Air Limbah sebagai dokumen yang berisi rencana penataan akses pelayanan air limbah, baik melalui sistem on-site maupun off site di perkotaan dan perdesaan. Dokumen ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. 2. Pengadaan sarana prasarana pengelolaan air limbah a) Pembangunan pengelolaan air limbah secara on site atau off site b) Pembangunan IPLT 3. Pengadaan sarana prasarana sanitasi a) Pembangunan jamban pribadi maupun komunal

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Rembang

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

V-1

4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah a) Sosialisasi pengelolaan air limbah rumah tangga b) Pembuatan biogas untuk daerah komunal (Pesantren, industri tahu, peternakan dll). 5. Peningkatan peran instansi terkait dalam penegakan peraturan a) Penyusunan peraturan wajib AMDAL bagi industri b) Monitoring dan pengawasan pengelolaan limbah industri c) Bimbingan Teknis Dokumen UKL/UPL terhadap perusahaan. 6. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan jamban a) Sosialisasi untuk tidak BAB di sembarang tempat 7. Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan sanitasi, baik masyarakat maupun industri. a) Penyediaan kredit mikro, insentif, kemitraan, swasta, pemerintah, mengadakan arisan jamban. b) Pemberian subsidi untuk pembangunan jamban komunal c) Pemberian subsidi untuk pembuatan IPAL Tabel V.1 Program dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Rembang No

Strategi

Program

Kegiatan

Teknis Operasional 1.

Penataan akses pelayanan air limbah baik melalui sistem onsite maupun off-site di perkotaan dan perdesaan.

Perencanaan sistem pengelolaan limbah terpadu

Penyusunan Masterplan Air Limbah

Pengadaan sarana prasarana pengelolaan air limbah

Pembangunan pengelolaan air limbah secara on site atau off site Pembangunan jamban pribadi maupun komunal Pembangunan IPLT

Pengadaan sarana prasarana sanitasi Pengadaan sarana prasarana pengelolaan air limbah Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah.

Pembuatan biogas untuk daerah komunal (Pesantren, industri tahu, peternakan dll).

Manajemen/ Kelembagaan 2.

Peningkatan keterpaduan perencanaan pengelolaan air limbah dengan perencanaan penataan ruang dan infrastruktur kota lainnya.

Perencanaan sistem pengelolaan limbah terpadu



Penyusunan Masterplan Air Limbah

V-2

No 3.

Strategi Penguatan kapasitas kelembagaan dan perundangundangan

Program Peningkatan peran instansi terkait dalam penegakan peraturan

Kegiatan Penyusunan peraturan wajib AMDAL bagi industri Monitoring dan pengawasan pengelolaan limbah industri

4.

5.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah. Perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah.

Sosialisasi pengelolaan air limbah rumah tangga

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan jamban

Sosialisasi untuk tidak BAB di sembarang tempat

Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan sanitasi, baik masyarakat maupun industri

Penyediaan kredit mikro, insentif, kemitraan, swasta, pemerintah, mengadakan arisan jamban. Pemberian subsidi untuk pembangunan jamban komunal

Pembiayaan 6.

Peningkatan pembiayaan pembangunan sanitasi

Pemberian subsidi untuk pembuatan IPAL Sumber: Penyusun, 2010

Matriks strategi, program, dan kegiatan untuk masing-masing zona kawasan dapat dilihat pada Lampiran. 5.1.2. Program dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Berdasarkan pada beberapa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan jaringan persampahan maka dapat dirumuskan isu strategis yaitu belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana pengelolaan sampah, baik TPA, sapras pengangkutan maupun sapras pengolahan sampah. Hal ini terbukti dari cakupan pelayanan persampahan yang hanya di sebagian kecamatan di Kabupaten Rembang, serta masih banyaknya timbulan sampah yang belum terangkut. Sebagai gambaran yang akan datang sesuai dengan standar yang ideal untuk TPA di kabupaten Rembang dengan bentang barat-timur 49 km dan utara-selatan 30 km, maka akan membutuhkan 3 lokasi TPA. Konsep ini sudah tertuang dalam RTRW Kabupaten Rembang 2008 – 2027. Ketiga TPA tersebut adalah:



V-3

• TPA Desa Landoh (yang sekarang ada) akan melayani Kecamatan Rembang, Kaliori dan Sulang; • Rencana TPA Sidomulyo - Sedan ditempatkan di Kecamatan Pamotan akan melayani Kecamatan Kragan, Sarang, Sedan dan Sale ; • Rencana TPA Kalitengah - Pancur ditempatkan di Kecamatan Pancur akan melayani Kecamatan Lasem, Sluke, Pancur, Pamotan dan Gunem. Beberapa program dan kegiatan dalam pengelolaan jaringan persampahan di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut: Tabel V.2. Program dan Kegiatan Pengelolaan Jaringan Persampahan di Kabupaten Rembang No

Strategi Teknis Operasional

a.

Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana TPA secara terpadu di beberapa kawasan wilayah Kabupaten Rembang.

b.

Pengelolaan sampah dari sumbernya

Program Peningkatan kinerja TPA yang sudah ada Pembangunan TPA baru

Pelaksanaan program 3R

Kegiatan Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam TPA. Kajian dan studi pembangunan TPA (FS, DED) Pembangunan fisik TPA Pengadaan sarana dan prasarana TPA Studi pengelolaan sampah melalui 3R Pengadaan lahan untuk TPST Pembangunan TPST Pengadaan peralatan.

d.

e.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengangkutan dan pengolahan sampah. Fasilitasi pemasaran hasil daur ulang sampah

Penambahan sarana dan prasarana pengangkutan dan pengolahan sampah.

Pengadaan sarana dan prasarana pengangkutan dan pengolahan sampah.

Pengembangan pemasaran hasil pengolahan sampah.

Bantuan penyaluran hasil komposting berupa pupuk ke instansi/ lembaga/ pengguna Perluasan jangkauan pemasaran hasil komposting maupun daur ulang sampah ke daerah lain di luar Kab Rembang

Sosialisasi program 3R

Sosialisasi program 3R per kecamatan

Manajemen/ Kelembagaan f.

Peningkatan peran serta masyarakat melalui pendekatan 3R dalam pengelolaan sampah ramah lingkungan



V-4

No g.

h.

