BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Pokja AMPL PPSP Kota Bontang

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian ini memuat daftar program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan sanitasi Kota Bontang Tahun 2011 – 2015. Program dan kegiatan ini disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran aspek teknis dari masing-masing sub sektor sanitasi, sektor air bersih dan aspek higiene/PHBS, serta aspek non teknis seperti kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis dan aspek partisipasi masyarakat, jender dan kemiskinan.

Strategi Sanitasi Kota Bontang V - 1

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

LOKASI

VOLUME

JUMLAH ANGGARAN (Rp. Juta)

1 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah pemukiman

1 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1 Sosialisasi kebijakan pengelolaan air limbah 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah 3 Sanitation Award bagi perusahaan

3

4

4

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

1 Membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam penyediaan sarana dan prasarana sanitasi

1 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1 Kemitraan program CSR sektor sanitasi 2 Workshop pengelolaan oleh swasta 4

Kota Bontang

1

1

Peningkatan pengelolaan air limbah

1

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

1

Kota Bontang


Pembangunan IPAL Berbas Pantai, Loktuan, Guntung, Kanaan

4

4

Kota Bontang

Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan pelayanan dan pengelolaan air limbah dari 4,8% menjadi 10%

Tujuan 3 : Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan

1

Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah perusahaan yang terlibat dalam program CSR sektor sanitasi dari 3 menjadi 6

Tujuan 2 : Membangun kemitraan strategis dalam pembangunan sanitasi

1

20.000

50

80

300

100

60

Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah kelompok swadaya masyarakat yang menangani pengelolaan air limbah dari 5 menjadi 15 KSM

Tujuan 1: Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah

NO

Tabel 5.1 Program dan Kegiatan Sektor Air Limbah Kota Bontang

PROGRAM DAN KEGIATAN ASPEK TEKNIS DAN HIGIENE

5.1.1. Sub Sektor Air limbah

5.1.


2011 – 2015

2011 - 2015

2011 - 2015

2011 - 2015

2011 - 2015

2011 - 2015

WAKTU

APBD Kota, APBD Provinsi

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

SUMBER DANA

DPU

Bappeda

Bappeda

DKPP

DKPP

DKPP

SKPD PENANGGUNG JAWAB

STRATEGI

limbah

PROGRAM

5

4

3

2

Pembangunan IPLT Kanaan Pembangunan WC Umum Pembangunan Sanimas Penambahan jaringan pipa air limbah

KEGIATAN

1

Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sanitasi

1

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium

Kota Bontang

2

1

3

1

1

VOLUME

10.000

1.500

7.700

300

5.500


Tabel 5.2 Program dan Kegiatan Sektor Persampahan Kota Bontang

1

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

LOKASI

2011 - 2015

2012

2011 - 2015

2014

2015

WAKTU


APBD Kota

APBD Provinsi

APBD Kota, APBD Provinsi APBD Kota

SUMBER DANA

BLH

DPU

DPU

DPU

DPU


1

NO

1

Mengikutsertakan masyarakat dan swasta untuk berperan aktif dalam pengelolaan kebersihan

STRATEGI

1

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

PROGRAM

2

1

Kota Bontang

Kota Bontang

LOKASI

1

3

VOLUME


Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

KEGIATAN

2.626

55

2011 - 2015

2012 - 2014

APBD Kota

APBD Kota

DKPP

DKPP

JUMLAH SKPD SUMBER ANGGARAN WAKTU PENANGGUNG DANA (Rp. Juta) JAWAB Tujuan 1 : Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan mandiri berbasis komunitas untuk dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Sasaran1 : Meningkatnya jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan sekolah yang melakukan pengelolaan sampah 3R yang terbina dari 5 KSM/sekolah menjadi 25 KSM/sekolah

5.1.2. Sub Sektor Persampahan

1

Sasaran 2 : Meningkatnya sarana prasarana sanitasi dari 0% menjadi 66,7%

NO


STRATEGI

PROGRAM 3

LOKASI Kota Bontang

KEGIATAN persampahan Bimbingan teknis persampahan

1

1

Pengembangan manajemen pengelolaan sampah

1

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

5

4

3

2

1

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

12

7

1

1

1

2

VOLUME

6.890

1.400

1.160

3.570

10.000

744



Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Pengembangan kinerja TPA Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan Penyusunan dokumen perencanaan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana TPA

Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan dari 71,08% menjadi 74%

Tujuan 2 : Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan

NO


2011 – 2015

2012 – 2013

2011 – 2015

2011 - 2015

2011 - 2015

2012 -2013

WAKTU

APBD Kota, APBD Provinsi, APBN

APBD Kota

APBD Kota, APBD Provinsi APBD Kota


APBD Kota

SUMBER DANA

DKPP

DKPP

DKPP

DKPP

DKPP

DKPP


STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

LOKASI

VOLUME


Tabel 5.3 Program dan Kegiatan Sektor Drainase Kota Bontang WAKTU

SUMBER DANA

Program pembangunan turap / talud / bronjong

Program pembangunan saluran drainase / gorong - gorong

2

3

1

1

5

4

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

5

5

3

3


Rahmat Pembangunan folder Tanjung Laut dan KCY Pembangunan folder Kel. Tanjung Laut Pembangunan dan rehabilitasi turap sungai dan saluran air Pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase / goronggorong di Kota Bontang 21.400

80.000

27.500

27.500

2011 – 2015

2011 - 2015

2012 - 2014

2013 - 2015

APBD Kota

DPU

DPU

DPU

APBD Kota, APBD Provinsi, APBN APBD Kota, APBD Provinsi, APBN

DPU

DPU

DPU

DPU



Tujuan 1 : Meningkatkan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir Sasaran 1 : Meningkatnya kondisi drainase/saluran pembuangan air sepanjang jalan dengan kondisi baik dari 13,77% menjadi 38, 62% Sasaran 2 : Menurunnya kondisi drainase tersumbat dari 6% menjadi 3% 1 1 Program 1 Normalisasi sungaiKota Bontang 3 8.750 2011 - 2015 APBD Kota 1 Peningkatan pengembangan, sungai di Kota penanganan pengelolaan dan Bontang sistem jaringan konservasi sungai, 2 Peningkatan waduk Kota Bontang 4 24.000 2012 - 2015 APBD Kota, APBD drainase dan Provinsi, APBN danau dan sumber Kanaan pengendalian daya air lainnya 3 Pembangunan Kota Bontang 4 51.000 2012 – 2015 APBD Kota, APBD banjir Provinsi, APBN Bendungan Suka

NO

5.1.3. Sub Sektor Drainase


STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

LOKASI

1

1

2

Peningkatan pelayanan air bersih

2 Penyediaan alternatif sumber air baku baru

1

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

2

1

3

2

1

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

3

1

3

2

4

31.500

1.800

19.000

3.250

54.000



Pembangunan WTP Berbas Tengah, Gunung Elai, Loktuan dan Kanaan Optimalisasi WTP eksisting Pengadaan dan peremajaan jaringan pipa air bersih Kota Bontang Dokumen perencanaan pipanisasi air baku dari Bendungan Marangkayu ke Kota Bontang Pipanisasi pipa air baku dari Waduk Marangkayu ke Kota Bontang Pipanisasi air baku permukaan (Folder)

VOLUME

Tabel 5.4 Program dan Kegiatan Sektor Air Bersih Kota Bontang

Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan layanan air bersih PDAM dari 52,3% menjadi 80%

Tujuan 1 : Meningkatkan produksi air bersih

NO

5.1.4. Sektor Air Bersih


2013 - 2014

2012

2012 – 2014

2012

2012 - 2013

WAKTU

DPU

DPU


DPU

DPU

DPU


APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota


SUMBER DANA

STRATEGI

PROGRAM

1

Kampanye dan sosialisasi PHBS

Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan perilaku hidup bersih, sehat dan pengembangan lingkungan sehat

1

2

1

1

Program pengembanagan lingkungan sehat

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

7

6

5

4

3

2

1

4 5

3

2

1

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

LOKASI

4

4

5

5

5

5

5

4 5

4

4

5

VOLUME


Upaya promosi kesehatan Puskesmas Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat tentang pola hidup sehat Pembinaan posyandu Pengembangan dan pembinaan kelurahan sehat Penyehatan lingkungan permukiman Pengawasan sarana air bersih Pembinaan tempat pengolahan makanan dan minuman Pembinaan tempattempat umum Upaya penyehatan lingkungan puskesmas Pengembangan pasar sehat Pengembangan kawasan kota sehat

Sasaran 1 : Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat dari 36% menjadi 75%

KEGIATAN

2.300

2.998

583

148

256

280

3.422

230 150

120

745

1.508


Tabel 5.5 Program dan Kegiatan Sektor PHBS Kota Bontang

Tujuan 1 : Membangun perilaku hidup bersih dan sehat

NO

5.1.5. Aspek PHBS/Higiene


2011 - 2015

2011 – 2015

2011 – 2015

2011 – 2015

2011 – 2015

2011 – 2015

2011 – 2015

2012 – 2015 2011 - 2015

2012 – 2015

2012 – 2015

2011 – 2015

WAKTU

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

SUMBER DANA

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan


Program dan Kegiatan Aspek Non Teknis

STRATEGI

A Tingkatan Sistem dan Prosedur 1 Merumuskan sistem kebijakan sanitasi dalam jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif. 2 Penguatan system kelembagaan secara menyeluruh bagi pengelola sanitasi 3 Mengembangkan manajemen pelayanan sanitasi yang pada umumnya tidak sederhana bahkan cenderung cukup rumit. 4 Mengembangkan kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah lainnya dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi yang

NO

1

1 Program kebijakan dan pengembangan sistem layanan sanitasi secara terpadu

PROGRAM

4

Kota Bontang

2 Pembuatan pelaporan system database sanitasi kota


1

VOLUME

Kota Bontang

LOKASI

1 Penyusunan SOP system layanan sanitasi kota

KEGIATAN

200

150


2011 - 2015

2011 – 2015

WAKTU

Tabel 5.6 Program dan Kegiatan Aspek Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Kota Bontang

5.2.1. Aspek Kebijakan Daerah dan Kelembagaan

5.2.


APBD Kota

APBD Kota

SUMBER DANA

DPU

DPU


2

NO

terpadu. 5 Mengintegrasikan antara sistem perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi di Kota Bontang 6 Mengintegrasikan kapasitas dan kewenangan instansi pengelola layanan sanitasi agar lebih terarah. 7 Mengoptimalkan program bantuan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk dapat memperoleh akses sanitasi yang layak. B Tingkatan Organisasi 1 Memperjelas dan mempertegas tugas pokok dan fungsi lembaga pengelola sanitasi. 2 Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di lingkungan organisasi penyelengara pengelolaan sanitasi.

STRATEGI

1 Penguatan kelembagaan Pokja sanitasi dalam proses implementasi SSK

PROGRAM


Kota Bontang

2 Penyediaan fasilitas Sekretariat Pokja sanitasi Kota Bontang

1

1

VOLUME


Kota Bontang

LOKASI

1 Usulan penguatan status Pokja sanitasi.

KEGIATAN

100

100


2011 - 2015

2011 – 2015

WAKTU

APBD Kota

APBD Kota

SUMBER DANA

Bappeda

Bappeda


3

NO

C Tingkatan Sumber Daya Manusia 1 Meningkatkan kemampuan dan kinerja pelayanan SKPD penyelenggara layanan sanitasi.

