BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIP 5.1. ARAHAN RPJPN DAN RPJMN BIDANG PU
S
ebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah : INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Dalam
mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) Misi yang dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PU, maka tugas Kementerian PU yang secara eksplisit dinyatakan di dalam sasaran-sasaran pokok dan arahan pembangunan nasional. Adapun tahapan dan skala prioritas utama dalam RPJPN untuk RPJM tahap ke-3 (2019-2025) untuk bidang pekerjaan umum dan permukiman adalah : 1.
Kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintahan.
2.
Kesejahteraan rakyat terus meningkat yang ditunjukkan dari menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah, dan dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa.
3.
Daya saing perekonomian meningkat antara lain melalui percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha yang antara lain didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, pengembangan sumber daya air dan pengembangan infrastruktur perumahan dan permukiman.
4.
Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang ditandai dengan
1
berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, menguatnya partisipasi aktif masyarakat; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; dan yang didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan arah pembangunan jangka panjang tersebut, maka prioritas dan fokus pembangunan infrastruktur PU dan permukiman 2019-2025 ditetapkan sebagai berikut : Prioritas Pembangunanan 1.
Pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Prioritas sebagai bagian dari upaya dan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan
permukiman,
dengan
berlandaskan
pada
prinsip-prinsip
efisiensi
dan
kebertangungjawaban dalam pemanfaatan seluruh sumberdaya yang langka, baik sumber daya alam, manusia, maupun sumberdaya ekonomi. 2.
Percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing perekonomian dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas. Prioritas ini menekankan pentingnya pencapaian kondisi infrastruktur Pekerjaan Umum dan permukiman yang memadai demi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui tersedianya infrastruktur yang memadai dan mampu meningkatkan penyerapan dan penampungan jutaan tenaga kerja.
3.
Peningkatan kesejahteraan dan penurunan kesenjangan kesejahteraan antarkelompok masyarakat, dan antardaerah. Prioritas pembangunan ini diarahkan bagi pemenuhan dan memperluas akses terhadap hak-hak dasar yang terkait bidang Pekerjaam Umum dan permukiman seperti perumahan, air bersih, sanitasi, permukiman dan lingkungan hidup yang layak, serta percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang maish tertinggal, terpencil dan kawasan perbatasan.
2
4.
Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di semua tingkatan pemerintahan. Prioritas ini ditujukan bagi upaya peningkatan kinerja pengelolaan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip good governance dan mendorong pemerintah daerah untuk dapat memenuhi seluruh jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman sesuai dengan kewajibannya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); peningkatan kualitas permukiman yang diindikasikan dengan terpenuhinya sarana dan prasana permukiman yang memadai seperti air minum, air limbah, drainase dan persampahan; serta upaya revitalisasi maupun penyediaan infrastruktur permukiman di berbagai kawasan yang memiliki peran strategis secara nasional.
5.2. RENCANA PROGRAM ebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka
S
mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
dengan
memperhatikan
dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Provinsi NTT. Adapun rincian kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi program dilihat pada tabel berikut ini : 1.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. Tabel 5.1. Indikator Satuan Keluaran Kegiatan SNVT PJPA NO.
INDIKATOR
1
Jaringan Irigasi baru yang dibangun/ditingkatkan
2
Jaringan Irigasi yang direhabilitasi
3
Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun/ditingkatkan
4
Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi
SATUAN (OUTPUT) 14 bendung 156 km, 10 bendung, 429 km 53 titik, 53 sumur, 0,636 m3/dt 459 titik, 459 sumur, 5,508 m3/dt
SATUAN (OUTCOME) 26.872 ha 30.167 ha 2.638 ha
4.610 ha
3
5 6 7 8 9 10
2.
Jaringan Reklamasi Rawa yang dibangun/ditingkatkan Jaringan Reklamasi Rawa yang direhabilitasi Jaringan Tata Air Tambak yang dibangun /ditingkatkan Jaringan Tata Air Tambak yang direhabilitasi Layanan Perkantoran Persiapan Konstruksi
... km ... km ... km
... ha ... ha ... ha
... km 216 bulan 31 laporan
ha ... 216 bulan 31 laporan
Program Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai Tabel 5.2. Indikator Satuan Keluaran Kegiatan SNVT PJSA NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.