Strategi Peningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan Pembiayaan

Program Sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan

Kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan melalui pertemuan warga

Pengalokasian dana untuk pengembangan 3R, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kab maupun swasta

Subsidi dari pemerintah pusat, provinsi dalam pengembangan 3R

Pengalokasian kegiatan pengolahan sampah 3R dalam rencana pembangunan Kab Rembang Pengajuan bantuan dana kepada Pemerintah pusat, Provinsi

Pengoptimalan bantuan dana dari pihak swasta untuk pengolahan sampah.

Kemitraan dengan swasta dalam pengolahan sampah

Sumber: Penyusun, 2010

Matriks strategi, program, dan kegiatan untuk masing-masing zona kawasan dapat dilihat pada Lampiran. 5.1.3. Program dan Kegiatan Pengelolaan Drainase Berdasarkan pada beberapa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan sistem drainase maka dapat dirumuskan isu strategis yaitu sistem drainase Kabupaten Rembang belum terpadu dan belum melayani seluruh wilayah Kab Rembang. Hal ini terbukti dari masih adanya genangan di beberapa kawasan, terutama kawasan yang belum memiliki saluran drainase. Pertimbangan utama dalam penentuan rencana pengembangan pengelolaan drainase adalah berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan perkembangan permukiman. Selain hal tersebut perlu juga dipertimbangkan rencana pengembangan kota dan wilayah termasuk rencana pengembangan infrastruktur terkait seperti renjana jaringan jalan, listrik dan telekomunikasi. Beberapa program dan kegiatan dalam pengelolaan sistem drainase di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:



V-5

Tabel V.3. Program dan Kegiatan Pengelolaan Sistem Drainase di Kabupaten Rembang No a.

Strategi Teknis Operasional Peningkatan keterpaduan perencanaan pembangunan saluran drainase kota

Program Perencanaan pembangunan saluran drainase terpadu

b.

Peningkatan sarana drainase

Rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana drainase

c.

Penanggulangan rob

Penambahan sarana dan prasarana untuk mencegah rob

d.

Pengurangan volume limpasan air

Pembatasan alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun di kawasan lindung, kawasan konservasi. Pelestarian atau konservasi lingkungan sebagai daerah resapan air.

Kegiatan Pembangunan dan pengembangan prasarana – sarana drainase sesuai standar pelayanan minimal pembangunan drainase Perbaikan dan pembangunan saluran drainase sesuai standar pelayanan minimal pembangunan drainase Pengerukan atau normalisasi sungai. Pembangunan talud, break water, penanaman mangrove, perencanaan drainase dengan sistem tertutup untuk menanggulangi rob di pesisir pantai. Penetapan lahan yang boleh dan tidak boleh dialihfungsikan.menjadi lahan terbangun. Penetapan lahan yang harus dikonservasi. Pembuatan embung, kolam retensi, pembuatan lubang biopori, pembuatan sumur resapan.

Manajemen/ Kelembagaan e.

Peningkatan keterpaduan perencanaan pembangunan saluran drainase kota dengan perencanaan penataan ruang kota.

Perencanaan pembangunan saluran drainase terpadu

f.

Peningkatan kapasitas kelembagaan seluruh pihak dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara drainase lingkungan masih rendah.

Penyusunan Masterplan Drainase Kabupaten Rembang, yang sinkron dengan perencanaan ruang maupun perencanaan infrastruktur lainnya. Sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, termasuk saluran drainase Kegiatan kerja bakti rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan

Peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan keberlanjutan pembangunan saluran drainase.



Penetapan aturan agar developer wajib melakukan perbaikan saluran drainase lingkungan

V-6

No

Strategi Pembiayaan

g.

Peningkatan dana untuk perbaikan dan pembangunan saluran drainase, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kab maupun swasta

Subsidi dari pemerintah pusat, provinsi dalam pembangunan saluran drainase lingkungan

Peningkatan dana untuk perbaikan dan pembangunan saluran drainase, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kab maupun swasta

Bantuan untuk perbaikan dan pembangunan saluran drainase lingkungan

h.

Program

Kegiatan Pengalokasian kegiatan pembangunan saluran drainase dalam rencana pembangunan Kab Rembang Pengajuan bantuan dana kepada Pemerintah pusat, Provinsi

Pemberian bantuan/ subsidi untuk perbaikan dan pembangunan saluran drainase lingkungan


Matriks strategi, program, dan kegiatan untuk masing-masing zona kawasan dapat dilihat pada Lampiran. 5.1.4. Program dan Kegiatan Peningkatan Hiegenitas Berdasarkan pada beberapa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan hiegenitas masyarakat dan lingkungan dapat dirumuskan isu strategis yaitu penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat masih rendah. Hal ini terlihat dari kualitas lingkungan hidup yang masih rendah karena cakupan sanitasi dasar seperti cakupan sarana air bersih, cakupan jamban keluarga, cakupan sarana pembuangan air limbah dan persentase rumah sehat rendah. Beberapa program dan kegiatan dalam peningkatan hiegenitas masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut: Tabel V.4. Program dan Kegiatan Peningkatan Hiegenitas Masyarakat Dan Lingkungan di Kabupaten Rembang No a.

Strategi Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Program Peningkatan pelayanan sanitasi dasar

Pelestarian lingkungan



Kegiatan Memperluas pelayanan sarana air bersih, cakupan jamban keluarga, cakupan sarana pembuangan air limbah, cakupan sarana persampahan Menjaga kebersihan lingkungan

V-7

No

Strategi

Program

b.

Penanggulangan penyakit akibat sanitasi lingkungan yang buruk

Peningkatan sanitasi dasar

c.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total. Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat untuk melaksanakan hidup bersih dan sehat.

pelayanan

Kegiatan Menjaga kelestarian hutan, kawasan konservasi, berikut ekosistemnya Memperluas pelayanan sarana air bersih, cakupan jamban keluarga, cakupan sarana pembuangan air limbah, cakupan sarana persampahan Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan sanitasi

Sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai pola hidup bersih dan sehat.


Matriks strategi, program, dan kegiatan untuk masing-masing zona kawasan dapat dilihat pada Lampiran. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk perilaku hidup bersih dan sehat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai leading sector melaksanakan program kegiatan sebagai berikut : 1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 2. Pembinaan rumah sehat 3. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 4. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 5. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 6. Pelatihan dan pendidikan sanitasi mulai anak usia dini, 7. Pelatihan dan pendidikan kader-kader sanitasi.