3 Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi dalam pencapaian visi dan misi sanitasi. 4 Mensosialisasikan ke seluruh elemen organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak terkait penanganan sanitasi di Kota Bontang. 5 Mengoptimalkan peran dan kepedulian LSM bidang sanitasi dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan operasi, pemeliharaan sarana sanitasi dan pemberdayaan masyarakat.

STRATEGI

1 Peningkatan kemampuan dan kinerja SKPD serta semua unsur penyelenggara layanan sanitasi

PROGRAM


Kota Bontang

Kota Bontang

2 Pembinaan teknis bagi kader-kader sanitasi 3 Monitoring dan evaluasi

1

1

1

VOLUME

100

75

100



Kota Bontang

LOKASI

1 Penyelenggaraan Pelatihan dan Study Banding

KEGIATAN

2011 - 2015

2011 – 2015

2011 – 2015

WAKTU

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

SUMBER DANA

Bappeda

Bappeda

Bappeda


NO

2 Meningkatkan kemampuan dan kinerja sanitarian di puskesmas 3 Meningkatkan kemampuan dan keterampilan kaderkader sanitasi serta tingkat kelurahan melalui pelatihan. 4 Meningkatkan kreativitas masyarakat dalam pengolahan sampah 3R 5 Meningkatkan kemampuan dan kapasitas unsur LSM peduli sanitasi dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan study banding.

STRATEGI

PROGRAM


LOKASI

VOLUME



KEGIATAN

WAKTU

SUMBER DANA


STRATEGI

A Strategi untuk meningkatkan (sasaran) sub sektor air limbah adalah : 1 Menjadikan isu strategis sanitasi sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan Kota Bontang jangka menengah tahun 2012 – 2016 2 Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran sanitasi jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif. 3 Merumuskan dokumen perencanaan kebijakan dan penganggaran sanitasi yang dapat dijadikan acuan untuk masuk dalam program prioritas pembangunan kota dengan menggali

NO

1

5.2.2. Aspek Keuangan

1 Program kebijakan keuangan dan manajemen pengelolaan air limbah

PROGRAM


Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

2 Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan air limbah

1 Penyusunan Raperda tentang pemungutan pelayanan retribusi air limbah

1 Pemaparan program ke berbagai sumber pendanaan

1

1

1

1

VOLUME

50

500

150

200



Kota Bontang

LOKASI

1 Penyusunan master plan dan pembiayaan pengelolaan air limbah

KEGIATAN

Tabel 5.7 Program dan Kegiatan Aspek Keuangan Kota Bontang

2011 - 2015

2011 - 2015

2011 - 2015

2011 – 2015

WAKTU

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

SUMBER DANA

Bappeda

DPU

DPU

DPU


2

NO

2

1

B

4

peluang berbagai sumber pendanaan baik dari APBN, APBD-I, APBD-II, pihak swasta dan lembaga donor. Merumuskan rencana strategis pembiayaan pengelolaan sanitasi yang dapat mengintegrasikan kepentingan setiap SKPD secara vertikal dan horizontal. Strategi untuk meningkatkan (sasaran) sub sektor persampahan adalah : Penyusunan Master Plan pengelolaan sampah dan kebersihan skala kota tahun 2012 termasuk perencanaan pendanaan Peningkatan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan secara menyeluruh.

STRATEGI

1 Program kebijakan keuangan dan manajemen pengelolaan persampahan.

PROGRAM


1

1

1

1

1

VOLUME

500

100

300

100

100



Kota Bontang

Kota Bontang

2 Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan persampahan. 3 Penyusunan Raperda tentang pelanggaran pemungutan retribusi persampahan.

Kota Bontang

Kota Bontang

2 Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan IPAL

1 Penyusunan master plan dan pembiayaan pengelolaan persampahan.

Kota Bontang

LOKASI

1 Penyusunan rencana strategis pembiayaan layanan air limbah

KEGIATAN

2011 - 2015

2011 – 2015

2011 – 2015

2011 - 2015

2011 – 2015

WAKTU

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

SUMBER DANA

DKPP

DKPP

DKPP

DKPP

DPU


3

NO

3 Meningkatkan PAD melalui pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan berbagai hasil pengolahan sampah an-organik khususnya di TPA Bontang Lestari. 4 Menaikkan pendapatan masyarakat melalui kerjasama dengan pihak swasta dalam pemanfaatan hasil sampah 3R oleh masyarakat. 5 Pengembangan permodalan Bank Sampah oleh pemerintah dan masyarakat. C Strategi untuk meningkatkan (sasaran) sub sektor drainase adalah : 1 Penyusunan rencana pendanaan yang terpadu dalam penyiapan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan drainase

STRATEGI

1 Program kebijakan keuangan dan manajemen pengelolaan drainase

PROGRAM


Kota Bontang

LOKASI

1

VOLUME

100



1 Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan drainase

KEGIATAN

2011 - 2015

WAKTU

APBD Kota

SUMBER DANA

DPU


E

4

NO

2 Peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan sarana prasarana drainase dari berbagai sumber pendanaan D Strategi untuk meningkatkan (sasaran) sektor air bersih adalah : 1 Peningkatan efisiensi penagihan dan penerimaan kas untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan pemeliharaan. 2 Meningkatkan anggaran dalam rangka untuk memenuhi kualitas, kuantitas dan pengembangan pelayanan air bersih. 3 Peningkatan investasi dari pihak swasta sebagai bagian dari program CSR. Strategi untuk meningkatkan (sasaran) aspek PHBS adalah: 1 Penguatan advokasi untuk mobilisasi sumber pembiayaan

STRATEGI

1 Program pengembangan manajemen kesehatan

1 Program kebijakan keuangan dan manajemen pengelolaan air bersih

PROGRAM


4

4

4

4

4

1

1

VOLUME

200

200

100

200

300

50

50



Kota Bontang

Kota Bontang

1 Pemaparan prioritas program ke berbagai sumber pendanaan

2 Pengembangan hygiene sanitasi lingkungan pemukiman

Kota Bontang

1 Penyusunan rencana strategis layanan air bersih

Kota Bontang

Kota Bontang

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 Peningkatan kualitas perencanaan kesehatan

Kota Bontang

Kota Bontang

LOKASI

1 Peningkatan kemampuan administrasi umum dan keuangan

1 Pemaparan program ke berbagai sumber pendanaan

KEGIATAN

2011 - 2015

2011 – 2015

2011 - 2015

2011 - 2015

2011 - 2015

2011 – 2015

2011 - 2015

WAKTU

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

SUMBER DANA

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Bappeda

DPU

Bappeda

Bappeda

Bappeda


dari pemerintah, dunia usaha dan bantuan luar negeri untuk memenuhi ketersediaan sumber daya. 2 Peningkatan anggaran kesehatan dalam rangka mewujudkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih, sehat dan sejahtera.

STRATEGI

STRATEGI

Mengembangkan sistem komunikasi terpadu berskala kota untuk percepatan pembangunan sanitasi.

Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kota Bontang.

NO

1

2

PROGRAM

2 Program pengembangan Pusat Informasi dan kerjasama

1 Program manajemen system informasi bidang sanitasi.

PROGRAM

1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

5.2.3. Aspek Komunikasi

NO


Kota Bontang

Kota Bontang

2 Pembuatan dan penyebaran poster PHBS di masyarakat 3 Bantuan dana lingkungan sehat

4

4

4

VOLUME

200

50

120


Kota Bontang

2 Pemasangan baliho.

4

4

1

VOLUME

25

50

200



Kota Bontang

Kota Bontang

LOKASI

1 Pendidikan dan Pelatihan.

1 Pengadaan sarana prasarana komunikasi dan membuat website sanitasi kota.

KEGIATAN

Tabel 5.8 Program dan Kegiatan Aspek Komunikasi Kota Bontang

Kota Bontang

LOKASI

1 Peningkatan kegiatan penyuluhan lingkungan sehat

KEGIATAN

2011 - 2015

2011 – 2015

2011 - 2015

WAKTU

2011 - 2015

2011 – 2015

2011 – 2015

WAKTU

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

SUMBER DANA

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

SUMBER DANA

Bappeda

Bappeda

DPU


Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan


Meningkatkan peran berbagai media massa (radio dan surat kabar) di Kota Bontang dalam membantu percepatan pembangunan sanitasi. Membangun dan mengembangkan pusat informasi sanitasi melalui perpustakaan umum daerah dan tingkat sekolah untuk percepatan pembangunan sanitasi.

3

dengan berbagai media.

PROGRAM

Meningkatkan minat sektor swasta dan pelaku bisnis dalam percepatan pembangunan sanitasi Kota Bontang. Menciptakan peluang investasi bagi sektor swasta dan pelaku bisnis dalam penyediaan biaya pembangunan sarana prasarana sektor sanitasi.

1

2

STRATEGI

NO

Kota Bontang

Kota Bontang

2 Bimbingan teknis .

Kota Bontang

2 Penyiaran acara kegiatan Jumat Bersih. 1 Penyediaan bahan bacaan dan regulasi sanitasi.

Kota Bontang

LOKASI

1 Pembuatan iklan sanitasi.

KEGIATAN

4

4

4

1

VOLUME

50

50

50

75


2011 - 2015

2011 – 2015

2011 - 2015

2011 – 2015

WAKTU

1 Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan sektor swasta dalam percepatan pembangunan sanitasi

PROGRAM Kota Bontang

LOKASI 1

VOLUME

100



1 Penyusunan kerangka strategis pembangunan sanitasi kota

KEGIATAN

2011 - 2015

WAKTU

Tabel 5.9 Program dan Kegiatan Aspek Keterlibatan Pelaku Bisnis Kota Bontang

5.2.4. Aspek Keterlibatan Pelaku Bisnis

4

STRATEGI

NO


APBD Kota

SUMBER DANA

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

SUMBER DANA

DPU


DPU

DPU

DKPP

DPU


Penyusunan regulasi untuk mendorong kelompok usaha dan pelaku bisnis untuk ikut serta dalam menjalankan pembangunan sektor sanitasi

3

1 Program kebijakan dan regulasi investasi sektor sanitasi

PROGRAM Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

2 Sosialisasi Raperda tentang CSR 3 Penyusunan kebijakan investasi sektor swasta dalam pembangunan fasilitas sanitasi

Mengembangkan mekanisme kerjasama yang melibatkan semua unsur masyarakat dalam pengelolaan sanitasi Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat, jender dan kemiskinan dalam pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan. Mengoptimalkan keterlibatan kelompok perempuan & laki dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana sanitasi.