INDIKATOR Sarana/Prasarana Pengendali Banjir yang dibangun Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir yang direhabilitasi Panjang Sungai yang dikonservasi Sarana/Prasaran Pengendali lahar/sedimen yang dibangun Sarana/Prasarana Pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi Sarana/Prasarana Pengaman Pantai yang dibangun Sarana/Prasarana Pengaman Pantai yang direhabilitasi Layanan Perkantoran Persiapan Konstruksi
SATUAN (OUTPUT) 130,20 Km 23,50 Km
SATUAN (OUTCOME) 13.020 ha 2.270,8 ha
... Km 1 bh
... Km .. Jt m3
... bh
... Jt m3
78,2 km 4,50 km 96 bulan 5 laporan
781,90 ha 45 ha 96 bulan 5 laporan
Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu Tabel 5.3. Indikator Satuan Keluaran Kegiatan Satuan Kerja Balai NO. 1 2 3 4 5 6
INDIKATOR Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan SDA pada SWS Laporan Peningkatan Layanan Data dan Informasi SDA di tingkat BWS Laporan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Pengelola SDA Monitoring Banjir Satuan Kerja BWS Layanan Perkantoran
SATUAN (OUTPUT) 20 laporan 4 dokumen
SATUAN (OUTCOME) 20 laporan 4 dokumen
5 laporan
5 laporan
130 laporan 5 laporan 180 bulan
130 laporan 5 laporan 1.056 layanan
4
4.
Program Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air lainnya. Tabel 5.4. Indikator Satuan Keluaran Kegiatan SNVT PJSA NO. 1 2 3 4 5 6 7 8
5.
SATUAN (OUTPUT) 2 bh 570 bh
SATUAN (OUTCOME) 20 Jtm3 2,90 Jtm3
... bh 226 bh
... Jtm3 1.362 Jtm3
... kwsn
... kwsn
32 dokumen
250 embung
116 bulan 12 dokumen
116 bulan 12 dokumen
INDIKATOR Waduk yang dibangun Embung/Situ/Bangunan penampung air lainnya yang di bangun Waduk yang direhabilitasi Embung/Situ/Bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi Kawasan Sumber Air/Situ lainnya dilindungi/ dikonservasi Dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan SDA pada SWS Layanan Perkantoran Persiapan Konstruksi
Program Pengelolaan dan Penyediaan Air Baku Tabel 5.5. Indikator Satuan Keluaran Kegiatan SNVT PJPA NO. 1 2 3 4 5
6.
INDIKATOR Sarana/Prasarana Penyediaan Air Baku yang dibangun /ditingkatkan Sarana/Prasarana Penyediaan Air Baku yang direhabilitasi Sarana/Prasarana Air Tanah untuk Air Baku yang direhabilitasi Layanan Perkantoran Persiapan Konstruksi
SATUAN (OUTPUT) ... m, 220 unit ... m, 209 unit 90 sumur
SATUAN (OUTCOME) 672 ltr/det
120 bulan 5 dokumen
120 bulan 5 dokumen
SATUAN (OUTPUT) 476 bendung, ... km, 1.612 titik, 0,96 m3/det
SATUAN (OUTCOME) ... ha
... km
... ha
60 ltr/det 270 ltr/det
Program Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Tabel 5.6. Indikator Satuan Keluaran Kegiatan Satuan Kerja Balai NO. 1 2 3
INDIKATOR Jaringan Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Jaringan Irigasi Air Tanah yang dioperasikan dan dipelihara Jaringan Reklamasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara
11.400 ha
5
4
Jaringan Air Tambak yang dioperasikan dan dipelihara Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir yang dioperasikan dan dipelihara Sarana/prasarana pengendali lahar/sediman yang dioperasikan dan dipelihara Sarana/Prasarana Pengaman Pantai yang dipelihara Waduk/Embung/situ/bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara Sarana/Prasarana Penyediaan Air baku yang dioperasikan dan dipelihara
5 6 7 8 9
... km
... ha
42,50 km
1.960 ha
... bh
... m3
34,80 km
213 ha
1.185 bh
0,066 Jtm3
206 bangunan
1,20 m3/det
5.3. RENCANA KEGIATAN INDIKATIF 2015-2019 Rencana Rincian peogram dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Uraian dan matriks berikut ini : 5.3.1. Program Perencanaan 1.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. a) Untuk mendayagunakan potensi lahan irigasi yang ada di Pulau Timor, Rote, Flores dan Sumba akan dilakukan sekitar 31 kajian Detail Desain terhadap Daerah Irigasi Potensial, dengan harapan kedepan dapat memberikan sumbangan produksi padi dan palawija bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di daerah ini. b) Dalam kaitan upaya pemenuhan kebutuhan air untuk penduduk dan pertanian dengan sumber dari air tanah, maka akan dilakukan identifikasi dan detail desain JIAT di Pulau Timor, Pulau Flores, Pulau Sumba dan Kepulauan.