5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN ENABLING AND SUSTAINABILITY ASPECT 5.2.1. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Beberapa arahan yang dapat diberikan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang sanitasi adalah:



V-8

1) Optimalisasi pelaksanaan fungsi organisasi, dengan menguraikan tentang rincian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab instansi/ SKPD terkait dengan penyelenggaraan penangan sanitasi. 2) Optimalisasi ketatalaksanaan penyelenggaraan penanganan sanitasi di instansi pemerintah, melalui pembentukan peraturan atau kebijakan daerah untuk mendukung penyelenggaraan program penanganan sanitasi di daerah. 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui penambahan tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang sanitasi, mengadakan pendidikan dan pelatihan mengenai penanganan sanitasi yang tepat. 5.2.1.1. Persampahan Konsep kelembagaan dapat diartikan wahana untuk menanamkan nilai-nilai baru di dalam masyarakat. Nilai-nilai baru dalam pengelolaan sampah tersebut dari hanya sekedar membuang sampah ke mengolah sampah menjadi barang yang berguna. Memang bukan hal yang mudah untuk menanamkan nilai-nilai baru perubahan dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga pemerintah sebagai agen dari pembangunan dan perubahan. Milton J. Esman dalam buku Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa: “Pembangunan lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataa, dan bimbingan dari organisasiorganisasi baru atau yang disusun kembali yang a) mewujudkan perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi dan teknologi-teknologi fisik dan/atau sosial, b) menetapkan, mengembangkan dan melindungi hubungan-hubungan normative dan pola-pola tindakan baru c) memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut.” Gambar 5.1. Model Pembangunan Lembaga LEMBAGA VARIABEL LEMBAGA 1. Kepemimpinan 2. Doktrin 3. Program 4. Sumber Daya 5. Struktur Intern

TRANSAKSI

1. 2. 3. 4.

KAITAN-KAITAN Kaitan yang memungkinkan Kaitan dungsional Kaitan Normatif Kaitan tersebar

Sumber : Eaton, 1986: 24



V-9

Model ini membantu untuk melakukan perubahab-perubahan nilai baru yang lebih baik, perubahan nilai pengolahan sampah dapat dimuai dengan merubah variable-varibel lembaga sebagai berikut : 1. Kepemimpinan, komitmen pemimpin untuk melakukan perubahan pengelolaan sampah mutlak diperlukan untuk melakukan perubahan. Komitmen tersebut dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah ke arah perubahan nilai-nilai. 2. Doktrin, doktrin dituangkan dengan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Pemerintah harus mensosialisasikan nilai-nilai baru pengelolaan sampah tersebut kepada seluruh anggota masyarakat melalui berbagai cara sehingga masyarakat paham apa manfaat mengolah sampah bagi lingkungan. 3. Program, program merupakan rencana tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Program-program untuk melakukan perubahan harus terencana dengan baik mulai dari sosialisasi sampai pada pelkasanaan dari pengolahan tingkat bawah sampai dengan pengolahan akhir, sistem reward and punishment bagi masyarakat. 4. Sumber daya, sumber daya berkaitan dengan alokasi keuangan, infrastruktur, teknologi serta informasi yang mendukung pencapaian perubahan. 5. Struktur intern, struktur dipandang sebagai hubungan dan proses-proses yang diadakan untuk mencapai tujuan dan organisasi. Keterkaitan disini diartikan sebagai keterkaitan suatu organisasi dengan lingkungannya dimana lingkungan tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya nilai-nilai baru. Kaitankaitan tersebut adalah: 1. Keterkaitan-keterkaitan yang memungkunkan yakni hubungan dengan kelompokkelompok sosial yang berwenang mengalokasikan sumber daya. Dalam hal ini DPRD harus memberikan pengertian bahwa pengolahan sampah penting untuk segera dilaksanakan sehingga dapat dialokasikan sumber daya yang cukup untuk melakukan perubahan. 2. Keterkaitan-keterkaitan fungsional yakni berkaitan dengan fungsi pelengkap sebagai pemasok dan pengguna keluaran dari organisasi. Dalam hal ini Dinas Kebersihan harus menjalin hubungan dengan KSM, Ikatan pemulung, instansi-instansi swasta dan negeri lainnya yang berkepentingan dengan progran ini. 3. Kaitan-kaitan normatif, kaitan ini berhubungan dengan lembaga yang mencakup nilai dan norma yang relevan bagi doktrin dan program. Penegakan peraturan yang akan dicapai dalam nilai yang baru sangat penting bagi perubahan tanpa adanya penegakan norma



V - 10

pembanunan nila-nilai ini tidak akan berjalan dengan baik. Guna menegakan peraturan tersebut perlu payung hukum yang jelas serta kerjasama yang baik dengan penegak peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP. 4. Kaitan-kaitan tersebar, kaitan ini berhubungan dengan unsur-unsur masyarakat yang tidak teridentifikasi dalam organisasi formal. Pendekatan kepada masyarakat perlu dilakukan melaui tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Berkaitan dengan konsep-konsep tersebut di atas maka rencana penglembagaan pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pembuatan regulasi dan payung hukum guna memayungi kegiatan-kegiatan yang mengarahkan kegiatan pengelolaan sampah berbasis pada komunitas. 2. Penyusunan program yang terarah guna mengarahkan dan membina kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk merubah metode pengelolaan sampah. 3. Mempersiapkan sumber daya yang memadai serta memperkenalkan teknologi yang tepat guna untuk mengolah sampah. 4. Pembuatan peraturan yang meregulasi hubungan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab satuan kerja yang terlibat dalam pengelolaan sampah. 5. Pembuatan jaringan antar lembaga baik pemerintah, legislative, masyarakat dan perusahaan swasta guna mengawali kegiatan pengelolaan sampah berbasis komunitas. 6. Penegakan hukum guna menegakan regulasi pengelolaan sampah dengan bekerjasama dengan aparat penegak hukum. 5.2.1.2. Drainase Pengelolaan drainase kota di Kabupaten Rembang kewenangannya berada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang. Untuk pengelolaan drainase pada skala permukiman juga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang sebagai dinas teknis yang tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayanan penataan pembangunan dan lingkungan Perumahan dan Permukiman yang aman, tertib, asri dan sehat.

5.2.1.3. Limbah Cair Pengelolaan limbah cair d Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh 2 instansi (dinas/badan) yakni: 1) Dinas Pekerjaan Umum



V - 11

2) Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Berikut ini dapat dilihat program dan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan sanitasi di Kabupaten Rembang. Tabel V.5. Program dan Kegiatan Peningkatan Kebijakan Daerah dan Kelembagaan di Kabupaten Rembang No a.