1

3

2

STRATEGI

NO

1 Pemberdayaan Organisasi dan Kelompok Perempuan

1 Peningkatan peran, partisipasi dan kapasitas semua status sosial masyarakat

PROGRAM

LOKASI

1 Penyusunan Raperda tentang CSR

KEGIATAN

1

1

1

VOLUME

100

75

500


Kota Bontang

4

4

4

1

VOLUME


1 Peningkatan kualitas perencanaan kelompok dan organisasi kemasyarakatn

Kota Bontang

2 Pengembangan kegiatan pengelolaan sanitasi 1 Penyelenggaraan pelatihan masyarakat Kota Bontang

Kota Bontang

LOKASI

1 Sosialisasi kebijakan pengelolaan sanitasi

KEGIATAN

100

100

200

50


Tabel 5.10 Program dan Kegiatan Aspek PMJK Kota Bontang

5.2.5. Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan

STRATEGI

NO


2011 - 2015

2011 - 2015

2011 - 2015

2011 – 2015

WAKTU

2011 - 2015

2011 – 2015

2011 – 2015

WAKTU

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

SUMBER DANA

APBD Kota

APBD Kota

APBD Kota

SUMBER DANA

Bappeda

Bappeda

DPU

DPU


Bappeda

Bappeda

Bappeda


Meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk peduli sanitasi. Menumbuhkan rasa tanggungjawab bersama terhadap kesehatan lingkungan

4

5

STRATEGI

NO

1 Pemberdayaan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan

PROGRAM


Kota Bontang

Kota Bontang

LOKASI

4

4

VOLUME


1 Pengembangan dan pembinaan kelurahan sehat 1 Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan

KEGIATAN

120

200


2011 - 2015

2011 - 2015

WAKTU

APBD Kota

APBD Kota

SUMBER DANA

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan



BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.1

GAMBARAN UMUM STRUKTUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI SANITASI Proses monitoring dan evaluasi merupakan bagian pengendalian yang tidak

terpisahkan dari upaya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Monitoring adalah suatu kegiatan pengamatan yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Monitoring atau pemantauan dapat mempermudah kita dalam mengamati perkembangan situasi dan permasalahan, serta bila perlu dapat melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. Evaluasi adalah suatu teknik penilaian kualitas program yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat. Evaluasi tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil-hasil program, tetapi juga dapat menyediakan informasi yang relevan bagi pembuat kebijakan, membantu penataan seperangkat prioritas, mengarahkan alokasi sumber dana, memfasilitasi modifikasi, penajaman struktur program dan aktivitas serta memberikan masukan akan kebijakan penataan ulang personil dan sumber daya yang dimiliki. Disamping itu, evaluasi dapat dimanfaatkan untuk menilai dan meningkatkan kualitas pelaksanaan serta kebijakan program. Pada hakekatnya evaluasi dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas operasional suatu program dan berkontribusi penting dalam memandu pembuat kebijakan di seluruh strata organisasi. Dengan menyusun, mendesain evaluasi yang baik dan menganalisis hasilnya dengan tajam, kegiatan evaluasi dapat memberi gambaran tentang bagaimana kualitas operasional program, layanan, kekuatan dan kelemahan yang ada, efektivitas biaya dan arah produktif potensial masa depan. Monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk merekam temuan, inovasi, hasil, dan praktek baik, untuk disebarluaskan kepada masyarakat serta dapat juga digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan. Hasil monitoring adalah kesimpulan tentang ketepatan hasil dan waktu perencanaan sehingga wujud akhir dari hasil monitoring adalah berupa rekomendasi. Rekomendasi pada umumnya berkaitan dengan 3 hal yaitu pembenahan metode, percepatan proses dan perubahan pelaksanaan. Rekomendasi pembenahan metode pelaksanaan dilakukan jika dalam proses ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana. Hasil evaluasi adalah kesimpulan tentang tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Evaluasi efektivitas dilakukan untuk melihat ketepatan hasil melalui

Strategi Sanitasi Kota Bontang VI - 1

Pokja AMPL PPSP Kota Bontang pembandingan hasil dengan target rencana. Sedangkan evaluasi efisiensi dilakukan untuk melihat tingkat kehematan pemanfaatan sumber daya melalui perbandingan realisasi pemanfaatan sumber daya dengan rencana pemanfaatan sumber daya. Tujuan pembangunan sanitasi kota telah ditetapkan dan dinyatakan oleh Pemerintah Kota Bontang dalam sebuah dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK). Dalam pelaksanaannya nanti, diperlukan sebuah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SSK, yang tujuannya adalah untuk melihat ketepatan penggunaan selain berbagai

indikator

sumber

daya

dan

penganggaran,

juga

meliputi

kinerja

kebijakan/program pembangunan sanitasi sehingga dapat memberikan gambaran status dan pencapaian sub sektor sanitasi, sektor air bersih dan aspek PHBS. 6.2

STRUKTUR

KELEMBAGAAN

UNTUK

PEMANTAUAN

DAN

EVALUASI

SANITASI Pengumpulan data merupakan bagian dari upaya pemantauan dan evaluasi dari implementasi Strategi Sanitasi Kota. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam rangka monitoring dan evaluasi SSK diambil dari : 1. Sumber data primer 2. Sumber data sekunder Pemantauan dan evaluasi SSK akan dilakukan untuk menilai capaian-capaian dari masing-masing sub sektor sanitasi, sektor air bersih dan aspek PHBS. Rencana Pemantauan dan Evaluasi tahun 2012 akan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember. Hal ini untuk menyesuaikan proses pemantauan dan evaluasi dengan alur perencanaan dan penganggaran daerah. Pihak yang terlibat dalam pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut: 1. Ketua

: Kepala Bidang Fisik dan Prasarana (Bappeda)

2. Sekretaris : Kasubid. Tata Ruang, Tata Guna Lahan, Pengairan, SDA, LH (Bappeda) 3. Anggota

: 1. Kepala Bidang Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat Forkohat 2. Kasubid. Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pencemaran Limbah (Badan Lingkungan Hidup) 3. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial (Dissosnaker) 4. Unsur Yayasan Bina Kelola Lingkungan (Bikal) 5. Tim Sekretariat


Pokja AMPL PPSP Kota Bontang 6.3

PEMANTAUAN STRATEGI SANITASI KOTA

6.3.1. Pemantauan Strategi Pemantauan Strategi adalah kegiatan untuk menilai tingkat capaian tujuan dan sasaran pembangunan subsektor sanitasi dengan melihat indikator-indikator yang telah ditetapkan mengenai Tujuan, Sasaran, serta Tahapan Pencapaian Subsektor Sanitasi. (Lihat Bab 4) 6.3.2. Pemantauan Pelaksanaan Pemantauan Pelaksanaan adalah kegiatan untuk menilai tingkat investasi dan keluaran dari pelaksanaan kegiatan berkaitan sanitasi oleh pemerintah kota. Kegiatankegiatan ini mengacu kepada usulan kegiatan (rencana tindak) SSK maupun kegiatankegiatan diluar usulan SSK yang dilaksanakan oleh SKPD. 6.3.3. Pemantauan Terkait Pengambil Keputusan Pemantauan Terkait Pengambil Keputusan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kepedulian pengambil keputusan terhadap rekomendasi program dan kegiatan usulan SSK. Kegiatan ini salah satunya adalah untuk melihat seberapa besar jumlah usulan kegiatan dalam dokumen SSK yang bisa diakomodasi sebagai kegiatan di masing-masing SKPD terkait sanitasi pada tahun perencanaan SSK tersebut. 6.4

PENDOKUMENTASIAN Data dasar yang akan digunakan untuk menentukan tentang indikator tujuan dan

sasaran sub sektor adalah dokumen data yang ada di tiap-tiap SKPD berupa data hasil survey dan studi termasuk laporan realisasi fisik dan biaya (RFB) yang dilakukan masingmasing SKPD. Pokja AMPL Kota Bontang akan mendokumentasi semua data dan informasi yang masuk, sebagai upaya untuk mengembangkan data base terkait sanitasi. Dokumentasi data dilakukan dengan pendekatan melalui pembagian tugas, peran dan tanggungjawab dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang disesuaikan dengan kedudukan setiap institusi formal dan informal. Institusi formal adalah SKPD Pemerintah Kota Bontang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan masing-masing SKPD. Sedangkan institusi informal adalah institusi yang melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi di luar SKPD dalam hal ini Pokja AMPL Kota Bontang yang bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan monitoring dan evaluasi kemajuan sanitasi. Pokja AMPL yang terkait monitoring dan evaluasi mempunyai tugas khusus untuk mengkoordinasikan semua kegiatan yang terkait dengan pemantauan capaian kegiatan, capaian strategis dan perencanaan dan pengambilan keputusan. Koordinasi ini penting


Pokja AMPL PPSP Kota Bontang untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang diusulkan dalam SSK dapat diimplementasikan dan dipantau dengan menggunakan instrumen yang tepat guna pencapaian sasaran, visi dan tujuan. Ada dua kegiatan pemantauan yang harus dilakukan antara lain : 1. Pemantauan proses perencanaan, untuk memastikan bahwa proses perencanaan sanitasi sudah berjalan efektif dalam mencapai sasaran. 2. Pemantauan pelaksanaan kegiatan dan keluaran yang dihasilkan berdasarkan aspek capaian sasaran strategismya. Dengan memakai indikator sanitasi yang didefinisikan, hal tersebut dapat dijadikan panduan untuk mengukur kecenderungan dalam jangka panjang, perubahan dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan. 6.5

EVALUASI STRATEGI SANITASI KOTA Evaluasi dilakukan untuk menemukan penyebab munculnya deviasi antara rencana

yang tercantum dalam SSK dengan realisasi capaian. Dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan, deviasi dapat diamati dari jumlah kegiatan yang diusulkan dalam SSK dengan jumlah kegiatan yang terakomodasi di tiap-tiap SKPD, serta dari perbandingan jumlah investasi dan keluaran kegiatan. Evaluasi capaian strategis dapat dilihat dari deviasi target dengan capaian sasaran sub sektor sanitasi. Kegiatan evaluasi capaian strategis menggunakan data hasil dari pelaksanaan pemantauan kegiatan dan pemantauan capaian strategis pemerintah kota. Meskipun begitu, evaluasi ini perlu memperhatikan juga masukan dari pihak swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, survei sanitasi lingkup seluruh kota perlu dilakukan untuk menilai capaian beberapa indikator. Survei ini hendaknya dilakukan minimal setiap dua tahun sekali dan menggunakan metode yang sama. Evaluasi berkaitan dengan dampak dari dilaksanakannya kegiatan perlu dilakukan tersendiri dalam jangka waktu yang lebih panjang (5 tahunan). 6.6

PELAPORAN Ada tiga hal dalam pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yaitu deviasi capaian

pelaksanaan SSK terhadap rencana, potensi penyebab deviasi dan rekomendasi. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi akan disampaikan kepada elemen pemerintah kota yaitu Walikota, tim pengawas, tim pengarah/kepala SKPD, dan juga ketua DPRD. Pelaporan juga disampaikan kepada masyarakat, pihak swasta dan pelaku bisnis peduli sanitasi. Penyampaian pelaporan selain diberikan dalam bentuk tertulis juga dengan


Pokja AMPL PPSP Kota Bontang presentasi melalui acara pertemuan atau forum audiensi dengan melibatkan tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, dan LSM serta unsur media sebagai sarana sosialisasi. Dengan selesainya hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan perencanaan serta pengambilan keputusan, pelaporan wajib disampaikan kepada Walikota dan Ketua Tim Pengarah sesuai dengan rencana jadwal pelaksanaan pemantauan pada bulan Juni dan Desember. Pelaporan yang berkaitan dengan hasil pemantauan capaian strategis dilaksanakan setiap tahun di bulan Januari/Februari setelah dilaksanakannya usulan kegiatan dalam SSK. Pelaporan capaian strategis tahunan ini hanya melaporkan tingkat kontribusi program dan kegiatan pemerintah kota dalam mewujudkan tercapainya target strategis atau yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran subsektor sanitasi. Hasil survei tingkat kota juga perlu disampaikan dalam pelaporan pemantauan capaian strategis.



BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Untuk mengembangkan layanan sanitasi Kabupaten/Kota memang tidak mudah

mengingat permasalahan yang terjadi sangat komplek, dibutuhkan waktu yang lama, belum lagi persoalan anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit. Namun dengan memperbaiki

perencanaan

pembangunan

sanitasi

yang

berkualitas,

maka

Kabupaten/Kota akan dapat mengembangkan layanan sanitasi yang menyeluruh. Potret buram sanitasi harus ditinggalkan, pembangunan sanitasi perlu terobosan, dan semua itu dapat terwujud bila sanitasi telah menjadi prioritas pembangunan serta menjadi urusan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat. Disamping untuk mengejar ketertinggalan di sektor sanitasi dan juga dimaksudkan untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia memenuhi tujuan Millenium Development Goals (MDGs) khususnya yang terkait Butir 7 target ke-10 MDGs, yakni “mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015”. Ada 8 (delapan) poin tujuan pembangunan yang harus dicapai sebelum 2015 yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup dan kerjasama global. Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya (Notoadmojo, 2003). Menurut WHO, usaha sanitasi meliputi sanitasi air, sanitasi udara, pengelolaan limbah, infrastruktur dan kelembagaan, kesehatan pemukiman dan lingkungan serta kesehatan global. Harus diakui bahwa program pengelolaan dan pengembangan sanitasi di Kota Bontang belum berkembang seperti daerah lain. Namun dengan keikutsertaan Kota Bontang

dalam

Program

Percepatan

Pembangunan

Sanitasi

Kota

serta

penandatanganan kesepakatan bersama dalam pengelolaan air limbah menjadi indikasi komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam pembangunan sanitasi kota bersama. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan “belakang”, sehingga sering termarjinalkan

Strategi Sanitasi Kota Bontang

I-1

Pokja AMPL PPSP Kota Bontang dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standart kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan air bersih, masih berjalan sendirisendiri

atau

pembangunan

ditangani yaitu

secara

sanitasi,

terpisah,

meskipun

masuk

sehingga

seringkali

dalam

dalam

satu

bidang

pembangunan

dan

pengelolaannya masih terdapat tumpang tindih yang kadang-kadang membingungkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat pelaksanaan pembangunan sanitasi yang belum terintegrasi dalam suatu “rencana besar” yang sifatnya integratif dan memiliki sasaran menyeluruh untuk jangka waktu yang lebih panjang dan mencakup beberapa aspek jenis kegiatannya maupun dari aspek kewilayahan. Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan bidang sanitasi yang muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan bidang sanitasi. Pembangunan sanitasi masih banyak dilakukan secara parsial, masing-masing institusi melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sendirisendiri, padahal kegiatan tersebut sebetulnya dapat diintegrasikan dalam satu kegiatan yang saling bersinergi. Permasalahan lain masih terdapat institusi yang tidak memiliki tugas menangani sanitasi secara langsung namun sangat dibutuhkan peranannya dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan sanitasi. Untuk maksud tersebut maka dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) PPSP Kota Bontang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 195 Tahun 2011 Tanggal 15 Juni

2011, yang

berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek. Pokja AMPL Kota Bontang

teridri atas unsur-unsur

Pemerintahan Daerah serta melibatkan

masyarakat serta swasta secara langsung sebagai mitra-mitra pendukungnya. Organisasi Pokja AMPL PPSP Kota Bontang yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pembina Dan Tim Teknis, serta Tim Gugus Kecamatan yang terdiri dari LPM, PKK,


I-2

Pokja AMPL PPSP Kota Bontang Sanitarian, LSM dan Lurah sebagai koordinator gugus kelurahan

sebagai mitra

pembangunan sanitasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Mengingat aspek pembangunan sanitasi cukup luas, baik yang terkait langsung dengan pembangunan fisik dan masyarakat, maupun yang tidak terkait langsung seperti yang berhubungan dengan kehumasan, sosialisasi maupun investasi, maka Pokja AMPL ini diperkuat oleh anggota tim yang terdiri dari berbagai SKPD, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kesehatan (Dinkes) , Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Bontang, serta Pihak perusahaan. 1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KOTA (SSK) Maksud penyusunan Strategi Sanitasi Kota Bontang (SSK) adalah tersusunnya

dokumen perencanaan strategis berjangka menengah (5 tahunan) sebagai rujukan perencanaan percepatan pembangunan sektor sanitasi, yang berisi tentang potret sanitasi Kota Bontang saat ini, rencana strategi dan rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah. Tujuan dari penyusunan dokumen kerangka kerja SSK ini adalah : a. Tujuan Umum Kerangka kerja SSK ini disusun sebagai rencana pembangunan sektor sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi mulai tahun 2012 hingga tahun 2016. b. Tujuan Khusus 1. Kerangka kerja SSK ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan sanitasi Kota Bontang selama 5 tahun yaitu tahun 2012 - 2016. 2. Dipergunakan

sebagai

dasar

penyusunan

strategi

dan

langkah-langkah

pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi. 3. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan terlibat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kota Bontang. 1.3.

LANDASAN HUKUM Dasar hukum atau peran regulasi cukup mendasar untuk mewadahi setiap

aktivitas penciptaan lingkungan bersih dan sehat. Namun demikian untuk mendukung kebijakan regulasi yang menyeluruh pemerintah juga telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sanitasi secara


I-3

Pokja AMPL PPSP Kota Bontang menyeluruh. Landasan hukum yang menjadi acuan penyusunan SSK Kota Bontang adalah : 1.3.1. Undang-Undang 1.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H, yang menyebutkan bahwa setiap warga Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan dan lingkungan yang baik.

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene.

3.

Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang

Perumahan dan Pemukiman. 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

9.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang . 11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 14. Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2009

tentang

Perlindungan

dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan UUD 1945. 16. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.


I-4

Pokja AMPL PPSP Kota Bontang 1.3.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Mutu Air Limbah.

10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Pembagian

Kewenangan antara Pemerintah dan Pemda. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Air tanah harus dikelola secara terpadu, menyelruh dan berwawasan lingkungan hidup) 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri. 1.3.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009.


I-5

Pokja AMPL PPSP Kota Bontang 1.3.4. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

1.3.5. Peraturan Menteri 1.

Permen PU Nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air Pada Sumber-Sumber Air.

2.

Permen PU Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP).

3.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNPSPAM).

1.3.6. Keputusan Menteri 1.

Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia

Nomor

35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 2.

Kepmeneg LH Nomor Kep- 51/MENLH/ 10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.

3.

Kepmeneg LH Nomor Kep- 52/MENLH/10/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel.

4.

Kepmen LH Nomor 58 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit.

5.

Kepmen LH Nomor 03 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri.

6.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL.

7.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.

8.

Keputusan

Menteri

1205/Menkes/Per/X/2004

Kesehatan tentang

Republik Pedoman

Indonesia Persyaratan

Nomor Kesehatan

Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).


I-6

Pokja AMPL PPSP Kota Bontang 9.

Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNPSPP).

10. Kepmen LH Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan. 11. Kepmenkimpraswil Nomor 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs SEHAT). 12. Kepmen PU Nomor 16/PRT/M Tahun 2008 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman. 13. Kepmenkes Nomor 852 Tahun 2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 1.3.7. Petunjuk Teknis 1.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan.

2.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah.

3.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan.

4.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih.

5.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.

6.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik.

7.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.

8.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman.

1.3.8. Peraturan Daerah 1.

Peraturan Daerah Kota Bontang

Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2011-2016.


I-7

Pokja AMPL PPSP Kota Bontang 2.

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 tahun 2003, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang 2001- 2010. (Masih memakai Perda RTRW

lama, draf RTRW baru masih dalam proses pengesahan). 3.

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Pengelolaan Sampah.

4.

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 tahun 2004, Tentang Perizinan dan Retribusi Pembuangan Limbah Cair.

5.

Peraturan Daerah Kota Bontang

Nomor

2 Tahun

2009, Tentang

Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Kota Bontang. 6.

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2009, Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan.

1.4.

METODOLOGI PENYUSUNAN Strategi Sanitasi Kota Bontang ini disusun oleh Tim Pokja secara partisipatif dan

terintegrasi melalui berbagai diskusi, rapat pleno pokja secara rutin, dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi CF/PF, dan Tenaga Ahli KMW 4. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut : 1. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kota, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kota. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kota Bontang. 2. Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan isu strategis dan kendala yang mungkin akan dihapadapi dalam mencapai tujuan. Untuk lebih mengetahui proses penulisan dan kegiatan penyusunan SSK ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sumber Data a. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kota Bontang saat ini (melalui Buku Putih Sanitasi), untuk mengetahui fakta sanitasi guna menetapkan kondisi sanitasi yang sebenarnya. Pada tahap ini Tim Penyusun SSK mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi Kota Bontang untuk memastikan kondisi sanitasi yang ada saat


I-8

Pokja AMPL PPSP Kota Bontang ini khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi kota. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri; sub sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan aspek pendukung lainya. Metode yang digunakan adalah kajian data sekunder dan observasi lapangan untuk melakukan verifikasi informasi. b. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/ kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. c. Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/ kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat serta LSM. Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), Survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survey priority setting area beresiko, survey peran serta masyarakat dan gender serta beberapa tinjauan dari aspek kelembagaan dan aspek keuangan. 2. Pengumpulan Data Proses pengumpulan data yang dilakukan adalah mengenai data karakteristik yang bersifat umum ( kondisi administrasi, demografi, geografi, topografi, geohidrologi, sosial masyarakat, pendidikan, kesehatan, visi dan misi Kota, Institusi dan organisasi pemda dan tinjauan tata ruang kota dan kebijakan RTRW), Karakteristik Profil Sanitasi Kota (Kondisi umum sanitasi, pengelolaan limbah cair, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase, penyediaan air bersih, komponen sanitasi lainnya, dan pembiayaan pengelolaan sanitasi), termasuk dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi. 3. Analisis Data Analisis data dilakukan secara Deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Merumuskan strategi sanitasi kota yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota jangka menengah Strategi Sanitasi Kota Bontang (5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman serta Diagram Sistem Sanitasi. 1.5.

SISTEMATIKA DOKUMEN Sistematika penyusunan SSK Kota Bontang ini terdiri dari 7 (tujuh) Bab, yang

masing-masing bab membahas hal-hal sebagai berikut :


I-9


BAB I

PENDAHULUAN Bab ini membahas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan SSK, Landasan hukum, metode penyusunan, serta sistematika dokumen.

BAB II

KERANGKA KERJA SEKTOR SANITASI KOTA Dalam bab ini membahas mengenai Gambaran umum Sanitasi Kota yang menggambarkan kondisi fisik kota, harapan umum/visi dan misi sanitasi kota yang ingin dicapai, Kebijakan Umum dan Strategi Sektor Sanitasi Kota, serta Sasaran Umum dan Arahan Tahapan Pencapaian wilayah kota.