2.
Program Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai a)
Secara khusus untuk penanganan Pantai, akan dilakukan Studi Identifikasi Detail Desain terhadap kondisi Pantai Kritis yang ada di Pulau Sumba Bagian Selatan sebagai kelanjutan dari pada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Upaya ini dilakukan dalam rangka penanganan secara bertahap terhadap kondisi pantai kritis yang ada.
b)
Upaya pengendalian banjir pada beberapa sungai yang berkaitan dengan keberadaan prasarana Sumber Daya Air dan pemukiman penduduk, perlu dilakukan sedini mungkin sehingga dampak negatif yang akan ditimbulkan dapat
6
diminimalisir dengan baik. Untuk itu studi identifikasi dalam rangka pengendalian bajir pada beberapa sungai di Pulau Timor, Alor, Rote, Sabu, Sumba dan Flores menjadi sangat penting untuk dilaksanakan sebagai kegiatan yang sangat strategis; disamping melakukan studi potensi dan pemetaan daerah rawan banjir di WS. Noelmina, Benanain dan Flores. 3.
Program Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air lainnya a)
Untuk penyediaan air baku untuk irigasi lahan sawah tadah hujan masyarakat di Pulau terluar dan daerah terpencil maupun daerah perbatasan dalam rangka ketahanan pangan yang hampir setiap tahun mengalami kegagalan panen akibat kekurangan air/bencana kekeringan, telah dilakukan perencanaan desain Waduk/bendungan 2 buah di Pulau Timor, Disain Embung Irigasi 60 buah, SID Embung Kecil 220 buah.
b)
Penyediaan air minum masyarakat pedesaan untuk keperluan sehari-harian, beternak dan berladang yang sering kali harus menjangkau sumber air mencapai 3-5 km dengan debit yang sangat kecil dan bahkan kering pada bulan OktoberDesember menjadi jarak jangkuan 100-200 m direncanakan Disain Embung Kecil sebanyak 220 buah tersebar di Pulau Timor, Flores, Sumba dan Kepulauan sehingga diharapkan dapat menampung air sebesar 5.000.000 m3 air minimal 6.500 KK dan areal kebun 600 ha dan ternak 2500 ekor equivalen sapi.
c)
Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengembalian fungsi embung kecil dan langkah-langkah apa yang perlu dilalukan dalam upaya pemenuhan air minum masyarakat pedesaan, dilakukan Studi Identifikasi Kerusakan terhadap bangunan terbangun minimal 5 tahun sebelumnya; termasuk diantaranya melakukan supervisi konstruksi terhadap embung yang akan dibangun.