Strategi Optimalisasi pelaksanaan fungsi organisasi, dengan menguraikan tentang rincian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab instansi/ SKPD terkait dengan penyelenggaraan penangan sanitasi.

Program Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi

Kegiatan Penyusunan Perda pengelolaan sanitasi

tentang

Koordinasi antar SKPD terkait pengelolaan sanitasi

b.

c.

Optimalisasi ketatalaksanaan penyelenggaraan penanganan sanitasi instansi pemerintah

di

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pembentukan peraturan atau kebijakan daerah untuk mendukung penyelenggaraan program penanganan sanitasi di daerah.

Peningkatan kualitas kuantitas SDM

dan

Penyusunan Perda pengelolaan sanitasi

tentang

Penyusunan Masterplan Air Limbah Penyusunan Masterplan Persampahan Penambahan tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang sanitasi Mengadakan pendidikan dan pelatihan mengenai penanganan sanitasi yang tepat.


5.2.2. Keuangan Perkembangan kebijakan perencanaan dan penganggaran pada saat ini memberikan peluang bagi perencanaan dan pengawasan yang lebih bersifat sektoral. Reformasi pada saat ini menekankan pada anggaran yang terintegrasi dan berfokus pada kinerja, berdasarkan sudut pandang pembangunan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Proses baru ini menggunakan



V - 12

rencana jangka panjang dan menengah pada tingkat nasional dan daerah sebagai dasar bagi proposal anggaran tahunan. Kebijakan pada saat ini juga mempertimbangkan penggunaan kerangka kerja pengeluaran jangka menengah, dengan plafon anggaran masa depan untuk pengguna anggaran. Pembiayaan penanganan sanitasi dilakukan dengan prinsip meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar. Strategi dalam pembiayaan penanganan sanitasi antara lain: a. Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri. b. Mengembangkan solidaritas sosial/ gotong royong. c. Menyediakan subsidi untuk fasilitas komunal. d. Menggali potensi sumber pembiayaan (kredit mikro, insentif, kemitraan, swasta, pemerintah, arisan, subsidi silang antar pilar). e. Meningkatkan peran aktif/ kemitraan dengan swasta. Pendanaan publik untuk sektor sanitasi dapat berasal dari sumber-sumber berikut: a. Alokasi anggaran pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah didelegasikan ke pemerintah daerah melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan. b. Alokasi anggaran oleh pemerintah daerah, termasuk dana Alokasi Khusus – DAK. c. Pinjaman luar negeri yang diserahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. d. Pinjaman oleh pemerintah daerah. e. Sumber-sumber pendanaan lain yang dialokasikan dari APBN biasanya lebih bersifat ad hoc atau sementara seperti contohnya Anggaran Belanja Tambahan atau kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar. f. Sumber dana dari kalangan swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). Namun demikian, dana ini belum terpetakan potensinya secara jelas, terutama untuk sektor air minum dan sanitasi. g. Sumber dana dari masyarakat sendiri. Kebijakan nasional sendiri mengamantkan peran serta masyarakat ini untuk berkontribusi baik secara in-kind maupun in-cash. Berikut ini dapat dilihat program dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan keuangan dalam pengelolaan sanitasi di Kabupaten Rembang.



V - 13

Tabel V.6. Program dan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Keuangan di Kabupaten Rembang No a.

b.

Strategi Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri. Mengembangkan solidaritas sosial/ gotong royong.

c.

Menyediakan subsidi untuk fasilitas komunal

d.

Menggali potensi pembiayaan

sumber

Program Peningkatan kemampuan pembiayaan sanitasi Peningkatan kemampuan pembiayaan sanitasi Peningkatan kemampuan pembiayaan sanitasi Peningkatan kemampuan pembiayaan sanitasi

Kegiatan Mengadakan arisan jamban.

Mengadakan arisan jamban.

Pemberian subsidi untuk membangun fasilitas komunal bagi masyarakat kurang mampu Pemberian kredit mikro, insentif, kemitraan dengan swasta Pemberian subsidi dari pemerintah untuk membangun fasilitas sanitasi Mengadakan arisan jamban.

e.

Meningkatkan peran aktif/ kemitraan dengan swasta

Peningkatan kerjasama/ kemitraan dengan swasta

Menyusun panduan kerjasama/ kemitraan dengan swasta yang saling menguntungkan Menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi Memberikan insentif dan disinsentif dalam kemitraan dengan swasta


5.2.3. Komunikasi Berikut ini dapat dilihat program dan kegiatan untuk meningkatkan kegiatan komunikasi dalam pengelolaan sanitasi di Kabupaten Rembang. Tabel V.7. Program dan Kegiatan Peningkatan Komunikasi di Kabupaten Rembang No a.

b

Strategi Memperbanyak frekuensi dan materi kegiatan sosialisasi sehingga kesadaran masyarakat mengenai sanitasi meningkat.

Program Peningkatan sosialisasi/ kampanye tentang sanitasi secara rutin melalui media massa

Peningkatan anggaran sosialisasi/penyuluhan

Peningkatan anggaran sosialisasi/penyuluhan



Kegiatan Melakukan iklan tentang sanitasi melalui media massa secara rutin

Mengadakan acara kampanye/ penyuluhan secara rutin tentang sanitasi Mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi/ penyuluhan sanitasi secara rutin

V - 14

No c.

Strategi Peningkatan peran serta kepala desa dan stafnya, ketua RW serta ketua RT sebagai agent perubahan (agent of change) bagi masyarakatnya.

Program Peningkatan peran serta masyarakat

Kegiatan Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan sanitasi

d.

Media massa harus didorong untuk lebih aktif lagi menyajikan berita tentang sanitasi (rubrik sanitasi).

Peningkatan sosialisasi/ kampanye tentang sanitasi secara rutin melalui media massa

e.

Mengemas materi kampanye agar menarik, mudah dipahami dan dimengerti masyarakat setempat.

Perencanaan kampanye/ sosialisasi tentang sanitasi

Melakukan iklan tentang sanitasi melalui media massa secara rutin Mengadakan acara kampanye/ penyuluhan secara rutin tentang sanitasi Meliput kegiatan penanganan dan pengembangan sanitasi di Kabupaten Rembang Membuat desain materi kampanye atau iklan yang menarik, mudah dimengerti

f.