BAB III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN SEKTOR SANITASI KOTA Bab ini akan membahas : 1. Enabling and Sustainability Aspect yang terdiri dari Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, Keuangan, Komunikasi, Keterlibatan Pelaku Bisnis, Partisipasi Masyarakat dan Jender serta Monitoring/pemantauan dan Evaluasi. 2. Sub sektor dan Aspek Utama yang terdiri dari sub sektor Air Limbah, Persampahan, Drainase Lingkungan dan Higiene BAB IV STRATEGI SEKTOR SANITASI KOTA Bab ini akan membahas secara detail mengenai Sasaran dan Arahan Tahapan Pencapaian, Strategi Sektor dan Aspek Utama (sub sektor Air limbah, Persampahan, Drainase Lingkungan dan Higiene), serta Enabling

and

Sustainability Aspect (yang menyangkut Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, Keuangan, Komunikasi, Keterlibatan Pelaku Bisnis serta Partisipasi Masyarakat dan Jender) BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam bab ini memuat langkah-langkah tindak lanjut mengenai Program dan Kegiatan Sektor & Aspek Utama (Sub sektor Air limbah, Persampahan, Drainase Lingkungan

dan Higiene), serta

Program dan

Kegiatan Enabling

and

Sustainability Aspect (terdiri dari Kebijakan Daerah & Kelembagaan, Keuangan, Komunikasi, Keterlibatan Pelaku Bisnis serta Partisipasi Masyarakat dan Jender). BAB VI STRATEGI MONEV (DRAF) Memuat rencana pemantauan kegiatan mengenai Gambaran Umum Struktur Sanitasi Monev Sanitasi (yang terdiri dari Monitoring terkait pengambilan keputusan,

Moniring

Pengembangan/penyusunan

pelaksanaan indikator

input,

dan output

Monitoring dan

stratejik),

outcome,

serta

Pengumpulan dan penyajian/pelaporan data.


I - 10

Pokja AMPL PPSP Kota Bontang BAB VII PENUTUP Bab

ini

berisi

tentang

kesimpulan

dari

keseluruhan

rangkaian

penulisan/penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten.


I - 11

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

BAB II KERANGKA KERJA SEKTOR SANITASI KOTA

2.1.

GAMBARAN UMUM SANITASI KOTA Kota Bontang mempunyai luas wilayah darat 14.780 ha dan wilayah laut 34.977 ha

dari luas wilayah seluruhnya 49.757 ha. Terdapat kawasan hutan lindung seluas 5.573 ha. Areal industri PT. Badak NGL dan PKT seluas 470 ha, sisa wilayah daratan diluar tersebut 8.697 ha dan sebagian dataran rendah serta termasuk daerah pasang surut dimana sebagian besar masyarakat yang berada didaerah tersebut saat buang besar menggunakan WC atau MCK yang kurang layak, sehingga membutuhkan sarana sanitasi yang tepat untuk masyarakat, secara umum hal ini terlihat dari sebagian masyarakat yang mempunyai kebiasaan belum baik antara lain : a. Membuang sampah disaluran drainase b. Mencuci dan mandi di sungai tercemar c. Air buangan industri rumah tangga tanpa pengolahan d. Cara Buang air besar masyarakat di pesisir yang langsung ke laut 2.1.1. Gambaran Situasi Sanitasi Kota Bontang Paparan tentang gambaran umum situasi sanitasi Kota Bontang merupakan ringkasan dari Buku Putih Sanitasi Kota Bontang yang menggambarkan tentang kondisi sanitasi kota saat ini. Terdiri dari gambaran umum sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan sektor air bersih. A. Sub Sektor Air Limbah Domestik Untuk kebutuhan sanitasi masyarakat, Kota Bontang belum memiliki sarana sanitasi terpusat, akan tetapi pada beberapa Kelurahan sudah memiliki sanitasi komunal dengan sistem MCK Plus Biogester. Sisanya menggunanan MCK atau langsung dibuang ke sungai serta di bibir pantai. Limbah cair industri (dari industri besar maupun kecil) masih sering dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan. Pelayanan pengurasan tanki septik atau cubluk dilakukan oleh Pihak swasta dan DKPP dengan truk tinja atau secara manual. Biasanya lumpur dari tangki septik/cubluk rumah tangga (RT) baru dilakukan penyedotan kalau fasilitasnya sudah buntu. Sedangkan khusus lingkungan perumahan dan perkantoran perusahaan memiliki sarana pengolahan limbah cair sendiri yang dikelola secara mandiri. • Gambaran Fungsi Pengelolan Air Limbah Domestik Fungsi pengelolaan air limbah domestik baik untuk jenis grey water maupun black water yang belum ditangani oleh seluruh pihak, seperti :


II - 1

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

1. Penyediaan sarana daur ulang air limbah domestik. 2. Pengelolaan daur ulang limbah domestik. 3. Monitoring dan evaluasi kapasitas infrastruktur pengelolaan air limbah domestik. • Gambaran Kapasitas Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Penyedia jasa layanan di Kota Bontang dalam hal pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan Dinas Kebersihan dan PMK. Sedangkan penyedia jasa layanan lainnya sudah dilakukan oleh perusahaan PT. Badak NGL dan PT.Pupuk Kaltim,Tbk untuk seputar wilayah perumahannya. • Gambaran Koordinasi dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Secara umum Organisasi pengelola sektor air limbah (fasilitas sanitasi) di Kota Bontang adalah PU Cipta Karya dan Dinas Kebersihan PPMK dengan tugas adalah melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang teknik penyehatan yang meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan, kebakaran, kebersihan, pertamanan, dan pemakaman. Untuk penanganan sanitasi air limbah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kota Bontang. Kelembagaan SANIMAS berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya bisa dibagi menjadi 2 yaitu Panitia Pembangunan dan Badan Pengelola. Kelembagaan SANIMAS di masyarakat disebut sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM-SANIMAS. • Permasalahan air limbah domestik di Kota Bontang adalah sebagai berikut : Adapun rumusan masalah dalam pengelolaan prasarana dan sarana air limbah adalah sebagai berikut : 1. Sanitasi individual belum sepenuhnya terpenuhi khususnya pada kawasan pesisir. Sebagian besar masyarakat yang ada di kawasan pesisir untuk sanitasi (kegiatan MCK) lebih banyak dilakukan di bibir-bibir pantai kawasan pesisir. Kondisi ini menyebabkan pencemaran lingkungan kawasan pesisir terutama ketika terjadinya air laut surut. 2. Belum tersedianya fasilitas sanitasi terpusat berupa IPAL dan IPLT 3. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang dimiliki terutama pada masyarakat kawasan disekitar pesisir. 4. Dalam bidang kelembagaan yang menangani air limbah masih belum berjalan dengan optimal.


II - 2

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

5. Belum adanya perda yang mangatur masalah pengelolaan air limbah di Kota Bontang. • Permasalahan air limbah domestik di tingkat masyarakat adalah : Sebagian masyarakat beranggapan bahwa sarana sanitasi air limbah belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Sebagian masyarakat kota Bontang masih membuang limbahnya ke saluran/sungai. Dengan demikian perlu adanya rumusan penanganan masalah dalam pengelolaan prasarana dan sarana air limbah. B. Sub Sektor Persampahan Saat ini kebanyakan masyarakat di Kota Bontang melakukan pembuangan sampah dengan cara dibuang di tempat sampah untuk kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun tidak sedikit pula masyarakat yang membuang sampahnya secara individu dengan cara dibakar (membuat lubang). • Gambaran Fungsi Pengelolaan Sub-sektor Persampahan Fungsi pengelolaan persampahan yang belum ditangani oleh seluruh pihak. Upaya untuk mencapai efesiensi dan efektifitas pengelolaannya masih dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pertamanan (DKPP) Kota Bontang dengan dukungan peran serta masyarakat. • Gambaran Kebijakan Pengelolaan Sampah Pengelolaan Kebersihan (persampahan) di Kota Bontang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan. Pengelolaan sampah pada Perda Nomor 4 Tahun 2004 ini mengatur antara lain : Ketentuan membuang sampah. Pada bagian ini diatur ketentuan membuang sampah yang berlaku terhadap setiap penduduk atau badan hukum yang ada di Kota Bontang. Pengaturan tentang tempat pembuangan sampah. Bagian ini mengatur tentang pengadaan, pemeliharaan, dan ukuran tong sampah. Selain itu juga diatur tentang TPS dan tata cara pengoperasian TPS. Pengaturan tentang pengangkutan sampah. Pada bagian ini diatur tata cara pengangkutan sampah dari tong sampah dan TPS ke TPA sampah, dan pengangkutan sampah industri. Pengolahan dan pemusnahan sampah. Pada bagian ini diatur pelaksana dan penanggung jawab pengelola sampah di TPA Sampah. Larangan. Bagian ini mengatur tentang larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat penghasil sampah yang diperkirakan dapat mengganggu proses pengelolaan sampah Kota Bontang.


II - 3

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

Kewajiban Pemerintah yang diatur antara lain adalah dalam penetapan petugas yang bertanggung jawab, pelaksanaan pengangkutan dan pemesnahan sampah di TPA. Sistem pengelolaan sampah di Kota Bontang di lakukan secara terpadu melalui proses pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pembuangan/pengolahan untuk menghindari timbulnya masalah perkotaan yang lebih kompeks karena polusi dan ganguan kesehatan masyarakat. • Gambaran Kapasitas Layanan Pengelolaan Persampahan Daerah layanan pengelolaan persampahan Kota Bontang saat ini hampir mencakup sebagian besar daerah terbangun kota, terutama permukiman yang terletak disekitar jalan yang dapat dilalui oleh alat angkut sampah. 1. Cakupan Layanan UPTD Pengolahan Sampah saat ini adalah dari pemukiman padat penduduk, pasar, perkantoran, pertokoan, jalan protokol dan perumahan di sekitar jalan utama atau tingkat pelayanan sampah Kota Bontang sebesar 70,8 % dari jumlah penduduk Kota Bontang yaitu 175.831 jiwa. 2. Layanan persampahan di Kota Bontang masih sangat terbatas, Hal ini dipengaruhi karena keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, seperti :

Jumlah TPS

Dump Truck

• Gambaran Koordinasi dalam Pengelolaan Sampah Pengelolaan persampahan Kota Bontang saat ini berada dibawah Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam kebakaran Kota Bontang. Penetapan pengelola tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organiasasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran. Berdasarkan susunan organisasi tersebut, maka pelaksana teknis operasional pengelolaan persampahan Kota Bontang berada dibawah Seksi Kebersihan. Institusi lainnya yang ikut serta bertanggung jawab pada pengelolaan persampahan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang melaksanakan proses pengumpulan sampah pada permukiman yang belum mendapat pelayanan langsung dari Dinas kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam kebakaran Kota Bontang. Pokmas tersebut melaksanakan pengumpulan sampah dari rumah tangga dengan menggunakan gerobak dan mengangkutnya ke tepi jalan yang akan dilalui truk pengangkut sampah. Selain institusi tersebut, maka pengelolaan sampah di Kota Bontang juga dilakukan oleh PT Pupuk Kaltim dan PT Badak. PT Pupuk Kaltim mengelola sampah yang berasal dari kegiatan di komplek PT Pupuk Kaltim dengan memanfaatkan jasa pelayanan pihak swasta dan membuang sampah ke TPA sampah yang berada di lingkungan PT Pupuk