d)
Setiap pembangunan infrastuktur selalu memberikan dampak positip dan negatip, sejalan dengan itu masalah air baku/bersih perkotaan khususnya di Kota Kupang mengalami permasalahan dengan hanya mengharapkan pada sejumlah sumber air yang tetap tetapi penduduk yang terus meningkat akibat kelahiran dan urbanisasi sehingga pemikiran untuk dapat memanfaatkan lembah di Sungai Kolhua yang berair sepanjang tahun dan terbuang percuma ke laut menjadi
7
prioritas saat ini. Kajian dampak lingkungan menjadi hal yang utama untuk memotret hal yang bersinggungan dengan alam lingkungan baik hal yang menguntungkan dan merugikan. e)
Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Benanain dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 yang merumuskan beberapa rekomendasi untuk dapat ditindaklajuti dengan suatu perencanaan rinci melalui master plan yang disusun agar setiap sektor pemanfaat SDA wajib mendasari pelaksanaan kegiatannya masing-masing. Kelanjutannya dari hasil penyusunan pola ini, setelah mendapat legitimasi akan diproses lebih lanjut lewat kegiatan master plan di waktu yang akan datang.
4.
Program Pengelolaan dan Penyediaan Air Baku a) Penyediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat menjadi sangat penting untuk mendapat perhatian pemerintah saat ini karena selain merupakan hak dasar manusia untuk mendapat akses terhadap air juga merupakan suatu target masyarakat dunia di dalam meningkatkan mutu kesehatan manusia. Potensi mata air yang selama ini menjadi andalan dalam memenuhi kebutuhan air baku terutama untuk penduduk dan pertanian dalam skala yang terbatas perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatannya. Untuk itu perlu dilakukan studi identifikasi potensi mata air yang difokuskan pada lokasi-lokasi yang tersebar di Pulau Timor, Flores, Sumba, Rote, Alor dan Kepulauan. b) Secara umum, pertumbuhan penduduk menunjukan adanya trend kenaikan oleh karena kelahiran, perkembangan pendidikan, industri dan pusat perdagangan sehingga pertumbuhan ekonomi cukup menarik arus urbanisasi yang besar pula. Selanjutnya seiring dengan itu pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan kebutuhan air minum juga semakin meningkat dan menjadi masalah yang kompleks saat ini. c)
Melalui perencanaan tampungan air baku dan jaringannya yang tersebar di Pulau Sabu Raijua, Timor, Rote, Alor, Flores, Lembata, Sumba dan Kepulauan diharapkan dapat memanfaatkan potensi air yang ada untuk dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan air baku masyarakat.
8
5.3.2. Program Pelaksanaan Konstruksi 1.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. a) Dalam upaya penyediaan stok pangan masyarakat lokal dengan melaksanakan Lanjutan pembangunan dan Pembangunan Baru Daerah Irigasi di Pulau Timor dan Kepulauan, Pulau Sumba dan Pulau Flores dan Kepulauan seluas 26.872 Ha yang terdiri dari 14 Bendung dengan panjang Jaringan 156 km. b) Untuk peningkatan produksi pangan terhadap Daerah Irigasi terbangun di wilayah provinsi NTT akan dilakukan Rehabilitasi prasarana Pengairan di wilayah Pulau Timor dan Kepulauan, Pulau Sumba dan Pulau Flores dan Kepulauan seluas 30.167 Ha yang terdiri dari 10 Bendung dengan panjang Jaringan 429 km. c)
Untuk wilayah lahan tadah hujan/kering yang telah dikembangkan oleh masyarakat disiapkan Sumur Bor dan JIAT seluas 2.638 Ha, 53 titik, 53 sumur, dengan total debit pengambilan sebanyak 0,636 m3/det.
e) Fasilitasi pembentukan P3A Irigasi Air Tanah dalam rangka meningkatkan peran serta kelembagaan dan masyarakat dalam menentukan kebijakan pelaksanaan pengelolaan Irigasi Air Tanah di wilayah kerjanya. 2.