Strategi pemilihan media yang tepat dengan menggabungkan berbagai media misalnya media cetak, radio dan televisi dalam menyampaikan pesan.

Perencanaan kampanye/ sosialisasi tentang sanitasi

Pemilihan media komunikasi yang diminati masyarakat

g.

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pada SKPD terkait, yang mengerti tentang komunikasi dan fungsi – fungsi kehumasan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM

Mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang komunikasi dan kehumasan pada SKPD terkait

h.

Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan tindakan atau aksi masyarakat, melalui informasi yang jelas dan disampaikan secara terus menerus.

Peningkatan sosialisasi/ kampanye tentang sanitasi secara rutin melalui media massa

Melakukan iklan tentang sanitasi melalui media massa secara rutin

Mengadakan acara kampanye/ penyuluhan secara rutin tentang sanitasi Meliput kegiatan penanganan dan pengembangan sanitasi di Kabupaten Rembang




V - 15

5.2.4. Keterlibatan Pelaku Bisnis Berikut ini dapat dilihat program dan kegiatan untuk meningkatkan keterlibatan pelaku bisnis dalam pengelolaan sanitasi di Kabupaten Rembang. Tabel V.8. Program dan Kegiatan Peningkatan Keterlibatan Pelaku Bisnis di Kabupaten Rembang No a.

Strategi Menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi

Program Penciptaan iklim kondusif untuk berinvestasi

Kegiatan Mempermudah birokrasi atau administrasi dalam pengajuan perijinan dalam kegiatan penanganan sanitasi

b

Memberikan kemudahan dalam perijinan

Pelayanan terpadu

Memberikan pelayanan perijinan satu atap.

perijinan

c.

Memberikan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan penanganan sanitasi.

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penanganan sanitasi

d.

Menyusun arah kebijakan yang jelas tentang pola relasi dengan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi.

Penyusunan panduan kemitraan dengan swasta

Mempermudah birokrasi atau administrasi dalam pengajuan perijinan dalam kegiatan penanganan sanitasi Mempermudah birokrasi atau administrasi dalam pengajuan perijinan dalam kegiatan penanganan sanitasi Penyusunan kerjasama/ swasta

kesepakatan kemitraan dengan


5.2.5. Partisipasi Masyarakat dan Jender Berikut ini dapat dilihat program dan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan jender dalam pengelolaan sanitasi di Kabupaten Rembang. Tabel V.9. Program dan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Jender di Kabupaten Rembang No a.

Strategi Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (natural leader) untuk memfasilitasi pemicuan

Program Peningkatan peran serta masyarakat



Kegiatan Pendidikan dan pelatihan kader-kader sanitasi

V - 16

No

Strategi perubahan perilaku masyarakat dari kebiasaan buruk sanitasi menjadi pola hidup bersih dan sehat.

Program

Kegiatan

Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan sanitasi Peningkatan peran perempuan sebagai kader-kader sanitasi

b

Melibatkan peran aktif masyarakat tanpa memandang status jender.

Peningkatan peran serta masyarakat

c.

Mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.


Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan sanitasi

d.

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sanitasi yang sehat.


Sosialisasi, pendidikan, pelatihan kepada masyarakat tentang pengelolaan dan pengembangan sanitasi

e.

Meningkatkan kemitraaan antar lembaga pemerintah, non pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penanganan sanitasi di Kabupaten Rembang.

Peningatan peran stakeholder terkait dalam penanganan sanitasi

f.

Membentuk LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) yang fokus dan bergerak dalam pembangunan sanitasi.

Peningatan peran stakeholder terkait dalam penanganan sanitasi

g.

Perlunya pemicuan tingkat kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.

Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat

Meningkatkan kemitraan dengan swasta dalam hal peningkatan kemampuan pembiayaan sanitasi. Pemberian subsidi dari pemerintah bagi fasilitas komunal Penggalian potensi swadaya masyarakat dalam pembiayaan sanitasi pribadi Fasilitasi pembentukan LSM atau kelompok-kelompok sosial masyarakat lain dalam pembangunan sanitasi Pendampingan LSM dalam kegiatan pembangunan sanitasi oleh masyarakat Pendidikan kepada masyarakat tentang alur proses terjadinya penyakit. Sosialisasi dan penyuluhan tentang akibat sanitasi yang buruk, dan bagaimana pencegahannya




V - 17

BAB VI MONITORING & EVALUASI

6.1.

GAMBARAN UMUM STRUKTUR MONEV SANITASI

6.1.1. Monitoring Terkait Pengambilan Keputusan Monitoring adalah suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pada hakekatnya evaluasi diyakini sangat berperan dalam upaya meningkatkan kualitas operasional suatu program dan berkontribusi penting dalam memandu pembuat kebijakan di seluruh strata organisasi. Dengan menyusun, mendesain evaluasi yang baik dan menganalisis hasilnya dengan tajam, kegiatan evaluasi dapat memberi gambaran tentang bagaimana kualitas operasional program, layanan, kekuatan dan kelemahan yang ada, efektivitas biaya dan arah produktif potensial masa depan. Dengan menyediakan informasi yang relevan untuk pembuat kebijakan, evaluasi dapat membantu menata seperangkat prioritas, mengarahkan alokasi sumber dana, memfasilitasi modifikasi dan penajaman struktur program dan aktivitas serta memberi sinyal akan kebijakan penataan ulang personil dan sumber daya yang dimiliki. Disamping itu, evaluasi dapat dimanfaatkan untuk menilai dan meningkatkan kualitas serta kebijakan program. Tujuan utama sub-strategi ini adalah untuk menetapkan kerangka penyediaan informasi yang akurat dan berkala mengenai keluaran (produk) dan hasil (tahunan dan jangka menengah/ lima tahunan) dari Rencana Tindak Strategi Sanitasi Kota. Ilustrasi tentang peran evaluasi dalam meningkatkan kualitas dan kebijakan program dilukiskan secara sederhana. Model tersebut menunjukkan interaksi antara formulasi dengan implementasi kebijakan dan pelaksanaan program serta ketetapan atau keputusan dan evaluasi