II - 4

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

Kaltim. PT Badak juga mengelola pengumpulan dan pengangkutan sampah dari lingkungan komplek PT Badak dan membuangnya ke TPA sampah Bontang Lestari. • Permasalahan persampahan di tingkat masyarakat 1. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan tentang persampahan 2. Sampah belum dilakukan pemilahan dari sumbernya secara menyeluruh oleh masyarakat antara sampah organik dan non organic. • Permasalahan persampahan di tingkat pemerintah adalah : 1. Pengelolaan TPA belum sepenuhnya menggunakan system sanitary landfill 2. Penanganan sampah belum dapat diatasi sepenuhnya, terutama pada pemukiman diatas air, karena kurangnya sarana yang tersedia. 3. Frekuensi pengangkutan sampah saat ini baru 1-2 kali dalam sehari. 4. Inovasi teknik untuk peningkatan kualitas TPA terutama berkaitan dengan pengolahan leachate dan pemanfaatan gas landfill menjadi energi listrik serta incenerator ramah lingkungan dan teknologi pengolahan sampah lainnya belum dilakukan. Hal ini karena diperlukan SDM handal juga biaya yang cukup tinggi dan studi kelayakan yang memadai. • Permasalahan persampahan ditingkat swasta yaitu : 1. Jumlah pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah masih terbatas. 2. Peran swasta masih terbatas pada pemanfaatan sampah yang masih dapat dijual kembali bukan secara langsung mendaur ulang sampah tersebut. C. Sub Sektor Drainase Lingkungan Pada saat ini sistem drainase di Kota Bontang tidak terlalu baik. Pada musim hujan sering terjadi genangan pada sebagian wilayah kota terutama pada daerah yang mempunyai topografi relatif datar. Genangan juga disebabkan oleh luapan dari sungaisungai yang ada. Sistem jaringan yang ada saat ini masih belum ada pemisahan antara drainase untuk air hujan dan air limbah. Pengembangan jaringan drainase di kabupaten/kota sampai saat ini masih difokuskan pada kawasan perkotaan atau kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi. Jaringan drainase yang ada terutama untuk sistem tersier, sekunder maupun primer pada umumnya atau sebagain besar masih menjadi satu dengan sistem jaringan jalan. Selain itu sistem pembuangan air limbah masih menjadi satu atau belum terpisah dengan sistem pembuangan air hujan. Sistem penyaluran air hujan berdasarkan sistem gravitasi atau mengikuti garis kontur tanah, aliran dari permukaan masuk ke saluran pembuang untuk kemudian masuk ke


II - 5

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

sistem pembuang utama (sungai) yang ada. Di semua wilayah studi, sistem jaringan yang ada belum terbagi menurut sistem blok pelayanan sesuai dengan area yang (mungkin) dilayani. Sehingga ketidak-sesuaian antara debit yang ada dengan kapasitas saluran merupakan permasalahan yang umum terjadi. • Gambaran Fungsi Pengelolan Sub-sektor Drainase Lingkungan : Fungsi pengelolaan drainase lingkungan yang belum ditangani oleh seluruh pihak adalah : 1. Faktor koordinasi yang belum berjalan sepenuhnya, seperti penggunaan lahan resapan yang saat ini sudah ditempati bangunan pemukiman penduduk. 2. Faktor koordinasi pengawasan pembangunan drainase • Gambaran Kebijakan Pengelolaan Drainase Lingkungan: Secara umum kebijakan pengelolaan drainase Kota Bontang adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman melalui peningkatan peran serta masyarakat dan tetap mempertahankan fungsi lingkungan bekerjasama dengan daerah tetangga. 1. Drainase Makro Sistem drainase induk yang ada di Kota Bontang adalah sistem drainase alam, yaitu suatu sistem yang menggunakan sungai dan anak sungai sebagai sistem primer penerima air buangan dari saluran–saluran sekunder dan tersier yang ada. Keseluruhan sistem tersebut berfungsi untuk menyalurkan air hujan dan limbah rumah tangga. Sebagian dari saluran drainase sekunder yang ada juga menggunakan saluran irigasi sebagai saluran pembuangannya. Pada dasarnya terdapat 3 (sungai) sungai utama sebagai badan penerima air. Sungai utama dimaksud adalah : Sungai Bontang Sungai Guntung Sungai Nyerakat 2. Drainase Mikro Disamping sungai–sungai tersebut di atas, terdapat juga saluran – saluran pembuang dari pusat–pusat daerah tangkapan di dalam kota atau wilayah permukiman ke sungai dan atau anak sungai yang dikategorikan sebagai saluran sekunder atau primer. Drainase mikro berupa saluran – saluran pembuang dari suatu kawasan, dimana sistem yang ada masih menjadi satu antara pembuangan air hujan dengan limbah rumah tangga. Pada umumnya saluran drainase yang ada mengikuti alur jalan yang ada dan belum terbagi menurut hirarki sistem aliran maupun sistem blok pelayanan.


II - 6

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

Dari data yang ada pada Sistem Informasi Basis Data Drainase (SIBD) – Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) – Departemen Pekerjaan Umum, panjang drainase mikro di wilayah Kabupaten/Kota sepanjang ± 104 km, yang terdiri dari saluran primer sepanjang ± 34.3 km dan saluran sekunder ± 69.7 km. Type konstruksi saluran yang ada berupa saluran pasangan batu (terbuka dan tertutup), saluran beton serta saluran yang masih berupa galian tanah. Drainase mikro berupa saluran-saluran pembuang dari suatu kawasan, dimana sistem yang ada masih menjadi satu antara pembuangan air hujan dengan limbah rumah tangga. Pada umumnya saluran drainase yang ada mengikuti alur jalan yang ada dan belum terbagi menurut hirarki sistem aliran maupun sistem blok pelayanan. Secara umum jaringan drainase yang ada berupa saluran alami dan saluran buatan, baik saluran terbuka atau tertutup, saluran pasangan/beton maupun saluran galian tanah. Saluran drainase yang ada sebagian besar menjadi satu dengan saluran drainase jalan. • Permasalahan drainase lingkungan di Kota Bontang Berdasarkan analisis – analisis yang relevan

didapatkan gambaran permasalahan

yang sebenarnya. Indikasi permasalahan menyangkut isu – isu penting, yaitu meliputi permasalahan genangan dan kondisi eksisting sistem drainase. 1. Terjadinya genangan pada beberapa lokasi Data selengkapnya mengenai lokasi, parameter genangan, dampak, dan masalah atau penyebabnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1 Wilayah Genangan di Kota Bontang No

Lokasi

Luas (ha)

Lama Genangan

Tinggi Genangan

1

Kawasan Kel. Guntung

± 4.67

± 1 jam

0.5 – 1 m

2

Kawasan Kel. Blimbing

± 0.20

± 1 jam

-

3

Kawasan Kel. Tanjung Limau

± 5.50

± 1 jam

0.5 – 0.75 m

4

Kawasan Kel. Telihan

± 0.40

± 1 jam

1–2m

5

Kawasan Kel. Kanaan

± 6.36

± 2 jam

1–2m

6

Kawasan Perum Disnaker

± 0.5

± 2 jam

1 – 1.5 m

7

Kawasan Bethlehem & Perum Bontang Permai

± 1.5

± 1 jam

0.5 – 1 m

Penyebab

Ket.

• Penyempitan Alur • Tumbuhnya permukiman di sebagian badan sungai • Kapasitas bangunan persilangan kurang memadai • Wilayah pasang surut • Pemukiman padat • Kapasitas bangunan persilangan kurang memadai • Perubahan kemiringan tajam • Kapasitas bangunan persilangan kurang memadai • Permukiman mulai berkembang • Merupakan daerah depresi • Bangunan persilangan kurang memadai • Pengelakan alur Sungai Bontang di kawasan Perum PT. Badak


II - 7

Pokja AMPL PPSP

No

Kota Bontang

Luas (ha)

Lokasi

Lama Genangan

Tinggi Genangan

8

Kawasan Jl. Imam Bonjol

± 0.02

± 1 jam

0.5 m

9

Kawasan Jl. A. Yani

± 1.2

± 1 jam

0.5 m

± 0.20

± 1 jam

0.3 m

± 2.80

± 1 jam

0.5 m

Kawasan Jl. Awang Long & Jl. Sendawar Kawasan Jl. KS.Tubun & 11 Rawa Indah Sumber : DPU Cipta Karya 2009 10

Penyebab

Ket.

• Kurangnya kapasitas bangunan persilangan • Merupakan daerah depresi • Kurangnya kapasitas bangunan persilangan • Kurangnya kapasitas bangunan persilangan • Pengaruh Pasang Surut • Daerah cekungan • Pengaruh Pasang Surut • Pemukiman Padat

2. Lemahnya koordinasi pengawasan pembangunan merupakan masalah yang sering terjadi dalam pembangunan wilayah. 3. Tinjauan terhadap sistem penyaluran air hujan yang ada akan mencakup tinjauan terhadap sungai sebagai badan penerima air utama, dan sistem saluran sebagai badan pembawa : a. Perhitungan mengenai kapasitas DAS berdasarkan profil DAS yang ada untuk kemudian dibandingkan dengan debit banjir hasil perhitungan dengan periode ulang 10 tahun, akan memberikan gambaran mengenai kemungkinan terjadinya atau tidak terjadinya luapan pada DAS dimaksud. b. Tinjauan terhadap saluran yang ada meliputi tinjauan dimensi, keadaan saluran, perlengkapan saluran yang ada, serta hal – hal lain yang dianggap perlu sehingga dapat diharapkan akan didapat dimensi saluran yang sesuai. Hasil pengamatan lapangan adalah sebagai berikut : •

Tingkat

pelayanan

sistem

yang

ada

masih

rendah

dalam

konteks

perbandingan antara luas yang harus dilayani dengan panjang sistem yang sudah terbangun/terpasang. •

Kapasitas saluran belum di desain menurut sistem blok kawasan yang harus dilayani, sehingga ada beberapa saluran yang melayani suatu kawasan terlalu luas.

•

Sedimentasi dan timbunan sampah menyebabkan kapasitas pengaliran saluran berkurang, akibatnya terjadi luapan.

•

Genangan yang terjadi dari hasil pengamatan disebabkan oleh luapan, baik dari jaringan tersier, sekunder maupun primer.

•

Sistem jaringan belum tertata menurut hirarki saluran, dimana hirarki ini akan menentukan besarnya kapasitas pengaliran yang direncanakan. Dari hasil


II - 8

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

pengamatan ada sistem sekunder yang dimensinya lebih kecil dari sistem tersiernya. •

Ukuran gorong – gorong yang terlalu kecil, kerusakan gorong – gorong maupun kerusakan pada saluran merupakan salah satu penyebab terjadinya luapan dan genangan.

