BAB 5 PROGRAM DAN KEGIATAN

S S K BAB 5 PROGRAM DAN KEGIATAN Pengaturan dan mekanisme pelaksanaan program sanitasi ini disesuaikan dengan tugas dan wewenang pelaksana. Untuk kegiatan dengan biaya APBN dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Satuan Kerja yang terkait di daerah yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten. Sedangkan kegiatan dengan biaya APBD dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten yang dalam pelaksanaannya perlu sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Implementasi dari kegiatan sanitasi yang diusulkan sepenuhnya akan dilakukan oleh SKPD teknis terkait sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Bappeda akan memberikan peran koordinasi. Tim Pokja Sanitasi akan lebih berfungsi kepada kegiatan monitoring dan evaluasi umum terhadap capaian pembangunan sanitasi. Adapun pengelola program sanitasi di Kabupaten Manggarai Barat yaitu: 1. Adanya lembaga teknis berupa Badan Lingkungan Hidup untuk penanganan lingkungan. 2. Adanya lembaga teknis berupa Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk penanganan persampahan termasuk pengelolaan IPLT. 3. Adanya lembaga teknis berupa Dinas Pekerjaan Umum untuk penanganan drainase. 4.

Adanya lembaga teknis berupa Dinas Kesehatan untuk penanganan Pola Hidup Bersih dan Sehat.

5. Adanya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berperan sebagai ujung tombak implementasi program sanitasi di masyarakat. 6. Adanya Kelompok Kerja Sanitasi di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan untuk mengkoordinasikan upaya pembangunan sanitasi.

SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 118

S S K 5.1. Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi Pada grafik 5.1 di bawah ini dapat lihat indikasi kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 (lima) tahun ke depan, besaran biaya sanitasi ini diperoleh dari program pengembangan sektor sanitasi yang telah disusun oleh Kabupaten Manggarai Barat dalam RPIJM. Kebutuhan biaya ini menitikberatkan pada jenis program yang merupakan investasi sanitasi di Kabupaten Manggarai Barat. Grafik di bawah juga memperlihatkan adanya peningkatan pembiayaan sektor sanitasi pada tahun 2015. Ada 3 hal yang berkaitan dengan rencana pendanaan Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten-Kabupaten lain yang sedang menyusun dokumen MP pada umumnya, dalam mendanai program dan kegiatan sanitasinya, yaitu availability sumber pendanaan, staging (pentahapan) program dan packaging (pemaketan) program, yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar dari strategi pendanaan bagi pelaksanaan SSK Kabupaten Manggarai Barat. Strategi pendanaan dimaksudkan agar target SSK dapat tercapai secara efektif dan efisien. Detail besaran biaya pengembangan sanitasi dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini: Tabel 5.1. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun No.

Uraian Kegiatan

1

Tahun Anggaran ( x Rp. 1 Juta )

Total

2016

2017

2018

2019

2020

Anggaran

29,609

33,728

35,459

39,827

43,976

182,599

2

Air Limbah Domestik Persampahan

5,725

4,908

8,559

23,475

23,672

66,339

3

Drainase

20,467

1,000

1,000

7,858

8,116

38,441

57,817

41,653

47,036

73,179

77,784

287,379

Jumlah

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2016


| 119

S S K Tabel 5.2. Rekapitulasi Indikasi Pembiayaan Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun Tahun Anggaran ( x Rp. 1 Juta )

Sumber

No.

Anggaran

Total

2016

2017

2018

2019

2020

Anggaran

A.

Pemerintah

1

APBD Kota

7,298

11,831

13,027

44,596

41,347

118,099

2

APBD Provinsi

1,672

2,036

2,423

995

1,440

8,566

3

APBN

30,447

24,442

26,605

29,722

35,946

147,162

39,417

38,309

42,055

75,313

78,733

273,827

Jumlah A B.

Non-Pemerintah

1

CSR Swasta

44

1,861

1,068

1,046

916

5,748

2

Masyarakat

1,191

2,917

4,215

126

168

7,184

Jumlah B

1,235

4,778

5,283

1,172

1,084

12,932

Total (A + B)

40,652

43,087

47,338

76,485

79,817

287,379


Tabel 5.3. Ringkasan Indikasi Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Sanitasi APBD Kabupaten Manggarai Barat Untuk 5 Tahun Kabupaten

: Kabupaten Manggarai Barat

Provinsi

: Nusa Tenggara Barat

Tahun

: 2016 s/d 2020

Sumber Pendanaan : APBD Kabupaten Manggarai Barat No.