Program Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai a) Penanganan masalah banjir ditargetkan pada wilayah daerah perbatasan Timor Leste yang setiap tahun mengalami bencana banjir yang merusak prasarana ke PUan termasuk prasarana pengairan dan fasilitas umum lainnya seluas 3.300 ha dengan
Melanjutkan
Pembangunan
dan
Pembangunan
Baru
prasarana
Pengendalian Banjir Total yang akan dibangun adalah 130,20 km. b) Beberapa Daerah Irigasi yang perlu Pengamanan antara lain Malaka, Ponu, Oebobo, Haekesak, Wanokaka, Tidas dan Melolo dengan luas mencapai 13.020 Ha. c)
Pantai di Maumere, Paga, Sabu Raijua, Reo, Alor, Kupang, Ende dan Rote yang mengalami kerusakan selain karena gempa bumi juga gelombang pasang akibat berbagai jenis badai yang terjadi setiap tahun dan umumnya mempunyai kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan tempat wisata dengan kondisi pantai telah mengalami abarasi dan kerusakan akibat gelombang pasang diperlukan pengamanan segera guna menghindari kerugian yang timbul.
9
d) Operasi dan Pemeliharaan bangunan Pantai dan bangunan sungai dianggap perlu agar terhindar dari pekerjaan rehabilitasi dengan biaya yang besar jika terabaikan. e) Pengamanan pantai Pulau terluar untuk menjaga wilayah NKRI meliputi pantai Pulau Batek dan Pulau Ndana yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. 3.
Program Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air lainnya a) Lahan tadah hujan yang selama ini diusahakan oleh masyarakat selalu mengalami gagal panen dikarenakan suplay aliran permukaan dari sungai relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan pertanian, bahkan hampir tidak ada diakhir musim hujan sehingga pembangunan Waduk sebanyak 3 buah dan Embung Irigasi sebanyak 27 buah di daerah tersebut sangat diharapkan untuk menjawab permasalahan yang ada. b) Kawasan lahan Kering di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi kebun pekarangan dan lahan pengembalaan direncanakan akan di bangun 1.082 buah embung kecil yang tersebar di Pulau Timor, Rote, Alor, Flores dan Sumba yang sekaligus dapat menyiapkan/mendekatkan akses air minum penduduk dengan kapasitas tampung 21.640.000 m3. c)
Kegiatan Operasi dan pemeliharan pada Waduk Tilong dengan tampungan 19 juta m3 diharapkan agar fungsi prasarana bangunan air bagi pemenuhan 1.484 Ha areal irigasi dan air baku minum penduduk kota Kupang sebesar 150.55 liter/detik tetap terpenuhi.
d) Sistim Pengelolaan Hidrologi yang tertata secara baik dan rutin sangat diperlukan untuk perencanaan prasarana pengairan. e) Sampai saat ini pengelolaan air baku pada embung irigasi dan embung kecil belum tersedia padahal 910 buah embung kecil, 30 Embung Irigasi dan 1 Bendungan/Waduk telah terbangun yang membutuhkan perhatian masyarakat penerima manfaat dengan demikian pembentukan Kelompok Pemakai Air Embung (P3AE) di pandang perlu untuk dibentuk agar sebagian fungsi pemeliharaan dapat diserahkan kepada kelompok yang terbentuk tersebut. Pada tahun 2012 dan 2013 Satuan Kerja Balai melalui kegiatan Wajib Balai yaitu Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA Wilayah Sungai telah memfasilitasi terbentuknya P3AE
10
sebanyak 3 (tiga) lembaga antara lain; P3AE Irigsi Benkoko (Kab. TTU), P3AE Irigasi Haekrit (Kab. Belu), dan P3AE Irigasi Haliwen (Kab. Belu). Selain itu perlu dilakukan OP terhadap embung irigasi yang ada sekaligus melaksanakan rehabilitasi embung dalam upaya meningkatkan/mengembalikan fungsi dan manfaat embung tersebut. f)
Kerusakan DAS akibat pemanfaatan bagi aneka tambang bahan galian dan eksploitasi sumber air yang tak terkendali dibutuhkan adanya koordinasi lintas sektor untuk setiap Rekomtek yang diterbitkan dapat dilaksanakan termasuk pengendalian dan pengawasan, maupun penindakan terhadap setiap pelanggaran. Demikian juga dengan Pembentukan dan dukungan terhadap sekretariat Timn Koordinasi SDA dalam Wilayah Sungai; termasuk diantarnya dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan GN-KPA di DAS kritis yang ada di WS Noelmina, Benanain, Flores, Sumba dan Flotim-Lembata-Alor.