4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana drainase kurang optimal karena keterbatasan dana pemeliharaan. 5. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai arti penting sarana drainase untuk menjaga kesehatan lingkungan. Terlihat masyarakat memanfaatkan saluran sebagai sarana pembuangan limbah home industri dan tempat pembuangan sampah yang praktis. Semua pihak paham bahwa membuang sampah di selokan akan dapat menimbulkan banjir karena kapasitas saluran menjadi berkurang. D. Sub Sektor Air Minum Sumber air minum di Kota Bontang adalah air tanah. Di Kota Bontang tidak ada sumber air sungai yang dapat diolah menjadi air bersih, sehingga hanya mengandalkan air tanah. Bontang memiliki 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Barat, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Selatan. Kecamatan-Kecamatan Bontang terlayani air bersih yang berasal dari PDAM melalui pemipaan. Namun adanya keterbatasan pasokan listrik dari PLN, maka PDAM sering terganggu dalam memproduksi air. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan giliran di tiga kecamatan. Praktis, masyarakat harus menyediakan tempat penampungan air, karena PDAM tidak mengalirkan air setiap hari, tapi 3 hari sekali. • Gambaran Kapasitas Layanan Pengelolaan Air Minum Secara kuantitas kebutuhan air bersih di Kota Bontang belum 100%. Tahun 2010, baru 71% masyarakat yang terlayani berdasarkan asumsi satu Sambungan Rumah (SR) 6 jiwa. Di Kota Bontang, selain PDAM, pihak swasta juga melayani kebutuhan air masyarakat. PDAM melayani 52% untuk 126.266 jiwa, sedangkan perusahaan dan swasta sebesar 19%. • Gambaran Pelayanan Air Bersih Oleh PDAM dan Pihak Swasta Pelayanan

air bersih kepada masyarakat Kota Bontang dilakukan oleh beberapa

pihak: 1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Kota Bontang melakukan pendistribusian dengan dua cara, yaitu; melalui pipa distribusi kerumah-rumah penduduk. Untuk wilayah tertentu yang belum terlayani dengan jaringan pipa dan


II - 9

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

ketika ada gangguan, pendistribusian dilakukan dengan menggunakan mobil tangki. Sedang pelayanan oleh PT. Pupuk Kaltim,Tbk dan PT. Badak NGL dapat memenuhi kebutuhan air bersih pada lingkungan perumahan kedua perusahaan masing-masing dan kebutuhan masyarakat disekitarnya. 2. Pengadaan air bersih yang dilakukan langsung oleh masyarakat dengan usaha air seperti sumur bor dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melalui pipa langsung ke rumah masyarakat dan dijual menggunakan mobil tanki. Meskipun harga tergolong mahal, namun peminatnya cukup banyak karena pelayanan lancar. • Gambaran Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Kondisi system pengelolaan penyediaan air bersih di Kota Bontang : a. Sistem Non Perpipaan Pengelolaan penyediaan air minum non-perpipaan di Kota Bontang pada umumnya dikelola secara individu akan tetapi masih dalam pengawasan dinas terkait seperti PDAM dalam rangka upaya pengambangan penyediaan sarana dan prasarana air bersih terutama bagi masyarakat berpengahasilan rendah dan berada dalam kawasan krisis air bersih seperti pada kawasan pesisir dan kawasan bantaran sungai. Untuk pengelolaan terminal air, instalasi Penampungan air hujan (PAH) diharapkan dikelola oleh masyarakat yang dikoordinir oleh Kelurahan setempat. Pengelolaan sistem air bersih non-perpipaan dengan pembuatan sumur gali dikelola oleh masing-masing pemilik sumur gali (keluarga). b. Sistem Perpipaan • Untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pemerintah Kota, PDAM, maupun masyarakat. • Upaya memperkuat tugas dan fungsi regulator dan operator penyelenggaraan SPAM (PDAM dan Dinas PU) di Kota Bontang dilakukan dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan, peningkatan kualitas air minum, memperkuat fungsi dinas-dinas terkait dan memperkuat PDAM. • Upaya memperkuat prinsip kepengusahaan pada lembaga penyelenggaraan PDAM di Kota Bontang dilakukan melalui penyehatan PDAM, penyesuaian tarif dan peningkatan SDM. • Upaya penyusunan peraturan perundang-undangan (Perda, dll) yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM di Kota Bontang dilakukan dengan cara penyusunan PERDA dan implementasi NSPM.


II - 10

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

• Permasalahan Air Bersih di Kota Bontang Adapun rumusan masalah dalam bidang pengembangan pelayanan penyediaan air bersih (PDAM) adalah sebagai berikut : 1. Dalam bidang keuangan yakni : a. Rendahnya efesiensi penagihan. b. Sulitnya dalam penyesuaian tarif. 2. Dalam bidang teknik yaitu : a. Keterbatasan pasokan daya listrik. b. Kondisi topografi yang berupa pegunungan dan lembah menyebabkan pendistribusian air bersih ke pelanggan tidak berjalan optimal. c. Terbatasnya sumber air baku. d. Kuantitas dan kualitas produksi masih kurang. 3. Dalam bidang manajemen yakni : a. Kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia. b. Dukungan pemerintah dalam penyertaan permodalan yang belum maksimal.

2.2.

VISI DAN MISI SANITASI KOTA BONTANG

2.2.1. Visi Sanitasi Kota Bontang Visi Sanitasi Kota Bontang adalah “Bontang Bersahaja 2016 (Bersih, Sehat Sanitasi dan Sejahtera)“ Dengan mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 pasal 28 H, yang menyebutkan “Setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan dan lingkungan yang baik”, maka dengan visi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan yang akan dicapai dimasa depan dengan mandiri melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sinergis antar pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak dalam rangka untuk mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Bontang. 2.2.2. Misi Sanitasi Kota Bontang Untuk

dapat mewujudkan Visi tersebut dirumuskan

melalui 4 ( empat ) misi

pembangunan sanitasi kota sebagai berikut : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber- PHBS ( Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ) untuk mempercepat pencapaian program sanitasi 2. Memfasilitasi penanganan permasalahan Air Bersih dan Sanitasi dengan para pihak (stakeholders) 3. Meningkatkan peran serta dan tanggungjawab stakeholder terhadap program sanitasi.


II - 11

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

4. Meningkatkan nilai investasi pembangunan di bidang sanitasi 2.3.

KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI SANITASI KOTA Pada bagian ini menjelaskan kebijakan dan Strategi Sektor Sanitasi Kota yang

sedang berjalan. Arah kebijakan pembangunan dan strategi pada masing-masing sektor sanitasi sebagai berikut : 2.3.1. Kebijakan dan Strategi Sektor Limbah Cair Tabel 2.2 Strategi Dan Kebijakan Sektor Limbah Cair Strategi 1. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sitem pengelolaan air limbah 2. Peningkatan pengelolaan air limbah 3. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sanitasi

Kebijakan Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakan terhadap pentingnya pengelolaan air limbah pemukiman Mendorong partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan limbah pemukiman Fasiltasi pengelolaan air limbah bagi masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

2.3.2. Kebijakan dan Strategi Sektor Persampahan Tabel 2.3 Strategi Dan Kebijakan Sektor Persampahan Strategi 1. Mengikutsertakan masyarakat dan swasta untuk berperan aktif dalam pengelolaan kebersihan

2. Peningkatan manajemen pengelolaan persampahan 3. Membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam penyediaan sarana prasarana persampahan

Kebijakan Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah mandiri. Sosialisasi peraturan-peraturan dibidang kebersihan Pemberdayaan masyarakat dalam sampah yang berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Pemenuhan sarana prasarana persampahan Peningkatan upaya advokasi untuk mendapatkan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dan swasta.


II - 12

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

2.3.3. Kebijakan dan Strategi Sektor Drainase Tabel 2.4 Strategi Dan Kebijakan Sektor Drainase Strategi

Kebijakan

1. Peningkatan penanganan system jaringan drainase dan pengendalian banjir (drainase jalan)

Normalisasi saluran drainase perkotaan

2. Peningkatan penanganan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir (drainase tersumbat)

Normalisasi saluran drainase perkotaan

Pengembangan Waduk dan Dam pengendali

Penurapan sungai dan pembuatan drainase

2.3.4. Kebijakan dan Strategi Sektor Air Bersih Tabel 2.5 Strategi Dan Kebijakan Sektor Air Bersih Strategi

Kebijakan

1. Peningkatan kualitas produksi, pelayanan, manajemen keuangan dan sumber daya manusia 2. Peningkatan pelayanan air bersih

Fasilitasi penyediaan air bersih bagi masyarakat Fasilitasi pembangunan dan Optimalisasi Water Treatmen Plan (WTP) Penyediaan alternatif sumber air baku

3. Membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam penyediaan sarana prasarana air bersih

Peningkatan upaya advokasi untuk mendapatkan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dan swasta.

2.3.5. Kebijakan dan Strategi Sektor PHBS Tabel 2.6 Strategi Dan Kebijakan Sektor PHBS Strategi

Kebijakan Meningkatkan kerjasama dengan media

1. Kampanye dan sosialisasi PHBS

2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan PHBS dan pengembangan lingkungan sehat

Pengembangan sistem informasi kesehatan Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan PHBS dan pengembangan lingkungan sehat Meningkatkan perlindungan dan pelayanan melalui uapay promotif, preventif, curatif, rehabilitatif dan pengembangan regulasi bidang kesehatan.


II - 13

Pokja AMPL PPSP

2.4.

Kota Bontang

Tujuan, Sasaran Sanitasi dan Arahan Tahapan Pencapaian Tujuan umum pembangunan sektor sanitasi Kota Bontang tahun 2012 – 2016

adalah sebagai upaya pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Sanitasi Kota yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan arah dan tujuan pembangunan daerah Pemerintah Kota Bontang sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bontang. 2.4.1. Tujuan Sektor Sanitasi 1. Mewujudkan Kota Bontang yang bersih dan lingkungan yang sehat melalui pengelolaan sanitasi kota yang berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana air bersih dan sanitasi kota. 4. Membangun kemitraan strategis dalam pembangunan sanitasi 2.4.2. Sasaran Sektor Sanitasi

1. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan dari 71,29% menjadi 74,08%. 2. Meningkatnya cakupan pelayanan dan pengelolaan air limbah dari 4,8% menjadi 10%.

3. Meningkatnya saluran pembuangan air disepanjang jalan dari 13,77% menjadi 38,62%.

4. Menurunnya kondisi drainase tidak tersumbat dari 6% menjadi 3%. 5. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dari 52,3% menjadi 80%. 6. Meningkatnya pengendalian dan pemantauan mutu sumber air dari 71% menjadi 90%.

7. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dari 36% menjadi 75%. 2.4.3. Arahan Pentahapan Pencapaian Sektor Sanitasi Arahan

pentahapan

pencapaian

pembangunan

sektor

sanitasi

disusun

berdasarkan pilihan sistem dan penetapan zona sanitasi dengan mempertimbangkan :

a. Arah pengembangan Kota dalam jangka panjang b. Arah pengembangan penduduk dan pemukiman c. Area/kawasan beresiko sanitasi d. Kondisi fisik wilayah berdasarkan topografi dan struktur tanah 2.4.3.1 Sub Sektor Air Limbah Pengelolaan limbah di Kota Bontang saat ini belum ditangani secara menyeluruh. Rendahnya tingkat pelayanan dan minimnya data yang dimiliki menjadikan pengelolaan air limbah belum mampu berjalan optimal. Oleh karena itu Kota Bontang memiliki rencana


II - 14

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mengembangkan prasarana pengolahan air limbah. Di dalam SSK ini telah dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah secara umum. Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu : kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah, karakteristik tata guna lahan/Center of Business Development (CBD) (komersial atau rumah tangga), serta resiko kesehatan lingkungan. Berdasarkan kriteria tersebut dihasilkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi dan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan pengembangan pengelolaan air limbah Kota Bontang yang dalam jangka panjang berupa penyediaan prasarana sanitasi system terpusat (off site). Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut : • Zona 1: merupakan area dengan tingkat resiko yang relatif kecil yang dapat diatasi dalam

jangka

pendek

dengan

potensi

wilayah

yang

berdasarkan

wilayah

pengembangan maka pilihannya adalah sistem setempat (on site) berbasis rumah tangga dengan tahapan penanganan kegiatan MCK+. Zona ini mencakup 6 Kelurahan, yaitu: Bontang Lestari, Satimpo, Bontang Kuala, Guntung, Kanaan dan Belimbing. Dalam peta diberi warna biru. • Zona 2: merupakan area dengan tingkat resiko yang relatif kecil yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan pilihan sistem setempat (on site) dengan skala rumah tangga (household based). Tahapan penanganannya dengan kegiatan utama untuk perubahan perilaku dan pemicuan. Zona ini mencakup 1 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Loktuan, wilayah ini kepadatan penduduknya dihitung berdasarkan luas administrasi wilayah, sehingga penentuan sistemnya adalah on site, dan dilihat dari potensi wilayah atau dihitung berdasarkan wilayah pengembangan maka penentuan sistemnya itu berbasis rumah tangga. Dalam peta diberi warna hijau muda. • Zona 3: merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan perubahan perilaku dan oleh karena merupakan daerah padat penduduk pada wilayah terbangunnya, maka pemilihan sistemnya adalah sistem setempat (on site) dengan pendekatan komunal (tidak berbasis rumah tangga), IPAL Setempat dan Gabungan. ( Tidak ada kelurahan yang masuk dalam Zona ini ) • Zona 4: merupakan area dengan tingkat resiko relatif tinggi karena merupakan kawasan padat dan kawasan bisnis (Central Business District/CBD) yang harus diatasi