Uraian Kegiatan

1


Total

2016

2017

2018

2019

2020

Anggaran

Air Limbah Domestik

3,750

5,294

6,174

21,450

19,617

56,285

2

Persampahan

1,529

3,687

3,528

11,596

11,166

31,506

3

Drainase

2,019

2,850

3,325

11,550

10,564

30,308

Jumlah

7,298

11,831 13,027 44,596 41,347

118,099


| 120

S S K Tabel 5.4. Ringkasan Indikasi Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Sanitasi APBD Propinsi Untuk 5 Tahun Kabupaten


Provinsi


Tahun

: 2016 s/d 2020

Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur No.


Uraian Kegiatan

Total

2016

2017

2018

2019

2020

Anggaran

1

Air Limbah Domestik

872

1,236

1,423

737

924

5,192

2

Persampahan

800

800

1,000

-

-

2,600

3

Drainase

-

-

-

258

516

774

1,672

2,036

2,423

995

1,440

8,566

Jumlah


Tabel 5.5 Ringkasan Indikasi Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Sanitasi APBN Untuk 5 Tahun Kabupaten


Provinsi


Tahun

: 2016 s/d 2020

Sumber Pendanaan : APBN No. 1

Uraian Kegiatan Air Limbah Domestik


Total

2016

2017

2018

2019

2020

Anggaran

23,752

23,542

24,105

16,598

22,351

110,348

2

Persampahan

1,800

900

2,500

11,749

12,506

29,455

3

Drainase

4,895

-

-

1,375

1,089

7,359

30,447

24,442

35,946

147,162

Jumlah

26,605 29,722



| 121

S S K Tabel 5.6. Ringkasan Indikasi Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Sanitasi CSR/Swasta Untuk 5 Tahun Kabupaten


Provinsi


Tahun

: 2016 s/d 2020

Sumber Pendanaan : CSR/Swasta No. 1



Total

2016

2017

2018

2019

2020

Anggaran

44

961

1,003

916

916

3,840

2

Persampahan

-

900

65

130

-

1,095

3

Drainase

-

-

-

-

-

-

44

1,861

1,068

1,046

916

4,935

Jumlah


Tabel 5.7. Ringkasan Indikasi Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Sanitasi Swadaya Masyarakat Untuk 5 Tahun Kabupaten


Provinsi


Tahun

: 2016 s/d 2020

Sumber Pendanaan : Swadaya Masyarakat No. 1



Total

2016

2017

2018

2019

2020

Anggaran

1,191

2,700

2,749

126

168

6,934

2

Persampahan

-

217

1,466

-

-

1,683

3

Drainase

-

-

-

-

-

-

1,191

2,917

4,215

126

168

8,617

Jumlah

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2016 SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 122

S S K 5.2. Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Dari total kebutuhan pembangunan untuk subsektor air limbah sebesar Rp. 182.599 milyar untuk 5 tahun ke depan, Pemkab Manggarai Barat mengalokasikan 30.82% nya dari APBD murni, propinsi diharapkan mengalokasikan 2.84%, dari APBN 60,43%, CSR/Swasta diharapkan ikut berpartisipasi sebesar 2,10% dan dari swadaya masyarakat sebesar 3,80% direncanakan untuk pembangunan IPLT dan IPAL

Kawasan

di

6

Kecamatan.

Dengan

makin

banyaknya

donor

swasta/masyarakat yang tertarik untuk berpartisipasi dalam memberikan dukungan terhadap subsektor air limbah, maka sebagai contingency financial planning untuk pembangunan air limbah, maka Kabupaten hendaknya memiliki alternatif pendanaan dari fasilitas hibah, tidak saja pada tahun 2013 namun juga proyeksi untuk tahun – tahun kedepan. Spesifik untuk Kabupaten Manggarai Barat, program terkait air limbah dapat dibiayai oleh donor swasta/masyarakat adalah; pembangunan fisik sarpras air limbah dengan spesifikasi jaringan air limbah (sewerage) skala setara kecamatan yang memiliki beneficiaries optimal di suatu daerah yang memiliki disparitas kemiskinan yang mencolok (central business district dengan perkampungan mengelola

miskin sekitarnya),

IPAL.

Untuk contingency

peningkatan dari

kapasitas

provinsi,

SDM

sesuai

dalam dengan

karakteristiknya, selain dukungan pendanaan untuk sarana prasarana air limbah yang dikelola masyarakat seperti sanimas, usulan juga hendaknya meliputi kegiatan non fisik dan bantuan teknis dari propinsi untuk sosialisasi ataupun studi IPAL untuk limbah industri, limbah ternak yang sifatnya mendukung kegiatan yang dibiayai baik oleh Pemerintah Kabupaten sendiri maupun oleh Pemerintah Pusat. Bahkan peran Pemerintah Provinsi juga dapat dioptimalkan dalam pendanaan pembangunan fisik IPAL (industri, ternak dan RPH) baik untuk pembangunan unit baru, penyiapan studi (DED), maupun rehabilitasi. Begitu juga untuk pembangunan IPAL komunal, sanimas dan IPLT, harus disiapkan usulan kepada Pemerintah Provinsi

dan

P emerintah

P u s a t bantuan keuangan

maupun pendanaan melalui ABPD Propinsi NTT dan APBN dapat diakses. SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 123