4.
Program Pengelolaan dan Penyediaan Air Baku a) Kontribusi sumur bor dan bangunan tampungan/embung air baku serta jaringan pipa untuk keperluan air minum sangat memberikan suatu harapan dan semangat baru bagi masyarakat pedesaan untuk selanjutnya dapat memenuhi akan kebutuhan dasar berupa air minum melalui program penyediaan air bersih bagi wilayah Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor dan Kepulauan berupa bangunan tampungan sebanyak 1.772 buah. b) Bangunan tampungan penyediaan air minum terbangun di Pulau Timor, Rote, Sabu, Sumba, Flores dan Kepulauan sejak di bangun tahun 1981 dengan keterbatasan dana pemeliharaan menyebabkan kerusakan sehingga sebagian tidak dapat berfungsi untuk itu
diperlukan perbaikan segera sehingga diharapkan
tersedianya suplay air bersih berupa rehabilitasi prasarana air baku sebanyak 1.405 buah. c)
Perlu dilakukan Revitalisasi Air Tanah untuk Air Baku menggunakan pembangkit listrik tenaga matahari (solar sear).
5.
Program Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA a) OP Jaringan Irigasi Pada Bidang Irigasi diupayakan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi yang mantap pada daerah irigasi seluas 52.000 ha, dengan kebutuhan biaya minimum Rp. 300.000/
11
ha. Secara kongkrit kesejahteraan dan fasilitas/sarana untuk menunjang para penjaga pintu atau juru bendung yang ada masih sangat minim hampir pada semua sistim jaringan irigasi yang ada di propinsi ini, untuk menunjang kegiatan diatas kita membutuhkan biaya sebesar 15 miliar/tahun. Untuk OP Jaringan Irigasi di Tugas Pembantuan (TP) langsung ke Kabupaten/kota. b) OP Waduk, Embung dan Sumber Air lainnya Sebanyak 910 buah Embung Kecil, 32 buah embung irigasi, serta 1 buah waduk yang telah di bangun, memerlukan perhatian dalam bidang OP supaya tetap berfungsi, prioritas saat ini adalah setiap tahun diupayakan melakukan pemeliharaan 36 buah embung kecil, 7 buah embung irigasi dan 1 buah waduk dengan biaya rata-rata 3 miliar/tahun. c)
OP Jaringan Irigasi Air Tanah dan Air Baku
Terdapat JIAT dengan 252 buah sumur, 25,2 liter/detik untuk area seluas 4.108 ha, sedangkan untuk Air Baku dengan 470 titik, 651,30 liter/detik untuk melayani ± 130 KK/650 jiwa telah dibangun. Oleh sebab itu diperlukan perhatian serius dalam bidang OP sehingga sarana prasarana tetap berfungsi. Prioritas saat ini adalah setiap tahun diupayakan melakukan pemeliharaan pada sumur-sumur penunjang kegiatan pertanian lahan kering, dengan biaya rata-rata 5 miliar/tahun. d) OP Sungai Mengadakan piket banjir secara rutin pada musim penghujan, mengisi blanko-blanko untuk laporan bencana alam banjir, membuat laporan bencana alam, mengadakan survey dan investigasi kerusakan serta merencanakan (design) perbaikan bangunan– bangunan sungai akibat bencana alam banjir, normalisasi sungai, membuat perkuatan tebing sungai serta memantau longsoran pada tebing sungai yang kritis, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana tindak darurat (RTD) akibat bencana alam banjir dan mengadakan peralatan penunjang operasional lapangan bagi petugas serta pengadaan peralatan berat untuk OP sungai e) OP Hidrologi Pengelolaan hidrologi merupakan kegiatan yang mencakup perencanaan, inventarisasi, pengolahan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan baik data informasi
12
hidrologi, pos/bangunan hidrologi, termasuk peralatan hidrologi sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya air. Berdasarkan data yang ada sampai saat ini, kondisi pos/alat hidrologi yang ada terpasang di Propinsi Nusa Tenggara Timur sangat memprihatinkan, hampir 75 % pos/ alat hidrologi yang ada telah mengalami kerusakan atau hilang serta sangat tergantung pada produksi luar negeri. Selain permasalahan tersebut, yang tidak kalah penting untuk mendapatkan perhatian adalah kondisi SDM para pengelola hidrologi yang relatif sedikit dari sisi jumlah maupun kompetensinya, sarana prasarana penunjang serta ketersediaan data Operasi dan Pemeliharaan yang sangat terbatas sehingga akan berdampak secara langsung mutu dan kesinambungan data hidrologi yang dihasilkan. Kedepan diperlukan Rasionalisasi Hidrologi dan SISDA yang Mantap dan akurat dengan target ISO 2019.