VI - 1

tentang kualitas program. Pada lingkaran ganda pertama, yang merupakan tingkat paling sederhana, kebijakan program diformulasikan untuk memandu dan menetapkan arah pelaksanaan program. Akan tetapi, karena operasionalisasi program merupakan sasaran interpretasi suatu kebijakan, dan berkorelasi erat dengan kemampuan adaptasi individual, maka pelaksanaan program bukanlah suatu cerminan akurat dari suatu pedoman kebijakan. Olehkarena itu, kebijakan dan pelaksanaan program selanjutnya dikombinasikan untuk menghasilkan kualitas aktual program (atau kualitas operasional organisasi). Melalui proses evaluasilah suatu kualitas program dinilai. Hal ini dapat dilakukan baik melalui proses yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Meskipun harus diakui pula bahwa masing-masing pola tersebut hanya mampu menetapkan sebagian dari total kualitas pelaksanaan program dan dampaknya. Setelah melalui fase penilaian – sesuai lingkaran ganda kedua – dari serangkaian proses evaluasi dilakukan pengambilan keputusan tentang sebaik apa kualitas kebijakan dan pelaksanaan programnya. Untuk itu diperlukan model evaluasi yang tepat, indikator kinerja dan besarannya yang disepakati, tujuan atau obyektif yang jelas dan standar yang diterapkan serta luasnya rentang nilai faktor-faktor yang lain. Dengan demikian akan diperoleh keputusan tentang nilai kualitas integratif (lingkaran ganda ketiga). Tergantung pada hasil evaluasi yang diperoleh dilakukan pengambilan keputusan. Langkah berikutnya adalah menerapkan keputusan yang telah ditetapkan dengan melanjutkan atau mengubah kebijakan yang ada, mengeliminasi, meluaskan atau memodifikasi operasi pelaksanaan program. Model evaluasi secara sengaja digambarkan dalam bentuk lingkaran dengan maksud untuk mengindikasikan bahwa proses tersebut tidak berlangsung diskret apalagi linier. Sudut pandang model di atas, dinilai telah berkorespondensi dengan pandangan tradisional tentang peran evaluasi dalam pengembangan suatu program. Dilihat dari sudut yang lain, sebagai contoh, evaluasi kualitas yang telah dibuktikan atau yang belum dibuktikan kebenarannya dapat mengantarkan kepada penilaian yang mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk intervensi baru ke dalam kebijakan dan pelaksanaannya. Jadi peran penilaian dalam hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu evaluasi. Olehkarena itu, intervensi baru -- yang dapat berupa kebijakan, strategi, dll -- seyogyanya dinilai dan dievaluasi setelah diimplementasikan serta menjadi subyek atau acuan untuk dilanjutkan atau dimodifikasinya suatu aksi.



VI - 2

Gambar 6.1. Model Proses Peningkatan Kualitas

Mengukur dan memahami keluaran dan hasil kegiatan, dengan interval tahunan atau jangka menengah, penting artinya untuk menentukan apakah kota sudah mencapai target sanitasi, yang akhirnya akan memberikan kontribusi pada SSK; serta visi, misi, sasaran dan tujuan dari dokumen RPJMD, RPJMN dan MDGs. Selain itu, monitoring keluaran dan hasil dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan indikasi keberlanjutan layanan yang lebih baik, misalnya monitoring ini dapat mengatakan berapa banyak orang yang terhubung dengan sarana baru dan yang akan terhubung dalam kurun waktu tertentu. Membandingkan keluaran dan hasil dengan biaya, juga membantu menentukan efisiensi proyek, dan membandingkannya dengan tujuan proyeK membantu menentukan efektivitas proyek. Hasil pemeriksaan (audit) dari Inspektorat dapat digunakan untuk mengukur kuantitas dan kualitas keluaran kegiatan sanitasi berdasarkan target dan biaya yang ada. Hasil monitoring dianalisa dan disajikan dalam format khusus disampaikan kepada pengambil kebijakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan Pemerintah Kota jangka pendek, menengah dan panjang 6.1.2. Monitoring Pelaksanaan Monitoring pelaksanaan atau implementasi untuk melihat atau memantau atau sejauh mana kesesuaian rencana awal dengan hasil atau capaian investasi yang diberikan oleh



VI - 3

Pemerintah, swasta dan masyarakat dengan keluaran yang dihasilkan dari proses tersebut, baik berupa fisik maupun non fisik, serta melihat masalah yang dihadapi pada saat implementasi. Monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan rencana tindak dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu (1) monitoring yang dilakukan dengan metode kunjung lapang atau biasa dikenal dengan pemeriksaan fisik, yang dilakukan oleh tim pemeriksaan yang terdiri dari beberapa SKPD yang dipimpin Bagian Pembangunan Kota Rembang, (2) monitoring yang dilakukan melalui dokumen pelaporan realisasi fisik dan keuangan masing-masing kegiatan diselenggarakan oleh Bagian Pembangunan Kota Rembang secara periodik bulanan, dan (3) monitoring yang dilakukan pada saat atau pasca pelaksanaan kegiatan oleh Inspektorat. Monitoring yang dilakukan dengan metode kunjung lapangan (pemeriksaan fisik) ditujukan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan kegiatan dengan rencana. Dalam hal ini yang dimonitor adalah apakah bangunan sesuai dengan rencana anggaran dan biaya (RAB), baik dari segi konstruksi, bahan yang dipergunakan sampai dengan ukuran bangunan. Monitoring yang dilakukan melalui metode realisasi fisik dan kegiatan dilakukan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah melalui laporan semua SKPD tentang realisasi pencairan anggaran SKPD dan realisasi fisik dari kegiatan yang dilaksanakan. Untuk RFK disusun oleh Pelaksana Kegiatan, Konsultan Perencana, dan Tim Monev Kecamatan. Rekapitulasi laporan rencana fisik dan keuangan (RFK) dibuat setiap bulan, dari rekapitulasi tersebut dapat dilihat prosentase realisasi anggaran yang sudah dicairkan dan prosentase pencapaian kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga dapat dilihat perbandingan secara proporsional antara anggaran yang telah diserap dengan kegiatan yang telah dicapai. 6.1.3. Monitoring Strategic Merupakan monitoring untuk melihat sejauh mana capaian strategis sesuai dengan indikator dan target tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pelayanan yang dimonitoring berupa pelayanan sub sektor air limbah, persampahan, drainase mikro, sektor air bersih hygiene. Monitoring dalam perencanaan pembangunan Kota Rembang selama ini dilakukan sesuai dengan proses perencanaan tahunan dalam rangka penyusunan APBD. Tahapan monitoring perencanaan dilakukan secara umum dalam konteks perencanaan pembangunan kota dengan fokus pada kegiatan masing-masing instansi/ SKPD dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pembangunan kota dan bukan secara khusus /sektoral. Proses monitoring dilakukan sejak penyelenggaraan penjaringan aspirasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat



VI - 4

Rukun Warga RW), Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Selanjutnya monitoring dilakukan dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), penyusunan RAPBD dan terakhir pada saat penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Monitoring yang dilakukan pada saat Musrenbang adalah usulan kegiatan yang berasal dari kelurahan, kecamatan dan SKPD. Secara berjenjang dari bawah disampaikan usulan yang kemudian dibahas satu tingkat diatasnya untuk ditemukan dengan usulan yang lain dan selanjutnya dimusyawarahkan untuk menentukan urutan prioritas kegiatan dari tingkat prioritas yang paling tinggi sampai yang rendah, untuk semua sektor pembangunan termasuk sektor penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Monitoring yang dilakukan pada saat Musrenbang adalah usulan kegiatan yang berasal dari kelurahan, kecamatan dan SKPD. Secara berjenjang dari bawah disampaikan usulan yang kemudian dibahas satu tingkat diatasnya untuk ditemukan dengan usulan yang lain dan selanjutnya dimusyawarahkan untuk menentukan urutan prioritas kegiatan dari tingkat prioritas yang paling tinggi sampai yang rendah, untuk semua sektor pembangunan termasuk sektor umum/ rutin) dan anggaran publik (langsung/OP dan Modal/pembangunan) dimasing-masing SKPD sehingga dapat ditemukan proporsi anggaran belanja daerah. Monitoring dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Rembang dan Panitia Anggaran DPRD Kota Rembang. Strategi Monitoring merupakan bagian yang esensial dan tidak dapat dipisahkan dari Rencana strategi. Strategi monitoring yang dilakukan antara lain 1. Bappeda sebagai leading sector terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan pendanaan air minum dan sanitasi agar pembangunan berjalan lebih baik, -salah satunya- melalui pembentukan bidang pengendalian dan evaluasi (monev) yang bertanggung jawab terhadap pengendalian, monitoring, dan evaluasi seluruh perencanaan dan kegiatan pembangunan 2. Agar pelaksanaan monev lebih terarah dan mengikat secara partisipatif seluruh SKPD terkait dilibatkan dan ditetapkan indicator dan sasaran kinerja melalui Peraturan Bupati Bangka tentang Pengelolaan Data AMPL 3. Pelaksanaan monev setiap tahunnya adalah salah satu kontrak kinerja Kepala SKPD kepada Bupati 4. Hasil pelaksanaan monev dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk selanjutnya dianalisa dan dinilai keberhasilan pelaksanaannya sesuai dengan indicator dan sasaran yang ditetapkan



VI - 5

5. Metode yang digunakan adalah registrasi, survey, spot check, laporan, intranet dan LAN, serta melalui website yang didanai baik oleh dana desa, APBD, dan donor.

6.2.

PENGEMBANGAN/ PENYUSUNAN INDIKATOR INPUT, OUTPUT, DAN OUTCOME Dalam melakukan analisis masalah maka dapat digunakan alat bantu yaitu LFA (Logical

Framework Approach). LFA merupakan alat bantu dalam: a. melakukan analisis situasional pada tahap penyiapan program, b. menetapkan suatu hirarki logis dari tujuan yang ingin dicapai, c.mengidentifikasi potensi risiko upaya pencapaian tujuan dan hasil yang berkelanjutan, d. menetapkan suatu cara agar keluaran dan hasil proyek dapat dimonitor dan dievaluasi dengan baik, e. menyajikan rangkuman proyek dalam format yang standar, dan f. memonitor dan mengkaji ulang pelaksanaan proyek (AusAid, 2003). Dengan kata lain, LFA mencakup analisis masalah (problem analysis), analisis pemangku kepentingan (stakeholder analysis), pengembangan suatu hirarki logis dari objektif (objective analysis), identifikasi risiko yang mungkin terjadi, dan pemilihan strategi implementasi yang diunggulkan. Hasil pendekatan analitis ini berupa suatu matriks yang biasa disebut matriks kerangka kerja logis (logical framework matrix— LFM). Matriks ini merupakan rangkuman apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya, asumsi-asumsi yang digunakan, dan bagaimana keluaran dan hasil dari kegiatan-kegiatan akan dimonitor dan dievaluasi (AusAid, 2003). LFA pada umumnya terdiri dari empat elemen utama, yaitu: a. masukan (inputs) b. keluaran (outputs) c.hasil (outcomes) d. dampak (impact) Secara hirarki, keempat elemen dari kerangka kerja konseptual tersebut di atas digambarkan dalam gambar. Masukan (input) berupa sumber daya, seperti sumber daya manusia, finansial, dan sarana-sarana fisik lainnya, merupakan prasyarat pelaksanaan kegiatan-kegiatan proyek. Kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan keluaran (output) berupa barang dan jasa. Untuk melihat kecukupan masukan dan volume hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan diperlukan ukuran, yaitu indikator, yang pada kedua tahapan/fase ini menggunakan indikator antara (intermediate indicators). Dari rangkaian proses tersebut, selanjutnya diperoleh hasil



VI - 6

(outcomes) dan dampak (impact) yang pada umumnya baru dapat dilihat setelah kurun waktu tertentu tergantung dari jenis proyek. Untuk mengukur dua element terakhir tersebut digunakan indikator akhir (final indicators).

Gambar 6.2. Kerangka Kerja Konseptual Sistem Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan, evaluasi dan umpan balik penanganan sanitasi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu (i) pendataan, (ii)pelaporan, (iii) verifikasi data, (iv) evaluasi dan umpan balik. Masing-masing tahapan harus dilaksanakan agar sistem pemantauan dan evaluasi dapat berjalan dengan baik. 1. Indikator penanganan sanitasi Indikator utama penanganan sanitasi terdiri dari indikator output dan outcome. Berikut beberapa indikator output dan outcome yang telah dikembangkan. a. Output -

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang PHBS.

-

Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang sanitasi Kabupaten Rembang.

-

Penyediaan sarana jamban pribadi maupun komunal.

-

Peningkatan penyediaan sumber air baku.

-

Pengelolaan sampah melalui program 3R

-

Peningkatan kinerja pengelolaan air limbah berkelanjutan.



VI - 7

b. Outcome -

Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.