S S K Tabel 5.8 Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Indikasi Program

1. pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat 2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang

Indikasi Kegiatan

Sosialisasi dan pemicuan tentang PHBS Pembangunan IPAL Comual sistim setempat on-site Peningkatan mutu sanitasi total berbasis masyarakat dan sekolah Pembangunan IPAL Comunal Sosialisasi tentang dampak BABS dan cara hidup bersih dan sehat

Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah

1.penyusunan master plan air limbah

dan Air Minum 2.pembangunan IPAL Comunal sistem setempat (on-site) 3. Pembangunan SPAL Kawasan dan IPLT 4.sosialisasi tentang cara pembuangan akhir tinja yang sehat Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Penyusunan RANPERDA Air Limbah

Minum dan Air Limbah Pembentukan UPTD

S S K 5.9. Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sub sektor persampahan merupakan sub sektor yang memiliki program cukup banyak sampai 5 tahun kedepan sekalipun dengan alokasi dana ketiga setelah drainase dan air limbah. Kegiatan yang banyak memerlukan dana adalah kegiatan pembangunan dan pengadaan seperti Penyiapan/pembebasan lahan TPS, pembangunan Transfer Depo, pembangunan UDPK, dan pengadaan armada angkutan sampah. Alokasi dana total untuk sub sektor persampahan adalah sebesar 66.339 milyar, dengan prosentase rincian APBD Kabupaten Manggarai Barat sebesar 47,49%, APBD Propinsi 3,92%, APBN 44,40, CSR/Swasta 1,65%, dan dari swadaya masyarakat sebesar 3%. Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Barat sebagian besar digunakan

untuk program Penyiapan/ Pembebasan lahan TPS,

pembangunan transfer Depo, pembangunan UDPK, supervise konstruksi TPS, dan operasional dan pemeliharaan TPS dan pengadaan kendaraan, sedangkan APBD Provinsi direncanakan untuk pengadaan motor sampah, pengadaan dump truck, dan amrol truck. Detail program dan pendanaan untuk sub sektor persampahan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini : Tabel 5.10. Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Program

Program Pengadaan alat angkut sampah seperti dump truk,gerobak sampah dan motor sampah.

Kegiatan

1. Pengadaan dump truk ,gerobak sampah dan motor sampah 2. Pembangunan

Rehabilitasi

Tempat

Pembangan Sampah 3. Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan

S S K 4. Pengadaan Tempat Sampah Terpilah untuk Rumah Tangga. 5. Pengadaan Tempat Sampah terpilah ditempat umum/jalan Program peningkatan sarana dan prasarana persampahan

1. Penyusunan Masterplan dan DED Persampahan 2. Pembangunan TPA (Desa Warloka Kec. Komodo) 3. Studi Manajemen Pengelolaan Persampahan 4. Pembangunan TPS 3R

Program peningkatan kinerja

Penyusunan dokumen RANPERDA tentang

kelembagaan

sistim pengolahan dan retibusi sampah

S S K 5.4. Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Pendanaan untuk Sub Sektor drainase lingkungan difokuskan pada peningkatan sistem drainase dan rehabilitasi pada lokasi-lokasi rawan banjir dan pada daerah genangan. Adapun total kebutuhan penanganan selama 5 tahun kedepan yaitu sebesar 38,441 M. Dalam pembagian alokasi pendanaan sektor drainase, 78,84% bersumber dari APBD Kabupaten, dana dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dialokasikan sebesar 2.01%, sedangkan alokasi dana dari APBN sebesar 19.14%. Adapun alokasi pendanaan untuk masing-masing program kegiatan sektor drainase selama 5 tahun kedepan, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini : Tabel 5.11. Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Program

Kegiatan 1. Perencanaan teknis DED drainase primer, sekunder, tersier 2. Supervisi konstruksi normalisasi/ rehabilitasi

A. Perencanaan Umum

saluran primer, sekunder, tersier 3. Masterplan Sistem Drainase Skala Kabupaten/Kawasan

S S K 1. Pembangunan drainase primer, sekunder, tersier B. Pengelolaan dan Pelaksanaan

2. Normalisasi/rehabilitasi saluran primer, tersier, sekunder 3. Supervisi konstruksi normalisasi/rehabilitasi saluran primer, tersier, sekunder

BAB 5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Recommend Documents