6.
Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu a) Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) SATKER Kementerian PU V (Jumlah Paket > 60) Sistim Pelaporan secara elektronik adalah monitoring yang dilaksanakan secara terus menerus selama pelaksanaan program dan harus dapat menyajikan informasi yang akurat baik input maupun output, membandingkan antara perencanaan dengan pelaksanaan, mendeteksi jika ada penyimpangan dan permasalahan yang terjadi. Sedangkan Evaluasi adalah aktifitas penilaian pelaksanaan program berdasarkan informasi yang disajikan dari hasil monitoring. Mengingat hal tersebut dan mengindahkan amanat UU No. 17/2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja, Permen PU No.14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PU yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PU. Dalam Renstra Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II 2015-2019, sistim pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) akan menghasilkan 20 laporan atau 4 laporan/tahun, dengan biaya rata-rata 0,3 miliar/ tahun antara lain : 1) Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) SATKER Kementerian PU I (Jumlah Paket 1 - 10).
13
2) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan e-Monitoring. 3) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Keuangan (SAI). 4) Fasilitasi Kegiatan Workshop dan Monitoring evaluasi (e-Monitoring). 5) Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). b) Dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan SDA pada WS Penyelesaian dokumen keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan SDA pada 2 (dua) wilayah sungai di Pulau Timor yaitu WS Benanain dan WS Noelmina akan dilanjutkan dalam 2 (dua) tahun kedepan yaitu 2015-2016 dan akan menghasilkan 4 Dokumen Rencana Pengelolaan SDA Wilayah Sungai atau 2 laporan/tahun, dengan biaya rata-rata 1,5 miliar/tahun c)
Laporan Peningkatan Layanan Data dan Informasi SDA di Tingkat BWS
Peningkatan Sistem Informasi Data pada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II melalui kegiatan Operasi Penyelenggaran Data dan Informasi bidang SDA. Untuk kelancaran kegiatan perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang ada dan memadai dalam melaksanakan kegiatan layanan 5 tahunan direncanakan akan menghasilkan 25 laporan atau 5 laporan/tahun, dengan biaya rata-rata 30 miliar/tahun antara lain : 1) Operasional Rutin Penyelenggaraan Data dan Informasi Bidang SDA (SISDA) termasuk pelatihan SISDA. 2) Operasi Rutin Pengelolaan Sistem Hidrologi. 3) Operasional Rutin Operasi Sistem Pemantauan Kualitas Air. 4) Necara Air. 5) Audit Teknis Sarana Prasarana Waduk/Embung. d) Laporan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Pengelola SDA Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
dan
masyarakat
pengelola
SDA
yang
pelaksanaannya melalui kegiatan wajib balai, baik kegiatan yang bersifat operasioanal rutin, fasilitasi, sosialisasi, monitoring dan pelatihan maupun audit dalam 5 tahunan direncanakan akan menghasilkan 130 laporan atau 26 laporan/tahun, dengan biaya 29,75 miliar untuk 2 tahun dan 3 tahun selanjutnya dengan biaya rata-rata 7,1 miliar/tahun
14