2. Pendataan Pendataan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat masyarakat. Pendataan pada tingkat masyarakat harus dilakukan oleh masyarakat/ tim kerja penanganan sanitasi di tingkat masyarakat, begitu pula pada tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat. Secara umum pendataan akan dilakukan dengan mengacu pada indikator masing-masing pilar dan indikator non teknis yang berlaku secara umum pada semua pilar, seperti status pokja AMPL, status tim koordinasi, status rencana stategis AMPL dan lain sebagainya. 3. Pelaporan Pelaporan merupakan bagian penting dari sistem monitoring dan evaluasi program. Selama ini keterbatasan dalam sistem monitoring sebagian besar disebabkan oleh tidak optimalnya sistem pelaporan dari daerah ke pusat dan minimnya umpan balik yang diberikan dari pusat ke daerah. Terkait dengan hal tersebut maka format pelaporan yang sederhana dan mudah untuk di isi perlu dikembangkan. Selain itu jadwal pelaporan dan umpan balik juga perlu disepakati oleh seluruh pelaku. 4. Verifikasi Verifikasi ditujukan untuk memvalidasi data yang telah dikompilasi dan dilaporkan secara berjenjang. Kegiatan verifikasi ini menjadi penting karena sangat terkait dengan evaluasi dan rekomendasi yang akan diberikan dengan hal-hal yang terjadi di lapangan. 5. Evaluasi dan Umpan Balik Evaluasi ditujukan untuk pengkajian berbagai isu yang terjadi di lapangan berdasarkan pelaporan secara berjenjang. Tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah proses evaluasi terlaksana adalah rekomendasi atau umpan balik bagi pelaksana untuk program yang lebih baik. 6. Indikator Pilar Penanganan Sanitasi Terkait dengan penilaian kinerja program maka diperlukan indikator yang dapat dijadikan acuan dalam penilaiannya. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:



VI - 8

Indikator stop BABS adalah: — Proporsi KK yang BAB di jamban sehat, baik melalui jamban pribadi maupun komunal. Indikator pengelolaan sampah rumah tangga adalah: — Proporsi rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah. — Proporsi jumlah penduduk yang melakukan pengelolaan sampah 3R. — Berkurangnya prosentase timbulan sampah yang tidak terangkut. Indikator pengelolaan limbah cair adalah: — Proporsi rumah tangga yang memiliki saluran air limbah yang memenuhi syarat. — Proporsi industri yang memiliki saluran air limbah yang memenuhi syarat. Indikator pengurangan genangan adalah: — Proporsi area bebas genangan dan banjir berkurang . — Jangka waktu/ lamanya genangan terjadi semakin berkurang.

6.3.

PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN/PELAPORAN DATA Pelaporan monitoring dan evaluasi manfaat sanitasi umum akan disusun secara berkala

setiap semester. Laporan semester adalah kompilasi perkembangan program selama enam bulan berjalan dilengkapi dengan hasil-hasil monitoring dan evaluasi dan penanganan pengaduan. Laporan ini menjelaskan status indikator seperti yang disebutkan dalam SSK, dan kaitan status ini dengan kebijakan, strategi dan program nasional dan internasional. Laporan ini dimaksudkan untuk pembaca umum, jadi bersifat tidak terlalu teknis tapi lebih menekankan aspek lingkungan, sosial dan politis dari sanitasi. Pokja Sanitasi Kota Rembang akan mempertimbangkan bentuk laporannya seperti Buku Putih Sanitasi Kota yang aktual dengan beberapa penyesuaian atau berupa format baru Laporan Kondisi Sanitasi Kota disajikan dalam bentuk artikel atau bahan presentasi. Laporan hasil monitoring dan evaluasi sanitasi diharapkan dapat bermanfaat bagi Walikota,Tim Pengarah, SKPD terkait dan DPRD dalam mengambil kebijakan dalam pembangunan sanitasi kota serta bermanfaat bagi masyarakat umum, swasta dan stakeholder. Penyampaian laporan dilakukan sesuai dengan standart birokrasi Pemerintah Kota berupa telaah staf kepada atasan secara rutin, selain itu diupayakan adanya laporan berupa audiensi dengan pejabat terkait, siaran pers (press release) melalui koran, radio dan televisi, serta penyampaian langsung sebagai bahan presentasi.



VI - 9

Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan memerlukan data dan informasi yang tepat waktu, akurat, relevan dan lengkap. Kegiatan monitoring diperlukan untuk mencatat perkembangan kondisi pelaksanaan pembagunan, memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan secara terus-menerus, mengidentifikasi masalah dan penyimpangan yang muncul, merumuskan pemecahan masalah, dan membuat laporan kemajuan secara rutin dalam kurun waktu yang pendek. Data laporan

Laporan Monev

SISTEM INFORMASI PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

SKPD

BAPPEDA Data laporan

Laporan Monev

Laporan Monev

MASYARAKAT Gambar 6.3. Konsep Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Pada gambar tersebut merupakan diagram konteks dari pengembangan sistem informasi pelaporan monitoring dan evaluasi, dimana terdapat tiga entitas yaitu entitas SKPD, BAPPEDA dan Masyarakat. Entitas SKPD bertindak sebagai yang memberi data/informasi sekaligus yang menerima data/informasi (hasil laporan monitoring dan evaluasi), dimana sebagai pemberi data/informasi entitas SKPD melakukan input data laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di SKPD nya per periode sesuai dengan program dan kegiatan. Kemudian sebagai penerima data/informasi entitas SKPD dapat menggunakan suluruh informasi data-data SKPD nya untuk dimanfaatkan sebagai fungsi pengendalian pelaksanaaan pembangunan internal di SKPD nya masing-masing oleh Kepala SKPD/ Pejabat Pengguna Anggaran. Entitas BAPPEDA bertindak sebagai administrator sistem sekaligus sebagai yang menerima data/informasi (hasil laporan monitoring dan evalausi). administrator sistem entitas BAPPEDA dapat melakukan perubahan terhadap seluruh data-data laporan yang ada didalam database sistem sesuai dengan kebutuhan dan Sebagai koordinasi yang ada, sedangkan sebagai penerima data/informasi entitas BAPPEDA melakukan fungsi pengendalian pelaksaanaan pembangunan lewat informasi laporan monitoring dan evaluasi yang ada di dalam sistem. Sedangkan entitas Masyarakat betindak sebagai salah satu tujuan informasi dalam bentuk transparansi pemerintah



VI - 10

terhadap pelaksaanaan pembangunan kepada masyarakat, dengan cara msayarakat dapat melihat langsung laporan yang ada didalam sistem dengan cara mengakses website lewat jaringan internet.



VI - 11

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Recommend Documents