II - 15

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

dengan pilihan sistem terpusat (off site) dalam jangka menengah. Zona ini mencakup 4 kelurahan, yaitu: Berbas Pantai, Berbas Tengah, Tanjung Laut dan Tanjung Laut Indah. Dalam peta diberi warna Kuning. • Zona 5: merupakan area dengan tingkat resiko sangat tinggi karena merupakan kawasan padat, CBD serta kondisi topografi kurang menguntungkan. Dalam jangka panjang harus diatasi dengan pilihan sistem terpusat (off site). Zona ini mencakup 4 Kelurahan meliputi Kelurahan Bontang Baru, Api-api, Gunung Elai dan Gunung Telihan. Dalam peta diberi warna merah. Gambar 2.1 Peta Zona dan Sistem Sub Sektor Air Limbah

Berdasarkan zonasi sanitasi air limbah dengan memperhatikan RTRW Kota Bontang dan kemampuan daerah maka lokasi di dalam RPIJM Bidang PU/Ciptakarya untuk limbah cair adalah sebagai berikut :


II - 16

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

Tabel 2.7 Rencana Program Investasi Jangka Menengah Sektor Limbah Cair Domestik Kota Bontang No

Kegiatan Pokok

1

Pembangunan IPAL

2

Pembangunan IPLT Pembangunan Sanitasi Masyarakat Penambahan Jaringan dan Sarana Penunjang Air Limbah Kelurahan Berbas Tengah

3 4

Tahun 2012

2013

2014

2015

√

√

2016

√ √

√

√

√

Sumber : RPIJM Kota Bontang 2012 - 2016

2.4.3.2 Sub Sektor Persampahan Pengelolaan

persampahan

dilakukan

dengan

mengembangkan

sistem

pengelolaan setempat dan sistem terpusat, perbaikan pola operasional pelayanan yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Berdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan Minimun (SPM), wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat diidentifikasi. Terdapat 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu tata guna lahan/klasifikasi wilayah (komersial/CBD, permukiman, fasilitas umum, terminal, dsb) dan kepadatan penduduk. Hasil dari penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan persampahan Kota Bontang, terdapat 3 (tiga) zona yang dapat diilustrasikan sebagai berikut : • Zona 1: merupakan area yang harus terlayani penuh 100% (full coverage) dalam jangka waktu pendek dengan sistem layanan langsung dari sumber ke TPA, termasuk layanan penyapuan jalan. Zona ini juga merupakan area padat dan kawasan bisnis (Central Business District/CBD). Dalam zona ini mencakup 9 Kelurahan yaitu : Bontang Lestari, Berbas Pantai, Berbas Tengah, Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah, Bontang Kuala, Bontang Baru, Api-api dan Gunung Elai.

Dalam peta diberi warna merah

• Zona 2: merupakan area yang harus terlayani penuh 100% (full coverage) dalam jangka waktu menengah dengan sistem layanan langsung dari sumber ke TPA. Termasuk layanan sapuan jalan.(Tidak terdapat kelurahan dalam zona ini). • Zona 3: merupakan area yang harus terlayani dengan sistem tidak langsung yakni dari rumah tangga ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) baru ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Minimal 70% cakupan layanan harus diatasi dalam jangka


II - 17

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

menengah (5 tahun) ke depan. Zona ini terdapat di 2 Kelurahan, yaitu: Loktuan dan Gunung Telihan. Dalam peta diberi Kuning. • Zona 4: merupakan area yang dilayani seperlunya dalam jangka panjang. Zona ini terdapat di 4 Kelurahan, yaitu: Satimpo, Guntung, Kanaan dan Belimbing.

Dalam

peta diberi warna hijau muda. Gambar 2.2 Peta Zona dan Sistem Sub Sektor Persampahan

Berdasarkan zonasi sanitasi sektor persampahan dengan memperhatikan RTRW Kota Bontang dan kemampuan daerah maka lokasi di dalam RPIJM Bidang PU/Ciptakarya untuk persampahan adalah sebagai berikut :


II - 18

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

Tabel 2.8 Rencana Program Investasi Jangka Menengah Sektor Persampahan Kota Bontang No

Kegiatan Pokok

I 1

Kegiatan Fisik Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana TPA Bontang Lestari Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Kegiatan Non Fisik Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Kebersihan Dokumen Perencanaan

2

3 II 1

2

3

Tahun 2012

2013

2014

2015

2016

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

-


2.4.3.3 Sub Sektor Drainase Lingkungan Pengembangan jaringan drainase dilakukan dengan pembangunan sistem primer dan sekunder yang berfungsi untuk melayani seluruh bagian wilayah kota, dengan memanfaatkan sistem jaringan drainase yang sudah ada secara maksimal, baik sungai, maupun anak sungai sebagai saluran pembuang utama. Dalam menentukan wilayah pengembangan jaringan drainase yang sesuai dengan kebutuhan sampai pada wilayah kelurahan, maka disusun prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini berdasarkan 5 (lima) kriteria seleksi yang mengacu ke SPM, yaitu : Kepadatan penduduk, tata guna lahan (Perdagangan, jasa maupun permukiman), daerah genangan air hujan serta tingkat resiko kesehatan. Berdasarkan kriteria tersebut maka perencanaan penanganan drainase ke depan dapat digambarkan sebagai berikut : • Zona 1: merupakan area dengan tingkat resiko relatif tinggi karena merupakan kawasan padat dan kawasan bisnis (Central Business District/CBD) yang harus diatasi dalam jangka pendek. Zona ini mencakup 8 Kelurahan yaitu : Berbas Pantai, Berbas


II - 19

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

Tengah, Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah, Bontang Baru, Api-Api, Gunung Elai dan Loktuan. Dalam peta diberi warna merah • Zona 2: merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka menengah. Zona ini terdapat di 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Telihan. Dalam peta diberi warna kuning. • Zona 3: merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka menengah dan panjang. ( Tidak ada kelurahan yang masuk dalam zona ini ). • Zona 4: merupakan area dengan tingkat resiko yang relatif kecil yang dapat diatasi dalam jangka panjang mencakup 6 Kelurahan, yaitu: Bontang Lestari, Satimpo, Bontang Kuala, Guntung, Kanaan dan Belimbing. Dalam peta diberi warna hijau. Gambar 2.3 Peta Zona dan Sistem Sub Sektor Drainase Lingkungan

Berdasarkan zonasi sanitasi sektor drainase lingkungan dengan memperhatikan RTRW Kota Bontang dan kemampuan daerah maka lokasi di dalam RPIJM Bidang PU/Ciptakarya untuk drainase lingkungan adalah sebagai berikut :


II - 20

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

Tabel 2.9 Rencana Program Investasi Jangka Menengah Sektor Drainase Lingkungan Kota Bontang No 1 2

Kegiatan Pokok

Tahun 2012

2013

2014

2015

2016

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3

Peningkatan Waduk Pembangunan Bendungan Pembangunan Folder

√

√

√

√

-

4

Normalisasi Sungai

√

√

√

√

√

5

Pasangan Batu Kanal

√

-

-

-

-

6

Penurapan Sungai

√

√

√

√

-

7

Pembangunan Drainase

-

√

√

-

-


2.4.3.4 Sub Sektor Air Bersih Secara kuantitas kebutuhan air bersih di Kota Bontang belum 100%. Tahun 2010, baru 71% masyarakat yang terlayani berdasarkan asumsi satu Sambungan Rumah (SR) 6 jiwa. Di Kota Bontang, selain PDAM, pihak swasta juga melayani kebutuhan air masyarakat. PDAM sendiri melayani sekitar 52% untuk 126.266 jiwa, sedangkan 19% dilakukan pihak perusahaan dan swasta. Pengembangan sistem jaringan air bersih Kota Bontang dilakukan oleh PDAM melalui upaya peningkatan cakupan pelayanan, peningkatan kapasitas dengan membangun instalasi pengolahan air bersih baru, serta pengembangan jaringan distribusi ke kawasan yang selama ini belum terlayani dan kawasan-kawasan baru yang akan dikembangkan. Untuk mencapai sasaran tersebut PDAM Kota Bontang tengah berupaya menambah sumber air baku. Selanjutnya wilayah prioritas pengembangan air bersih disusun berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya tata guna lahan, kepadatan penduduk, kualitas air dan kemampuan membayar masyarakat. Hasil penyusunan prioritas ini dapat digambarkan sebagai berikut : •

Zona 1: merupakan area dengan muka air tanah cukup tinggi, sehingga dapat diatasi dengan

segera dalam jangka pendek. Zona ini mencakup 6 Kelurahan, yaitu ;

Bontang Lestari, Satimpo, Bontang Kuala, Guntung, Kanaan dan Belimbing. Pilihannya adalah penyediaan setempat (sumur dangkal, mata air setempat). Dalam peta diberi warna kuning. •

Zona 2: merupakan area yang perlu penanganan segera dalam jangka pendek, serta termasuk wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Zona ini mencakup 8


II - 21

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

Kelurahan, yaitu ; Berbas Pantai, Berbas Tengah,Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah, Bontang Baru, Api-Api, Gunung Elai, dan Gunung Telihan. Dalam peta diberi warna merah. •

Zona 3: merupakan area yang perlu penanganan dalam jangka menengah. ( Tidak ada kelurahan yang masuk dalam zona ini )

•

Zona 4: merupakan kawasan yang dapat diatasi dalam jangka panjang. Zona ini hanya terdapat di Kelurahan Loktuan. Dalam peta diberi warna biru muda. Gambar 2.4 Peta Zona dan Sistem Sub Sektor Air Bersih

Berdasarkan zonasi sanitasi sektor air bersih dengan memperhatikan RTRW Kota Bontang dan kemampuan daerah maka lokasi di dalam RPIJM Bidang PU/Ciptakarya untuk air bersih adalah sebagai berikut :


II - 22

Pokja AMPL PPSP

Kota Bontang

Tabel 2.10 Rencana Program Investasi Jangka Menengah Sektor Air Bersih Kota Bontang No

Kegiatan Pokok

Tahun 2012

2013

2014

2015

2016

I

Kegiatan Fisik

1

Pembangunan WTP

√

√

-

-

-

2

Upgrade WTP

√

-

-

-

-

3

Pembuatan DW 40 lt/dt Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pengadaan dan Peremajaan Pipa Distribusi Pipanisasi Air Baku

-

√

√

-

-

√

-

-

-

-

√

√

√

-

-

-

-

-

4 5 6 II 1

Kegiatan Non Fisik Pembuatan FS dan DED Pipanisasi Air Baku

√

√

-



II - 23

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Recommend Documents